Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Tebing Longsor Lumpuhkan Jalan Sukabumi-Sagaranten, Ibu Hamil Dievakuasi

    Tebing Longsor Lumpuhkan Jalan Sukabumi-Sagaranten, Ibu Hamil Dievakuasi

    Liputan6.com, Sukabumi – Peristiwa longsor terjadi di Jalan Raya Sukabumi-Sagaranten, tepatnya di Kampung Cijangkar pada Rabu (20/11) sekitar pukul 15.00 WIB. Tebing setinggi 50 meter yang longsor menutup total akses jalan dan menyebabkan kemacetan parah hingga 2 kilometer.

    Kapolsek Nyalindung Polres Sukabumil, AKP Joko Susanto mengatakan, sebanyak 2 alat berat telah dikerahkan untuk mengevakuasi material longsor. Dia mengatakan, tak ada pengalihan arus selama proses pembersihan jalan. 

    “Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun akses jalan terputus total. Evakuasi untuk mengangkat tanah dari jalan sehingga bisa dipergunakan satu jalur dulu agar kendaraan bisa jalan kembali. Kalau pengalihan jalan dari sini tidak ada,” ujar Joko.

    Kepala Wilayah Sukabumi III Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, Wisnu Sunjaya mengatakan, jalan provinsi ini baru bisa dilalui satu jalur oleh kendaraan.

    “Kami langsung bergerak untuk membuka akses jalan. Setelah jalan dapat dilalui, kemungkinan besar akan diterapkan sistem buka-tutup untuk satu arah terlebih dahulu, sambil melakukan perapihan dan pengangkutan longsoran tanah menggunakan dump truck,” kata Wisnu.

    Wisnu juga mengimbau kepada para pengguna jalan agar lebih berhati-hati dan menjaga kebersihan, dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena hal tersebut dapat berpotensi menyebabkan bencana banjir dan merusak infrastruktur jalan.

    “Wilayah Kecamatan Nyalindung memang rawan longsor. Tahun lalu, kejadian serupa juga terjadi di titik yang sama. Jadi, longsor kali ini merupakan yang kedua kalinya di lokasi tersebut,” jelasnya.

    Hingga pukul 19.10 WIB ratusan kendaraan baru bisa melintasi akses jalan, meskipun terjadi kepadatan. Kendaraan mulai bergerak maju dengan sistem bergantian atau buka tutup jalan. 

    Untuk meminimalisasi terjadinya bencana longsor serupa, Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi pada Dinas BMPR Provinsi Jawa Barat, akan melakukan berbagai upaya, termasuk berkoordinasi dengan warga setempat yang merupakan pemilik tanah. 

    “Iya, kami akan koordinasi nanti sama warga setempat yang merupakan pemilik tanah longsor itu. Sementara, untuk rencana pembangunan tembok penahan tanah di lokasi tebing longsoran, kami masih menunggu kajian teknis,” ungkapnya.

     

  • Bawaslu Jakbar petakan tiga klaster kerawanan TPS

    Bawaslu Jakbar petakan tiga klaster kerawanan TPS

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat memetakan tiga klaster utama Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan di wilayah setempat untuk mengantisipasi gangguan di hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024.

    Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan Antara Lembaga Bawaslu Jakarta Barat Abdul Roup
    menjelaskan tiga klaster tersebut saat
    dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu.

    Tiga klaster itu adalah kerawanan TPS yang paling banyak terjadi, kerawanan TPS yang banyak terjadi dan kerawanan TPS yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

    Adapun pemetaan yang dilakukan pada 10-15 November 2024 tersebut dilakukan terhadap delapan variabel dan 25 indikator yang diambil dari 3.452 TPS di Jakarta Barat di 56 kelurahan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.

    Roup membeberkan tujuh indikator dari klaster kerawanan TPS yang paling banyak terjadi, yakni pertama terdapat 77 TPS dengan pemilih disabilitas yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    Kemudian 228 TPS terdapat pemilih pindahan (DPTb), 155 TPS didirikan di wilayah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor dan gempa.

