Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Giant Sea Wall Akan Dibangun 946 Km dari Banten ke Jatim, Wamen PU: Investasinya Gede Banget – Halaman all

    Giant Sea Wall Akan Dibangun 946 Km dari Banten ke Jatim, Wamen PU: Investasinya Gede Banget – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkap proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan investasi besar.

    Proyek ini bertujuan melindungi wilayah pesisir, khususnya di Pantai Utara Jawa (Pantura), dari ancaman abrasi, banjir rob, dan kerusakan ekosistem laut yang semakin merugikan masyarakat.

    “Ini seharusnya membentang dari Banten sampai ke Jawa Timur (Jatim), Tangerang sampai ke Gresik, mungkin total panjangnya 946 km. Ini perkiraan investasinya cukup gede banget,” kata Diana ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Ia tidak menjelaskan secara detail berapa besaran investasi yang dibutuhkan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dana yang besar, Diana mengatakan pembangunannya tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari swasta.

    Bahkan, menurut Diana, pihak swasta akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall.

    Diana membeberkan bahwa akan ada banyak peluang investasi di proyek Giant Sea Wall, salah satunya akan ada tol yang dibangun di atasnya.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung,” ujar Diana.

    Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dwi Purwantoro pernah mengungkap bahwa pembangunan Giant Sea Wall bisa mencapai Rp 600 triliun.

    Bahkan, itu baru bangunannya saja dan belum ditambah dengan sanitasi, penyediaan air bersih, dan lainnya. Sehingga, apabila ditotal sekitar Rp 800 triliun.

    “Jadi kalau dari Banten sampai dengan Surabaya, itu tadi sekitar Rp 600 triliun itu baru bangunannya, Pak. Belum penyediaan air bersih, terus sanitasi, dan lainnya, Pak.”

    “Jadi, kalau kemarin kurang lebih Rp 800 (triliun), Pak. Kalau enggak salah, sekitar seperti itu,” ungkap Dwi dalam seminar nasional di Jakarta, Kamis (14/11/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Prabowo Bilang Uangnya Siap

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan optimisme besar terkait pelaksanaan proyek GSW yang akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

    “Giant Sea Wall yang akan selamatkan pantai utara Jawa. Giant Sea Wall harus dari Banten sampai ke Gresik, sekian ratus kilometer harus kita bangun,” kata Prabowo saat memberikan sambutan penutupan Kongres VI Partai Demokrat yang dilaksanakan di Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2025.

    Ia juga menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin proyek besar ini, meski ia mengakui tantangan berat yang harus dihadapi.

    “Ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur, tapi akan kita putuskan kita mulai dengan kekuatan kita sendiri. Jangan ragu, bukan potensi lagi, kita jelas punya, uangnya siap, saudara-saudara kita mulai secepatnya!” tegas Prabowo.

    Prabowo optimistis proyek itu dapat berjalan, kendati belum bisa memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya.

    “Apa bisa? Bisa! Saya tidak tahu berapa tahun, tapi insya Allah dengan tekad kita akan capai,” ujarnya.

    Dengan komitmen yang kuat dan dana yang sudah disiapkan, lanjut Prabowo, pemerintah Indonesia bertekad mewujudkan proyek ambisius ini.

    Prabowo mengklaim anggaran untuk proyek tanggul raksasa sepanjang lebih 700 Kilometer tersebut juga sudah tersedia.

    “Kami mulai dengan kekuatan kita sendiri, bukan potensi lagi kami jelas punya, uangnya siap, kami akan mulai secepatnya,” jelas Prabowo perihal soal pendanaan mega proyek GSW. 

