Topik: Banjir

  • Normalisasi Sungai Ciliwung harus rampung tahun 2028 

    Normalisasi Sungai Ciliwung harus rampung tahun 2028 

    Sisa sepanjang16,52 kilometer masih terhambat karena adanya penolakan pembebasan lahan dari warga yang tinggal di sepanjang bantaran kali

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyatakan pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung yang kini masih menyisakan sekitar 16 kilometer (km) harus selesai pada tahun 2028.

    “Dari 33 km yang belum 16 km, itu harus selesai. Kemarin dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) paling tidak tahun 2028 harus selesai,” ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Ika Agustin Ningrum usai dilantik di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Merujuk data, dari rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, sudah diselesaikan sekitar 17,17 kilometer.

    Sisa sepanjang16,52 kilometer masih terhambat karena adanya penolakan pembebasan lahan dari warga yang tinggal di sepanjang bantaran kali.

    Ika mengatakan sebagai langkah percepatan normalisasi Ciliwung, Gubernur Jakarta Pramono Anung hingga akhir tahun 2025 harus mengeluarkan 14 penetapan lokasi (penlok) untuk 16 km area yang belum dinormalisasi.

    “Sekarang sudah keluar tiga penlok. Nanti bertahap Pemprov DKI bersama Kementerian PU, pembebasan lahannya Pemprov DKI, fisiknya di Kementerian PU. Tiga penlok itu Cawang, Jakarta Timur; Pegadegan, Jakarta Selatan; dan Cililitan, Jakarta Timur,” jelas dia.

    Adapun terkait pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, sambung Ika, Gubernur Jakarta, telah bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama Kementerian PU.

    “Jadi bisa mempercepat koordinasi antara Pemprov DKI, Kementerian PU dan ATR/BPN. Sekarang Wakil Menteri PU sedang mempersiapkan sinergi dengan Pemprov DKI dan Kementerian PU,” ujar Ika.

    Normalisasi sungai menjadi salah satu upaya Pemprov DKI mengantisipasi banjir di Jakarta. Selain normalisasi sungai, Pemprov DKI juga membangun waduk dan polder.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Wali Kota Ternate: Pemkot Akan Dirikan SPBU di Kecamatan Terluar di Kota Ternate

    Wakil Wali Kota Ternate: Pemkot Akan Dirikan SPBU di Kecamatan Terluar di Kota Ternate

    Liputan6.com, Ternate – Pemerintah Kota Ternate, telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, terkait pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) satu harga di tiga pulau terluar. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, kepada sejumlah wartawan saat diwawancarai usai upacara Peringatan Hari Pancasila di Kantor Wali Kota Ternate. 

    Nasri Abubakar, yang akrab disapa Ko Nas ini, mengatakan bahwa Ditjen Migas Kementerian ESDM telah menyetujui pendirian SPBU satu harga di tiga Kecamatan terluar, yakni Kecamatan Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri dan Kecamatan Moti. “Alhamdulillah, Dirjen Migas telah menyetujui pendirian SPBU satu harga, maka otomatis masyarakat di tiga kecamatan terluar akan mendapatkan minyak subsidi jenis Pertalite dan Solar,” kata Ko Nas.

    Lebih lanjut Ko Nas menjelaskan, bahwa persetujuan dari Ditjen Migas pada pekan lalu setelah sekembali dirinya dari Jakarta. Menurutnya, upaya mendapatkan persetujuan pendirian SPBU satu harga bukan hal yang mudah, karena yang semestinya dibangun adalah SPBU Kompak dengan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dan Dexlite. Hanya saja, berbagai pertimbangan yang disampaikan membuahkan hasil yang memuaskan. “Alhamdulillah, saya sangat senang karena Dirjen Migas dapat menyetujui pendirian SPBU satu harga,” jelas Ko Nas.