    Kemudian, 23 TPS terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih berdomisili di luar TPS tempatnya bertugas. Lalu 26 TPS terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK).

    Selain itu, terdapat juga sejumlah TPS yang masuk dalam 12 sub klaster dari klaster TPS rawan yang banyak terjadi serta sejumlah TPS masuk dalam sub klaster TPS rawan yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

    Pihaknya menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara luar jaringan maupun dalam jaringan.

    “Kita juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih,” ungkap Roup.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Banjir rob masih rendam tiga ruas jalan pelabuhan Muara Baru

    Banjir rob masih rendam tiga ruas jalan pelabuhan Muara Baru

    ANTARA – Banjir rob masih merendam tiga ruas jalan kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara hingga Rabu (20/11). Meski permukiman masih terendam banjir, namun para warga telah kembali ke rumah masing-masing dan tetap melakukan kegiatan sehari-hari.(Setyanka Harviana Putri/Gunawan Wibisono/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Upaya KAI Daop 9 Jember

    Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Upaya KAI Daop 9 Jember

    Liputan6.com, Banyuwangi – Sejak awal November 2024, hujan sudah mulai turun hampir setiap hari di beberapa wilayah Daop 9 Jember. Bahkan di sebagian wilayah, curah hujan yang turun sudah cukup tinggi. Guna mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti curah hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan lainnya, PT Kereta Api Indonesia  Daerah Operasi 9 Jember melakukan sejumlah upaya guna menjaga keselamatan perjalanan kereta api.

    Manager Hukum dan Humasda KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan bahwa berdasarkan prakiraan cuaca Bulan November 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sebagian wilayah Daop 9 Jember mengalami curah hujan cukup tinggi.

    “Dari data prakiraan cuaca yang dibagikan oleh BMKG melalui situs bmkg.go.id, sejumlah daerah di Daop 9 seperti Kalibaru dan Glenmore di Banyuwangi, Tanggul hingga Kalisat di Jember, Klakah di Lumajang dan sebagian Leces di Probolinggo, pada beberapa hari di bulan November mengalami curah hujan yang tinggi hingga mencapai 400 mm per hari,” kata Cahyo, Senin (18/11/2024).

    Mengantisipasi terjadinya gangguan operasional kereta api yang disebabkan oleh meningkatnya curah hujan, KAI Daop 9 Jember melakukan sejumlah upaya, diantaranya melakukan normalisasi sungai serta drainase di sekitar jalur KA dengan pembersihan sampah dan tanah sendimentasi. Dilakukan juga penguatan fondasi jalur kereta api, pembuatan talut penahan konstruksi jalur KA, penebangan pohon yang rawan tumbang, hingga mengintensifkan pemeriksaan dan penempatan petugas pada daerah pantauan khusus.

    “Pengecekkan rutin dilakukan dengan Kendaraan Pemeriksa Jalur (KPJ), termasuk menempatkan petugas yang turut jalan di kabin masinis untuk dapat memantau kondisi jalur secara aktual,” imbuhnya.

  • Waspada Ancaman Kesehatan pada Musim Hujan dan Banjir

    Waspada Ancaman Kesehatan pada Musim Hujan dan Banjir

    Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat diminta lebih waspada terhadap berbagai penyakit yang biasa muncul pada musim hujan dan banjir. Penyakit-penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit, dan risikonya meningkat seiring dengan terganggunya kebersihan lingkungan.

    “Pada musim hujan, penyakit seperti selesma atau common cold, influenza, dan infeksi saluran pernapasan menjadi lebih sering terjadi,” kata Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) dr Inggrid Tania, dikutip dari Antara, Rabu (20/11/2024).

    Selain itu, infeksi saluran pencernaan juga menjadi ancaman, terutama saat banjir, karena kebersihan makanan dan peralatan makan rentan tercemar mikroorganisme.

    Dokter Inggrid menambahkan, diare akibat infeksi virus atau bakteri seperti Escherichia coli sering terjadi pada musim hujan. Penyakit lain yang dapat menular melalui jalur fekal-oral, seperti demam tifoid yang disebabkan oleh bakteri, juga perlu diwaspadai.

