Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Jelang Nataru, Harga Sembako di Kota Mojokerto Tak Naik Signifikan

    Jelang Nataru, Harga Sembako di Kota Mojokerto Tak Naik Signifikan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, harga kebutuhan pokok di Kota Mojokerto tidak ada kenaikan signifikan. Hal ini diketahui setelah inspeksi mendadak (sidak) Pejabat (Pj ) Wali Kota Mojokerto dan Forkompinda Kota Mojokerto di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.

    Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro mengatakan, sidak yang digelar Pemkota Mojokerto tersebut merupakan upaya bersama jajaran terkait fluktuasi harga di pasaran. “Karena kita bersiap untuk menghadapi Nataru, Natal dan Tahun Baru,” ungkapnya, Kamis (12/12/2024).

    Hasil sidak yang digelar, lanjut Mas Pj (sapaan akrab, red), secara umum harga masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Di pasar terbesar di Kota Mojokerto tidak ada kenaikan harga yang signifikan. Menurutnya, justru ada beberapa harga komoditi di Kota Mojokerto mengalami penurunan.

    “Seperti daging ayam ras yang biasanya di harga Rp35 ribu-Rp36 ribu per kg, kini di harga Rp32 ribu per kg. Dan semoga ini terus terjaga, pasokan tercukupi, distribusi lancar karena kecenderungan memang agak ada sedikit penurunan daya beli masyarakat tapi insya Allah di setiap Natal dan Tahun Baru masyarakat lebih konsumtif,” katanya.

    Untuk harga sayur, ada kenaikan karena saat ini musim penghujan sehingga gampang busuk. Termasuk cabe rawit. Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini menjelaskan, untuk kebutuhan pokok sehari-hari berpengaruh pada tingkat laju perekonomian di sebuah daerah.

    “Apabila harga terlanjur melambung tinggi, akan kita intervensi. Kita ada operasi pasar sehingga harga di pasaran tetap terjaga dan tetep terkendali. Kwalitas sembako sama dengan hari-hari biasa masih terjaga, mutu juga bagus. Semoga ini bisa kita pertahankan,” ujarnya.

    Karena, tegas Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur ini, ketika berbicara sembako maka bicara tentang kebutuhan paling dasar yang ada di masyarakat. Lebih-lebih saat ini sedang menghadapi masalah genangan banjir yang ada di empat kelurahan yang ada di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

    “Tapi kita terus melakukan upaya-upaya terbaik untuk bisa menghadapi permasalahan yang ada di Kota Mojokerto,” pungkasnya didampingi Forkompinda Kota Mojokerto. [tin/beq]

  • Antisipasi Banjir Bandang, Pemkab Banyuwangi Percepat Langkah Mitigasi

    Antisipasi Banjir Bandang, Pemkab Banyuwangi Percepat Langkah Mitigasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bergerak cepat dalam mengantisipasi potensi banjir bandang yang mengancam wilayahnya. Hal ini dilakukan menyusul aktivitas pembukaan lahan di lereng Gunung Ijen yang berpotensi memicu bencana serupa bom waktu.

    Pembukaan lahan untuk jalur listrik oleh PT Medco Cahaya Geothermal menjadi salah satu perhatian utama. Tahun ini, perusahaan panas bumi tersebut telah melakukan aktivitas pembukaan lahan untuk jalur listrik, meski telah melaporkan langkah-langkah mitigasi termasuk pembersihan kayu-kayu sisa penebangan.

    Plt. Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, menjelaskan bahwa pembersihan sisa tebangan kayu telah mencapai 95 persen. Namun, potensi banjir tetap menjadi ancaman. “Dari hasil studi, memungkinkan akan terjadi banjir akibat aktivitas di atas. Tapi, mereka sudah melaporkan langkah-langkah mitigasi,” ujar Guntur.

    Ia menegaskan pentingnya antisipasi dan sinergi semua pihak untuk mencegah banjir bandang. “Kita semua harus waspada karena di beberapa wilayah sudah mulai terjadi banjir,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari langkah mitigasi, Pemkab Banyuwangi memanggil sejumlah pihak terkait. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, dan pihak-pihak lainnya terlibat dalam diskusi ini. Beberapa OPD yang hadir meliputi Dinas PU CKPP, PU Pengairan, DLH, dan BPBD.

    Tak hanya itu, kolaborasi juga melibatkan perwakilan dari Perhutani Wilayah Barat, PT Medco Cahaya Geothermal, Perkebunan Lidjen, dan Perkebunan Kalibendo. Kehadiran pihak-pihak tersebut diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif untuk mencegah potensi bencana.

    Potensi banjir bandang di Banyuwangi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan memerlukan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Dengan langkah antisipasi yang matang, Pemkab Banyuwangi optimis dapat meminimalkan risiko bencana dan melindungi keselamatan warganya. [rin/beq]

  • Suarat Edaran Pemprov DKI Jakarta: Pegawai Bisa WFH Jika Terjadi Banjir di Hari Kerja

    Suarat Edaran Pemprov DKI Jakarta: Pegawai Bisa WFH Jika Terjadi Banjir di Hari Kerja

    ERA.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran berisi imbauan agar pegawai dapat bekerja dari rumah (work from home/WFH) bila terjadi banjir di hari kerja.

    “Kalau memang banjir, nanti dari kami akan keluarkan surat edaran seperti waktu pandemi COVID-19. Kami buat surat edaran ke kantor-kantor supaya nanti dari sisi pengusaha dan pekerja clear,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Pernyataan ini guna menanggapi keputusan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperpanjang status peringatan dini cuaca ekstrem hingga 15 Desember 2024 seiring dengan terus meningkatkan curah hujan di wilayah Jabodetabek.

    Menurut BMKG, pada puncak cuaca ekstrem yakni 15 Desember mendatang, curah hujan bisa mencapai 100 mm sehingga ini perlu diwaspadai.

    Sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem pada 7-8 Desember 2024. Kemudian berlanjut hingga 15 Desember mengingat curah hujan di Jabodetabek masih tinggi.

    Guna mengantisipasi banjir, Pemerintah Provinsi DKI melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca. Operasi ini kemudian dinyatakan mampu mengurangi curah hujan khususnya di Jakarta secara signifikan.

    Pemprov DKI lalu kembali akan melakukan operasi modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024 untuk mengurangi intensitas hujan dan memitigasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan kemungkinan memberlakukan kebijakan WFH untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan banjir, terutama jika banjir terjadi pada hari kerja.

    Adapun pertimbangan WFH akan diberlakukan bagi siswa sekolah hingga aparatur sipil negara (ASN). Namun tidak menutup kemungkinan bagi kementerian atau lembaga lainnya. (Ant)

  • GP Ansor Distribusikan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir & Longsor di Sukabumi hingga Banten – Halaman all

    GP Ansor Distribusikan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir & Longsor di Sukabumi hingga Banten – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mendistribusikan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Sukabumi, Cianjur, dan Banten.

    Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor A Rifqi Al Mubarok mengatakan bantuan ini untuk membantu meringankan beban warga terdampak bencana.

    “Bantuan ini diberikan untuk membantu meringankan beban saudara kita yang terdampak banjir dan longsor di beberapa daerah. Rencananya akan didistribusikan hari ini,” kata Gus Rifqi dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

    Gus Rifqi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ansor dan Banser setempat. 

    Dia mengatakan bantuan kemanusiaan ini merupakan wujud komitmen Ansor.

    Dalam penyaluran bantuan, GP Ansor bekerjasama dengan PT Rukun Mitra Sejati. 

    “Ini merupakan komitmen kemanusiaan kami. Dan alhamdulillah RMS berkenan bersama-sama dengan Ansor untuk membantu saudara kita yang terdampak banjir dan longsor. Semoga beban saudara kita lebih ringan setelah hadirnya bantuan ini,” katanya. 

    Direktur Utama PT RMS Lie Hendy Lianto menjelaskan bantuan ini merupakan komitmen kemanusiaan. 

    Ada beberapa paket yang akan didistribusikan ke Sukabumi. 

    Di antaranya adalah produk personal care, makanan dan minuman, kebutuhan rumah tangga, termasuk juga kebutuhan bayi.

    “Ini merupakan komitmen perusahaan untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Mengirimkan bantuan kepada warga terdampak bencana salah satunya. Kami komitmen untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan, dan pada kesempatan ini dilakukan bersama GP Ansor,” ujar Lie Hendy.

    Adapun untuk penyaluran bantuan ke lokasi bencana di Sukabumi terdapat tiga titik, Cianjur dua titik, dan di Banten dua kabupaten di 18 titik bencana.

    Untuk Sukabumi dan Cianjur pengiriman akan dilakukan dua kali mengingat medan yang cukup berat dan jarak tempuh yang panjang. 

     

  • Tangani Banjir di 200 Titik Jadi PR Besar, Pemkot Surabaya Janji Optimalkan RPJMD 2025

    Tangani Banjir di 200 Titik Jadi PR Besar, Pemkot Surabaya Janji Optimalkan RPJMD 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut akan menuntaskan pembangunan kawasan rawan banjir, pada tahun 2025.

    Ia mengatakan, pemerintah kota [pemkot] hingga saat ini masih memiliki target mengatasi sumber banjir di 200 titik. Meliputi kawasan usaha dengan perubahan fungsi bangunan; dan di sudut perkampungan.

    “Jadi itungan saya ada PR [pekerjaan rumah] 200 titik di tahun depan. Saya ketika menjadi wali kota pertama 300 titik. Itu bukan titik banjir tapi pusatnya. Kalau ngomong 300 ya di 1000 wilayah dan kalau 200 titik hari ini itu sumbernya,” ungkap Eri Cahyadi di Surabaya, pada Rabu (11/12/2024).

    Eri memastikan bahwa rencana pembangunan di kawasan rawan banjir di perkampungan dan kota dengan konektivitas saluran air ini, digarap tahun depan. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] di tahun 2025 ini.

    “Semua perkampungan dilakukan pembangunan 2025. Pembangunan saluran yang saat ini sudah terbangun terbukti efektif. Dan di 2025 saluran ini akan dikoneksikan,” jelas dia.

    Dan koneksivitas pembangunan saluran itu akan dilakukan pemkot, lanjutEri, dengan turut melibatkan bantuan biaya dari pemilik tempat usaha.

    Sehingga de depan, ia meminta dinas terkait tidak asal mengeluarkan izin perubahan fungsi bangunan, tanpa disertai penyesuaian saluran.

    “Saya minta dinas jangan izin dibebaskan enggak mikir lingkungan,” tegasnya. [ram/aje]

  • Bobby Tepis Keterlibatan Partai Coklat di Pilgub: Nanti Pembuktiannya

    Bobby Tepis Keterlibatan Partai Coklat di Pilgub: Nanti Pembuktiannya

    Medan, CNN Indonesia —

    Tim Edy Rahmayadi – Hasan menuding Partai Coklat atau Parcok terlibat untuk memenangkan Paslon Bobby Nasution – Surya di Pilgub Sumut 2024.

    Istilah Partai Coklat merujuk pada instansi Polri yang semakin disorot saat Pilkada 27 November 2024.

    Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ogah menanggapi tudingan itu. Menurutnya tudingan tersebut harusnya dibuktikan secara hukum.

    “Itukan sudah dilaporkan ya itu nantikan pembuktiannya di mekanisme hukum. Kalau kita saling menjawab di media saya rasa gak elok, karena inikan pasti kita jaga masyarakat,” ujar Bobby Nasution di Medan, Rabu (11/12).

    Menurut Bobby, Pilgub Sumut bukan hanya sebagai kontestasi memilih pemimpin, tapi jadi momentum memberikan wawasan bagi masyarakat untuk berpolitik.

    “Kita ingin tentunya sama sama pilkada ini bukan hanya memilih pemimpin, tapi juga mengajak dan mengajari masyarakat untuk berpolitik,” sebut menantu dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

    Sebelumnya KPU Sumut sudah menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Bobby Nasution – Surya unggul dalam Pilgub Sumut 2024 pada Senin (9/12).

    Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi pada Pilgub Sumut 2024, pasangan Bobby Nasution- Surya memperoleh 3.645.611 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara.

    Untuk surat suara sah 5.654.922 suara, surat suara tidak sah 298.754. Sehingga jumlah seluruh surat suara sah dan surat suara tidak sah 5.953.676. Hasil rekapitulasi ini dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Sumut Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Sumut.

    Sementara itu, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) 2024 mencapai 10.771.496 pemilih.

    Saksi dari paslon 2 Edy Rahmayadi – Hasan, Leonardo Marbun menyatakan menolak untuk menandatangani berita acara penetapan. Dia mengatakan proses Pilkada di Sumut tidak mencerminkan pesta demokrasi yang jujur dan adil.

    “Karena di tengah pesta tersebut ada warga yang menderita karena bencana banjir dan mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Kita juga prihatin dengan tingginya surat suara yang tidak sah. Itu sudah masuk dalam catatan keberatan kami, ” ujarnya.

    Bahkan dalam Pilgub 2024, Leonardo menilai keberpihakan pj kepala daerah dan Partai Coklat yang tak lain sebutan untuk instansi kepolisian terhadap paslon Bobby Nasution – Surya terjadi secara terang terangan.

    “Karena adanya keberpihakan pj kepala daerah kepada paslon 01 merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Kedua keberpihakan partai coklat kepada paslon Bobby. Kami tidak akan meneken berita acara,” tegasnya.

    (fnr/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Puan ingatkan pemerintah antisipasi titik wisata jelang tahun baru

    Puan ingatkan pemerintah antisipasi titik wisata jelang tahun baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan ingatkan pemerintah antisipasi titik wisata jelang tahun baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan langkah antisipasi di titik-titik lokasi wisata jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 demi kenyamanan masyarakat, mengingat cuaca ekstrem diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun.

    “Peringatan dari BMKG harus menjadi panggilan bagi Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk meningkatkan langkah antisipasi. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama soal bencana di lokasi wisata,”kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia dipicu beberapa fenomena atmosfer yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Mulai dari, bencana banjir, tanah longsor, hingga pergerakan tanah yang terjadi di beberapa daerah.

    “Kami meminta Pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam memitigasi bencana. Sebentar lagi akan memasuki libur akhir tahun, biasanya mobilitas masyarakat akan tinggi,” ucapnya.

    Dia menekankan pentingnya faktor keamanan di setiap tempat wisata sehingga instansi terkait perlu turun ke lapangan melakukan peninjauan berkala.

    “Peringatan dari BMKG harus disikapi dengan kesiapan dari Pemerintah dan stakeholders terkait. Pastikan titik-titik keramaian yang sering dituju masyarakat dalam keadaan aman dan kondusif,” paparnya.

    Dia lantas berkata, “Apalagi bagi lokasi wisata yang memiliki wahana berisiko. Pemerintah perlu bekerja sama dengan manajemen untuk proses pemeliharaan terpadu”.

    Di samping itu, dia mengingatkan infrastruktur transportasi dan akses jalan yang harus dicek setiap saat demi keamanan masyarakat saat berpergian.

    “Belakangan kita lihat banyak terjadi banjir di jalan tol maupun jalur-jalur transportasi darat. Padahal, akses jalan seperti ini akan banyak dilalui masyarakat ketika libur akhir tahun nanti,” ucapnya.

    Menurut Puan, perlu ada koordinasi lintas lembaga seperti BMKG, BPBD, Basarnas, TNI/Polri dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan masyarakat selama momen liburan guna memastikan mitigasi berjalan efektif.

    “Kita harus belajar dari masa lalu. Pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak banjir, termasuk kesiapan infrastruktur dan penanganan darurat. Terkait izin tempat wisata juga perlu diperhatikan, lakukan secara detail,” tuturnya.

    Dia meminta pula BMKG untuk mengoptimalkan peringatan dini cuaca serta memaksimalkan upaya modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi bencana hidrometeorologi.

    Dia menambahkan agar Pemerintah mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana sebab menyangkut keselamatan masyarakat Indonesia.

    “Libatkan juga masyarakat itu sendiri dalam pencegahan bencana, baik melalui edukasi, simulasi, maupun pembentukan jaringan relawan lokal yang siaga di lapangan,” katanya.

    Dia pun menegaskan komitmen para anggota dewan untuk mengawal implementasi kebijakan mitigasi bencana. Oleh karena itu, dia mengimbau para anggota DPR yang sedang kembali ke daerah pemilihannya selama masa reses ini untuk mengecek langsung kondisi di wilayahnya masing-masing.

    “Bencana alam adalah ujian bagi kita semua, namun bisa dimitigasi untuk mencegah jatuhnya korban maupun kerugian.Sebagai wakil rakyat, DPR akan terus mengawasi dan mendorong langkah-langkah nyata dari Pemerintah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ucap dia.

    Dia pun turut menyatakan keprihatinan atas insiden pohon jatuh usai tertiup angin kencang di Monkey Forest, Ubud, Bali, pada Selasa (10/12) yang menyebabkan dua wisatawan asing meninggal dunia, dan satu wisatawan lainnya mengalami luka-luka.

    “Semoga insiden ini dapat ditangani dengan baik. Setiap Pemda agar dapat melakukan mitigasi untuk mengantisipasi pohon tumbang dalam cuaca ekstrem seperti sekarang ini,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • DKI keluarkan surat edaran WFH bila terjadi banjir di hari kerja 

    DKI keluarkan surat edaran WFH bila terjadi banjir di hari kerja 

    Kalau memang banjir, nanti dari kami akan keluarkan surat edaran seperti waktu pandemi COVID-19

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran berisi imbauan agar pegawai dapat bekerja dari rumah (work from home/WFH) bila terjadi banjir di hari kerja.

    “Kalau memang banjir, nanti dari kami akan keluarkan surat edaran seperti waktu pandemi COVID-19. Kami buat surat edaran ke kantor-kantor supaya nanti dari sisi pengusaha dan pekerja clear,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Pernyataan ini guna menanggapi keputusan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperpanjang status peringatan dini cuaca ekstrem hingga 15 Desember 2024 seiring dengan terus meningkatkan curah hujan di wilayah Jabodetabek.

    Menurut BMKG, pada puncak cuaca ekstrem yakni 15 Desember mendatang, curah hujan bisa mencapai 100 mm sehingga ini perlu diwaspadai.

    Sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem pada 7-8 Desember 2024. Kemudian berlanjut hingga 15 Desember mengingat curah hujan di Jabodetabek masih tinggi.

    Guna mengantisipasi banjir, Pemerintah Provinsi DKI melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca. Operasi ini kemudian dinyatakan mampu mengurangi curah hujan khususnya di Jakarta secara signifikan.

    Pemprov DKI lalu kembali akan melakukan operasi modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024 untuk mengurangi intensitas hujan dan memitigasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan kemungkinan memberlakukan kebijakan WFH untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan banjir, terutama jika banjir terjadi pada hari kerja.

    Adapun pertimbangan WFH akan diberlakukan bagi siswa sekolah hingga aparatur sipil negara (ASN). Namun tidak menutup kemungkinan bagi kementerian atau lembaga lainnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wajib Simak! Ini Langkah Strategis Jasa Raharja-Polri Hadapi Mudik Nataru 2024

    Wajib Simak! Ini Langkah Strategis Jasa Raharja-Polri Hadapi Mudik Nataru 2024

    Jakarta: Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan pihaknya siap melaksanakan arahan Kementerian BUMN, mendukung pelayanan momentum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Bersama Korlantas Polri, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk melakukan rekayasa arus lalu lintas. 

    “Sebagaimana arahan Kementerian BUMN, kami siap berpartisipasi aktif dalam upaya antisipasi Nataru yang aman, nyaman, dan berkeselamatan yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya angka korban kecelakaan,” ujar Rivan di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

    Jasa Raharja dan Korlantas Polri telah melakukan survei jalur sekaligus pengecekan kesiapan pengamanan ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa, mulai dari jalur Pelabuhan Merak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Melalui kegiatan itu Jasa Raharja berpartisipasi aktif untuk melakukan berbagai program hingga bagaimana cara bertindak petugas di lapangan.
     

    Rivan bersama Korlantas Polri telah menetapkan cara bertindak yang akan menjadi panduan petugas di lapangan. Pertama, melakukan rekayasa lalu lintas serta berkoordinasi dengan polres tetangga guna pengalihan arus alternatif, melakukan gatur, serta membuat rambu petunjuk arah portable, sehingga masyarakat mengetahui jalan alternatif yang akan dilintasi.

    Kedua, melakukan koordinasi dengan Pemda dan Dinas PU untuk dilakukan perbaikan jalan. Ketiga, menginfokan kepada masyarakat melalui media, sehingga masyarakat dapat mengetahui ruas mana saja yang bisa dilintasi. 

    Keempat, berkoordinasi dengan Dinas PU dan Dishub terkait penambahan sarana dan prasarana saat terjadi banjir.

    Menurut Rivan, sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam melakukan pengamanan Nataru, khususnya pada jalur-jalur strategis. “Kami telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri, pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Perhubungan untuk berupaya mengantisipasi arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

    Lehih lanjut, Rivan menjelaskan berdasarkan data santunan Jasa Raharja periode Natal dan Tahun Baru 2023 (22 Desember 2023 – 2 Januari 2024), tercatat penurunan total santunan sebesar 20,57% dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini, menurut Rivan, menjadi indikator positif keberhasilan berbagai upaya preventif yang dilakukan.

    “Kecepatan dalam penanganan korban juga terus kami tingkatkan. Rata-rata waktu pencairan santunan meninggal dunia adalah 1 hari 6 jam, sementara penyelesaian berkas hanya membutuhkan waktu 10 menit 13 detik. Dengan pelayanan yang cepat, kita harapkan akan menurunkan fatalitas korban kecelakaan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Mereka diminta tetap waspada dan mematuhi aturan lalu lintas.

    “Masyarakat perlu menjaga kondisi kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menghindari perjalanan yang terlalu melelahkan,” imbuhnya.

    Jakarta: Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan pihaknya siap melaksanakan arahan Kementerian BUMN, mendukung pelayanan momentum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Bersama Korlantas Polri, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk melakukan rekayasa arus lalu lintas. 
     
    “Sebagaimana arahan Kementerian BUMN, kami siap berpartisipasi aktif dalam upaya antisipasi Nataru yang aman, nyaman, dan berkeselamatan yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya angka korban kecelakaan,” ujar Rivan di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
     
    Jasa Raharja dan Korlantas Polri telah melakukan survei jalur sekaligus pengecekan kesiapan pengamanan ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa, mulai dari jalur Pelabuhan Merak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Melalui kegiatan itu Jasa Raharja berpartisipasi aktif untuk melakukan berbagai program hingga bagaimana cara bertindak petugas di lapangan.
     

    Rivan bersama Korlantas Polri telah menetapkan cara bertindak yang akan menjadi panduan petugas di lapangan. Pertama, melakukan rekayasa lalu lintas serta berkoordinasi dengan polres tetangga guna pengalihan arus alternatif, melakukan gatur, serta membuat rambu petunjuk arah portable, sehingga masyarakat mengetahui jalan alternatif yang akan dilintasi.
    Kedua, melakukan koordinasi dengan Pemda dan Dinas PU untuk dilakukan perbaikan jalan. Ketiga, menginfokan kepada masyarakat melalui media, sehingga masyarakat dapat mengetahui ruas mana saja yang bisa dilintasi. 
     
    Keempat, berkoordinasi dengan Dinas PU dan Dishub terkait penambahan sarana dan prasarana saat terjadi banjir.
     
    Menurut Rivan, sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam melakukan pengamanan Nataru, khususnya pada jalur-jalur strategis. “Kami telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri, pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Perhubungan untuk berupaya mengantisipasi arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
     
    Lehih lanjut, Rivan menjelaskan berdasarkan data santunan Jasa Raharja periode Natal dan Tahun Baru 2023 (22 Desember 2023 – 2 Januari 2024), tercatat penurunan total santunan sebesar 20,57% dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini, menurut Rivan, menjadi indikator positif keberhasilan berbagai upaya preventif yang dilakukan.
     
    “Kecepatan dalam penanganan korban juga terus kami tingkatkan. Rata-rata waktu pencairan santunan meninggal dunia adalah 1 hari 6 jam, sementara penyelesaian berkas hanya membutuhkan waktu 10 menit 13 detik. Dengan pelayanan yang cepat, kita harapkan akan menurunkan fatalitas korban kecelakaan,” jelasnya.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Mereka diminta tetap waspada dan mematuhi aturan lalu lintas.
     
    “Masyarakat perlu menjaga kondisi kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menghindari perjalanan yang terlalu melelahkan,” imbuhnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Klaim Temukan 83 Pelanggaran, Edy Rahmayadi Duga Kemenangan Bobby Nasution di Pilgub Sumut Berkat Dukungan ‘Partai Cokelat’

    Klaim Temukan 83 Pelanggaran, Edy Rahmayadi Duga Kemenangan Bobby Nasution di Pilgub Sumut Berkat Dukungan ‘Partai Cokelat’

    GELORA.CO  – Pasangan calon (Paslon) nomor urut 02 pemilihan gubernur (pilgub) Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, mengklaim menemukan 83 pelanggaran yang diduga dilakukan paslon 01 Bobby Nasution-H Surya. Kuasa hukum Yance Aswin mengatakan, ada banyak kecurangan yang terjadi dalam Pilgub Sumut.

    Kecurangan tersebut secara garis besar terdiri dari tiga klaster. Pertama, kecurangan yang melibatkan oknum ‘parcok’ (partai cokelat) atau polisi.

    Kedua, pelaksanaan coblosan yang dinilai melanggar karena digelar saat banjir melanda empat kabupaten/kota di Sumut. Ketiga, adanya dugaan pemilih ganda di sejumlah daerah.

    Atas dasar banyaknya kecurangan tersebut, pihaknya meminta agar Bobby Nasution didiskualifikasi, dan kemenangan menantu mantan Presiden Joko Widodo tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Petitum yang pertama secara jujur kita katakan tolong MK diskualifikasi pasangan 01 (Bobby-Surya),” ujarnya di Gedung MK Jakarta, Rabu (11/12).

    Permintaan itu disampaikan dalam petitum permohonan sengketa pemilihan (PHP) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kalaupun MK menolak mendiskualifikasi, Yance meminta sekurang-kurangnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat kabupaten/kota yang terjadi banjir pada 27 November 2024. Yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang

    “Kalau PSU kami yakin masyarakat sumut pasti akan memilih Edy Rahmayadi dan Hasan Basri sagala,” imbuhnya.

    Yance mengaku heran dengan keputusan KPU yang tetap menggelar pilkada. Padahal, saat itu, masyarakat tengah dalam musibah. Imbasnya, banyak pemilih yang kesulitan hadir di TPS.

    “Saya juga heran bagaimana napsu seorang pemimpin itu mengabaikan hak-hak tentang bagaimana sisi-sisi kemanusiaannya dihilangkan,” tuturnya.

    Oleh karenanya, pihaknya berharap MK memperhatikan hal tersebut. Yance menegaskan, gugatan ini bukan dilakukan karena kliennya kalah, melainkan karena kekalahan itu diwarnai kecurangan.

    Jika berlangsung adil, pihaknya menegaskan akan menerima secara terbuka. “Karena memang situasinya tidak baik-baik saja, dan banyak hal-hal yang dilanggar dan tidak adanya kejujuran dalam proses pelaksanaan ini, ya saya pikir inilah (gugat) MK kita,” jelasnya.

    Untuk diketahui, KPU Provinsi Sumut sudah menetapkan suara hasil Pilkada. Hasilnya, pasangan Bobby-Surya unggul dengan perolehan 3.645.611 suara. Sementara itu, paslon nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala hanya memperoleh 2.009.311 suara