Xcloud.id

Topik: Bantuan Pangan Non-Tunai

  • Ini Jadwal Pencairan BPNT April 2025 dan Update PKH Tahap 2 yang Harus Kamu Tahu

    Ini Jadwal Pencairan BPNT April 2025 dan Update PKH Tahap 2 yang Harus Kamu Tahu

    JABAR EKSPRES – Pencairan bansos BPNT April 2025 dan PKH tahap 2 sudah mulai dilakukan! Yuk, cek informasi lengkapnya mulai dari jadwal pencairan, cara cek status penerima, hingga tips agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya.

    Akhirnya, yang kita tunggu-tunggu cair juga! Di awal April 2025 ini, langsung gercep ngecek informasi soal Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2.

    Karena, jujur aja, bansos ini bisa banget jadi penyambung napas setelah Lebaran kemarin. Kamu juga nunggu, kan?

    Pemerintah udah mulai mencairkan dana bansos sejak awal April. Kabar baiknya, BPNT dan PKH tahap 2 ini jadi salah satu bansos yang paling ditunggu masyarakat.

    Dan alhamdulillah, pencairannya mulai dilakukan secara bertahap ke rekening masing-masing penerima lewat kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

    Nah, mungkin kamu masih bingung: “Saya dapet gak ya?” atau “Udah cair belum sih?”. Tenang, kami kasih tahu caranya buat cek status penerimaan bansos BPNT dan PKH biar kamu gak ketinggalan informasi penting.

    Cara Cek Status Penerima Bansos BPNT dan PKH

    Langkah-langkahnya gampang banget dan bisa kamu lakukan sendiri dari rumah:

    Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id di HP atau laptop kamu.Isi data sesuai tempat tinggal kamu, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan.Masukkan nama lengkap sesuai KTP kamu.Ketik kode captcha yang muncul di layar.Klik tombol “Cari Data”.

    Setelah itu, sistem bakal munculin informasi status bansos kamu. Apakah kamu terdaftar sebagai penerima, jenis bantuannya apa, dan kapan pencairannya dilakukan.

    Kenapa Penting Cek Rutin?

    Jangan sampai ketinggalan! Kadang informasi pencairan ini berubah-ubah, tergantung wilayah masing-masing.

    Makanya, pastikan kamu rutin ngecek situs resmi dan rajin pantau saldo KKS kamu. Hindari percaya sama info dari media sosial yang belum jelas sumbernya.

    Kapan Jadwal Pencairannya?

    Berdasarkan update terbaru, pencairan BPNT April 2025 sudah dimulai di minggu pertama April dan akan terus dilakukan secara bertahap sampai akhir bulan.

    Sementara itu, pencairan PKH tahap 2 juga sedang berjalan dan biasanya cair bersamaan atau selisih beberapa hari dengan BPNT, tergantung wilayah distribusinya.

  • PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, pencairan PKH tahap kedua tahun 2025 menjadi perhatian utama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Berapa besaran bantuan yang akan diterima pada tahap ini? Simak informasi lengkapnya berikut.

    Pencairan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota yang masuk dalam kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

    Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya. Saat ini, pencairan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan April, Mei, dan Juni 2025.

    Pencairan dilakukan secara bertahap melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) atau melalui PT Pos Indonesia bagi KPM yang tidak memiliki rekening bank.

    Nominal Bantuan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    Besaran bantuan yang diterima oleh setiap KPM berbeda-beda, tergantung pada jumlah dan jenis komponen dalam keluarga penerima. Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH tahap kedua:

    Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun) – Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun. Anak sekolah SD/Sederajat – Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Anak sekolah SMP/Sederajat – Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun. Anak sekolah SMA/Sederajat – Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun. Penyandang disabilitas berat – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun. Lansia (di atas 60 tahun) – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun.

    Nominal ini akan langsung ditransfer ke rekening penerima dan dapat diambil melalui mesin ATM, agen bank, atau langsung di kantor pos.

