Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Pemerintah Bentuk Tim Khusus Mitigasi Bencana di Jakarta-Banten-Jabar

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus Mitigasi Bencana di Jakarta-Banten-Jabar

    JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membentuk tim khusus mitigasi bencana yang terdiri atas berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk mitigasi bencana, utamanya banjir yang seringkali melanda Provinsi Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat (Jabar).

    “Sebagaimana kita tahu, beberapa saat yang lalu ada banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang dan sekitarnya, sampai Cianjur, dan kalau ini ditangani secara biasa-biasa, kita khawatir akan semakin membesar di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kami tadi membahas penanganan yang lebih sinergis dan komprehensif dari hulu sampai hilir, dan forum menyepakati dibentuk tim yang bertugas untuk merumuskan secara detail aksi konkret di lapangan, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi,” kata Menko PMK Pratikno di Jakarta, Kamis 27 Maret, disitat Antara.

    Ia menegaskan, tim mitigasi bencana tersebut dibentuk secara komprehensif karena selama ini bencana yang terjadi di Jakarta hingga Jabar menimbulkan korban hingga kerugian ekonomi yang cukup besar. Tim terdiri atas anggota eselon satu di masing-masing K/L, termasuk Pemerintah Provinsi Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Provinsi Banten.

    “Jadi ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar, pengorbanan ekonomi sangat besar, dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menangani lebih optimal. Di sini kita tangani dari hulu juga,” ujar dia.

    Beberapa perwakilan K/L yang hadir di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU); Kementerian Lingkungan Hidup; Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR); Kementerian Lingkungan Hidup; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertahanan; Kementerian Keuangan; Kemenko Pangan; hingga Pemerintah Provinsi Jakarta, Jabar, dan Banten.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengemukakan seluruh K/L yang terlibat dalam tim mitigasi bencana telah sepakat untuk menangani permasalahan banjir, utamanya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur), dan saat ini, Kementerian PU akan fokus menyelesaikan tanggul bekerja sama dengan pemerintah daerah.

    “Hal yang terpenting adalah kita akan menyelesaikan tanggul yang sampai dengan saat ini untuk Jakarta masih menyisakan 16,5 km, dan untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km. Ini akan didukung bersama-sama dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah sudah sepakat dengan ini, kita nanti sesuai dengan arahan Menko PMK akan membuat tim perumus, siapa yang berbuat apa dan pelaksanaannya tahun berapa,” ucap Diana.

    Ia menegaskan pihaknya terus melakukan monitoring terkait pelaksanaan dari pengendalian bencana banjir di wilayah Jabodetabekjur.

    Sedangkan Kepala BNPB Suharyanto menyebutkan bahwa BNPB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sepakat melaksanakan rekayasa cuaca mulai hari ini, Kamis (27/3) hingga Minggu (30/3) mendatang.

    “Mulai tanggal 27, 28, 29, 30 Maret 2025 juga dilaksanakan rekayasa cuaca, untuk Jawa Barat bekerja sama dengan TNI terbang siang, untuk BNPB terbang malam. Kemudian untuk Banten, itu relatif juga aman hujan ringan, sehingga mitigasi terkait cuaca menjelang Idul Fitri ini hanya di Jawa Barat,” ujar dia.

    Ia juga menyebutkan, untuk beberapa wilayah yang beberapa waktu lalu dilanda banjir sudah dilakukan pembangunan hingga relokasi.

    “Untuk banjir yang tanggal 3 Maret 2025, ini semuanya sudah proses pemulihan, ada rincian-rinciannya, jadi jembatan-jembatan yang putus sudah dibangun kembali, rumah-rumah yang rusak diperbaiki, bahkan juga ada beberapa relokasi. Itu rinciannya jelas mulai dari Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang itu semuanya ada,” tandasnya.

  • Pramono Bakal Keluarkan Penetapan Lokasi Normalisasi Ciliwung Usai Lebaran

    Pramono Bakal Keluarkan Penetapan Lokasi Normalisasi Ciliwung Usai Lebaran

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Pramono memastikan penetapan lokasi (penlok) akan dikeluarkan setelah Lebaran.

