Topik: Banjir

  • Banjir Pasuruan dan Pemasangan "Eco River" di Sungai Welang… 
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        1 Februari 2025

    Banjir Pasuruan dan Pemasangan "Eco River" di Sungai Welang… Surabaya 1 Februari 2025

    Banjir Pasuruan dan Pemasangan “Eco River” di Sungai Welang…
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumber Daya Alam (SDA) Provinsi Jawa Timur mulai melakukan perbaikan tanggul di
    Sungai Welang
    dengan menerapkan metode
    eco river
    .
    Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko luapan air sungai saat hujan deras, terutama pada sisi tanggul yang sering jebol.
    Metode
    eco river
    melibatkan pemasangan anyaman kayu bambu pada sisi tanggul yang dilengkapi dengan sak berisi pasir atau tanah.


    Proses pemasangan difokuskan pada titik-titik tanggul yang rawan jebol dan pada aliran sungai yang berkelok.
    “Selain mencegah luapan, juga diharapkan dapat mencegah longsor, terutama saat aliran sungai meningkat setelah hujan deras,” jelas Anton Dharma, Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Sungai Welang-Pekalen di
    Pasuruan
    , Sabtu (1/2/2025).
    Pemasangan perdana metode
    eco river
    dilakukan di Dusun Duyo dan Rujak Sente, Desa Sukorejo, Kecamatan Pohjentrek, Kota Pasuruan, dengan panjang anyaman bambu mencapai 50 meter.
    “Pemasangan dengan
    eco river
    , yang menggunakan anyaman bambu secara langsung, diharapkan lebih kuat dalam menahan air dibandingkan dengan pemasangan
    sand bag
    biasa,” tambah Anton.
    Salah satu penyebab banjir yang sering melanda Kabupaten Pasuruan adalah jebolnya tanggul di Sungai Welang, yang melintasi perbatasan wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan.
    Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten dan Kota Pasuruan, Desa Sukorejo Kecamatan Pohjentrek serta Kelurahan Karangasem telah mengalami genangan banjir sebanyak tiga kali dalam sebulan terakhir.
    Warga pun meminta agar tindakan segera diambil untuk mengurangi risiko banjir saat hujan deras.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • FOTO-FOTO Rumah Rusak, Jalanan Ambles & Putus Dampak Fenomena Tanah Bergerak di Banjarnegara Jateng – Halaman all

    FOTO-FOTO Rumah Rusak, Jalanan Ambles & Putus Dampak Fenomena Tanah Bergerak di Banjarnegara Jateng – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fenomena pergerakan tanah terjadi di Desa Ratamba, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sejak Selasa (21/1/2025) hingga Rabu (22/1/2025). 

    Gerakan tanah itu mengakibatkan rayapan/amblesan pada jalan penghubung antara Kecamatan Pejawaran dan Kecamatan Batur.

    Hasil kaji cepat sementara, terdapat lima titik rekahan dengan kedalaman amblesan sebesar 70 hingga 200 sentimeter. 

    Perkembangan rekahan itu berangsur dari area ketinggian bagian timur menuju lereng ke arah barat.

    Data sementara per Jumat (31/1/2025), peristiwa gerakan tanah itu telah mengakibatkan kerusakan jalan kabupaten, 16 rumah warga rusak berat, 39 rumah terancam dan menyebabkan kerusakan jaringan listrik.

    FENOMENA TANAH BERGERAK – Kondisi wilayah terdampak fenomena gerakan tanah di Desa Ratamba, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025). Setidaknya 16 rumah warga rusak berat hingga jalanan ambles. (FOTO: BPBD Kabupaten Banjarnegara)

    Mengutip pers rilis BNPB, dari data laporan visual terlihat beberapa rumah roboh dan terbenam ke dalam tanah hingga setengah bangunan. 

    Ada juga sejumlah rumah yang rata dengan tanah hanya menyisakan atapnya saja.

    Kondisi jalan kabupaten pun mengalami keretakan dan mustahil dilewati kendaraan roda empat atau lebih.

    Pergeseran Lapisan Tanah Terus Terjadi

    Hasil pemantauan gerakan tanah pada tanggal 25 Januari 2025 oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, ditemukan bahwa pergeseran lapisan tanah terus terjadi. 

    Hal itu ditunjukkan dengan kondisi jarak antar rumah semakin menumpuk dan bagian rumah yang terbenam. 

    Perkembangan pergerakan tanah juga semakin menggerus dengan kedalaman rata-rata kurang lebih 3 meter. 

