Siklus Gaza Kembali ke Awal: Bombardemen Israel, Kemarahan Hamas, Keterlibatan Houthi
TRIBUNNEWS.COM – Perkembangan situasi Jalur Gaza dilaporkan mirip pada situasi yang terjadi di awal-awal agresi militer Israel pasca-terjadinya serangan Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023 silam.
Siklus kekerasan yang terjadi di Gaza ini seperti kembali ke titik awal saat Israel mulai membombardir dan memblokade wilayah kantung Palestina itu dari akses ke dunia luar.
Manuver ini dibarengi dengan kemarahan Hamas yang meminta lembaga dan negara-negara internasional untuk bertindak dan tidak mendiamkan Israel melakukan kejahatan kemanusiaan.
Perkembangan situasi makin mirip ke awal perang genosida saat gerakan perlawanan Yaman, Ansarallah Houthi menyatakan kembali menerapkan blokade Laut Merah terhadap kapal-kapal berentitas Israel selama Israel mencegah akses bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza.
Perkembangan ini terjadi di tengah kebuntuan negosiasi antara Hamas dan Israel mengenai kelanjutan gencatan senjata dengan kerangka pertukaran sandera dan tahanan.
Hamas bersikeras, seperti apa yang sudah disepakati pada Januari terkait kesepakatan Tiga Tahap, kalau gencatan senjata saat ini harus sudah membahas Tahap II dengan poin-poin penarikan mundur pasukan Israel dan pembukaan akses secara penuh bantuan ke Gaza.
Israel melanggar kesepakatan awal dan menginginkan perpanjangan Tahap I sambil terus meminta sandera Israel dibebaskan Hamas.
Israel yang enggan melanjutkan negosiasi Tahap II kemudian melakukan sejumlah kejahatan perang dengan menerapkan ‘hukuman kolektif’ ke Gaza dengan memblokade bantuan masuk serta memutus akses listrik dan suplai air ke Gaza.
Fase-fase ini diyakini, hanya masalah waktu sampai Israel kemudian mengirimkan lagi pasukannya ke Jalur Gaza untuk menuntaskan apa yang mereka gagal raih saat 15 bualn agresi.
HANTAM BANGUNAN – Tangkap layar foto arsip Anadolu, Rabu (12/3/2025) yang menunjukkan serangan artileri Israel menghantam bangunan di Jalur Gaza. Israel mengindikasikan melanjutkan Perang Gaza yang terjeda gencatan senjata sekitar dua bulan sejak Januari 2025 untuk memerangi Hamas.
Bombardemen Israel Targetkan Rafah, Khan Younis, dan Beit Lahia
Seperti di awal perang, Israel secara bergelombang juga melakukan bombardemen ke sejumlah titik ke Jalur Gaza.
“Tiga warga Palestina lainnya terluka oleh penembakan artileri Israel di Jalur Gaza selatan pada Rabu (12/3/2025) meskipun ada perjanjian gencatan senjata,” kata petugas medis di Gaza dilansir Anadolu.
Para saksi mengatakan tank-tank Israel menembakkan lebih dari 10 peluru ke kamp pengungsi Shabura di Rafah tengah.
Petugas medis mengatakan tiga orang terluka dalam serangan itu dan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
Penembakan Israel juga dilaporkan terjadi di bagian tenggara kota Deir al-Balah di Gaza tengah, tetapi belum ada informasi tersedia mengenai korban luka.
Menurut para saksi, sejumlah warga Palestina mengungsi dari Khan Younis timur akibat tembakan tentara Israel ke arah tenda-tenda mereka di daerah tersebut.
Serangan itu adalah pelanggaran terbaru Israel terhadap gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang berlaku di Gaza pada bulan Januari, yang menghentikan perang brutal Israel, yang telah menewaskan lebih dari 48.500 warga Palestina, kebanyakan dari mereka wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.
Meskipun ada gencatan senjata, otoritas lokal Gaza melaporkan pelanggaran gencatan senjata hampir setiap hari oleh tentara Israel.
Pihak berwenang Palestina mengatakan bahwa sedikitnya 137 orang telah tewas dalam serangan Israel sejak gencatan senjata mulai berlaku pada bulan November.
SIAP PERANG LAGI – Tangkap layar khaberni, Selasa (4/3/2025) yang menunjukkan petempur Hamas dengan latar belakang peluncur roket. Brigade tempur Hamas dilaporkan bersiap melanjutkan perang Gaza seiring buntunya negosiasi gencatan senjata dengan Israel. (khaberni/tangkap layar)
Hamas: Israel Lakukan Kejahatan Perang
Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengecam pemutusan pasokan listrik dan makanan Israel ke Jalur Gaza pada hari Rabu sebagai “kejahatan perang.”
“Pemutusan pasokan listrik Israel yang terus-menerus ke Gaza, yang berlangsung lebih dari 16 bulan, dan pemutusan jaringan listrik terbatas yang baru-baru ini mengalirkan listrik ke pabrik desalinasi Deir al-Balah merupakan kejahatan perang yang berisiko menimbulkan bencana kelaparan,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
Hamas mengatakan penggunaan air dan makanan oleh Israel sebagai alat perang terhadap warga sipil “adalah bagian dari upaya sistematis untuk memperburuk bencana kemanusiaan di Gaza.”
Hamas menuduh pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberlakukan “hukuman kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap lebih dari dua juta warga Gaza.