    Wakil Wali Kota Ko Nas menyatakan bahwa upaya menghadirkan rasa keadilan kepada masyarakat di tiga kecamatan terluar, berbagai tahapan yang ditempuh mulai dari proses verifikasi dokumen, survei lokasi, dan penilaian kelayakan SPBU satu harga dari berbagai aspek. “Ada tiga investor yang siap membangun SPBU satu harga di tiga kecamatan terluar,” imbuhnya.

    Ko Nas, yang juga Ketua DPC Iswana Migas Maluku Utara ini, mengatakan bahwa upaya menghadirkan SPBU satu harga di tiga kecamatan terluar yakni, Kecamatan Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri dan Kecamatan Moti, sebagai wujud nyata untuk memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat yang selama ini tidak merasakan harga minyak subsidi. “Ini adalah wujud nyata yang pernah dijanjikan pada saat kampanye,” pungkasnya.

    Mulai dari viral larangan tenaga medis berjilbab hingga banjir bandang Ternate di News Flash Liputan6.com.

  • Satgas TMMD 124 Gelar Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekaran Lamongan

    Satgas TMMD 124 Gelar Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekaran Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Satgas TMMD ke-124 Kodim 0812/Lamongan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan menggelar pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana di Balai Desa Kebalankulon, Kecamatan Sekaran, Selasa (3/6/2025).

    Kegiatan ini diikuti perwakilan desa-desa di Kecamatan Sekaran, personel Satgas TMMD, BPBD, serta petugas pemadam kebakaran. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayah mereka.

    Komandan Satgas TMMD 124, Lettu Arh Nanang Wijayanto mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari program pembentukan Desa Tangguh Bencana.

    “Kami ingin meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pencegahan dan mitigasi bencana. Pelatihan ini juga bertujuan untuk membentuk dan membina Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Sekaran,” ujar Lettu Arh Nanang Wijayanto.

    Pelatihan mencakup materi teori dan simulasi lapangan mengenai penanganan awal bencana seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dan tanah longsor. Peserta juga diajarkan membaca potensi risiko bencana di lingkungan masing-masing, menyusun rencana evakuasi, serta teknik pertolongan pertama dan pemadaman api ringan.

    Kepala Desa Kebalankulon, Andik Sudarno, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi lintas sektor dalam kegiatan tersebut.

    “Kami sangat berterima kasih kepada Satgas TMMD 124 Kodim 0812/Lamongan dan BPBD Kabupaten Lamongan atas kerjasama dalam menggelar pelatihan ini. Kami berharap bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pencegahan dan mitigasi bencana,” katanya. [fak/beq]

  • cuaca di sebagian Jakarta diprakirakan hujan pada Selasa sore hingga malam

    cuaca di sebagian Jakarta diprakirakan hujan pada Selasa sore hingga malam

    Ilustrasi – Banjir menggenangi kawasan Patra, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Rabu (21/5/2025) pagi. (ANTARA/Risky Syukur)

    BMKG: cuaca di sebagian Jakarta diprakirakan hujan pada Selasa sore hingga malam
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 03 Juni 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada Selasa sore hingga malam.

    BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ merinci, seluruh wilayah DKI Jakarta pada pagi hari seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulangan Seribu diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

    Memasuki siang hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berawan tebal. Sedangkan pada sore hari Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal.

    Pada malam hari sebagian wilayah Jakarta, seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diperkirakan hujan ringan hingga sedang. Sedangkan Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan dan berawan tebal.

    Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 25 derajat hingga 29 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 29 sampai 31 derajat Celsius, sedangkan malam hari mencapai 26 sampai 29 derajat Celcius.

    Sumber : Antara

  • Tak Puas Kinerja 100 Hari Pramono-Rano, Koalisi Masyarakat Sipil Beri 8 Catatan Kritis

    Tak Puas Kinerja 100 Hari Pramono-Rano, Koalisi Masyarakat Sipil Beri 8 Catatan Kritis

    JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Greenpeace Indonesia, LBH Jakarta, Urban Tour Consortium, hingga Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk memberikan catatan kritis terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.

