Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Curah Hujan Rendah, Tapi Ada Perubahan Lingkungan

    Curah Hujan Rendah, Tapi Ada Perubahan Lingkungan

    Jakarta –

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan analisis soal banjir di Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Dwikorita mengatakan sebenarnya curah hujan di Bekasi beberapa waktu lalu lebih rendah dibanding 2020. Tetapi hujan awal bulan ini memiliki dampak yang lebih besar.

    “Gerombolan pertama itu yang jatuh di Jawa Barat (Jabar). Awan hampir memenuhi seluruh Provinsi Jawa Barat. Kedua di Lampung dan Palembang, ketiga di Kalimantan, Kalimantan Selatan, Tengah dan Barat,” kata Dwikorita dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Dwikorita menjelaskan pada 3 Maret 2025 sebelum banjir, terdapat tiga gerombolan awan yang berbahaya. Dwikorita mengatakan awan terbesar ada di Kalimantan, dan terkecil di Jawa Barat.

    “Dan curah hujan di nomor satu, contohnya Bekasi itu curah hujannya jauh lebih rendah daripada, jadi peta di sebelah kanan, Bekasi curah hujannya sekitar 103-141,” ujarnya.

    Dia menyebut berdasarkan catatan BMKG, pada 2020 justru curah hujan 236 mm perhari. Namun dampak banjirnya lebih rendah dibanding yang terjadi pekan lalu.

    “Sebelumnya tahun 2020 itu 236 (mm/hari), tapi banjirnya justru yang curah hujannya lebih rendah, banjirnya tidak sampai ke atap. Yang saat itu curah hujannya sampai 236 banjirnya tidak setinggi itu,” sambungnya.

    Dwikorita mengatakan curah hujan yang terjadi di Bekasi masuk dalam kategori sangat lebat. Menurutnya, hal itu merupakan akibat dari lingkungan yang telah berubah dan tata kelola air.

    “Jadi ini menunjukkan bagaimana lingkungannya yang telah berubah, dan barangkali juga tata kelola airnya karena nampak sekali dari peta ini justru arahnya itu dilarikannya ke arah Timur, jadi tidak ke Selatan. Pelajaran ini yang perlu menjadi bekal saat mudik nanti,” tuturnya.

    (amw/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Daftar Jalan Tol Dibuka Gratis saat Lebaran 2025, Ada Tol Solo-Jogja dan Probolinggo-Banyuwangi – Halaman all

    Daftar Jalan Tol Dibuka Gratis saat Lebaran 2025, Ada Tol Solo-Jogja dan Probolinggo-Banyuwangi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak, berikut daftar ruas jalan tol Trans Jawa maupun Trans Sumatera yang dibuka tanpa tarif alias gratis selama momentum arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. 

    Menyambut moment arus mudik Lebaran 2025, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai memastikan kesiapan infrastruktur.

    Seperti menyiagakan total 393 posko dan tim tanggap bencana untuk mengantisipasi kondisi darurat pada titik-titik rawan bencana di jalan tol dan jalan nasional.

    Kementerian PU juga telah mengidentifikasi 660 titik lokasi rawan longsor dan 298 titik lokasi rawan banjir pada ruas jalan nasional di seluruh Indonesia.

    Lebih lanjut, Kementerian PU turut menyiapkan berbagai strategi yang dapat mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran.

    Termasuk mengoperasikan beberapa ruas jalan tol Trans Jawa maupun Trans Sumatra secara gratis.

    Nantinya, ada sekitar 74,35 km ruas jalan tol yang akan diberlakukan operasional tanpa tarif dengan total.

    Keputusan itu dilakukan guna menyebar konsentrasi volume lalu lintas agar tidak menumpuk pada hari tertentu.

    “Untuk mendukung kelancaran arus mudik, terdapat tambahan dan dipersiapkan 9 ruas jalan tol khusus pada masa Lebaran 2025 sepanjang 192,8 Km,” kata Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, dikutip dari laman resmi PUPR.

    Adapun, daftar tol gratis sepanjang 74,3 Km jalan tol yang dioperasikan tanpa tarif, diantaranya ada :

    Tol Binjai – Langsa seksi Tanjung Pura – Pangkalan Brandan sepanjang 19 Km
    Tol Pekanbaru – Padang seksi Padang – Sicincin sepanjang 36,6 Km.

    Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo seksi Klaten – Prambanan sepanjang 8,6 Km
    Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat seksi Kuala Tanjung – Indrapura 10,15 Km. 

    Selanjutnya terdapat 118,5 Km jalan tol yang belum rampung konstruksinya tetapi difungsionalkan khusus selama masa Lebaran 2025, yakni

    Jalan Tol Sigli – Banda Aceh seksi Padang Tiji – Seulimeum (24,67 Km)
    Jakarta Cikampek II Selatan seksi Bojongmangu – Sadang (31,25 Km).
    Tol Probolinggo – Banyuwangi seksi Gending – Paiton (25 Km),
    Tol Palembang – Betung seksi Rengas – Pangkalan Balai (30,8 Km)
    Tol Solo – Yogyakarta – NYIA seksi Prambanan – Tamanmartani (6,78 Km).

    Selain memberlakukan tol gratis, untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2025, pemerintah turut memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20 persen.

    Diskon ini, berlaku untuk semua golongan kendaraan yang melintas dari Jakarta menuju Semarang saat arus mudik dan dari Semarang menuju Jakarta saat arus balik.

    Dengan kebijakan tersebut, perjalanan menerus dari Jakarta (GT Cikampek Utara) ke Semarang (GT Kalikangkung) dan sebaliknya akan mendapatkan potongan tarif sebesar 20 persen.

    Namun, pengguna tol harus memastikan saldo e-toll cukup karena potongan tarif tidak berlaku jika saldo tidak mencukupi.

    Lebih lanjut dijelaskan, diskon tarif tol ini juga berlaku di ruas yang dikelola Jasa Marga Group, yaitu

    Integrasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang MBZ
    Jalan Tol Palimanan-Kanci
    Jalan Tol Batang-Semarang
    Jalan Tol Semarang Seksi ABC

    Berdasarkan informasi resmi, diskon tarif tol akan berlaku pada:

    Arus Mudik: Senin, 24 Maret 2025, pukul 05.00 WIB hingga Jumat, 28 Maret 2025, pukul 05.00 WIB.
    Arus Balik: Selasa, 8 April 2025, pukul 05.00 WIB hingga Kamis, 10 April 2025, pukul 05.00 WIB.

    (Tribunnews.com/Namira)

  • BMKG Sebut Banjir Bekasi Dipengaruhi Perubahan Lingkungan, Tak Hanya Cuaca Ekstrem

    BMKG Sebut Banjir Bekasi Dipengaruhi Perubahan Lingkungan, Tak Hanya Cuaca Ekstrem

    BMKG Sebut Banjir Bekasi Dipengaruhi Perubahan Lingkungan, Tak Hanya Cuaca Ekstrem
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    )
    Dwikorita Karnawati
    mengatakan, bencana
    banjir
    yang melanda wilayah
    Bekasi
    beberapa waktu lalu, tidak sepenuhnya disebabkan oleh cuaca ekstrem.
    Menurut dia, banjir yang cukup parah itu juga dipengaruhi oleh faktor perubahan lingkungan. Sebab, intensitas curah hujan di wilayah Bekasi ketika banjir terjadi tidak setinggi pada 2020 lalu.
    “Jadi ini menunjukkan bagaimana lingkungannya yang telah berubah, dan barangkali juga tata kelola airnya,” ujar Dwikorita dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (11/3/2025).
    Dwikorita memaparkan bahwa pada 2020 lalu, curah hujan di wilayah Bekasi yang juga mengakibatkan banjir mencapai 236 mm per hari.
    Sementara itu, curah hujan yang mengakibatkan banjir pada awal Maret 2025 ini jauh lebih rendah, yakni berada dikisaran angka 103-141 mm per hari.
    “Bekasi itu curah hujannya jauh lebih rendah daripada 2020. Bekasi curah hujannya sekitar 103-141 mm per hari. Sebelumnya, tahun 2020 itu 236 mm per hari,” kata Dwikorita.
    “Tapi banjirnya justru yang curah hujannya lebih rendah, banjirnya sampai ke atap. Padahal, yang saat itu curah hujannya sampai 236 mm per hari banjirnya tidak setinggi itu,” ujarnya lagi.
    Dwikorita pun meminta semua pihak agar menjadikan bencana banjir di Bekasi pada awal Maret 2025 ini sebagai pelajaran, khususnya untuk penanganan mudik Lebaran 2025.
    “Kita juga harus mewaspadai zona-zona yang barangkali curah hujannya tidak tinggi. Seperti area Puncak, area Pantura itu menjadi kewaspadaan, meskipun hujan tidak tinggi, namun bisa berpotensi mengalami hambatan yang sangat mengganggu,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sempadan Sungai akan Diklaim Negara, Menteri ATR/BPN Segera Terbitkan Sertifikat untuk BBWS

    Sempadan Sungai akan Diklaim Negara, Menteri ATR/BPN Segera Terbitkan Sertifikat untuk BBWS

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai, di Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025).