    Syarat dan Proses Pencairan PKH Tahap 2

    Agar bantuan dapat diterima, KPM harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

    Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan sesuai dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Masih memiliki komponen penerima PKH dalam keluarga. Mengikuti proses verifikasi kelayakan secara berkala, yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui aplikasi SIKS-NG. Memastikan status pencairan di aplikasi SIKS-NG, dengan status Surat Perintah Membayar (SPM) atau Siap Instruksi (SI).

    Jika terdapat kendala dalam pencairan, KPM disarankan untuk segera menghubungi pendamping sosial PKH di daerah masing-masing atau memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Sosial.

    Program Tambahan: BLT dan BPNT

    Selain PKH, pemerintah juga mencairkan berbagai bantuan sosial lainnya, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berikut adalah rinciannya:

    BLT Dana Desa – Sebesar Rp900.000 untuk periode Januari-Maret 2025, yang dicairkan menjelang Idul Fitri. BPNT – Sebesar Rp600.000 yang dicairkan melalui rekening KKS atau PT Pos Indonesia. Bantuan Khusus Lansia DKI Jakarta – Penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapatkan Rp900.000 untuk triwulan pertama. Penting untuk Memantau Informasi Resmi

    Dengan adanya pencairan PKH tahap kedua dan bantuan sosial lainnya, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

    Agar tidak ketinggalan informasi, penerima manfaat disarankan untuk rutin memantau informasi dari Kementerian Sosial, dinas sosial setempat, atau pendamping sosial PKH.

    Pastikan data kependudukan selalu diperbarui dan sesuai dengan sistem DTSE agar bantuan dapat dicairkan tepat waktu dan tanpa kendala. Semoga pencairan bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, pencairan PKH tahap kedua tahun 2025 menjadi perhatian utama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Berapa besaran bantuan yang akan diterima pada tahap ini? Simak informasi lengkapnya berikut.

    Pencairan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota yang masuk dalam kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

    Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya. Saat ini, pencairan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan April, Mei, dan Juni 2025.

    Pencairan dilakukan secara bertahap melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) atau melalui PT Pos Indonesia bagi KPM yang tidak memiliki rekening bank.

    Nominal Bantuan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    Besaran bantuan yang diterima oleh setiap KPM berbeda-beda, tergantung pada jumlah dan jenis komponen dalam keluarga penerima. Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH tahap kedua:

    Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun) – Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun. Anak sekolah SD/Sederajat – Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Anak sekolah SMP/Sederajat – Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun. Anak sekolah SMA/Sederajat – Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun. Penyandang disabilitas berat – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun. Lansia (di atas 60 tahun) – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun.

    Nominal ini akan langsung ditransfer ke rekening penerima dan dapat diambil melalui mesin ATM, agen bank, atau langsung di kantor pos.

    Syarat dan Proses Pencairan PKH Tahap 2

    Agar bantuan dapat diterima, KPM harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

    Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan sesuai dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Masih memiliki komponen penerima PKH dalam keluarga. Mengikuti proses verifikasi kelayakan secara berkala, yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui aplikasi SIKS-NG. Memastikan status pencairan di aplikasi SIKS-NG, dengan status Surat Perintah Membayar (SPM) atau Siap Instruksi (SI).

    Jika terdapat kendala dalam pencairan, KPM disarankan untuk segera menghubungi pendamping sosial PKH di daerah masing-masing atau memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Sosial.

    Program Tambahan: BLT dan BPNT

    Selain PKH, pemerintah juga mencairkan berbagai bantuan sosial lainnya, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berikut adalah rinciannya:

    BLT Dana Desa – Sebesar Rp900.000 untuk periode Januari-Maret 2025, yang dicairkan menjelang Idul Fitri. BPNT – Sebesar Rp600.000 yang dicairkan melalui rekening KKS atau PT Pos Indonesia. Bantuan Khusus Lansia DKI Jakarta – Penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapatkan Rp900.000 untuk triwulan pertama. Penting untuk Memantau Informasi Resmi

    Dengan adanya pencairan PKH tahap kedua dan bantuan sosial lainnya, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

    Agar tidak ketinggalan informasi, penerima manfaat disarankan untuk rutin memantau informasi dari Kementerian Sosial, dinas sosial setempat, atau pendamping sosial PKH.

