Topik: Banjir

  • BPBD DKI: Penanganan bencana di Jabodetabekjur harus berkesinambungan

    BPBD DKI: Penanganan bencana di Jabodetabekjur harus berkesinambungan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan bahwa penanganan bencana di wilayah Jabodetabekjur tidak bisa terpisah-pisah, namun harus berkesinambungan karena masih dalam kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sama.

    “Kita tidak bisa bekerja secara terpisah-pisah, tapi harus bersinergi dalam satu sistem yang saling mendukung,” kata Isnawa di Jakarta, saat bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Squad Penanggulangan Bencana Perkuat Kemitraan Stakeholder di Wilayah Aglomerasi Jabodetabekjur, Kamis.

    Menurut dia, wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran.

    Oleh karena itu, sinergi antarpihak menjadi krusial dalam memastikan kesiapsiagaan dan mitigasi yang optimal.

    Selain itu, penanganan bencana juga harus melibatkan pemerintah pusat dan daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil dan relawan kemanusiaan.

    “Wilayah Jabodetabekjur sendiri merupakan kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan risiko bencana di satu daerah dapat berdampak pada daerah lainnya,” ujarnya.

    Isnawa mengatakan bahwa pelibatan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan sistem ketahanan bencana yang kuat dan berkelanjutan.

    “Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan ini,” katanya.

    Sebagai bagian dari langkah strategis,kata dia, ada beberapa program utama yang akan diterapkan, antara lain peningkatan sistem peringatan dini terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi untuk pemantauan bencana secara real-time serta penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform komunikasi.

    Selain itu, penyelarasan SOP dan protokol tanggap darurat menyusun prosedur operasional standar bersama guna mempercepat respons di seluruh wilayah Jabodetabekjur.

    “Simulasi dan pelatihan bersama dengan mengadakan latihan rutin yang melibatkan berbagai elemen untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat penanganan bencana,” katanya.

    Dengan adanya penguatan kemitraan ini, tambah Isnawa, diharapkan respons penanggulangan bencana di wilayah Jabodetabekjur dapat lebih terkoordinasi dan efektif, sehingga mampu mengurangi dampak dan mempercepat pemulihan pasca-bencana.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • ASTRA Infra Toll Road komitmen hadirkan perjalanan mudik aman dan nyaman

    ASTRA Infra Toll Road komitmen hadirkan perjalanan mudik aman dan nyaman

    Sumber foto: Tita Sopandi/elshinta.com.

    ASTRA Infra Toll Road komitmen hadirkan perjalanan mudik aman dan nyaman
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan berkomitmen untuk menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman bagi 2,3 juta kendaraan yang diprediksi akan melintas selama periode Lebaran 2025.

    Di ruas tol Cipali, diperkirakan puncak arus mudik lebaran akan terjadi pada Jumat, 28 Maret 2025, dengan estimasi 119 ribu kendaraan melintas. Sementara itu, puncak arus balik lebaran akan terjadi pada Minggu, 6 April 2025 mendatang, dengan estimasi 141 ribu kendaraan melintas.

    Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Ir. Dody Hanggodo, MPE pada video sambutannya dalam kegiatan Media Gathering Lebaran 2025 ASTRA Infra Group di Subang, Kamis 13 Maret 2025, menyampaikan apresiasi atas upaya ASTRA Infra dalam kesiapan menghadapi arus mudik lebaran 2025.

    “Saya mengapresiasi acara Media Gathering Mudik Lebaran 2025 yang diselenggarakan ASTRA Infra sebagai momentum untuk menyebarkan pesan positif kepada publik mengenai kesiapan infrastruktur dalam mendukung mudik lebaran 2025,” kata Menteri PUPR.

    Dalam kesempatan yang sama, VP of  operational Policy & Goverment Relations ASTRA infra. Novianto Dwi Wibowo,  menyampaikan kesiapan ASTRA Infra dalam menyambut pemudik yang akan melintasi tol ASTRA Infra.