    “Bagi Jakarta sendiri, Jakarta sudah siap. Termasuk untuk normalisasi Ciliwung yang jangka menengah, kami sudah siap. Setelah Lebaran saya akan keluarkan Penloknya untuk Ciliwung,” ujar Pramono di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025).

    Pramono menyebut hal itu juga disampaikan saat menghadiri rapat tingkat menteri terkait penanganan dan pengurangan risiko banjir di Gedung Kemenko PMK siang tadi. Rapat tersebut membahas koordinasi antara provinsi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten dalam menangani banjir dari hulu hingga hilir.

    “Intinya kan memang akan dikoordinasikan antara Jawa Barat, Jakarta, dan juga Banten dari hulu dan juga menengah dan hilir,” ujar Pramono.

    Terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengendalian banjir, Pramono menyatakan Jakarta akan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pramono berharap penanganan banjir di Jabodetabek dapat dilakukan lebih optimal.

    “PSN-nya kan sudah ada dan Jakarta termasuk yang ada di dalam. Jadi PSN buat Jakarta tentunya kami berterima kasih, kami akan lakukan berdasarkan pedoman yang ada di PSN,” tuturnya.

    (bel/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Uni Eropa Perintahkan Siap Siaga Darurat: Jangan Panik, Bersiaplah!

    Uni Eropa Perintahkan Siap Siaga Darurat: Jangan Panik, Bersiaplah!

    Jakarta –

    Apakah kamu punya persediaan yang cukup untuk bertahan selama 72 jam dalam keadaan darurat nasional?

    Makanan, air, uang tunai, obat-obatan, dokumen penting, senter, dan radio yang bisa menangkap frekuensi gelombang panjang hanyalah beberapa di antara barang-barang yang seharusnya ada dalam daftar perlengkapan darurat.

    Pada hari Rabu (26/03), Uni Eropa (UE) meminta pemerintah nasional untuk menerapkan langkah-langkah yang memastikan warga serta layanan-layanan penting, seperti sekolah dan rumah sakit, untuk lebih siap menghadapi berbagai krisis di masa depan. Krisis yang dimaksud adalah di antaranya kebakaran hutan, kecelakaan industri, hingga konflik bersenjata.

    Strategi baru ini muncul setelah penelitian yang didanai UE tahun lalu menemukan adanya kelemahan dalam rencana tanggap bencana di berbagai negara serta pendekatan yang masih terfragmentasi di seluruh blok. Kini, UE berupaya menyelaraskan protokol dan mendorong tindakan lebih lanjut di negara-negara anggota.

    “Kita perlu tahu bagaimana bertindak, bagaimana merespons, jika listrik padam, jika terjadi gempa bumi, banjir besar, atau ancaman lainnya. Bagaimana cara melindungi diri? Sumber daya apa yang dibutuhkan? Bagaimana kita mengambil tanggung jawab sendiri?,” ujar Roxana Minzatu, Komisaris Uni Eropa untuk kesiapsiagaan, kepada wartawan di Brussel.

    “Kita harus keluar dari pola pikir reaktif yang hanya merespons setelah krisis terjadi, dan beralih ke pendekatan yang lebih proaktif, yang berfokus pada perkiraan, antisipasi risiko, serta pencegahan,” tambahnya.

    Apa saja yang termasuk dalam rencana kesiapsiagaan Uni Eropa?

    Rencana yang diumumkan oleh eksekutif UE pada hari Rabu (26/03), mengusulkan agar otoritas nasional memperkenalkan atau memperkuat sistem peringatan, menyesuaikan kurikulum sekolah, dan meluncurkan program pelatihan agar warga lebih memahami risiko yang mereka hadapi.

    Selain itu, latihan kesiapsiagaan berskala Uni Eropa akan digelar untuk meningkatkan kerja sama sipil dan militer. Komisi Eropa juga berencana menyusun daftar periksa kesiapsiagaan minimum untuk layanan penting, seperti sekolah, transportasi, dan telekomunikasi.

    Namun, banyak dari langkah-langkah ini tetap bergantung pada keputusan masing-masing pemerintah negara anggota, apakah mereka akan mengikuti rekomendasi dari UE atau tidak.

