Xcloud.id

Topik: Banjir

  • DKI rampungkan pembangunan tanggul pantai Fase A sepanjang 8,5 km 

    DKI rampungkan pembangunan tanggul pantai Fase A sepanjang 8,5 km 

    Pada pelaksanaannya nanti kami akan lakukan percepatan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merampungkan pembangunan tanggul pantai proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN/NCICD) Fase A sepanjang 8,5 km dari total 21 km.

    “Pada pelaksanaannya nanti kami akan lakukan percepatan, sehingga 2030 sudah selesai,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas SDA Ika Agustin Ningrum dalam rapat bersama Komisi D DPRD DKI, di Jakarta Pusat, Senin.

    Ika merinci pembangunan NCICD Fase A dengan total 21 kilometer terdiri dari enam lokasi yakni di Kamal Muara, Muara Angke, Pantai Mutiara, Muara Baru-Pantai Timur, Sunda Kelapa-Ancol Barat, dan Kali Blencong.

    Prinsip pembangunan PTPIN bukan hanya sebagai pengendali kenaikan muka air laut dan banjir, namun untuk memperbaiki kondisi lingkungan dengan hadirnya konsep ruang ketiga.

    Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyatakan siap mendukung percepatan pembangunan NCICD Fase A.

    Tujuannya sebagai upaya pencegahan bencana banjir air pasang (rob) yang kerap menimpa warga di wilayah pesisir atau Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

    “Kita support (dukung) untuk percepatan. Karena yang menjadi perhatian kami bagaimana mengantisipasi genangan ataupun banjir yang terjadi akibat rob,” ujar Yuke.

    Dia mengatakan, siap mencari solusi apabila Dinas Sumber Daya Air (SDA) mengalami kendala pembangunan NCICD Fase A yang diproyeksikan selesai pada 2030 dari target semula tahun 2028.

    Yuke optimistis Pemprov DKI melalui Dinas SDA mampu mempercepat penyelesaian pembangunan NCICD Fase A yang saat ini masih tersisa 12,5 kilometer dari panjang total 21 kilometer.

    “Memang itu masih belum 100 persen dan masih lumayan panjang yang belum selesai. Kami siap mendukung percepatan,” ujar Yuke.

    Dia menambahkan dukungan legislatif yakni melalui perencanaan yang menyeluruh, tepat dan disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Normalisasi Sungai untuk Cegah Banjir, Warga Tergusur Dapat Ganti Rugi

    Normalisasi Sungai untuk Cegah Banjir, Warga Tergusur Dapat Ganti Rugi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan melakukan normalisasi sungai sebagai langkah antisipasi banjir di Jawa Barat, khususnya di wilayah Bogor dan Bekasi. Bangunan yang berdiri di badan dan sempadan sungai akan ditertibkan, termasuk pemukiman warga yang memiliki surat kepemilikan maupun yang tidak.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan, pemilik bangunan dengan alas hak sah akan mendapatkan ganti rugi sesuai nilai appraisal. Dana penggantian ini akan bersumber dari anggaran pemerintah daerah (Pemda).

    “Jika ada bangunan dengan alas hak sah, maka harus ada pengadaan tanah dan ganti rugi sesuai appraisal,” ujar Nusron dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (17/3/2025).

    Pendataan Tanah dan Proses Ganti Rugi

    Berdasarkan data sementara Kementerian ATR/BPN, ada 124 bidang tanah dan bangunan di bantaran Sungai Bekasi yang memiliki alas hak. Namun, jumlah ini masih bisa bertambah seiring pendataan yang masih berjalan.

    “Pendataan lebih lanjut akan dilakukan dengan mencocokkan data antara Pemda, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian ATR/BPN,” jelas Nusron terkait langkah pemerintah yang akan melakukan normalisasi sungai di Bogor dan Bekasi.

    Sementara itu, bagi bangunan yang tidak memiliki alas hak, pemerintah akan melakukan penertiban dengan pendekatan manusiawi. Nusron menegaskan pemilik bangunan tanpa dokumen sah tidak berhak menerima ganti rugi.

    “Jika bangunannya tidak memiliki alas hak, maka akan kami tertibkan dengan pendekatan kemanusiaan,” tegasnya.

    Tanah Sempadan Sungai Akan Disertifikasi sebagai Tanah Negara

    Pemerintah juga berencana mensertifikasi tanah di sempadan dan badan sungai yang belum memiliki alas hak sebagai tanah negara. Hak pengelolaan tanah ini akan diberikan kepada otoritas sungai, seperti Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta, dan PSDA.

    Langkah ini bertujuan untuk mencegah pendudukan ilegal pada masa depan. Dengan adanya kepemilikan yang sah, masyarakat tidak dapat lagi mengeklaim atau mensertifikatkan tanah negara di area sempadan sungai.

    “Ke depan, jika ada pihak yang mencoba menduduki lahan tersebut, mereka tidak akan bisa mensertifikatkannya karena sudah memiliki pemilik yang sah,” tutup Nusron terkait langkah pemerintah yang akan melakukan normalisasi sungai di Bogor dan Bekasi.

  • Infrastruktur Fisik yang Memadai Bisa Ciptakan Kota Mandiri Berkelanjutan dan Terintegrasi  – Halaman all

    Infrastruktur Fisik yang Memadai Bisa Ciptakan Kota Mandiri Berkelanjutan dan Terintegrasi  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Penyediaan infrastruktur yang memadai dan sesuai kebutuhan menjadi salah satu kunci menciptakan kota mandiri yang berkelanjutan dan terintegrasi.

    Direktur Paramount Land, Norman Daulay, mengatakan bahwa sebuah kota mandiri tidak hanya menawarkan hunian, kawasan komersial, dan fasilitas kota, tetapi juga harus dilengkapi dengan jaringan infrastruktur fisik yang komprehensif.

    “Pembangunan infrastruktur merupakan tahap krusial dalam pengembangan kota mandiri,” kata Norman Daulay kepada wartawan di sela-sela Festival Ramadan 2025 di Paramount Petals, Tangerang, belum lama ini.

    Menyadari pentingnya infrastruktur, pihaknya yang tengah mengembangkan Paramount Petals saat ini fokus pada pembangunan infrastruktur berupa akses jalan langsung dari Tol Jakarta-Merak.

    “Saat ini tengah dibangun struktur slab/pelat beton (slab on pile) sebagai lanjutan dari jembatan baja flyover,” kata Norman Daulay.

    Selain itu, sedang dibangun pula jembatan pipa transmisi gas (Pertagas) yang terhubung dengan akses jalan tol menuju Paramount Petals.

    Norman menambahkan, sesuai target awal, akses tol langsung ini diharapkan dapat beroperasi penuh pada akhir 2025 mendatang.

    “Kami menyiapkan akses jalan, fasilitas air dan sanitasi, energi, ruang terbuka hijau, hingga kolam retensi (flood retention pond) sebagai upaya penanggulangan banjir,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Sales & Marketing Paramount Land, Chrissandy Dave, mengungkapkan bahwa Paramount Land telah sukses menyelenggarakan Big Exhibition Paramount Land 2025 di Living World Alam Sutera, Tangerang, pada 5-10 Maret 2025 lalu.

    “Program penjualan istimewa ini akan dilanjutkan dengan promo Ramadan pada periode 5-31 Maret 2025 untuk seluruh produk Paramount Gading Serpong, Paramount Petals, dan Paramount Village Semarang,” jelas Chrissandy.

    Festival Ramadan 2025 di Paramount Petals juga hadir sebagai ajang silaturahmi warga penghuni dan masyarakat sekitar, sekaligus mendukung UMKM setempat. Acara ini berlangsung hingga 23 Maret 2025 di kawasan Boulevard Paramount Petals.

    Rangkaian acara Festival Ramadan diisi dengan berbagai kegiatan, seperti Ramadan Bazaar yang diikuti lebih dari 20 peserta (makanan dan non-makanan), talkshow kesehatan, cek kesehatan gratis dari Bethsaida Healthcare, ngabuburit bersama anak yatim, live music religi, Exotic Pets Community Gathering, hingga Stay Fit with Poundfit.

    Presiden Direktur Paramount Land, M. Nawawi, mengatakan bahwa pihaknya juga membagikan 2.175 paket sembako kepada masyarakat pra-sejahtera.

    “Kami juga memberikan santunan kepada yatim piatu melalui Yayasan Yatim Piatu dan masjid di lingkungan sekitar, mengadakan acara silaturahmi dan buka puasa bersama masyarakat sekitar, serta ngabuburit bersama 50 anak yatim piatu di Paramount Petals,” katanya. (Eko Sutriyanto)

  • Hal-Hal yang Bikin Kepala Shin Bet Israel Berani Lawan Pencopotan Netanyahu – Halaman all

    Hal-Hal yang Bikin Kepala Shin Bet Israel Berani Lawan Pencopotan Netanyahu – Halaman all

    Hal-Hal yang Bikin Kepala Shin Bet Israel Berani Lawan Pencopotan Netanyahu

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Shin Bet Ronen Bar telah menolak rencana Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu untuk mencopotnya dari jabatannya.

    Bar menyatakan kalau pemecatannya tidak terkait dengan peristiwa 7 Oktober, serangan Banjir Al-Aqsa oleh Hamas yang mengekspos total kelemahan keamanan Israel baik secara intelijen maupun kemampuan militer.

    Dia juga bermaksud tetap menjabat karena tantangan keamanan yang sedang berlangsung, sebuah pembangkangan terang-terangan dalam rezim pemerintahan Israel saat ini.

    “Tanggung jawab nasional saya mengharuskan saya untuk tetap menjabat pada periode mendatang, mengingat potensi eskalasi keamanan dan meningkatnya ketegangan,” kata Bar dalam sebuah pernyataan menyusul pengumuman Netanyahu dilansir RNTV, Senin (17/3/2025).

    Ia menekankan kalau ia masih memiliki kewajiban penting, termasuk upaya untuk mengamankan pemulangan sandera Israel yang ditahan di Gaza.

    Selain itu dia juga merasa masih punya wewenang mengawasi investigasi sensitif, dan mempersiapkan kandidat yang memenuhi syarat untuk akhirnya menggantikannya.

    Bar juga menuduh Netanyahu mengutamakan kepentingan pribadi daripada kebutuhan keamanan negara.

    “Harapan perdana menteri akan kesetiaan pribadi dengan mengorbankan kepentingan publik sama sekali tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum Shin Bet,” katanya.

    Keputusan Netanyahu untuk mencopot Bar menyusul meningkatnya ketegangan antara keduanya.

    Penyebab perselisihan ini adalah:

    Kegagalan intelijen menjelang peristiwa 7 Oktober
    Negosiasi pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas
    Penyelidikan yang sedang berlangsung terkait dugaan hubungan antara para pembantu Netanyahu dan Qatar.

    Penolakan Bar terhadap langkah Netanyahu menambah gejolak politik yang meningkat di Israel, di mana perdana menteri telah mengganti pejabat keamanan utama, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan kepala militer Herzi Halevi.

    Dampak dari peristiwa 7 Oktober terus memicu perpecahan politik, dengan para kritikus menuduh Netanyahu mengesampingkan mereka yang menantangnya sambil menghindari akuntabilitas atas kelalaian keamanan.

    Adapun Ketua Partai Demokrat Israel, Yair Golan jadi sosok yang mengecam pemecatan ini, Golan dengan tegas mengecam langkah pemecatan Bar.

    “Pemecatan kepala Shin Bet merupakan upaya putus asa oleh seorang terdakwa pidana untuk menyingkirkan seseorang yang setia kepada Israel dan yang sedang menyelidiki Netanyahu dan lingkaran dekatnya atas pelanggaran serius dan gelap serta tidak bersedia menutupinya,” kata Golan.

    Kecaman serupa juga dilontarkan pemimpin oposisi Yair Lapid, ia menyebut rencana Netanyahu sebagai tindakan memalukan.

    TOLAK DIPECAT – Kepala Shin Bet, Ronen Bar yang berkonflik dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ada tudingan Netanyahu memecat Ronen Bar karena kepentingan kasus penyidikan yang akan dilaksanakan Shin Bet terkait Netanyahu dalam kasus korupsi.

    Perang Dingin Netanyahu VS Bos Shin Bet

    Mengutip Al Jazeera, perseteruan antara Netanyahu dengan Bar sebenarnya terjadi jauh sebelum serangan Hamas dimulai.

    Akan tetapi pasca perang Hamas dan Israel pecah, hubungan Netanyahu dengan Bar menjadi semakin tegang.

    Perselisihan yang kian memanas membuat Netanyahu dan Direktur Shin Bet Ronen Bar terlibat pertengkaran di muka umum tentang reformasi badan tersebut.

    Netanyahu menuduh Shin Bet sebagai tokoh yang gagal mencegah serangan milisi Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu agresi brutal Israel ke Jalur Gaza Palestina.

    Tak hanya itu Netanyahu menuding Bar melakukan “pemerasan” dan “ancaman” terkait reformasi yang diusulkan.

    Tudingan ini keluar dari mulut Netanyahu setelah pada Kamis, pendahulu Bar, Nadav Argaman, memanas-manasi situasi dalam wawancara dengan Channel 12, stasiun televisi swasta Israel.

    “Saya menjaga kerahasiaan semua yang terjadi antara saya dan perdana menteri. Jelas saya memiliki banyak informasi yang bisa saya gunakan, tetapi saya tidak melakukannya,” kata Argaman dalam wawancara itu seperti dikutip AFP.

    “Namun, jika saya menyimpulkan bahwa perdana menteri bertindak bertentangan dengan hukum, saya tidak punya pilihan-saya akan mengungkap semua yang saya ketahui demi menjaga pentingnya hubungan antara kepala Shin Bet dan perdana menteri,” paparnya.

    Merespons pernyataan Argaman, Netanyahu pun mencuitkan pembelaan melalui platform media sosial X.

    Ia menuduh Argaman melakukan pemerasan langsung di siaran langsung terhadap seorang perdana menteri yang sedang menjabat. Adapun tudingan yang dimaksud adalah Direktur Shin Bet Ronen Bar.

    Serangkaian konflik ini yang mendorong Netanyahu untuk mengupayakan pemecatan Bar, dengan dalih masalah kepercayaan.

     

    (oln/rntv/*)

  • Kementerian PU Siapkan Rp 5 T Bangun Tanggul Kali Bekasi & Ciliwung

    Kementerian PU Siapkan Rp 5 T Bangun Tanggul Kali Bekasi & Ciliwung

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk membangun tanggul di bantaran Kali Bekasi, Jawa Barat dan Kali Ciliwung, DKI Jakarta. Total panjang tanggul yang akan dibangun di masing-masing lokasi mencapai 19,64 kilometer (km) dan 16 km.

    Informasi ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti usai melangsungkan pertemuan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Diana mengatakan, di Bekasi sendiri pihaknya harus membangun tanggul baru sepanjang 19,64 km. Pembangunannya terbagi ke dalam sebanyak 7 paket.

    “Kalau tanggul di Bekasi dari paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu totalnya Rp 3,6 triliun,’ kata Diana, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

    Diana mengatakan, keberadaan tanggul ini penting sebagai salah satu langkah pencegahan banjir di kawasan Jabodetabek, khususnya Bekasi. Namun untuk pembangunannya, Kementerian PU masih terkendala masalah kesediaan lahannya.

    “Mudah-mudahan kalau tanah tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, kita bisa melakukan identifikasi dan datanya sama semuanya, bulan April kita bisa melakukan penlok,” ujar Diana.

    “Selesai akhir Mei, kita juga bisa melakukan pembebasan lahannya, sehingga Juni kita bisa menindaklanjuti untuk pembangunan tanggul-tanggul di seluruh Bekasi,” sambungnya.

    Sedangkan untuk tanggul Kali Ciliwung, secara keseluruhan tanggul ini memiliki panjang 33 km. Namun untuk menyelesaikannya, Kementerian PU masih harus membangun 16 km tanggul lagi.

    “Rp 1,4 triliun tanggulnya. Jadi tanggulnya itu ada yang belum kita selesaikan karena lahannya belum bebas. Jadi kita nggak bisa membangun tanggulnya di situ,” kata dia.

    “Karena masih diduduki rumah-rumah rakyat di situ. Masyarakat masih bangun rumah-rumahnya di situ. Jadi kan harus dibebasin dulu. Setelah dibebaskan, baru nanti kita lanjutkan tanggulnya,” lanjutnya.

    Dengan demikian, secara akumulasi, Kementerian PU akan mengalokasikan Rp 5 triliun untuk pembangunan tanggul di bantaran sungai. Selain pembangunan tanggul, Diana mengatakan, pihaknya juga akan membangun delapan kolam retensi.

    “Kalau untuk kolam retensi saat ini kami sedang melakukan FS-nya. Ini kalau lahannya sudah beres semuanya baru nanti kita akan bisa menghitung kira-kira biayanya berapa. Tapi semuanya sudah ada dalam perencanaan,” terangnya.

    (shc/rrd)

  • Pejabat Israel Akui Kehebatan Taktik Hamas: Berhasil Sesatkan Intelijen Zionis – Halaman all

    Pejabat Israel Akui Kehebatan Taktik Hamas: Berhasil Sesatkan Intelijen Zionis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Kepala Staf Israel Herzi Halevi mengakui soal kehebatan Hamas, yakni saat serangan Oktober 2023 lalu.

    Herzi Halevi menyebut Hamas berhasil menyesatkan intelijen zionis Israel sebelum serangan 7 Oktober 2023, atau dikenal sebagai Operasi Banjir Al-Aqsa.

    Hal ini memperlihatkan kegagalan keamanan besar.

    Bahkan dirinya menyebut Hamas telah melakukan ‘penipuan’.

    “Saya tidak punya pilihan selain memuji Hamas atas ‘penipuan’ yang dipraktikkannya untuk melawan kami sebelum 7 Oktober,” kata Halevi dalam rekaman yang diterbitkan oleh Radio Angkatan Darat Israel, Minggu (16/3/2025).

    “Mereka menggunakan kerusuhan Hamas dan fokus pada masalah kemanusiaan untuk menidurkan kita ke dalam kepuasan dan mempersiapkan serangan itu, dan mereka berhasil,” tambahnya, mengutip Palestine Chronicle.

    ‘Kerusuhan’ yang dimaksud, disebut Halevi, mengacu pada protes Palestina di tahun-tahun sebelumnya di dekat pagar yang memisahkan Gaza dari Israel.

    Demonstrasi-demonstrasi ini, yang dikenal sebagai Great March of Return, menyerukan hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina yang terlantar pada tahun 1948 dan mengakhiri blokade di Gaza.

    Halevi juga mengatakan tidak pernah membayangkan Hamas melakukan serangan Operasi Banjir Al-Aqsa.

    “Dalam semua pelatihan militer yang kami lakukan dan semua diskusi yang kami selenggarakan, kami tidak pernah membayangkan bahkan 5 persen dari apa yang terjadi pada 7 Oktober (operasi Banjir Al-Aqsa),” kata Halevi.

    Halevi Mengundurkan Diri

    Pada bulan Januari 2025 lalu, Halevi mengumumkan pengunduran dirinya, dirinya undur diri lantaran merasa bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober yang dilakukan Hamas.

    Hingga akhirnya dirinya secara resmi mengundurkan diri pada 6 Maret 2025.

    Diketahui dalam operasi Banjir Al-Aqsa, Hamas menargetkan pangkalan militer dan permukiman di dekat Gaza, membunuh dan menangkap orang Israel.

    Hamas melakukan operasi itu sebagai tanggapan terhadap kejahatan yang sedang berlangsung dari pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina dan tempat-tempat suci mereka, terutama Masjid Al-Aqsa.

    Para pejabat Israel menggambarkan serangan itu sebagai kegagalan intelijen dan militer paling signifikan di Israel.

    Dan sangat merusak reputasi militer dan keamanan global Israel.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • SDA Jakut tinggikan tanggul geobag antisipasi banjir rob di Marunda

    SDA Jakut tinggikan tanggul geobag antisipasi banjir rob di Marunda

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara melakukan peninggian tanggul geobag yang berisi pasir di pesisir Kampung Marunda Pulo, Kecamatan Cilincing, untuk mengantisipasi terjadinya banjir rob.

    “Hari ini kami mengerahkan 60 personel pasukan biru untuk memasang geobag,” kata Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Utara, Ahmad Syaiful di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, tanggul dengan ketinggiannya hingga 50 centimeter (cm) dan lebar satu meter dipasang di sepanjang 50 meter.

    Sebelumnya, di lokasi yang sama sudah ada tanggul setinggi satu meter, sehingga ketinggian tanggul menjadi 1,5 meter.

    Menurut Ahmad, pada Desember 2024 lokasi tersebut pernah tergenang rob setinggi sekitar 50 cm dan untuk mengantisipasi peristiwa serupa terulang maka dilakukan peninggian tanggul.

    “Pengerjaan sudah dimulai sejak 14 Maret 2025 dan ditargetkan rampung 27 Maret 2025,” kata dia.

    Dalam pengerjaan itu, ratusan geobag dikumpulkan menjadi satu di dalam kawat bronjong agar struktur tanggul juga semakin kuat.

    “Semoga dengan peninggian tanggul ini dapat menahan hempasan air laut, sehingga permukiman warga bisa aman dan bebas dari genangan,” harap Ahmad.

    Sementara itu, warga Marunda Pulo, RT 01/07, Kelurahan Marunda, Wahid (32) mengatakan pengerjaan peninggian tanggul yang dilakukannya jajaran Sudin SDA Jakarta Utara tentu dapat mengurangi potensi limpahan air laut ke permukiman warga.

    “Kami apresiasi pemerintah yang bergerak cepat untuk mencegah banjir di wilayah kami. Adanya sheet pile dan tanggul pasir ini tentunya sangat berpengaruh untuk menahan gelombang air laut,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPRD Golkar Sumedang Siap Bantu Warga Urus Dokumen yang Rusak Akibat Banjir

    Anggota DPRD Golkar Sumedang Siap Bantu Warga Urus Dokumen yang Rusak Akibat Banjir

    JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Sumedang sekaligus Ketua Fraksi Golkar, Asep Kurnia mengatakan, pihaknya siap membantu warga dalam pengurusan dokumen yang terdampak bencana.

    Hal itu karena sejumlah warga yang terdampak banjir di wilayah Cimanggung, Kabupaten Sumedang, mengeluhkan rusaknya dokumen-dokumen penting mereka akibat diterjang banjir luapan Sungai Cimande.

    Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan berbagai surat berharga lainnya terendam air, menyulitkan mereka dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.

    BACA JUGA: Bupati Sumedang Serius Atasi Banjir Cimanggung, Normalisasi hingga Reboisasi Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

    “Kami memahami betapa pentingnya dokumen-dokumen ini bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti sekarang,” katanya, Senin (17/3).

    Oleh karena itu, Asep menegaskan, dirinya siap memberikan pendampingan dalam pengurusan dokumen-dokumen administratif warga yang rusak.

    Pria yang akrab disapa Akur itu menyampaikan, DPRD Sumedang juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi warga dalam proses penggantian dokumen.

    BACA JUGA: Diduga Langgar DAS dan Sebabkan Banjir Cimanggung, Sekda Jabar Minta Evaluasi 5 Perumahan

    Banjir yang melanda wilayah Cimanggung akibat luapan Sungai Cimande memang menyebabkan banyak kerugian, tidak hanya merusak rumah dan harta benda, tetapi juga dokumen-dokumen penting.

    Dengan adanya dukungan dari Fraksi Golkar, diharapkan warga bisa segera mendapatkan kembali dokumen yang mereka butuhkan.

    “Karena, dalam situasi bencana, negara harus hadir untuk memastikan warganya mendapatkan hak administratif mereka tanpa kendala yang berbelit,” pungkas Akur. (Bas)

  • Pemkot Bandung Sorot Bangunan di Sempadan Sungai: Sertifikatnya akan Dicabut

    Pemkot Bandung Sorot Bangunan di Sempadan Sungai: Sertifikatnya akan Dicabut

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan komitmennya menata kawasan sempadan sungai guna mengembalikan fungsi alami daerah aliran sungai (DAS).

    Langkah tersebut ditempuh dengan menertibkan bangunan yang berdiri di wilayah terlarang tersebut. “Untuk bangunan yang berdiri kurang dari lima tahun, sertifikatnya akan dicabut,” kata Farhan di Bandung, Senin (17/3).

    Kebijakan itu, kata Farhan, merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi kepala daerah se-Jawa Barat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    “Sementara yang sudah lebih dari lima tahun akan mendapat uang kerohiman sebagai kompensasi,” imbuhnya.

    BACA JUGA:Penertiban Sempadan Sungai di Jawa Barat Dimulai untuk Cegah Banjir, Kompensasi bagi Warga Terdampak

    Dirinya menginstruksikan, para camat dan lurah untuk segera mendata bangunan di sempadan sungai di wilayah mereka. Serta melaporkan kepada perangkat daerah terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    “Ini langkah penting agar tidak ada bangunan yang menghambat aliran sungai dan berpotensi menyebabkan banjir,” tegasnya.

    Farhan juga mengapresiasi kesiapsiagaan tim bencana Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, yang sigap membersihkan aliran air dari hambatan batang pohon.

    “Gotong royong mereka harus menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun budaya siaga bencana,” tandasnya.

    Walhi Jabar Desak Restorasi DAS Cikapundung, Jalan Panjang Memulihkan Tata Kelola Kota Bandung

    BACA JUGA:Banjir Cingised Jadi Terparah Selama 4 Tahun Terakhir, Begini Kata Farhan

    Sebelumnya, Kota Bandung sempat menjadi sorotan terkait buruknya tata kelola perkotaan, khususnya dalam penanganan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

    Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menyoroti minimnya langkah konkret dalam memperlakukan sungai sebagai bagian penting peradaban manusia.

    “DAS harus diberi perlakuan khusus. Rumah-rumah seharusnya dihadapkan ke sungai agar tidak ada hak sungai yang terampas, baik oleh pemukiman maupun industri,” ujar Wahyudin kepada Jabar Ekspres, belum lama ini.

    Ia menegaskan, pembenahan DAS menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan ruang kota yang manusiawi. Menurutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang hak sungai sudah jelas.

  • Bupati Sumedang Serius Atasi Banjir Cimanggung, Normalisasi hingga Reboisasi Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

    Bupati Sumedang Serius Atasi Banjir Cimanggung, Normalisasi hingga Reboisasi Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

    JABAR EKSPRES – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir serius atasi persoalan banjir, penanganan digenjot tahun ini dengan tujuan warganya, terutama di wilayah Kecamatan Cimanggung, terbebas dari ancaman genangan air pada 2026 mendatang.

    Diketahui, langkah cepat untuk penanganan jangka pendek terkait banjir akibat luapan Sungai Cimande langsung digenjot Pemkab Sumedang, mulai dari pembersihan sampah, pengerukan hingga normalisasi sekira 3 kilometer.

    Pembersihan Sungai Cimande tersebut, dilakukan di Jembatan Pangsor, tepatnya di Jalan Raya Bandung-Garut, wilayah Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung yang dimulai sejak Minggu (16/3/2025) kemarin.

    “Yang jelas target saya tahun ini bisa tuntas persoalan banjir jangka pendek dan jangka menengah,” katanya saat ditemui Jabar Ekspres di Kantor Kecamatan Cimanggung belum lama ini.

    BACA JUGA:Diduga Langgar DAS dan Sebabkan Banjir Cimanggung, Sekda Jabar Minta Evaluasi 5 Perumahan

    Dony menyampaikan, pengerukan dilakukan untuk mengatasi pendangkalan sungai, memastikan aliran air tetap lancar menuju hilir, serta mengantisipasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sedimentasi.

    “Kita siagakan berbagai macam alat agar sedimentasi terkeruk dan air bisa mengalir dengan baik ke hilir,” bebernya.

    Dony menerangkan, dari hasil peninjauan menyisir Sungai Cimande, terdapat pipa-pipa pendistribusian air ke beberapa perusahaan, hal itu dinilai menjadi salah satu faktor pemicu banjir.

    Keberadaan pipa milik beberapa perusahaan di Sungai Cimande itu pun, cukup menyita perhatian dalam proses pembersihan dan pengerukan yang dilakukan di sekitar Jembatan Pangsor.

    Keberadaan infrastruktur pipa di badan sungai bisa menjadi faktor yang berkontribusi pada perubahan aliran air dan sedimentasi di wilayah tersebut.

    BACA JUGA:Kemensos Salurkan Bantuan Logistik Bagi 2.646 Korban Banjir di Sumedang

    Dony menjelaskan, terkait perizinan dan data pipa milik perusahaan yang berada di Sungai Cimande area Jembatan Pangsor, kewenangannya ada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Kewenangannya ada di provinsi, nanti Sekda Jabar Pak Herman akan melakukan pengecekan dan pendataan,” jelasnya.

    Dony mengungkapkan, pembersihan sampah dan pengerukan Sungai Cimande merupakan langkah jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjang pihaknya akan melakukan normalisasi serta reboisasi di bagian hulu.