  • Usai Bongkar Bangunan di Puncak, Dedi Mulyadi: Sudah Ditanami Pohon

    Usai Bongkar Bangunan di Puncak, Dedi Mulyadi: Sudah Ditanami Pohon

    Usai Bongkar Bangunan di Puncak, Dedi Mulyadi: Sudah Ditanami Pohon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menegaskan bahwa beberapa bangunan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat yang baru saja dibongkar, kini sudah ditanami pohon.
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat enggan menjadikan kawasan tersebut ramai bangunan seperti sebelumnya.
    “Ditanami pohon, kan sudah mulai. Sudah mulai, kita tuh cepat. Hari pertama bongkar, hari kedua bongkar, hari ketiga nanam pohon. Itu kebiasaan saya dari dulu,” kata Dedi saat ditemui
    Kompas.com
    di Gedung BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
    Dedi menyampaikan bahwa pihaknya berencana menanam sekitar 23.000 pohon di kawasan tersebut.
    Jumlah itu pun sudah diperhitungkan dengan matang sesuai luas hektar tanah yang ada.
    “Kalau di daerah situ sekitar 23.000 pohon. Karena di situ hampir 23 hektar. Satu hektarnya 1.000 pohon,” jelas politikus Partai Gerindra ini.
    Ditanya apakah mungkin
    Pemprov Jabar
    menanam pohon teh di kawasan tersebut, Dedi menyatakan bahwa hal itu akan dibicarakan lebih lanjut.
    Dirinya akan berbincang terlebih dulu dengan Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Bogor, Jawa Barat soal itu.
    “Kebun teh nanti gini, besok saya ngundang Perhutani sama PTPN di Bogor. Saya ingin begini, sudah deh tanah-tanahnya enggak usah disewain lagi sama swasta. Sewain sama Pemprov Jabar, saya tanamin pohon,” ungkapnya.
    Diberitakan sebelumnya, pembongkaran kawasan Puncak belakangan dilaksanakan Pemprov Jabar, menyusul banjir besar di Jabodetabek pada awal Maret lalu.
    Salah satu pembongkaran terjadi pada kawasan wisata Hibisc Fantasy Puncak yang sudah dimulai sejak Kamis (6/3/2025).
    Pembongkaran sesuai arahan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
    Tindakan ini diambil karena Hibisc Fantasy Puncak dinilai telah melanggar izin penggunaan lahan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siap-siap Jumat Malam Ada Fenomena Blood Moon, Terlihat di Langit Indonesia?

    Siap-siap Jumat Malam Ada Fenomena Blood Moon, Terlihat di Langit Indonesia?

    Bisnis.com, JAKARTA – Fenomena gerhana bulan total atau Blood Moon akan terjadi di sejumlah wilayah di dunia pada Jumat (14/3/2025).

    Ketua Tim Bidang Geofisika Potensial BMKG, Syrojudin mengatakan gerhana bulan total yang diprediksi terjadi pada tanggal 14 Maret itu fase gerhana penumbra pertama dimulai pada pukul 10.57 WIB.

    “Nah kita, gerhana tersebut bisa dilihat dari wilayah Indonesia bagian timur, untuk fase gerhana total berakhir dan fase gerhana berakhir,” kata Syrojudin dikutip dari Antara, Rabu.

    Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, fase puncak terjadinya gerhana bulan total ini berlangsung pada pukul 13.54 WIB atau dua jam lebih cepat untuk Indonesia timur (15.52 Wit).

    Fase puncak gerhana tersebut hanya dapat dilihat dari wilayah di Amerika, Afrika bagian barat, Eropa, Asia bagian timur, dan Australia bagian timur.

    Sementara di langit Indonesia, fenomena Blood Moon bisa diamati di Indonesia bagian timur pukul 14.31 WIB (16.31 Wit), dan 17.00 WIB (19.00 Wit) untuk gerhana penumbra berakhir.

    Kemudian karena tidak melewati fase puncak gerhana tersebut, dampak yang ditimbulkan seperti meningkatnya ketinggian laut hingga memicu banjir pesisir (rob), namun masih tergolong terkendali di wilayah Indonesia.

    “Tetap ada dampak yang menyertainya, tetapi tidak mencapai ketinggian maksimal,” ujarnya.

  • Fenomena Worm Moon Picu Banjir di Pesisir Sampai Akhir Maret 2025 – Page 3

    Fenomena Worm Moon Picu Banjir di Pesisir Sampai Akhir Maret 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Fenomena Worm Moon atau bulan purnama pada Maret yang terjadi bersamaan dengan fase bulan perigee dan gerhana bulan di bagian utara-selatan bumi diprediksi memicu adanya banjir di kawasan pesisir Indonesia. Demikian berdasarkan hasil pengamatan tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Direktur Bidang Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo mengatakan bahwa untuk fenomena bulan purnama dan fase bulan perigee diprediksi mulai berlangsung pada 14 dan 29 Maret 2025, yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimal di wilayah Indonesia.