    Koalisi Masyarakat Sipil mengungkap ketidakpuasan mereka terhadap kinerja Pramono-Rano dalam 100 hari pertama memimpin Jakarta, mengacu dalam Instruksi Gubernur Nomor e-0001 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur.

    “Hasil 100 hari kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2025-2030, kami menilai bahwa ada banyak ketidakpuasan, baik itu dari program kerja yang disusun melalui Ingub e-0001 tahun 2025, maupun pelaksanaannya,” kata Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait, Senin, 2 Juni.

    Terdapat 8 poin ketidakpuasan kinerja Pramono-Rano yang dibawa oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Di antaranya pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan sampah, pemenuhan lapangan kerja, persoalan warga Kampung Bayam, reforma agraria perkotaan, rancangan peraturan daerah bantuan hukum, pelayanan publik dan birokrasi, serta penggusuran.

    Beberapa contoh catatan kritisnya, diungkapkan Jeanny, Pramono pernah berjanji untuk membangun Giant Mangrove Wall untuk melindungi kawasan pesisir dari banjir rob. Namun, dalam 100 hari kerja, belum tampak perencanaan konkret dalam program tersebut.

    Perencanaan pembangunan tanggul di kawasan pesisir Jakarta masih berfokus pada Giant Sea Wall. Bahkan, Jeanny menyoroti ada rencana penggusuran permukiman penduduk dari pembangunan tanggul.

    “Kami menyampaikan rekomendasi bahwa harusnya Giant Sea Wall atau tanggul tidak menjadi solusi tunggal permanen, tapi juga harusnya dibarengi dengan revitalisasi mangrove,” ungkap Jeanny.

    Terkait pembukaan lapangan kerja, Pramono-Rano sebetulnya mulai menjalankan progrsm job fair di tingkat kecamatan setiap 3 bulan sekali. Namun, Koalisi Masyarakat Sipil menilai program tersebut belum menyentuh akar persoalan.

    “Kita bisa lihat bahwa rencana job fair di kecamatan itu tidak dibarengi dengan pelatihan, dengan kesiapan yang khusus dari para pelamar kerja. Salah satunya adalah memastikan bahwa ada peluang kerja yang ramah lingkungan, yang juga melibatkan warganya,” urainya.

    Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga menyayangkan Pramono-Rano belum tampak serius mengedepankan pembentukan raperda bantuan hukum bagi warga Jakarta. Padahal, rancangan penyusunan regulasi ini didorong oleh koalisi selama belasan tahun.

    “Apa yang kami lakukan hari ini tidak boleh dilihat sebagai kritik semata-mata, tidak boleh dilihat sebagai evaluasi semata-mata, tapi juga harus dilihat sebagai upaya partisipasi warga dalam menentukan masa depan kotanya. Akan sangat senang tentu saja kalau partisipasi ini disambut oleh gubernur di masa 5 tahun ke depan ini,” imbuh Jeanny.

  • Warga Tiga Desa Gruduk DPRD Lumajang, Buntut Ijin HGU PT Kali Jeruk Baru yang Belum Jelas

    Warga Tiga Desa Gruduk DPRD Lumajang, Buntut Ijin HGU PT Kali Jeruk Baru yang Belum Jelas

    Lumajang (beritajatim.com) – Proses berjalannya rapat kerja gabungan yang dilakukan DPRD Lumajang terkait pengaduan masyarakat atas aktivitas PT Kali Jeruk Baru (KJB) yang diduga melakukan alih fungsi lahan belum menghasilkan keputusan akhir.

    Sebelumnya, 500 warga Desa Ranulogong, Desa Ranu Salak, dan Desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung, melakukan aksi protes terkait dugaan alih fungsi lahan seluas 1.200 hektare yang dilakukan PT KJB.

