Karyawan Jakarta Tak Setuju Sistem 4 Hari Kerja: Waktu adalah Uang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah karyawan yang bekerja di Jakarta tidak menyetujui wacana 4 hari kerja yang diusulkan Nirwono Joga, salah satu anggota Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno.
“Enggak setuju untuk saya yang hanya karyawan kecil, karena waktu adalah uang,” kata Dira (22), salah satu pegawai kantor yang berada di Pademangan, Jakarta Utara, kepada Kompas.com, Kamis (23/1/2025).
Di kantornya, jumlah kehadiran kerja di kantor menjadi salah satu dasar perhitungan gaji dan uang makan mingguannya.
Mengurangi satu hari kerja akan berdampak pada pemasukan yang sudah dia susun untuk pengeluaran sebulan kedepan.
“Semua pembayaran gaji dan uang makan berdasarkan masuknya kita di kantor sih jadi ya saya tidak setuju dengan wacana ini, karena sayang,” kata Dira.
Apalagi, kantor tempat Dira bekerja bergerak di bidang pengiriman barang. Jika hari kerja dikurangi, dikhawatirkan barang-barang milik pelanggannya terlambat dikirim.
“Pasti ngaruh untuk penjualan perusahaan, karena kan jadi ke
pending
tuh dikirim harus di hari selanjutnya,” ucap Dira.
“Dan tidak semua pengiriman bisa di hari yang sama kalo lagi ramai,” sambung dia.
Hal senada juga disampaikan oleh Alea (25), yang khawatirnya beban kerja justru jadi semakin padat jika
sistem 4 hari kerja
jadi diterapkan.
“Hari kerja mungkin dipangkas, tapi kan
workload
akan masih sama,
deadline
dari kantor juga pasti jadi semakin dipercepat. Malah bikin makin pusing sih,” tutur Alea.
Ia yang sehari-hari bekerja di daerah Gondangdia, Jakarta Pusat, tidak bisa membayangkan apakah wacana ini akan memengaruhi jumlah jam kerja mingguannya.
“Ini lima hari kerja dengan 8 jam kerja aja capek karena perjalanan naik kendaraan umum juga lumayan menguras tenaga. Apakah nanti kalau hari kerja dipangkas, jam kerja tetap sama? Kalau sehari jadi 10 jam kerja, mending wacana ini enggak usah aja,” kata Alea.
Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, berencana untuk memangkas hari kerja para pekerja dari lima menjadi empat hari.
Kebijakan ini bertujuan untuk menambah hari libur bagi masyarakat, di samping Sabtu dan Minggu.
“Pengurangan hari kerja, empat hari kerja itu salah satu yang sedang digagas oleh Pramono,” ucap anggota Tim Transisi Pramono-Rano Bidang Kebijakan Publik, Nirwono Joga, saat ditemui di Gedung DPRD.
Kebijakan ini terinspirasi dari kota-kota di Eropa, khususnya Skandinavia, yang telah menerapkan sistem serupa.
Selain itu, kebijakan ini dianggap sebagai langkah mitigasi terhadap bencana, seperti banjir dan polusi udara.
“Misalnya ketika memasuki puncak musim hujan dengan ancaman banjir, maka solusi yang paling mudah adalah meliburkan pekerja,” ucap Nirwono.
“Begitupula pada puncak musim kemarau. Jakarta tidak keluar dari tiga besar kota dengan polusi udara tertinggi. Solusinya paling mudah, murah, meriah adalah
work from home
(WFH),” kata dia lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Banjir
-
/data/photo/2024/12/13/675c448121798.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Karyawan Jakarta Tak Setuju Sistem 4 Hari Kerja: Waktu adalah Uang
Megapolitan
23 Januari 2025")
Karyawan Jakarta Tak Setuju Sistem 4 Hari Kerja: Waktu adalah Uang Megapolitan 23 Januari 2025
-
Prabowo Perintahkan Kepala BNPB Bergerak Cepat Bantu Korban Bencana Pekalongan
loading…
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan turut berduka cita atas musibah banjir dan longsor yang yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah. Foto/SindoNews/raka dwi novianto
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan turut berduka cita atas musibah banjir dan longsor yang yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah.
“Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam dalamnya atas musibah bencana banjir dan longsor di Pekalongan Jawa Tengah yang mengakibatkan korban jiwa,” kata Prabowo di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Prabowo mengaku sudah menugaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dan aparat untuk bergerak cepat ke lokasi untuk memberikan bantuan.
“Saya sudah tugaskan langsung Kepala BNPB dan aparatnya untuk bergerak cepat di lokasi membantu pemda dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meyakini segera ada tindakan bantuan dan semua bantuan harus cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Prabowo mengaku akan memantau perkembangan penanganan bencana di Pekalongan tersebut. “Saya terus akan memantau perkembangan,” katanya
Diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 21 orang meninggal dunia akibat longsor yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah.
“Berdasarkan data per hari ini Kamis (23/1/2024) bancana tanah longsor di Kabupaten Pekalongan yang terjadi pada (21/1) menelan korban jiwa sebanyak 21 orang, dengan 58 jiwa lainnya harus meninggalkan tempat tinggal mereka,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Kamis (23/1/2025).
Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan selain korban jiwa, dilaporkan kerugian materil yang terjadi akibat peristiwa ini, sebanyak dua unit rumah rusak berat, dua jembatan rusak, tiga unit kendaraan roda empat rusak berat, satu unit cafe terdampak, dan tiga akses jalan tertutup materil longsor.
Tim SAR harus menghadapi kendala akses menuju lokasi terdampak karena terputus akibat longsor. Untuk sementara, akses menuju lokasi terdampak harus memutar melalui melalui Kali Bening Kabupaten Banjarnegara akibat jembatan di Kabupaten Pekalongan tidak bisa dilalui dikarenakan ada jembatan terputus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan bersama dengan seluruh instansi terkait, masih terus melakukan pendataan dan penanganan korban dan lokasi terdampak.
“BNPB mengimbau kepada masyarakat dan tim yang sedang bertugas di lapangan untuk berhati-hati dan waspada terhadap bencana susulan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu dikarenakan kondisi cuaca yang belum menentu,” paparnya.
(cip)
-
DPRD Kabupaten Pasuruan Prioritaskan Perbaikan Jalan Ambrol di Tundosoro
Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan melakukan inspeksi ke sejumlah lokasi infrastruktur yang rusak akibat banjir, termasuk jalan yang ambrol di Desa Tundosoro, Kecamatan Kejayan, pada Kamis (23/1/2025). Inspeksi ini bertujuan untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar segera mengambil tindakan perbaikan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Daniyal, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir menjadi prioritas. Sehingga pihaknya terjun kelapangan langsunh untuk melakukan survei jalan yang ambrol.
“Kami sengaja melakukan sidak untuk survei dan meninjau lokasi jalan yang ambrol akibat banjir. Ini menjadi prioritas untuk segera ditanggapi dan dibangun, karena jalur ini sangat penting bagi warga,” kata Daniyal, Kamis (23/1/2025).
Diketahui jalan poros desa di Tundosoro ambrol pada 5 Januari 2024 akibat banjir yang melanda wilayah tersebut. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas warga Desa Tundosoro yang sering menggunakan jalan tersebut untuk menuju Kecamatan Pasrepan dan Gondangwetan.
Kondisi jalan yang rusak parah menyulitkan akses transportasi dan berdampak pada aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat. Sebagai wakil rakyat, Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan merasa bertanggung jawab untuk mengawal kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
Selain jalan ambrol di Tundosoro, Komisi III juga mendata kerusakan infrastruktur di wilayah lain yang terdampak banjir. Di Kecamatan Rejoso dan Winongan, beberapa jalan desa dilaporkan ambrol, sementara jembatan penghubung antarwilayah juga mengalami kerusakan parah akibat terjangan banjir.
Pendataan ini penting untuk memastikan seluruh kerusakan terinventarisir dan mendapatkan penanganan yang tepat. “Semua kerusakan sudah kami data dan akan kami programkan agar masuk ke dalam dana tanggap darurat bencana,” tambahnya Daniyal.
Langkah ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam menanggapi dampak bencana banjir dan mengupayakan solusi melalui alokasi dana yang tepat. Dengan dimasukkannya kerusakan infrastruktur ke dalam program dana tanggap darurat bencana, diharapkan perbaikan dapat segera direalisasikan. (ada/but)
-
DPRD Surabaya bentuk panitia khusus penanggulangan banjir
Surabaya (ANTARA) – DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna sebagai langkah awal dimulainya pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) untuk pengendalian dan penanggulangan banjir.
Pembahasan rancangan regulasi itu merupakan inisiatif para wakil rakyat, meneruskan gagasan yang digulirkan pada periode lalu.
“Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir ini merupakan inisiatif DPRD, yang dicetuskan pada periode lalu, yang diteruskan oleh kami periode sekarang. Setelah disusun dan diharmonisasi oleh Badan Pembuat Perda (Bapemperda), raperda ini disepakati antara DPRD dan Pemkot Surabaya untuk dibahas, kemudian dijadwalkan oleh Badan Musyawarah untuk mulai dibahas di rapat paripurna DPRD,” kata Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Kamis.
Ia mengemukakan, pembahasan raperda itu secara lebih detail dan teknis dilakukan di tingkat panitia khusus (pansus). Kelak, pansus akan mengundang perwakilan masyarakat dan dinas-dinas teknis terkait solusi pengendalian banjir di Kota Pahlawan.
“Diharapkan, pembahasan itu bisa menghasilkan rumusan kebijakan yang bisa diterapkan di lapangan untuk penanganan banjir. Termasuk mengatur hak dan kewajiban antara berbagai pihak, diantaranya masyarakat, swasta dan Pemerintah Kota Surabaya,” kata Adi.
Pembahasan Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir berlangsung di saat tepat, ketika Surabaya sedang memasuki musim penghujan. Ketika curah hujan deras, dan kiriman air dari berbagai daerah masuk ke Surabaya, sementara di pihak lain air laut sedang pasang, banyak sekali keluhan warga masyarakat yang kawasannya kebanjiran.
“Bahkan, ada beberapa kawasan yang di masa sebelumnya tidak pernah banjir, di musim penghujan kali ini warga masyarakat di sejumlah kawasan dan pemukiman mengeluhkan kebanjiran. Di musim penghujan kali ini, juga terjadi ada tanggul jebol sehingga terendam air,” kata Adi.
Belum lagi, diperlukannya sinergi dan kolaborasi dengan instansi vertikal dan antar daerah karena menyangkut kewenangan atas sungai dan jalan. Termasuk di antaranya pembersihan sungai dari enceng gondok, lumpur dan kotoran lain sehingga mencegah pendangkalan.
Adi berharap pembahasan di tingkat panitia khusus DPRD bisa memetakan persoalan dengan seksama, berikut penanganannya.
DPRD Kota Surabaya juga menyambut terbuka dan memberikan apresiasi positif kepada Wali Kota Eri Cahyadi yang membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan masyarakat, termasuk melibatkan jajaran TNI dan Polri, dalam menjaga pembangunan Kota Surabaya.
“Disepakatinya pembahasan Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir juga menjadi penanda yang cukup jelas dari Wali Kota Eri Cahyadi dan jajaran Pemerintah Kota Surabaya untuk menerima masukan-masukan, saran dan kritik dari semua pihak untuk penanganan banjir di kota ini. Kami dari DPRD Surabaya mengapresiasi sikap terbuka dan kolaboratif,” ujar Adi.
Salah satu isu pembahasan raperda itu adalah melakukan normalisasi sungai, yang harus dibicarakan dengan pihak-pihak terkait. Karena, kondisi sungai saat ini jauh menyempit. Badan sungai berganti dengan bangunan rumah dan kawasan pemukiman warga.
“Ini akan menjadi bahan pembahasan yang intens di tingkat panitia khusus,”kata Adi.