    Kemudian panjang pergerakan yang awalnya dari 2 meter menjadi 5 meter serta ditemukan singkapan lapisan batu lempung yang diduga menjadi batuan dasar sebagai bidang gelincir.

    Di sisi lain dijumpai genangan air dari akumulasi beberapa mata air yang tertangkap pada lapisan lempung sehingga terjadi genangan pada permukaan.

    RUMAH RUSAK PARAH – Kondisi wilayah terdampak fenomena gerakan tanah di Desa Ratamba, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025). Tampak rumah warga rusak parah. (FOTO: BPBD Kabupaten Banjarnegara)

    Faktor Pemicu

    Menurut Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dari hasil analisis sementara, beberapa faktor pemicu terjadinya pergerakan tanah tersebut meliputi curah hujan tinggi yang telah menyebabkan tanah menjadi jenuh air dan mudah bergerak ke tempat yang lebih rendah.

    Hasil pantauan dan analisis Stasiun Klimatologi Kelas I Jawa Tengah pada dasarian II Januari 2025, curah hujan di Banjarnegara dan beberapa wilayah lain di Jawa Tengah berada di atas 300 milimeter yang berarti masuk dalam kriteria sangat tinggi. 

    Hal itu sekaligus menjadi salah satu faktor pemicu kejadian bencana hidrometeorologi basah yang bertubi-tubi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah seperti banjir dan tanah longsor di Pekalongan dan Kendal, banjir di Grobogan dan Demak pada periode yang sama.

    Bahkan, jika ditarik garis lurus, jarak antara Desa Ratamba dengan Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, yang menjadi lokasi bencana tanah longsor di Kabupaten Pekalongan dengan korban jiwa 25 orang itu hanya terpaut jarak 30 kilometer saja. 

    Artinya bisa dikatakan bahwa memang curah hujan yang sangat tinggi terkonsentrasi di wilayah tersebut pada saat itu.

    Selain curah hujan, faktor pemicu gerakan tanah selanjutnya adalah saluran drainase dan sungai yang dibangun belum sepenuhnya menggunakan material kedap air sehingga terjadi peresapan air. 

    FENOMENA TANAH BERGERAK – Kondisi wilayah terdampak fenomena gerakan tanah di Desa Ratamba, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025). Tampak rumah warga rusak parah. (FOTO: BPBD Kabupaten Banjarnegara)

    Hasil temuan fakta di lapangan, jalan penghubung Kecamatan Pejawaran-Kecamatan Batur dibangun di atas batulempung Formasi Kalibiuk (Tpb), lapisan batulempung (lapisan impermeabel). 

    Oleh sebab itu, ketika curah hujan tinggi ditambah drainase buruk lantas menyebabkan tanah menjadi jenuh air dan mudah bergerak. 

    Di samping itu terjadi peningkatan tekanan air pori ditambah bobot massa tanah dan berkurangnya daya ikat tanah turut mendukung terjadinya fenomena tersebut.

    Hasil analisis selanjutnya bahwa berdasarkan komposisi material penyusun longsoran (soil hasil lapukan batulempung) dan jenis pergerakan yang teramati, dapat diinterpretasikan bahwa longsoran itu berjenis debris slide dengan arah pergerakan relatif ke barat daya.

    RUMAH RUSAK PARAH – Kondisi wilayah terdampak fenomena gerakan tanah di Desa Ratamba, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025). Tampak rumah warga rusak parah. (FOTO: BPBD Kabupaten Banjarnegara)

    Dari hasil analisa sementara dan melihat sejumlah faktor pemicu tersebut, fenomena pergerakan tanah susulan masih sangat berpotensi terjadi jika curah hujan di wilayah itu masih tinggi dalam durasi yang cukup lama.

    BPBD Ungsikan Puluhan Warga

    Sebagai upaya antisipasi dan penanganan darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara dengan sigap segera membantu evakuasi warga terdampak maupun yang terancam. 

    Mereka diungsikan sementara di dua desa, masing-masing 62 jiwa di Kalireng, Ratamba dan 7 jiwa di Desa Biting.

    BPBD juga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar para warga yang mengungsi dibantu dari lintas instansi terkait seperti Dinsos, TNI, Polri, NGO dan relawan penanggulangan bencana. 

    FENOMENA TANAH BERGERAK – Kondisi wilayah terdampak fenomena gerakan tanah di Desa Ratamba, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025). Setidaknya 16 rumah warga rusak berat hingga jalanan ambles. (FOTO: BPBD Kabupaten Banjarnegara)

    Posko kesehatan dan trauma healing juga didirikan guna memberikan pelayanan kesehatan medis dan psikologi bagi warga pengungsi dan yang terdampak lainnya.