    Pertemuan juga dihadiri 27 bupati dan wali kota, sebagai bentuk komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat.

    Menurut KDM – sapaan akrab Dedi Mulyadi, hasil konkret dari pembahasan bersama Menteri adalah pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemda Provinsi Jawa Barat.

    “Ini adalah solusi yang diberikan oleh menteri kebanggaan kita, untuk masyarakat Jawa Barat. Pemprov akan membiayai pengukuran seluruh DAS agar Jawa Barat terbebas dari banjir,” ujar Mulyadi.

    Output dari pengukuran sempadan tersebut, fungsi sungai akan dikembalikan, dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

    Kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti akan dipegang balai besar sungai wilayah. Sehingga, tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

    “Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan,” pungkas Dedi.

    Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikatnya akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu balai besar sungai wilayah (BBWS) setempat.

    “Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai,” jelas Nusron.

    “Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai dan sehingga menjaga ekosistem sungai,” katanya.

  • 2 Nusron Ungkap Penyebab Lahan Sungai di Jabar Bersertifikat Jadi Milik Pribadi Megapolitan

    2 Nusron Ungkap Penyebab Lahan Sungai di Jabar Bersertifikat Jadi Milik Pribadi Megapolitan

    Nusron Ungkap Penyebab Lahan Sungai di Jabar Bersertifikat Jadi Milik Pribadi
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Menteri ATR/BPN
    Nusron Wahid
    mengungkap penyebab lahan di sekitar sungai bersertifikat menjadi milik pribadi.
    Hal itu sekaligus menjawab terkait lahan di sekitar
    Sungai Bekasi
    menjadi permukiman warga milik pribadi.
    “Jadi gini, pertama soal isu RT RW dulu, itu ada 10 kabupaten di Jawa Barat yang belum revisi RT dan RW-nya dan sudah enggak sesuai dengan kondisinya. Karena itu harus segera direvisi,” ucap Nusron kepada wartawan di Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025).
    Kedua, target rencana detail tata ruang (RDTR) di Jawa Barat baru mencapai 17 persen.
    “Ini yang membuat perizinan itu menjadi kacau. Kenapa? Zooming-nya enggak ketahuan,” terang Nusron.
    “Karena semua izin kegiatan apapun itu kan dimulai dari kegiatan kemanfaatan, kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang, ya kan ini dulu KKP,” tambahnya.
    Setelahnya, penyebab ketiga tanah di sekitar garis sempadan sungai hampir semuanya sudah dibangun tempat tinggal masyarakat.
    “Bibir sungai kan ada tanah. Tanahnya ini kan hampir semua dikuasai oleh masyarakat. Ini sudah ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 10 tahun,” jelas Nusron.
    Ketiga hal itu yang menghambat normalisasi dan pelebaran sungai yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Rencananya, solusi dari hasil rapat evaluasi yang dilangsungkan Selasa siang tadi bersama para kepala daerah se-Jawa Barat akan dibawa ke Kementerian PUPR.
    “Solusinya nanti akan segera dibahas minggu depan di Kementerian PUPR, sehingga kegiatan
    normalisasi sungai
    dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai melalui girik dan sejenisnya,” ujar Dedi.
    Sebelumnya diberitakan, Dedi menemukan bahwa lahan di sekitar sungai di Bekasi telah beralih fungsi menjadi permukiman dan bahkan telah memiliki sertifikat hak milik perorangan.
    Hal ini ditemukannya saat melakukan peninjauan proyek normalisasi sungai.
    “Saya lagi di Kali Bekasi, tadinya kita mau segera ke Sungai Cikeas, pertemuan dengan Sungai Cileungsi dan Bekasi. Tapi alat berat enggak bisa berjalan ke sana karena bibir Sungai Cikeas sudah bersertifikat dan berubah jadi rumah,” kata Dedi, Senin (10/3/2025).
    Akibat dari kondisi tersebut, upaya pelebaran sungai untuk mengurangi risiko banjir tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan.
    Menyikapi situasi ini, Dedi berencana bertemu langsung dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid guna membahas persoalan tata ruang dan kepemilikan lahan di bantaran sungai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono beberkan adanya potensi banjir rob pada akhir Maret

    Pramono beberkan adanya potensi banjir rob pada akhir Maret

    Sejumlah petugas PPSU berjaga saat banjir rob di Jalan Pluit Karang Ayu Barat, Pluit, Jakarta, Selasa (17/12/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/am.

    Pramono beberkan adanya potensi banjir rob pada akhir Maret
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 15:39 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jakarta Pramono Anung membeberkan adanya potensi banjir rob di wilayah Jakarta Utara pada 28-29 Maret 2025 oleh karenanya sudah menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengaktifkan kembali pompa-pompa pengendali banjir.

    “Dapat laporan 28-29 (Maret 2025) kemungkinannya banjir rob. Lebih baik saya diinformasikan untuk kita antisipasi agar pompa-pompa yang ada di utara akan kita aktifkan kembali seperti yang kemarin,” kata dia di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Maruli Sijabat mengatakan potensi banjir rob tersebut terkait pasang tertinggi pada bulan Maret. Wilayah yang kemungkinan terdampak yakni di pesisir utara seperti Pluit, Muara Angke, Muara Baru, dan Cilincing.

    Pemprov DKI termasuk BPBD DKI sudah menginformasikan kepada warga di pesisir utara Jakarta seraya menyiapkan langkah-langkah antisipasi lainnya termasuk sarana evakuasi dan lokasi pengungsian.

    “Apabila diperlukan adanya pengungsian, maka kami akan siapkan sarana untuk evakuasi dengan menggunakan perahu. Juga bisa kita maksimalkan sarana-sarana yang sudah ada,” ujar Maruli.

    Dia menambahkan pemenuhan kebutuhan dasar warga di lokasi pengungsian juga termasuk yang akan disiapkan. Sebelumnya, terkait upaya meminimalkan banjir rob, Pemprov DKI menyatakan kesiapan untuk membangun tanggul mitigasi di beberapa titik antara lain di Muara Angke, Pluit, Muara Baru, Sunda Kelapa, Marunda (Rumah Si Pitung), dan Jalan RE Martadinata.

    Tanggul mitigasi tersebut dibangun sambil menunggu pembangunan tanggul laut atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN/NCICD) rampung pada  2030. Adapun NCICD atau PTPIN merupakan salah satu program strategis nasional di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Sumber : Antara

  • Jaktim tuntaskan bersih-bersih sampah untuk mitigasi cuaca ekstrem

    Jaktim tuntaskan bersih-bersih sampah untuk mitigasi cuaca ekstrem

    Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) dan personel gabungan membersihkan sampah usai banjir di Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (11/3/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Jaktim tuntaskan bersih-bersih sampah untuk mitigasi cuaca ekstrem
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 16:02 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) menuntaskan kegiatan bersih-bersih sampah dan lumpur dalam rangka memitigasi (mengurangi dampak bencana) akibat cuaca ekstrem pada 11-20 Maret 2025.

    “Kita tuntaskan sehingga tidak ada lagi sampah yang menghambat saluran air. Target kelar hari ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah dalam kegiatan bersih-bersih kawasan Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa.

    Iin menyebut  bersama 500 personel gabungan membersihkan  sampah dan lumpur sisa banjir di kawasan Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Sebanyak 500 personel gabungan itu terdiri atas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) kelurahan,  Sumber Daya Air (SDA), Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) lainnya.

    Pemkot Jakarta Timur juga masih terus berupaya membersihkan sampah dan lumpur sisa banjir yang ada di enam Kelurahan yakni Bidara Cina, Kampung Melayu, Balekambang, Cawang, Cililitan, dan Gedong.

    Menurut Iin, bersih-bersih ini harus dipercepat untuk mencegah saluran air yang penuh dengan sampah dan lumpur. Sehingga, saat hujan turun saluran dan selokan di setiap wilayah sudah bersih.

    “Jadi memang ketika hari ini kami tuntaskan masalah pasca banjir yang menyisakan sampah, kita juga berpikir untuk mitigasi risiko terhadap itu. Kita juga antisipasi terhadap perubahan cuaca yang bisa saja terjadi hujan besar lagi seperti beberapa waktu lalu,” ujar Iin.

    Sumber : Antara

  • Pembongkaran Bangunan di Puncak Bogor, Gubernur Jakarta Dukung Jabar Batasi Pembangunan Vila – Page 3

    Pembongkaran Bangunan di Puncak Bogor, Gubernur Jakarta Dukung Jabar Batasi Pembangunan Vila – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pembongkaran bangunan di kawasan wisata Hibisc Fantasy Park, Puncak, Bogor, Jawa Barat, saat ini sedang berlangsung. Proses ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menegaskan bahwa banyak bangunan di area tersebut melanggar aturan tata bangunan dan izin.

    Pembongkaran ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi lingkungan, mengurangi risiko bencana seperti banjir, dan menata ulang kawasan Puncak Bogor yang terkenal dengan keindahan alamnya.

    Saat ini, terdapat sekitar 35 hingga 39 bangunan di Hibisc Fantasy Park, namun hanya 14 bangunan yang memiliki izin resmi. Sisa bangunan lainnya, sekitar 25 unit, tidak memiliki izin dan sedang dalam proses pembongkaran secara bertahap.

    Proses ini dimulai pada Jumat, 7 Maret 2025, dan diperkirakan akan rampung dalam waktu dua minggu, sebelum Hari Raya Idul Fitri.

    Pembongkaran dilakukan oleh tim gabungan dari Satpol PP Jawa Barat dan Kabupaten Bogor menggunakan alat berat seperti ekskavator. Tim ini juga dibantu oleh petugas TNI dan Polisi yang bersiaga di lokasi. Proses pembongkaran melibatkan penggeseran puing-puing bangunan ke satu titik untuk kemudian diangkut menggunakan truk.

  • Prabowo Apresiasi Pandawara Group Tangani Sampah: Terus Berjalan, Jangan Lelah – Page 3

    Prabowo Apresiasi Pandawara Group Tangani Sampah: Terus Berjalan, Jangan Lelah – Page 3

    Dalam diskusi, Pandawara Group juga menyampaikan berbagai tantangan yang mereka hadapi di lapangan, termasuk terkait perizinan dalam pengangkutan sampah dari sungai. Selain itu, mereka juga sempat membahas kondisi lingkungan di Indonesia, termasuk banjir besar yang baru-baru ini melanda Jabodetabek.

    “Indikator utama banjir itu bukan hanya soal sampah, tapi ada alih fungsi saluran air. Itu jadi dua indikator utama kenapa banjir selalu melanda kota-kota besar seperti itu. Jadi memang untuk menyelesaikan masalah ini butuh keseriusan dan sustainability,” jelas Gilang.

    Pandawara Group berencana memperluas gerakan mereka ke skala nasional dengan lebih melibatkan anak muda dalam aksi lingkungan. Pandawara juga berharap gerakan ini dapat menjadi contoh bagi generasi muda lainnya agar lebih peduli terhadap lingkungan.

    “Harapannya dengan adanya undangan ini bisa menjadi contoh ataupun pengingat untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia agar bisa lebih aware, agar bisa lebih lagi peduli terhadap lingkungan, karena lingkungan juga yang memberikan kita kehidupan,” ucapnya.

     

  • Wamendagri Bima Ingatkan Kepala Daerah Lakukan Mitigasi Terkait Prediksi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Daerah – Page 3

    Wamendagri Bima Ingatkan Kepala Daerah Lakukan Mitigasi Terkait Prediksi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Daerah – Page 3

    Ia meminta kepala daerah dapat memastikan masyarakat tidak berada di lokasi rawan bencana saat curah hujan sedang tinggi. Tak hanya itu, Bima juga memberikan imbauan daerah agar melakukan mitigasi jangka pendek seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

    Ia pun memberikan penjelasan terkait daerah tersebut yang menjadi kawasan yang cukup sering dilanda banjir. Untungnya, masyarakat di sana sudah memiliki sistem mitigas yang matang. Hal ini juga didukung oleh upaya menjalin kolaborasi bersama organisasi atau komunitas, termasuk Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C). “Jadi untuk jangka pendek, mereka sudah memiliki sistem informasi dan mitigasi yang menurut saya layak untuk ditiru daerah lain. Ada informasi yang dikelola melalui CCTV, melalui jalur sosmed, dan lain-lain, jalur komunikasi,” katanya.

    Selain upaya tersebut, langkah mitigasi lainnya adalah melalui sistem evakuasi yang telah diberikan tanda tertentu. Dengan upaya itu, diharapkan bencana banjir tidak berdampak terlalu signifikan bagi masyarakat.