    Sebagian negara lebih siap daripada yang lain

    Komisi Eksekutif UE menyatakan bahwa kesiapsiagaan akan berbeda di setiap negara. Misalnya, kebakaran hutan lebih sering terjadi di Spanyol dan Yunani, sementara gempa bumi lebih mungkin melanda sering Rumania dan Bulgaria.

    Jerman telah merilis dokumen setebal 68 halaman yang merinci langkah-langkah yang harus diambil warga jika terjadi banjir, kebakaran, atau keadaan darurat nuklir. Dokumen tersebut juga merekomendasikan warga untuk menyimpan persediaan makanan dan kebutuhan pokok selama 10 hari.

    “Setiap negara anggota harus menyesuaikan pesan kesiapsiagaan sesuai dengan kondisi mereka,” kata Komisaris Manajemen Krisis Uni Eropa, Hadja Lahbib, Rabu (26/03).

    Namun, seorang pejabat Uni Eropa yang berbicara sebelum pengumuman tersebut mengakui bahwa tingkat kesiapan dalam menghadapi bencana masih sangat bervariasi di seluruh blok.

    Finlandia adalah model kesiapsiagaan di Uni Eropa

    Finlandia, yang berbatasan langsung dengan Rusia sepanjang lebih dari 1.300 kilometer, sering dianggap sebagai contoh terbaik UE dalam hal kesiapsiagaan darurat.

    Negara ini telah lama mempertahankan tempat perlindungan bawah tanah untuk menghadapi ancaman bom atau nuklir, serta memiliki badan penyediaan darurat nasional yang bertugas mengamankan pasokan barang-barang penting saat krisis terjadi.

    “Hal ini sudah tertanam cukup baik dalam pola pikir warga Finlandia,” ujar Emma Hakala, peneliti dari Institut Urusan Internasional Finlandia, kepada DW.

    Namun, Hakala juga mencatat bahwa kesiapan Finlandia dalam menghadapi risiko lingkungan mungkin tidak sebaik yang mereka perkirakan. “Secara keseluruhan, saya rasa suasana di Finlandia masih cukup optimistis terkait hal ini,” tambahnya.

    Ancaman yang kian meningkat

    Seorang pejabat Uni Eropa pada hari Rabu (26/03) menyatakan bahwa ancaman terhadap Uni Eropa dan keamanannya terus meningkat. Ketegangan geopolitik di sekitar blok tersebut, seperti perang Rusia di Ukraina, telah membuat semakin banyak warga mulai memikirkan isu keamanan.

    “Saya tidak akan mengatakan bahwa ada ancaman serangan militer yang mendesak, tetapi tentu saja, kami kini menganggap Rusia sebagai ancaman yang jauh lebih nyata dibanding sebelumnya,” kata peneliti Emma Hakala.

    Hakala juga menekankan bahwa banyak negara di Eropa kini lebih menyadari risiko iklim, mengingat bencana seperti banjir, hujan lebat, dan badai yang semakin sering terjadi di seluruh benua.

    Selain itu, ia menyoroti ancaman hibrida, seperti serangan siber terhadap rumah sakit, yang dapat melumpuhkan infrastruktur kesehatan publik, sebagai ancaman yang kini semakin diakui dan dianggap serius.

    Bersiap, jangan panik

    Komisioner Uni Eropa, Hadja Lahbib, menepis tudingan bahwa blok tersebut menyebarkan ketakutan yang tidak perlu.

    “Menyadari risiko dan bersiap menghadapinya justru kebalikan dari menciptakan kepanikan dan tindakan irasional, seperti yang kita lihat selama pandemi COVID-19. Jangan lupa, saat itu orang-orang berbondong-bondong membeli tisu toilet. Apakah itu benar-benar melindungi mereka dari pandemi? Tidak. Kesiapsiagaan berarti mengetahui apa yang mungkin terjadi dan mempersiapkan diri,” ujarnya.

    Namun, menurut peneliti Emma Hakala, menemukan keseimbangan antara meningkatkan pemahaman masyarakat dan menjaga ketenangan bukanlah hal yang mudah.

