Topik: Banjir

Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 27 Maret 2025: Pagi dan Siang Cenderung Berawan – Page 3

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan mengenai potensi cuaca ekstrem yang mungkin terjadi selama periode mudik Lebaran 2025. Khususnya, pada puncak arus mudik yang diperkirakan berlangsung antara 26 hingga 28 Maret 2025, cuaca buruk seperti hujan lebat hingga sangat lebat bisa mengganggu perjalanan pemudik.

Wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang perlu diwaspadai, di mana hujan lebat diprediksi akan terjadi di sejumlah lokasi.

Dalam penjelasannya, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo, mengungkapkan bahwa potensi hujan sedang hingga lebat akan melanda hampir seluruh wilayah Jawa Tengah. Hujan ini diperkirakan akan terjadi pada siang menjelang sore hingga awal malam hari, dengan durasi yang lebih singkat, sekitar dua hingga tiga jam.

“Waspadai ekskalasi cuaca ekstrem yang diprakirakan terjadi pada periode antara 26 sampai 30 Maret 2025,” ungkapnya dikutip dari Antara, Senin (24/3/2025).

Selain Jawa Tengah, wilayah lain yang juga berpotensi mengalami cuaca ekstrem meliputi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Bahkan, daerah-daerah seperti Sumatra Utara, Banten, dan Kalimantan Timur juga harus bersiap menghadapi hujan lebat.

Jalur Pantura dan jalur selatan Jawa rawan terjadi banjir dan longsor, yang bisa mengganggu kelancaran arus mudik.

27/03/2025 07:15
Industri Manufaktur Masih Ekspansi di Tengah Kontraksi Ekonomi Indonesia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Para pelaku industri dalam negeri masih melaporkan tingkat optimisme yang cukup tinggi terhadap kondisi iklim usaha di Indonesia, meskipun di tengah dampak kontraksi perekonomian nasional.

Namun demikian, aktivitas manufaktur ini diyakini akan semakin bergeliat apabila ada kebijakan pro-industri untuk perlindungan industri dalam negeri, apalagi peluang permintaan pasar domestik yang begitu besar. Tekanan persepsi akibat dinamika perang tarif juga sudah mulai dirasakan oleh beberapa industri dalam negeri terutama yang berorientasi ekspor pada negara-negara yang sedang perang dagang.

Optimisme pelaku industri Indonesia tersebut tercemin dari laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Maret 2025 yang masih berada di level ekspansi, dengan berada di angka 52,98. Tetapi capaian ini mengalami perlambatan 0,17 poin dibandingkan Februari 2025 atau melambat 0,07 poin dibandingkan dengan Maret tahun lalu.

“Perlambatan IKI pada Maret ini salah satunya karena adanya libur Lebaran, yang biasanya produksi ikut mengalami penurunan. Perusahaan meningkatkan produksinya dua atau tiga bulan sebelum Ramadan dan Lebaran untuk dapat memenuhi peningkatan permintaan bulan Ramadan hingga Lebaran. Kami juga mendapatkan laporan penurunan penjualan produk makanan dan minuman serta tekstil dan produk tekstil (TPT) beberapa hari menjelang Lebaran dan liburan setelah Lebaran,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief pada rilis IKI Maret 2025 di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Adapun ekspansi IKI bulan Maret ini ditopang oleh geliat dari 21 subsektor dengan kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non-migas pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 96,5 persen. Jadi, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, terdapat dua subsektor yang mengalami kontraksi.

“Untuk dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi (ekspansi) adalah industri pencetakan dan reproduksi media rekaman (KBLI 18) serta industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional (KBLI 21). Sedangkan dua subsektor yang mengalami kontraksi adalah industri furnitur (KBLI 31) serta industri karet, barang dari karet dan plastik (KBLI 22).,” sebutnya.

Jubir Kemenperin menjelaskan, IKI bulan Maret juga dipengaruhi oleh ekspansinya seluruh variabel pembentuk IKI yaitu pesanan baru, produksi dan persediaan. “Variabel pesanan baru tetap ekspansi meskipun mengalami perlambatan sebesar 0,88 poin dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 53,69,” ungkapnya.

Di sisi lain, variabel produksi mengalami peningkatan ekspansi sebesar 0,66 poin dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 51,21. Demikian juga dengan persediaan yang tetap ekspansi dengan peningkatan sebesar 0,34 poin dibanding bulan lalu menjadi 53,86.

Penurunan demand luar negeri akibat kondisi ketidakpastian global yang semakin sulit diduga ikut menyebabkan perlambatan IKI pesanan baru khususnya pesanan luar negeri. Meskipun demikian, peningkatan level ekspansi produksi dan persediaan menunjukkan geliat ekonomi penyerapan produk industri manufaktur di dalam negeri yang cukup tinggi di bulan Maret 2025.

“Momentum bulan Ramadan dan persiapan Hari Raya merupakan salah satu pemicu peningkatan kinerja industri manufaktur karena meningkatkan mampu demand domestik produk manufaktur. Namun daya angkatnya berkurang karena tekanan banjir produk impor murah.,” papar Febri.

Empat Alasan

Jubir Kemenperin menegaskan, terdapat empat alasan pentingnya pasar domestik bagi kinerja industri manufaktur, yaitu Pertama adalah sebagian besar 80 persen produk manufaktur dijual di pasar domestik, dan sisanya 20 persen ekspor. Di pasar domestik produk manufaktur dibeli oleh pemerintah, swasta dan rumah tangga.

“Kebutuhan dari tiga komponen tersebut kemudian yang membentuk demand domestik manufaktur. Dengan demikian, demand domestik menentukan kinerja manufaktur. Ketika demand domestik naik maka kinerja manufaktur juga ikut naik. Sebaliknya, ketika demand domestik menurun dan penuh tekanan maka kinerja manufaktur juga akan menurun,” ungkapnya.

Kedua, demand domestik produk manufaktur merupakan jaminan dan sekaligus penarik investasi asing di Indonesia. Menurut Febri, pasar domestik yang besar merupakan hal penting yang menarik bagi investor global menanamkan modalnya di Indonesia. “Mereka bersedia membangun fasilitas produksi baru dan berproduksi karena menilai potensi besar pada pasar domestik Indonesia,” ujarnya.

Ketiga, industri manufaktur Indonesia merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling besar. Sampai tahun 2024, terdapat 19 juta tenaga kerja yang bekerja di manufaktur. Ketika manufaktur memiliki kinerja baik, maka pendapatan dari 19 juta rakyat Indonesia yang bekerja juga ikut naik.

“Sebaliknya, ketika pasar domestik dibanjiri produk impor dan mengakibatkan tekanan yang berat pada demand domestik, akan mengancam ekonomi 19 juta pekerja dan keluarganya,” imbuhnya.

Keempat, demand domestik manufaktur dapat dipandang sebagai sebuah ruang atau kesempatan bagi industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produknya.

“Peningkatan demand domestik dapat dimanfaatkan industri dalam negeri untuk peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, inovasi dan daya saing industri manufaktur sehingga diharapkan dapat masuk lebih dalam pada Global Value Chain manufaktur global,” jelas Febri.

Optimisme 6 bulan ke depan

IKI Maret mencatat, tingkat optimisme pelaku usaha selama enam bulan ke depan sebesar 69,2 persen turun 3 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Namun persentase responden yang menyatakan ‘tetap’ meningkat menjadi 24,5 persen, dan yang menyatakan pesimisme menjadi 6,3 persen (turun 0,3 persen).

Di sisi lain, terjadinya perang dagang antar produsen manufaktur dunia merupakan potensi tantangan manufaktur ke depan yang harus diwaspadai, karena dapat berimbas pada masuknya produk manufaktur asing ke dalam negeri akibat tidak dapat masuknya produk tersebut ke pasar Amerika Serikat. Hal ini adalah akibat perang tarif yang terjadi.

“Namun demikian, Kementerian Perindustrian tetap berupaya melindungi industri dalam negeri melalui penerapan kebijakan SNI dan TKDN. Selain itu, untuk menekan impor, Kementerian Perindustrian melakukan relaksasi peraturan Impor dan menyusun non-tariff measure. Sekali lagi kebijakan ini bertujuan melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor. Melindungi industri dalam negeri berarti melindungi 19 juta rakyat Indonesia yang bekerja pada industri dalam negeri.,” tegas Febri.

27/03/2025 06:43
Menteri LH Segel Tambang dan Pasang Papan Peringatan di Sukabumi, Soroti Dampak Lingkungan Pasca-Banjir

Sebagai tindakan awal, Kementerian Lingkungan Hidup memasang garis pengawasan dan akan melakukan pembuktian lebih lanjut. Sanksi administrasi berupa pemulihan akan diberikan, dan jika tidak dilaksanakan, sanksi pidana akan diberlakukan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga akan memberikan arahan terkait dokumen lingkungan yang menjadi landasan pertambangan.

“Sepanjang dokumen lingkungan yang digunakan sebagai landasan pertambangan yang diikuti, semestinya tidak perlu kita khawatirkan terjadinya bencana yang begitu berat. Tapi sepanjang dokumen yang diberikan sebagai perizinan pertambangan tidak ditaati, pasti potensinya muncul bencana,” tegasnya.

Menteri LH mengindikasikan sekitar sepuluh titik tambang di Sukabumi yang diduga berkontribusi terhadap banjir. Pihaknya akan melakukan peninjauan dan pendalaman lebih lanjut, dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan provinsi. Tambang-tambang yang masih berizin diminta untuk menaati persetujuan lingkungan.

“Kami akan memberikan sanksi administrasi, pasang papan peringatan. Kedua, ini ada beberapa landscape di Cimandiri. Cimandiri sebetulnya agak krusial, dari 124 ribu hektare area lindungnya, itu DAS Cimandiri luasnya 183 ribu, kemudian 124-nya di tahun 2010 itu fungsinya lindung, tapi ternyata diubah di tahun 2022, sehingga fungsi lindungnya dari 124 ribu tinggal 28 ribu. Jadi, bisa dibayangkan sendiri apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini,” terang dia.

27/03/2025 04:00
Negara Harus Hadir Tanpa Tunggu Rakyat Mem-viralkan

PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Ia pun menyoroti kesiapan pemerintah untuk momen Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Di awal pidato penutupan masa sidang DPR, Puan menyampaikan dukacita kepada korban bencana alam akibat cuaca ekstrem.

“Atas nama Pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa duka dan simpati yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah akibat cuaca ekstrem baik banjir maupun tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air,” kata Puan.

“Semoga masyarakat yang terdampak bencana diberikan keselamatan dan kekuatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” lanjutnya.

Puan kemudian menyampaikan bahwa pada masa persidangan ini, pemerintah dan DPR melakukan pembahasan dan persetujuan atas rencana efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025. Ia mengapresiasi upaya pemerintah tersebut dan mengingatkan agar pemerintah dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, mudah dan tenteram,” ungkap Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan, upaya pemerintah melakukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini, menurut Puan, sebagai pelaksanaan atas amanat Undang Undang Keuangan Negara.

“Oleh karena itu, efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.

Puan juga menyinggung soal kehidupan berdemokrasi di Indonesia pada saat ini yang telah menempatkan rakyat sebagai subjek dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara. Untuk itu, negara disebut harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, serta dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan mensejahterahkan rakyat. Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu 1 hari saja akan terasa sangat lama,” ujar Puan.

“Tetapi bagi kita, DPR RI dan pemerintah, terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,” imbuhnya.

Maka dari itu, Puan mengajak pemerintah untuk meneguhkan komitmen bersama agar dapat merespons secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat. Mulai dari permasalahan lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, masalah petani nelayan, dan lain sebagainya.

“Negara harus hadir tanpa harus menunggu rakyat mem-viralkan dan menuntut kehadiran negara,” tegas Puan.

Puan mengatakan, bertindak cepat tidak berarti mengabaikan tata kelola yang baik. “Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas. Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya,” sebut mantan Menko PMK itu.

“Kita harus membangun budaya kerja membiasakan yang benar dan bukannya malah membenarkan yang biasa,” tambah Puan.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

26/03/2025 19:41
Pramono Anung Bebaskan Pajak Rumah dan Apartemen di Bawah Rp 2 Miliar – Page 3

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan antisipasi banjir rob atau banjir pesisir di wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi tersebut.

“Mengenai antisipasi banjir rob yang diperkirakan kemungkinan akan datang sekitar tanggal 28, 29, tanggal 31 mungkin pas Lebarannya. Sehingga kami (Pemprov DKI) antisipasi dari hari ini untuk pelaksanaan antisipasi rob tersebut,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Pramono mengatakan, antisipasi itu dilakukan di wilayah Muara Karang, Muara Angke, Jalan RE Martadinata dan sebagainya.

Pramono juga meminta agar jajaran Satpol PP dapat bersiaga untuk mengantisipasi banjir rob. Antisipasi banjir tersebut dapat membuat masyarakat bisa mudik Lebaran dengan tenang.

Sebagai antisipasi, Pramono menjelaskan brojong (konstruksi yang terbuat dari anyaman kawat baja dan diisi batu-batu untuk mencegah erosi tanah) sudah dipasang. Tak hanya itu, pompa-pompa juga sudah dipersiapkan untuk menghadapi rob.

“Di Muara Angke itu akan kita naikkan tanggulnya 2,5 meter. Kemarin sudah kita putuskan dan akan kita bangun setelah hari raya Idul Fitri ini,” kata Pramono.

26/03/2025 19:30
Taspen Salurkan 750 Paket Sembako untuk Korban Banjir di Provinsi Jambi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – PT TASPEN (Persero) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir.

Salah satu daerah yang paling parah terdampak adalah Provinsi Jambi, khususnya di Desa Mandiangin Tuo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, yang setiap tahunnya menjadi wilayah yang kerap terkena bencana banjir.

Sebagai bentuk BUMN hadir untuk masyarakat, TASPEN menyerahkan bantuan berupa 750 paket sembako. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya aktif Program TJSL TASPEN yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta mempercepat pemulihan para korban banjir.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi, didampingi oleh Kepala Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TASPEN, Hiznil Fazri, kepada Kepala Desa Erman Hidayat di Desa Mandiangin Tuo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, pada Sabtu (15/3/2025).

Corporate Secretary TASPEN, Henra mengatakan, bantuan ini adalah salah satu bentuk kepedulian BUMN untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.

“TASPEN terus berupaya hadir untuk membantu masyarakat mengatasi dampak banjir serta memastikan keselamatan para pengungsi,” ujar Henra.

TASPEN terus berupaya hadir dan meningkatkan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang mengimbau agar BUMN dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama dalam memberikan bantuan pascabencana alam.

Dalam hal ini, Kementerian BUMN memberikan dukungan penuh kepada TASPEN dan perusahaan BUMN lainnya untuk berperan aktif dalam memberikan bantuan serta memastikan masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Kepala Desa Mandiangin Tuo, Erman Hidayat menyampaikan, “tTerima kasih kepada TASPEN atas bantuan yang diberikan kepada Desa Mandiangin Tuo. Kami berharap apa yang dillakukan TASPEN dapat menjadi berkah bagi warga kami dan segera pulih dari bencana banjir ini.”

Selain di Provinsi Jambi, TASPEN juga menyalurkan bantuan di beberapa daerah yang terdampak banjir, antara lain di Jakarta, Bekasi, Kendal, dan Pekalongan.

Selain itu, selama bulan ramadan ini TASPEN juga menyalurkan 1.600 paket sembako kepada delapan instansi pemerintah dan 5.700 paket sembako melalui 57 cabang, di mana masing-masing cabang membagikan 100 paket kepada masyarakat di wilayahnya.

TASPEN terus berkomitmen untuk tetap Andal Melayani serta berkontribusi nyata bagi masyarakat yang menghadapi bencana tidak hanya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan ASN, tapi juga untuk masyarakat luas.

Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TASPEN Peduli, TASPEN berkomitmen untuk memberikan sumbangsih untuk pembangunan dan pemulihan daerah bencana di Indonesia.

26/03/2025 18:50
Fikri Faqih Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana

PIKIRAN RAKYAT – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DIY menyoroti perlunya perhatian lebih serius terhadap pengelolaan bencana yang semakin kompleks di Yogyakarta. Dalam kunjungan kerjanya ke BPBD Provinsi DIY, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa Yogyakarta, yang kerap disebut sebagai “supermarket bencana”, menghadapi beragam ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga erupsi Gunung Merapi yang masih berlangsung.

“Gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006 menjadi pengingat bahwa daerah ini sangat rentan terhadap bencana. Selain itu, erupsi Gunung Merapi juga tetap menjadi ancaman nyata. Perubahan iklim yang memengaruhi intensitas hujan pun berpotensi meningkatkan risiko banjir,” ujar Fikri usai bertemu dengan Kepala BPBD Provinsi DIY dan jajaran, Jumat (21/3/2025).

Politisi Fraksi PKS itu menilai perlunya revisi terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurutnya, banyak aspek dalam regulasi tersebut yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

“Bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti gempa atau erupsi gunung. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun pemerintah. Banyak pembangunan yang seharusnya tidak dilakukan di kawasan rawan bencana justru terus berjalan,” tegasnya.

Selain itu, Fikri mengkritik ketidakjelasan standar penanggulangan bencana yang berbeda-beda antar daerah. Misalnya, standar bangunan hotel yang seharusnya tahan gempa, tetapi di lapangan banyak yang tidak diuji kelayakannya.

“Kami perlu segera menetapkan standar yang jelas dan konsisten di seluruh daerah, termasuk Yogyakarta, agar infrastruktur lebih tahan terhadap bencana,” tambahnya.

Dalam hal mitigasi, Fikri menekankan pentingnya survei mendalam terkait kebutuhan sistem peringatan dini (early warning system). Saat ini, BPBD DIY hanya memiliki 11 alat peringatan dini, yang dinilai belum cukup untuk mencakup seluruh wilayah.

“Sebelum menentukan jumlah ideal alat peringatan dini, survei yang komprehensif harus dilakukan terlebih dahulu. Setiap kabupaten/kota di DIY membutuhkan alat yang sesuai dengan karakteristik bencananya masing-masing,” ungkapnya.

Pendidikan dan program adaptasi juga menjadi sorotan. Fikri menegaskan bahwa masyarakat harus dilatih sejak dini agar siap menghadapi bencana. “Selain mitigasi, adaptasi juga penting. Masyarakat harus diajarkan cara menghadapi bencana sejak dini, termasuk melalui kurikulum pendidikan. Dengan begitu, mereka tidak panik saat bencana terjadi, tetapi dapat merespons dengan lebih terorganisir,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana di Yogyakarta. Fikri berharap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dapat segera dibahas agar lebih sesuai dengan tantangan dan dinamika bencana yang terus berkembang.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

26/03/2025 17:32
Komisi X DPR: Undang-Undang Penanggulangan Bencana perlu direvisi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengemukakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu direvisi sebab banyak aspek dalam regulasi tersebut yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

“Bencana tidak hanya disebabkan faktor alam, seperti gempa atau erupsi gunung. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan terhadap kajian lingkungan hidup strategis yang disusun pemerintah. Banyak pembangunan yang seharusnya tidak dilakukan di kawasan rawan bencana justru terus berjalan,” kata Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Fikri Faqih dalam kunjungan kerjanya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), beberapa waktu lalu.

Dia menyoroti Provinsi DIY yang sering disebut sebagai “supermarket bencana” menghadapi beragam ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga erupsi Gunung Merapi yang masih berlangsung.

“Gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006 menjadi pengingat bahwa daerah ini sangat rentan terhadap bencana. Selain itu, erupsi Gunung Merapi juga tetap menjadi ancaman nyata. Perubahan iklim yang mempengaruhi intensitas hujan pun berpotensi meningkatkan risiko banjir,” ujarnya.

Di sisi lain, Fikri menyoroti ketidakjelasan standar penanggulangan bencana yang berbeda-beda antardaerah. Misalnya, standar bangunan hotel yang seharusnya tahan gempa, namun di lapangan banyak yang tidak diuji kelayakannya.

“Kami perlu segera menetapkan standar yang jelas dan konsisten di seluruh daerah, termasuk Yogyakarta agar infrastruktur lebih tahan terhadap bencana,” ucapnya.

Mengenai mitigasi, dia menekankan pentingnya survei mendalam terkait kebutuhan sistem peringatan dini (early warning system).

Saat ini, BPBD DIY hanya memiliki 11 alat peringatan dini yang dinilai belum cukup untuk mencakup seluruh wilayah.

“Sebelum menentukan jumlah ideal alat peringatan dini, survei yang komprehensif harus dilakukan terlebih dahulu. Setiap kabupaten/kota di DIY membutuhkan alat yang sesuai dengan karakteristik bencananya masing-masing,” tuturnya.

Fikri juga mengingatkan bahwa masyarakat harus dilatih sejak dini agar siap menghadapi bencana.

“Selain mitigasi, adaptasi juga penting. Masyarakat harus diajarkan cara menghadapi bencana sejak dini, termasuk melalui kurikulum pendidikan. Dengan begitu, mereka tidak panik saat bencana terjadi, tetapi dapat merespons dengan lebih terorganisasi,” katanya.

Untuk itu, dia berharap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dapat segera dibahas agar lebih sesuai dengan tantangan dan dinamika bencana yang terus berkembang.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

26/03/2025 16:53
198 Perusahaan Proses Bangun Pabrik, Buka 24 Ribu Lapangan Kerja

Jakarta –

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai kondisi manufaktur Indonesia di awal tahun tetap menarik bagi investor. Klaim tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) soal jumlah perusahaan yang sedang membangun fasilitas produksi.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, untuk periode Januari-Februari ada 198 perusahaan yang sedang membangun fasilitas produksi. Nantinya akan ada 24.568 lebih tenaga kerja yang diserap dalam proses tersebut.

“Berdasarkan laporan ke SIINAS, selama Januari-Februari ada 198 perusahaan industri yang melaporkan mereka sedang proses membangun fasilitas produksi. Dan rencana penyerapan tenaga kerja itu 24.568. Ini berarti bahwa sektor manufaktur Indonesia masih menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi,” ujar Febri, Rabu (26/3/2025).

Artinya, kata dia, masih banyak investor yang mau menanamkan modalnya di tanah Air. Selain menunjukkan manufaktur yang masih menarik, investasi itu juga diharapkan menyerap banyak tenaga kerja.

“Jadi kalau ditanya bagaimana kondisi manufaktur pada awal tahun ini kami jawab dengan data-data ini, masih banyak kok investor yang mau dan sedang berinvestasi membangun fasilitas produksi di Indonesia dan dengan menyerap tenaga kerja yang banyak,” tuturnya.

Febri juga melaporkan para pelaku industri dalam negeri punya tingkat optimisme cukup tinggi terhadap kondisi iklim usaha di Indonesia di tengah dampak kontraksi perekonomian nasional. Aktivitas manufaktur diyakini semakin bergeliat apabila ada kebijakan pro-industri untuk perlindungan industri dalam negeri.

Apalagi, kata dia, peluang permintaan pasar domestik yang begitu besar. Di sisi lain tekanan persepsi akibat dinamika perang tarif juga sudah mulai dirasakan oleh beberapa industri dalam negeri terutama yang berorientasi ekspor pada negara-negara yang sedang perang dagang.

Optimisme pelaku industri Indonesia tersebut tercemin dari laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Maret 2025 yang masih berada di level ekspansi di angka 52,98. Tetapi capaian ini mengalami perlambatan 0,17 poin dibandingkan Februari 2025 atau melambat 0,07 poin dibandingkan dengan Maret tahun lalu.

“Perlambatan IKI pada Maret ini salah satunya karena adanya libur Lebaran, yang biasanya produksi ikut mengalami penurunan. Perusahaan meningkatkan produksinya dua atau tiga bulan sebelum Ramadan dan Lebaran untuk dapat memenuhi peningkatan permintaan bulan Ramadan hingga Lebaran,” jelasnya.

“Kami juga mendapatkan laporan penurunan penjualan produk makanan dan minuman serta tekstil dan produk tekstil (TPT) beberapa hari menjelang Lebaran dan liburan setelah Lebaran,” sambung Febri.

Ekspansi IKI bulan Maret ini ditopang oleh geliat dari 21 subsektor dengan kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non-migas pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 96,5 persen. Jadi, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, terdapat dua subsektor yang mengalami kontraksi.

“Untuk dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi (ekspansi) adalah industri pencetakan dan reproduksi media rekaman (KBLI 18) serta industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional (KBLI 21). Sedangkan dua subsektor yang mengalami kontraksi adalah industri furnitur (KBLI 31) serta industri karet, barang dari karet dan plastik (KBLI 22)” sebutnya.

IKI bulan Maret juga dipengaruhi oleh ekspansinya seluruh variabel pembentuk IKI yaitu pesanan baru, produksi dan persediaan. “Variabel pesanan baru tetap ekspansi meskipun mengalami perlambatan sebesar 0,88 poin dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 53,69,” ungkapnya.

Di sisi lain, variabel produksi mengalami peningkatan ekspansi sebesar 0,66 poin dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 51,21. Demikian juga dengan persediaan yang tetap ekspansi dengan peningkatan sebesar 0,34 poin dibanding bulan lalu menjadi 53,86.

Penurunan demand luar negeri akibat kondisi ketidakpastian global yang semakin sulit diduga ikut menyebabkan perlambatan IKI pesanan baru khususnya pesanan luar negeri. Meskipun demikian, peningkatan level ekspansi produksi dan persediaan menunjukkan geliat ekonomi penyerapan produk industri manufaktur di dalam negeri yang cukup tinggi di bulan Maret 2025.

“Momentum bulan Ramadan dan persiapan Hari Raya merupakan salah satu pemicu peningkatan kinerja industri manufaktur karena meningkatkan mampu demand domestik produk manufaktur. Namun daya angkatnya berkurang karena tekanan banjir produk impor murah.,” papar Febri.

(ily/kil)

26/03/2025 15:13
Cedera Bahu, Anthony Sinisuka Ginting Banjir Dukungan Warganet – Page 3

Unggahan ayah Ginting ini viral mendapat perhatian dari warganet. Para netizen meminta PBSI untuk membantu penyembuhan cedera Ginting.

“Sempat bertanya-tanya cedera seperti apa Ginting ini sampe harus absen banyak turnamen ternyata tendon langka itu. Takut banget PBSI menyepelekan kaya kasus Cea,” kata seorang netizen.

Seorang pengguna Twitter bahkan menandai akun PBSI, meminta tolong agar PBSI lebih memperhatikan kondisi Ginting.

“Ayo, mereka ini atlet udah berjuang untuk negara, giliran negara bantu atlet, si bronze OG (Ginting),” kata netizen lain.

Ada juga warganet yang memberikan semangat kepada Ginting.

“Ya Allah Onik, semoga aja ada jalan keluar, cepat sembuh cepat pulih pokoknya, kangen banget sama doi bisa tampil baik lagi di lapangan,” tulis seorang netizen memberikan dukungan buat Ginting.

Tidak sedikit pula yang meminta Ginting untuk berobat langsung ke dokter alih-alih menunggu penanganan dari PBSI.

“Ginting kamu punya, mending berobat di luar daripada nunggu PBSI. Udah lihat sendiri kan selama ini teman-temannya gimana kalau cedera. Demi karier yang panjang,” kata seorang warganet.

26/03/2025 14:30