Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Deklarasi Pendekar 08 Wujud Komitmen Kawal Pembangunan Nasional

    Deklarasi Pendekar 08 Wujud Komitmen Kawal Pembangunan Nasional

    Tangerang Selatan: Pilkada Serentak 2024 dinilai menjadi momentum penting untuk melahirkan kepala daerah yang memiliki visi sejalan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk mendukung calon kepala daerah yang mendukung agenda nasional.

    Hal itu disampaikan Dewan Pembina Pendekar 08, M. Qodari, usai deklarasi dan ikrar relawan Pendekar 08 yang digelar di Tangerang Selatan, Sabtu, 23 November 2024.

    “Banyak program pro-rakyat dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memerlukan dukungan kepala daerah, seperti swasembada pangan yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat,” kata Qodari.

    Qodari menyebut Pendekar 08 sebagai komunitas independen yang bertujuan mempererat solidaritas, persatuan, dan kesatuan masyarakat. Paguyuban ini juga dinilainya menjadi kelanjutan perjuangan para relawan yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024.

    “Pendekar 08 berkomitmen untuk bersama-sama menjaga kesinambungan pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Qodari dalam sambutannya.

    Sinkronisasi Pusat dan Daerah

    Qodari menegaskan, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan akan sangat bergantung pada dua faktor utama. Pertama, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan.

    Dia mencontohkan program prioritas Prabowo-Gibran, yaitu swasembada, yang ditargetkan tercapai dalam waktu cepat. Salah satu wilayah yang diharapkan menjadi penyokong program tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah.

    “Oleh karena itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, dinilai sejalan dengan pemerintah pusat,” kata Qodari.

    Qodari juga mengingatkan risiko yang bisa terjadi jika kepala daerah tidak mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat. Ia mencontohkan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 akibat penolakan dari dua kepala daerah.

    “Jangan sampai pemerintah pusat ingin menyelenggarakan program strategis seperti swasembada pangan, kemandirian energi, atau pembangunan rumah rakyat, tetapi terhambat oleh kepala daerah yang berbeda visi,” tegasnya.

    Hal serupa, lanjut Qodari, juga terjadi dalam penanganan banjir di DKI Jakarta. Ia menyinggung program sodetan Ciliwung pada era Presiden Jokowi yang sempat tertunda lima tahun karena tidak mendapat dukungan dari Gubernur DKI Jakarta kala itu, Anies Baswedan.

    Untuk Pilkada DKI Jakarta 2024, Qodari menyatakan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Pasangan ini dinilai berpengalaman dan memiliki visi yang selaras dengan pemerintah pusat dalam menangani persoalan perkotaan.

    Sementara itu, untuk wilayah Banten, Qodari mendukung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Pasangan ini disebut mampu mendukung program pemerintah, termasuk pengembangan wilayah aglomerasi yang diatur dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    Selain sinkronisasi pusat dan daerah, Qodari menekankan pentingnya dukungan masyarakat untuk keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kesuksesan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama,” ujar Qodari.

    Ia menambahkan, kehadiran relawan seperti Pendekar 08 dapat membantu memastikan implementasi program pemerintah berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Pendekar 08 adalah salah satu motor penggerak optimisme masyarakat untuk mendukung dan mengawal keberhasilan agenda pembangunan nasional,” tutupnya.

    Tangerang Selatan: Pilkada Serentak 2024 dinilai menjadi momentum penting untuk melahirkan kepala daerah yang memiliki visi sejalan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk mendukung calon kepala daerah yang mendukung agenda nasional.
     
    Hal itu disampaikan Dewan Pembina Pendekar 08, M. Qodari, usai deklarasi dan ikrar relawan Pendekar 08 yang digelar di Tangerang Selatan, Sabtu, 23 November 2024.
     
    “Banyak program pro-rakyat dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memerlukan dukungan kepala daerah, seperti swasembada pangan yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat,” kata Qodari.
    Qodari menyebut Pendekar 08 sebagai komunitas independen yang bertujuan mempererat solidaritas, persatuan, dan kesatuan masyarakat. Paguyuban ini juga dinilainya menjadi kelanjutan perjuangan para relawan yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024.
     
    “Pendekar 08 berkomitmen untuk bersama-sama menjaga kesinambungan pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Qodari dalam sambutannya.
     
    Sinkronisasi Pusat dan Daerah
     
    Qodari menegaskan, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan akan sangat bergantung pada dua faktor utama. Pertama, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
     
    Dia mencontohkan program prioritas Prabowo-Gibran, yaitu swasembada, yang ditargetkan tercapai dalam waktu cepat. Salah satu wilayah yang diharapkan menjadi penyokong program tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah.
     