    “Warga perlu menyadari potensi ancaman dan bersiap menghadapinya. Tapi di saat yang sama, terlalu takut terhadap segala sesuatu juga tidak baik. Apalagi di era media sosial, di mana potensi disinformasi sangat besar,” katanya.

    Hakala juga mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa insiden seperti kebakaran atau gangguan teknologi selalu terkait dengan sabotase.

    “Bisa jadi itu hanya kecelakaan atau kejadian biasa. Rasa krisis yang berlebihan tidak selalu baik bagi masyarakat,” tambahnya.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BMKG Ingatkan Potensi Angin Kencang di Pelabuhan Merak Saat Puncak Arus Mudik

    BMKG Ingatkan Potensi Angin Kencang di Pelabuhan Merak Saat Puncak Arus Mudik

    BMKG Ingatkan Potensi Angin Kencang di Pelabuhan Merak Saat Puncak Arus Mudik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Potensi
    pasang maksimum
    dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah penyeberangan Merak-Bakauheni pada 29 Maret mendatang, atau pada saat puncak arus mudik.
    Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ) Dwikorita Karnawati menjelaskan, potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari.
    Dampaknya, kapal yang berlabuh dapat mengalami goyangan lebih kuat dan gelombang laut mencapai 2,5 meter. 
    BMKG telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan, Kementerian Perhubungan, serta kepolisian untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum terhadap arus mudik.
    “Jika kondisi membahayakan, bongkar muat kapal atau sandar kapal bisa dihentikan sementara,” kata Dwikorita di Kantor Kemenko PMK, Kamis (27/3/2025).
    “Ini tentu dapat menimbulkan antrean dan kemacetan, tetapi sudah ada SOP bersama yang telah kami siapkan dan terus diperbarui sejak 2023,” lanjut Dwikorita.
    Ia menambahkan, potensi pasang maksimum juga dapat berdampak pada aktivitas pelabuhan.
    “Penyeberangan Merak harus diwaspadai pada tanggal 29 Maret 2025, di mana ada pasang maksimum yang dapat mencapai 60 cm,” ujarnya.
    “Jadi air itu bisa sampai ke bibir dermaga, dan ini akan mengganggu sandar kapal,” lanjut dia.
    Dia mengatakan, potensi pasang maksimum diprediksi terjadi di pagi hingga siang hari, sekitar pukul 7.00 hingga pukul 13.00.
    BMKG mencatat bahwa pasang maksimum ini akan meningkat secara bertahap mulai 27 Maret, mencapai puncaknya pada 29 Maret, dan berangsur-angsur surut setelahnya.
    Fenomena pasang maksimum ini tidak hanya terjadi di
    Pelabuhan Merak
    -Bakauheni, tetapi juga berpotensi berdampak pada berbagai pantai di Indonesia.
    Faktor utama yang menyebabkan pasang maksimum adalah posisi bulan yang berada pada jarak terdekat dengan Bumi, sehingga pengaruh gravitasi semakin kuat.
    Potensi banjir rob juga dikhawatirkan terjadi di sejumlah wilayah pesisir, termasuk pantai utara Jawa.
    Oleh karena itu, BMKG telah menginformasikan potensi ini kepada Kementerian Perhubungan, dinas perhubungan daerah, dan kepolisian agar langkah mitigasi bisa segera dilakukan.
    Selain pasang maksimum, BMKG juga memantau potensi cuaca ekstrem akibat keberadaan siklon tropis Courtney serta bibit siklon tropis 93S dan 96W.
    Siklon ini berpotensi menyebabkan gelombang tinggi di Samudra Hindia, termasuk perairan barat Sumatera, selatan Jawa, hingga perairan Nusa Tenggara.
    “Gelombang tinggi diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter di beberapa wilayah perairan, seperti di Samudera Hindia (Barat Bengkulu hingga Lampung, Selatan Jawa hingga Bali),” jelasnya.
    “Kemudian, perairan selatan NTB dan NTT, Laut Sawu dan Laut Arafuru, serta perairan utara Papua hingga Samudera Pasifik,” tambah dia.
    Selain itu, hujan lebat disertai angin kencang diprediksi terjadi di Papua, Papua Barat, Maluku Utara, NTB, dan NTT dalam 24 jam ke depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengukur dengan tepat melepaskan kita dari simpulan sesat

    Mengukur dengan tepat melepaskan kita dari simpulan sesat

    Jakarta (ANTARA) – Dalam dunia yang semakin kompleks dan banjir informasi, kemampuan untuk mengukur dan menilai dengan tepat menjadi sangat penting, tetapi juga semakin sulit.

    Butuh kemauan untuk menggali dan mendalami informasi untuk bisa menemukan tolok ukur yang tepat yang membawa kita kepada kesimpulan yang akurat.

    Seperti pepatah lama yang mengatakan, “Jika Anda mengukur sesuatu dengan cara yang salah, hasilnya juga pasti akan salah.”

    Coba bayangkan jika kita diminta untuk mengukur jumlah air di waduk Jatiluhur menggunakan sendok kecil. Atau, kita diminta untuk mengukur sekarung beras menggunakan timbangan bayi. Tentu saja, usaha kita akan sia-sia karena alat dan metode yang digunakan sangat tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Jadi, jika waktu, metode, dan pembanding yang digunakan tidak tepat, maka kesimpulan yang kita ambil pun niscaya tidak akan tepat.

    Fenomena inilah yang seringkali terjadi ketika kita mencoba untuk menilai kebijakan pemerintah atau isu-isu sosial lainnya tanpa alat ukur yang tepat, kita akhirnya bisa terjebak dalam penilaian yang sesat.

    Oleh karena itu, kita harus lebih teliti dalam memilih metode pengukuran dan pembanding yang digunakan.

    Salah satu contoh nyata dari pengukuran yang tidak tepat bisa kita temukan dalam perdebatan seputar RUU TNI yang sudah disahkan DPR pada 20 Maret 2025. Beberapa pihak menilai dengan adanya penambahan 40 persen jumlah kementerian yang bisa dijabat oleh TNI aktif, menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR mau mengembalikan praktik dwifungsi TNI, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

    Namun, mari kita lihat dulu alat ukur yang digunakan. Jika kita bandingkan dengan UU Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI tidak ada batasan bagi anggotanya untuk berperan di mana saja bahkan di ruang politik. Mereka juga bisa menjabat sebagai anggota DPR maupun kepala daerah sesuai dengan pasal 6 tentang Dwifungsi ABRI. Sementara dalam UU TNI terbaru, anggota TNI aktif sangat dibatasi hanya bisa ditugaskan ke dalam 14 kementerian dan lembaga saja yang terkait dengan bidang yang relevan dengan tugas dan kapasitas TNI, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Dengan alat ukur tadi, jelas bisa disimpulkan, Pemerintah dan DPR justru sedang berusaha menjaga konsistensi terhadap perjuangan reformasi dengan menjaga supremasi sipil melalui penebalan batas bagi anggota TNI di ranah sipil.

    Contoh lain yang dapat kita cermati adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa pihak menyimpulkan program ini gagal hanya karena sampai pertengahan Maret realisasi belanja MBG baru mencapai kurang dari 1 persen dari anggaran yang dialokasikan. Manfaat dari program ini juga baru diterima sekitar tiga juta anak. Pengukuran yang digunakan sangat tidak tepat.

    Coba kita ganti alat ukurnya bukan melihat dari jangka pendek, tetapi jangka panjang.

    Pemerintah memang merencanakan agar program MBG dijalankan secara bertahap karena menyasar skala yang sangat besar. Pada akhir Februari, targetnya adalah 2,2 juta penerima, dan pada akhir April ditargetkan enam juta penerima. Sementara itu, pada akhir Oktober, jumlah penerima akan meningkat menjadi 45 juta penerima. Nantinya, pada akhir Desember 2025, pemerintah menargetkan ada 82 juta anak dapat merasakan manfaatnya.

    Dengan kata lain, realisasi tiga juta penerima pada pertengahan Maret sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, klaim bahwa pemerintah gagal dalam menjalankan program ini jelas tidak tepat.

    Satu lagi contoh pengukuran yang tidak tepat sehingga berakhir dengan simpulan sesat.

    Pembentukan Danantara, Sovereign Wealth Fund (SWF) milik Indonesia. Sejak 1 Januari sampai 18 Maret 2025, terjadi penurunan harga saham di beberapa sektor, termasuk saham bank-bank BUMN, dan juga net sell asing dari pasar saham Indonesia mencapai 1,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp26 triliun. Beberapa pihak langsung menarik kesimpulan bahwa Danantara gagal karena tidak ada kepercayaan dari investor global. Namun, pengukuran ini pun tidak tepat.

    Mari kita gunakan alat ukur yang tepat, yakni membandingkan dengan negara-negara lain secara global pada waktu yang sama. Kita akan menemukan fakta bahwa sejak 1 Januari sampai 18 Maret 2025 terjadi net sell asing dari bursa saham India (15,9 miliar dolar AS), Jepang (14,1 miliar dolar AS), dan Korea Selatan (5 miliar dolar AS).

    Sementara, Indonesia di waktu yang sama, net sell asing dari bursa Indonesia sebesar 1,6 miliar dolar AS. Ini menunjukkan bahwa adanya realokasi aset global, di mana net sell asing terjadi di berbagai bursa, berpindah ke bursa Tiongkok dan komoditas emas. Bisa disimpulkan fenomena ini bukan karena pendirian Danantara, tetapi realokasi aset oleh fund manager besar sedang terjadi secara global.

    Sudah saatnya kita membongkar cara ukur yang tidak tepat. Memberikan kritik yang konstruktif tentang kebijakan pemerintah adalah suatu kebajikan. Namun, jika caranya salah maka justru bisa merugikan banyak pihak.

    *) Noudhy Valdryno adalah Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO)

    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepala BNPB Ungkap Operasi Modifikasi Cuaca Telan Biaya Rp200 Juta untuk Satu Pesawat

    Kepala BNPB Ungkap Operasi Modifikasi Cuaca Telan Biaya Rp200 Juta untuk Satu Pesawat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto membeberkan biaya rekayasa cuaca melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) bisa mencapai Rp200 juta untuk satu unit pesawat atau satu kali sorti berangkat.

    Akan tetapi, untuk jumlah pesawat yang digunakan itu tergantung dari prediksi cuaca yang ada. Dia menyebut, pada Januari hingga Maret ini paling tidak satu hari ada tiga kali sorti karena masuk dalam musim hujan.

    “Kalau satu kali sorti berangkat itu sekitar Rp200 juta lah lengkap semuanya. Nah untuk berapa yang harus digunakan ya tergantung nanti dari prediksi cuacanya,” ungkapnya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Suharyanto mengakui bahwa tiga kali sorti memang menelan biaya cukup besar, tetapi kini ada bantuan dari Pemprov Jawa Barat dan Jakarta imbas adanya banjir yang cukup besar beberapa waktu lalu.

    “Sehingga mulai 10 sampai 20 [Maret] kemarin itu ada tiga pesawat, ada tiga dari DKI, dari Jawa Barat, dan dari BNPB. Dan terbukti ya dari 10 sampai 20 kemarin kan prediksi BMKG-nya akan terjadi curah hujan yang ekstrem, tetapi akibat dengan rekayasa cuaca kemarin baik-baik saja,” katanya.

    Dia melanjutkan, pihaknya pun turut memonitor cuaca menjelang Hari Raya Idulfitri atau Lebaran supaya para pemudik tidak terganggu akibat cuaca yang ada.

    “Kita setiap hari memonitor cuaca dan sampai hari ini yang diwaspadai adalah tanggal 28 [Maret] yaitu terjadi hujan yang cukup lebat di kawasan Puncak Jawa Barat,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, lanjutnya, dirinya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahwa pada hari ini BNPB dan Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan rekayasa cuaca secara bersama-sama.

    “Mudah-mudahan dengan dua kekuatan ini, prediksi BMKG hujan berat itu tidak terjadi di tanggal 28 [Maret],” tegasnya.

  • Pemerintah Bentuk Tim Khusus Atasi Banjir Jabodetabek, Dikepalai Wamen PU Diana Kusumastuti – Halaman all

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus Atasi Banjir Jabodetabek, Dikepalai Wamen PU Diana Kusumastuti – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). 

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan tim khusus ini untuk memastikan tidak terjadi banjir besar lagi di wilayah Jabodetabek. 

    “Sebagaimana kita tahu beberapa saat yang lalu ada banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang dan sekitarnya termasuk sampai Cianjur dan kalau hal ini ditangani secara biasa-biasa kita khawatirnya akan semakin membesar di waktu yang akan datang,” kata Pratikno usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (27/3/2025). 

    Pratikno mengatakan Pemerintah akan melakukan penanganan pencegahan banjir mulai dari hulu sampai dengan hilir. 

    Tim khusus ini, kata Pratikno, mana merumuskan langkah secara detail penanganan banjir di Jabodetabek. 

    “Tadi forum menyepakati untuk dibentuk tim yang bertugas untuk merumuskan secara detail aksi konkret di lapangan dan juga sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi,” katanya. 

    Dia mengatakan tim khusus ini akan dipimpin oleh Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. 

    Anggotanya berasal dari Kementerian Lembaga termasuk dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 

    “Tadi disepakati di rapat ketua timnya adalah Bu Wamen Pekerjaan Umum dan kemudian nanti anggotanya adalah berbagai eselon satu di masing-masing KL termasuk dari daerah yaitu tadi dihadiri juga oleh Pak Gubernur DKI, oleh Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Banten,” kata Pratikno. 

    Pratikno menambahkan, upaya ini untuk melakukan penanganan secara komprehensif dan sinergis sekaligus juga sistematis. 

    “Mana yang bisa kita lakukan, tahun ini mana yang harus dilakukan tahun depan, oleh siapa, kapan selesai, kapan dilakukan, dan seterusnya,” pungkasnya. 

    Seperti diketahui, beberapa saat yang lalu banjir besar melanda wilayah Bekasi, Jakarta, Bogor, dan sekitarnya.

     

  • Jaktim imbau pemudik siapkan tas siaga untuk mitigasi banjir

    Jaktim imbau pemudik siapkan tas siaga untuk mitigasi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengimbau pemudik untuk menyiapkan tas siaga sebagai bentuk mitigasi banjir saat mudik Lebaran 2025.

    Menurut Pelaksanaan Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah, tas siaga tersebut berisi seluruh dokumen penting yang bisa mereka ambil dengan cepat sehingga tidak hilang atau tidak berisiko hangus saat kebakaran.

    “Kita harapkan dengan tas ya, namanya tas siaga, dimana satu tas ransel itu isinya adalah dokumen-dokumen penting,” kata Iin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Jadi, kata dia, ketika terjadi hal apapun, tidak hanya banjir, kebakaran dan sebagainya juga memungkinkan maka sudah siap lebih dulu.

    Selain itu, Iin menyebut, warga Jakarta Timur yang bertempat tinggal di wilayah rawan banjir juga tentunya sudah mempersiapkan tempat yang aman untuk meletakkan barang penting.

    “Ya itu sudah hal yang umum. Sudah hal yang wajib ketika rumah yang memang risiko kena hujan lalu banjir, ketika hujan banjir pastinya mereka sudah punya lokasi bagian rumah yang di atas,” ujar Iin.

    Apalagi, pihaknya rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi dan risiko banjir, khususnya banjir kiriman sehingga warga sudah memahami jika volume cuaca yang ekstrem tidak dapat diprediksi.

    “Kemarin banjir kiriman yang datang dari Ciliwung melintasi enam kelurahan, itu kan sudah menjadi sebuah mitigasi bahwa ke depan harapannya juga tetap memperhatikan tanda-tanda ketika hujan turun di daerah yang aliran Ciliwung oni sudah harus bersiap-siap,” katanya.

    Iin juga mengimbau pemudik tetap memantau peringatan dari BMKG dan memastikan rumah yang ditinggal dalam kondisi aman.

    Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Jakarta Timur Budhy Novian mengatakan, pihaknya mengerahkan personel untuk rutin patroli di lingkungan permukiman untuk mencegah adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat karena banyaknya rumah yang kosong ditinggal mudik.

    “Untuk patroli rumah kosong, kita juga gabungan dengan unsur kecamatan dan TNI/Polri juga. Tiap malam keliling ke lingkungan permukiman warga,” kata Budhy di Jakarta, Selasa (25/3).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan keamanan rumah warga di lima wilayah kota di Jakarta hingga Kepulauan Seribu selama mudik Lebaran 2025 melalui patroli bersama.

    “Pemerintah Jakarta dalam hal ini kami akan melakukan patroli pengawasan supaya memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi masyarakat yang mudik Lebaran,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (22/3).

    Pramono mengimbau warga untuk memberi tahu tetangganya bila memutuskan untuk mudik di masa Lebaran 2025 ini.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko PMK dan 3 Pemprov Bentuk Tim Tangani Banjir Jakarta-Bekasi, Diketuai Wamen PU Diana

    Menko PMK dan 3 Pemprov Bentuk Tim Tangani Banjir Jakarta-Bekasi, Diketuai Wamen PU Diana

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membentuk tim yang bertugas untuk menangani dan mengurangi risiko bencana banjir di Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga sekitarnya seperti Cianjur.

    Pembentukan tim ini dilakukan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri langsung oleh Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Plt. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Wamen PU Diana Kusumastuti, Wamenkeu Anggito Abimanyu, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan. 

    Selain itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Banten Andra Soni, dan perwakilan Pemprov Jawa Barat juga turut langsung menghadiri rapat tersebut.

    Menko PMK menjelaskan, alasan pembentukan tim ini karena bercermin pada banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga sekitarnya seperti Cianjur beberapa saat waktu lalu.

     “Oleh karena itu kita tadi membahas penanganan yang lebih sinergis, lebih komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Tadi forum menyepakati untuk dibentuk tim,” ujarnya seusai rapat, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Pratikno melanjutkan, dari forum itu pun disepakati bahwa ketua timnya adalah Wamen Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti. Anggotanya adalah berbagai eselon I di masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

    “Jadi ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar, jadi pengorbanan ekonomi sangat besar dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu kami berusaha untuk menangani lebih optimal,” kata dia.

    Sementara itu, Wamen PU menyebut hal terpenting yang akan timnya lakukan adalah menyelesaikan tanggul. Dia menyebut pemerintah daerah pun sepakat akan hal ini.

    “Penyelesaian tanggul yang sampai dengan saat ini untuk DKI Jakarta masih menyisakan 16,5 km dan juga untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

  • Bolivia Umumkan Keadaan Darurat Gegara Banjir

    Bolivia Umumkan Keadaan Darurat Gegara Banjir

    Jakarta –

    Pemerintah Bolivia menetapkan keadaan darurat untuk menanggulangi bencana banjir yang disebabkan oleh hujan deras, yang menyebabkan 51 kematian sejak November lalu.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/3/2025), Presiden Luis Arce mengatakan sekitar 380.000 keluarga telah terkena dampak bencana banjir di sembilan wilayah Bolivia.

    Keadaan darurat akan memungkinkan pemerintah untuk memobilisasi lebih banyak personel darurat untuk operasi penyelamatan, dan untuk mempercepat pembelian peralatan.

    Musim hujan Bolivia berlangsung dari November hingga April, dan tahun lalu telah menelan 55 korban jiwa.

    Aliansi untuk Adaptasi Air Global, sebuah LSM yang memberikan nasihat tentang kebijakan, mengatakan dalam sebuah laporan tahun lalu, bahwa “perubahan iklim memperparah kerentanan air Bolivia… meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan kekeringan dan banjir.”

    Negara ini juga tengah berjuang melawan krisis kekurangan bahan bakar dan telah mengalami kemerosotan ekonomi yang parah sejak tahun 2023.

    Lihat juga Video: 37 Orang Tewas Akibat 2 Bus Tabrakan di Bolivia

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini