Xcloud.id

Topik: Banjir

  • BPJN Riau sudah membuka jalan dua arah di Km 106-107 Kampar

    BPJN Riau sudah membuka jalan dua arah di Km 106-107 Kampar

    Jalan tersebut dibuka dua arah karena tebing yang longsor sudah dipasang batu beronjong, setelah sebelumnya terdampak longsor akibat hujan deras…

    Pekanbaru (ANTARA) – Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Riau Yohanes Tulak Todingrara mengatakan pihaknya sudah membuka dua arah jalan lintas Riau-Sumbar di Km 106-107 Desa Tanjung Alai, Kampar, sehingga arus lalu lintas kendaraan kembali normal.

    “Jalan tersebut dibuka dua arah karena tebing yang longsor sudah dipasang batu beronjong, setelah sebelumnya terdampak longsor akibat hujan deras melanda daerah itu beberapa hari terakhir,” kata Yohanes, di Pekanbaru, Senin.

    Menurut dia, kendati lalu lintas sudah dibuka dua arah, pihaknya masih menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti memperbaiki fondasi jalan yang masih labil, yang harus tuntas sebelum jalan diaspal.

    Dengan demikian, katanya lagi, penyelesaian pekerjaan perbaikan fondasi tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas dan arus lalu lintas jalan sudah normal kembali.

    “Untuk sistem buka tutup jalan masih berlaku di dekat gerbang perbatasan Riau-Sumbar saja. Sebab di perbatasan tersebut jalan yang sebelumnya rusak baru saja dicor, sehingga belum bisa dilalui dua arah. Target kami pada 17 Januari 2025, sudah bisa dilewati kendaraan dua arah,” katanya pula.

    Berkaitan itu, Forecaster on duty Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru Gita Dewi S mengatakan potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang perlu diwaspadai, terutama di wilayah Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Bengkalis.

    “Warga diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap potensi bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung,” katanya.

    Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, pagi ini kondisi langit di Riau umumnya cerah berawan. Malam hari cuaca diprediksi berawan dengan potensi hujan lokal.

    Suhu udara hari ini berkisar antara 22,0-32,0 derajat Celsius, dengan kelembapan udara mencapai 60-99 persen. Angin berembus dari arah tenggara-barat daya dengan kecepatan 10-30 km/jam. Prakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,50-1,25 meter dalam kategori tenang.

    Hujan lebat yang terus-menerus dapat menyebabkan sejumlah dampak negatif, seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air di sejumlah titik. Kondisi ini tentu saja dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian materi.

    “BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi kondisi cuaca ekstrem. “Kami akan terus memantau perkembangan cuaca dan memberikan informasi terkini kepada masyarakat,” demikian Gita.

    Pewarta: Frislidia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukung ketahanan pangan, Pemkot Jaktim panen 77 kg sayuran di KBT

    Dukung ketahanan pangan, Pemkot Jaktim panen 77 kg sayuran di KBT

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) melakukan panen serentak sayur mayur sebanyak 77 kilogram (kg) di bantaran Kanal Banjir Timur (KBT), Duren Sawit, Jakarta Timur sebagai upaya mendukung ketahanan pangan.

    “Di Kanal Banjir Timur ini kita melakukan pertanian kota atau urban farming dan berbagai jenis tanaman sudah ditanam di sini. Alhamdulillah, kami panen 30 kilogram (kg) bawang merah. Total sekitar 77 kg kalau semua sayur mayur,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jaktim Iin Mutmainah usai panen di KBT Duren Sawit, Jakarta, Senin.

    Menurut Iin, bawang merah yang ditanam di KBT ini hasilnya bagus dan tidak kalah dengan bawang produksi dari daerah lain.

    Pertanian kota di KBT ini menjadi contoh bagi masyarakat agar mau bercocok tanam sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan kosong.

    “Air kali yang ada di KBT ini ternyata bagus ya, bisa digunakan untuk menyiram tanaman, sehingga bisa saling bersimbiosis mutualisme antara lingkungan yang ada di sini,” ujar Iin.

    Adapun enam lokasi di Duren Sawit yang melakukan panen sayuran, yakni Kelurahan Pondok Kopi yang memiliki hasil panen sekitar 30 kg bawang merah dan 5 kg terong, Kelurahan Malaka Sari ada bayam 3 kg dan labu air 6 kg, Kelurahan Malaka Jaya ada terong ungu panjang sebanyak 8 kg, kacang panjang 6 kg, dan kangkung 4 kg.