Begitu pula pemenuhan infrastruktur, seperti pembenahan saluran air, penyediaan pompa-pompa air, pembuatan sudetan, pembuatan waduk-waduk atau bozem untuk penampung air. Sedangkan untuk infrastruktur banjir, akan dibahas di tingkat panitia khusus.
“Begitu pula pembuatan atau penyempurnaan peta saluran air, yang melibatkan partisipasi warga masyarakat hingga ujung tombak pemerintahan paling bawah seperti RT/RW,” ujar Adi.
Diharapkan, kinerja panitia khusus dapat menggodok Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir bersama Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya menghasilkan produk hukum berupa peraturan daerah. Sehingga ke depan bisa menjadi payung hukum penerapan kebijakan publik yang dapat menanggulangi ancaman banjir di Kota Surabaya.
“Begitu pula penerapan indikator-indikator yang jelas dalam penanganan banjir, seperti luas genangan air, lama genangan air, dan tinggi genangan air yang telah lama diterapkan di Kota Surabaya. Sehingga terobosan-terobosan pembangunan, bisa dievaluasi efektivitas hasilnya,” ujarnya.
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025 -
Perjalanan Penuh Tantangan oleh Refdian Pasca
JABAREKSPRES – Solo touring menjadi salah satu aktivitas yang menguji fisik, mental, dan keberanian seorang pengendara motor. Refdian Pasca, seorang biker dari komunitas Reborn Indonesia, berhasil membuktikan keberanian tersebut dengan melakukan perjalanan solo dari Bandung ke Sabang, Aceh, yang dimulai pada 14 Januari 2025 pukul 21.00 WIB. Dengan target tiba di Banda Aceh pada 23 Januari 2025, perjalanan ini penuh dengan cerita suka dan duka yang menambah warna dalam petualangannya.
Tantangan di Jalan: Cerita Duka
Perjalanan sejauh ribuan kilometer tentu tidak mudah. Salah satu ujian berat yang dihadapi Refdian adalah saat melewati Jambi. Hujan deras menyebabkan banjir besar yang memblokir jalan utama, memaksanya untuk mengambil rute alternatif melalui jalur offroad. “Medannya benar-benar berat, tapi ini bagian dari tantangan yang harus dihadapi,” ujar Refdian melalui keterangan tertulisnya yang diterima Jabar Ekspres, Kamis (23/1).
Cuaca juga menjadi musuh terbesar dalam perjalanan ini. Hujan deras mengiringinya di sepanjang perjalanan dari Jambi ke Pekanbaru, dan kembali menyapa di jalur Medan menuju Lhokseumawe. Kondisi jalan yang licin dan jarak pandang terbatas memaksa Refdian untuk lebih berhati-hati, memperlambat laju perjalanannya.
Tantangan lain muncul di Pidie, Aceh, ketika sebuah truk terguling di tengah jalan. Insiden ini menyebabkan kemacetan panjang dan menguji kesabaran. Namun, dengan ketenangan dan improvisasi, ia berhasil melewati rintangan ini dan melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh.
Kebanggaan dan Kepuasan: Cerita Suka
Meski banyak rintangan, perjalanan ini memberikan kepuasan tersendiri bagi Refdian. “Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti ini,” ujarnya dengan senyuman bangga.
Perjalanan solo seperti ini menjadi ajang pembuktian diri dan pengalaman yang sangat berharga. Ia tidak hanya menikmati indahnya pemandangan sepanjang jalan, tetapi juga bertemu dengan berbagai orang baru yang memberikan semangat.
Momen-momen seperti mencapai perbatasan provinsi atau melihat plang “Selamat Datang di Aceh” menjadi pengingat bahwa semua usaha dan perjuangan dalam perjalanan ini tidak sia-sia.
Inspirasi Bagi Para Bikers
Perjalanan solo Bandung-Sabang ini menjadi inspirasi bagi para bikers lainnya, khususnya anggota komunitas Reborn Indonesia. Melalui perjalanan ini, Refdian tidak hanya menunjukkan semangat dan keberanian seorang biker, tetapi juga memberikan pesan bahwa tidak ada batasan jika seseorang memiliki tekad yang kuat.
-
Genjarkan Pencarian Penyintas Longsor Pekalongan, Dompet Dhuafa Sisir Lokasi Terdampak
PEKALONGAN – Satu hari pascabanjir bandang di Pekalongan, Rabu 22 Januari, Dompet Dhuafa melalui relawan Disaster Management Center (DMC) DD Jateng masih melanjutkan penyisiran untuk membantu evakuasi penyintas terdampak longsor yang melanda wilayah Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Bencana ini dipicu oleh hujan deras yang mengguyur tanpa henti sejak beberapa hari terakhir.
Hingga hari ini, Dompet Dhuafa bersama relawan gabungan lainnya masih melakukan pencarian dengan penyisiran di lokasi terdampak guna mencari korban yang masih tertimbun. Saat ini, sudah ditemukan sebanyak 20 korban meninggal dunia. Pada Selasa 21 Januari, ditemukan 17 jenazah, sedangkan sampai Rabu 22 Januari siang ditemukan tiga jenazah.
Tim gabungan juga melakukan pembersihan material longsor. Banyak rumah warga yang hanyut terbawa arus banjir, sementara longsoran tanah menyapu bersih area pemukiman di beberapa desa.
“Saat ini kami masih berupaya melakukan penyisiran untuk pencarian korban yang masih tertimbun reruntuhan material longsor,” ujar Yusuf, Penanggung Jawab Program Kebencanaan Dompet Dhuafa Jateng.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Pekalongan sejak Senin 20 Janauri sore, mengakibatkan debit air sungai meningkat drastis. Kondisi ini memicu banjir bandang di beberapa titik, termasuk di Kecamatan Petungkriyono. Intensitas hujan yang tinggi membuat tanah di daerah pegunungan menjadi tidak stabil, memicu longsoran besar yang menghantam pemukiman warga.
Selain itu, jembatan utama yang menghubungkan wilayah Petungkriyono dengan daerah sekitarnya putus akibat derasnya arus banjir. Hal ini memaksa tim penyelamat dan distribusi bantuan untuk mencari jalur alternatif yang membutuhkan waktu tempuh lebih lama.
Longsoran tanah juga merusak jaringan listrik dan telekomunikasi, menyebabkan sebagian besar wilayah terdampak kehilangan akses komunikasi. Kondisi ini semakin menyulitkan koordinasi evakuasi dan pendistribusian bantuan darurat kepada para korban.
Hingga malam ini, Tim Dompet Dhuafa Jateng terus memantau perkembangan situasi dan bersiap untuk memberikan bantuan lanjutan. Mereka juga mengajak masyarakat luas untuk ikut berkontribusi melalui donasi guna meringankan beban para korban bencana di Pekalongan.
Sahabat, mari kita bergandengan tangan untuk membantu saudara-saudara yang tengah dilanda musibah. Kamu bisa menyalurkan kebaikanmu melalui: Bantu Korban Banjir & Longsor Pekalongan.
-
Banjir dan Longsor Landa Kecamatan Wringin Bondowoso: Rendam 4 Rumah dan 10 Petak Sawah
Bondowoso (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso melaporkan terjadinya bencana banjir dan longsor di Kecamatan Wringin.
Peristiwa ini dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB.
Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Sigit Purnomo, menyatakan bahwa bencana tersebut berdampak di dua lokasi, yakni Dusun Laok Peh RT 02 RW 01 dan Dusun Nangger RT 10 RW 03 Desa Ambulu, Kecamatan Wringin.
“Longsor mengakibatkan tembok gedung RA Nurul Hikmah jebol, sementara banjir akibat tanggul jebol merendam empat rumah warga dan sepuluh petak sawah seluas sekitar 1,5 hektare,” ujar Sigit kepada beritaJatim.com, Kamis (23/1/2025)
Menurut laporan, longsor terjadi akibat kondisi tanah yang gembur dan terkikis, sementara banjir terjadi akibat meluapnya air setelah tanggul jebol. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
BPBD Bondowoso bersama sejumlah pihak, termasuk pemerintah desa, Polsek Wringin, Koramil Wringin, dan warga sekitar, langsung melakukan penanganan di lokasi.
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD yang dipimpin oleh Koordinator TRC, Ardy, segera melaksanakan pembersihan material longsor dengan menggunakan cangkul dan sekop. Proses pembersihan selesai pada pukul 16.50 WIB.
“Kami juga telah melakukan assessment cepat di lokasi terdampak untuk menentukan langkah tindak lanjut. Saat ini kondisi sudah aman terkendali, dan jalan raya di Desa Ambulu sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat,” tambah Sigit.
Hingga berita ini diturunkan, cuaca di wilayah Bondowoso terpantau mendung, dan tim BPBD tetap siaga untuk mengantisipasi potensi bencana lanjutan.
BPBD mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar daerah rawan longsor dan banjir untuk selalu waspada, terutama saat intensitas hujan tinggi.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak dalam menangani bencana, demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Bondowoso,” pungkas Sigit Purnomo. (awi/ted)
-
Komisi B DPRD Jombang Desak Pemkab Lindungi Petani Korban Banjir
Jombang (beritajatim.com) – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk lebih serius dalam memberikan perlindungan kepada petani. Ia menyoroti khususnya petani di Kecamatan Kesamben yang sawahnya tergenang banjir, sehingga berisiko mengalami gagal panen.
Menurut Anas, diperlukan langkah konkret untuk mengantisipasi kerugian yang dialami petani. Salah satu solusinya adalah dengan menyediakan asuransi pertanian. “Atau dengan model kompensasi lainnya,” kata Anas, Kamis (23/1/2024). Asuransi ini diharapkan dapat membantu petani yang mengalami gagal panen atau harus melakukan tanam ulang akibat banjir.
Anas juga menyoroti pentingnya pemetaan lahan pertanian yang terdampak banjir. Puluhan hektar sawah di Kecamatan Kesamben yang tergenang perlu dianalisis penyebabnya. Jika banjir disebabkan oleh luberan Afvoer Watudakon, maka Pemkab harus segera melakukan normalisasi sungai untuk mengurangi dampak ke depan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Much Rony, membenarkan adanya lahan pertanian yang terdampak banjir. Pihaknya telah melakukan evaluasi serta pendataan terhadap lahan yang terendam.
“Umur tanamannya kita evaluasi dulu, dipastikan. Yang kedua apakah tanaman atau pembibitan. Karena ini implikasinya terhadap bantuan,” ujar Rony. Jika tanaman yang sudah dipindah dari penyemaian dipastikan mati akibat genangan air, maka petani berhak mendapatkan bantuan.
Sebagai bentuk bantuan, Pemkab Jombang menyediakan stimulan berupa 25 kilogram benih padi per hektar. Benih ini bisa ditanam pada musim tanam tahun ini atau tahun berikutnya. Namun, Rony menekankan bahwa proses pengadaannya harus dipahami agar bisa berjalan lancar.
Lebih lanjut, Rony menyatakan bahwa pemerintah desa juga dapat membantu petani dengan memanfaatkan anggaran Dana Desa. “Semisal Dana Desa bisa digunakan untuk membelikan pupuk non-subsidi bagi petani. Di Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh, sudah ada pembagian pupuk non-subsidi dari desa untuk petani. Jadi bibit padi pun boleh,” ungkapnya. [suf]
-
Jaktim pangkas 78 pohon di Matraman antisipasi pohon tumbang
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur memangkas 78 pohon di wilayah Kecamatan Matraman untuk mencegah terjadinya pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang.
“Ada 78 pohon rindang yang tersebar pada 39 titik wilayah Kecamatan Matraman sudah ditoping,” kata Kepala Sudin Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Timur Dwi Ponangsera saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Selain untuk mencegah pohon tumbang, kata dia, pemangkasan itu juga dilakukan untuk membuat lingkungan lebih terang.
Menurut Dwi, pohon yang ditoping ini memang sebagian ranting dan dahannya sudah menutupi lampu penerang jalan umum (PJU).
Sehingga, jika dibiarkan akan mengganggu keamanan dan kenyamanan pengendara maupun pejalan kaki saat malam hari.
“Selain mencegah terjadinya kasus pohon tumbang, ini juga saat malam hari lingkungan semakin terang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Jalur Hijau dan Pemakaman Sudin Tamhut Jakarta Timur Made Widhi Adnyana Surya Pratita menyebut, penopingan pohon ini melibatkan 70 personel Satuan Tugas (Satgas) hijau, dua unit mobil tangga dan delapan unit dump truk.
“Targetnya, Jumat (24/1) nanti penopingan pohon ini akan rampung,” ucap Made.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memasang sistem peringatan dini (early warning system/EWS) di 32 lokasi di Jakarta Timur seiring tingginya intensitas hujan pada awal 2025.
“Kita pasang EWS sekaligus sosialisasi kebencanaan kepada warga di lokasi-lokasi yang selama ini rawan banjir,” kata Kepala Satgas Korwil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jakarta Timur, Sukendar saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (20/1).
Pemasangan EWS di 32 titik ini dapat membantu penyampaian informasi secara cepat kepada masyarakat yang berada di daerah rawan banjir, memantau data cuaca, tinggi muka air (TMA) sungai dan kecepatan angin.
Sistem ini juga dapat membantu masyarakat untuk lebih cepat mengantisipasi ancaman banjir, cuaca ekstrem, puting beliung atau rob, sehingga dapat meminimalisir kerugian dan korban jiwa.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025 -
Banjir Rendam Puluhan Hektar Sawah di Kesamben Jombang
Jombang (beritajatim.com) – Banjir merendam sekitar 26 hektar sawah di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Kamis (23/1/2025). Bencana ini mengakibatkan petani mengalami kerugian besar akibat gagal panen dan biaya tanam ulang yang tinggi. Sawah yang terdampak berada di Dusun Kandangan, Desa Carangrejo, serta di Desa Kedungmlati.
Banjir ini diduga berasal dari luapan Afvoer Watudakon yang berada di sebelah utara lokasi terdampak. Di Desa Kedungmlati, sekitar 16 hektar sawah terendam banjir, yang lokasinya berada di sebelah barat jalan Desa Kedungmlati – Podoroto di utara flyover.
Hari Purnomo, seorang petani di Desa Kedungmlati, mengungkapkan bahwa dirinya terpaksa menanam padi hingga tiga kali sejak Desember 2024 hingga Januari 2025 akibat sawahnya yang terus kebanjiran.
“Untuk satu kali tanam padi saja di luasan 100 bata, saya menghabiskan biaya penanaman sebesar Rp270 ribu. Kemudian ongkos mencabut bibit sebesar Rp150 ribu. Belum benihnya,” kata Hari.
Hari menjelaskan bahwa untuk tanam kedua dan ketiga, dirinya harus membeli bibit tambahan. Satu bentil (pocong) harganya Rp5 ribu, dan untuk 100 bata dibutuhkan 90 bentil. “Air yang merendam tanaman padinya ini berasal dari sungai di sebelah utara,” urainya.
Ia berharap agar sungai yang menjadi penyebab banjir segera dinormalisasi. Menurutnya, jika tidak ada langkah penanganan, banjir akan terus menjadi ancaman bagi petani setiap musim hujan. “Kami berharap sungai tersebut dinormalisasi,” katanya.
Sementara itu, Sleman, seorang petani dari Dusun Kandangan, mengungkapkan bahwa sawahnya sudah mengalami banjir sebanyak empat kali meski baru dua kali ditanami padi.
“Karena kebanjiran, saya juga melakukan tanam ulang. Biaya sekali tanam sebesar Rp3 juta untuk luasan 300 bata. Kami berharap pemerintah bisa memberikan bantuan kepada petani yang sawahnya terendam,” kata Sleman.
Petani di wilayah terdampak berharap adanya solusi konkret dari pemerintah guna mengatasi banjir yang terus terjadi. Selain normalisasi sungai, mereka juga meminta bantuan berupa subsidi bibit dan kompensasi bagi petani yang mengalami kerugian besar akibat bencana ini. [suf]