Jakarta –
Pemerintah tengah mengebut pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Hal ini diiringi dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menginstruksikan peran kementerian/lembaga untuk mewujudkannya.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 mengatur tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Keppres tersebut mengatur tentang struktur satgas dari tingkat pusat hingga daerah, hingga sumber pendanaan kerja Satgas.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Ketua Satgas, didampingi empat wakil ketua terdiri dari Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan. Pembentukan Kopdes Merah Putih ini dinilai sebagai solusi yang menjawab permasalahan ekonomi di desa.
Dalam kesempatan dengan detikSore, Zulhas buka-bukaan mengenai progres terkini Kopdeskel Merah Putih. Tidak hanya itu, Zulhas juga membeberkan terkait model bisnis yang akan dijalankan, pendanaan serta pengurusnya. Berikut cuplikan lengkap wawancaranya:
Pak Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan dan juga Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih hari-hari ini mestinya semakin sibuk dengan menuju ke tanggal nanti di hari kooperasi akan diresmikan Koperasi Desa Merah Putih ya?
Tanggal 12 (Juli).
Kebetulan ini bertepatan banget sama hujan. Saya sebutkan wajahnya Pak Zulhas cerah banget sekarang ini. Apakah ini ada hubungannya juga dengan stok pangan kita yang semakin hari semakin aman?
Iya saya barusan salat, jadi ada wudhu kan, biasa jadi fresh gitu ya. Selain tadi stok pangan cukup. Sampai tahun depan insyaallah cukup.
Ini katanya juga tertinggi sepanjang sejarah Indonesia?
Sampai tahun depan mudah-mudahan kita nggak impor beras lagi. Tahun lalu kita 3,8 juta impor.
Bertepatan dengan nuansa yang positif ini juga pemerintah sedang gencar-gencarnya membentuk Koperasi Desa Merah Putih yang juga menjadi salah satu sumber harapan di masa mendatang bisa meningkatkan target pertumbuhan ekonomi nasional kita. Tempo hari Pak Zulhas juga sudah banyak ngobrol soal Koperasi Desa Merah Putih sebetulnya, tapi kita pengin tahu updatenya nih sekarang. Bapak kan dikasih tugas untuk bisa mempercepat pembentukan koperasi-koperasi Desa Merah Putih ini yang targetnya itu sekitar 70 ribu koperasi nanti di tanggal 12. Sampai hari ini boleh di-share ke kita progresnya seperti apa?
Saya cerita dulu ya. Kita bahagianya bahwa Presiden ini (punya) konsep yang sudah matang. Jadi beliau itu visi, misi, konsepnya itu sudah terang, jelas gitu ya dan semua itu keberpihakan kepada rakyat itu luar biasa, hampir semua.
Dan itulah saya kira yang menjadi kebanggaan kami, menjadi kebahagiaan kami. Oleh karena itu kami kerja tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh ya.
Kami bahagia karena apa yang menjadi pekerjaan ini sama dengan apa kita cita-citakan. Apa yang ada di hati kita dan apa yang dirasakan rakyat dan apa yang menjadi tujuan kita berbangsa-bernegara.
Pertama, Bapak Presiden ingin kita ini tidak susah makan. Produksi kita untuk makan itu cukup. Kita harus mandiri, kita harus berdaulat. Makan dulu. Kalau makan kita enggak bisa, bagaimana yang lain?
Jadi makan dulu. Alhamdulillah. Makan itu ada dua. Satu protein, satu karbohidrat.
Alhamdulillah karbohidrat ini sudah kita atasi. Stoknya tadi yang sampaikan sudah 3,9 juta (ton). Jadi sampai tahun depan insyaallah kita tidak impor beras lagi.
Begitu juga jagung, banyak stoknya. Ini sudah cukup. Tinggal kita sekarang akan mengejar protein, ada ikan, nanti ada daging, telur, dan lain-lain. Itu kita akan kejar. Mungkin di bulan Juli sampai akhir tahun kita akan fokus ke sana.