    “Penyakit seperti hepatitis A juga bisa menular lewat fekal-oral, misalnya karena makanan atau alat makan yang terkontaminasi,” jelasnya.

    Selain itu, penyakit leptospirosis yang ditularkan lewat urine tikus serta ancaman penyakit yang berhubungan dengan genangan air bersih, seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), juga perlu diperhatikan.

    Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk selalu menjaga kebersihan dan waspada terhadap genangan air di sekitar rumah mereka.

    Menjaga kebersihan lingkungan, makanan, dan alat makan sangat penting, terutama selama musim hujan dan banjir, untuk menghindari penyebaran penyakit.

    Selain itu, mengonsumsi ramuan herbal dapat menjadi alternatif untuk menjaga kesehatan atau mengatasi berbagai penyakit yang muncul saat musim hujan dan banjir.

    Salah satu ramuan herbal yang bermanfaat adalah sambiloto, yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu mengatasi infeksi saluran pernapasan serta pencernaan.

    Selain itu, ramuan rempah berbasis Habbatussauda juga dapat membantu mencegah batuk, sementara ramuan rempah lainnya bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

  • Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik

    Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik

    ilustrasi, Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024.

    Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 20 November 2024 – 11:42 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum— Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 16 indikator yang banyak terjadi, dan 3 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

    Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi (Kecuali Papua Tengah dan Papua Pegunungan) yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

    Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politsasi SARA dan ujaran kebencian. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI, Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

    6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan yang Paling Banyak Terjadi

    116.211 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
    95.171 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri);
    58.443 TPS yang terdapat pemilih pindahan;
    40.635 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
    22.738 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
    16.120 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi Pemilih Tambahan);

    16 (Enam Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

    8.457 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
    7.414 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll);
    6.066 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
    5.384 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
    4.806 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
    4.027 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
    3.759 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
    2.799 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
    2.658 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;
    2.426 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
    2.370 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;
    2.293 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
    1.918 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
    1.894 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;
    1.191TPS di Lokasi Khusus;
    1.127 TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

    3 (Tiga) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

    629 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS;
    517 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
    332 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.

    Strategi Pencegahan dan Pengawasan

    Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

    Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

    melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
    koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,

    sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
    kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
    menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.

    Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

    Rekomendasi

    Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu mengimbau KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

    melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
    berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
    Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

    Lampiran

    Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Provinsi

     

     

     

    Indikator

     

    Jumlah TPS

     

     

    TPS Rawan Paling Banyak

    Variabel Penggunaan Hak Pilih

    1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status TNI/Polri)

     

    95.171

    Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Aceh

    2.      Terdapat pemilih tambahan

    58.443

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi

    3. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT

    16.120

    Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

    4.      Terdapat            Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas

    40.635

    Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten

    5. TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT

    116.211

    Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

    6. TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan SUrat Suara Ulang (PSSU)

     

    4.806

    Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Jawa Timur Sulawesi Selatan

    Variabel Keamanan

    7.      Memiliki        riwayat        terjadi kekerasan di TPS

    2.293

    Sulawesi Utara, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah

    8.      Memiliki        riwayat        terjadi intimidasi                        kepada

    penyelenggara pemilihan

     

    2.426

    Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara

    9. TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara

    332

    Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta

    Variabel Politik Uang

     

    10.    Terdapat    praktik    pemberian uang atau barang pada masa

    kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS

    2.799

    Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat

    Variabel Politisasi SARA

    11.

    Terdapat                          praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar

    lokasi TPS

    814

    Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jawa Timur

    Variabel Netralitas

    12.

    TPS yang terdapat Petugas

    KPPS berkampanye untuk pasangan calon

    517

    Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh

    13.

    TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon

    1.127

    Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Papua, Jawa Tengah

    Variabel Logistik

    14.

    Terdapat riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS

    pada saat Pemilu

    2.370

    Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara

    15.

