Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Sidang Dakwaan Korupsi Bansos Covid-19 Makassar, JPU Beber ‘Dosa’ 7 Terdakwa 

    Sidang Dakwaan Korupsi Bansos Covid-19 Makassar, JPU Beber ‘Dosa’ 7 Terdakwa 

     

    Liputan6.com, Makassar 7 terdakwa tampak mengenakan kemeja berwarna putih sedang menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang penanganan keadaan siaga darurat Covid-19 atau pengadaan bansos Covid-19 pada Dinas Sosial Kota Makassar (Dinsos Makassar) Tahun Anggaran 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Senin 26 Mei 2025.

    Ketujuh terdakwa tersebut masing-masing Mukhtar Tahir yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Salahuddin selaku Wakil Direktur PT. Mulia Abadi Perkasa Makassar, M. Arief Rachman selaku Direktur CV. Annisa Putri Mandiri, Fajar Sidiq selaku Direktur CV. Sembilan Mart, Ikmul Alifuddin selaku Direktur CV. Zizou Insan Perkasa, Suryadi selaku Direktur CV. Adifa Raya Utama dan Syamsul selaku Direktur CV. Mitra Sejati.

    Dalam dakwaannya, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari Kejati Sulsel dan Kejari Makassar tersebut, menyebut ketujuh terdakwa telah melakukan perbuatan atau turut serta memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp5.287.470.030,38. 

    Perkara ini berawal saat Dinsos Makassar mendapatkan anggaran pengadaan barang penanganan keadaan siaga darurat Covid-19 atau pengadaan bansos Covid-19 yang bersumber dari APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp36.580.000.000.

    Awalnya, hasil keputusan Rapat Paripurna DPRD Makassar memutuskan menggandeng Bulog sebagai mitra untuk pengadaan paket sembako dengan harga per paket Rp150.000. Namun oleh terdakwa Mukhtar Tahir selaku Kepala Dinas Sosial Makassar saat itu tidak melaksanakan hasil kesepakatan rapat DPRD Kota Makassar tersebut.

    Terdakwa Mukhtar Tahir lalu menunjuk 9 penyedia dan 8 di antaranya tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia dalam penanganan keadaan darurat di antaranya CV. Zizou Insan Perkasa, CV. Pilot Project, PT. Pertani, CV. Adifa Raya Utama, CV. Sembilan Mart, CV. Annisa Putri Mandiri dan CV. Mitra Sejati.

    “Sehingga penawaran/penagihan serta yang dibayarkan kepada penyedia tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga penawaran dengan pihak Bulog,” kata JPU dalam dakwaannya yang dibacakan di hadapan majelis hakim.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan JPU Kejati Sulsel mendakwa Mukhtar Tahir dan 6 terdakwa lainnya melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

    Sementara pada dakwaan subsidair, Mukhtar Tahir dan 6 terdakwa lainnya dikenakan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

    “Terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh tim JPU, terdakwa tidak mengajukan bantahan. Sehingga sidang dilanjutkan kembali pada 11 Juni 2025 dengan agenda pemeriksaan alat bukti (saksi),” jelas Soetarmi.

    Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

     

    Skandal Korupsi Bansos Covid-19, Ini Kata Paguyuban BUMDes Cilacap

  • Momen Libur Sekolah, Cek Diskon Tiket Pesawat, Kereta, hingga Tarif Tol di Sini!

    Momen Libur Sekolah, Cek Diskon Tiket Pesawat, Kereta, hingga Tarif Tol di Sini!

    o Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

    Diskon Tarif Listrik

    o Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA).

    o Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari-Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025).

    o Penerapan Program oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PLN

    Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

    a. Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan.

    b. Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

    c. Penerapan Program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

    Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    a. Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

    b. Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025.

    c. Penerapan Program oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer).

    Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    a. Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026).

    b. Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Catat! Syarat Utama Penerima Bantuan Subsidi Upah Rp 150 Rb/ Bulan

    Catat! Syarat Utama Penerima Bantuan Subsidi Upah Rp 150 Rb/ Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perihal skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja di Tanah Air. Kebijakan ini akan mulai bergulir pada Juni 2025.

    Adapun, Airlangga menjelaskan bantuan ini berlaku untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Rencananya pemerintah akan memberikan senilai Rp 150 ribu per bulan.

    “Bantuan langsung subsidi upah itu nanti kita akan bahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan, itu kira-kira RP 150 ribu per bulan,” kata Airlangga di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, dikutip Selasa (27/5/2025).