Secara paralel ya?
Iya, secara paralel. Kalau ini sudah, maka cukup tidak? Nggak cukup. Yang harus dibangun itu adalah ekosistem ekonomi di desa, agar desa itu punya kegiatan ekonomi yang produktif. Kita inginkan rakyat kita itu produktif, kreatif, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang kuat, maju, hebat gitu. Tapi kalau tidak, tentu nanti kalau dikit-dikit sumbangan, dikit-dikit bansos, dikit-dikit nanti apa lagi. Jadi kita, ya itu oke, tapi untuk sementara boleh.
Tapi kita harus mendidik, kalau kita ingin menjadi negara maju, rakyat kita ini harus kerja keras, harus kreatif, dan itu saya yakin bisa. Asal mereka dapat reward yang jelas.
Seperti petani, dia nanam rajin sekali, tapi gabahnya dihargai Rp 4.500? Ya males dong. Tapi begitu kita hargai Rp 6.500, dia luar biasa. Kita berlebih gitu.
Jadi aslinya rakyat kita ini rajin, mau kerja keras asal ada reward-nya. Maksudnya apa yang dikerjakan itu dihargai dan dinilai.
Nah setelah pangan, maka berikutnya kita harus membangun ekonomi, ekosistem ekonomi desa itu, ini langsung konsep dari Pak Prabowo. Maka dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih, atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, atau Desa Nelayan Merah Putih.
Agar apa? Tadi itu Agar ekonomi desa itu tumbuh, anak-anak muda tidak kehilangan harapan, ada pekerjaan, sehingga dia tidak lari atau tidak pergi ke kota. Kadang-kadang jadi macam-macam gitu ya.
Nah ini konsep dari Presiden langsung. Koperasi Desa ini dibentuk memang tidak seperti yang lalu-lalu, beda. Kalau dulu-dulu, itu kasih uang, nanti pinjaman, namanya simpan pinjam. Yang minjam semua, begitu ada uang kelihatan disimpan pinjam semua, yang nyimpan enggak ada. Biasanya itu ada KUD kan – Ketua Untung Duluan. Ini biasanya 6 bulan, 1 tahun, tutup. Kita tidak ingin begitu.
Jadi nggak ada lagi KUD (Ketua Untung Duluan) nanti ya?
Kita ingin ini berhasil, kita ingin ini sukses, Pak Presiden perintahkan ini harus sukses, harus betul-betul bisa membuat ekonomi di desa itu berkembang. Karena itu kami di sini tidak pakai APBN, nggak.
Jadi dana modal untuk koperasi ini tidak bersumber dari APBN?
Tidak ada pemberian gratis, nggak ada atau pakai APBN, tidak ada. Ada APBD tapi waktu mendirikan notaris saja – Rp 2,5 juta. Hanya notaris Rp 2,5 juta itu saja.
Lain semuanya tidak ada APBN, tidak ada APBN, enggak ada. Dan ini bukan bagi-bagi uang, tapi ini adalah gerakan untuk keberpihakan kepada rakyat, keberpihakan kepada ekonomi pedesaan, keberpihakan kepada rakyat yang ekonominya tertinggal. Jadi ini soal keberpihakan. Tidak ada pemberian, nggak.
Tidak ada bagi-bagi, nggak ada. Oleh karena itu, Kopdes ini, nanti gimana dong modalnya? Dari mana duitnya? Dari mana mereka bergerak? Kita pikirkan usahanya dulu.
Kalau dibagi duit nggak ada usahanya, habis juga. Pikirkan usahanya dulu. Presiden perintahkan harus ada gedungnya, harus ada gedungnya, sekurang-kurangnya nanti 400 meter.
Gedung nanti harus ada isinya. Apa yang menguntungkan? Satu, setelah ada tempatnya, yang menguntungkan apa? Agen pupuk, pasti ada untungnya. Jadi Kopdes nanti menjadi agen pupuk, pupuk subsidi.