    Terdapat riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat

    pemilu

    6.066

    Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua Barat

    16

    Terdapat riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat

    pemilu

    2.658

    Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Jawa Barat

    Variabel Lokasi TPS

    17.    TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)

    5.384

    Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

     

    18.    TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)

    7.414

    Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan

    19.    TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih

    4.027

    Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta

    20.

    TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)

    1.918

    Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau

    21.

    TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye

    pasangan calon

    3.759

    Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat

    22.

    TPS di Lokasi Khusus

    1.191

    Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, Jawa Timur, Jawa Barat

    23.

    TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik

    1.894

    Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

    Variabel Jaringan Internet dan Listrik

    24.

    TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS

    22.738

    Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur

    25

    TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS

    8.457

    Kalimantan Barat, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Makan Saja Sulit, Rindu Penjual Jasa Gali Mudik Tak Punya Biaya, Niat Tewujud Usai Bertemu Sosok Ini

    Makan Saja Sulit, Rindu Penjual Jasa Gali Mudik Tak Punya Biaya, Niat Tewujud Usai Bertemu Sosok Ini

    TRIBUNJAKARTA.COM, CIMAHI – Momen Kakek Usman (70) penjual jasa gali bertemu Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto viral di media sosial.

    Akhirnya, Kakek Usman bisa mewujudkan mimpinya setelah bertemu perwira menengah itu.

    Usman sehari-hari bekerja menawarkan jasa gali selama 40 tahun.

    “Kita belajar tentang pengorbanan seorang ayah banting tulang tanpa lelah mencari nafkah untuk keluarga harus mengorbankan diri jarang pulang terkadang tidak makan semata mata untuk menghidupi keluarga,” tulis Bripka Rizki Hikmat Setiawan, Anggota Patwal Satlantas Polres Cimahi dikutip dari akun instagram @bangrizky_goww pada Rabu (20/11/2024).

    Awalnya, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto sedang berpatroli bertemu dengan Usman yang duduk menunggu pelanggan.

    Tri lalu mengajak Usman untuk sarapan bersama.

    “Yuk pak makan dulu pak, sana pak,” kata AKBP Tri.

    Tak hanya Usman, AKBP Tri juga mengajak penjual jasa gali lainnya untuk sarapan pagi.

    Saat itu, Usman nampak memakai pakaian hitam.  Kemudian, Usman bersama teman-temannya berkeluh kesah kepada Kapolres Cimahi.

    Usman mengaku merantau jauh dari keluarganya.

    Istri dan anaknya berada di Majalengka. Sedangkan, Usman sudah tinggal di Cimahi dari tahun 1991.

    KLIK SELENGKAPNYA: Kakek Budiman (73) Rela Berbasah-basahan Nyebur ke Kali untuk Mencari Cacing Demi Bisa Makan. Terpaksa Utang Bensin Imbas Banjir. Gubuknya Bikin Trenyuh.

    “Pak Usman bercerita sudah rindu keluarga karena sudah lama tidak pulang ke kampung halaman karena terkendala biaya,” tulis narasi video tersebut.

    Kakek Usman mengaku untuk makan sehari-hari sangat sulit saat ini. Sehingga, Usman tidak bisa pulang kampung ke Majalengka.

    Kemudian, AKBP Tri Suhartanto mengajak mereka makan bersama. 

    Usai makan, AKBP Tri Suhartanto memberikan bantuan untuk Kakek Usman dan teman-temannya pulang kampung.

    Raut wajah Usman dan rekan-rekannya terlihat bahagia akhirnya bisa pulang kampung untuk bertemu keluarga.

    “Masha allah tabarakallah, Pak Usman akhirnya bertemu Pak Kapolres dan dibantu untuk pulang kampung,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Kakek Usman berjalan kaki menawarkan jasa gali di kawasan Cimahi, Jawa Barat.

    Terkuak, kakek berusia 70 tahun itu sudah seminggu tidak ada kerjaan.

    Ia pun tinggal seorang diri di bangunan yang tidak terpakai bekas proyek di belakang Taman Mutiara.

    Akhirnya, Kakek Usman bertemu Bripka Rizki Hikmat Setiawan, Anggota Patwal Satlantas Polres Cimahi yang sedang berpatroli.