    BMKG mendapati berdasarkan pengamatan data lapangan ketinggian air laut dan prediksi pasang susut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Maluku.

    “Potensi banjir pesisir yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat pesisir, seperti bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir hingga tambak perikanan darat dan garam,” kata dia, Rabu (12/3/2025), seperti dilansir Antara.

    BMKG memetakan wilayah yang berpotensi dilanda banjir pesisir, antara lain di pesisir Sumatera Utara (Belawan), pesisir Kepulauan Riau (Batam, Dabo Singkep, Karimun, Bintan, Tanjung Pinang), pesisir Sumatera Barat (Kota Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Painan), pesisir Jambi (Selatan Berhala), pesisir Lampung (Bandar Lampung).

    Pesisir Banten (utara Tanggerang, Selat Sunda barat Pandeglang, selatan Pandeglang, selatan Lebak), pesisir Jakarta (Kemal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Ancol, Marunda, Cilincing, Tanjung Priok, dan Kalibaru Jakarta Utara), Jawa Barat (Pesisir Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, CIrebon), pesisir Jawa Tengah (Semarang, Demak, Pekalongan, Brebes, Tegal, Pemalang), pesisir Kalimantan Timur (Balikpapan barat, Balikpapan timur).

  • Usai Bertemu Pandawara Group, Prabowo Panggil Menko AHY Bahas Penanganan Sampah – Page 3

    Usai Bertemu Pandawara Group, Prabowo Panggil Menko AHY Bahas Penanganan Sampah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membahas penanganan sampah di berbagai wilayah Indonesia. Hal itu menyusul pertemuannya dengan Pandawara Group di Istana Negara, Jakarta, Selasa 11 Maret 2025.

    “Diundang secara khusus oleh Pak Presiden untuk memaparkan terkait dengan konsep pengelolaan sampah secara nasional. Kita tahu bahwa sampah ini kan menjadi permasalahan yang sangat mendasar. Masyarakat di semua daerah juga kerap menghadapi permasalahan sampah ini. Bisa dikatakan darurat sampah yang harus segera kita carikan solusinya. Nah, solusi ini yang tentunya kita membutuhkan arahan-arahan direktif dari Pak Presiden,” tutur AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    AHY mengaku telah menggelar beberapa kali rapat koordinasi terkait penanganan sampah skala nasional lantaran infrastruktur tersebut memiliki peran yang sangat penting.

    “Kementerian PU juga memiliki peran yang sangat signifikan karena kita tahu bahwa pengelolaan sampah ini tentu harus dipersiapkan teknologinya, kemudian instalasinya agar bisa direduksi secara signifikan baik dari sumbernya, rumah tangga, industri, fasilitas sampai dengan ke TPA,” jelas dia.

    “Dan kita harapkan bisa di benar-benar dihancurkan, dihilangkan, dan syukur-syukur dengan teknologi yang available saat ini bahkan bisa kita konversi menjadi energi listrik. Artinya, pendekatan pembangunan yang sustainable, pendekatan infrastruktur juga untuk ketahanan lingkungan hidup kita juga terus menjadi perhatian dan prioritas dari Pak Presiden,” sambungnya.

    Menurut AHY, kondisi bencana alam khususnya banjir tentu memiliki keterkaitan dengan kondisi lingkungan, terutama soal penanganan sampah. Namun begitu, tidak hanya lewat pendekatan infrastruktur melainkan upaya membangun kesadaran publik.

    “Dan juga partisipasi, melibatkan semua kalangan agar yang memiliki kesadaran dan keterpanggilan untuk benar-benar menjaga lingkungan kita. Tapi setelah itu kita juga harus meyakinkan bahwa daerah-daerah sebagai ujung tombak dari pengelolaan sampah di semua wilayah ini juga menyiapkan tempatnya, TPS-nya, TPA-nya, dan tadi fasilitas untuk menghancurkan sampah tadi,“ AHY menandaskan.

