Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Jembatan Bambu dan Perahu Karet Disiapkan untuk Warga Krejengan Probolinggo yang Terisolir

    Jembatan Bambu dan Perahu Karet Disiapkan untuk Warga Krejengan Probolinggo yang Terisolir

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Ahsan Faradisi

    TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO – Selama jembatan di Desa Seboro, Kecamatan Krejengan, Probolinggo, Jawa Timur, yang jadi satu-satunya akses warga setempat belum diperbaiki, Pemkab Probolinggo akan menyediakan alternatif.

    Alternatif itu agar sebanyak 80 Kartu Keluarga (KK) atau kurang lebih sekitar 200 warga Dusun Gilih, Desa Seboro bisa beraktivitas normal kembali.

    Yaitu, dengan membangun jembatan alternatif dari bambu. 

    Hal itu disampaikan Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, saat meninjau lokasi jembatan putus di Desa Seboro, pada Kamis (6/2/2025) pagi.

    Menurut dia, jembatan bambu merupakan jalan paling pas untuk membuat akses warga.

    “Yang terpenting warga yang terisolir di Dusun Gilih, Desa Seboro bisa beraktivitas normal. Tapi pembuatan jembatan bambu ini sambi menunggu air sungai surut, semoga siang atau sore sudah surut,” kata Ugas.

    “Tadi saya sudah minta ke Kepala Desa Seboro, agar dicarikan secepatnya bambu yang bagus. Agar nanti setelah air sungainya surut, bisa langsung dieksekusi pembuatan jembatannya,” tambahnya.

    Selain itu, lanjut mantan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo itu, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pihaknya akan menyiapkan perahu karet sebagai antisipasi jika nanti ada warga yang ada keperluan urgen untuk menyeberang sungai.

    “Khawatir warga yang terisolir nanti sakit dan perlu dibawa ke rumah sakit atau puskesmas jadi saat mau menyeberang bisa menggunakan perahu dari BPBD. Ya kira-kira sampai pembuatan jembatan bambu selesai,” ungkapnya.

    Di sisi lain, menurut Ugas, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Probolinggo untuk menyiapkan sembako yang nanti bisa langsung diserahkan kepada warga terdampak banjir.

    “Tidak hanya di Kecamatan Krejengan saja, tapi semua wilayah yang kebanjiran akibat hujan lebat semalam bisa dapat sembako. Kami prioritaskan semuanya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, hujan lebat yang melanda Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Rabu (5/2/2025) malam, mengakibatkan sejumlah kecamatan dilanda banjir.

    Bahkan, sejumlah rumah dan jalan penghubung turut tergenang.

    Pantauan sementara, ada sekitar 7 kecamatan di Kabupaten Probolinggo dilanda banjir, di antaranya, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Banyuanyar dan Kecamatan Gading.

  • Jembatan di Krejengan Probolinggo Putus Akibat Banjir, Ratusan Warga Terisolir

    Jembatan di Krejengan Probolinggo Putus Akibat Banjir, Ratusan Warga Terisolir

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Ahsan Faradisi

    TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO – Hujan dengan intensitas lebat yang terjadi pada Rabu (5/2/2025) sore hingga malam, mengakibatkan jembatan di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terputus.

    Jembatan yang terputus itu berada di Dusun Gilih, Desa Seboro, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.

    Akibatnya, puluhan Kartu Keluarga (KK) atau sekitar ratusan warga terisolir, mengingat jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya.

    Camat Krejengan, Heri Wahjudi mengatakan, akibat hujan lebat, mengakibatkan sebanyak 13 desa dari 17 desa di Kecamatan Krejengan dilanda banjir.

    Namun, paling parah terjadi di Desa Seboro dan Desa Sumberkatimoho.

    “Untuk Desa Seboro tidak hanya rumah warga yang dilanda banjir, tapi jembatan yang jadi akses warga terputus. Sedangkan di Desa Sumberkatimoho, itu jembatannya rusak, meskipun masih bisa dilalui,” kata Heri, Kamis (6/2/2025).

    Akibat putusnya jembatan tersebut, lanjut Heri, mengakibatkan 80 KK atau kurang lebih sekitar 200 warga Dusun Gilih, Desa Seboro, Kecamatan Krejengan terisolir. Mengingat jembatan itu merupakan akses satu-satunya.