    Sementara itu, jangka waktu pemberian bantuan subsidi itu rencananya bakal diberikan selama dua bulan.

    “Dua bulan. Dua bulan saja,” kata Airlangga.

    Jika dibandingkan pada masa Covid-19, besaran kali ini lebih kecil. Pada masa Covid, penerima BSU menerima Rp 600 ribu. Namun, ini hanya diberikan sebanyak 1 kali. Jika pemerintah mencairkan sebanyak dua kali, maka BSU kali ini totalnya hanya Rp 300 ribu.

    Selain BSU, pekerja juga akan menerima program diskon iuran JKK. Pemerintah memutuskan akan memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

    Kepada rumah tangga, pemerintah juga memberikan diskon moda transportasi, baik angkutan laut, pesawat hingga kereta api. Ini berlaku selama masa libur sekolah. Sejalan dengan ini, diskon tarif tol juga akan dilakukan pada masa libur panjang di akhir Mei dan awal Juni mendatang.

    Kemudian, ada diskon tarif listrik kembali diberlakukan pemerintah, kini diskon tarif listrik 50% selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Lalu, pemerintah akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    (haa/haa)

  • Semarak HLUN 2025 di Pacitan Ratusan Lansia Nikmati Momen Bahagia di Punung

    Semarak HLUN 2025 di Pacitan Ratusan Lansia Nikmati Momen Bahagia di Punung

    Pacitan (beritajatim.com) — Pendopo Kecamatan Punung, Senin (26/5/2025), berubah menjadi lautan kebahagiaan saat ratusan lansia berkumpul merayakan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2025. Mengangkat tema “Lansia Bahagia, Indonesia Sejahtera,” peringatan ini tak hanya menjadi ajang seremoni, tapi juga momentum penuh makna dalam memuliakan para sesepuh bangsa.

    Sejak pagi, suasana sudah dipenuhi senyum para lansia yang antusias mengikuti senam bersama. Mereka datang dari berbagai kecamatan seperti Punung, Pacitan, Pringkuku, hingga Donorojo. Tak kurang dari 700 undangan hadir, termasuk 250 lansia yang tampak tampil rapi dan bahagia, sebagian diantaranya didampingi keluarga.

    Pagelaran Tari Gambyong membuka acara dengan nuansa budaya yang hangat. Dalam laporannya, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Khemal Pandu Pratikna, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian lintas generasi terhadap kesejahteraan lansia. “Ini ruang pertemuan yang menyenangkan, penuh manfaat, dan sarat nilai sosial,” ujarnya.

    Rangkaian kegiatan pun berlangsung meriah. Siswa SMPN 1 Punung membacakan puisi dan surat cinta untuk lansia, disambung penampilan Reog Ponorogo, pertunjukan musik nostalgia, hingga permainan interaktif yang membuat suasana makin akrab.

    Di sisi lain, sejumlah layanan digelar untuk menambah manfaat acara. Pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta bazar UMKM ikut meramaikan lokasi. Titik puncaknya adalah penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial RI melalui Sentra Terpadu Kartini Temanggung senilai lebih dari Rp 363 juta. Bantuan tersebut mencakup kursi roda, tongkat penuntun, paket sembako, nutrisi, hingga perlengkapan perawatan diri untuk ratusan lansia.

    Dewi Suhartini, Kepala Sentra Terpadu Kartini, dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kebahagiaan lansia. “Bukan sekadar bantuan, tapi bagaimana mereka merasa dihargai, diikutsertakan, dan diakses dalam layanan yang layak,” tuturnya.

    Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah, yang hadir mewakili Bupati, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak. Ia menegaskan bahwa keberpihakan kepada lansia adalah bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan. “Kami ingin memastikan para lansia hidup dengan tenang, sehat, dan tetap memiliki peran,” katanya.

    Gagarin juga menyoroti perlunya data lansia yang akurat untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. “Kami minta OPD bekerja lebih konkret dalam verifikasi dan pemutakhiran data di lapangan,” tegasnya.

    Melalui gelaran ini, Pacitan menunjukkan bahwa merawat lansia bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang hadir, menghargai, dan membersamai mereka dalam suka cita. HLUN 2025 pun menjadi bukti bahwa usia lanjut bukanlah penghalang untuk tetap bahagia dan berdaya. (tri/ian)

  • Menko Airlangga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000 per Bulan

    Menko Airlangga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000 per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan bocoran soal nilai bantuan subsidi upah atau BSU, yang menjadi bagian dari enam paket insentif ekonomi pada 5 Juni 2025.

    Airlangga menjelaskan bahwa pihaknya akan membahas teknis penyaluran BSU dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dia menjawab berapa bantuan BSU 2025 dengan menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar Rp150.000 per orang per bulan.

    “Itu kira-kira Rp150.000 per bulan. Dua bulan, dua bulan saja,” ujar Airlangga di sela-sela KTT Asean di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025).

    Bantuan itu akan diberikan kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Bantuan subsidi upah itu sama dengan skema bansos saat pandemi Covid-19. Hanya saja, saat pandemi setiap orang mendapatkan bantuan Rp600.000, kini jumlahnya menjadi lebih kecil.

    Airlangga menyebut bahwa pemeritnah menyiapkan payung regulasi untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi itu pada 5 Juni 2025. Regulasi disiapkan dengan kementerian-kementerian teknis terkait.

    “Karena semua yang kita siapkan adalah regulasi, baik itu dari PMK [Peraturan Menteri Keuangan], kemudian yang terkait dengan bansos di Kementerian Sosial, terkait dengan pangan perlu ada rapat dengan Kementerian Pangan dan Bapanas, kemudian terkait dengan listrik perlu ada rapat dengan Kementerian ESDM,” ujar Airlangga.

    Enam Paket Kebijakan Ekonomi mulai Juni 2025

    Sebelumnya, Airlangga mengumumkan adanya enam paket kebijakan ekonomi setelah rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian/lembaga terkait pada Jumat (24/5/2025).

    Enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025) malam.

    Skemanya diskon tarif listrik sama seperti yang berlaku Januari dan Februari lalu. Hanya saja, jika pada Januari—Februari 2025 yang berhak menerima manfaat adalah pelanggan PLN dengan daya hingga 2.200 VA maka kini yang akan menerima hanya pelanggan dengan daya hingga 1.300 VA.

    Lebih lanjut, dia meminta setiap pihak bersabar. Menurutnya, kepastian besaran tarif hingga lama waktu enam insentif tersebut akan terungkap usai aturan teknis di masing-masing kementerian terbit.

    Airlangga mengungkapkan bahwa enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut untuk menyambut libur pergantian tahun ajaran sekolah yang berlangsung Juni hingga Juli 2025.

    “Ini kaitannya kan dengan masa libur anak-anak. Jadi kita kan Lebaran, tahun baru kemarin kan terlalu dekat [beri insentifnya] itu di Q1 [kuartal I/2025] sehingga kita perlu mendukung untuk yang Q2 dan Q3 [kuartal II/2025 dan kuartal III/2025],” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Morgiarso menambahkan bahwa paket insentif tersebut untuk menjaga ekonomi tetap bisa tumbuh di angka psikologis 5%.

    Susi menjelaskan, perlu insentif fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung industri dalam negeri di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi dunia.

    “Pilar kita utamanya kan di pasar domestik itu konsumsi, [berkontribusi] 55% sendiri [terhadap pertumbuhan ekonomi]. Makanya kita ingin memberdayakan itu dengan segala macam skema insentif tadi,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (23/5/2025) malam. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

  • Ekonom Citibank: Hilirisasi masih jadi motor pertumbuhan ekonomi RI

    Ekonom Citibank: Hilirisasi masih jadi motor pertumbuhan ekonomi RI

    Karena ini (hilirisasi) yang masih terjadi peningkatan kapasitas yang cukup signifikan…,

    Jakarta (ANTARA) – Chief Economist Citibank, N. A., Indonesia (Citi Indonesia) Helmi Arman menilai sektor hilirisasi masih akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025.

    Menurutnya, meski pemerintah bakal menggelontorkan sejumlah stimulus konsumsi seperti diskon tarif listrik guna mendongkrak konsumsi domestik, sektor hilirisasi tetap memegang peran sentral dari sisi produksi dan ekspor nasional.

    “Karena ini (hilirisasi) yang masih terjadi peningkatan kapasitas yang cukup signifikan. Bahkan hingga semester II tahun lalu itu kelihatan bahwa kapasitas produksi dari industri-industri terkait logam dasar, nikel, itu masih meningkat sehingga ini yang akan menjadi pendorong pertumbuhan untuk di sisi volume ekspor untuk tahun ini,” ujar Helmi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Dia menambahkan, belanja modal pemerintah yang mulai meningkat sejak April 2025 juga menjadi sinyal positif yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 akan lebih baik dari kuartal I yang tercatat 4,87 persen.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah mengumumkan pemerintah akan menggulirkan enam stimulus untuk mendongkrak konsumsi masyarakat pada Juni-Juli 2025.

    Salah satunya adalah pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Selain itu, ada pula diskon transportasi umum, potongan tarif tol, tambahan bantuan sosial, bantuan subsidi upah bagi pekerja berupah rendah, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi sektor padat karya.

    Lebih lanjut, menanggapi stimulus dari sisi inflasi, Helmi memproyeksikan tekanan harga akan tetap terkendali.

    Ia menyebut kondisi pasar energi global yang surplus serta produksi pangan domestik yang membaik akan menjaga stabilitas harga.

    “Kemudian dari sisi harga pangan juga kita sudah lihat angka produksi padi dan sebagainya di kuartal I kemarin cukup bagus ya. Jadi seharusnya inflasi pangan juga rendah. Ditambah lagi nanti kalau ada stimulus lanjutan yang terkait dengan diskon tarif listrik dan sebagainya itu akan menurunkan harga komponen IHK yang administered price,” ungkapnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Airlangga sebut diskon tarif listrik 50 persen berlaku 5 Juni

    Menko Airlangga sebut diskon tarif listrik 50 persen berlaku 5 Juni

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi para pelanggan mulai berlaku pada 5 Juni 2025.

    Namun, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji lebih lanjut pengenaan diskon tarif listrik tersebut.

    “Tanggal 5 Juni akan diberlakukan dan akan dirapatkan kembali, dan itu di bawah 1.300 KWh,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

    Pada kesempatan terpisah, Menko Airlangga mengumumkan pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk periode Juni–Juli 2025.

    Insentif itu, yang diyakini dapat menjadi stimulus ekonomi nasional, diberikan kepada kurang lebih 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal dua. Jadi, momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” kata Airlangga di Jakarta, Sabtu (24/5).

    Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga menyiapkan lima stimulus lainnya, yaitu pertama, diskon transportasi umum yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.

    Kedua, pemerintah berencana memberi potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan kebijakan itu dijadwalkan berlaku pada Juni–Juli 2025.

    Ketiga, Airlangga menyampaikan pemerintah menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan dengan target 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bulan Juni–Juli 2025.

    Keempat, pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer.

    Terakhir, stimulus kelima, pemerintah berencana memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

    Enam stimulus dari pemerintah itu masih dalam tahap finalisasi dan rencananya diluncurkan pada 5 Juni 2025.

    Airlangga berharap insentif yang diberikan pemerintah itu dapat mendongkrak konsumsi masyarakat, yang juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Banjir di Tuban Berangsur Surut, BPBD Tuban Salurkan Bantuan Sembako

    Banjir di Tuban Berangsur Surut, BPBD Tuban Salurkan Bantuan Sembako

    Tuban (beritajatim.com) – Pasca banjir luapan sungai Bengawan Solo di beberapa wilayah Kecamatan Rengel, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban bersama Forkopimka setempat menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Sabtu (24/05/2025).

    Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tuban, Sudarmaji mengatakan, bahwa penyaluran bantuan sosial ini atas tindak lanjut dari arahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky untuk penanganan bencana dilakukan secara cepat dan menyentuh langsung kepada masyarakat.

    “Kami bersama Forkopimka Rengel turun langsung menyisir wilayah terdampak dan menyalurkan bantuan sembako,” ujar Sudarmaji.

    Ia menyampaikan, hal ini merupakan bentuk kehadiran Pemkab di tengah masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Adapun berdasarkan data dari BPBD, tercatat sebanyak 609 rumah di 9 Desa wilayah Kecamatan Rengel terdampak banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Bengawan Solo serta tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. “Jumlah terbanyak berada di Desa Ngadirejo, yaitu sebanyak 438 rumah,” terang Sudarmaji.

    Selain itu, untuk proses bantuan sembako ini akan dilanjutkan kembali pada hari Senin mendatang di wilayah Kecamatan Plumpang dan beberapa titik lain di Kecamatan Widang.

    “Kami pastikan seluruh warga yang terdampak akan mendapatkan bantuan. Kami bersama pihak kecamatan dan desa terus melakukan pendataan dan koordinasi,” kata Sudarmaji.

    Ia juga mengimbau warga untuk tetap waspada, mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di wilayah Tuban dan sekitarnya dalam beberapa hari ke depan.

    Sementara itu, Camat Rengel, Eko Wardono, yang turut mendampingi proses distribusi bantuan juga menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi agar seluruh bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

    “Kami mengapresiasi kecepatan respon dari BPBD Tuban dan perhatian langsung dari Mas Bupati. Masyarakat sangat terbantu, terutama di masa darurat seperti ini,” tutup Eko Wardono. [dya/kun]

  • Pemerintah beri Bantuan Subsidi Upah bagi karyawan dan guru honorer mulai Juni

    Pemerintah beri Bantuan Subsidi Upah bagi karyawan dan guru honorer mulai Juni

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bakal menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer mulai 5 Juni 2025.

    Program ini menjadi salah satu dari enam kebijakan stimulus ekonomi yang sedang difinalisasi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan konsumsi pasca-libur Lebaran dan sebelum tahun ajaran baru.

    “BSU, kemudian ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli, itu sedang dipersiapkan. Nanti akan diberlakukan per 5 Juni,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (24/5).

    Airlangga menjelaskan, berbeda dari skema BSU yang digulirkan pada 2022 dengan nilai Rp600 ribu per pekerja, bantuan tahun ini akan lebih kecil.

    “Tidak segitu (nilainya), lebih kecil,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pemerintah masih menyempurnakan regulasi teknis dan anggaran program ini yang melibatkan koordinasi lintas kementerian.

    “Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya,” tuturnya.

    Penyaluran BSU merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan konsumsi domestik di kuartal II-2025. Selain BSU, lima stimulus lainnya yang akan diluncurkan serentak pada 5 Juni antara lain pertama, diskon transportasi yang meliputi tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut selama masa liburan sekolah.

    Kedua, diskon tarif tol untuk sekitar 110 juta pengguna kendaraan pribadi selama Juni-Juli 2025.

    Ketiga, diskon listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA selama dua bulan.

    Keempat, penambahan bantuan sosial, termasuk kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Serta kelima, perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

    Menurut Airlangga, rangkaian stimulus ini dirancang untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 5 persen pada kuartal II-2025.

    “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program,” katanya.

    Airlangga juga mengajak pemerintah daerah untuk aktif menciptakan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal guna meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Momentum ini dinilai penting karena tidak adanya hari besar nasional lain seperti Natal atau Tahun Baru yang biasanya menjadi pemicu konsumsi masyarakat.

    Dengan mempertimbangkan berkurangnya momentum konsumsi besar, BSU beserta paket stimulus lainnya diharapkan dapat menjadi bantalan bagi ekonomi nasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Mojokerto Salurkan Beasiswa Rp390 Juta untuk Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi

    Bupati Mojokerto Salurkan Beasiswa Rp390 Juta untuk Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menyalurkan beasiswa sebesar Rp390 juta kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang berprestasi. Penyerahan dilakukan secara simbolis dalam acara Penyerahan Bantuan Sosial Beasiswa dan Hibah Lembaga Keagamaan Tahun 2025 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT).

    Gus Barra, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa penyaluran beasiswa ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mendorong keadilan sosial dan kesetaraan di bidang pendidikan. Ia berharap tak ada lagi anak-anak berprestasi yang harus putus sekolah karena alasan ekonomi.

    “Tidak boleh ada anak Mojokerto yang terhambat pendidikannya hanya karena keterbatasan ekonomi, sebab kecerdasan dan tekad tidak mengenal latar belakang. Cara terbaik mewujudkan visi tersebut adalah melalui pendidikan. Karena itu, Pemkab Mojokerto terus berupaya meringankan beban para pelajar berprestasi agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” ujar Gus Barra, Jumat (23/5/2025).

    Program ini merupakan bagian dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dikenal dengan Catur Abhipraya Mubarok, khususnya pada poin peningkatan kualitas SDM yang tangguh, cerdas, produktif, terampil, dan berkarakter.

    Beasiswa disalurkan kepada 13 mahasiswa dari tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Surabaya (Ubaya), Universitas Islam Majapahit (Unim), dan Institut Agama Islam (IAI) Uluwiyah. Masing-masing mahasiswa menerima Rp30 juta.

    Selain beasiswa, Pemkab Mojokerto juga menyalurkan dana hibah senilai Rp28 miliar kepada 51 lembaga keagamaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dana hibah ini berasal dari APBD Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2025.

    “Untuk para penerima hibah lembaga keagamaan, saya minta agar menggunakan dana tersebut secara maksimal dan proporsional sesuai peruntukannya, demi menunjang kelancaran dan kekhusyukan kegiatan ibadah,” tegas Gus Barra. [tin/beq]