    Proses alih fungsi lahan itu diketahui telah terjadi secara masif dari tanaman keras seperti kakao, karet, kopi yang ramah lingkungan berubah menjadi perkebunan tebu.

    Imbas peralihan lahan dilaporkan membuat beberapa desa di wilayah itu terdampak banjir hingga krisis air bersih karena kehilangan vegetasi penyangga.

    Hal itu membuat massa aksi melakukan tuntutan agar pemerintah dan DPRD Lumajang segera mencabut izin hak guna usaha (HGU) milik PT KJB karena diduga tidak sesuai dengan peruntukan awal.

    “Ini kami mau agar pemerintah dan DPRD Lumajang segera mencabut ijin HGU milik PT Kali Jeruk Baru, ini sertifikatnya tidak sah secara hukum,” kata koordinator aksi, Munip di depan kantor dewan, Senin (2/6/2025).

    Menyikapi tuntutan massa, Direktur PT KJB Mayo Walla mengaku bahwa luas lahan yang dikelola pihaknya sesuai ijin HGU memiliki luas mencapai 1.197 hektare.

    Adapun jangka waktu perijinan diakui telah disetujui selama 25 tahun berjalan sejak 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2043.

    Selain itu, terkait adanya alih fungsi lahan dari tanaman keras menjadi tebu diakui diperbolehkan karena masih termasuk dalam tanaman perkebunan. Adanya peralihan varietas tanaman diakui menjadi upaya untuk melakukan peremajaan lahan sebelum kembali ditanami tanaman keras.

    “Ini yang sesuai ijin HGU itu memiliki luas 1.197 hektare, untuk yang sudah beralih fungsi menjadi tebu ada 400 hektare dan itu ijinnya sedang berproses. Ini boleh karena masih termasuk tanaman perkebunan dan memang setiap lahan harus diremajakan agar tanaman keras baru bisa tumbuh,” terang Mayo Walla.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Oktafiani menjelaskan, pihak PT KJB belum bisa menunjukkan terkait ijin yang dimiliki atas lahan, termasuk perijinan adanya alih fungsi lahan dari tanaman keras menjadi tebu.

    Kondisi itu membuat proses rapat bakal diperpanjang karena pihak PT KJB masih meminta waktu untuk bisa menunjukkan bukti surat-surat perijinan.

    “Secara teknis belum ke sana, berapa lahan yang ditanami (tebu) kami cuman konfirmasi perijinannya karena ini disampaikan ada 10 HGU yang sudah diizinkan di 2018 itu. Nah, pada HGU itu kami meminta surat terkait alih fungsi terkait tanaman tebu ini pihak KJB belum bisa menunjukkan. Jadi harus tunggu sampai perpanjang rapat,” ungkapnya. (has/ian)

  • Pantura Sayung Disangka Laut oleh Google Maps, BPBD Demak: Dari Udara Memang Seperti Lautan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        2 Juni 2025

    Pantura Sayung Disangka Laut oleh Google Maps, BPBD Demak: Dari Udara Memang Seperti Lautan Regional 2 Juni 2025