    Pastikan data kependudukan selalu diperbarui dan sesuai dengan sistem DTSE agar bantuan dapat dicairkan tepat waktu dan tanpa kendala. Semoga pencairan bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 4 Daftar Bansos yang Cair hingga 27 Maret 2025 Jelang Lebaran

    4 Daftar Bansos yang Cair hingga 27 Maret 2025 Jelang Lebaran

    JABAR EKSPRES – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, kabar gembira datang bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah dikabarkan akan mencairkan beberapa jenis bantuan sosial (bansos) hingga 27 Maret 2025. Pencairan ini dilakukan sebelum cuti bersama yang dimulai pada 28 Maret 2025, sehingga KPM dapat memanfaatkan dana tersebut untuk persiapan Lebaran.

    Setidaknya ada empat jenis bansos yang akan dicairkan, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Berikut rincian lengkapnya:

    Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH menjadi salah satu bantuan yang paling ditunggu oleh masyarakat. Bantuan ini diberikan kepada KPM yang telah melalui proses validasi pada November-Desember 2024. Nominal bantuan yang akan diterima bervariasi, mulai dari Rp225 ribu hingga Rp600 ribu, tergantung pada kategori penerima manfaat.

    Baca juga : Update Pencairan Bansos PKH dan BPNT 

    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    BPNT juga masuk dalam daftar bansos yang akan cair hingga 27 Maret 2025. Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu. Dana ini dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, sehingga sangat membantu masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri.

    Program Indonesia Pintar (PIP)

    Bantuan PIP diperuntukkan bagi siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK sederajat yang telah melakukan aktivasi rekening SimPel. Besaran bantuan yang diterima berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan:

    Siswa SD: Rp225.000Siswa SMP: Rp375.000Siswa SMA/SMK: Rp900.000

    Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban pendidikan bagi keluarga kurang mampu, terutama dalam menghadapi tahun ajaran baru.

    Baca juga : Cek 3 Kelompok KPM Ini Bisa Dapat Bansos PKH dan BPNT

    BLT Dana Desa

    Bantuan ini diberikan kepada KPM dengan nominal Rp300 ribu per bulan. Biasanya, BLT Dana Desa dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga penerima manfaat akan mendapatkan Rp900 ribu. Namun, Kementerian Sosial telah membuat aturan baru terkait bantuan ini, di mana KPM hanya bisa menerima BLT Dana Desa maksimal selama lima tahun.

    Pengecualian diberikan bagi lansia, penyandang disabilitas berat, ibu hamil, dan anak balita yang tetap bisa menerima bantuan tanpa batas waktu. Sementara itu, KPM yang berada dalam usia produktif akan dialihkan ke program pemberdayaan agar bisa lebih mandiri secara ekonomi.

  • Tantangan Teras BRI Kapal Kenalkan Digitalisasi Layanan Perbankan

    Tantangan Teras BRI Kapal Kenalkan Digitalisasi Layanan Perbankan

    Jakarta –

    Setelah sehari bersandar di Pulau Pramuka, Bahtera Seva I Teras BRI Kapal melanjutkan perjalanan ke Pulau Panggang. Kapal yang dinakhodai Capt. Markus Balo Mony ini dijadwalkan buka pukul 08.00 WIB, tetapi baru bisa benar-benar bersandar pukul 08.30 WIB.

    “Dermaga pulau lain biasanya luas, tapi khusus di Panggang banyak kapal tradisional. Kalau kapal-kapal tradisional masih bersandar di sini, kita tunggu mereka pergi dulu biar aman,” tutur Chief Engine Bahtera Seva I Puji Hartono setelah kapal berlabuh dengan aman.