    Sejalan dengan itu, kaji cepat lanjutan dan monitoring di lapangan terus dilakukan sebagai antisipasi dan analisis terkait perkembangan dampak serta kondisi terkini.

    Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan segera menyiapkan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak dan yang kehilangan tempat tinggal akibat pergerakan tanah tersebut. 

    Pemkab menargetkan huntara tersebut selesai dibangun dan dapat ditempati sebelum hari Raya Idul Fitri tahun 2025 pada awal bulan April mendatang.

    Pemerintah Pusat melalui BNPB telah mengirimkan tim Tenaga Ahli bersama personel dari Kedeputian Bidang Penanganan Darurat guna asesmen awal sebagai tindak lanjut pemberian dukungan pada fase tanggap darurat sebagai solusi jangka pendek termasuk rencana pemulihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Fenomena pergerakan tanah di Banjarnegara yang diprediksi masih terjadi diharapkan menjadi perhatian bagi warga sekitar untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, khususnya selama periode musim penghujan. 

    Evakuasi sementara ke tempat yang lebih aman menjadi solusi yang tepat untuk dilakukan demi menghindari jatuhnya korban jiwa.

    Monitoring secara berkala lereng tebing, perbukitan hingga sepanjang aliran sungai menjadi penting untuk dilakukan mengingat potensi risiko bencana hidrometeorologi basah masih sangat tinggi. 

    Apabila terdapat retakan tanah atau patahan yang terlihat sebaiknya segera dilaporkan kepada pihak berwenang dan hindari melakukan aktivitas di sekitarnya.

    Reboisasi dan pemulihan vegetasi dengan jenis tanaman berakar kuat bernilai ekonomis di area tandus yang memiliki potensi risiko tinggi pergerakan tanah hingga banjir bandang dapat menjadi solusi mitigasi jangka panjang.

  • DKI kembali lakukan modifikasi cuaca untuk kurangi potensi banjir

    DKI kembali lakukan modifikasi cuaca untuk kurangi potensi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mulai Sabtu ini hingga Kamis (6/2) sebagai upaya mengurangi potensi banjir akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

    “Dengan pelaksanaan OMC ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat meminimalisir risiko bencana akibat cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda wilayah Jakarta,” kata Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Maruli Sijabat saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Maruli menyebutkan, modifikasi cuaca ini dilakukan sebagai respon terhadap prakiraan cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Jakarta.

    Selain itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi juga telah menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terulangnya kejadian serupa yang dapat mengakibatkan bencana.

    “BMKG telah mengeluarkan peringatan tentang potensi cuaca hujan yang dapat terjadi hingga 6 Februari mendatang,” ujar Maruli.

    Ilustrasi – Suasana persiapan modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta. ANTARA/HO-BPBD DKI Jakarta

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan, modifikasi cuaca ini untuk mengubah pola curah hujan sehingga dapat mengurangi intensitas hujan yang terjadi dalam waktu singkat.

    Lalu, menurut Yohan, dengan mengurangi curah hujan ini maka potensi genangan air dan banjir di Jakarta dapat diminimalkan.

    OMC merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana yang lebih luas. “Dengan mengurangi curah hujan, OMC berkontribusi pada penurunan risiko bencana hidrometeorologi, salah satunya banjir,” ungkap Yohan.

    Operasi ini berpusat di Bandara Halim Perdanakusuma menggunakan pesawat Cesna milik TNI AU dengan jumlah penerbangan mempertimbangkan dari prakirawan cuaca dan ilmuwan penerbangan (weather forecaster dan Flight Scientist) BMKG.

    Arsip foto – Petugas saat memasukkan natrium klorida (NaCl) yang akan disemai pada ketinggian antara 8.000 hingga 10.000 kaki. ANTARA/HO-BPBD DKI Jakarta/aa.

    OMC berlangsung setiap hari dari pukul 07.00 WIB hingga 17.00 WIB, dengan pengawasan dari BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan pelaksanaan tidak mengganggu penerbangan komersial dan militer.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di akhir 2024 telah melaksanakan OMC pada 25-31 Desember 2024 yang dinilai terbukti efektif dalam mengurangi intensitas hujan dan memitigasi risiko bencana hidrometeorologi.

    Operasi ini berhasil menurunkan curah hujan hingga 38 persen berdasarkan data satelit Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMAP) dan 28 persen berdasarkan model prediksi.