Kedua; ini langsung arahan dari Pak Presiden, koperasi ini nanti harus menjadi agen, karena semua dipakai di desa-desa, di kampung-kampung, itu gas melon, LPG 3 kg ini harus ada.
Ketiga, harus ada warung. Paling nggak warung sembako; beras, minyak, gula, sabun, macam-macam lah ya. Harus ada warungnya. Ini juga kan menguntungkan.
Keempat, di desa, kata Pak Presiden, tidak boleh ada orang yang tidak terjamin kesehatannya. Maka harus ada klinik, atau Pustu atau pusat pembantu puskesmas. Harus ada apotek sederhana.
Jadi kalau orang sakit di desa, tidak harus ke kota, karena di desanya enggak ada apa-apa. Cukup bisa diselesaikan di desa, kalau masuk angin, salah makan. Kalau berat baru dia ke kota.
Harus ada logistik. Jadi nanti kalau ada hasil pertanian di kampung, dibawa ke koperasi, ada angkutannya. Sebaliknya dari koperasi mau ke kabupaten, ada angkutannya. Dari kota ke koperasi ada angkutannya.
Jadi itu kira-kira, dan nanti kerjasama dengan Pos (Indonesia). Pos (Indonesia) itu nanti untuk bantuan-bantuan pemerintah keseluruhannya, apakah bansos, apakah uang, pangan, beras, dan sebagainya, nanti cukup di-drop di Kopdes. Kodes yang mau bagi kepada masyarakat di desa itu, sehingga ada untungnya, ada pendapatannya.
Satu lagi, harus ada lembaga keuangan. Karena selama ini di desa itu ada rentenir, ada tengkulak, ini harus dipangkas. Tidak boleh ada judol tengkulak, rentenir, harus kita pangkas, nggak boleh ada lagi.
Maka satunya harus ada BRILink, atau BSI, atau BNI. Nanti di situ. Sehingga di situ juga bisa ada income, ada pendapatan.
Itu juga memotong akses yang jauh. Desa itu jauh ke bank itu. Ini langsung bank datang ke desa. Jadi, menghindari tadi ya, rentenir, pinjol, kemudian tengkulak-tengkulak. Karena petani itu biasa menanam jagung, perlu pupuk, kan mesti beli dulu. Petani nggak ada duit, akhirnya ke tukang ijon, untung bagi dua, repot kita.
Nah sekarang ada BRILink. Jadi, mendekatkan desa, akses perbankan.
Tadi ada sembako memotong rantai pasok yang panjang dari pusat produksi ke desa itu berapa. Grosir-grosir sedang, grosir kecil, toko, pengecer panjang sekali. Ini langsung dipotong. Jadi kita pikirkan usahanya dulu.
Nanti kalau sudah berkembang, tentu potensi desa itu juga bisa dikembangkan dengan baik.
Nah sekarang baru kita mikir uangnya. Uangnya dari mana? Dananya itu, pinjem bank. Karena usaha sudah kelihatan, ada untung, harga bagus, ya. Tadi yang saya sebutkan tadi, maka bank akan kasih pinjam. Dan juga pemerintah yang jamin.
Jadi ada plafon. Jadi bukan bagi-bagi duit, nggak. Orang bilang, ‘wah ini Pak Menkopangan, dapat koper, berkoper-koper, dapat duit.’ Nggak ada.
Nanti pinjaman ini akan dijamin sama pemerintah?
Dijamin oleh pemerintah. Karena yang membentuk koperasi itu adalah pemerintahan desa.
Lewat apa, Pak, dijamin lembaganya?
Yang membentuk pemerintahan desa. Ya, pemerintahan desa. Jadi, ini punya milik pemerintahan desa, tetapi punya anggota masyarakat yang ada di desa situ. Jadi dikasih plafon. Plafon pinjaman Rp 3 miliar. Plafon pinjaman.
Begitu datang sembakonya, dihitung. Saya mau minjam nih Rp 500 juta, dihitung sama bank. BRI kan ada di situ, ada orangnya. Orangnya di situ. Wah ini Rp 100 juta, ya boleh minjam Rp 100 juta. Terus dia, saya jadi agen pupuk, minjam Rp 500 juta.