    Pagi itu, Selasa (25/3), dermaga Pulau Panggang memang nyaris penuh kapal tradisional yang mengangkut warga menuju Pulau Pramuka. Yang tidak sekolah atau bekerja di pulau tetangga tetap mewarnai aktivitas di pulau berpenduduk lebih dari 5 ribu orang tersebut.

    Antrean nasabah di Teras BRI Kapal saat bersandar di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Foto: Debora Danisa Sitanggang/detikcom

    Sama seperti di Pulau Pramuka, kedatangan Teras BRI Kapal di Pulau Panggang dinanti beberapa warga di dermaga. Salah satunya Tati Verawati yang sudah biasa menunggu kapal tiap Selasa untuk mengangsur pinjaman.

    Tati membuka usaha keramba di Pulau Panggang. Sejak 2017, dia mengajukan pinjaman Simpedes. Kini sudah tiga kali dia melakukan top up pinjaman.

    “Sejak ada kapal (Teras BRI Kapal), gampang kalau mau ngajuin pinjaman. Nggak ribet. Kita mengangsur tiap minggu, nggak harus per bulan karena berat. Jadi tiap kapal datang, kita setor,” tutur Tati.

    Namun, khusus hari itu, dia juga mengurus hal lain di Teras Kapal. Tati mengecek bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang seharusnya sudah cair.

    Menurut Tati, sejak hadirnya Teras BRI Kapal, dia dan tetangga-tetangganya makin melek layanan perbankan. Tak heran jika tiap Selasa, mereka berbondong-bondong ke kapal untuk mengurus berbagai keperluan.

    “Iya, ada aja keperluannya. Ngecek KIP, kadang mau transfer, narik, angsur juga,” sambungnya.

    Kemudahan serupa dirasakan Junaeda. Wanita 51 tahun ini bahkan sudah 5 kali mengajukan pinjaman ke BRI. Pertama kali saat kapal datang di tahun 2015.

    “Sejak adanya Kapal BRI, alhamdulillah saya dapat memperluas dagangan saya, membantu usaha saya,” paparnya.

    Nasabah melakukan tarik tunai di ATM Teras BRI Kapal ketika bersandar di Pulau Panggang. Foto: Debora Danisa Sitanggang/detikcom

    Sampai sore pun, masih ada saja nasabah yang datang ke Teras BRI Kapal. Namun, petugas BRI tak cuma melayani di dalam kapal. Marketing Lapangan atau mantri Teras BRI Kapal Redi Framanto biasanya berkeliling naik motor di pulau yang disinggahi.

    Sebagai mantri BRI untuk wilayah Kepulauan Seribu, Redi bertugas memantau nasabah eksisting dan menggaet potensi nasabah baru di sana. Menjadi mantri di Kepulauan Seribu punya tantangan tersendiri karena wilayahnya yang terpencar-pencar.

    “Kendalanya kita tidak bisa maintain tiap hari, kita maintainnya hanya tiap seminggu sekali. Kadang-kadang juga nggak ketemu, pas ke sini nasabahnya lagi pergi,” ujar Redi.

    Perkenalkan Layanan Perbankan Berbasis Digital

    Tantangan lainnya adalah memperkenalkan digitalisasi kepada nasabah. Ketika detikcom mengikuti perjalanan ke Kepulauan Seribu ini, terpantau sinyal seluler di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang cukup baik. Sebagian warga usia muda sudah terbiasa menggunakan gadget.

    Namun, untuk warga senior masih lebih nyaman melakukan segala urusan perbankan secara langsung atau offline. Transaksi di Pulau Panggang kebanyakan masih mengandalkan uang tunai. Kalaupun transfer, mereka akan memanfaatkan ATM bank BUMD yang memang tersedia di pulau-pulau.