    “Sudah tidak bisa kemana-mana, karena memang jembatan yang terputus ini satu-satunya akses warga sekitar. Dari panjang jembatan 12 meter itu yang putus perkiraan kami sampai setengahnya,” ungkap Heri.

    Sementara Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Oemar Syarif mengatakan, pihaknya bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sudah mengecek langsung ke lokasi jembatan yang putus di Desa Seboro.

    “Memang sudah tidak bisa dilalui, karena putusnya hampir setengah jembatan dan memang jembatan itu akses satu-satunya warga Dusun Gilih. Untuk selanjutnya, kami akan koordinasi dengan pimpinan terkait hal ini,” tutur Oemar.

    Hujan lebat yang melanda Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Rabu (5/2/2025) malam, mengakibatkan sejumlah kecamatan dilanda banjir.

    Bahkan, sejumlah rumah dan jalan penghubung turut tergenang.

    Pantauan sementara, ada sekitar 7 kecamatan di Kabupaten Probolinggo dilanda banjir, di antaranya, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Banyuanyar dan Kecamatan Gading.

  • DKI kemarin, 40 sekolah jadi contoh hingga 38 polder tak berfungsi

    DKI kemarin, 40 sekolah jadi contoh hingga 38 polder tak berfungsi

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan tersaji di kanal Metro pada Rabu (5/2) dan masih menarik untuk disimak kembali, mulai dari 40 sekolah swasta jadi percontohan program sekolah gratis hingga 38 dari 52 polder tidak berfungsi maksimal.

    Berikut lima berita terkait DKI yang masih menarik untuk Anda simak kembali dalam mengawali aktivitas di pagi hari;

    1. 40 sekolah swasta di Jakarta jadi percontohan program sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bidang Komunikasi Tim Transisi Pramono Anung dan Rano Karno, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim mengatakan sebanyak 40 sekolah swasta di DKI Jakarta akan menjadi percontohan program sekolah gratis pada tahap awal.

    Selengkapnya di sini

    2. Modifikasi cuaca kurangi intensitas hujan hingga 54 persen

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan sejak Sabtu (1/2) bisa mengurangi intensitas hujan di Jakarta sebanyak 38 – 54 persen.

    Selengkapnya di sini

    3. Bakal ada “Giant Mangrove Wall” untuk lindungi Jakarta

    Di Provinsi DKI Jakarta bakal ada “Giant Mangrove Wall” di pesisir utara Jakarta untuk menghalau banjir rob, melindungi dari abrasi dan penurunan permukaan tanah yang terus terjadi hingga saat ini.

    Selengkapnya di sini

    4. Pramono sebut syarat baru penerima KJP belum menjadi keputusannya

    Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menyebutkan adanya wacana syarat baru bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang harus memiliki nilai rapor sekolah rata-rata 70 belum menjadi keputusannya

    Selengkapnya di sini

    5. SDA DKI Jakarta sebut 38 dari 52 total polder belum berfungsi optimal

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyebut sebanyak 38 polder (sistem pengendali banjir yang dilengkapi dengan kolam dan pompa) tidak berfungsi dengan baik untuk mengatasi banjir dari total 52 polder yang dimiliki

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Probolinggo Diterjang Banjir, Arus Lalu Lintas Sempat Tersendat, 2 Jembatan Putus

    Probolinggo Diterjang Banjir, Arus Lalu Lintas Sempat Tersendat, 2 Jembatan Putus

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Ahsan Faradisi

    TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO – Hujan lebat yang melanda Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Rabu (5/2/2025) malam, mengakibatkan sejumlah kecamatan dilanda banjir.

    Bahkan, sejumlah rumah dan jalan penghubung turut tergenang.

    Pantauan sementara, ada sekitar 7 kecamatan di Kabupaten Probolinggo dilanda banjir, di antaranya, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Banyuanyar dan Kecamatan Gading.

    Di Kecamatan Krejengan, air banjir tidak hanya masuk ke rumah warga, tapi juga sampai meluap hingga ke jalan penghubung antar kecamatan dan membuat arus lalu lintas tersendat sementara waktu.

    Untuk Kecamatan Pajarakan, tepatnya di Desa Pajarakan Kulon, ratusan rumah warga tergenang banjir di dua dusun, yakni di Dusun Pesantren dan Dusun Karang Rejo.

    Sementara itu juga dilaporkan jembatan putus di Kecamatan Maron.

    Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Oemar Syarif mengatakan, banjir terjadi akibat hujan deras pada Rabu (5/2/2025) sore hingga malam.