     

  • DKI jadwalkan bangun tanggul mitigasi setelah Lebaran

    DKI jadwalkan bangun tanggul mitigasi setelah Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadwalkan pembangunan tanggul mitigasi setelah Lebaran 1446 Hijriah/2025 untuk mengurangi dampak banjir rob di beberapa titik kawasan Jakarta Utara.

    “Nanti setelah Lebaran, kami akan membangun tanggul-tanggul di beberapa tempat dan itu mudah-mudahan menjadi preventif untuk rob di beberapa titik yang selalu terjadi,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Rabu.

    Rencana pembangunan tanggul mitigasi sudah pernah disampaikan di era Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi pada Januari lalu.

    Namun, hingga saat belum ada informasi terkait lokasi rinci tanggul mitigasi tersebut dibangun dan panjangnya.

    Adapun tanggul mitigasi dibangun sembari menunggu pembangunan tanggul laut atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN/NCICD) rampung pada 2030.

    National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau PTPIN merupakan salah satu program strategis nasional di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Prinsip pembangunan PTPIN bukan hanya sebagai pengendali kenaikan muka air laut dan banjir, namun untuk memperbaiki kondisi lingkungan dengan hadirnya konsep ruang ketiga.

    Lebih lanjut terkait banjir rob, Pramono mengingatkan tentang adanya potensi bencana ini di Jakarta Utara pada 28 dan 29 Maret 2025.

    Sejumlah wilayah yang kemungkinan terdampak antara lain Muara Angke, Muara Baru, Jalan R.E. Martadinata, Cilincing, dan Marunda Pulo.

    Pramono mengatakan sudah menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI untuk mengantisipasi termasuk melakukan mitigasi. Salah satunya dengan menyiagakan pompa-pompa pengendali banjir yang tersedia.

    Sebelumnya, Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Maruli Sijabat mengatakan sudah menginformasikan kepada warga di pesisir utara Jakarta seraya menyiapkan langkah-langkah antisipasi lainnya termasuk sarana evakuasi dan lokasi pengungsian.

    “Apabila diperlukan adanya pengungsian, maka kami akan siapkan sarana untuk evakuasi dengan menggunakan perahu. Juga bisa kita maksimalkan sarana-sarana yang sudah ada,” ujar Maruli.

    Dia menambahkan pemenuhan kebutuhan dasar warga di lokasi pengungsian juga termasuk yang akan disiapkan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamen PU Bongkar Biang Kerok Siklus Banjir 5 Tahunan, Apa Solusinya? – Page 3

    Wamen PU Bongkar Biang Kerok Siklus Banjir 5 Tahunan, Apa Solusinya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyoroti siklus banjir 5 tahunan yang kembali terjadi pada 2025. Tak hanya di Jabodetabek dan wilayah pesisir lain, banjir kali ini bahkan menerjang sisi hulu di Cisarua, Kabupaten Bogor. 

    Dari hasil pantauannya di Cisarua, Diana menceritakan, fenomena banjir kembali terjadi akibat masalah penggunaan lahan. Khususnya pemukiman penduduk yang benar-benar berada di atas sungai.

    “Dulunya sungainya itu besar, terus sekarang menjadi kecil. Karena apa? Karena banyaknya rumah-rumah yang berdiri di sebenarnya itu sempadan sungai, tapi dia tambahkan rumah-rumahnya,” ujar Diana di kantornya, Jakarta, Rabu (12/5/2025)?

    Pemukiman warga di atas sempadan sungai lantas membuat penyempitan alur sungai, membuat laju air tertahan dan merembet ke daratan saat curah hujan tinggi. Diana menekankan, kasus ini jadi penyebab utama musibah banjir terus berulang.

    “Saya sampaikan memang inilah penyebab banjirnya. Karena air yang harusnya mengalir secara deras karena hujan yang cukup tinggi, akhirnya air itu enggak bisa terbendung. Akhirnya ya menimpa rumah-rumah menjadi banjir bandang,” tegas dia.

    Tak hanya di Cisarua, Wamen PU Diana menemukan penyempitan sungai pun terjadi di wilayah Sukabumi. Dalam sebuah kunjungan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sukabumi beberapa waktu lalu, ia menyarankan agar area di pinggiran sungai bisa dikembalikan ke kondisi alaminya. 