    Kesiapan tersebut antara lain meliputi kesiapan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana, kesiapan petugas, serta koordinasi dalam mengantisipasi kepadatan.

    Dari segi layanan jalan tol di antaranya adalah kesiapan lebih dari 1.300 petugas serta penyiagaan lebih dari 120 kendaraan layanan jalan tol yang terdiri dari kendaraan patroli, derek, rescue, hingga ambulance.

    ASTRA Infra juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Korlantas Polri sebagai bentuk komitmen ASTRA Infra dalam mendukung pemerintah menyukseskan angkutan lebaran 2025.

    “Secara umum, kami siap menghadapi peningkatan arus lalu lintas pada periode Lebaran tahun ini melalui berbagai upaya peningkatan kualitas serta kapasitas layanan tol ASTRA Infra,” kata Firman seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Tita Sopandi, Kamis (13/3). 

    Dari sisi kesiapan layanan dan fasilitas, ASTRA Infra telah memastikan sarana dan prasarana di rest area siap untuk menyambut para pemudik, mulai dari penambahan kapasitas toilet, tempat parkir, penyiapan tempat ibadah, berbagai pilihan kuliner, mini market, hingga SPBU dan SPKLU.

    Selain itu, ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan juga melakukan beberapa persiapan preventif dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan para pengguna jalan tol di tengah kondisi cuaca ekstrem.

    Di antaranya pembersihan drainase secara rutin untuk mencegah terjadinya banjir, penguatan beberapa titik lereng sebagai pencegahan tanah longsor, dan pengujian tingkat reflektifitas rambu, marka dan reflektor jalan tol untuk memastikan keamanan berkendara.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pramono Klaim Normalisasi Sungai Ciliwung Kurangi Potensi Banjir Jakarta hingga 40 Persen
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Maret 2025

    Pramono Klaim Normalisasi Sungai Ciliwung Kurangi Potensi Banjir Jakarta hingga 40 Persen Megapolitan 13 Maret 2025

    Pramono Klaim Normalisasi Sungai Ciliwung Kurangi Potensi Banjir Jakarta hingga 40 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta Pramono Anung optimistis program normalisasi Sungai Ciliwung dapat mengurangi risiko banjir di Jakarta. 
    Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu upaya penanganan
    banjir Jakarta
    yang bersifat jangka menengah.
    “Kalau itu bisa dilakukan maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik,” kata Pramono dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).
    Pramono juga mengeklaim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak akan melakukan penggusuran dalam proses pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung.
    Politikus PDI Perjuangan itu mengaku, pihaknya akan mengedepankan pendekatan kemanusiaan kepada warga terdampak.
    “Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” kata Pramono.
    Dalam proyek normalisasi ini, Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Kementerian PU dan ATR/BPN untuk pengadaan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung.
    Sementara, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyebutkan, pemerintah akan menyiapkan lahan seluas 11 hektar atau sepanjang 16 km dari Kelurahan Pengadegan hingga Kelurahan Rawajati.
    “Kita sudah buat
    timeframe
    untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas,” kata Nusron.
    Ia menargetkan, proses pengadaan tanah selesai pada akhir Mei 2025 sehingga pembangunan fisik bisa segera dimulai.
    “Kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah
    clean and clear
    ,” ujarnya.
    Nusron menegaskan, normalisasi Sungai Ciliwung bertujuan untuk menjaga ekosistem sekaligus mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya.
    Ia berharap langkah ini dapat membantu masyarakat agar tidak mengalami gangguan ekonomi akibat banjir.
    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, berharap program ini bisa berjalan lancar dan efektif dalam mengurangi risiko banjir.
    “Harapan kami banjir di Jakarta berhenti di tahun ini,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dinkes DKI fokus atasi peningkatan kasus DBD di beberapa kecamatan

    Dinkes DKI fokus atasi peningkatan kasus DBD di beberapa kecamatan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta akan fokus untuk menangani peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) di beberapa kecamatan di Jakarta.