    Pertemuan itu menjadi viral di media sosial setelah diunggah akun instagram @bangrizky_goww dikutip TribunJakarta.com.

    Video itu memperlihatkan Kakek Usman sedang berjalan kaki membawa serokan dan cangkul.

    Kemudian, mobil patroli yang dikendarai Bripka Rizki melintasi jalan yang dilewati Kakek Usman.

    Cuaca saat itu tengah hujan. Kakek Usman mengenakan kemeja hitam lusuh dan kaos hitam.

    “Pak Usman seorang penjual jasa gali, yang sudah berusia 70 tahunan, ditengah hujan masih tetap semangat manjajakan jasa nya untuk menggali,” tulis video tersebut.

    “Pak hujan sok masuk sini pak kita makan dulu pak ayo, udah makan dulu,” kata Bripka Rizki.

    Awalnya, Kakek Usman menolak ajakan Bripka Rizki. Ia merasa tak enak menumpang mobil patroli.

    Namun, Bripka Rizki tetap membujuknya.

    Momen Kakek Usman (70) penjual jasa gali bertemu Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto viral. Mimpi Usman akhirnya tewujud. (Kolase Foto TribunJakarta/Akun Instagram @bangrizky_goww)

    Akhirnya, Kakek Usman menerima tawaran Bripka Rizki dan makan di sebuah warung makan Padang.

    Kakek Usman lalu bercerita mengenai kehidupannya.

    Ia berasal dari Majalengka. Ia tinggal di Cimahi dari tahun 1991.

    Sementara, istri dan anaknya tinggal di Majalengka.

    Kakek Usman tinggal sendirian di Cimahi setelah rekannya bernama Ali Hasan meninggal.

    Kakek Usman sehari-hari menawarkan jasa gali antara lain menggali pondasi dan septictank.

    Ia menuturkan belum ada orang yang meminta jasanya selama seminggu.

    Bripka Rizki lalu bertanya bagaimana Kakek Usman sehari-hari makan.

    “Dari teman-teman pinjam dulu,” katanya.

    “Sedih mau makan tidak bisa. Ini makan malam dan sembako,” kata Bripka Rizki.

    Selain itu, Bripka Rizki memberikan sejumlah uang kepada Kakek Usman.

    “Semoga sehat,” kata Kakek Usman.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Banjir Rob Bikin Pedagang di Pantai Wisata Marunda Merugi, Seminggu Full Omzet Turun Separuh

    Banjir Rob Bikin Pedagang di Pantai Wisata Marunda Merugi, Seminggu Full Omzet Turun Separuh

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, CILINCING – Bencana alam banjir rob yang menerjang pantai wisata Marunda, Cilincing, Jakarta Utara membuat pedagang di sana merugi.

    Selama sepekan belakangan, pedagang mengalami kerugian lantaran pengunjung sepi.

    Hal ini diungkapkan Taryah, pemilik warung makan yang berada di atas pasir pantai wisata Marunda.

    Menurut Taryah, banjir rob sudah terjadi sejak Kamis (14/11/2024) lalu dan membuat area pantai tergenang berjam-jam sejak pagi hingga sore.

    Kondisi ini membuat pengunjung enggan turun ke pantai, karena area pasir yang terendam.

    “Orang jadi nggak mau turun gara-gara banjir rob, ya pastinya sepi pengunjung,” ungkap Taryah, Rabu (20/11/2024).

    Taryah mengungkapkan, biasanya dalam sehari ia bisa meraup omzet Rp 800.000 dari para pengunjung yang berdatangan.

    Namun, seminggu belakangan, omzetnya menurun drastis, bahkan lebih dari separuh omzet normalnya.

    “Udah seminggu ini sepi omzetnya jadi turun drastis, palingan sehari mentoknya Rp 300.000 aja,” ucap dia.

    Pantauan di lokasi, pada Rabu (20/11/2024) siang banjir rob merendam pantai wisata Marunda dan menggenangi lebih dari 20 warung di sepanjang bibir pantai.