    Selama enam hari operasional, BPBD melakukan 10 sorti penerbangan, menyemai garam (NaCl) ke awan dengan total durasi sekitar 19 jam 36 menit. Hasilnya, terjadi penurunan signifikan dalam curah hujan dengan puncaknya mencapai 40 mm pada 25 Desember.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara

    ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara

    GELORA.CO  – Pemerintah saat ini belum dapat memastikan waktu yang tepat untuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Hal ini menyusul dari batalnya pemindahan ASN yang awalnya dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2025.

    Batalnya pemindahan ASN pada awal tahun ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

    Dalam surat yang diteken pada 24 Januari 2025 ini disampaikan dua alasan pembatalan tersebut.

    Pertama, penataan Organisasi dan Tata Kerja sebagian Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Kedua, gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN, sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam penyesuaian terkait dengan berubahnya jumlah Kementerian/Lembaga.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan,” tulis surat tersebut yang dilihat Tribunnews.com, Sabtu (1/2/2025).

    Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian.

    Manfaat Ekonomi dari IKN Tak Maksimal

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah menghabiskan Rp75,8 triliun dari APBN untuk tahap pertama pembangunan IKN.

    Kemudian, pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN pada periode 2025-2029. 

    “Dengan jumlah yang begitu besar, apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan pengeluaran tersebut? Ataukah ini sekadar memenuhi ambisi politik tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan rakyat dan kesejahteraan ekonomi nasional?,” kata Achmad kepada Tribunnews.

    Ia menyebut, sejak awal proyek IKN menuai pro dan kontra. Pendukung proyek ini berargumen pemindahan ibu kota akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban Jakarta, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur.

     

    Namun, Achmad menyampaikan, berbagai studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari proyek IKN tidak sebesar yang diharapkan.

    Menurut laporan analisis keuangan termasuk kemenkeu, investasi awal sebesar Rp75,8 triliun belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi nasional. 

    Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya meningkat sebesar 0,2-0,3 persen setelah proyek ini dimulai, jauh dari harapan awal yang memproyeksikan pertumbuhan hingga 1,5-2 persen. 

    “Sementara itu, kontribusi proyek ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sangat kecil, hanya sekitar 0,01 persen. Dari segi penciptaan lapangan kerja, proyek ini juga tidak sesuai ekspektasi,” tutur Achmad.

    Ia memaparkan, Kementerian PUPR menyebut bahwa selama 2022-2024, proyek IKN hanya menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja di Kalimantan Timur, jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lainnya dengan skala investasi yang sama. 

    “Hal ini disebabkan oleh dominasi kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern yang lebih mengandalkan mesin daripada tenaga kerja manusia,” katanya.

    Dampak Sosial dan Ekologi Pembangunan IKN

    Achmad menjelaskan, selain persoalan anggaran, proyek IKN juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang cukup serius. 

    Menurutnya, alih fungsi lahan untuk proyek ini telah menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Banyak komunitas lokal kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

    “Dari aspek lingkungan, pembangunan IKN mengancam ekosistem hutan Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia,” ucapnya.

    Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat proyek ini. 

    “Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Achmad menyebut Presiden Prabowo harus mengevaluasi secara lebih kritis. Sebab, jika dampak ekonomi dari tahap pertama saja tidak signifikan, maka melanjutkan proyek ini dengan anggaran besar hanya akan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas.

    “Pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” paparnya.

    Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembangunan IKN, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien, memaksimalkan keterlibatan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau yang dikenal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    “Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar ambisi politik segelintir elite,” ujarnya.

    “Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan meninjau ulang anggaran IKN dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa,” sambung Achmad

  • Antisipasi Cuaca Ekstrem, BPBD Jakarta Mulai Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca Sabtu Ini – Page 3

    Antisipasi Cuaca Ekstrem, BPBD Jakarta Mulai Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca Sabtu Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada Sabtu (1/2/2025). OMC akan digelar hingga Kamis 6 Februari 2025.

    Menurut Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Maruli Sijabat, OMC dilakukan sebagai respon prakiraan cuaca ekstrem yang potensial terjadi di Jakarta hingga Kamis, 6 Februari 2025.

    “BMKG telah mengeluarkan peringatan potensi cuaca hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Jakarta hingga 6 Februari mendatang. Karena itu, kami berupaya melakukan OMC untuk minimalisir risiko bencana,” kata Maruli dalam keterangannya, dikutip Sabtu, (1/2/2025).

    Maruli menjelaskan, cuaca ekstrem berupa hujan deras yang terjadi pada 28-29 Januari 2025 lalu, menjadi cambuk bagi pihaknya karena mengakibatkan banjir yang menyebabkan timbulnya dampak kerugian ekonomi.

