Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Kaum Perempuan yang Punya Beban Ganda Harus Dijaga Kesehatan Mentalnya, Bagaimana Caranya? – Halaman all

    Kaum Perempuan yang Punya Beban Ganda Harus Dijaga Kesehatan Mentalnya, Bagaimana Caranya? – Halaman all

    Kaum Perempuan yang Punya Beban Ganda Harus Dijaga Kesehatan Mentalnya, Bagaimana Caranya? 

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI), dr Imran Pambudi, MPHM menekankan, pentingnya kesehatan mental pada perempuan.

    Sering kali kesehatan mental perempuan terabaikan, namun berdampak besar pada kualitas hidup mereka.

    Kesehatan mental perempuan adalah fondasi  untuk kehidupan yang sehat dan bermakna.

    “Dengan peran beragam yang diemban perempuan baik sebagai pekerja, pengasuh keluarga, pemimpin, maupun anggota masyarakat kesehatan mental mereka memiliki dampak luas tidak hanya pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada keluarga dan komunitas,” tutur dr Imran di Jakarta ditulis Jumat (21/3/2025).

    Kesehatan mental perempuan memengaruhi lebih dari individu, yang mana bisa berdampak pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

    Perempuan yang sehat secara mental memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

    Karena itu, mendukung kesehatan mental perempuan adalah investasi dalam masa
    depan yang lebih inklusif dan sejahtera.

    Tema “Accelerate Action” ini dipilih untuk menyoroti kebutuhan mendesak akan langkah
    konkret dalam mendukung perempuan, terutama dalam menjaga dan meningkatkan
    kesehatan mental di antaranya:

    1. Tingginya Beban Gangguan Mental pada Perempuan.

    Menurut WHO, perempuan memiliki prevalensi dua kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki
    untuk mengalami depresi, yang merupakan salah satu penyebab utama disabilitas di seluruh
    dunia.

    Perempuan juga lebih rentan terhadap Penyakit Tidak Menular seperti Hipertensi dan
    Diabetes.

    Banyak perempuan di negara berkembang atau daerah terpencil kesulitan
    mengakses layanan kesehatan mental yang terjangkau.

    Pandemi telah meningkatkan prevalensi gangguan mental seperti kecemasan dan depresi hingga lebih dari 25 persen dalam tahun pertama pandemi.

    Perempuan, terutama mereka yang bekerja di sektor kesehatan atau sebagai pengasuh, menghadapi tekanan emosional yang lebih besar.

    2. Ketidaksetaraan Gender dalam Layanan Kesehatan Mental

    Masih banyak perempuan, terutama di negara berkembang, yang tidak memiliki akses
    memadai ke layanan kesehatan mental, baik karena hambatan ekonomi, stigma sosial,
    maupun ketimpangan struktural.

    Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender meningkat selama pandemi, yang berdampak langsung pada kesehatan mental perempuan.

    Trauma yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi gangguan mental kronis.

    Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat tiap tahunnya dan lebih 75 persen korbannya adalah Perempuan.

    Perempuan yang menghadapi stigma sosial, baik karena status sosial, pekerjaan, atau kondisi kesehatan mental mereka, sering kali merasa terisolasi.

    Hal ini memperburuk kondisi mental mereka dan menghambat pencarian bantuan.

    3. Dampak Stres Multi-Peran

    Beban ganda atau bahkan multi-peran yang dijalankan perempuan membuat mereka lebih
    rentan terhadap gangguan mental, termasuk kecemasan, depresi, dan kelelahan emosional.

    Ketidakpastian ekonomi global telah memperburuk stres pada perempuan, terutama mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.

    Ketimpangan upah dan kehilangan pekerjaan juga meningkatkan risiko gangguan mental. Perempuan di komunitas rentan sering kali menjadi korban utama dampak perubahan iklim dan bencana alam.

    Trauma akibat kehilangan tempat tinggal atau sumber penghidupan dapat memicu gangguan stres pascatrauma (PTSD).

    Bencana banjir yang akhir-akhir ini terjadi di tanah air banyak berimbas pada ibu rumah tangga dengan segala kerepotannya selama banjir maupun pasca kejadian.

    Menyikapi beberapa hal diatas maka perlu adanya langkah-langkah untuk mendukung
    kesehatan mental perempuan di antaranya :

    1. Peningkatan Akses ke Layanan Kesehatan Mental

    Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu menyediakan layanan kesehatan mental
    yang lebih mudah diakses, khususnya bagi perempuan di komunitas terpinggirkan.

    Pemerintah mempunyai target semua Puskesmas akan mampu memberikan layanan jiwa pada tahun 2027, saat ini baru 40 persen Puskesmas yang mampu memberikan layanan jiwa.

    2. Penghapusan Stigma

    Kampanye edukasi publik sangat penting untuk mengurangi stigma dan meningkatkan
    kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental perempuan.

    3. Pendekatan Holistik

    Memperkuat kesejahteraan perempuan tidak hanya melalui layanan kesehatan mental,
    tetapi juga melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan penguatan hak-hak perempuan.

    4. Dukungan Sosial dan Komunitas

    Membentuk komunitas yang mendukung dan program pemberdayaan perempuan dapat
    membantu mengurangi rasa isolasi sosial dan mendukung kesehatan mental mereka.

    “Hari Perempuan Sedunia 2025 menggarisbawahi pentingnya percepatan aksi dalam mengatasi tantangan kesehatan mental perempuan. Dengan fokus yang lebih mendalam dan komprehensif pada isu ini, kita dapat membantu menciptakan dunia yang lebih setara dan berdaya bagi semua Perempuan di Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” tutur dia.

  • Hamas: Surat Kepala Shin Bet Ronen Bar Ungkap Netanyahu Sengaja Hambat Negosiasi – Halaman all

    Hamas: Surat Kepala Shin Bet Ronen Bar Ungkap Netanyahu Sengaja Hambat Negosiasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengatakan pernyataan Kepala Shin Bet, Ronen Bar, mengungkap manipulasi yang disengaja oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyabotase kesepakatan apa pun dengan Hamas.

    Sebelumnya, kabinet pemerintahan Netanyahu mengumumkan pada hari Jumat (21/3/2025) bahwa mereka menyepakati keputusan untuk memecat Ronen Bar setelah mengadakan rapat dan pemungutan suara pada Kamis (20/3/2025) malam.

    Netanyahu mengatakan pemecatan Ronen Bar terjadi karena berkurangnya kepercayaan pemerintah Israel terhadap Shin Bet di bawah kepemimpinannya yang dianggap gagal mencegah Operasi Banjir Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Ronen Bar, yang akan diberhentikan mulai 10 April 2025, kemudian mengirim surat kepada para menteri Israel pada Jumat pagi sebagai bentuk protes atas pemecatannya.

    Dalam suratnya, Ronen Bar menyebut Netanyahu memecatnya karena ingin menghalangi upaya perundingan yang bertujuan untuk membebaskan sandera Israel yang masih ditahan oleh Hamas di Jalur Gaza. 

    Selain itu, Netanyahu juga mengeluarkan Ronen Bar dari tim Israel yang mewakili mereka dalam perundingan dengan Hamas yang ditengahi mediator Qatar, Mesir dan sekutu Israel, Amerika Serikat (AS).

    Ronen Bar juga menuduh Netanyahu bahwa pemecatannya bermotif politik dan berupaya menghalangi Shin Bet yang sedang melakukan penyelidikan “QatarGate” atas dugaan keterlibatan para pejabat yang dekat dengan Netanyahu yang dituduh menerima dana suap dari oknum di Qatar, seperti diberitakan The Jerusalem Post.

    Hamas: Netanyahu adalah Hambatan bagi Kesepakatan Apa pun

    Mengomentari keributan di pemerintahan Israel, Hamas menyebut surat Ronen Bar mengungkap Netanyahu sebagai pihak yang menghalangi upaya perundingan.

    “Pengakuan dari dalam pimpinan pendudukan ini mengonfirmasi bahwa Netanyahu adalah dan tetap menjadi hambatan nyata bagi kesepakatan pertukaran apa pun,” kata Hamas dalam pernyataannya, Jumat.

    Hamas menegaskan bahwa upaya Netanyahu untuk mengecualikan tokoh-tokoh keamanan Israel yang berpengaruh dari negosiasi mencerminkan krisis internalnya.

    Menurutnya, hal itu semakin memperdalam krisis kepercayaan antara Netanyahu dan lembaga keamanan Israel, dan mengungkapkan kurangnya keseriusan Netanyahu dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata.

    “Pernyataan kepala Shin Bet menegaskan bahwa Netanyahu berusaha merekayasa negosiasi formal yang digunakan untuk mengulur waktu dan mengulur waktu, tanpa mencapai hasil nyata,” kata Hamas, seperti diberitakan Quds.

    Hamas memperingatkan para pejabat AS agar berhenti menganggapnya bertanggung jawab atas terganggunya perundingan perjanjian gencatan senjata tahap kedua.

    Hamas menganggap Netanyahu dan pemerintahan ekstremisnya sepenuhnya bertanggung jawab atas perpanjangan penderitaan tahanan dan keluarga mereka.

    Gerakan tersebut menekankan satu-satunya cara untuk menjamin pembebasan mereka adalah dengan menghentikan agresi, kembali ke perundingan, dan melaksanakan perjanjian, bebas dari manuver politik yang gagal.

    Israel Kembali Serang Jalur Gaza

    Sebelumnya, Israel kembali melakukan serangan udara di Jalur Gaza sejak Selasa (18/3/2025), melanggar perjanjian gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari 2025.

    Netanyahu yang menyetujui serangan tersebut mengancam Hamas bahwa itu hanyalah permulaan dan Israel hanya bersedia melakukan perundingan di bawah tembakan.

    Pada Rabu (19/3/2025), Israel melanjutkan operasi darat serta mengerahkan kendaraan militer di sejumlah wilayah di Jalur Gaza.

    Setidaknya lebih dari 500 warga Palestina terbunuh dalam serangan Israel setelah pelanggaran gencatan senjata tersebut.

    Sementara itu, mediator Qatar, Mesir dan AS masih berupaya untuk menengahi perundingan antara Israel dan Hamas untuk melanjutkan perjanjian gencatan senjata tahap kedua.

    Sejak Oktober 2023 hingga hari ini, serangan Israel membunuh lebih dari 49.617 warga Palestina dan melukai lebih dari 112.950 orang di Jalur Gaza, seperti diberitakan Anadolu Agency.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Jakbar utamakan penanggulangan banjir di 19 titik

    Jakbar utamakan penanggulangan banjir di 19 titik

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat mengutamakan penanggulangan banjir di 19 titik dengan peningkatan kapasitas pompa hingga pengerukan kali yang berada di wilayahnya.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebutkan penanggulangan banjir merupakan salah satu prioritas dari 2.571 usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan yang kemudian diverifikasi secara bertahap.

    “Ada 19 titik rawan banjir yang akan ditanggulangi dengan peningkatan kapasitas pompa, pembangunan pintu air dan pengerukan 12 segmen seperti saluran, kali dan saluran penghubung,” ujar Uus di Jakarta, Jumat.

    Upaya penanggulangan itu, kata Uus, diharapkan dapat mengurangi banjir di kawasan Taman Alfa Indah, Kelurahan Joglo; Jalan Patra Kelurahan Duri Kepa; dan Jalan Panjang, depan Green Garden, Kedoya Utara.

    Kendati demikian, penanggulangan banjir juga memerlukan dukungan instansi terkait, utamanya pembangunan Waduk Kamal Muara di Jakarta Utara.

    “Karena itu berdampak pada wilayah Tegal Alur, normalisasi Kali Semongol dan pembangunan Polder Kalideres,” kata Uus.

    Selain penanggulangan banjir, prioritas pembangunan lainnya adalah penanganan kemacetan yang terdapat di 34 titik lokasi rawan macet di Jakarta Barat.

    “Berbagai tang dilakukan itu seperti rekayasa lalu lintas, perbaikan geometrik ruas jalan dan persimpangan serta penempatan personil pada jam sibuk di lokasi rawan kemacetan,” ujar Uus.

    Selain itu, Pemkot Jakbar juga membutuhkan dukungan dari instansi terkait pelebaran jalan pada empat lokasi seperti di Jalan Kembang Kerep, Arjuna Utara dan Selatan serta Joglo Raya.

    Sementara untuk program penataan kawasan, kata Uus, pihaknya telah melakukan penataan kawasan di Sentra Primer Barat Kembangan dan Kawasan Pancoran Glodok.

    “Tahun 2025-2026 akan dilakukan penataan di lima titik yakni Kawasan Meruya Selatan, dekat Kampus Mercu Buana, Koridor Timur dan Barat Meruya Ilir, Kawasan Meruya Utara dan Taman Jalur Hijau Kosambi,” ujar dia.

    Kemudian untuk penataan kawasan koridor Meruya Ilir dan Meruya Selatan, lanjut Uus, tengah dikerjakan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta yakni pembangunan sarana olahraga di Lapangan Ki Amat pada 2025 dan Lapangan Kebon Jeruk pada 2026.

    Sementara penataan kawasan di Zona Hijau Rusunawa Daan Mogot Pesakih, sedang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.

    “Harapannya itu bisa mengintegrasikan kebutuhan provinsi dengan Jakarta Barat yakni Kantor Kecamatan Cengkareng, Balai Warga dan ruang terbuka hijau (RTH,)” kata Uus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luapan Sungai Cisadane rendam sejumlah wilayah di Tangsel

    Luapan Sungai Cisadane rendam sejumlah wilayah di Tangsel

    Senin, 3 Maret 2025 14:55 WIB

    Warga melintasi banjir yang merendam Gerai UMKM pusat oleh-oleh khas Tangerang Selatan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (3/3/2025). Banjir yang merendam kawasan tersebut akibat meluapnya debit air sungai Cisadane karena hujan yang mengguyur seharian di kawasan tersebut dan Bogor. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

    Warga melintasi banjir yang merendam Gerai UMKM pusat oleh-oleh khas Tangerang Selatan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (3/3/2025). Banjir yang merendam kawasan tersebut akibat meluapnya debit air sungai Cisadane karena hujan yang mengguyur seharian di kawasan tersebut dan Bogor. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

  • Menteri Nusron Sebut Ada 796 Pelanggaran Tata Ruang di Jabodetabek-Punjur

    Menteri Nusron Sebut Ada 796 Pelanggaran Tata Ruang di Jabodetabek-Punjur

    JABAR EKSPRES – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali mengadakan rapat penanganan banjir Jabodetabek-Punjur yang berlangsung di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/03/2025). Dalam rapat yang mengundang Pemerintah Provinsi Banten ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyebut masih banyak pelanggaran tata ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur.

    “Kita melakukan pengecekan terhadap tata ruang Jabodetabek-Punjur sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden, red) 60 Tahun 2020 dan implementasi lapangannya. Ternyata setelah kita cek di Jabodetabek-Punjur ternyata ada pelanggaran tata ruang, jumlahnya banyak sekali, sekitar 796 titik pelanggaran tata ruang, yang ini secara tidak langsung menjadi penyebab adanya banjir,” kata Menteri ATR/Kepala BPN kepada media usai rapat.

    Dijelaskan pada kesepakatan ini, pelanggaran yang kerap terjadi ialah pemanfaatan lahan yang tak sesuai pada tata ruang. Misalnya, seperti yang awalnya hutan atau perkebunan, telah beralih fungsi menjadi perumahan, bahkan tempat usaha.

    “Tahun ini kita targetkan penanganannya sudah sudah selesai. Buat yang sudah membangun tidak punya alas hak, kita akan lakukan pendekatan kemanusiaan. Terhadap yang sudah punya alas hak, kita akan cek satu per satu, kalau prosesnya tidak _prudent_, tidak proper, tidak _compliant_, akan kita dekati untuk membatalkan sendiri sertipikatnya. Tapi kalau sertipikatnya solid, maka kita akan lakukan tahapan Pengadaan Tanah,” jelas Menteri Nusron.

    Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa rapat ini merupakan rapat lanjutan setelah sebelumnya mengundang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Jawa Barat. Nantinya setelah Idulfitri, akan dilangsungkan rapat teknis bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menuntaskan permasalahan banjir di Jabodetabek-Punjur.

    Turut serta pada rapat ini, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti; Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah; serta Bupati/Wali Kota se-Banten. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Reny Windyawati, serta Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya.

     

  • Presiden minta jajaran pastikan persiapan matang hadapi arus mudik

    Presiden minta jajaran pastikan persiapan matang hadapi arus mudik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah memastikan persiapan yang matang untuk menghadapi puncak arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    “Pembahasan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah agar kita semua, seluruh jajaran mempersiapkan sebaik mungkin arus mudik lebaran, begitu pula arus baliknya,” ujar pria yang akrab disapa AHY itu dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    AHY mengatakan puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini diprediksi terjadi pada tanggal 26–28 Maret 2025, serta arus balik pada 6–7 April 2025.

    Pemerintah berupaya memastikan perjalanan mudik dan balik berlangsung aman, lancar, dan menyenangkan bagi masyarakat.

    Beberapa kebijakan yang telah disiapkan, termasuk penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi dan domestik selama periode mudik, serta penyesuaian tarif jalan tol. Langkah ini diharapkan dapat membuat biaya perjalanan lebih terjangkau bagi masyarakat.

    AHY mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum juga telah mempersiapkan alat-alat berat dan material untuk menangani jalan-jalan yang rusak.

    Sementara Kementerian Perhubungan akan memastikan kelancaran transportasi multimoda, yakni darat, laut, udara, dan kereta api. Titik-titik yang sering mengalami kemacetan juga akan menjadi fokus perhatian.

    “Jadi, saya rasa secara keseluruhan pemerintah berupaya semaksimal mungkin, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk mempersiapkan arus mudik yang berjalan dengan baik dan lancar,” ucapnya.

    AHY menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan arus mudik dan balik lebaran berjalan lancar.

    Perihal jalan rusak akibat banjir, AHY mengatakan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo telah memastikan bahwa semua jalan yang teridentifikasi rusak atau berlubang akan segera diperbaiki.

    “Kita harapkan pada hari-hari mendatang ini benar-benar sudah clear sehingga tidak mengganggu perjalanan. Tetapi di mana saja dan lain sebagainya nanti bisa dijelaskan oleh Kementerian PU,” tambahnya.

    AHY menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga mengingatkan kepada jajaran kabinet untuk terus membangun komunikasi yang baik antara berbagai pos kementerian dan lembaga agar masyarakat bisa memahami kebijakan yang sedang dikerjakan pemerintah, apa tantangannya, dan apa manfaat atau peluang yang bisa dihadirkan.

    “Dengan demikian, masyarakat bisa memahami dan juga memberikan dukungan. Ini yang tadi juga salah satu yang akan dijadikan bahan evaluasi yang baik dan mudah-mudahan dengan itu kerjanya tetap fokus, tetapi juga komunikasinya lebih baik lagi,” jelasnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Warga Banten Tinggal di Atas Sungai Bakal Diusir, Gak Ada Ganti Rugi!

    Warga Banten Tinggal di Atas Sungai Bakal Diusir, Gak Ada Ganti Rugi!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek karena terjadinya alih fungsi lahan sungai menjadi lahan lain seperti pemukiman. Untuk itu, dia dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo serta Gubernur Banten Andra Soni akan melakukan aksi cepat untuk beresin masalah ini.

    Kolaborasi ketiganya adalah mengenai tata ruang di Banten dan tata ruang di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan serta mencocokkan dengan Perpres 60 Tahun 2020 dan melihat kondisi di lapangan.

    “Setelah dicek di Jabodetabek Cianjur Puncak, ternyata ada pelanggaran tata ruang, jumlahnya banyak di 796 titik yang secara tidak langsung penyebab adanya banjir terutama pelanggaran berupa perubahan tata guna lahan atau penggunaan lahan yang dulunya lahan hutan, lahan perkebunan, lahan pertanian dipakai untuk perumahan, pemukiman dan industri, ini jadi pemicu banjir,” kata Nusron di Kementerian PU, Jumat (21/3/2025).

    Karenanya akan dilakukan pendataan ulang sempadan sungai serta setu di kawasan Tangerang raya dan Banten. Nusron menyebut sudah terbit hak atas tanah baik atas nama individu maupun atas nama PT, yakni dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Hak Guna Bangunan (HGB).

    “Dalam pemantauan sementara di Tangerang dan Banten ada setidaknya 39 situ yang sudah hampir punah dan diokupansi masyarakat, dan beberapa situ yang ruasnya berkurang, ini nggak langsung terjadi dan dampaknya banjir di kawasan Banten serta Tangerang Raya yang tidak terpisahkan dengan Jabodetabek,” ujar Nusron.

    Foto: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek karena terjadinya alih fungsi lahan sungai menjadi lahan lain seperti pemukiman di Kementerian PU, Jumat (21/3/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek karena terjadinya alih fungsi lahan sungai menjadi lahan lain seperti pemukiman di Kementerian PU, Jumat (21/3/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

    Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah memverifikasi lahan sempadan dan batang sungai dan sempadan situ yang aman, dalam arti kosong, akan di hak pengelolaan lahan (HPL) dimana tahun ini akan selesai, sesuai otoritas masing-masing

    “Kalau sungai itu di bawah otoritas BBWS maka HPL di bawah Kementerian PU yakni Ditjen Sumber Daya Air, kalau sungai di bawah provinsi HPL nama provinsi, Kalau di bawah Perum Jasa Tirta, HPL kita namakan Perum Jasa Tirta,” kata Nusron.

    Bagi lahan yang sudah terbangun di atas sempadan sungai dan setu, pemerintah bakal melakukan pendekatan kemanusiaan, bukan dengan ganti rugi.

    “Kita nggak mau ganti rugi karena moral Hazard karena yang bersangkutan nggak punya hak atas tanah itu, tapi biar nggak menimbulkan keributan kita pendekatan kemanusiaan,” sebut Nusron.

    “Kalau mereka tolak kita laporkan APH karena tindak pidana karena ada oknum BPN, Dispenda, kelurahan, kecamatan kalau mereka ngga mau secara sukarela batalkan. Kalau serifikat solid betul, tapi ada pergeseran sungai, maka itu akan pengadaan tanah, itu langkah terakhir untuk normalisasi sebagai bentuk jangka panjang,” ujar Nusron.

    (fys/wur)

  • Respons Istana Soal Teror Kiriman Kepala Babi ke Kantor Tempo: Dimasak Saja

    Respons Istana Soal Teror Kiriman Kepala Babi ke Kantor Tempo: Dimasak Saja

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara terkait dengan kasus pengiriman kepala babi kepada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana (Cica).

    Hasan pun melemparkan kelakar agar kepala babi yang diterima itu agar dimasak saja.

    “Sudah dimasak aja,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Awak media sempat mengkonfirmasi kembali mengenai pernyataanya. Sebab, kepala babi tersebut sudah dalam kondisi tidak layak dikonsumsi.

    Namun, Hasan tetep kekeh dengan pernyataanya awal. “Sudah dimasak aja,” tegas Hasan.

    Hasan juga menilai kasus ini bukan menjadi ancaman bagi wartawan. Penyebabnya, dia menjelaskan bahwa melihat sikap jurnalis yang diteror tersebut mengunggah cerita di media sosial tampak santai menanggapi teror kepala babi.

    “Saya lihat ya saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, itu dia justru minta dikirimin daging babi. Ya sama artinya dia ga terancam kan. buktinya dia bisa bercanda. Kirimin daging babi,” tuturnya.

    Kebebasan Pers Era Prabowo

    Kendati demikian, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak terkait dengan kejadian tersebut dan tidak ingin dikait-kaitkan dengan hal itu.  

    “Kami sudah mengetahui bahwa hal ini telah diadukan ke Dewan Pers. Tapi kita kan tidak tahu, ini masalah mereka dengan entah siapa, entah siapa yang mengirim. Buat saya, tidak bisa kita tanggapi apa-apa. Ini problem mereka, entah dengan siapa,” ujar Hasan.  

    Dia juga menyoroti bahwa reaksi penerima teror pun terkesan santai, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan.

    “Apakah itu benar-benar ancaman atau hanya lelucon? Saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Jadi menurut saya, tidak usah dibesar-besarkan,” tambahnya.  

    Hasan menegaskan bahwa kebebasan pers di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap terjaga. Dia menepis anggapan bahwa ada tekanan atau intimidasi terhadap media.

    Hasan juga mencontohkan bahwa media seperti Tempo masih bebas menulis berita kritis dan menyiarkan program seperti Bocor Alus.

    “Itu artinya pemerintah tidak ikut campur, tidak mengganggu sama sekali,” ujarnya.  

    Menurutnya, pemerintah hanya berusaha meluruskan jika ada kesalahpahaman atau kekeliruan dalam pemberitaan. Namun, selain itu, tidak ada intervensi terhadap kerja jurnalistik.  

    Hasan menegaskan bahwa jika ada pihak yang merasa dirugikan, jalur hukum sudah tersedia.

    “Kalaupun ada yang merasa dirugikan, bisa melapor ke Dewan Pers. Undang-undangnya sudah jelas,” katanya.  

    Dia kembali menekankan bahwa pihak Istana tidak tahu siapa pengirim teror tersebut dan tidak mau dikaitkan dengan insiden itu. 

    Bahkan, dia menilai bahwa jika hal tersebut dianggap sebagai lelucon, lebih baik mengirim sesuatu yang lebih bermanfaat.  

    “Kalau dianggap bercanda oleh mereka, ya kalau bisa dikirim daging saja, bisa dimakan, bisa dimasak. Jadi menurut saya itu bukan ancaman,” pungkas Hasan.

    Sebelumnya, Host Siniar atau Podcast Bocor Alus Politik Tempo, Francisca Christy Rosana mendapat teror dari orang tak dikenal. Pelaku mengirimkan paket kepala babi dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Tak ada pengirim pada kardus paket, namun paket itu ditujukan kepada Francisca, yang akrab disapa Cica.

    Paket tersebut diterima satuan pengamanan Tempo pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 16.15 WIB. Namun, baru dibuka jurnalis pada Kamis, 20 Maret 2025 sekitar pukul 15.00. Ketika styrofoam terbuka, paket tersebut ternyata berisi kepala babi yang kedua telinganya telah terpotong.

    Aksi teror ini diduga terjadi karena Francisca kerap membawakan berita dalam siniar Bocor Alus, kritikan terhadap sejumlah isu secara nasional. Baik itu pemerintahan maupun banjir di Jakarta, hingga politik.

  • Indonesia Dinilai dalam Kondisi Darurat Sampah

    Indonesia Dinilai dalam Kondisi Darurat Sampah

    Jakarta –

    Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat sampah. Timbunan sampah nasional saat ini mencapai 56,63 juta ton pada tahun 2024.

    “Sekitar 39,41 persen sampah itu terbuang ke lingkungan seperti sungai. Dampak buruknya sudah terlihat akhir-akhir ini dari beberapa peristiwa banjir seperti yang terjadi di Bekasi,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Selain itu 21,85% sampah itu dikelola di TPA dengan metode open dumping. Metode pengelolaan sampah tersebut tidak lagi direkomendasikan penggunaannya karena sampah dibuang begitu saja. Semua TPA dengan open dumping itu berada di 343 daerah.

    Pengelolaan secara open dumping juga menyebabkan masalah lingkungan seperti udara, pencemaran air tanah hingga merusak ekosistem lokal. Atas sejumlah permasalahan itu, menurut politikus Partai Golkar tersebut, dilakukan perbaikan tata kelola sampah.

    “Pertama, dari aspek regulasi, kita perlu menyempurnakan regulasi terkait tata kelola sampah. Kita di Komisi XII sebenarnya mendorong revisi UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” jelas.

    Kedua, dari aspek pembiayaan pengelolaan sampah yang harus ada terobosan kebijakan. “Menjadikannya sebagai kebijakan mandatory spending pada alokasi anggaran APBN dan APBD perlu dipikirkan, sehingga ada perspektif yang lebih kuat memandang persoalan sampah,” tambah dia.

    Ketiga, dari aspek teknis dan infrastruktur. Secara teknis, permasalahannya terletak pada setiap tahap pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, mulai dari pemilahan sampah, pengangkutan sampah hingga penimbunan di TPA.

    “Sampah yang telah dipilah di rumah tangga kemudian di tahap pengangkutan digabung hingga ke TPA. Kondisi ini mempersulit upaya daur ulang sampah, pengomposan dan pengkonversian sampah ke energi listrik,” terangnya.

    Menurut Bambang, pengelolaan sampah harus meliputi pembangunan infrastruktur yang mumpuni dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

    “Tentu semua ini harus membutuhkan komitmen bersama dari semua stakeholder termasuk juga masyarakat. Kita harus melakukan transformasi perilaku keseharian dalam memandang sampah, sehingga dengan demikian kita dapat melakukan pengelolaan sampah secara baik, ramah lingkungan, dan juga memberi dampak ekonomi,” imbuh Bambang.

    (hns/hns)

  • Viral Keranda Jenazah di Ponorogo Diseberangkan Pakai Bambu Akibat Jembatan Ambrol Diterjang Banjir – Halaman all

    Viral Keranda Jenazah di Ponorogo Diseberangkan Pakai Bambu Akibat Jembatan Ambrol Diterjang Banjir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah video yang memperlihatkan keranda jenazah diseberangkan warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menjadi viral di media sosial.

    Tampak warga bergotong royong mengerek keranda itu dengan menunggakan bambu untuk menuju lokasi pemakaman. 

    Hal ini terpaksa dilakukan warga lantaran jembatan utama di wilayah tersebut ambrol akibat banjir yang menerjang pada Senin (17/3/2025) lalu.

    Alhasil, tak ada jalan lain sehingga warga nekat memindahkan keranda jenazah dengan cara mengerek untuk dapat melewati sungai.

    Video itu kemudian menjadi viral setelah diunggah oleh akun Instagram @infoponorogo pada Kamis (20/3/2025).

    Diketahui, peristiwa itu terjadi di Dusun Sumberejo RT 6, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua RT 6 Dusun Sumberejo, Paniran.

    “Kejadiannya dua hari lalu yang pemindahan keranda itu. Hari Rabu, 19 Maret 2025,” ungkapnya, Jumat (21/3/2025).

    Paniran menjelaskan, jenazah bernama Saitun (70) itu merupakan warga yang terisolir dari dampak ambrolnya Jembatan Tugu di Dusun Sumberejo, Desa Munggu.

    Lebih lanjut, posisi rumah duka dan tempat pemakaman memang seharusnya melewati jembatan tersebut.

    “Jembatannya kan ambrol pada Senin, 17 Maret 2025 lalu. Sedangkan posisi rumah almarhum ke pemakaman harus melewati lokasi itu,” urainya.

    Warga pengiring jenazah pun terpaksa harus menandu keranda melewati sungai untuk menuju makam setempat.

    Karena bibir sungai cukup tinggi, warga pun berinisiatif mengerek keranda itu dengan tali dengan alas dua batang bambu.

    “Tidak ada jalan lain. Karena lewat pinggir sungai juga tidak bisa, hanya pakai bambu ini,” terang Paniran kepada wartawan.

    Mengutip Kompas.com, pihak Pemkab Ponorogo akan segera membangun jembatan itu.

    Sebab, jembatan itu merupakan akses penting bagi mobilitas warga di Desa Munggu.

    Hal itu diungkapkan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo, Agung Prasetya.

    “Ada jalan lain, tapi melingkar lebih jauh sehingga butuh waktu lebih lama. Akhirnya warga tandu jenazah dengan menyeberangi sungai,” katanya.

    Pemerintah, ungkap Agung, akan membangun jembatan baru setelah Lebaran. 

    Untuk sementara, sejumlah personel BPBD Kabupaten Ponorogo membangun jembatan sesek agar warga bisa menyebrangi sungai. 

    “Jembatan dari bambu itu untuk sementara. Pembangunan jembatan akan dilakukan setelah hari raya Lebaran,” pungkasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di SuryaMalang.com dengan judul Viral, Warga Ponorogo Seberangkan Keranda Jenazah Pakai Bambu, Darurat karena Jembatan Ambrol.

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, SuryaMalang.com/Pramita Kusumaningrum, Kompas.com/Sukoco)