    “Akibat hujan ini sehingga membuat beberapa arus sungai Pandan Laras, Rondoningo, Pekalen, Pancar Glagas meluap. Namun saat ini lokasi-lokasi yang terdampak banjir sudah berangsur surut,” kata Oemar, Kamis (6/2/2025).

    Dari semua wilayah yang dilaporkan banjir, lanjut Oemar, tak ada korban jiwa.

    Hanya saja, beberapa rumah terdampak saat ini masih dalam pendataan, dan assessment akan dilakukan esok pagi.

    Sedangkan untuk jembatan putus, menurutnya, terjadi di Desa Seboro, Kecamatan Krejengan dan jembatan penghubung Desa Brabe, Kecamatan Maron dengan Desa Condong, Kecamatan Gading.

    “Besok akan dilanjutkan sekaligus akan dilakukan assessment ke jembatan yang putus. Kami juga menunggu semua data petugas di lapangan. Tapi yang paling parah banjir terjadi di Kecamatan Krejengan,” pungkasnya.

  • Sungai Lubawang Meluap, Banjir Rendam Permukiman Warga di Situbondo

    Sungai Lubawang Meluap, Banjir Rendam Permukiman Warga di Situbondo

    Banjir yang melanda Situbondo tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga mengungkap sejumlah kelemahan dalam sistem penanggulangan bencana yang perlu segera diperbaiki. Apa saja yang perlu diperbaiki agar peristiwa banjir tidak memakan korban dan kerugian materi yang banyak?

    Sistem Peringatan Dini yang Baik

    Kejadian ini menunjukkan urgensi sistem peringatan dini yang lebih efektif dan responsif. Sistem tersebut harus mampu mendeteksi potensi banjir secara akurat dan memberikan peringatan kepada masyarakat jauh sebelum bencana terjadi. Peringatan harus menjangkau semua kalangan, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, memastikan tidak ada yang tertinggal.

    Selain akurasi, kecepatan penyampaian informasi juga krusial. Masyarakat membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi dan mengambil langkah pencegahan. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi mobile dan media sosial, dapat dioptimalkan untuk menjamin jangkauan yang luas dan cepat.

    Penguatan Infrastruktur yang Komprehensif

    Infrastruktur yang memadai merupakan kunci dalam mengurangi dampak banjir. Perbaikan dan peningkatan kapasitas saluran drainase, pembangunan tanggul dan bendungan yang kokoh, serta pengelolaan tata ruang yang memperhatikan daerah rawan banjir harus menjadi prioritas. Sekolah dan fasilitas umum di daerah rawan banjir perlu didesain dan dibangun dengan mempertimbangkan risiko banjir.

    Investasi dalam infrastruktur ini bukan hanya sekadar pengeluaran, melainkan investasi untuk masa depan yang lebih aman. Perencanaan yang matang dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan perubahan iklim dan potensi bencana di masa mendatang, sangatlah penting.

    Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat

    Masyarakat harus dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana banjir. Pelatihan evakuasi, pertolongan pertama, dan cara melindungi diri dan harta benda sangat penting. Simulasi bencana secara berkala juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

    Pentingnya edukasi dan pelatihan tidak bisa dianggap remeh. Masyarakat yang terinformasi dan terlatih akan lebih mampu menghadapi bencana dan mengurangi dampak negatifnya. Program-program edukasi yang kreatif dan mudah dipahami perlu dikembangkan dan disebarluaskan secara merata.

    Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga

    Penanganan bencana membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. BPBD, kepolisian, TNI, dan relawan harus bekerja sama secara terintegrasi dalam upaya pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana.

    Kerja sama yang solid dan terkoordinasi akan memastikan respon yang cepat dan efektif saat bencana terjadi. Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan dipahami bersama perlu disusun dan diterapkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan bencana.

    Alokasi Anggaran yang Tepat Sasaran

    Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan bencana, baik untuk upaya pencegahan maupun tanggap darurat. Anggaran ini harus digunakan secara efektif dan transparan untuk memastikan kesiapsiagaan yang optimal.

    Transparansi dalam penggunaan anggaran sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Mekanisme pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan dampak yang maksimal.

    Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan

    Penebangan liar dan konversi hutan dapat meningkatkan risiko banjir. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk reboisasi dan pelestarian hutan, sangat penting untuk mengurangi risiko bencana alam.

    Upaya pelestarian lingkungan tidak hanya penting untuk mencegah banjir, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup. Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan sangatlah penting.

    Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

    Setelah setiap kejadian bencana, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam sistem kesiapsiagaan. Hasil evaluasi ini harus digunakan untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kesiapsiagaan di masa mendatang.

    Siklus evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan sistem kesiapsiagaan bencana terus berkembang dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan transparan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

    Selain semua itu, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan agar peristiwa banjir tidak terulang, yaitu jangan merusak lingkungan dengan mengalihfungsi lahan. 

     

    Disclaimer: sebagian tulisan di halaman ini dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI).

  • Pasang Sandbag hingga Gunakan Pompa, Ini Langkah-langkah Pemkot Semarang Atasi Banjir di Genuk Regional 5 Februari 2025

    Pasang Sandbag hingga Gunakan Pompa, Ini Langkah-langkah Pemkot Semarang Atasi Banjir di Genuk Regional 5 Februari 2025

    Pasang Sandbag hingga Gunakan Pompa, Ini Langkah-langkah Pemkot Semarang Atasi Banjir di Genuk
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memperhatikan banjir yang melanda Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk akhir-akhir ini.
    Wali Kota (Walkot) Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, banjir di wilayah Kudu bukanlah kejadian baru. 
    Banjir terjadi akibat meluapnya sungai di wilayah tersebut, yang dikenal warga dengan nama Kali Kudu. 
    Salah satu penyebab utama adalah tersendatnya aliran air menuju laut karena pintu air di muara Kali Dumbo, Kabupaten Demak harus ditutup akibat kondisi pasang. 
    Hal itu menyebabkan air tertahan dan menggenangi permukiman di Kelurahan Kudu, terutama di RW 7 yang terdampak di 11 RT. 
    Secara geografis, Kali Kudu sejajar dengan jalan utama sehingga ketika debit air meningkat dan tidak dapat langsung mengalir ke laut. Oleh karenanya, air cenderung meluap ke jalan dan pemukiman warga. 
    Sementara itu, infrastruktur yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam sistem pengendalian air di muara sungai. 
    Walkot yang akrab disapa Mbak Ita itu menegaskan, permasalahan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat kota.
    Dia menilai, penyelesaian masalah banjir di Kudu memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 
    “Kami tidak bisa saling menyalahkan. Yang perlu kami lakukan adalah mencari solusi bersama agar kejadian ini tidak terus berulang,” jelasnya dalam siaran pers, Rabu (5/2/2025). 
    Adapun Mbak Ita turut turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi terkini serta memastikan langkah-langkah cerdas strategis yang akan diambil guna mengatasi permasalahan banjir di Kudu. 
    Pertama
    ,
    Pemkot Semarang
    mengambil sejumlah langkah konkret, di antaranya pemasangan
    sandbag
    atau karung pasir yang digunakan untuk menahan limpasan air agar tidak semakin meluas ke pemukiman. 
    Sandbag
    akan ditempatkan di sepanjang aliran Kali Kudu yang berpotensi meluap. 
    Kedua
    , peninggian pintu air dan pompa kolam retensi PDAM. PDAM memiliki kolam retensi di wilayah tersebut.
    Namun, pintu air PDAM masih kurang tinggi sehingga tidak mampu menahan air dengan optimal. 
    Merespons hal itu, Pemkot Semarang tengah melakukan peninggian pintu air agar kapasitas pengendalian air lebih maksimal. 
    Ketiga
    , penyedotan air dengan pompa. Air yang tidak dapat mengalir ke laut akibat kondisi pasang memerlukan penyedotan air. Pompa pun menjadi solusi utama agar genangan cepat surut. 
    Lebih lanjut, Mbak Ita mengatakan, solusi darurat saja tidak cukup. Untuk itu, pihaknya menegaskan pentingnya pembangunan
    sheet pile
    (dinding penahan tanah) di sepanjang Kali Kudu. 
    Saat ini,
    sheet pile
    sudah dibangun di Sayung, Kabupaten Demak, tetapi belum menjangkau wilayah Kelurahan Kudu. 
    “Kami sudah meminta kepada BBWS untuk melanjutkan pembangunan
    sheet pile
    di wilayah ini,” ungkapnya. 
    Namun, kata dia, Pemkot Semarang memahami bahwa ada kendala anggaran yang harus diperhitungkan. 
    “Oleh karena itu, sambil menunggu pembangunan ini, kami akan terus mencari alternatif solusi yang lebih cepat,” ujarnya. 
    Untuk merespons dampak banjir, Pemkot Semarang memastikan bahwa warga terdampak mendapatkan bantuan yang cukup. 
    Dinas Sosial Kota Semarang juga menyalurkan sembako dan siap membuka dapur umum jika diperlukan. 
    Kemudian, Dinas Kesehatan Kota Semarang menugaskan tim medis dari Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Genuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat banjir, seperti gatal-gatal dan penyakit perut. 
    Banjir yang terjadi di Kelurahan Kudu itu pun menjadi pengingat bahwa persoalan tata kelola air memerlukan solusi komprehensif dan kolaboratif. 
    Pemkot Semarang menegaskan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah sekitar, serta berbagai
    stakeholder
    lainnya guna memastikan permasalahan banjir dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 38 Polder Belum Optimal Tangani Banjir Jakarta Megapolitan 5 Februari 2025

    38 Polder Belum Optimal Tangani Banjir Jakarta Megapolitan 5 Februari 2025

    38 Polder Belum Optimal Tangani Banjir Jakarta
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 38 polder atau kolam retensi belum bisa berfungsi optimal untuk mengatasi
    banjir
    di Jakarta.
    Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Hendri menyebut, kendala utama ada pada masalah lahan dan drainase yang belum sesuai rencana awal.
    “Pompa sudah dibangun, tapi drainase menuju polder belum sempurna. Misalnya, yang ada di lapangan lebarnya hanya 1 meter, padahal rencana awalnya 3 meter. Ini yang belum optimal,” ucap Hendri saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (5/2/2025).
    Selain itu, proses pembebasan lahan juga menjadi hambatan penyelesaian proyek ini.
     
    “Kendala di lapangan banyak, ada masalah lahan, masalah warga, masalah, ya banyaklah,” kata dia.
    Pemerintah menargetkan penyelesaian 70 kawasan polder secara bertahap hingga tahun 2045.
    Namun, Hendri mengakui, sulit untuk menyelesaikan kawasan seluruh polder dalam waktu dekat.
    “Jadi target kita kan tadi 70 kawasan itu kita akan selesaikan sampai 2045. Itu target kita,” ungkap Hendri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPBD DKI: Hujan di malam hari dampak angin dingin dari daratan Siberia

    BPBD DKI: Hujan di malam hari dampak angin dingin dari daratan Siberia

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mengemukakan hujan yang terjadi pada malam hari di Jakarta, khususnya di atas pukul 21.00 WIB merupakan dampak angin dingin yang datang dari daratan Siberia.

    Ketua Subkelompok Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi DKI Jakarta Michael Sitanggang mengatakan fenomena yang disebut seruak dingin (cold surge) terjadi di Jakarta dan wilayah Indonesia lainnya.

    “Makanya, beberapa hari terakhir, ada hujan di atas jam 21.00 WIB. Itu salah satu dampak dari cold surge atau seruak dingin,” kata dia dalam kegiatan bertema “Operasi Modifikasi Cuaca” di Jakarta, Rabu.

    Di sisi lain, lanjut dia, saat ini juga terjadi siklon tropis di selatan Pulau Jawa di Samudera Hindia yang memengaruhi kondisi cuaca di Jakarta.

    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan dampak terburuk seruak dingin ini yakni peningkatan curah hujan dengan intensitas ekstrem. Banjir pada tahun 2020 merupakan dampak fenomena ini.

    Guna mengantisipasi banjir akibat fenomena tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama lembaga terkait, terus berupaya bisa memprediksi cuaca dengan akurat dan menentukan strategi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC).

    Operasi ini diharapkan dapat mereduksi potensi pertumbuhan awan yang menyebabkan hujan lebat dan banjir.

    Selain masalah hujan, kata Michael, dalam konteks lingkungan OMC juga bisa mencegah erosi tanah yang disebabkan hujan deras.

    “Karena masih ada beberapa daerah di Jakarta yang rawan terhadap tanah longsor, khususnya wilayah yang dekat dengan aliran sungai atau kali,” kata dia.

    Namun, pelaksanaan modifikasi cuaca juga tak dipungkiri bisa berdampak negatif. Michael mengatakan operasi ini bisa memicu pembentukan pita hujan yang terjadi lebih cepat atau bahkan bisa memicu garis badai yang jauh dari lokasi OMC.

    “Jadi, memang akan ada dampak tapi efek samping yang kami harapkan tidak terlalu serius. Semangat kami adalah bagaimana meminimalisir risiko bencana terjadi di masyarakat,” harapnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • SDA DKI Jakarta sebut 38 dari 52 total polder belum berfungsi optimal

    SDA DKI Jakarta sebut 38 dari 52 total polder belum berfungsi optimal

    38 polder yang belum memadai sebenarnya sudah dibangun pompa air, namun drainase yang ada itu belum sempurna

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyebut sebanyak 38 polder (sistem pengendali banjir yang dilengkapi dengan kolam dan pompa) tidak berfungsi dengan baik untuk mengatasi banjir dari total 52 polder yang dimiliki.

    “Berdasarkan kajian peta jalan (roadmap) pengembangan infrastruktur pengendalian banjir analisa sistem polder DKI Jakarta Tahun 2024 yang kemudian menjadi acuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025-2045, di mana pada kajian tersebut batas polder dikembangkan menjadi 70 polder, dengan rincian 14 polder terbangun memadai, 38 polder terbangun belum memadai, 18 polder belum terbangun,” kata Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Hendri di Gedung DPRD DKi Jakarta, Rabu.

    Hendri mengatakan 38 polder yang belum memadai sebenarnya sudah dibangun pompa air, namun drainase yang ada itu belum sempurna.

    Di sisi lain, beberapa kendala di lapangan juga menjadi penyebab polder tak berfungsi dengan baik. Seperti masalah lahan hingga perizinan warga yang tinggal di sekitar polder.

    Ia menargetkan pembangunan 70 polder untuk mengatasi banjir dapat dirampungkan pada tahun anggaran 2045.

    “Jadi target kita kan tadi 70 kawasan itu kita akan selesaikan sampai 2045. Itu target kita,” kata Hendri.

    Untuk diketahui, sistem polder merupakan sebuah sistem pengendalian banjir kawasan yang cara kerjanya memerlukan jaringan drainase, kolam penampung, dan rumah pompa.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Gubernur Jateng minta stok beras cadangan disiapkan

    Pj Gubernur Jateng minta stok beras cadangan disiapkan

    Semarang (ANTARA) – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menekankan kepada Dinas Ketahanan Pangan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah tersebut untuk tetap menyiapkan stok beras cadangan.

    “Jadi, setiap tahun dibeli dari gabungan kelompok tani (gapoktan). Beras cadangan itu diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti pada kegiatan tertentu, dan kebencanaan,” katanya di Semarang, Rabu.

    Pj Gubernur Jateng menyampaikan hal tersebut di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penyerapan Gabah dan Beras Dalam Negeri Provinsi Jateng di Kantor Perum Bulog Kantor Wilayah Jateng.

    Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Jateng untuk komoditas gabah kering giling pada tahun 2025 mencapai 433.734,2 kilogram setara beras.

    “Pemerintah akan menyiapkan gudang yang ada di pemerintahan untuk membantu Bulog sebagai tempat pembelian gabah atau padi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan bupati juga harus menyiapkan beras cadangan yang membeli dari gapoktan yang diberikan kepada masyarakat membutuhkan,” katanya.

    Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jateng Sopran Kennedi mengatakan ribuan areal persawahan di wilayah tersebut yang terdampak banjir memang berdampak pada hasil panen.

    Namun, ia memastikan bahwa produksi padi di Jateng masih cukup banyak meski ada beberapa daerah yang terdampak banjir tersebut.

    “Target (panen, red.) bulan (Februari) ini mencapai 700-800 ribu hektare yang ada di Jawa Tengah,” katanya.

    Dari sisi penyerapan gabah dari petani, kata dia, Bulog Jateng telah menyerap 2.000 ton pada awal tahun ini atau naik 400 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Naiknya angka serapan gabah itu, kata dia, karena ada perubahan regulasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), serta beras yang dibeli dari Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

    Untuk GKP, Sopran mengatakan harus diserap dari petani dengan bermacam kualitas, tetapi pada beras harus berpatokan pada standar kualitas yang ditetapkan pemerintah.

    “Dengan dibantu Penjabat Gubernur Jateng, Pangdam IV Diponegoro, dan teman-teman dinas, saya yakin penyerapan gabah oleh Bulog Kanwil Jateng bisa optimal. Dan seperti yang disampaikan pak Pj Gubernur Jateng, semoga juga akan bisa membantu menyuplai (beras, red.) ke wilayah provinsi lain,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025