    “Karena itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, telah memberi arahan pada jajarannya untuk mengantisipasi kejadian berulang,” ucap Maruli.

    Maruli menyebut, kegiatan OMC akan berlangsung menggunakan Bandara Halim Perdanakusuma sebagai base posko operasi. OMC akan dimulai sejak pagi.

    Sementara itu, Kepala Sub Kelompok Logistik dan Peralatan BPBD DKI Jakarta, Michael Sitanggangmengatakan, OMC kali ini juga melibatkan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

     

  • ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara – Halaman all

    ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah saat ini belum dapat memastikan waktu yang tepat untuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Hal ini menyusul dari batalnya pemindahan ASN yang awalnya dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2025.

    Batalnya pemindahan ASN pada awal tahun ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

    Dalam surat yang diteken pada 24 Januari 2025 ini disampaikan dua alasan pembatalan tersebut.

    Pertama, penataan Organisasi dan Tata Kerja sebagian Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Kedua, gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN, sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam penyesuaian terkait dengan berubahnya jumlah Kementerian/Lembaga.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan,” tulis surat tersebut yang dilihat Tribunnews.com, Sabtu (1/2/2025).

    Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian.

    Manfaat Ekonomi dari IKN Tak Maksimal

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah menghabiskan Rp75,8 triliun dari APBN untuk tahap pertama pembangunan IKN.

    Kemudian, pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN pada periode 2025-2029. 

    “Dengan jumlah yang begitu besar, apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan pengeluaran tersebut? Ataukah ini sekadar memenuhi ambisi politik tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan rakyat dan kesejahteraan ekonomi nasional?,” kata Achmad kepada Tribunnews.

    Ia menyebut, sejak awal proyek IKN menuai pro dan kontra. Pendukung proyek ini berargumen pemindahan ibu kota akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban Jakarta, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur.
     
    Namun, Achmad menyampaikan, berbagai studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari proyek IKN tidak sebesar yang diharapkan.

    Menurut laporan analisis keuangan termasuk kemenkeu, investasi awal sebesar Rp75,8 triliun belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi nasional. 

    Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya meningkat sebesar 0,2-0,3 persen setelah proyek ini dimulai, jauh dari harapan awal yang memproyeksikan pertumbuhan hingga 1,5-2 persen. 

    “Sementara itu, kontribusi proyek ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sangat kecil, hanya sekitar 0,01 persen. Dari segi penciptaan lapangan kerja, proyek ini juga tidak sesuai ekspektasi,” tutur Achmad.

    Ia memaparkan, Kementerian PUPR menyebut bahwa selama 2022-2024, proyek IKN hanya menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja di Kalimantan Timur, jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lainnya dengan skala investasi yang sama. 

    “Hal ini disebabkan oleh dominasi kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern yang lebih mengandalkan mesin daripada tenaga kerja manusia,” katanya.

    Dampak Sosial dan Ekologi Pembangunan IKN

    Achmad menjelaskan, selain persoalan anggaran, proyek IKN juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang cukup serius. 

    Menurutnya, alih fungsi lahan untuk proyek ini telah menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Banyak komunitas lokal kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

    “Dari aspek lingkungan, pembangunan IKN mengancam ekosistem hutan Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia,” ucapnya.

    Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat proyek ini. 

    “Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Achmad menyebut Presiden Prabowo harus mengevaluasi secara lebih kritis. Sebab, jika dampak ekonomi dari tahap pertama saja tidak signifikan, maka melanjutkan proyek ini dengan anggaran besar hanya akan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas.

    “Pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” paparnya.

    Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembangunan IKN, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien, memaksimalkan keterlibatan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau yang dikenal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    “Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar ambisi politik segelintir elite,” ujarnya.

    “Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan meninjau ulang anggaran IKN dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa,” sambung Achmad.

  • Banjir Karangan Bunga Jelang Pemberian Gelar Kehormatan Betawi Pram-Rano

    Banjir Karangan Bunga Jelang Pemberian Gelar Kehormatan Betawi Pram-Rano

    GELORA.CO -Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih 2024, Pramono Anung-Rano Karno akan mendapat gelar kehormatan dari Majelis Kaum Betawi.

    Gelar tersebut akan diberikan di Pondok Pesantren Al Hamid Putra, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu, 1 Februari 2025. Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, sejumlah masyarakat telah berkumpul di depan aula pesantren.

    Beberapa pemuda dan bapak-bapak, tampak mengenakan pakaian khas adat betawi, yaitu baju koko dilengkapi peci hitam dan mengalungkan kain sarung di leher.

    Sebagian lainnya mengenakan beskap hitam lengkap dengan peci dan berkain sarung. Selain itu, juga tampak santriwan mengenakan pakaian serba hitam dengan bawahan sarung serta mengenakan peci hitam.

    Sementara dari kalangan ibu-ibu menggunakan pakaian khas betawi, yaitu kebaya tunik dan kain lengkap dengan kerudung.

    Menariknya, terdapat puluhan karangan bunga yang berjejer di halaman parkir depan Aula Pondok Pesantren Al Hamid Putra. Yang paling mentereng, terdapat karangan bunga dari Menteri Investasi Rosan Roeslani.

    Selain itu, juga terdapat karangan bunga dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Fahira Idris; Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jakarta, Judistira Hermawan; hingga Fraksi PAN DKI Jakarta.

    Sejumlah tokoh betawi juga mengirimkan karangan bunga seperti Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung; Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Heikal Safar; Sekretaris Jenderal Dewan Adat Bamus Betawi, Yudi M Syukur; hingga Ketua Paguyuban Bhayangkara Betawi, Kompol Awaludin Kanur.

  • DPUPR Kota Pekalongan Rencanakan Penambahan Satu Rumah Pompa di Kelurahan Tirto

    DPUPR Kota Pekalongan Rencanakan Penambahan Satu Rumah Pompa di Kelurahan Tirto

    TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN – Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak banjir di Kota Pekalongan.

    Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat tengah menganggarkan penambahan rumah pompa di wilayah tersebut.

    Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kota Pekalongan, Purwo Susetyo mengungkapkan bahwa, pekerjaan fisik pembangunan rumah pompa tersebut direncanakan lokasinya berada di tanah bengkok milik Kelurahan Pringrejo yang ada di Perumahan Graha Tirto Utama RW 5 Kelurahan Tirto.

    Purwo menyebutkan, di Kelurahan Tirto sudah ada 5 rumah pompa yang sudah dibangun oleh DPUPR Kota Pekalongan yakni di di RW 01 (1 rumah pompa), RW 03 (ada 2 rumah pompa), RW 4 (1 rumah pompa), dan 1 rumah pompa lagi ada di RW 8. Namun, mengingat di wilayah ini masih sering terdampak banjir, maka warga setempat mengusulkan kepada DPUPR perlunya penambahan rumah pompa.

    “Ini yang di RW 05 Kelurahan Tirto, memang kondisinya hujan sedikit pun sering tergenang disini. Sehingga, dari usulan warga melalui kelurahan dan kecamatan mengusulkan agar bisa dibangun rumah pompa disekitar sini,” ucap Purwo di sela-sela peninjauan bakal lokasi rumah pompa di RW 05 Kelurahan Tirto, Jumat (31/1/2025).

    Rencana pembangunan rumah pompa ini sudah dikaji, untuk selanjutnya diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pekalongan.

    “Kami sudah ada kajian dan sudah diajukan ke TAPD agar secepatnya terealisasi, untuk mengurangi genangan air banjir dan rob di wilayah tersebut.”

    “Di sini kami masih perkirakan ada dua unit pompa dengan kapasitas 150 liter per detik,” pungkasnya. (Dro)

  • Dinas Kesehatan Kudus Wanti-wanti Serangan Beragam Penyakit Dampak Lingkungan Kotor dan Banjir

    Dinas Kesehatan Kudus Wanti-wanti Serangan Beragam Penyakit Dampak Lingkungan Kotor dan Banjir

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Persoalan sampah di Kabupaten Kudus belum sepenuhnya tuntas meski TPA Tanjungrejo sudah ditata ulang dan dibuka kembali.

    Termasuk persoalan banjir yang kini masih menggenangi sejumlah permukiman di Kota Kretek.

    Di sejumlah desa masih terlihat TPS yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah sementara, masih terdapat tumpukan sampah.

    Bahkan, sampah sudah bercampur dengan air hujan, sebagian di beberapa daerah bercampur dengan banjir.

    Belum lagi produksi sampah di Kabupaten Kudus sejauh ini belum bisa terkendalikan, mencapai 200 ton perhari.

    Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Nuryanto menyampaikan, lingkungan yang tidak bersih ditambah kondisi banjir berpotensi mengundang beragam penyakit.

    Bau menyengat sampah yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan pernapasan.

    Mengundang lalat dan nyamuk berdatangan hingga berpotensi jadi sumber penyakit DBD, diare, juga gatal-gatal.

    Keberadaan lalat dapat menyebarluaskan kotoran/kuman melalui makanan. Hal tersebut harus diantisipasi lebih dini agar datangnya penyakit yang disebabkan oleh aktivitas dan kondisi lingkungan sekitar bisa ditekan.

    “Di musim hujan seperti saat ini sampah yang menumpuk dapat menimbulkan bau busuk. Air hujan yang mengenai sampah apabila masuk ke sungai juga dapat menimbulkan pencemaran air. Resapan air tanah bisa tercemar akibat sampah. Ini harus diantisipasi dengan cara lebih peduli pada kebersihan lingkungan masing-masing,” terangnya, Sabtu (1/2/2025) di Kudus.

    Selain itu, Nuryanto juga menyoroti kondisi lingkungan masyarakat yang terdampak banjir, karena berpotensi jadi masalah kesehatan bagi masyarakat.

    Kebutuhan terkait vitamin, makanan sehat dan bergizi sangat diperlukan masyarakat untuk dipenuhi. Supaya daya tahan tubuh lebih kuat dalam menangkal virus atau bakteri yang menjadi sumber penyakit.

    Karena itu, diperlukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga yang tinggal sementara di pengungsian. Juga kecukupan makanan bergizi selama mengungsi.

    “Baik yang mengungsi maupun yang tidak mengungsi, masayarakat yang tempat tinggalnya terdampak banjir harus meningkatkan kesadaran diri terkait lingkungannya, juga asupan makanan. Perkuat imunitas supaya daya tahan tubuh lebih kuat dan tidak mudah terserang penyakit,” tuturnya. (Sam)

  • Pemkab Kendal Bantah Penelantaran Korban Banjir di Pengungsian, Pj. Sekda: Kita Utamakan Posko Pemda

    Pemkab Kendal Bantah Penelantaran Korban Banjir di Pengungsian, Pj. Sekda: Kita Utamakan Posko Pemda

    TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Pj. Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari angkat bicara mengenai polemik dugaan penelantaran korban banjir di pengungsian Carcentro Kendal.

    Posko itu, sebelumnya menjadi salah satu tempat untuk mengungsi warga terdampak banjir jebolnya dua tanggul Kali Bodri.

    Agus mengatakan, posko pengungsian terbagi dalam dua kategori, yakni posko yang didirikan Pemerintah Kabupaten Kendal dan posko kemanusiaan dari masyarakat.

    Posko pengungsian tersebut tersebar di berbagai titik, di antaranya pengungsian Dishub, SMA N 1 Pegandon serta rumah dinas bupati Kendal.

    Adapun posko sukarela kemanusiaan yang didirikan masyarakat berada di RSS, Carcentro dan sejumlah masjid.

    “Jadi memang pelaksanaan penanganan darurat bencana di Kendal, kami pemerintah Kabupaten Kendal mendirikan 3 posko utama dan disusul posko dari masyarakat,” kata Agus ditemui pada Jumat (31/1/2025) malam.

    Agus menjelaskan, pihaknya membantah adanya penelantaran korban banjir di posko pengungsian.

    Menurutnya, semua warga terdampak banjir mendapatkan perlakuan dan pemberian bantuan secara merata. 

    Hanya saja, pihaknya akan lebih dahulu mengutamakan kebutuhan di posko pengungsian di bawah tanggung jawab Pemkab Kendal. 

    “Bahasanya bukan menelantarkan ya, tapi kami mengutamakan yang posko pengungsian dari Pemkab dulu. Setelah itu kita salurkan bantuan ke posko pengungsian yang lain termasuk ke Carcentro,” ungkapnya.

    Disinggung mengenai tidak adanya petugas jaga di posko pengungsian Carcentro, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD membuat jadwal piket jaga.

    PAKAI ALAT BERAT – Bupati Kendal Dico M Ganinduto menyiapkan alat berat untuk membersihkan sisa sampah dan material lumpur banjir Kali Bodri, belum lama ini. Pemkab Kendal mengerahkan alat berat dan truk untuk membersihkan lumpur tebal sisa banjir akibat jebolnya tanggul Kali Bodri di Kecamatan Patebon. (TRIBUNJATENG.COM/ AGUS SALIM IRSYADULLAH)

    Dirasa kebutuhan logistik di posko pengungsian Carcentro tercukupi, Agus lantas memindahkan kebutuhan ke posko pengungsian yang lain.

    “Di Carcentro awalnya memang kita tawarkan kerja sama piket dari BPBD, PMI, dinsos, tetapi memang waktu itu logistik di sana masih cukup,”

    “Sehingga logistik di Dinas Sosial dan BPBD itu kita distribusi ke tempat yang lain.” paparnya.

    Lebih lanjut, Agus menegaskan jika pihaknya telah mengirim keperluan logistik ke posko Carcentro pada Kamis (30/1/2025) malam.

    “Kita cek waktu pagi tadi, ternyata yang di Carcentro masih ada. Sehingga kita alihkan lagi bantuan untuk posko pengungsian Carcentro, ke posko pengungsian di RSS,” bebernya.

    Pihaknya juga mengapresiasi inisiatif masyarakat atas yang telah membangun posko pengungsian darurat, sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusian terhadap korban banjir.

    Ia berharap, proses pembersihan sisa lumpur banjir bisa segera terselesaikan, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas normal.

    “Kami tentu sangat berterimakasih atas partisipasi masyarakat membantu Pemkab Kendal menyelesaikan persoalan banjir ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga yang menjadi korban banjir bandang jebolnya tanggul Kali Bodri Kendal, hingga kini masih ada yang bertahan di tenda pengungsian.

    Sebagian warga memilih berada di tenda pengungsian, lantaran rumah yang terdampak banjir mengalami kerusakan cukup parah.

    Sesekali, warga kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur sisa banjir yang masih menumpuk.

    Akan tetapi, kehidupan di tenda pengungsian rupanya tak serta merta membuat warga mendapat pelayanan yang cukup.

    Sejumlah warga masih bertahan di tenda pengungsian kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kendal memasuki hari keempat banjir jebolnya dua tanggul Kali Bodri, Kamis (23/1/2025). (Tribunjateng/Agus Salim )

    Meskipun bantuan sembako masih tercukupi, namun warga tak lagi merasakan uluran tangan pemerintah Kabupaten Kendal seperti pertama kali.

    “Kami di sini di tenda pengungsian Carcentro seperti pengungsi ditelantarkan. Pemkab Kendal sudah menarik personelnya untuk disiagakan di tenda pengungsian. Padahal kami masih butuh bantuan mereka,” kata warga Kebonharjo korban banjir, Zaini ditemui di pengungsian Car Centro Kendal, Jumat (31/1/2025) siang.

    Zaini tak sendiri, ia bersama 44 warga lain masih bertahan lantaran terkena dampak banjir cukup parah. Mereka juga trauma seandainya banjir kembali menerjang permukiman, terlebih hujan ekstrem terus melanda wilayah Kendal.

    “Iya memang kami masih trauma, karena banjir kemarin sangat parah dan rumah kami juga rusak,” ungkapnya.

    Zaini yang mengungsi bersama istri dan kedua anaknya berharap, pemerintah Kabupaten Kendal memperhatikan kondisi warga yang masih bertahan di pengungsian.

    “Kepada pak bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Kendal, kami meminta agar yang masih di pengungsian juga diperhatikan,” tuturnya.

    Pemilik Carcentro Kendal, Mashuri menuturkan awalnya terdapat 26 warga korban banjir dari RT 3 RW 4 Desa Kebonharjo yang mengungsi di tempat usaha miliknya saat hari pertama evakuasi.

    Selang beberapa hari kemudian, pengungsi bertambah menjadi 72 orang.

    Warga kemudian satu persatu pulang dari pengungsian dan kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur dan sisa banjir.

    “Saat ini, jumlah pengungsi di Carcentro ada 44 orang. Ada yang balita 1, terus yang anak-anak ada 6,” jelasnya.

    Mashuri sempat meminta kejelasan langkah Pemkab Kendal yang telah menarik personel bantuan di posko miliknya.

    Sayang, jawaban yang didapat Mashuri tak memuaskan. Ia menilai, Pemkab Kendal abai menangani warga terdampak banjir yang masih di pengungsian cukup lama.

    “Sejak Selasa 28 Januari 2025, petugas BPBD maupun bantuan logistik sudah tidak ke pengungsian Carcentro lagi,”

    “Saya sempat bertanya ke Pemkab Kendal kan, terus dijawab bahwa petugas jaga di pengungsian sudah harus ditarik, karena status tanggap darurat sudah selesai.” paparnya.

    Mashuri berharap, Pemkab Kendal bisa segera menangani permasalahan ini agar warga tak merasa ditinggalkan pascabencana.

    “Kehadiran Pemkab sebenarnya dibutuhkan pengungsi, pengungsi lebih diperhatikan serius,” tuturnya. (*)