    “Kecamatan yang selalu menduduki 10 besar jumlah kasus DBD dari tahun 2022 hingga 2025 adalah Cempaka Putih, Pasar Rebo, Mampang Prapatan, Kelapa Gading, dan Kembangan,” kata Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan data 10 tahun terakhir, puncak kasus DBD tahunan didominasi terjadi pada April seiring dengan peralihan musim, peningkatan suhu udara, dan curah hujan.

    Oleh karena itu, Dinkes DKI Jakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus DBD.

    Dinkes DKI Jakarta, kata Ani, telah menyusun strategi penanggulangan DBD yang komprehensif yang meliputi penguatan manajemen vektor yang efektif aman, dan berkesinambungan; peningkatan akses dan mutu tatalaksana dengue melalui peningkatan kapasitas petugas penyediaan logistik dan sarana di fasilitas kesehatan; dan penguatan surveilans dengue yang komprehensif serta manajemen KLB yang responsif.

    Strategi lainnya, yakni peningkatan pelibatan masyarakat yang berkesinambungan; penguatan komitmen pemerintah, kebijakan manajemen program, dan kemitraan; serta pengembangan kajian, intervensi, inovasi, dan riset.

    Dinkes DKI Jakarta, lanjut dia, telah melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) serentak di 23 kelurahan terdampak banjir. Selain itu, juga dilakukan monitoring PSN di 82 wilayah lainnya.

    Ani juga menekankan pentingnya monitoring rutin, terutama di daerah yang rawan banjir.

    “Sebagian besar jentik ditemukan di luar rumah seperti di ban bekas, pot tanaman, barang dan lain-lain. Kami telah melakukan larvasidasi dan fogging,” kata Ani.

    Untuk meningkatkan imunitas anak-anak, Dinkes DKI Jakarta akan memulai program vaksinasi dengue pada Agustus 2025. Targetnya adalah 10.000 anak usia setara kelas 3 SD di wilayah Jakarta Timur. Program tersebut rencananya akan dimulai pada bulan Agustus 2025.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • PM Selandia Baru Jacinda Ardern Jadi Inspirasi Nama Spesies Baru Jangkrik Raksasa dalam Memori Hari Ini, 13 Maret 2021

    PM Selandia Baru Jacinda Ardern Jadi Inspirasi Nama Spesies Baru Jangkrik Raksasa dalam Memori Hari Ini, 13 Maret 2021

    JAKARTA – Memori hari ini, empat tahun yang lalu, 13 Maret 2021, Universitas Massey menjadikan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, Jacinda Ardern sebagai nama spesies baru jangkrik raksasa: Hemiandrus Jacinda. Nama itu diberikan karena figur Ardern yang populer. Selain itu karena jangkrik tersebut berwarna merah khas Partai Buruh.

    Sebelumnya, Ardern dikenal sebagai figur wanita bernyali tinggi dalam peta politik Selandia Baru. Ia adalah ketua Partai Buruh. Suatu lompatan besar dalam karier politiknya. Ia kemudian terpilih sebagai PM Selandia Baru.

    Wanita masuk dunia politik sudah biasa di era modern. Namun, wanita yang disegani di dunia politik dapat dihitung jari. Ambil contoh Ardern. Wanita kelahiran Hamilton, Selandia Baru, 26 Juli 1980 sudah masuk jajaran wakil rakyat Selandia Baru sedari 2008.

    Tindak-tanduknya sebagai anggota parlemen tak mudah. Ia kerap diremehkan karena terlahir sebagai seorang wanita. Ia dianggap tak mengerti banyak hal dalam dunia politik. Namun, Ardern justru memperlihatkan yang sebaliknya.

    Ia jadi politisi vokal. Ia kerap menyuarakan banyak hal terkait hajat hidup rakyat Selandia Baru – dari urusan budaya hingga kemiskinan. Kondisi itu membuat karier politiknya berjalan dengan baik. Ardern pun mampu duduk sebagai Ketua Partai Buruh sedari 2017.