    Pantura Sayung Disangka Laut oleh Google Maps, BPBD Demak: Dari Udara Memang Seperti Lautan
    Tim Redaksi
    DEMAK, KOMPAS.com
    – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak, Jawa Tengah, merespons video viral soal wilayah
    Pantura Sayung
    yang dikira sebagai lautan oleh
    Google Maps
    .
    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
    BPBD Demak
    , Agus Musyafak, mengatakan belum melihat video tersebut secara langsung.
    Namun, ia membenarkan bahwa saat
    banjir rob
    melanda kawasan itu, dari udara kawasan Pantura Sayung memang tampak seperti lautan.
    “Memang kalau dilihat dari udara itu ya jelas seperti laut, kalau sampai di itu (identifikasi) waduh seperti laut,” ujar Agus melalui sambungan telepon, Senin (2/6/2025) malam.
    Meskipun begitu, kata Agus, pemerintah terus berupaya menangani daerah terdampak rob di Kecamatan Sayung.
    Ia menyebut keberadaan Tol Semarang–Demak Seksi II yang saat ini beroperasi akan membantu membebaskan kawasan Pantura dari genangan rob.
    “Tapi kita berupaya, karena itu dulu kan daratan. Sehingga kita kembalikan menjadi daratan kembali, mungkin perlu beberapa waktu untuk kembali baik lagi ketika tol itu beroperasi,” ungkapnya.
    Menurut Agus, di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, juga akan dibangun embung yang terintegrasi dengan sabuk pantai Tol Semarang–Demak untuk menampung air rob.
    “Kemudian di situ juga ada embung di Bedono, dan embung itu bisa menampung air dari berbagai penjuru, kemudian dari embung itu dipompa keluar ke laut nah itu juga bisa membantu,” paparnya.
    Agus menambahkan, selain embung dan tanggul laut, penanganan rob di Pantura Sayung juga bisa dilakukan lewat normalisasi sungai dan peninggian badan jalan.
    “Kemudian juga normalisasi sungai-sungai dengan peninggian tanggul atau jalan menjadi tanggul laut juga menjadi solusi,” tutup dia.
    Sebelumnya diberitakan, video viral memperlihatkan aplikasi Google Maps yang mendeteksi wilayah banjir rob di Sayung, Demak, seolah-olah sebagai lautan.
    Video tersebut memperlihatkan seorang pembonceng motor menerjang banjir rob di kawasan tersebut sambil memegangi ponsel.
    “Stop, jangan lanjutkan, Anda sudah sampai laut,” bunyi narasi dalam video yang menyerupai suara Asisten Google.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Banjir Diskon Jelang Libur Sekolah, Tiket Pesawat hingga Jalan Tol

    Ini Banjir Diskon Jelang Libur Sekolah, Tiket Pesawat hingga Jalan Tol

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 24,44 triliun untuk mendanai sejumlah program sosial dan ekonomi. Program ini pun akan berlangsung pada periode Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan libur sekolah anak-anak.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan meluncurkan paket stimulus ekonomi guna mendorong daya beli masyarakat selama periode libur sekolah pada Juni-Juli 2025. Paket stimulus tersebut mulai berlaku pada Kamis (5/6/2025), mencakup diskon transportasi, hingga iuran JKK.

    Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, menyebut paket stimulus kali ini memang lebih terbatas dibandingkan stimulus yang pernah dirilis sebelumnya. Sebagai perbandingan diskon tarif listrik pada awal tahun diberikan pada golongan listrik 2.200 VA, namn sekarang hanya diberikan pada pelanggan 1.300 VA.

    “Sebagai contoh, pada Januari dan Februari, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya di bawah 1.200 VA. Sementara untuk stimulus bulan Juni ini, diskon 50% hanya diberikan kepada pelanggan dengan daya 1.300 VA,” jelas Rully kepada BeritaSatu di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Oleh karenanya, dia menyebut stimulus kali ini lebih terbatas. “Stimulus kali ini sepertinya pemerintah akan mengeluarkan secara limited (terbatas),” ujar Rully

    Adapun tujuan stimulus ekonomi ini diluncurkan adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui percepatan belanja, menyusul potensi melambatnya konsumsi rumah tangga pada 2Q25. Secara umum, paket stimulus diharapkan berdampak positif terhadap konsumsi, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah.

    Dari segi efektivitas, Rully juga memperkirakan dampak stimulus ini tidak sebesar yang terjadi pada awal tahun dan kemungkinan akan menurun pada bulan-bulan berikutnya, khususnya Agustus.

    “Saya rasa pemerintah bisa melakukan evaluasi dari data-data stimulus ekonomi yang pernah dikeluarkan sebelumnya agar pengeluaran lebih efektif,” ujarnya.