    Soal layanan berbasis digital ini, Teras BRI Kapal juga membawa serta PR untuk semakin memperkenalkannya ke warga Kepulauan Seribu. Customer Service (CS) Teras BRI Kapal Muhammad Ryan Pratama kerap menawarkan nasabah untuk menggunakan BRImo.

    “Sekarang sudah ada BRImo yang bisa disinkronkan dengan mesin ATM di sini. Satelitnya juga sudah diupdate sehingga prosesnya lebih cepat,” jelas Ryan.

    Pimpinan Cabang BRI KC Jelambar Adi Sujarwanto. Foto: Debora Danisa Sitanggang/detikcom

    Ditemui terpisah di kantornya, Pimpinan Cabang BRI KC Jelambar Adi Sujarwanto mengatakan BRI terus berupaya meningkatkan layanan bagi nasabah di kepulauan. Termasuk memperkenalkan layanan perbankan digital.

    “BRI terus berkomitmen dalam mendukung Literasi Keuangan Masyarakat wilayah pesisir dan kepulauan dengan terus memperhatikan perkembangan teknologi dan preferensi nasabah,” ungkapnya, Selasa (18/3/2025).

    Menurut Adi, layanan perbankan berbasis digital ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk bertransaksi setiap waktu. Harapannya, meski Teras BRI Kapal hanya datang seminggu sekali, warga di Kepulauan Seribu tetap bisa menikmati layanan BRI lainnya yang lebih simpel melalui genggaman.

    (hns/hns)

  • Akhirnya PKH dan BPNT Cair Lagi Maret Ini, Ini Tanggalnya

    Akhirnya PKH dan BPNT Cair Lagi Maret Ini, Ini Tanggalnya

    JABAR EKSPRES – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial bagi keluarga yang membutuhkan. Dua program utama yang banyak ditunggu pencairannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Lalu, kapan bantuan PKH dan BPNT 2025 ini akan cair? Bagaimana cara mengecek status penerima? Simak informasi lengkapnya berikut ini!

    Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dijadwalkan cair pada Maret 2025. Sementara itu, BPNT sebesar Rp200.000 per bulan akan dicairkan untuk tiga bulan sekaligus, sehingga totalnya Rp600.000, dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pokok.

    Kini, masyarakat penerima manfaat tengah menanti pencairan tahap kedua (Tahap 2) tahun 2025. Pencairan PKH tahap pertama tahun 2025 mencakup bulan Januari, Februari, dan Maret, dengan nominal bantuan bervariasi sesuai kategori penerima.

    Bantuan ini disalurkan setiap tiga bulan sekali. Untuk tahap 2 tahun 2025, pencairan diperkirakan dimulai pada April hingga Juni 2025, tergantung pada proses verifikasi data di seluruh Indonesia.

    Baca juga : KJMU 2025 Kapan Dibuka? Ini Syarat dan Jadwalnya

    Pencairan PKH dan BPNT dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan dua metode utama:

    Melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Dana bantuan langsung dikreditkan ke rekening KKS Merah Putih.Melalui PT Pos Indonesia: Bagi penerima manfaat yang belum memiliki rekening bank, pencairan dilakukan melalui kantor pos terdekat.

    Namun, sebelum pencairan dilakukan, pemerintah akan melakukan proses verifikasi data penerima manfaat guna memastikan bantuan diterima oleh yang benar-benar berhak.

    Tahun 2025, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggantikan sistem lama DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sistem baru ini mencakup data seluruh penduduk Indonesia, sehingga bantuan lebih tepat sasaran.

    Proses verifikasi penerima bantuan dilakukan melalui:

    Validasi data kependudukan, aset, dan penghasilan.Pengumpulan informasi kondisi ekonomi, kesehatan, dan riwayat sosial.Klasifikasi penerima berdasarkan kriteria kelayakan.

    Jika ditemukan kesalahan data, seperti NIK tidak aktif, inclusion error, atau exclusion error, maka bantuan dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bantuan PKH dan BPNT 2025, lakukan pengecekan secara online melalui situs resmi Kemensos dengan langkah-langkah berikut:

  • Potensi MBG Ciptakan 1,9 Juta Lapangan Kerja dan Turunkan Kemiskinan

    Potensi MBG Ciptakan 1,9 Juta Lapangan Kerja dan Turunkan Kemiskinan

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengungkapkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membuka 1,9 juta lapangan kerja. Selain itu, program strategis ini dikatakan dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga 5,8% jika dijalankan dengan baik.

    Hal ini Arief sampaikan setelah jajaran DEN bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Rabu (19/3/2025).

    “Jadi intinya program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta. Lalu kemudian pro-poor kemiskinan itu bisa berkurang mencapai 5,8%,” kata Arief.

    Dalam kesempatan ini, Arief juga menjelaskan bagaimana manfaat program MBG bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dia mencontohkan, apabila sebuah keluarga memiliki tiga anak, mereka bisa menerima bantuan hingga Rp 600.000 per bulan dari MBG.

    Nilai manfaat itu, katanya, secara kalkulasi dapat dibilang lebih besar daripada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang masing-masing berkisar Rp 200.000.

    “Jadi sangat tidak mungkin manfaat makan bergizi gratis ini tidak besar, semua paham itu,” papar Arief.

    Agar makan bergizi gratis ini berjalan efektif, Arief menekankan perlunya pengawasan ketat dan pelibatan masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

    DEN pun telah mengusulkan beberapa hal agar MBG dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Pertama, melakukan mengevaluasi dan menyempurnakan mekanisme distribusi agar lebih efisien. Kedua, audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

    Ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi agar program ini tepat sasaran. Keempat, pengelolaan rantai pasok yang tepat untuk mencegah kebocoran bahan pangan dan memprioritaskan sumber daya lokal guna mengurangi ketergantungan impor.

    “Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan, kalau tidak perlu impor, tidak usah diimpor,” tegas ahli kemiskinan dan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) itu

    Dengan strategi yang tepat, program MBG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat penerima, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional dengan menciptakan lebih banyak peluang kerja dan menekan ketimpangan sosial.

  • Luhut sebut program MBG berdampak pada penurunan kemiskinan

    Luhut sebut program MBG berdampak pada penurunan kemiskinan

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Luhut sebut program MBG berdampak pada penurunan kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 22:49 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan dampak positif dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan ekosistem ekonomi, serta penurunan kemiskinan.

    “Kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini memang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, ekosistem yang terbangun dari ekonomi, dan seterusnya, dan penurunan kemiskinan,” ujar Luhur dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3).

    Luhut menyampaikan bahwa hal tersebut berdasarkan laporan oleh Ahli Kemiskinan Prof Arief Anshory Yusuf yang menyatakan program MBG memiliki dampak signifikan.

    Menurut Arief, program MBG berpotensi menciptakan lapangan kerja baru hingga 1,9 juta dan mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 5,8 persen jika implementasinya berjalan dengan baik. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial.

    Arief mencontohkan, sebuah keluarga dengan tiga anak dapat menerima bantuan sebesar Rp600.000 per bulan dari program MBG, jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang masing-masing sekitar Rp200.000.

    “Jadi sangat tidak mungkin tidak besar, semua paham itu, cuma kita melakukan kajian secara kuantitatif. Tapi poinnya adalah karena ini sangat progresif, maka kita harus pastikan roll out-nya berjalan dengan baik,” kata Arief.

    Untuk memastikan keberhasilan program ini, Arief mengusulkan tiga langkah penting. Pertama, melakukan “business process review” atau tinjauan proses bisnis dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Kedua, melibatkan peran serta masyarakat dalam monitoring program agar rasa memiliki masyarakat meningkat.

    Ketiga, menghindari kebocoran dalam rantai pasok, terutama dengan mengurangi ketergantungan pada bahan impor yang tidak diperlukan.

    “Ini akan membuat rantai pasok yang betul-betul terjaga sehingga dampaknya betul-betul seperti yang diharapkan. Tapi sekali lagi intinya ini mari kita jaga bersama karena ini flagship bangsa ini,” ujar Arief.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama para menteri dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Selain Luhut dan Arief, rapat terbatas itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, dan anggota DEN Chatib Basri.

    Sumber : Antara

  • Cek NIK KTP untuk Dapat Bansos Lewat HP Atau cekbansos.kemensos.go.id, Cair Bulan Ramadan Ini – Page 3

    Cek NIK KTP untuk Dapat Bansos Lewat HP Atau cekbansos.kemensos.go.id, Cair Bulan Ramadan Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk masyarakat kurang mampu, yang akan cari Maret 2025 atau Ramadan ini.

    Mengutip Antara, Rabu (12/3/2025), program Bansos PKH ditujukan untuk membantu keluarga miskin dan rentan.

    Kelompok sasaran program ini mencakup ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat yang membutuhkan dukungan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

    Sementara BPNT menyasar pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penerima manfaat. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 200.000 setiap bulan, yang dicairkan setiap tiga bulan sekali.

    Mulai 2025, pengecekan penerima bansos dipermudah lewat situs cekbansos.kemensos.go.id dan aplikasi Cek Bansos.

    Anda cukup menggunakan NIK KTP untuk mengecek status penerimaan bansos secara online, kapan saja dan di mana saja.

    Prosesnya sederhana: akses situs cekbansos.kemensos.go.id, masukkan NIK KTP, nama lengkap sesuai KTP, dan data lokasi. Setelah memasukkan kode verifikasi, klik ‘Cari Data’ untuk melihat hasil. Jika terdaftar, Anda akan melihat jenis bansos dan jadwal pencairannya.

    Selain situs web, Anda juga bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos Kemensos lewat HP yang tersedia di Google Play Store dan App Store.

    Aplikasi ini menawarkan cara yang serupa untuk memeriksa status bansos melalui perangkat seluler. Pastikan data yang Anda masukkan akurat agar hasil pencarian tepat.

  • Deretan Bansos Cair di Bulan Puasa Ini, Ada PKH hingga BPNT

    Deretan Bansos Cair di Bulan Puasa Ini, Ada PKH hingga BPNT

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mencairkan beberapa bantuan sosial (bansos). Adanya bansos tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan (penerima manfaat).

    Di bulan Maret ini yang bertepatan dengan bulan puasa Ramadan 2025, ada sejumlah bansos yang akan cair. Apa saja?

    Bansos yang Cair di Bulan Maret 2025

    Dirangkum detikFinance, berikut merupakan jenis bantuan dan jadwal pencairan bansosnya:

    1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    Bansos BPNT dijadwalkan cair pada Januari-Maret 2025. BPNT sendiri merupakan bansos yang ditujukan kepada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah.

    Berdasarkan data Informasi APBN 2025 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu), kartu sembako atau BPNT akan disalurkan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Jumlah anggaran yang disiapkan untuk BPNT mencapai Rp 43,6 triliun. Setiap akan menerima bansos BPNT senilai Rp 200.000 per bulan. Jika disalurkan dalam periode tersebut, maka BPNT yang akan cair sebesar Rp 600.000.

    Dari catatan detikFinance sebelumnya diberitakan, dalam beberapa bulan terakhir, Kemensos merampungkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya agar bansos bisa lebih tepat sasaran.

    Hal ini disebutkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam rilis di situs Kemensos.

    “Pak Prabowo sejak awal mengajak kita kerja dengan data yang akurat. Apa yang dikerjakan selama tiga bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat. Masukan-masukan yang baik akan terus kita jadikan bahan evaluasi penyaluran ke depan. Kita sepakat dengan BPS tiap 3 bulan kita lakukan pemutakhiran,” kata Gus Ipul menjawab pertanyaan wartawan terkait kritik bansos sering salah sasaran di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025) lalu.

    2. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Di bulan puasa ini, bansos yang cair selanjutnya ada PKH. Di tahun 2025, periode pertama dimulai pada Januari-Maret 2025.

    Dilansir laman resmi Kemensos, PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan keluarga miskin dan rentan. Penyalurannya dilaksanakan secara bertahap, melalui Bank/Pos penyalur baik itu tunai maupun non tunai.

    Tahun 2025, penerima PKH digolongkan menjadi 5 kelompok. Berikut rinciannya:

    Ibu hamil: Rp 750.000 per 3 bulan atau Rp 3 juta per tahun.Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per bulan, atau 3 bulan atau Rp 3 juta per tahun.Anak sekolah SD: Rp 225.000 per 3 bulan atau Rp 900.000 per tahun.Anak SMP: Rp 375.000 per 3 bulan atau Rp 1,5 juta per tahun.Anak SMA: Rp 500.000 per 3 bulan atau Rp 2 juta per tahun.Lanjut usia (60 tahun ke atas): Rp 600.000 per 3 bulan atau Rp 2,4 juta per tahun.Penyandang disabilitas: Rp 600.000 per 3 bulan atau Rp 2,4 juta per tahun.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Dari catatan detikNews, pencairan bansos PIP 2025 sudah mulai dilakukan pada Februari 2025. Mengutip situs resminya, PIP adalah program bantuan pendidikan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas supaya mereka mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA/SMK dan jalur non formal paket a sampai paket c dan pendidikan khusus.

    Dikutip dari PIP Dikdasmen, bantuan dana akan diberikan kepada penerima PIP sebanyak 1 kali dalam setahun. Berikut adalah rincian besaran PIP:

    SD/SDLB/Paket A: Rp 450.000 dan Rp 225.000 khusus kelas 6 semester genap dan kelas 1 semester gasal.SMP/SMPLB/Paket B: Rp 750.000 dan Rp 375.000 khusus kelas 9 semester genap dan kelas 7 semester gasal.SMA/SMALB/SMK/Paket C: Rp 1.000.000 dan Rp 500.000 khusus kelas 12 semester genap dan kelas 10 semester gasal.SMK Program 4 tahun: Rp 1.000.000 dan Rp 500.000 khusus kelas 13 semester genap dan kelas 10 semester gasal.Cara Cek Penerima Bansos 2025

    Untuk cek apakah bansos sudah cair atau belum bisa melalui portal Cek Bansos Kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya:

    Masuk ke situs Cek Bansos Kemensos atau langsung klik https://cekbansos.kemensos.go.id/.Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai tempat tinggal.Masukkan nama kamu sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).Isi 4 huruf kode captcha ke dalam kotak yang disediakan. Jika kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan kode baru.Klik tombol ‘Cari Data’.

    Kalau kamu tidak terdaftar, maka akan muncul keterangan ‘Tidak Terdapat Peserta/PM’. Kalau terdaftar, maka akan muncul nama, usia, dan jenis-jenis bantuan yang sudah maupun yang akan diperoleh.
    Kalau muncul beberapa nama penerima yang sama, kamu bisa melihat pada kolom usia.

    Pada setiap jenis bantuan terdapat kolom status yang berisi tulisan YA atau TIDAK. Apabila kamu penerima manfaat, maka pada kolom program bansos akan tertulis YA dan periode pemberiannya.

    Sebelumnya, diberitakan juga untuk bansos beras 10 kg dilakukan pemberhentian sementara. Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, yang mengatakan bahwa penyaluran bansos beras akan dilanjutkan usai panen raya, yang berlangsung Februari sampai April 2025.

    “(Distop sementara) sampai panen raya selesai, panen raya selesai sampai kapan? Sampai April mungkin ya,” ujar Arief di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) lalu.

    (khq/fds)