    Spesies baru jangkrik raksasa yang diberi nama Hemiandrus Jacinda. (Wikimedia Commons)

    Kehadirannya di dalam Partai Buruh membawa warna baru. Partai Buruh jadi kebanjiran relawan. Bahkan, sumbangan Partai Buruh jadi meningkat karena kehadiran relawan yang dikenal sebagai Jacindamania.

    Rakyat Selandia Baru bak kembali bergairah dengan dunia politik. Apalagi, Ardern sendiri terpilih sebagai PM Selandia Baru sedari 2017. Ia mewakili harapan banyak orang. Awalnya popularitas Ardern hanya diketahui skala dalam negeri saja.

    Belakangan Ardern sering tampil di media massa dunia karena melakukan serangkaian tindakan cepat tanggap. Ia segera mendatangi keluarga korban tragedi berdarah penembakan Masjid Christchurch pada 2019. Ia menetapkan hari berkabung nasional. Pidatonya kemudian menyentuh dunia.

    “Kita mungkin telah meletakkan bunga, melakukan haka (tarian tradisional), menyanyikan lagu, atau sekadar berpelukan. Namun, bahkan saat kita tidak dapat berkata-kata, kita tetap mendengar ucapan kalian, dan ucapan kalian telah membuat kita rendah hati dan bersatu.”

    “Selama dua minggu terakhir kita telah mendengar kisah-kisah dari mereka yang terkena dampak serangan teroris ini. Kisah-kisah itu adalah kisah tentang keberanian. Kisah-kisah tentang mereka yang lahir di sini, tumbuh di sini, atau yang menjadikan Selandia Baru sebagai rumah mereka. Yang telah mencari perlindungan, atau mencari kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka,” ujar Ardern sebagaimana pidato lengkapnnya dikutip laman The Guardian, 28 Maret 2019.

    Popularitas Ardern terus meningkat kala Selandia Baru dikepung pandemi COVID-19. Ardern bertindak cekatan dengan melakukan keputusan cepat nan terukur. Kondisi itu membuat angka penularan virus dari Wuhan signifikan.

    Popularitas itulah yang kemudian membuat sederet peneliti dari Universitas Massey kepincut. Mereka yang baru menemukan spesial baru jangkrik raksasa hendak mengapresiasi Ardern. Puncaknya, spesies baru jangkrik raksasa itu dinamakan menggunakan nama Ardern dengan nama latin Hemiandrus Jacinda pada 13 Maret 2021.

    Spesies baru jangkrik raksasa itu dianggap mereka mewakili semangat Ardern. Warnanya – merah– mirip dengan Partai Buruh. Jangkrik raksasa itu dianggap pula cantik seperti Ardern. Ardern sendiri senang bukan main dengan namanya diabadikan jadi nama jangkrik.

    “Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern , telah menerima apa yang mungkin menjadi penghargaan terbesarnya sejauh ini: seekor jangkrik besar yang diberi nama dengan namanya. Spesies baru jangkrik raksasa yang tidak bisa terbang yang merupakan hewan endemik di Selandia Baru – diberi nama Hemiandrus jacinda karena berwarna merah khas Partai Buruh.”

    “Steven Trewick, seorang profesor ekologi evolusi di Universitas Massey di Selandia Baru dan ilmuwan yang memberi nama dan secara resmi mendeskripsikan serangga tersebut, mengatakan bahwa menurutnya serangga tersebut mencerminkan sifat-sifat perdana menteri. Itu adalah spesies yang mencolok, katanya, dan dia menganggapnya cantik,” ujar Elle Hunt dalam tulisannya di laman The Guardian berjudul Hemiandrus Jacinda: Insect Named after New Zealand Prime Minister (2021).