    Ditambah lagi, pemerintah memang membatalkan pemberian diskon tarif listrik pada pelanggan listrik 1.300 VA ke bawah. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pembatalan ini dikarenakan rapat diskon listrik yang berjalan lebih lambat, sehingga tidak bisa diterapkan pada Juni-Juli ini.

    Untuk mendorong daya beli masyarakat dalam jangka panjang, Rully mendukung upaya pemerintah meningkatkan belanja daerah dan mengurangi potensi kebocoran anggaran. Selain itu, dia meminta pemerintah mengoptimalkan perbaikan data ekonomi nasional, termasuk data kemiskinan.

    “Pemerintah dapat fokus pada sektor-sektor yang memberikan insentif ke sektor padat karya, seperti kredit usaha rakyat dan kredit investasi,” pungkasnya.

  • Banjir Terjang India, 34 Orang Tewas Termasuk 3 Tentara

    Banjir Terjang India, 34 Orang Tewas Termasuk 3 Tentara

    New Delhi

    Hujan deras yang terus mengguyur memicu banjir besar dan tanah longsor di wilayah India bagian timur laut dalam empat hari terakhir. Sedikitnya 34 orang, termasuk tiga tentara India, tewas akibat bencana alam tersebut.

    Departemen cuaca India memperkirakan hujan lebat masih akan mengguyur wilayah tersebut.

    Lebih dari 1.000 wisatawan yang terjebak di area Sikkim di Himalaya, seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (2/6/2026), telah dievakuasi pada Senin (2/6) waktu setempat. Tim penyelamat militer dikerahkan ke negara bagian Meghalaya untuk menyelamatkan lebih dari 500 orang yang terjebak di area-area terdampak banjir.

    Militer India mengumumkan bahwa tiga personelnya tewas dan enam lainnya hilang akibat tanah longsor mematikan di area pegunungan Sikkim, yang berbatasan dengan Nepal dan China, pada Minggu (1/6) malam waktu setempat. Area itu menampung banyak personel militer India.

    Dalam pernyataannya, militer India mengatakan bahwa “tanah longsor besar, yang dipicu oleh hujan lebat, menghantam kamp militer” pada senja hari Minggu (1/6).

    Militer India memposting ke media sosial, foto-foto yang menunjukkan timbunan tanah yang nyaris menenggelamkan sebuah bangunan, dan meninggalkan lubang bekas lumpur raksasa di lereng bukit.

    Otoritas setempat memperingatkan potensi terjadinya tanah longsor dan banjir bandang lebih lanjut, serta mendesak warga di area-area rawan untuk tetap waspada.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Wilayah India bagian timur laut dan wilayah Bangladesh diketahui rentan terhadap hujan deras yang memicu tanah longsor dan banjir bandang yang mematikan, yang berdampak pada jutaan orang setiap tahun.

    Laporan kantor berita ANI menyebut jalanan dan rumah-rumah di kota Silchar, Assam, juga terendam banjir, dengan pepohonan tumbang berserakan di jalan.

    “Kami menghadapi banyak tantangan. Saya memiliki seorang anak, tempat tidurnya terendam air. Apa yang akan kami lakukan dalam situasi seperti ini? Kami harus tetap terjaga sepanjang malam,” tutur warga Silchar, Sounu Devi, kepada ANI.

    Banjir bandang biasa terjadi pada musim hujan, yang biasanya dimulai bulan Juni dan berakhir pada akhir September. Kawasan Asia Selatan semakin panas dan dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi perubahan pola cuaca.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • ANTARA, menjaga kemurnian DNA media pejuang

    ANTARA, menjaga kemurnian DNA media pejuang

    Jakarta (ANTARA) – “Jangan sampai gagal.” Itu pesan Adam Malik saat mengirimkan teks Proklamasi Kemerdekaan untuk disiarkan melalui ANTARA.