    Kemudian di Kelurahan Pondok Kelapa berupa labu air sebanyak 5 kg, Kelurahan Duren Sawit ada selada air sebanyak 5 kg, dan di Kelurahan Pondok Bambu panen selada air sebanyak 5 kg.

    Menurut IIn, penanaman sayur mayur ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu panjang. Pemkot Jaktim pun terus menggencarkan penanaman bawang, cabai, dan bahan lainnya yang memungkinkan mengalami kenaikan harga saat hari raya besar.

    “Pastinya ini dukungan ketahanan pangan, karena kita tentu dengan melakukan ketahanan pangan dari semua sisi. Dengan sinergitas bersama semua komponen, saya yakin Insyaallah di Jakarta Timur bisa meningkatkan ketahanan pangan. Semua jenis tanaman di urban farming ini memang dibutuhkan oleh masyarakat,” paparnya.

    Menjelang hari besar keagamaan, tambah Iin, biasanya harga komoditas naik. Namun, dengan banyaknya area urban farming diharapkan dapat menekan harga komoditas di pasaran terutama bawang merah dan cabai.

    Turut mendukung upaya ketahanan pangan itu, yakni Suku Dinas (Sudin) Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (KPKP) Jakarta Timur, jajaran kecamatan, kelurahan, RT/RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan jajaran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan Khawatir Efek Domino Panen Raya Bikin Harga Bawang Merah Naik

    Kementan Khawatir Efek Domino Panen Raya Bikin Harga Bawang Merah Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan harga bawang merah berpotensi naik bulan depan terdampak oleh efek domino dari panen raya. 

    Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Andi Muhammad Idil Fitri mengatakan bahwa perkiraan sebaran panen bawang merah bisa mencapai 115.324 ton pada Januari 2025.

    Menurutnya, panen raya ini perlu diantisipasi para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengamankan pasokan pangan bawang merah, terutama untuk kebutuhan puasa dan lebaran 2025.

    Apalagi, Andi mengungkap bahwa produksi bawang merah pada Januari 2025 sudah mulai meningkat. Dia menyampaikan bahwa telah terjadi panen raya di hampir seluruh sentra bawang merah, terutama di Brebes Raya dan kawasan sentra bawang merah dataran tinggi.

    “Ini [bawang merah] perlu juga diwaspadai efek dominonya jika nanti harga anjlok di Januari, petani akan mengurangi penanaman. Ini akan berdampak pada kelangkaan stok dan lonjakan harga di bulan berikut,” ungkap Andi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Untuk itu, Andi berharap para pemangku kepentingan melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap stok bawang merah ke depan.

    Kementan memandang, ada beberapa langkah untuk mengamankan pasokan untuk puasa dan lebaran. Pertama, melalui upaya penyerapan dan penyimpanan, sekaligus cadangan stok untuk memperkuat stok saat puasa dan lebaran.

    Menurutnya, penyerapan dan penyimpanan panen raya bawang merah pada Januari 2025 bisa dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang penyimpanan dingin (cold storage) di sentra bawang merah.

    Ilustrasi Bawang MerahPerbesar

    “Kami juga berharap skema penyerapan dan penyimpanan bawang merah oleh BUMN Pangan, karena tadi kami lihat di Bulog juga masih 0 terkait dengan upaya CPP. Kami berharap juga ini pada saat harga ataupun panen banyak, kita sama-sama berkolaborasi untuk menyerap bawang merah,” tuturnya.

    Langkah kedua untuk mengamankan pasokan untuk kebutuhan puasa atau lebaran adalah dengan mendorong percepatan tanam pada Januari 2025 di sentra produksi.

    Selanjutnya, ujar dia, memastikan seluruh prasarana dan saran irigasi aman/tidak rusak, sehingga tidak terulang kembali bencana hidrometeorologi banjir pada awal 2023 silam. Serta, melakukan penumbuhan sentra-sentra baru untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah.