  • Pramono Sebut Tak Akan Gusur Warga untuk Normalisasi Sungai Ciliwung
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Maret 2025

    Pramono Sebut Tak Akan Gusur Warga untuk Normalisasi Sungai Ciliwung Megapolitan 13 Maret 2025

    Pramono Sebut Tak Akan Gusur Warga untuk Normalisasi Sungai Ciliwung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengeklaim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak akan melakukan penggusuran dalam proses pembebasan lahan untuk
    normalisasi Sungai Ciliwung
    .
    Pramono mengaku, pihaknya akan mengedepankan pendekatan kemanusiaan kepada warga terdampak.
    “Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” kata Pramono dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).
    Pramono mengatakan, normalisasi Sungai Ciliwung merupakan salah satu upaya penanganan banjir di Jakarta yang bersifat jangka menengah.
    Politikus PDI Perjuangan itu optimistis program ini dapat mengurangi risiko banjir hingga 40 persen.
    “Kalau itu bisa dilakukan maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik,” kata Pramono.
    Dalam proyek normalisasi ini, Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Kementerian PU dan ATR/BPN untuk pengadaan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung.
    Sementara, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyebutkan, pemerintah akan menyiapkan lahan seluas 11 hektar atau sepanjang 16 km dari Kelurahan Pengadegan hingga Kelurahan Rawajati.
    “Kita sudah buat
    timeframe
    untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas,” kata Nusron.
    Ia menargetkan, proses pengadaan tanah selesai pada akhir Mei 2025 sehingga pembangunan fisik bisa segera dimulai.
    “Kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah
    clean and clear
    ,” ujarnya.
    Nusron menegaskan, normalisasi Sungai Ciliwung bertujuan untuk menjaga ekosistem sekaligus mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya.
    Ia berharap langkah ini dapat membantu masyarakat agar tidak mengalami gangguan ekonomi akibat banjir.
    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, berharap program ini bisa berjalan lancar dan efektif dalam mengurangi risiko banjir.
    “Harapan kami banjir di Jakarta berhenti di tahun ini,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah pusat dukung DKI lakukan normalisasi Kali Ciliwung

    Pemerintah pusat dukung DKI lakukan normalisasi Kali Ciliwung

    Menteri PU dan Menteri ATR/BPN akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk penanganan banjir di Jakarta yang bersifat medium term

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan normalisasi Kali Ciliwung dan aliran sungai lainnya di wilayah DKI Jakarta.

    “Hal-hal yang menjadi hambatan sudah terpecahkan. Pada prinsipnya dalam melakukan normalisasi ini, kita akan betul-betul melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” jelas Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta, Kamis.

    Pramono usai mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menyambut baik dukungan penuh yang diberikan Menteri PU Dody Hanggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam melakukan mitigasi masalah banjir di Jakarta.

    “Menteri PU dan Menteri ATR/BPN akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk penanganan banjir di Jakarta yang bersifat medium term. Dan kalau normalisasi Sungai Ciliwung bisa dilakukan, maka 40 persen potensi banjir Jakarta akan tertangani dengan baik. Maka, kami akan melakukan normalisasi tersebut,” kata Pramono.

    Menteri PU Dody Hanggono mengatakan, rapat hari ini untuk menindaklanjuti diskusi terkait solusi banjir di Jakarta.

    Melalui sinergi yang solid antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat diharapkan banjir di Jakarta dapat segera diatasi.

    Terkait pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung, Dody menegaskan sudah ada kajian dasar yang dilanjutkan dengan penyusunan kajian teknis. Dia pun berharap morfologi sungai tidak terlalu banyak berubah.

    “Sehingga, kita bisa langsung mengerjakan pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung secara bertahap di tahun ini hingga tahun depan. Semoga tahun depan, normalisasi ini sudah selesai,” kata Dody.

    Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Kementerian PU dan Pemprov DKI dalam pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk normalisasi Kali Ciliwung.

    Dalam rapat tersebut disepakati akan dilakukan pembebasan lahan dari kawasan Pengadegan hingga Rawajati di Jakarta Selatan dengan panjang total 11 hektare atau 16 kilometer di sepanjang Kali Ciliwung.

    Pada tahap awal, Gubernur DKI Pramono akan melakukan penetapan lokasi (penlok) pada Maret 2025, diiringi konsultasi publik kedua. Setelah penetapan lokasi selesai dilanjutkan dengan pengadaan tanah yang ditargetkan selesai akhir Mei 2025. Dengan demikian, pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung bisa dimulai awal Juni 2025.

    “Awal Juni sudah bisa dikerjakan karena lahannya sudah clean and clear. Semoga tidak mundur lagi. Semoga berjalan dengan lancar karena ini dilakukan untuk menjaga ekosistem, terutama penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Supaya tidak mengganggu kehidupan perekonomian di Jakarta dan kawasan Bodetabek pada umumnya,” kata Nusron.

    Tanah yang dibebaskan akan menjadi milik Pemprov DKI yang sedianya digunakan untuk pelebaran sungai, sehingga menambah kapasitas dan daya tampung Kali Ciliwung.

    “Panitia pengadaan tanahnya Kementerian ATR/BPN. Tanahnya dibeli Pemprov DKI. Jadi, statusnya nanti milik DKI Jakarta. Pemprov DKI sudah komitmen tanah itu akan digunakan untuk pelebaran sungai,” ujar Nusron.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penyegelan di Kawasan Puncak, Zulhas: Lindungi Lingkungan untuk Swasembada Pangan

    Penyegelan di Kawasan Puncak, Zulhas: Lindungi Lingkungan untuk Swasembada Pangan

    JABAR EKSPRES – Menko Pangan Zulkifli Hasan menganggapi penyegelan bangunan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor bersama Kementrian Lingkungan Hidup (KLH).

    Zulhas mengungkapkan, petingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan swasembada pangan di Indonesia.

    Menurut Zulhas, keberhasilan program swasembada pangan sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang stabil.

    BACA JUGA: Pemprov Masih Kaji Wacana Ganti Rugi Investor Wahana Wisata Puncak Bogor yang Dibongkar

    “Lingkungan yang terjaga sangat penting bagi ketahanan pangan. Jika lingkungan rusak, seperti yang terjadi di beberapa wilayah seperti Bekasi dan Bogor karena banjir bandang, tentu akan merusak lahan pertanian,”ujar Zulhas saat ditemui di Bogor, Kamis (13/3).

    Dia menegaskan bahwa koordinasi antara kementerian terkait, termasuk Kementerian Pangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, sangat krusial dalam mengelola dan menjaga keseimbangan ekosistem.

    “Lingkungan itu adalah bagian integral dari tugas kita. Jika lingkungan tidak terjaga, kita akan menghadapi masalah besar dalam sektor pangan,” tambahnya.

    Selain itu, Ketum Partai PAN ini juga menyinggung tentang visi pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    BACA JUGA: Penyegelan Villa di Puncak Bogor Dinilai Belum Tuntaskan Masalah, Dedi Mulyadi:  Itu Tidak akan Ada Manfaatnya!

    Salah satu prioritas utama adalah membenahi seluruh sektor, termasuk tata kelola lingkungan, perizinan, dan tata ruang yang lebih baik.

    Kata dia, pemerintah menekankan pentingnya penerapan prinsip clear and clean government untuk memastikan bahwa segala kebijakan dan pengelolaan sektor-sektor tersebut berjalan dengan transparan dan akuntabel.

    “Hal ini sangat penting agar Indonesia bisa berkembang dengan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari komitmennya, Menko Zulhas bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol, melakukan penyegelan terhadap bangunan Royal Tulip Gunung Geulis Resort and Golf.

    BACA JUGA: Tindak Bangunan Ilegal di Puncak, Bupati Bogor Pastikan Warga Tak Kehilangan Pekerjaan

    Menurut Zulhas, kawasan Gunung Geulis yang berada di hulu Sungai Cikeas sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

    “Gunung Geulis adalah sumber daya alam yang sangat penting. Jika kawasan ini dikembangkan secara sembarangan, bisa merusak aliran sungai dan ekosistem sekitarnya,” tegasnya.

  • Zulhas & Hanif Segel Lapangan Golf hingga Bobobox di Puncak

    Zulhas & Hanif Segel Lapangan Golf hingga Bobobox di Puncak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ‘turun gunung’ menyegel tiga kawasan di Sentul Ciawi, Bogor, yang melanggar aturan tata ruang.

    Adapun, upaya penyegelan tiga kawasan ini ditandai dengan pemasangan papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tiga lokasi tersebut.

    Tiga lokasi yang disegel, pertama adalah Gunung Geulis Country Club karena tumpukan sampah dan tidak memiliki izin TPS Limbah B3.

    Kedua, Summarecon Bogor karena tidak adanya sedimen trap dan biopori yang menyebabkan sedimentasi sungai.

    Terakhir, Bobobox Aset Management karena pelanggaran izin tata ruang.

    Zulhas mengatakan kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembangunan tidak sesuai regulasi bisa mengancam keseimbangan alam, memicu banjir, longsor, dan kekeringan.

    “Ini masuk pelanggaran berat ini terdapat sungai setelah itu dibentuk begitu ini kira-kira gimana kalau hujan paling parah itu cut and fill. Ini kemudian ada izin lingkungannya, tapi tidak sesuai dengan apa yang sedang dikerjakan izin A kerjaannya B. Oleh karena itu dibuat lah pengawasan ini,” kata Zulhas, dikutip dari Instagram @zul.hasan, Kamis (13/3/2025).

    Zulhas juga menekankan swasembada pangan bisa terjaga jika sektor hulu juga terjaga.

    [Gambas:Instagram]

    (haa/haa)

  • KLH Tindak 9 Lokasi di DAS Ciliwung-Bekasi gegara Langgar Aturan-Bikin Banjir

    KLH Tindak 9 Lokasi di DAS Ciliwung-Bekasi gegara Langgar Aturan-Bikin Banjir

    Jakarta

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menindak 9 lokasi yang diduga melanggar aturan lingkungan di DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung dan Bekasi. Kesembilan lokasi tersebut tersebar di wilayah hulu sungai.

    “Di Puncak ini rencananya hari ini sampai nanti magrib minimal masang lagi 5. Mudah-mudahan kalau lancar hari ini bisa terpasang 9 lokasi. Khusus untuk yang Puncak, itu bagian dari 33 titik yang kerjasama operasi dengan PTPN I regional II. Untuk yang di Sentul itu hasil penilaian dari Kementerian LH bahwa adanya pelanggaran terkait dengan kerawanan,” kata Deputi Bidang Gakkum Kementerian LH Irjen Rizal Irawan, kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

    Salah satu penindakannya dengan melakukan pemasangan plang pengawasan. Salah satunya di kawasan Perumahan Sumareccon.

    “Contohnya yang kita lihat di salah satu perumahan itu saluran sungai itu sudah banyak sedimen masuk ke saluran sungai,” ungkapnya.

    Untuk lokasi yang dilakukan pengawasan, sementara operasionalnya dihentikan. Sambil nanti menunggu tenaga ahli yang menilai terkait pelanggarannya.

    “Untuk sementara dihentikan, nanti nunggu ahli. Hasil ahli yang akan menentukan apa yang akan diperbuat oleh masing-masing area. Tentunya setiap area berbeda. Apakah hanya melengkapi izin, atau melengkapi fasilitas, sarana prasarana, atau mungkin paling parah pembongkaran. Itu ahli yang menentukan,” ungkapnya.

    “Pengalaman kami kemarin, minimal mereka kerja dua minggu. Ini kemarin kita ada tiga lokasi itu dua minggu. Intinya minimal dua minggu,” jelasnya.

    Di wilayah Sentul, dia menjelaskan bahwa DAS Bekasi terbagi menjadi DAS Cikeas dan Cileungsi. Kedua DAS tersebut bertemu menjadi aliran Kali Bekasi.

    Dugaan pelanggaran itu berdampak pada banjir di Bekasi yang beberapa waktu lalu terjadi. Namun seberapa jauh dampaknya, dia mengatakan perlu kajian ahli.

    “Berkontribusi, berapa banyak itu nanti ahli yang menentukan. Kemarin kita konsultasi sama ahli, besarannya berapa perlu kajian ahli,” pungkasnya.

    (rdh/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu