Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Akses Jalan Putus Akibat Banjir, Tiga Desa di Kubang Kampar Terisolasi

    Akses Jalan Putus Akibat Banjir, Tiga Desa di Kubang Kampar Terisolasi

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Banjir di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau membuat tiga desa, yakni Tanjung Kudu, Terantang, dan Parit Baru terisolasi. Diketahui banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Kampar dan dibukanya pintu air waduk PLTA Koto Panjang. 

    “Banjir sudah tiga hari. Ada tiga desa yang terisolasi dan terparah Desa Tanjung Kudu dan Parit Baru. Kalau Desa Terantang bisa memutar lewat Sungai Pinang,” kata Syafi’i, warga setempat, Selasa (21/1/2025).

    Untuk bisa ke desa lainnya, warga menggunakan jasa penyeberangan dengan sampan. Apabila air terus meninggi maka digunakan perahu pompong. “Biaya sekali penyeberangan Rp 20.000, kalau dengan pompong bisa mencapai Rp 50.000,” ujarnya. 

    Dia menjelaskan, ada juga pemotor yang nekat menerobos banjir, tetapi berakhir dengan mogok.

  • Bengawan Solo Siaga 1, BPBD Bojonegoro Minta Warga Waspada

    Bengawan Solo Siaga 1, BPBD Bojonegoro Minta Warga Waspada

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Tinggi muka air (TMA) Sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Bojonegoro memasuki siaga 1. Banjir di sungai terpanjang di Pulau Jawa itu menunjukkan tren kenaikan.

    Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Bojonegoro, Laela Nor Aeny mengatakan, sejumlah wilayah yang ada di hulu Sungai Bengawan Solo saat ini kondisinya banjir. Sehingga pihaknya meminta warga waspada.

    “Kami menunggu perkembangan selanjutnya, kalau kondisi posisi sekarang sudah siaga hijau, dengan tren naik,” ujar Any, Selasa (21/1/2025).

    Perempuan yang pernah menjabat sebagai Camat Kepohbaru itu mengaku, pihaknya selalu waspada dan siaga jika sewaktu-waktu banjir luapan dari sungai Bengawan Solo meluap di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

    “Kami tetap selalu waspada dan siaga. Kami juga menghimbau warga di bantaran Bengawan untuk waspada, karena tren (air) terus naik,” pungkasnya.

    Sementara diketahui, sesuai dengan laporan perkembangan tinggi muka air (TMA) Sungai Bengawan Solo di wilayah papan pantau wilayah kota pada pukul 13.00 WIB menunjukkan 12.55 MDPL atau masuk siaga 1 (hijau) banjir dengan tren naik.

    Kemudian pada pukul 15.00 WIB, tren naik diangka 12.97 MDPL dan hingga mendekati siaga 2. Status siaga 2 ini jika TMA sudah menunjukkan angka 13.06 MDPL. [lus/but]

  • BPBD Jatim Ingatkan Cuaca Ekstrem Hingga Akhir Bulan, Daerah Mana Saja?

    BPBD Jatim Ingatkan Cuaca Ekstrem Hingga Akhir Bulan, Daerah Mana Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah Jawa Timur hingga akhir bulan ini. Bahkan, bisa sampai Februari 2025.

    Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto mengungkapkan, pihaknya telah meminta ke BMKG untuk melakukan modifikasi cuaca.

    “Sehingga, kami sudah minta ke BMKG untuk perpanjangan waktu operasi modifikasi cuaca. Dan, surat dari Pak Pj Gubernur Jawa Timur sudah dikirim, dan cuaca ekstrem ini menjadi perhatian dalam hal penanganan banjir dan hujan yang intensitas tinggi di wilayah-wilayah yang berpotensi,” kata Gatot kepada beritajatim.com di kantornya, Selasa (21/1/2025).

    Gatot mengatakan, modifikasi cuaca akan difokuskan di titik-titik yang berpotensi terjadi cuaca ekstrem.

    “Kami memodifikasi cuaca di wilayah-wilayah yang masih mengalami banjir di antaranya ada Ngawi dan Bangkalan. Itu sudah beberapa hari terjadi banjir, termasuk di wilayah Sidoarjo, khususnya Tulangan maupun Candi sudah beberapa hari banjir,” katanya.

    “Memang seperti di wilayah Candi kondisi datarannya rendah, sehingga jadi tempat untuk genangan air agak lama dan sedang diupayakan oleh teman-teman dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengeruk dan juga menarik air untuk dibuang ke laut melalui pompa yang disiapkan. Itu selain menunggu modifikasi cuaca yang belum dilakukan,” tambahnya.

    Lebih lanjut Gatot juga mengatakan, BPBD bersama Dinas PUSDA Jatim melakukan pembersihan di sungai-sungai tempat aliran air menuju laut, agar tidak terjadi sumbatan-sumbatan.

    “Selain modifikasi cuaca, upaya yang dilakukan dengan OPD teknis terkait untuk melakukan kerja bakti bersama, membersihkan area sungai yang banyak sampahnya termasuk eceng gondok dan juga memang yang paling penting adalah normalisasi sungai,” ungkapnya.

    “Tetapi kan normalisasi sungai memang membutuhkan biaya mahal, hingga hari ini yang bisa dijangkau dalam jangka pendek adalah pembersihan alur-alur sungai yang ada di wilayah Jawa Timur oleh kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi sampai akhir Februari,” tambahnya.

    Gatot mengimbau warga juga turut aktif menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar agar tidak terjadi banjir di saat terjadi cuaca ekstrem.

    “Sehingga, untuk masyarakat perlu mengantisipasi bersama untuk turut aktif menjaga lingkungan. Apalagi puncak musim hujan ini masih terjadi, sehingga dampak selain banjir adalah adanya potensi longsor di beberapa wilayah yang notabene berada di lereng bukit atau gunung,” jelasnya.

    “Dan, untuk masyarakat berhati-hati juga, karena ada potensi banjir rob di pesisir yang menyebabkan wilayah-wilayah sekitar pesisir banjir,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Penjualan Polytron Tumbuh 14% Kala Pasar Domestik Banjir Impor

    Penjualan Polytron Tumbuh 14% Kala Pasar Domestik Banjir Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron mencatat pertumbuhan penjualan 14% sepanjang tahun lalu di tengah gempuran produk impor yang masif masuk ke pasar domestik imbas kebijakan relaksasi impor. 

    Direktur Komersial Polytron, Tekno Wibowo mengatakan kebijakan tersebut mempermudah barang jadi impor masuk dan dipasarkan lewat e-commerce. Dia pun mengakui ada banyak merek elektronik asing yang beredar di pasar daring. 

    “Kalau kita bicara kebijakan pemerintah, sebetulnya relaksasi impor tentu saja tidak positif buat kita, karena kita berkomitmen untuk membangun produksi disini, sehingga kalau kebijakannya membawa barang jadi masuk, tentu saja buat kita tidak positif,” kata Tekno di Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

    Menurut Tekno, Polytron dapat tumbuh dan mencatat kinerja dua digit lantaran berhasil untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar dalam negeri. Kendati, dia pun menyadari bahwa kondisi ekonomi makro dan daya beli masyarakat tidak begitu bagus. 

    Untuk itu, kebijakan pemerintah yang merelaksasi impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag 8/2024) cukup memberatkan bagi industri elektronik. Pihaknya pun telah berupaya memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah. 

    “Tetapi kita pada dasarnya tidak bisa mengharapkan dari pemerintah, karena pemerintah hanya bikin aturan, tapi saya pikir mungkin prioritas pemerintah belum tentu sama dengan kita,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, Polytron menyarankan pemerintah agar tidak memudahkan produk jadi elektronik yang diimpor masuk ke pasar domestik. Setidaknya, produsen luar harus memberikan kontribusi produksi dengan konten lokal dan menyerap tenaga kerja lokal. 

    Saat ini, Polytron memiliki tiga fasilitas produksi yang berlokasi di Sidorekso dan Krapyak, Kudus dan Sayung, Demak. Adapun, pabrik di Sayung memproduksi home appliances atau peralatan rumah dan Elecric Vehicle (EV). 

    Sedangkan, pabrik di Sidorekso, Kudus memproduksi audio dan battery pack, dan pabrik di Krapyak memproduksi TV & Video. Adapun, nilai TKDN produk Polytron berkisar 50%-54% untuk produk-produk tersebut. 

    “Paling tidak harus produksi di Indonesia, sehingga ada serapan tenaga kerjanya, terus juga TKDN-nya harus sekian persen. Itu yang kita beri masukan,” jelasnya. 

    Di sisi lain, Polytron juga tak memprioritaskan pasar ekspor yang dinilai juga tidak begitu stabil. Pasalnya, semua negara yang semula menjadi tujuan kini banyak yang memberlakukan batasan perdagangan luar. 

    “Misalkan kita mau masuk ke salah satu negara, misal ke India, kita dulu banyak ekspor lemari es kesana cuma dalam perjalananya kita gak bisa karena mereka bikin barriers sendiri, salah satu nya adalah produknya harus memenuhi standar energi yang lebih tinggi, ini hambatan buat kita,” pungkasnya. 

    Kendati demikian, Polytron tetap optimistis dapat tumbuh untuk tahun ini 10% di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Hal ini didukung dengan strategi diversifikasi produk elektronik yang akan dirilis tahun ini.

  • Temuan HGB 656 Hektare di Perairan Surabaya, WALHI Jatim Peringatkan Ancaman Lingkungan

    Temuan HGB 656 Hektare di Perairan Surabaya, WALHI Jatim Peringatkan Ancaman Lingkungan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua WALHI Jawa Timur, Wahyu Eka Setiawan, memberikan peringatan serius terkait penemuan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare (ha) di perairan timur Surabaya. Temuan ini dianggap sebagai bukti nyata buruknya tata kelola ruang di wilayah pesisir yang mengancam lingkungan, nelayan, dan meningkatkan risiko bencana baru.

    “Tentu wilayah pesisir ini kan sudah terlalu parah ya kondisinya, dan ketika itu dibangun reklamasi itu tentu akan memperparah kawasan pesisirnya,” ujar Wahyu,Selasa (21/1/2025).

    Proyek HGB misterius ini, jika terealisasi, diprediksi akan berdampak fatal pada biota laut dan ekosistem mangrove di sekitar perairan tersebut. Wahyu menegaskan bahwa kegiatan reklamasi ini akan memicu pengerukan tambang pasir bawah laut yang berpotensi merusak ekosistem pesisir dan meningkatkan risiko banjir rob.

    “Temuan ini entah berkaitan dengan proyek SWL (Surabaya Waterfront Lan) atau tidak. Tapi tentu HGB misterius 656 Ha ini akan memperluas area ekspansi reklamasi. Dari situ ada potensi peningkatan banjir rob yang jauh lebih besar,” kata Wahyu.

    Selain kerusakan lingkungan, Wahyu juga menyoroti dampak proyek ini terhadap nelayan lokal. Menurutnya, jalur melaut nelayan akan terganggu karena rata-rata mereka melintasi area yang kini masuk dalam wilayah HGB tersebut.

    “Para nelayan tentu akan kehilangan jalur melaut, karena rata-rata mereka mengambil ikan nya dari sampai arah Keputih sampai ke arah Rungkut itu, hingga arah Juanda. Tentu adanya (HGB) ini akan merugikan nelayan,” jelas Wahyu.

    Terkait temuan ini, WALHI Jawa Timur berencana mengambil langkah konkret dengan mengirimkan surat resmi kepada ATR-BPN Kanwil Jatim. Surat tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi terkait peruntukan dan fungsi HGB yang muncul di wilayah perairan Surabaya.

    “Tentu untuk melakukan klarifikasi ini kami akan mengirimkan surat terlebih dahulu pada minggu ini, begitupun untuk mengecek dari temuan HGB itu,” tutup Wahyu. [ram/beq]

  • SDA Jaksel keruk Kali Krukut di Cilandak Timur untuk cegah banjir

    SDA Jaksel keruk Kali Krukut di Cilandak Timur untuk cegah banjir

    pihaknya meminta bantuan para lurah untuk bisa mengawasi kondisi kali di sekitarnya sebagai antisipasi banjir kala musim hujan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Jakarta Selatan mengeruk Kali Krukut di Cilandak Timur, Pasar Minggu untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

    “Kami melakukan pengerukan kali sejak Kamis (16/1),” kata Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan Santo saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Santo menargetkan pengerukan kali ini bisa selesai pada Jumat (28/2) dan tanpa adanya hambatan meski hujan senantiasa mengguyur kawasan ini. Terlebih, puncak musim hujan terjadi pada Januari dan Februari.

    Adapun kedalaman pengerukan kali ini mencapai satu meter di jalan NIS, namun rata-rata sekitar 80 sentimeter (cm) dilakukan pengerukan kawasan itu.

    Hingga kini, progres pengerukan di kawasan Cilandak Timur sudah mencapai panjang 50 meter.

    “Dengan adanya kita sedimen kita keruk, terus lebarnya dilebarkan dikit, otomatis daya tampung lebih maksimal,” jelasnya.

    Adapun tantangan dalam pengerukan yakni pihak SDA Jakarta Selatan harus berhati-hati lantaran dikhawatirkan mengenai rumah warga.

    Maka itu, pihaknya meminta bantuan para lurah untuk bisa mengawasi kondisi kali di sekitarnya sebagai antisipasi banjir kala musim hujan.

    “Sebenarnya kita udah mengimbau ke lurah, tolonglah yang di wilayah ikut diawasi karena otomatis kan warganya lurah juga yang kena imbas banjir,” ujarnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menambah dua embung pada 2024 untuk mengurangi masalah banjir di Jalan Pemuda, Jagakarsa dan SDN 01 Pesanggrahan.

    Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun sumur resapan di sebanyak 29.845 titik untuk periode 2019-2023 yang tersebar di lima kota dan satu kabupaten administrasi guna mengurangi genangan atau banjir khususnya saat hujan turun.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 17 Desa di Ngawi Terendam Banjir, Pemkab Fokus Penuhi Kebutuhan Pengungsi

    17 Desa di Ngawi Terendam Banjir, Pemkab Fokus Penuhi Kebutuhan Pengungsi

    Ngawi (beritajatim.com) – Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo merendam 17 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Ngawi pada Selasa (21/1/2025). Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter, memaksa puluhan warga mengungsi ke mushola, rumah tetangga, atau saudara mereka yang berada di wilayah aman.

    Salah satu desa terdampak terparah adalah Desa Ngale, Kecamatan Paron, di mana air di dalam rumah warga mencapai setinggi dada orang dewasa. Warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga karena banjir datang secara tiba-tiba.

    Srianti, warga terdampak di Desa Ngale, mengungkapkan prioritasnya saat itu adalah menyelamatkan keluarga. “Air terus naik, barang-barang saya hanyut, tapi yang penting keluarga saya selamat,” ujarnya.

    Selain merendam rumah, banjir juga memutus akses jalan di sejumlah desa, sehingga menyulitkan warga untuk beraktivitas. Hingga siang hari, air belum menunjukkan tanda-tanda surut, sementara hujan terus mengguyur beberapa wilayah.

    Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi telah bergerak cepat untuk membantu warga terdampak. Pemkab mendirikan posko darurat dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pengungsi.

    “Beberapa kecamatan seperti Mantingan, Karanganyar, dan Paron sudah terdampak banjir. Kami akan segera mendirikan posko dan dapur umum untuk mencukupi kebutuhan para pengungsi. Kemudian yang masih bertahan di teras mushola atau fasilitas lain, kami segera arahkan untuk ke tempat yang lebih aman,” ujar Dwi Rianto.

    Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan relawan juga dikerahkan untuk melakukan penyisiran di desa-desa terdampak. Dengan menggunakan peralatan darurat, termasuk perahu rakitan dari batang pohon pisang, petugas membantu warga mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan.

    Suwandi, salah satu warga terdampak, mengungkapkan bahwa air di rumahnya sudah setinggi 1,5 meter. “Sebagian barang berhasil diselamatkan, tetapi banyak yang tidak. Kami berharap pemerintah bisa segera menangani banjir ini,” katanya.

    Pemkab Ngawi juga mengimbau warga di wilayah rawan untuk tetap waspada dan bersiap menghadapi kemungkinan banjir susulan. [fiq/beq]

  • Kenapa Orang Pilih Mobil Bekas Ketimbang Beli Baru?

    Kenapa Orang Pilih Mobil Bekas Ketimbang Beli Baru?

    Jakarta –

    Penjualan mobil bekas disebut-sebut lebih tinggi dari mobil baru. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengamini tren membeli mobil bekas daripada mobil baru sedang terjadi.

    Penjualan mobil nasional di Indonesia tahun 2024 tidak bisa tembus 1 juta unit. Salah satunya kelas menengah yang turun kasta.

    Diketahui dalam Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas dalam lima tahun terakhir, proporsinya menjadi hanya 47,85 juta. Kini, proporsinya hanya 17,13% dari total populasi, turun dari 21,45% pada lima tahun silam. Padahal, proporsi kelas menengah diharapkan mencapai sekitar 70% dari total populasi pada 2045.

    “Daya beli yang utama kalau kita lihat lebih lanjut, kemampuan dari kelas menengah kita. Kalau teman-teman melihat apa yang dilaporkan BPS dari 2019-2024. Di mana jumlah kelas menengah kita berkurang,” kata Ekonom Senior, Raden Pardede di Gedung Kemenperin, belum lama ini.

    Di sisi lain, pendapatan per kapita rata-rata orang Indonesia tidak dapat mengejar kenaikan harga mobil baru.

    “Harga mobil kita itu naiknya rata-rata 7,5 persen per tahun. Sementara income masyarakat kelas menengah tadi, naiknya di batasan inflasi 3 persen. Jadi (kondisinya) makin lama, kayak mulut buaya, nganga terus. Nggak mampu beli mobil,” kata Sekretaris Utama Gaikindo, Kukuh Kumara.

    Jadi karena harga mobil yang tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan. Akhirnya orang-orang kelas menengah memilih mobil bekas.

    Selain itu, lanjut Kukuh, penjual mobil bekas sekarang lebih transparan. Ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas mobil bekas jadi lebih tinggi.

    “Kelas menengah beli mobil. Belakangan mereka belinya adalah beli mobil bekas. Jadi mobil bekas sekarang itu laku. Karena lebih transparan, cacatnya di mana, bekas baret di mana, kena banjir atau tidak. Ada semua,” ungkap Kukuh.

    “Ternyata itu ada jawaban lain. Kita belum punya data exact-nya. Pasar mobil bekasnya diperkirakan 1,8 juta unit setahun,” kata Kukuh.

    Tahun depan industri otomotif menghadapi tantangan dari segi pemungutan pajak. Tantangan pertama adalah terkait naiknya pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen. Semua mobil di Indonesia masuk kategori yang dipatok pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Makanya termasuk barang yang dikenakan PPN 12 persen.

    Namun Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara menyebut kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen bukan faktor utama. Sebab mayoritas masyarakat Indonesia membeli barang dengan cara dikredit.

    Opsen pajak menjadi faktor yang dinilai bisa memberatkan. Meskipun beberapa daerah sudah memberikan relaksasi berupa diskon pajak, namun hal ini sifatnya hanya sementara.

    Berdasarkan dinamika yang bakal terjadi saat ini, Gaikindo memproyeksikan target penjualan mobil di Indonesia belum tembus satu juta unit.

    “Kita belum duduk bareng (penetapan target 2025), belum menghitung secara rinci, kalau tahun kemarin saja, tidak ada opsen kita satu juta saja tidak dapat. Tahun ini kita harapkan dengan model baru, dan sebagainya, dan perkembangannya ada opsen yang ditunda, kita kalau mau optimis di 900-an (ribuan),” kata Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara di Gedung Kemenperin, belum lama ini.

    (riar/din)

  • 9 Hujan Lebat di Kendal Sebabkan Tanggul Kalibodri Jebol, 7 Desa Kebanjiran Regional

    9 Hujan Lebat di Kendal Sebabkan Tanggul Kalibodri Jebol, 7 Desa Kebanjiran Regional

    Hujan Lebat di Kendal Sebabkan Tanggul Kalibodri Jebol, 7 Desa Kebanjiran
    Tim Redaksi
    KENDAL, KOMPAS.com
    – Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda Kabupaten
    Kendal
    , Jawa Tengah, pada Senin (20/01/2025) malam, menyebabkan tanggul Kalibodri jebol.
    Akibatnya, banjir merendam beberapa desa di sekitar tanggul dengan ketinggian air mencapai hingga 2 meter di lokasi tertentu.
    Banjir terparah terjadi di Perumahan Patebon Indah, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon.
    Warga perumahan tersebut, Agus Umar, mengungkapkan bahwa air mulai menggenangi jalan sekitar pukul 23.00 WIB, kemudian masuk ke rumahnya setengah jam kemudian.
    “Ketinggian air yang masuk ke rumah saya separo bodi mobil Pajero saya. Padahal, rumah saya lebih tinggi setengah meter dari jalan,” ujar Umar, Selasa (21/01/2025).
    Umar sempat menyelamatkan istri dan anaknya sebelum mengungsi ke rumah mertuanya di Cepiring.
    “Alhamdulillah, yang penting kami selamat dulu,” tambahnya.
    Warga Desa Lanji, Ali Murtadho, juga mengalami hal serupa.
    Air mulai masuk ke rumahnya sekitar pukul 23.00 WIB dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa, sekitar 70 cm.
    “Saya langsung menyelamatkan anak dan istri ke tempat saudara,” kata Ali.
    7 Desa di 4 Kecamatan Terendam
    Menurut data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal, banjir melanda 7 desa di 4 kecamatan, yakni:
    BPBD terus melakukan pendataan dan memantau kondisi terkini di lapangan. Masyarakat yang terdampak banjir diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan susulan dan segera mengungsi ke tempat yang lebih aman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Murid SDN Tidak Punya Guru Sebulan, Ombudsman RI Perwakilan Sumut : Pengawasan Disdik Nias Lemah – Halaman all

    Murid SDN Tidak Punya Guru Sebulan, Ombudsman RI Perwakilan Sumut : Pengawasan Disdik Nias Lemah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara buka suara terkait video viral pelajar Sekolah Dasar Negeri 078481 Idanogawo yang mengeluhkan ketidakhadiran guru saat jam pelajaran dan kondisi ruang kelas yang tidak kondusif.

    Kepala Ombudsman Sumut, James Marihot Panggabean mengatakan, fakta ini menunjukkan masih lemahnya peran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di satuan Pendidikan.

    “Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dinas Pendidikan setempat terhadap satuan pendidikan.

    Pengawasan hanya diletakkan sebagai suatu syarat formal dalam lembaran kertas namun sangat minim untuk mengawasi secara rutin dan mengupaya perbaikan secara berkala baik dalam proses belajar mengajar dan kelayakan sarana prasaran sekolah,” katanya, Senin (20/1/2025).  

    Atas beredarnya video viral di sekolah negeri tersebut, Ombudsman Provinsi Sumatera Utara telah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala SDN 078481 Idanogawo, Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektur Kabupaten Nias. 

    “Akan diperiksa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara,” katanya. 

    “Kami akan menggali terlebih dahulu kebenaran informasi yang beredar dari sebuah video tersebut, mempelajari dokumen yang terkait sarana prasarana sekolah, Dana BOS di sekolah tersebut serta bagaimana pembinaan dan pengawasan dari Pemkab Nias di setiap satuan Pendidikan,” ujar James Panggabean. 

    Di samping objek pendalaman dimaksud, Ombudsman Sumut juga menekankan untuk tidak ada tekanan, baik fisik dan psikis kepada peserta didik yang membuat dan memviralkan video tersebut. 

    Sebuah video merekam keluhan siswa sekolah dasar (SD) di Nias, Sumatera Utara, yang mengaku tidak mendapatkan pelajaran selama sebulan karena gurunya tidak datang ke sekolah menjadi viral di media sosial.

    Dalam narasinya, video itu disebutkan terjadi di SD Negeri 078481 Uluna’ai Hiligo’o Hilimbarozu, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias.

    Beberapa siswa lain yang juga datang ke sekolah tampak menunggu kedatangan guru mereka.

     Selain mengeluhkan tak ada guru yang datang mengajar, siswa itu juga memperlihatkan kondisi sekolah yang memprihatinkan.

    Video itu menjadi viral setelah diunggah oleh akun Instagram @ceritamedancom pada Kamis (16/1/2025).

    9 guru diperiksa

    Menyikapi video ini, pihak dinas terkait mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias telah membentuk tim untuk memeriksa guru di sekolah tersebut sejak Rabu (15/1/2025).

    Hal itu diungkapkan oleh Kadis Kominfo Nias, Rahmat Chrisman Zai.

     Tim itu terdiri dari Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan BPKSDM Kabupaten Nias.

    “Pemeriksa telah memanggil guru-guru yang bertugas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 078481 Uluna’ai Hiligo’o Laowo Hilimbaruzo Kecamatan Idanogawo sebanyak 5 orang dan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias,” ujar Rahmat dalam keterangan persnya, dikutip dari Tribun-Medan.com, Minggu (19/01/2025).

    Dia mengatakan, sekolah itu terdapat beberapa orang tenaga guru berstatus aparatur sipil negara (ASN).

    Dia menambahkan, apabila dalam pemeriksaan mereka melakukan pelanggaran, maka akan disanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku. 

    “Apabila dari hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa ditemukan kelalaian dan atau kesalahan, maka akan dijatuhkan hukuman disiplin kepada para guru tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Kepala Dinas Pendidikan Nias, Kharisman Halawa mengatakan, ada sembilan guru yang mengajar dan kini masih dalam pemeriksaan.

     Mereka terdiri dari 3 guru berstatus ASN, 2 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 4 orang guru tidak tetap.

    Sekolah terisolir

    Menurut Kharisman, lokasi SDN 078481 Uluna’ai Hiligo’o Hilimbaruzo merupakan wilayah terisolir di Dusun III, Desa Laowo Hilimbaruzo, Kecamatan Idanogawo.

    Lokasi ini berjarak 8,5 kilometer dari desa induk dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki melewati medan berbatu dan menyeberangi 13 sungai.

    Sehingga perjalanan ke sekolah memakan waktu hingga dua jam lamanya.

    Kharisman menyebut, ada jalur alternatif lain yakni melewati Desa Soroma’asi di Kecamatan Ulugawo.

    Namun, jarak tempuhnya menjadi lebih jauh, yakni 12,5 kilometer.

    “Alternatif lain adalah melewati Desa Soroma’asi di Kecamatan Ulugawo dengan jarak yang lebih jauh, yaitu 12,5 kilometer, namun jalannya berbukit-bukit dan sulit dilalui,” jelas Kharisman.

    Siswa SD di Nias mengaku tidak mendapatkan pelajaran selama sebulan. Viral di media sosial! (Tangkapan Layar)

    Di SDN 078481 Uluna’ai Hiligo’o Hilimbaruzo terdapat 62 siswa dari Dusun III yang penduduknya berjumlah 315 jiwa.

    Namun, proses belajar mengajar terhambat lantaran fasilitas pendidikan sangat terbatas. 

    Terlebih tidak adanya rumah dinas untuk guru dan jaringan listrik yang memadai.

    “Tidak ada rumah dinas guru dan jaringan listrik di sekolah tersebut,” tambahnya.

    Kendala guru

    Selain lokasinya yang terisolir, para guru yang tinggal di luar Dusun III harus menempuh perjalanan panjang untuk mengajar di SDN 078481 Uluna’ai Hiligo’o Hilimbaruzo.

    Setiap hari, mereka harus berjalan kaki melewati banyak sungai.

    Terlebih jika hujan turun, kondisi itu akan mempersulit perjalanan mereka.

    Sebab, mereka tidak bisa menerjang sungai yang banjir akibat curah hujan tinggi.

    “Curah hujan yang tinggi beberapa bulan terakhir membuat para guru sering tertahan di jalan karena sungai banjir, atau mereka baru tiba di sekolah saat siang hari,” ungkapnya.

    Meski demikian, jika terbukti para guru benar-benar tidak mengajar selama sebulan, sanksi disiplin akan dijatuhkan.

    “Hukumannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, kami akan meminta guru untuk tinggal di Dusun III agar kegiatan belajar-mengajar tidak terganggu,” tegas Kharisman.

    Dia juga menjelaskan, Pemkab Nias tengah berupaya membuka akses jalan ke desa-desa terisolir, termasuk Dusun III meskipun ada keterbatasan anggaran.

    “Saat ini masih ada 19 desa yang belum dilalui jalan beraspal. Kami sangat membutuhkan anggaran infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas desa-desa terisolir, sehingga pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan dapat merata,” katanya. (Tribun Medan/Dedy Kurniawan) (Tribunnews.com/Isti Prasetya)