    “Oleh karena itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, dinilai sejalan dengan pemerintah pusat,” kata Qodari.
     
    Qodari juga mengingatkan risiko yang bisa terjadi jika kepala daerah tidak mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat. Ia mencontohkan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 akibat penolakan dari dua kepala daerah.
     
    “Jangan sampai pemerintah pusat ingin menyelenggarakan program strategis seperti swasembada pangan, kemandirian energi, atau pembangunan rumah rakyat, tetapi terhambat oleh kepala daerah yang berbeda visi,” tegasnya.
     
    Hal serupa, lanjut Qodari, juga terjadi dalam penanganan banjir di DKI Jakarta. Ia menyinggung program sodetan Ciliwung pada era Presiden Jokowi yang sempat tertunda lima tahun karena tidak mendapat dukungan dari Gubernur DKI Jakarta kala itu, Anies Baswedan.
     
    Untuk Pilkada DKI Jakarta 2024, Qodari menyatakan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Pasangan ini dinilai berpengalaman dan memiliki visi yang selaras dengan pemerintah pusat dalam menangani persoalan perkotaan.
     
    Sementara itu, untuk wilayah Banten, Qodari mendukung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Pasangan ini disebut mampu mendukung program pemerintah, termasuk pengembangan wilayah aglomerasi yang diatur dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
     
    Selain sinkronisasi pusat dan daerah, Qodari menekankan pentingnya dukungan masyarakat untuk keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran.
     
    “Kesuksesan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama,” ujar Qodari.
     
    Ia menambahkan, kehadiran relawan seperti Pendekar 08 dapat membantu memastikan implementasi program pemerintah berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
     
    “Pendekar 08 adalah salah satu motor penggerak optimisme masyarakat untuk mendukung dan mengawal keberhasilan agenda pembangunan nasional,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • 60 Hari Sapa Masyarakat, Risma-Gus Hans Punya Solusi Konkret Atasi Masalah Jawa Timur

    60 Hari Sapa Masyarakat, Risma-Gus Hans Punya Solusi Konkret Atasi Masalah Jawa Timur

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), telah menghabiskan 60 hari terakhir turun langsung ke masyarakat di seluruh penjuru Jawa Timur. 

    Melalui kampanye ini, mereka tidak hanya memaparkan visi dan misi, tetapi juga menyerap berbagai aspirasi langsung dari seluruh elemen masyarakat. 

    Dari kalangan petani, nelayan, guru, pedagang, dan elemen masyarakat lainnya tersebut, paslon yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura ini mendapat gambaran nyata tentang permasalahan yang dihadapi warga Jawa Timur.  

    Risma-Gus Hans menemukan berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan. Keluhan terbesar berasal dari sektor pertanian. 

    Risma menjelaskan bahwa hampir di seluruh wilayah yang dia kunjungi, selain irigasi, petani mengeluhkan mahalnya harga pupuk dan rendahnya harga jual hasil panen.  

    “Saat petani membutuhkan pupuk, harganya mahal. Namun, ketika hasil panen dijual, harga yang diterima sering kali tidak sebanding dengan biaya produksi. Ini masalah mendasar yang harus kita selesaikan,” ungkap Risma di Surabaya, Sabtu (23/11/2024).

    Mantan Mensos RI tersebut juga menyoroti pentingnya pengelolaan air untuk mendukung pertanian. 

    Jawa Timur, menurut Risma, memiliki permasalahan serius terkait distribusi air. Di beberapa wilayah, kekeringan menjadi ancaman utama, sementara di tempat lain banjir melanda.  

    “Kita harus memperbaiki manajemen infrastruktur pengelolaan air. Saya rencanakan normalisasi sungai, pembangunan pintu air, dan pemanfaatan waduk agar petani tetap bisa menanam hingga tiga kali setahun,” paparnya.  

    Tidak hanya sektor pertanian, nelayan juga menghadapi persoalan besar. Modal yang tinggi sering kali memaksa mereka berutang untuk melaut, sehingga hasil tangkapan lebih banyak digunakan untuk melunasi pinjaman.  

    “Ini adalah siklus yang harus kita putus. Kita akan membantu nelayan dengan program pinjaman berbunga rendah dan menciptakan sistem yang mempermudah akses pasar,” imbuh Risma.  

    Di bidang pendidikan, Risma mengungkapkan banyak orangtua mengeluhkan biaya sekolah yang mahal hingga mengakibatkan ijazah anak-anak mereka ditahan. Ada pula persoalan jarak sekolah yang jauh, sehingga anak-anak harus dipondokkan jauh dari keluarga.  

    “Solusinya adalah memastikan pendidikan gratis hingga SMA sederajat. Selain itu, kami akan meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya di sekolah-sekolah berbasis agama,” tegasnya.  

    Risma juga menemukan bahwa banyak sekolah madrasah menghadapi kendala terkait izin operasional yang tumpang tindih. Kondisi ini, menurutnya, harus segera diselesaikan agar para siswa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terganjal birokrasi.  

    Sementara itu, infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama Gus Hans. Ia menyoroti masalah kemacetan di beberapa daerah, seperti Situbondo, serta kondisi jalan pegunungan yang berbahaya.  

    “Untuk daerah pegunungan, kami akan membangun terowongan agar transportasi lebih aman dan efisien. Sedangkan untuk wilayah pesisir, kami akan membangun tanggul laut yang juga berfungsi sebagai jalan,” ujar Gus Hans.  

    Transportasi antar pulau juga menjadi fokus mereka. Menurut Gus Hans, banyak pulau-pulau kecil di Jawa Timur yang masih sulit diakses, baik untuk angkutan orang maupun barang.  

    “Kami ingin menyediakan layanan transportasi multifungsi yang bisa mengangkut barang, kendaraan, dan orang sekaligus. Bahkan kami rencanakan fasilitas kesehatan di dalam transportasi ini, seperti ruang untuk dokter, sehingga layanan kesehatan bisa menjangkau pulau-pulau kecil,” jelasnya.  

    Masalah kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pasangan ini. Risma mencatat bahwa banyak warga di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan, seperti cuci darah atau terapi lainnya.  

    “Kami menemukan ada 14 daerah yang tidak bisa memenuhi Universal Health Coverage (UHC). Kami akan usahakan agar semuanya tercover melalui APBD provinsi dan layanan BPJS,” kata Risma.  

    Selain itu, mereka juga memperhatikan persoalan disabilitas. Risma mengungkapkan, di beberapa daerah ditemukan banyak anak dengan disabilitas akibat paparan zat berbahaya dalam air minum.  

    “Kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas air di daerah-daerah tersebut. Selain itu, kami juga akan mendukung pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas melalui program kewirausahaan,” imbuh Risma.  

    Risma dan Gus Hans juga sepakat untuk memperbaiki sistem perizinan di tingkat provinsi. Untuk mempermudah pelayanan, mereka berencana menghadirkan sistem Pelayanan Terpadu yang berbasis online.  

    “Namun, bagi yang tidak memiliki akses internet, kami akan menyediakan layanan offline di desa-desa. Kami juga siapkan free Wi-Fi untuk wilayah-wilayah yang membutuhkan,” papar Risma.  

    Komitmen mereka untuk dekat dengan masyarakat tidak hanya dalam kampanye. Jika terpilih, Risma dan Gus Hans berencana tidak hanya berkantor di Surabaya, tetapi juga di berbagai daerah di Jawa Timur.  

    “Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat. Dengan begitu, permasalahan bisa diselesaikan lebih cepat,” tegas Risma.  

    Sementara itu, Gus Hans menyampaikan permintaan maaf kepada pasangan calon lain jika selama masa kampanye ada hal-hal yang tidak berkenan.  

    “Kami hanya ingin masyarakat tercerahkan untuk memilih berdasarkan fakta dan kebutuhan mereka, bukan sekadar kesamaan organisasi atau latar belakang,” tutur Gus Hans.  

    Dia juga berterima kasih kepada semua pihak, termasuk kepolisian, KPU, dan Bawaslu, yang telah menjaga jalannya kampanye dengan baik.  

    “Kami akan terus berusaha menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur melalui berbagai program, seperti Resik-resik Jatim. Ini semua tidak akan terjadi tanpa kebersihan hati dan niat tulus untuk mensejahterakan rakyat,” ujarnya.  

    Risma dan Gus Hans kini memasuki masa-masa akhir kampanye dengan optimisme tinggi. Mereka yakin bahwa dukungan masyarakat Jawa Timur akan membawa mereka untuk mewujudkan program-program konkret demi kesejahteraan bersama. 

    Risma pun minta doa dan dukungan dari seluruh warga Jawa Timur untuk memilih pasangan nomor urut 3 pada 27 November mendatang.  

    Lebih lanjut, Selama masa kampanye, Risma dan Gus Hans memiliki pendekatan berbeda. Keduanya sering kali bergerak secara paralel di lokasi yang berbeda untuk mengoptimalkan waktu. 

    “Kami sengaja tidak selalu bersama karena ingin menjangkau lebih banyak wilayah. Bahkan ada beberapa daerah yang saya kunjungi hingga tiga atau empat kali karena undangan warga,” pungkas Risma

  • Risma Janjikan Solusi Air Bersih dan Murah bagi Warga Sidoarjo

    Risma Janjikan Solusi Air Bersih dan Murah bagi Warga Sidoarjo

    Jakarta –

    Calon Gubernur Jawa Timur (Cagub Jatim) nomor urut 3, Tri Rismaharini berjanji akan berupaya menyediakan air bersih yang terjangkau bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu dia sampaikan di hadapan relawan Barisan Relawan (Bara 24) Sidoarjo.

    Menurut Risma, pemerintah harus hadir dengan solusi yang sesuai kebutuhan setiap daerah. Ia berpendapat pendekatan satu kebijakan untuk semua wilayah tidak akan efektif, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda.

    Di Sidoarjo, misalnya, mahalnya harga air bersih menjadi beban besar bagi masyarakat sehingga membutuhkan penanganan yang khusus.

    “Saya buat konsep itu untuk setiap daerah karena semua harus adil. Misalnya di Sidoarjo, harga air bersih mahal karena harus membeli dari Surabaya,” ungkap Risma dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/11/2024).

    Adapun salah satu upaya yang akan dilakukan, kata dia, adalah dengan memanfaatkan potensi Kali Porong secara optimal. Dia mengatakan solusi ini dirancang agar air laut tidak masuk ke dalam sungai, sehingga airnya tetap tawar dan bisa dimanfaatkan oleh warga.

    “Insyaallah, Kali Porong ini akan kami siapkan pintu air agar air laut tidak masuk dan airnya tetap tawar, jadi bisa kita gunakan. Pun nanti kita pompa ketika musim hujan agar tidak terjadi banjir,” terangnya.

    “Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Saya akan berusaha memastikan semua daerah di Jawa Timur memiliki cakupan UHC. Selain itu, layanan BPJS akan digratiskan untuk mereka. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pemimpin untuk melindungi masyarakat,” ujar Risma.

    Di bidang pendidikan, Risma menunjukkan perhatian besar kepada para guru, khususnya guru ngaji. Ia menyadari guru memiliki peran penting dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas. Karena itu kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas.

    Sementara itu, salah satu warga asal Surabaya, Musyaiyaroh mengaku terharu bahkan hampir meneteskan air mata ketika mendengar cerita Risma. Ia merasa sosok Risma mengingatkannya pada mendiang ibunya yang selalu bangun dini hari untuk beribadah dan membantu sesama.

    “Saya melihat Bu Risma seperti melihat ibu saya sendiri. Ibu saya dulu selalu bangun jam 2 pagi untuk beribadah, lalu membagikan makanan gratis kepada orang-orang di pinggir jalan. Karena itu, saya mendukung penuh Bu Risma menjadi Gubernur Jawa Timur,” ujar Musyaiyaroh.

    Dukungan kepada Risma juga datang dari Ketua Penanggung Jawab Bara 24, Munawir Ansori. Risma dinilainya sebagai figur pemimpin yang tidak hanya berbicara tetapi juga bekerja dengan nyata.

    “Saya ingin Jawa Timur dipimpin oleh tokoh yang legendaris dan tidak sebatas wacana. Bu Risma ini realitasnya tidak perlu diragukan lagi. Contohnya saat memimpin Kota Surabaya, beliau berhasil menutup lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, memperbaiki jalan-jalan hingga tidak ada lagi kemacetan, dan banyak program lainnya yang berdampak langsung pada masyarakat,” terang Munawir.

    Melalui program yang konkret dan rekam jejak yang sudah teruji, pasangan Tri Rismaharini dan Gus Hans optimistis dapat membawa Jawa Timur menuju perubahan yang lebih baik. Dukungan dari relawan Bara 24 dan masyarakat Sidoarjo menjadi awal dari harapan besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

    (prf/ega)

  • Melalui Pendekar 08, M. Qodari Dorong Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah di Pilkada 2024

    Melalui Pendekar 08, M. Qodari Dorong Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah di Pilkada 2024

    “Oleh karena itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, dinilai sejalan dengan pemerintah pusat,” kata Qodari.

    Qodari menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kebijakan strategisnya terganggu akibat kepala daerah yang tidak memiliki visi yang sama, seperti batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 akibat penolakan dari Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster.

    “Jangan sampai pemerintah pusat mau menyelenggarakan program swasembada pangan, kemandirian energi, atau membangun tiga juta rumah untuk rakyat kurang mampu, tetapi ditolak oleh pemerintah daerah. Program tidak akan berjalan,” lanjutnya.

    Hal serupa, kata Qodari, terjadi di Pilkada DKI Jakarta sebelumnya. Masalah banjir yang rutin dihadapi warga Jakarta tidak dapat ditangani dengan baik karena perbedaan garis politik antara pemerintah pusat dan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan.

    “Pada era Presiden Jokowi, pemerintah pusat ingin membuat sodetan Ciliwung untuk menangani banjir. Namun, program tersebut tertunda selama lima tahun karena tidak mendapat persetujuan dari gubernur,” ungkap Qodari.

    “Karena itu, Prabowo mendorong pasangan Ridwan Kamil-Suswono untuk terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Selain berpengalaman dan mampu menata kota, mereka juga sejalan dengan pemerintah pusat,” katanya.

    Selain itu, pemerintah sedang merancang wilayah aglomerasi yang tertuang dalam UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Wilayah ini mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

  • Mahasiswa ITS Jual Ayam Geprek Buatan Ibu di Sela Kuliah,Netizen Salfok sama Harganya Cuma Rp10 Ribu

    Mahasiswa ITS Jual Ayam Geprek Buatan Ibu di Sela Kuliah,Netizen Salfok sama Harganya Cuma Rp10 Ribu

    TRIBUNJAKARTA.COM – Seorang mahasiswa di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berjualan ayam geprek buatan ibunya di sela kegiatan ngampus.

    Pemuda yang disapa Bim ini mengaku menempuh jarak 80 kilometer untuk sampai di ITS, Surabaya.

    Dengan percaya diri, mahasiswa Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FT-EIC) ini membawa ayam geprek buat ibunya ke kampus untuk dijajakan.

    Padahal perjalanan yang dilaluinya menggunakan kereta hingga angkutan umum.

    Bahkan, Bim juga membantu sang ibu untuk menyiapkan jualannya, mulai dari memotong daun pisang hingga memasukkan nasi ke dalam wadahnya.

    Ia menyebut untuk satu porsi ayam geprek dengan nasi dan lalapannya hanya Rp10 ribu.

    Harga terjangkau ini membuat dirinya menenteng banyak ayam geprek saat ke kampus.

    Beberapa diantaranya sudah dipesan oleh rekan-rekannya di kampus. Sehingga perlu diberi nama dalam wadahnya.

    “Jual ayam geprek 10rb, untung dikit buat nutup biaya transportasi ,” dikutip dari TikTok sapirebahan, Sabtu (23/11/2024).

    Semangat yang diberikan Bim pun membuat banyak warganet kagum.

    lihat foto
    Abang gondrong di sebuah mini market dibuat keget oleh seorang polisi bernama Agus alias Aiptu Agus. Pasalnya, Aiptu Agus bikin gagal fokus abang gondrong tersebut sampai dikira tukang parkir.

    Kolom komentarnya banjir doa untuk keseksesannya kelak. Namun diantara itu semua, tak jarang banyak waranet yang salah fokus gegara ayam geprek tersebut dihargai hanya Rp 10 ribu.

    “serius bang lu jual 10k gak kemurahan kah? itu ayam Ama nasi nya gede”,” kata Hrynt.

    “kak gausa lalapan kak???? nasi sm ayam geprek aja udah klo 10k,” kata Berlianaashraf.

    Rupanya Bim sengaja memberikan harga murah karena nasinya berasal dari padi yang ditanamnya sendiri.

    Sehingga ia bisa memberikan ayam dengan ukuran lebih besar kepada para pembelinya.

    Kini, siapapun yang ingin mencicipi ayam geprek buatan ibunya bisa melalui DM TikTok maupun via WhatsApp.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ini sederet janji Dharma-Kun dalam kampanye akbar

    Ini sederet janji Dharma-Kun dalam kampanye akbar

    Jakarta (ANTARA) – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana menyampaikan sejumlah janji kepada warga dalam kampanye akbar di Lapangan Tabaci, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu.

    “Saya akan bebaskan beban pajak bagi pengemudi taksi online dan motor online. Saya akan berikan (kartu) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) gratis. Saya akan hapus utang pajak kendaraan tua kategori bukan mewah,” kata Dharma dalam pidatonya pada kampanye akbar Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Sabtu.

    Mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu berjanji meniadakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp5 miliar.

    “Saya juga akan meningkatkan Upah Minimum Regional (UMR), dengar baik-baik. Tetapi setelah perusahaan Jakarta berhasil kita bangkitkan dulu. Karena perusahaan itu adalah pahlawan bagi lapangan pekerjaan kita,” ungkap Dharma.

    Dharma juga meminta komitmen kekompakan warga serta pedagang lokal untuk menangkis serbuan produk asing.

    “Karena apabila rakyat kompak, bela mereka dari serbuan produk asing. Melalui sistem ekonomi adil Getuk Tular Adab (GTA), yang saya maksud tadi adalah produsen lokal, bukan asing,” ungkap Dharma.

    Selanjutnya, Dharma juga berjanji mendukung pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis bagi warga yang membutuhkan serta mengadakan antarjemput gratis khusus ini hamil.

    Pada bidang perumahan, Dharma berjanji tidak akan ada warga Jakarta yang terusir dari rumahnya karena biaya mahal dan tidak akan ada warga Jakarta yang tidak punya rumah.

    “Mandiri papan, saya pastikan semua rakyat Jakarta punya tempat tinggal. Mandiri sandang, mandiri air besi, hingga air minum agar mengalir ke setiap rumah rakyat Jakarta. Mandiri energi, kita bisa berdayakan rumput laut dan lampu botol matahari,” ungkap Dharma.

    Dharma juga menjanjikan “10 aman” bagi warga Jakarta, yakni aman adab, aman banjir, aman abrasi, aman macet, aman ekonomi dan aman kejahatan.

    “Aman sampah, aman polusi, aman emisi karbon, dan yang terakhir adalah aman dari pandemi. Sehingga tidak bakal ada lagi ketakutan bagi rakyat,” katanya.

    Dia menegaskan, tidak bakal ada lagi aturan yang menghilangkan hak tolak terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan agama.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj wali kota instruksi camat siapkan lokasi alternatif TPS rawan banjir

    Pj wali kota instruksi camat siapkan lokasi alternatif TPS rawan banjir

    Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih saat memimpin rapat koordinasi persiapan Pilkada 2024. (ANTARA/HO-Diskominfo Kota Jambi)

    Pj wali kota instruksi camat siapkan lokasi alternatif TPS rawan banjir
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 23 November 2024 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih menginstruksikan camat dan lurah mempersiapkan lokasi alternatif untuk tempat pemungutan suara (TPS) pilkada di daerah setempat yang saat ini berpotensi terkena banjir

    “Camat beserta lurah yang wilayahnya termasuk rawan banjir sudah mulai menyiapkan lokasi alternatif apabila TPS tergenang air,” kata dia di Jambi, Jumat (22/11).

    Ia juga menegaskan camat dan lurah untuk terus bersinergi dengan PPK dan PPS guna memastikan TPS yang akan digunakan sebagai representatif.

    Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) intensitas hujan di kota itu mulai meningkat pada waktu pelaksanaan pemungutan suara.

    Oleh karena itu, Pemkot Jambi menyiapkan langkah-langkah dan perhatian khusus manakala TPS terdampak banjir dengan dilakukan pemindahan ke lokasi yang lebih aman serta nyaman bagi masyarakat.

    Dia juga memastikan jajaran Pemkot Jambi ikut membantu persiapan pilkada sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan instansi masing-masing.

    Ia menyebut terdapat empat agenda penting menghadapi Pilkada 2024, baik sebelum maupun setelah pemungutan suara.

    Pada 24 November dilakukan apel siaga pengawasan masa tenang dan penertiban atribut peraga kampanye (APK), 26 November dilakukan pelepasan logistik pilkada dan pemusnahan surat suara yang rusak.

    Pada 27 November peninjauan TPS saat pemungutan suara yang dilanjutkan peninjauan Posko Desk Pilkada. Selanjutnya, 29 November peninjauan tempat pleno perhitungan suara tingkat kecamatan.

    Sri menyebut saat ini situasi di Kota Jambi dalam keadaan kondusif, namun pihaknya tetap mengantisipasi terjadinya banjir saat pemungutan suara berlangsung, mengingat tingkat curah hujan yang mulai tinggi.

    “Berdasarkan data dari BMKG 26 November akan terjadi potensi curah hujan yang tinggi. Maka, hal itu yang perlu kita antisipasi bersama, misalkan terjadinya banjir di TPS,” katanya.

    Para camat juga diminta memastikan tempat penyimpanan surat suara dan kotak suara aman dari kebocoran dan terhindar dari hujan agar tidak ada yang menimbulkan kerusakan logistik Pilkada 2024.

    Sri juga menyebut tidak hanya mengantisipasi terjadinya banjir, namun juga terhadap potensi yang dapat menyebabkan kebakaran.

    KPU diminta menyiapkan alat pemadam api ringan (APAR) di gudang logistik guna meminimalisasi potensi kebakaran.

    Sumber : Antara

  • Momen Sandiaga Terjebak Banjir di Jalan Raya Ciledug, Akhirnya Nebeng Dishub

    Momen Sandiaga Terjebak Banjir di Jalan Raya Ciledug, Akhirnya Nebeng Dishub

    Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membagikan momen dirinya terjebak banjir di Jalan Raya Ciledug, Jakarta Selatan. Sandiaga terlihat melanjutkan perjalanan dengan menaiki Transjakarta dan menumpangi mobil Dinas Perhubungan (Dishub).

  • Kampanye Akbar Sendi-Melli Pecah, Warga Gaungkan Bogor Hepi

    Kampanye Akbar Sendi-Melli Pecah, Warga Gaungkan Bogor Hepi

    JABAR EKSPRES – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, nomor urut 1, Sendi Fardiansyah dan Melli Darsa, menggelar kampanye akbar Pesta Bogor Hepi di Lapangan Exit Tol Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara pada Sabtu, 23 November 2024.

    Ribuan massa pendukung sangat antusias mengawal Sendi-Melli dengan melakukan konvoi dari Posko Bogor Hepi menuju lokasi kampanye akbar sejak pagi hari.

    Kegiatan tersebut menjadi puncak kampanye pasangan yang diusung Partai NasDem, Golkar dan PSI tersebut setelah lebih dari 60 hari berkampanye sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Tadi kami memulai hari ini dengan konvoi dari Posko Bogor Hepi menuju lokasi acara. Ada orasi, hiburan, pembagian door prize, dan ajakan kepada masyarakat untuk datang ke TPS pada 27 November mendatang memilih pasangan nomor 1,” kata Sendi Fardiansyah didampingi Melli Darsa saat Konferensi Pers di lokasi acara.

    BACA JUGA:Banjir Kembali Terjang Kampung Bojong Asih, Warga Desak Pemimpin Serius Tangani Masalah

    Dalam kesempatan itu, para pendukung Sendi-Melli kompak mengenakan kaos berwarna ungu. Suasana kian pecah saat sejumlah bintang tamu dalam helaran musik menyapa pendukung dan menggaungkan tagline Bogor Hepi.

    Sendi menyebut, bahwa Kampanye Akbar tersebut dihadiri lebih dari 2000 pendukung, relawan, dan para kader partai pengusung.

    “Sebetulnya Tim Pemenangan mengundang sekitar 2000 peserta, namun semalam yang konfirmasi hadir ternyata lebih. Saat ini bisa sekitar 3000 pendukung yang hadir,” tutur Sendi.

    “Alhamdulillah meski cuaca panas, banyak yang tetap hadir untuk mendukung dan banyak juga yang berada di luar lapangan,” imbuh dia.

    BACA JUGA:Haru Dhani Komit Perkuat Koperasi dengan Permodalan dan Perjuangkan Keringanan Pajak

    Pria asli Kota Bogor ini menambahkan, selama masa kampanye, pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat.

    “Kami belajar banyak dari permasalahan dan dukungan di lapangan. Kami juga memohon maaf jika selama kampanye ada hal yang kurang berkenan. Harapan kami, Pilkada di Bogor bisa berjalan damai, jujur, dan adil,” ucap Sendi.

    Sementara itu, Melli Darsa, turut mengapresiasi peran relawan yang telah membantu memperkenalkan pasangan ini ke masyarakat.

  • Upaya Lampung untuk mendukung program swasembada pangan nasional

    Upaya Lampung untuk mendukung program swasembada pangan nasional

    penggunaan alat pertanian modern bisa menjadi solusi untuk mendorong produktivitas

    Bandarlampung (ANTARA) – Hamparan sawah yang luas dengan padi menguning di sepanjang jalan telah menjadi ciri khas tersendiri ketika memasuki Kota Metro yang terletak sekitar 45 kilometer dari ibu kota provinsi Lampung, Bandarlampung.

    Sawah dengan luasan ratusan hektare tersebut juga didukung dengan saluran irigasi yang mampu mengalirkan air tiada henti untuk menyuburkan tanah, termasuk pada musim kemarau.

    Pemandangan yang memanjakan mata ini sudah terlihat lama mengingat kota Metro sejak era kolonial telah diarahkan menjadi kota penghasil padi dengan sumber pengairan berasal dari Sungai Sekampung.

    Tampilan serupa juga terlihat di wilayah lain di Lampung seperti Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah maupun Lampung Selatan. Lahan sawah di beberapa kabupaten ini yang menjadikan Lampung menjadi salah satu wilayah lumbung pangan nasional di luar Jawa, selain Sulawesi Selatan.

    Berdasarkan data Bank Indonesia, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan juga masih memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi maupun tingkat inflasi di Lampung, dengan kontribusi mencapai 27 persen dari struktur perekonomian Lampung.

    Oleh karena itu, wilayah Lampung juga sangat potensial untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk mewujudkan surplus produksi beras di masa mendatang.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa salah satu upaya untuk menjaga produksi beras di Lampung adalah dengan membangun jaringan irigasi primer dan sekunder tambahan pada 2025.

    Saluran irigasi ini bermanfaat agar para petani tidak lagi menggunakan sumur bor yang memakan biaya produksi tinggi ketika mulai memasuki masa tanam.

    Kemudian, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kelancaran distribusi pupuk bersubsidi bagi petani juga sangat diperlukan, dengan menjamin ketepatan rantai pasokan pupuk hingga ke petani.

    Selanjutnya, upaya lain adalah dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas di sektor pertanian, terutama dari generasi muda, untuk memperlancar produksi padi serta mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari impor.

    Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Lampung turut menjamin keberlangsungan program swasembada pangan dengan kepastian perluasan lahan tanam dalam beberapa tahun ke depan, agar produksi pangan tetap produktif.

    Upaya perluasan lahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan rata-rata produksi beras Lampung yang hampir mencapai 3 juta ton untuk menjamin kebutuhan daerah serta memenuhi permintaan dari provinsi sekitar.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dalam lima tahun ke depan sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.

    Ia menyampaikan Indonesia tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar, karena dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya.

    Swasembada pangan tersebut tidak hanya untuk mencakup pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri, tetapi juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia.

    Sementara itu, saat ini luas baku sawah di Lampung tercatat telah mencapai seluas 361.699 hektare pada 2024, atau meningkat dari sebelumnya di 2023, dengan luas baku sawah hanya 268.336 hektare.

    Sedangkan, pada 2024, Pemerintah Provinsi Lampung telah menargetkan luas tanam padi di wilayahnya seluas 630.445 hektare, serta untuk luas panen sebesar 609.311 hektare.

    Untuk target produktivitas, sektor pertanian di Lampung diproyeksikan bisa menghasilkan sebesar 5,5 ton per hektare serta menghasilkan produksi sebesar 3.382.912 ton gabah kering giling di 2024.

    Daya saing pertanian

    Berbagai langkah sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mewujudkan swasembada pangan di Lampung sudah merupakan upaya yang tepat untuk menjaga produksi dan mengamankan pasokan dalam negeri.

    Meski demikian, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai upaya intensifikasi dengan mendorong pemanfaatan teknologi juga perlu dilakukan, tidak hanya ekstensifikasi dengan membuka lahan baru.

    Salah satu kelemahan dari ekstensifikasi lahan adalah keterbatasan tanah yang produktif karena sudah beralih fungsi dengan berbagai hal, seperti menjadi kawasan industri atau perumahan.

    Oleh karena itu, intensifikasi melalui pemanfaatan teknologi pangan seperti penggunaan bibit baru yang tahan terhadap serangan hama dan penggunaan alat pertanian modern bisa menjadi solusi untuk mendorong produktivitas.

    Modernisasi tersebut juga dilakukan sejalan dengan pembenahan SDM mengingat penanganan alat berat atau penggunaan teknologi pangan tersebut membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai dari para petani.

    Di masa depan, menurut studi CIPS, berbagai upaya itu harus disertai oleh peningkatan investasi di sektor pertanian untuk memperkuat daya saing. Saat ini, investasi di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, perkebunan, dan peternak, cenderung belum stabil untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

    Masuknya investasi dapat membangun sektor pertanian yang resilien terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan, melalui pendanaan riset, teknologi, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

    Selain itu, penyederhanaan regulasi investasi serta reformasi kebijakan pertanian dan perdagangan sangat penting untuk menjaga peningkatan penanaman modal di sektor pertanian secara nasional.

    Langkah kolaborasi lanjutan seperti mendorong riset dan pengembangan baru, membuka akses terhadap input pertanian yang berkualitas, penerapan sistem tanam berkelanjutan dan perbaikan infrastruktur turut bermanfaat mengatasi persoalan produksi.

    Dengan demikian, melalui penyediaan ekosistem sektor pertanian yang lebih sehat dari masuknya investasi, maka dapat tercipta lapangan kerja baru, transfer teknologi dan pengetahuan serta membuka peluang ekspor baru.

    Namun, tantangan di daerah penghasil pangan, seperti Lampung, mencakup faktor iklim yang tidak menentu, kejadian ekstrem seperti banjir, serta penurunan kualitas tanah akan mempengaruhi pola tanam, metode pertanian, dan hasil panen, dapat berdampak pada ketersediaan pangan.

    Lampung juga perlu mengembangkan sentra produksi pangan lainnya, selain beras, seperti kopi di wilayah Lampung Barat yang bernilai tinggi, agar kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan terhadap perekonomian daerah tidak berkurang atau bahkan bertambah.

    Pada akhirnya, perwujudan swasembada pangan bukan hanya sekedar kemandirian dalam penyediaan pangan di tingkat domestik, karena kemudahan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat juga turut menjadi indikator dari “swasembada pangan” itu sendiri.

    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024