    “Saya usul kepada Pak Gibran kemarin juga kepada Bupati Sukabumi, agar sempadan sungai itu kalau bisa jangan ada rumah-rumah. Kalau sempadan sungai itu harusnya kosong. Sehingga nanti kalau airnya melampias dan sebagainya, ya masih di sempadan sungai tersebut,” ungkapnya. 

     

     

  • Wamen PU Diana Kusumastuti Ingatkan Tidak Boleh Ada Rumah Dibangun di Sempadan Sungai – Halaman all

    Wamen PU Diana Kusumastuti Ingatkan Tidak Boleh Ada Rumah Dibangun di Sempadan Sungai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengingatkan masyarakat agar tidak membangun rumah di sempadan sungai. 

    Menurut dia, pembangunan rumah di area ini sering menjadi penyebab banjir di sejumlah daerah.

    Diana memberikan contoh saat meninjau lokasi banjir di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang disebabkan oleh permukiman yang dibangun di atas sungai.

    “Kemarin saya lihat di Cisarua itu banjirnya menerjang permukiman penduduk yang berada di atas sungai,” kata Diana ketika ditemui di kantornya, Rabu (12/3/2025).

    Ia menjelaskan bahwa sungai di wilayah tersebut dulunya cukup besar, tetapi kini menyempit karena banyak rumah dibangun di sempadan sungai.

    Akibatnya, air yang seharusnya mengalir lancar menjadi terhambat, dan ketika hujan deras, air tidak bisa mengalir dengan baik, sehingga menyebabkan banjir bandang.

    “Inilah penyebab banjirnya karena air yang harusnya mengalir secara deras gitu ya, karena hujan yang cukup tinggi, akhirnya enggak bisa membendung dan menimpa rumah-rumah menjadi banjir bandang,” ujar Diana.

    Selain itu, Diana juga menemukan hal serupa saat mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan pasca-bencana banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat

    Di Sukabumi juga ada rumah-rumah yang dibangun di sempadan sungai, yang seharusnya tidak diperbolehkan

    “Kemarin ketika ada Pak Gibran di Sukabumi, itu juga sama rumah-rumahnya berada di sempadan sungai, yang harusnya tidak boleh didirikan rumah-rumah di atas itu,” ucap Diana.

    Ia pun mengusulkan kepada Gibran dan Bupati Sukabumi agar tidak ada lagi pembangunan rumah di sempadan sungai.

    “Saya usul kepada Pak Gibran juga kepada Bupati Sukabumi ya, itu agar sempadan sungai itu kalau bisa jangan ada rumah-rumah,” kata Diana.

    “Kalau sempadan sungai itu harusnya kan kosong, sehingga nanti kalau airnya melampias dan sebagainya, ya masih di sempadan sungai tersebut,” jelasnya.

    Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, wilayah sungai meliputi palung, bantaran, dan sempadan sungai.

    Palung sungai adalah kedalaman sebuah sungai dan bantaran adalah bagian dangkal di sekitar palung sungai. 

    Sementara itu, sempadan sungai adalah area di sekitar kanan dan kiri tepi sungai.

    Jadi, palung dan bantaran sungai adalah bagian dari sungai yang dialiri air dan sempadan adalah area tanah di sekitar sungai yang tidak dialiri air.

  • Program tiga juta rumah hendaknya dibarengi dengan pengawasan

    Program tiga juta rumah hendaknya dibarengi dengan pengawasan

    Jakarta (ANTARA) – Program tiga juta rumah yang digulirkan Presiden RI Prabowo menjadi angin segar bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Tentunya kebijakan ini harus juga dibarengi dengan penyediaan rumah berkualitas.

    Program penyediaan rumah berkualitas tersebut tidak semuanya harus tapak (landed house), seperti permukiman padat di Jakarta, yang dibutuhkan adalah rumah susun (rusun), baik sewa maupun menjadi hak milik.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki dua program terkait program tiga juta rumah, yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

    Tentunya, meski menyandang kata subsidi, syarat dari rumah yang menjadi program pemerintah itu harus layak dan berkualitas. Rumah subsidi (rusun dan tapak), meski secara desain terlihat sederhana, tetapi dari segi struktur harus berkualitas seperti bangunan hunian lainnya, tidak ada yang dikurang-kurangi, sehingga memberikan keamanan bagi penghuninya.

    Struktur dalam hal ini penggunaan pondasi, penggunaan besi, penggunaan bata, dan atap dari bangunan, semua itu terkait dengan keselamatan penghuninya. Berikut yang juga harus menjadi pertimbangan adalah ketersediaan jaringan air minum dan listrik.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi penanggung jawab program tiga juta rumah masih menemukan rumah subsidi yang dibangun pengembang belum layak untuk dihuni. Kasusnya beragam, mulai dari banjir, longsor, serta akses ke perumahan yang belum beraspal.

    Kondisi rumah subsidi yang belum layak itu, bahkan ditemukan Sekjen Perumahan dan Kawasan Permukiman Didyk Choiroel. Beberapa rumah program tersebut, bahkan ada yang ditinggal penghuninya karena tidak puas dengan apa yang dijanjikan.

    Pemerintah secara tegas mensyaratkan pengembang rumah subsidi harus bertanggung jawab atas rumah yang dibangunnya, termasuk fasilitas dan sarana yang tersedia, sehingga penghuni tetap merasa nyaman.

    Bagi pengembang yang akan membangun rumah bersubsidi, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan panduannya, tinggal mereka mengikuti aturan yang ada. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana.

    Di dalam keputusan itu tertuang soal desain bangunan, termasuk syarat bahan bangunan yang dipakai. Pemerintah menggulirkan peraturan tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mobil Bekas Kebanjiran Mau Dipakai Mudik? Hyundai Gowa Punya Solusinya

    Mobil Bekas Kebanjiran Mau Dipakai Mudik? Hyundai Gowa Punya Solusinya

    Jakarta –

    Mobil kalian yang mau dipakai mudik Lebaran terendam banjir? Tak perlu bingung, sebab PT Gowa Modern Motor (Hyundai Gowa) melalui program Ramadan Big Deal punya solusinya!

    Chitra Ortho Prayundityo selaku Operation General Manager Hyundai Gowa mengatakan, pihaknya peduli terhadap pemilik mobil Hyundai yang menjadi korban banjir di kawasan Jabodetabek. Itulah mengapa, dia dan timnya menyiapkan program perbaikan yang sangat minim biaya.

    Program tersebut memungkinkan pelanggan melakukan pengecekan kendaraan menyeluruh dengan biaya Rp 500 ribuan saja. Dengan layanan itu, kendaraan akan diperiksa total 30 item pengecekan, seperti pengecekan filter AC, cek busi, cek air radiator, cek rem parkir, cek klakson, cek kondisi ban, cek air wiper, cek kondisi ban, hingga cek kebocoran oli mesin, cek sistem kelistrikan dan lain-lain.

    “Sebagai bagian dari komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Hyundai Gowa selalu siap melayani pelanggan. Ramadan Big deal dapat dinikmati masyarakat dan pelanggan Hyundai. Berbagai program sales dan aftersales kami hadirkan untuk mempermudah masyarakat,” ujar Chitra Ortho, Selasa (12/3).

    Hyundai Gowa. Foto: Doc. Hyundai Gowa

    Selain layanan aftersales, Hyundai Gowa juga mengumumkan sederet program penjualan menarik, seperti promo pembelian kendaraan dengan cicilan khusus, promo tukar tambah/trade-in, program Smart Deal 70% dan masih banyak tambahan hadiah lain.

    Bagi konsumen yang mau menukar tambah mobil Hyundai lama dengan baru, maka sekarang waktu yang tepat. Hyundai Gowa menghadirkan Program Trade-In dengan Jaminan Harga Jual Kembali sebesar 70 persen untuk Hyundai Creta, Stargazer, dan Stargazer X.

    Hyundai Gowa juga menghadirkan berbagai kemudahan melalui platform digital, sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengakses informasi, melakukan pemesanan layanan, atau berkonsultasi tanpa harus datang langsung ke dealer.

    “Untuk mendapatkan semua layanan ini, segera datang ke cabang-cabang Hyundai Gowa terdekat atau hubungi 0812-1000-9400 untuk booking atau informasi detil lainnya,” kata Chitra.

    (sfn/rgr)