Eh, ini pupuknya dihitung berapa Pusri? Ke Pupuk Indonesia berapa? Dihitung Rp 50 juta, ya kasih bayarnya Rp 50 juta.
Plafon Rp 3 miliar, bisa pakai lebih, bisa kurang.
Nanti kalau sudah berkembang, maka Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu bisa nambah. Bahkan bisa menjadi penjamin potensi desa itu yang ingin mengambil kredit. Misalnya di situ ada usaha perikanan, atau usaha pertanian, atau ada usaha peternakan yang dinilai oleh bagus untung layak, itu bisa diberi rekomendasi, pinjam ke bank yang ada di sini BRILINK, BNI LINK, atau dengan BSI tadi itu.
Dengan begitu kita berharap ini bisa berkembang. Memang ini perlu capek. Memang kalau mau mudah kan ada uang bagi aja, selesai, tapi nggak berhasil.
Kita memilih jalan yang sulit. Jalan yang panjang. Tapi harus dibina, dibantu, dimandori. Nanti akan ada 2 orang dari tenaga P3K ditaruh di situ.
Buat apa tuh?
Ya buat membantu.
Jadi ada unsur pemerintah masuk dari P3K?
P3K, ada juga BRILink ada orangnya kan? Jadi ada 3 orang. 3 orang yang bantu me-maintain bagaimana pembukuannya, bagaimana auditnya, bagaimana pelaporannya.
Memang kita capek ini. Tapi kalau memudah ya bagi duit, tapi selesai. Nah kalau ini memang kita lebih sulit, kita mandori dulu koperasinya, kita jagain, kita bantu seperti bayi ya, kasih susu, dimandiin, pakaikan baju, sampai dia tumbuh, berkembang, sampai kuat, baru nanti dilepas.
Dengan begini, walaupun kita capek, ada Satgas ya, Satgas Pusat, Satgas Provisi, Satgas Kabupaten, tapi dengan begitu ini saya, kita meyakini ini bisa berkembang dengan baik.
Mau tanya lebih detail sedikit soal permodalan yang datang dari bank tadi, sempat dimention ada BSI di situ, ada BNI?
Bank Himbara, atau swasta juga kalau mau silakan.
Tapi sejauh ini Himbara semuanya udah komitmen ya untuk bisa memberikan (kredit) itu?
Ya
Kalau itu semua bisa terjadi, wah kebayang sih bahwa desa itu akan kembali berdaulat gitu, nanti bisa berdikari. Orang-orang bahkan mungkin akan jadi balik ke desa semua?
Diperkirakan bisa menyerap tenaga kerja 2 juta. Kalau berkembang, ya bisa 2 juta tenaga kerja di desa itu bisa ditampung.
Dan orang-orang yang mengurus juga mestinya butuh kualifikasi yang cukup baik dong?
Ada standarnya dong nanti, jadi yang menjadi pengurus, memang karena didirikan oleh pemerintah desa, ex officio, kepala desa menjadi dewan pengawas, tapi pengurusnya yang profesional.
Kondisi desa kita saat ini cukup untuk mengurus Koperasi Desa Merah Putih itu?
Banyak anak-anak yang pintar, sarjana-sarjana hampir tiap desa ada. Itu nanti yang direkrut sarjana-sarjana itu untuk membantu mengurus koperasi. Banyak sarjana-sarjana kita, lulusan sekolah, hampir tiap desa itu mungkin nggak 1, 2, banyak. Cuman lapangan pekerjaannya nggak ada.
Pemerintah optimistis dari sumber daya yang ada di desa saat ini berarti bisa untuk bisa menjalankan itu dengan baik?
Kita nggak kurang SDM, cuma memang diperlukan keberpihakan. Jadi ini saya sudah, misalnya kemarin saya rapat dengan BUMN, ada BUMN Pupuk, ada BUMN Gas, Pertamina Patraniaga, ada Bulog, ada ID Food, ada Pos. Saya mengatakan kepada mereka, kita tidak minta, kita minta diperlakukan sama dengan yang lain-lain.
Misalnya menjadi agen pupuk, kita nggak minta, kita bayar, ada duitnya. Kalau menjadi agen gas, kita bayar, tidak ada yang gratis, tidak ada bantuan, tidak ada free, nggak ada.
Cuma kita minta, yuk permudah aja. Ini Kopdes menjadi agen, kasih dong gas melon, pangkalan. Kasih dong pangkalan pupuk, itu aja, dibayar.
Itu nanti butuh payung hukum baru nggak untuk biar bisa semua kooperasi Desa Merah Putih menyalurkan LPG 3 kg?
Oh iya tentu. Sekarang Koperasi itu kan dibentuk oleh Musdesus. Jadi Desa Musyawarah dibentuk terserah mereka. Nah setelah jadi, daftarkan KUM. Jadi itu koperasi, ada pengurusnya. Sudah langsung bisa.
Maksudnya, semua kooperasi Desa Merah Putih bisa menjadi penyalur LPG 3 kg, apakah butuh payung hukum baru?
Oh nggak usah lagi, sudah. Sudah bisa, ada payung hukumnya. Sudah itu, koperasi itu kan sudah badan usaha untuk apa saja.
Katakanlah semuanya ini terlaksana dengan baik gitu ya, unit bisnis yang diharapkan bisa dijalankan itu berlangsung dengan baik gitu sama koperasi-koperasi kita. Kemudian ini kan juga ada di desa yang existing-existing. Itu gimana pemetaannya biar nggak bentrok?
Jadi terserah kepada Musdesus masyarakat desa. Koperasi Merah Putih itu mau koperasi yang sudah ada dijadikan Kopdes monggo, terserah mereka.
Mau bikin baru, silakan. Mau kooperasi yang sudah mati mau diaktifkan, silakan. Oh koperasinya ada 2-3 tapi kurang jalan digabung jadi 1, silakan.
Oh mau masing-masing silakan. Jadi tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Oh di situ ada koperasi maju semua 3, syukur alhamdulillah.
Lebih banyak yang maju lebih bagus. Kerjasama jadi kopdes nanti semacam holding kan. Ini bisa kerjasama. Jadi saling mendukung.
Jadi nggak ada yang saling makan tuh?
Nggak ada. Nelayan khusus ikan, silahkan. Nanti bahkan ada lagi apa khusus peternak ayam, boleh. Malah semakin maju semakin bagus. Kalau nggak maju, nah baru pusing kita.
Kan saya juga dengar kalau Pak Menkop, Budi Arie, sempat bilang bahwa ini nih bisnisnya dijamin menguntungkan gitu. Karena pendekatan bisnisnya adalah monopoli. Saya jadi khawatir monopoli ini apakah jadi sesuatu yang dikhawatirkan nanti di desa?
Nggak ada, warung dimana-mana ada. Mana ada monopoli. Nggak ada monopoli. Warung tuh dimana-mana ada. Cuma ini desa punya juga warung. Kopdes ini. Sehingga harganya dari pusat nggak diuntungin terlalu banyak.
Rantainya nggak panjang. So, silahkan aja. Mau beli sini, beli sini silakan. Gas melon kan pangkalan banyak juga. Cuma kopdes sudah ada dimana-mana, gitu. Kopdes juga dikasih dong.
Jadi intinya adalah ini seperti memutus rente gitu ya?
Yang di desa yang selama ini ada. Desa itu kita mau putus namanya tengkulak, pinjol. Namanya Rentenir ini kita putus.
Middleman, makelar kita putus. Dari jauh, dari pusat, rantai distribusi yang panjang. Rantai distribusi panjang dari pabrik, grosir-grosir, pengecer-pengecer kita potong.
Ketiga, kita mendekatkan akses nih. Dari bank orang desa yang nggak pun bertimbang sekarang, BRI masuk di desa nih.
Yang keempat dengan begini maka desa ini tenaga kerjanya banyak. Jadi orang nggak perlu nggak perlu ikut jadi apa jadi begal, atau jadi apa namanya itu preman.
Ada kerjaan.
Berarti ada sebuah jaminan juga bahwa harga-harga yang dijual nanti dari koperasi ini akan menjaga stabilitas harga di desa itu nanti, termasuk LPG?
Sekaligus ini nanti kalau maju, maka inilah nanti saya kira akan ikut membantu stabilisasi harga. Misalnya tiba-tiba harga minyak melejit, maka pemerintah melakukan operasi pasar kan sudah ada kopdes. Jadi untuk menjaga stabilisasi harga-harga bahan pokok.
Tiba-tiba harga mulai melejit, kita bisa operasi pasar. Sudah ada kakinya kan, ada kopdesnya.
Bakal ada aturannya nggak pak nanti kaya koperasi nggak boleh menjual dari harga batas segini gitu?
Nggak, ya kalau rugi kan dia gimana? Dia nggak boleh rugi.
Jadi sesuai mekanisme pasar aja?
Iya. Dia tahu untungnya kan, sudah. Kan kalau pupuk harga jualnya ada, harga belinya ada. Ada.
Ini kan yang mau dibentuk cukup banyak, 70 ribu?
80 ribu. 80 ribu, 10 ribunya nanti desa, koperasi desa nelayan. Selain nanti kita akan mengembangkan besar-besaran kampung nelayan.
Berarti 10 ribunya kooperasi desa nelayan, 70 ribunya Koperasi Desa Merah Putih?
Jadi kalau koperasi ini ya, tadi tidak ada dari APBN, tapi kalau kampung nelayan itu dari APBN. Kalau koperasi, enggak.
Dari 70 ribu ini, sampai sekarang progresnya sudah berapa?
Jadi sudah dibentuk satgas, saya punya dua, satu Inpres, satu Kepres.
Inpres untuk memergasi 17 kementerian lembaga. Keppres itu Satgas. Satgas Pusat saya ketuanya, ketuanya Menko Pangan, itu Satgas Koperasi Pusat.
Provinsi ketuanya gubernur dan aparatnya. Kabupaten, bupati, kemudian wali kota, di kota. Mereka harus laporan ke gubernur tiap minggu, gubernur laporan ke kami, Satgas Pusat tiap minggu. Saya laporan ke presiden satu kali ratas, satu kali apakah surat atau menghadap. Jadi, sebulan dua kali.
Yang target kita Mei 31 ini akhir bulan ini, itu sudah musdesus semua.
Berapa banyak?
Semuanya harus sudah tanggal 31 (Mei). Kemudian 30 Juni harus terdaftar semua di KUM (Kementerian Hukum). Nah sekarang kita lihat, saya cek rapat terakhir hampir 40 ribu, hari ini diperkirakan lebih dari 50 ribu yang sudah musdesus. Lebih dari 50 ribu ya.
Berarti akhir Juni itu sudah terdaftar di KUM semua ya?
30 Juni kita targetkan 100% sudah terdaftar di KUM.
Sudah terbentuk tuh semua Koperasi Desa Merah Putih?
12 Juni sudah ada 80 contoh yang sudah jadi. 28 Oktober sudah jadi tuh koperasinya.
Dalam prosesnya, kalau boleh curhat, apa yang ditemui kendala di lapangan? Apakah cuma kendala teknis biasa saja atau ada hal-hal yang butuh pendekatan khusus?
Ya tentu kita namanya koordinasi dan satgas kita terus koordinasi karena kan untuk memberi pemahaman tuh ya nggak mudah. Sampai sekarang kan nggak semua orang juga paham.
Wah ini bagi-bagi itu uang APBN? Nggak. Ini plafon pinjaman.
Banyak yang bilang bagi-bagi gitu?
Banyak. Ini plafon pinjaman. Ya kan? Wah nanti monopoli, nggak. Buka warung-warung dimana-mana aja.
Ini memang program, konsep, program dari Pak Prabowo ingin ya membangun kemandirian ekonomi di pedesaan sehingga kesenjangan bisa berkurang. Kesetaraan, pemerataan bisa terbentuk. Dan tadi, satu memangkas pinjol, memangkas rentenir, memangkas tengkulak-tengkulak.
Dua, memotong rantai pasok yang panjang. Tiga, menciptakan lapangan kerja. Keempat, memberikan akses perbankan yang cepat kepada pusat. Jadi sosialisasinya memang mesti terus menerus.
Pak, ini harus saya tanyakan karena pembaca detik paling banyak nyari ini hari ini. Gaji pengurus Koperasi Merah Putih. Ini soalnya pasti banyak masyarakat desa yang, ‘Wah saya juga mau jadi pengurus kalau gitu, karena ini jadi lapangan kerja baru’?
Nanti itu akan diputuskan oleh pengurus koperasi. Ya. Jadi kalau ada, saya lihat sekarang banyak di medsos-medsos, banyak apa namanya itu, video-video dicari tenaga kerja, nggak ada.
Oke, itu hoax berarti?
Itu hoax, tidak ada memungut uang apapun. Tolong siapapun yang mengatasnamakan Koperasi Desa Merah Putih, minta uang, cari tenaga kerja yang pungut uang, nggak ada.
Laporin ke polisi terdekat. Tidak ada. Menawarkan jasa, menawarkan A B C D, minta duit, lapor polisi terdekat tidak ada, pungut-memungut, tidak ada.
Nanti akan ada resmi dari Satgas Koperasi Desa Merah Putih.
Itu berarti nanti ditunjuk sama pengurus sendiri?
Pengurus, nanti pemerintah yang akan ngasih itu dari P3K.
Jadi sudah ada pegawai, nanti diangkat, itu yang akan ditempatkan. Jadi nggak ada itu. Iklan dicari, dicari, dicari itu hoax. Lapor polisi kalau minta duit.
Jadi nggak ada open recruitment di pengurus Koperasi Desa Merah Putih?
Nggak ada. Kecuali yang diputuskan oleh musdesus, anggotanya kan ada tokoh masyarakat, ada macam-macam silakan.
Jadi nanti di 12 Juli ini akan diresmikan?
12 Juli kita akan launching pembentukannya dengan beberapa contoh. 28 Oktober diharapkan nanti Bapak Presiden yang akan me-launching sudah terbentuk koperasi dan bangunannya, tokonya sudah jadi.
Di mana rencana yang mau diluncarkan?
Belum, lagi sedang direncanakan. Tapi memang kalau 12 Juli nampaknya Bapak Presiden belum, tapi syukur-syukur kalau beliau mau ya. Tapi 28 Oktober kita memang minta Bapak Presiden nanti yang me-launching-nya.
Satu lagi, apalagi kendala tadi kan tanya, itu kendala tempat, gedungnya itu. Nah gedungnya itu satu bisa pakai, kalau ada koperasi yang lama ada gedung bisa dipakai, tinggal di-branding. Lalu, sekolah-sekolah banyak sekarang.
SD itu kan dulu orang anak 10, sekarang anaknya 1, 2, ada yang jomblo. Jadi sekolah-sekolah banyak yang gabung sekarang. Sekolah ini bisa dipakai, sekolah SD kalau ada yang kosong.
Tiga, aset pemerintah kalau ada yang kosong, bisa dipakai. Empat, biasanya itu ada kerjasama Pos. kalau ada gedung pos di desa-desa yang tidak terpakai bisa dipakai.
Kelima, ada Balai Desa. Hampir setiap desa ada Bela Desa itu bisa dipakai, blending. Jadi kalau ada acara-acara bisa pakai tenda kalau ada koperasi ada kepala desa ada, tokonya. ramai kan bisa bikin warung kopi, bayar lagi, ada pendapatan, ngobrol cukup di situ kan. jadi hidup kampung itu.