Israel memutus pasokan listrik ke Gaza pada hari Minggu, dalam langkah terbaru untuk memperketat blokade yang mencekik di daerah kantong Palestina tersebut meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.
Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese mengecam tindakan Israel tersebut sebagai “peringatan genosida”, dengan mengatakan bahwa tanpa listrik, tidak ada air bersih.
Hal ini menyusul keputusan Israel lainnya untuk menghentikan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza, yang memicu peringatan dari kelompok hak asasi manusia dan lokal tentang kembalinya kelaparan yang meluas bagi penduduk Palestina.
Pada hari Selasa, Mohammad Thabet, juru bicara Perusahaan Distribusi Listrik Gaza, mengatakan kalau Israel hanya menyediakan lima megawatt listrik bagi daerah kantong itu sejak November lalu sebelum keputusan terbarunya untuk memutus aliran listrik ke daerah kantong itu.
Hamas mengatakan penutupan Israel atas penyeberangan Gaza dan pemblokiran pasokan makanan dan medis merupakan “pelanggaran berat” terhadap kesepakatan gencatan senjata Gaza dan “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan kemanusiaan.”
Hamas mendesak PBB, organisasi kemanusiaan, dan negara-negara Arab untuk bertindak cepat untuk menghentikan “kejahatan biadab ini,” mencabut blokade, dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin Israel di hadapan keadilan internasional.
Lebih dari 48.500 orang telah tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, dalam perang brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan itu dihentikan sementara berdasarkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang berlaku pada bulan Januari.
November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perangnya di daerah kantong itu.
Gerakan Ansarallah (Houthi) Yaman menembakkan rudal hipersonik ke wilayah pendudukan Israel. (mna/tangkap layar)
Campur Tangan Houthi
Situasi Gaza mirip pada awal perang saat Kelompok Houthi Yaman mengatakan pada Selasa bahwa mereka akan melanjutkan larangan lintas semua kapal Israel di Laut Merah, Laut Arab dan Selat Bab al-Mandab.
Blokade Laut ini dilakukan Houthi setelah batas waktu empat hari yang mereka berikan kepada Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza, berakhir.
Pernyataan itu disampaikan melalui pidato yang disiarkan televisi oleh juru bicara militer Houthi Yahya Saree yang diposting di akun X miliknya.
Beberapa jam sebelumnya, Kabinet Houthi yang tidak diakui berkumpul di Sanaa untuk membahas ultimatum empat hari yang diberikan kepada Tel Aviv, menurut kantor berita Saba yang dikelola Houthi.
Pernyataan itu menegaskan kesiapan pasukannya untuk menyerang kapal-kapal Israel jika bantuan tidak mencapai Gaza sesuai batas waktu, menandakan kesiapan semua sektor pemerintah terhadap potensi perkembangan dan dampak yang timbul dari sikap solidaritas dengan Palestina ini, kantor berita itu melaporkan.
Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi menegaskan pada hari Senin bahwa pasukannya “siap dan siaga” untuk bertindak melawan Israel setelah batas waktu berakhir.
“Setelah berakhirnya tenggat waktu yang ditetapkan oleh Komandan Abdul Malik al-Houthi bagi para mediator untuk memaksa musuh Israel membuka kembali penyeberangan dan mengizinkan bantuan ke Gaza—dan mengingat kegagalan para mediator untuk mencapai hal ini—Angkatan Bersenjata Yaman mengonfirmasi dimulainya kembali larangan bagi semua kapal Israel di zona operasional yang ditentukan, meliputi Laut Merah, Laut Arab, Bab al-Mandab (Selat), dan Teluk Aden,” kata Saree.
Ia memperingatkan bahwa “setiap kapal Israel yang mencoba melanggar larangan ini akan menjadi sasaran di dalam wilayah operasional yang diumumkan,” dan menambahkan bahwa pembatasan akan terus berlaku “hingga penyeberangan ke Gaza dibuka kembali dan bantuan, makanan, dan obat-obatan diizinkan masuk.”
Israel belum mengomentari ancaman Houthi.
Langkah ini dilakukan setelah berakhirnya fase pertama gencatan senjata Gaza selama 42 hari pada tanggal 1 Maret yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS.
Setelah itu, Israel menolak untuk memasuki fase kedua—yang mengharuskan penghentian perang sepenuhnya—dan malah menutup kembali semua penyeberangan ke Gaza, sehingga menghalangi bantuan sejak tanggal 8 Maret.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya memperpanjang tahap awal untuk mengamankan lebih banyak pembebasan sandera tanpa memenuhi komitmen yang lebih luas, sebuah taktik yang menurut para kritikus akan menarik hati kelompok garis keras dalam koalisinya.
Sementara itu, kelompok Palestina Hamas berkeras mematuhi ketentuan kesepakatan, mendesak para mediator untuk meluncurkan pembicaraan tahap kedua demi penarikan penuh Israel dan berakhirnya perang.
Sejak November 2023, Houthi telah melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap target-target Israel dan kapal-kapal kargo yang terkait dengan Israel, terkadang menyerang Israel secara langsung dengan rudal dan pesawat nirawak, termasuk Tel Aviv, sebagai “solidaritas dengan Gaza.”
Israel menanggapi dengan serangan udara terhadap lokasi-lokasi militer yang diduga milik Houthi di Yaman hingga gencatan senjata Gaza menghentikan pertukaran tersebut pada tanggal 19 Januari.
(oln/anadolu/*)