    Air laut terus naik ke area pantai sejak Rabu pagi dan pada siang hari ini ketinggiannya sudah mencapai lebih dari 30 sentimeter.

    Meski warung-warung mereka terendam banjir, para pedagang masih membuka dagangan mereka, berharap tetap ada pengunjung yang datang di tengah fenomena rob ini.

    Salah seorang pemilik warung lainnya, Rasti (33) mengungkapkan, fenomena alam banjir rob ini sudah dirasakan warga dan pedagang di lokasi setidaknya satu pekan belakangan.

    Rasti menjelaskan, banjir rob paling parah terjadi pada Senin (18/11/2024) lalu, di mana saat itu ketinggian air melebihi 50 sentimeter.

    Saat itu, air laut bahkan menutupi tempat duduk di warung Rasti.

    Menurutnya, selama sepekan terakhir, air laut biasanya mulai naik pagi hari sekitar pukul 7.00 WIB.

    Kemudian, setelah merendam area pantai berjam-jam, air laut akan kembali surut di sore hari.

    “Biasanya naik dari jam setengah 7 pagi sampe jam 1 sampai jam 2 siang, surutnya sore jam 3 an. Kalo hari ini mulai naik jam 8 pagi, naiknya bertahap,” ucapnya.

    Rasti menambahkan, akibat fenomena air pasang laut ini, geliat wisata di pantai Marunda melemah selama seminggu terakhir.

    Pantai wisata Marunda yang biasanya ramai dikunjungi baik di hari-hari biasa maupun akhir pekan disebut sepi pengunjung sepekan belakangan.

    “Dampaknya pengunjung kurang rame, pengunjung nggak ada yang mau turun orang banjir. Biasanya mah setiap hari ada aja pengunjungnya, biasanya yang ramai sore. Paginya terapi,” ucapnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Jakarta Utara Petakan 25 Indikator Potensi TPS Rawan

    Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Jakarta Utara Petakan 25 Indikator Potensi TPS Rawan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Bawaslu Kota Jakarta Utara petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. 

    Hasilnya, terdapat 9 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 4 indikator yang banyak terjadi, dan 3 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

    Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 31 kelurahan/desa di 6 Kecamatan se-Kota Adm. Jakarta Utara yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

    Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut:

    Penggunaan Hak Pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, dan/atau riwayat PSU/PSSU). 
    Keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara).
    Politik Uang. 
    Politisasi SARA. 
    Netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa).
    Logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan).
    Lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus).
    Jaringan Listrik dan Internet.

    lihat foto
    TPS Rawan Paling Banyak

    Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

    248 TPS didirikan di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, gempa, dll).
    114 TPS terdapat pemilih pindahan (DPTb).
    33 TPS didirikan di wilayah konflik.
    23 TPS terdapat jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT.
    23 TPS didirikan dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih.
    19 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat/TMS (Meninggal dunia, Alih Status TNI/Polri).
    17 TPS terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih berdomisili di luar TPS tempatnya bertugas.
    16 TPS terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS.
    11 TPS terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK).

    lihat foto
    TPS Rawan Paling Banyak

    Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

    8 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik).
    7 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS.
    7 TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan.
    5 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon.

    Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

    3 TPS di Lokasi Khusus.
    2 TPS terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).
    1 TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu

    Pencegahan dan Pengawasan

    Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

    Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dan jajaran melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

    Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan;
    Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
    Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat;
    Kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif; dan
    Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun
    online;
    Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

    Imbauan

    Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara mengimbau KPU Kota Jakarta Utara dan jajaran untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

    Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

    Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet;

    Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

  • Teguh Setyabudi jelaskan penyebab banjir rob selalu berulang di Jakut

    Teguh Setyabudi jelaskan penyebab banjir rob selalu berulang di Jakut

    Rabu, 20 November 2024 16:54 WIB

    Arsip foto – Sejumlah warga berjalan saat banjir rob di kawasan Muara Angke, Jakarta, Senin (18/11/2024). (ANTARA FOTO/Alif Bintang/aaa/foc.)

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024