    Di sisi lain, Andi menyatakan bahwa Kementan telah mengimbau optimalisasi pemanfaatan gudang pasca panen bawang merah ke seluruh dinas kabupaten Bandung, kabupaten Grobogan, kabupaten Kendal, kabupaten Pati, dan kabupaten Solok untuk memanfaatkan pasca panen.

    Selain itu, juga ada skema penyerapan dan penyimpanan bawang merah oleh BUMN Pangan. “Ini secara teknis operasional, BUMN Pangan dapat bekerja sama dengan Champion Bawang Merah, apakah skema yang memungkinkan PSO dan/atau komersial itu bisa didiskusikan,” jelasnya.

    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) berharap harga bawang merah ke depan bisa terkendali menjelang momentum puasa.

    Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan bahwa sejatinya bawang merah bisa disimpan di gudang penyimpanan dingin (cold storage). Meski begitu, Maino mengaku baru ada sekitar 5–6 unit cold storage untuk menyimpan bawang merah.

    Menurutnya, jumlah ruang penyimpanan dingin yang terbatas ini tidak sebanding dengan produksi bawang merah yang melimpah pada masa panen raya. Namun, dia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga ikut andil menyediakan gudang penyimpangan.

    “Pemerintah daerah juga ikut andil partisipasi, mungkin menyediakan gudang-gudang, tidak harus cold storage, gudang yang biasa juga bisa,” ujar Maino saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Hanya saja, sambung dia, jika bawang merah disimpan di gudang biasa maka komoditas ini akan susut lebih tinggi dibanding dengan cold storage. “Harapannya memang harus perbanyak penyimpanan. Karena bawang itu pasti bisa disimpan,” tandasnya.

  • Harga Cabai Naik di Tengah Klaim Surplus Kementan Januari 2025

    Harga Cabai Naik di Tengah Klaim Surplus Kementan Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap bahwa cabai mengalami surplus pada Januari 2025. Namun, harganya terus mengalami kenaikan di lapangan. 

    Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Andi Muhammad Idil Fitri mengatakan bahwa rata-rata harga cabai rawit dalam dua minggu melonjak signifikan, baik untuk harga konsumen maupun di tingkat petani.

    Jika dibandingkan harga minggu kedua Januari 2025 terhadap minggu pertama Januari 2025, rata-rata harga mingguan cabai rawit merah di tingkat produsen dan konsumen masih naik di atas harga acuan penjualan (HAP) konsumen dan HAP produsen.

    Untuk diketahui, HAP konsumen di rentang Rp40.000–Rp57.000 per kilogram. Sementara itu, HAP produsen di rentang Rp25.000–Rp31.500 per kilogram.

    Kendati demikian, Andi mengeklaim bahwa sistem peringatan dini (early warning system) mencatat ketersediaan cabai rawit masih menunjukkan surplus. Sementara itu, produksi cabai rawit di Januari 2025 adalah 111.041 ton, sedangkan kebutuhan bulanan adalah 87.692 ton.

    “Itu [cabai rawit] di neraca bulanan dan neraca kumulatif kita masih surplus. Untuk neraca produksi, neraca cabai rawit kita di Januari ada neraca bulanan di 23.349 ton,” kata Andi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Untuk cabai merah keriting, jika dibandingkan harga minggu kedua Januari 2025 terhadap minggu pertama Januari 2025. Harga rata-rata tingkat petani turun 1,72%, namun harganya masih di atas HAP produsen. Sementara itu, harga rata-rata tingkat konsumen turun 1,5%, namun masih dalam rentang HAP konsumen.

    Adapun, HAP konsumen cabai merah keriting adalah Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Sedangkan HAP produsen di rentang Rp22.000–Rp29.600 per kilogram.

    Beranjak ke cabai besar, Kementan menyebut bahwa ketersediaan cabai besar nasional juga masih surplus. Di mana, produksi cabai besar pada Januari 2025 adalah 120.376 ton. Di sisi lain, kebutuhan bulanan cabai besar hanya 83.950 ton.

    “Cabai besar nasional kita masih surplus, baik neraca bulanan maupun neraca kumulatif. Untuk Januari masih ada 36.426 ton, tentunya tersebar di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

    Biang Kerok

    Lebih lanjut, Kementan juga mengungkap biang kerok peningkatan harga cabai dalam dua minggu terakhir terjadi akibat cuaca yang ekstrem, di mana bencana banjir di dataran rendah. Alhasil, potensi kehilangan produksi cabai akibat banjir mencapai 70-87%.

    Andi menambahkan, curah hujan yang tinggi juga menyebabkan di hampir semua wilayah daerah sentra pertanaman cabai tergenang. Selain itu, juga ada    bencana yang mengakibatkan kerusakan areal cabai, serta angin kencang yang mengakibatkan kerusakan areal tanam cabai.

    Selain itu, adanya anomali cuaca berakibat terjadinya peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Serangan terjadi merata di seluruh daerah sentra. “Kita tahu bahwa komoditas cabai ini sangat-sangat rentan terhadap serangan OPT,” jelasnya.

    Mahalnya harga cabai juga imbas dari rendahnya harga jual cabai merah beberapa waktu. Kondisi ini menyebabkan para petani tidak merawat tanamkan yang sudah kondisi siap panen.

    “Petani juga banyak mengganti komoditas yang diusahakan, terutama petani baru yang tidak terbiasa menanam cabai rawit,” pungkasnya.

  • Ada pagar 30,16 km, Wamen PU: Tanggul laut raksasa sesuai rencana

    Ada pagar 30,16 km, Wamen PU: Tanggul laut raksasa sesuai rencana

    Kalau kita untuk yang tanggul laut (raksasa) tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara (Pantura) Jawa tetap dilakukan sesuai rencana, meskipun ada pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah perairan Tangerang, Banten.

    “Kalau kita untuk yang tanggul laut (raksasa) tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana, yang sudah kita inikan (rencanakan),” kata Wamen PU ditemui seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, Senin.

    Namun, saat ditanya mengenai apakah pagar laut sepanjang 30,16 km tersebut akan mempengaruhi pembangunan tanggul laut raksasa, Diana mengaku belum mengetahui detilnya.

    Ia menjelaskan bahwa dirinya belum melakukan tinjauan langsung ke lokasi pemagaran di laut tersebut.

    “Ya kan kita belum tahu (pemagaran laut 30,16 km) kaitannya itu untuk apa. Kita belum cek di lapangan,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa adanya pagar laut puluhan km di perairan Tangerang tersebut merupakan ranah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberikan tanggapan.

    “Pagar laut itu bukan di Kementerian PU, itu di KKP ya,” ucapnya.

    Diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer (km) yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Dari siang tadi sampai sore kami melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, di Tangerang, Kamis (9/1) malam.

    Dia menyampaikan bahwa penyegelan dilakukan, karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Hal itu merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.

    Lebih lanjut, Pung Nugroho menuturkan bahwa penyegelan pemagaran laut tersebut juga atas instruksi Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.

    Eli menjelaskan struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir.

    Panjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (1/11/) mengungkapkan pembangunan tanggul laut menjadi highlight Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sementara itu, Menteri Dody menerangkan proyeksi panjang tanggul yang bakal dibangun dari Cilegon sampai Gresik diperkirakan mencapai 958 km.

    “Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Dody Jumat (1/11).

    Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

    Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

    Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km.

    Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPBD telah salurkan seribu lebih jaket pelampung di Kepulauan Seribu

    BPBD telah salurkan seribu lebih jaket pelampung di Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan telah menyalurkan 1.000 lebih life jackets atau jaket pelampung ke Kabupaten Kepulauan Seribu pada 2024 sebagai bentuk kesiapan menghadapi bencana.

    “Kami telah memberikan life jackets atau jaket pelampung serta perlengkapan mitigasi bencana lainnya kepada masyarakat Kepulauan Seribu,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pada 8 Agustus 2024 BPBD DKI telah mengirimkan sebanyak 1.000 life jackets kepada Pemkab Kepulauan Seribu sebagai bagian dari persiapan menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut.

    Kemudian, kata Isnawa, pada 22 Desember 2024, BPBD DKI juga menyiapkan 106 life jackets, enam perlengkapan perahu karet, enam unit perahu dayung, dua unit perahu plastik atau Polyethylene, dua unit perahu PE 3, satu buah tenda pengungsi, dua buah tenda posko, satu buah tangga alumunium, empat buah tali goni, dua unit perahu karet, dan 19 buah velbed (tempat tidur lipat).

    Selain itu, dua unit tangki bensin, satu buah selang, satu unit mesin perahu 30 PK, satu unit air conditioner (pendingin ruangan) serta peralatan lainnya yang ditempatkan di Posko BPBD Kepulauan Seribu.

    Penyaluran peralatan itu, kata dia, merupakan bagian dari komitmen BPBD untuk memastikan keselamatan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana, terutama yang berkaitan dengan kondisi cuaca ekstrem dan banjir.

    “Kami menegaskan pentingnya inisiatif ini sebagai upaya untuk melindungi warga dan wisatawan yang berada di Kepulauan Seribu,” ujarnya.

    Dengan adanya pemberian jaket itu, Isnawa pun berharap dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi saat bencana,

    “Kami berpesan agar sarana dan prasarana ini dapat dirawat dengan baik,” kata dia.

    BPBD DKI Jakarta pun terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana melalui berbagai program pelatihan dan penyediaan peralatan pendukung.

    “Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mematuhi informasi serta instruksi dari BPBD terkait situasi cuaca dan potensi bencana,” kata Isnawa.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ilmuwan Soroti Hoax Donald Trump Perburuk Kebakaran Los Angeles

    Ilmuwan Soroti Hoax Donald Trump Perburuk Kebakaran Los Angeles

    Jakarta –

    Ilmuwan yang tergabung dalam Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) menyoroti bagaimana misinformasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang air dan kebakaran di Los Angeles memperburuk situasi kebakaran hutan dahsyat yang melanda sebagian wilayah California Selatan.

    Mereka menyebut, dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi media, publik, dan pembuat kebijakan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan cara terbaik untuk menanggapinya.

    “Kebutuhan pertama dan terpenting adalah memastikan bahwa masyarakat setempat memiliki informasi yang akurat dan terkini tentang risiko yang mereka hadapi, dan bahwa petugas tanggap darurat memiliki sumber daya yang mereka butuhkan,” demikian pernyataan BAS dikutip dari situs resminya, Senin (13/1/2025).

    Dalam beberapa bulan dan tahun mendatang, lanjut pernyataan tersebut, akan sangat penting meningkatkan pemahaman tentang risiko ini dan bagaimana risiko tersebut berubah seiring dengan percepatan perubahan iklim dan perubahan populasi serta pola pembangunan, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola bencana yang semakin parah.

    “Yang tidak membantu adalah pernyataan yang tidak akurat dari para politisi. Namun, itulah yang disampaikan Donald Trump saat ia mengunggah pernyataan di TruthSocial yang secara keliru menyalahkan Gubernur Gavin Newsom dari partai Demokrat, dan kebijakan air negara bagian atas kebakaran dan masalah pemadaman api,” tulis mereka.

    Misinformasi Donald Trump

    BAS menyebutkan sejumlah poin yang perlu dipahami dalam hal ini. Pertama, bahwa masalah yang dilaporkan terkait pasokan air bagi petugas pemadam kebakaran merupakan akibat langsung dari tingginya permintaan air untuk pemadam kebakaran, rusaknya pipa dan pompa akibat kebakaran, dan pemilik rumah yang membiarkan selang dan alat penyiram air tetap menyala untuk mencoba melindungi properti mereka.

    “Semua permintaan ini membebani infrastruktur pasokan air, yang menyebabkan beberapa tangki air dan hidran kehilangan tekanan atau mengering. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan ketersediaan air secara keseluruhan di California Selatan dan tidak ada hubungannya dengan upaya negara bagian untuk melindungi ikan dan ekosistem yang terancam punah,” jelas para ilmuwan.

    Selama lebih dari satu abad, warga California telah berdebat tentang cara mengalokasikan air negara bagian di antara para petani, industri, kota, dan pemilik rumah, serta cara membalikkan kebijakan lama yang justru mengambil semakin banyak air dari lingkungan.

    Baru dalam beberapa tahun terakhir ini, upaya dilakukan untuk mencoba melindungi ekosistem perairan yang tersisa di negara bagian yang terancam punah serta memulihkan sedikit air untuk ekosistem tersebut. Perselisihan tentang kebijakan ini akan terus berlanjut, tetapi tidak ada kebijakan negara bagian yang menyebabkan kekurangan air bagi kota-kota di California Selatan atau berdampak pada sumber daya pemadam kebakaran.

    Memang, saat ini tidak ada kekurangan pasokan air di wilayah tersebut. Waduk-waduk di California, termasuk waduk-waduk utama di California Selatan, memiliki lebih banyak air daripada rata-rata untuk saat ini. Dan sebagian besar air untuk Los Angeles tidak berasal dari sistem air Central Valley yang dimaksud Trump, tetapi dari sumber-sumber lokal, Sungai Colorado, dan saluran air Owens Valley.

    “Upaya Trump untuk mencetak poin politik dengan pernyataan yang tidak akurat tentang kebijakan air dan kebakaran hutan California tidak membantu. Menggunakan bencana ini sebagai alasan untuk menekan pencabutan perlindungan lingkungan adalah berbahaya dan kontraproduktif,” kata BAS.

    Kedua, Trump juga mengabaikan faktor kunci lain yang berperan di sini: perubahan iklim. Para ilmuwan semakin meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara perubahan iklim dan kebakaran hutan. Kebakaran seperti di Los Angeles saat ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam waktu, cakupan, dan intensitas.

    Kebakaran itu tentu saja dipengaruhi oleh percepatan perubahan iklim yang disebabkan manusia. Wilayah tersebut mengalami beberapa kondisi terkering yang pernah tercatat pada awal Januari, tiga bulan setelah musim hujan California seharusnya dimulai.

    Los Angeles dan wilayah tersebut hampir tidak menerima hujan selama 10 bulan. Tanah dan vegetasi mengalami kondisi kering karena suhu yang lebih tinggi mendorong peningkatan penguapan. Dan, angin Santa Ana yang luar biasa kencang menyebarkan api dengan kecepatan yang tidak terkendali.

    “Jika para pemimpin benar-benar ingin membantu dalam menangani bencana seperti kebakaran, badai, kekeringan, banjir, dan kejadian ekstrem terkait iklim lainnya, hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah berhenti menyebarkan informasi yang salah, mengakui realitas perubahan iklim, memperluas investasi federal dalam memahami dan mempersiapkan diri menghadapi bencana, mempercepat upaya untuk memperlambat laju perubahan iklim, dan menyediakan sumber daya tanggap bencana yang memadai bagi masyarakat yang terkena bencana. Utamakan sains daripada politik,” tutup BAS.

    (rns/rns)

  • Ekonom Celios Sebut Moratorium Sawit Ciptakan Kontribusi Ekonomi Rp28,9 Triliun pada 2045 – Halaman all

    Ekonom Celios Sebut Moratorium Sawit Ciptakan Kontribusi Ekonomi Rp28,9 Triliun pada 2045 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang perluasan kebun sawit dengan pembukaan lahan baru demi ambisi bioenergi sangat berisiko. 

    Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan, sawit Indonesia akan dijadikan pembenaran dari negara importir untuk tambah berbagai hambatan dagang baik tarif maupun non-tarif. 

    Ini seolah pemerintah dukung perluasan kebun sawit meski ada risiko deforestasi. 

    “Saya kira itu blunder sekali. Apalagi era perang dagang, sawit Indonesia rentan jadi sasaran proteksionisme negara maju. Justru dengan adanya EUDR yang harus dipastikan itu kebun sawit nya tidak bertambah luas tapi tambah produktif. Jika masalah pak Prabowo ini soal produksi sawit, maka jawabannya bukan dengan perluasan kebun sawit baru atau ekstensifikasi lahan,” kata Bhima dalam keterangan tertulis Senin (13/1/2025).

    Kata Bhima, masalah selama ini adalah produktivitas per lahan sawit yang rendah. 

    Sawit di Indonesia secara rata rata hanya hasilkan 12,8 ton per hektar untuk tandan buah segar. 

    Sementara di Malaysia bisa capai 19 ton per hektar tandan buah segar. 

    Karena itu,  solusinya intensifikasi lahan, masalah teknologi pertanianya, pembibitan, sampai pupuk. 

    Berdasarkan perhitungan Celios, moratorium perluasan kebun sawit punya banyak manfaat. 

    “Dampak implementasi kebijakan moratorium sawit ditambah skema replanting dinilai mampu menciptakan kontribusi ekonomi pada tahun 2045 yakni output ekonomi bertambah Rp 28,9 triliun, PDB Rp 28,2 triliun, pendapatan masyarakat naik Rp 28 triliun, surplus usaha Rp 16,6 triliun, penerimaan pajak bersih Rp 165 miliar, ekspor Rp 782 miliar, pendapatan tenaga kerja Rp 13,5 triliun, dan penyerapan tenaga kerja 761 ribu orang. Hasilnya jauh lebih positif dibanding skenario pembukaan kawasan hutan besar-besaran,” tutup Bhima.

    Sebelumnya, Kementerian Kehutanan RI mengklaim ada potensi 20,6 juta hektar lahan hutan yang dapat digunakan. 

    Sumber lahan tersebut adalah hutan lindung dan hutan produksi.

    Wacana hutan cadangan pangan dan energi tersebut disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta akhir tahun lalu. 

    “Ini hanya men-support terhadap apa yang dikerjakan Menteri Pertanian dan Menteri ESDM, yaitu dengan konsep hutan cadangan pangan dan energi. Kami telah mengidentifikasi dengan Menteri Pertanian, ada sekitar 20 juta hektar yang dapat digunakan,” ungkap Raja Juli.

    Raja Juli Antoni juga mengatakan bahwa seluruh lahan hutan cadangan pangan dan energi adalah bagian dari proyek lumbung pangan/food estate. 

    Lokasinya tersebar di seluruh provinsi, bahkan di tingkat desa. 

    “Ada di seluruh provinsi, jadi itu akan menjadi lumbung pangan kecil. Tidak hanya food estate yang besar, namun bahkan bisa di desa. Ini menjadi bagian dari program swasembada pangan.” kata Raja Juli.

    Tujuan untuk memperluas program lumbung pangan/food estate perlu dipertanyakan. 

    Pasalnya, jutaan hektar hutan yang telah dibabat sejak tahun 1995, terbukti gagal dan malah menimbulkan kehancuran ekosistem hutan dan lahan gambut. 

    Bahkan, hasil kajian Pantau Gambut tahun 2024 bertajuk “Swanelangsa Pangan di Lumbung Nasional” menyebutkan bahwa ribuan hektar lahan bekas food estate dijadikan perkebunan kelapa sawit.

    Dosen di Departemen Antropologi UI, Suraya Afif mengatakan bahwa ada ketidakjelasan informasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait proyek-proyek besar yang akan dilakukan selama ini. 

    “Masalah terbesarnya adalah pemerintah tidak pernah jelas, apakah pembangunan yang dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Kita ketahui bersama proyek food estate selama ini malah diberikan seluruh aksesnya terhadap tentara dan perusahaan-perusahaan swasta, sementara rakyat malah terusir,” ungkap Suraya.

    Ketimpangan dan kemiskinan harusnya bisa diturunkan melalui berbagai proyek tersebut. 

    Kata dia, selama ini masyarakat hanya dijadikan sebagai buruh di proyek-proyek pemerintah, sehingga tidak akan pernah sejahtera. 

    Harusnya masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan. 

    Mereka berhak mendapatkan perlindungan, akses ke lahan, dan kepastian dukungan dari pemerintah.

    Kepala Tani Center IPB, Hermanu Triwidodo mengatakan bahwa kedaulatan pangan dapat dicapai tanpa program food estate. 

    “Sebenarnya tidak perlu menambah lahan untuk food estate. Dua hal utama yang dapat dilakukan adalah penguatan diversifikasi pangan dan menangani lahan-lahan kering di Indonesia.” ungkap Hermanu.

    Diversifikasi pangan menggambarkan keberagaman konsumsi jenis pangan oleh masyarakat. 
    Artinya, tidak terbatas hanya padi untuk mendapatkan asupan karbohidrat. 

    “Indonesia memiliki banyak sekali sumber karbohidrat, tidak terbatas hanya beras. Ada singkong, sagu, umbi, dan jagung. Itu semua tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.” kata Hermanu.

    Persoalan lahan untuk hutan cadangan pangan dan energi seluas 20 juta hektar berisiko memperparah kerusakan lingkungan dan ketimpangan di tengah masyarakat. 

    Koordinator Program LaporIklim, Yoesep Budianto mengatakan bahwa pengelolaan lahan yang buruk malah mendatangkan petaka ekologis bagi masyarakat. 

    “Saat ini banyak sekali banjir bandang, kekeringan, atau tanah longsor yang terjadi di pusat proyek dan area sekitarnya. Akhirnya, pihak yang paling menderita adalah masyarakat.” kata Yoesep.

  • Pemkot Jakbar menggiatkan komunikasi dengan warga antisipasi genangan

    Pemkot Jakbar menggiatkan komunikasi dengan warga antisipasi genangan

    Saya sudah minta Sumber Daya Air (SDA) untuk gencar mengomunikasikan dengan warga khususnya di daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan banjir,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menggiatkan komunikasi dengan warga untuk mengantisipasi terjadinya genangan selama musim hujan.

    “Musim hujan kali ini, intensitasnya kian meningkat. Saya sudah minta Sumber Daya Air (SDA) untuk gencar mengomunikasikan dengan warga khususnya di daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan banjir,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto di Jakarta, Senin.

    Suku Dinas Sumber Daya Air, kata Uus, sudah diinstruksikan untuk mengantisipasi daerah yang rawan genangan berdasarkan perencanaan yang sudah disusun secara matang sebelumnya.

    “Dengan demikian lokasi lokasi yang selama ini rawan banjir dan genangan bisa diantisipasi,” kata Uus.

    Sebagai contoh, pengerukan Kali Pesanggrahan, Kembangan dan Kali Semongol, Kalideres yang hampir rampung dengan tujuan mengurangi sedimen lumpur yang ada di dasar kali sehingga aliran air menjadi lebih lancar.

    Selain itu, pengerjaan 200 saluran air mikro dan saluran penghubung pada tahun anggaran 2024. Sebagian sudah rampung dikerjakan dan sebagian masih berlangsung hingga sekarang.

    Selain itu, Sudin SDA Jakbar juga akan memaksimalisasi pemanfaatan rumah pompa untuk mengurangi genangan banjir di wilayah setempat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga Cabai Rawit Meroket, 326 Kabupaten/Kota Melebihi Harga Acuan – Page 3

    Harga Cabai Rawit Meroket, 326 Kabupaten/Kota Melebihi Harga Acuan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat ada 326 kabupaten/kota di Indonesia yang harga cabai rawitnya berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP).

    Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, mengatakan salah satu komoditas yang menjadi sorotan adalah cabai rawit merah.

    Bapanas mengakui bahwa kenaikan harga cabai rawit sejak awal Januari 2025 cukup tajam, dengan harga di Kabupaten Tanimbar pada 12 Januari 2025 menembus angka Rp160.000 per kilogram, jauh melebihi HAP sekitar Rp50.000 per kilogram.

    “Kita pantau di cabai rawit kenaikannya juga lumayan ada 326 Kabupaten/kota yang diatas HAP,” kata Maino dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Senin (13/1/2025).

    Ia menjelaskan, kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah cuaca ekstrem yang menyebabkan gangguan produksi, seperti curah hujan tinggi, banjir, dan angin puting beliung.

    Selain itu, serangan hama organisme pengganggu tumbuhan (OPT) juga mengurangi hasil panen, sehingga pasokan cabai ke pasar berkurang. Penurunan pasokan ini mengarah pada lonjakan harga cabai yang cukup tajam.

    Langkah-Langkah Bapanas dalam Menanggulangi Kenaikan Harga

    Sebagai respons terhadap masalah ini, Bapanas telah mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait pada 9 Januari 2024. Dalam rapat tersebut, hadir Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, pelaku usaha cabai, serta petani cabai, untuk menyusun strategi menanggulangi lonjakan harga yang berkelanjutan.

    Beberapa rencana aksi yang disepakati antara lain adalah, pertama, penyediaan cabai dengan harga yang lebih terjangkau langsung dari petani kepada konsumen.

    Kedua, pemantauan perkembangan harga cabai setiap minggu untuk melihat apakah harga akan terus naik. Jika kenaikan berlanjut, Bapanas akan melakukan langkah-langkah konkret seperti fasilitasi distribusi pangan (FDP) dan penjualan cabai di lokasi Gerakan Pangan Murah (CPM).

    Ketiga, yakni ukungan dari pemerintah daerah (Pemda) dalam bentuk subsidi harga dan/atau transportasi untuk memastikan distribusi yang lancar dan harga cabai rawit tetap stabil.