    Naskah tersebut kemudian dikirimkan ke bagian radio dengan menyelipkannya dalam morse-cast kantor berita resmi Jepang, Domei, di antara berita-berita yang telah dibubuhi izin Hodohan –jawatan penerangan Jepang saat pendudukan di Indonesia– sehingga tersebarlah berita Proklamasi itu ke seluruh penjuru negeri dan dunia.

    Sejarah Kantor Berita ANTARA adalah kisah tentang perjuangan, keberanian, dan idealisme. ANTARA yang didirikan pada 13 Desember 1937, lahir dari keresahan para pejuang muda terhadap dominasi narasi kolonial yang dimonopoli oleh Aneta, kantor berita yang dimodali Belanda.

    Empat tokoh pendirinya –Albert Manumpak Sipahutar, Adam Malik, Soemanang, dan Pandu Kartawiguna– merupakan generasi intelektual yang gelisah, yang ingin menyuarakan Indonesia dari kacamata bangsa sendiri. Gagasan mereka sederhana, jika berita tentang kita selalu dibuat oleh penjajah, bagaimana kita bisa merdeka sepenuhnya?

    Sejak awal dilahirkan, ANTARA adalah alat perjuangan. Ia bukan sekadar media. Sebagai media perjuangan, kantor berita ini selama masa penjajahan bergerak aktif menyampaikan narasi untuk mengobarkan semangat kemerdekaan, serta menjadi penyambung lidah rakyat dalam gerakan nasional.

    Zaman terus bergerak. Seperti gagasan Alfred North Whitehead bahwa realitas adalah proses yang terus berubah dan berkembang, demikian juga ANTARA.

    Setelah kemerdekaan, ANTARA terus bertransformasi. Awalnya ANTARA yang berkantor di Kleine Postweg –pasca kemerdekaan menjadi Jalan Antara– menerbitkan buletin dengan nama “Buletin Antara”, terbit sehari dua kali setiap pagi dan sore.

    Pada tahun 1962, pemerintah mengambil alih NV Kantor Berita ANTARA, dan menjadikannya lembaga pemerintah. Pada 2007, status ANTARA berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan masuk dalam keluarga besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Sebagai satu-satunya kantor berita resmi milik negara di Indonesia, ANTARA berperan bukan hanya menyebarluaskan berita, tetapi juga menjaga kredibilitas informasi publik di tengah banjir hoaks dan opini yang mengaburkan fakta.

    ANTARA menjadi jangkar informasi di tengah badai disinformasi.

    Tidak semua negara di dunia memiliki kantor berita resmi. ANTARA menjadi salah satu dari sedikit lembaga berita nasional yang eksis dan tetap dipercaya hingga era digital ini, dengan kerja sama internasional yang luas dan layanan berita yang akurat dan cepat.

    DNA pejuang

    Darah juang sepertinya tetap mengalir deras dalam tubuh lembaga berita ini, dari sejak kelahirannya hingga negara memutuskan ANTARA sebagai Kantor Berita Negara.

    Dari zaman kolonial, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, hingga era digital dan kecerdasan buatan (AI), DNA ANTARA tidak berubah: media pejuang. Bukan media partisan, bukan pula media komersial murni, namun media negara yang tetap berpegang teguh pada etika jurnalistik dan tanggung jawab publik.

    Di tengah psywar media digital, saat arus informasi begitu deras dan tidak selalu akurat, ANTARA tetap kukuh menjadi penjaga narasi resmi, kredibel, dan berimbang. ANTARA memilih berdiri di tengah, melantangkan suara bangsa dan negara tanpa kehilangan kaidah jurnalistik: keberimbangan, verifikasi, dan integritas informasi. Di saat media lain bisa dengan mudah terjebak pada popularitas, ANTARA tetap pada koridornya: menyampaikan program dan kebijakan negara dengan disiplin jurnalistik.

    Itulah yang menjadikan ANTARA unik. Dalam ekosistem media yang terfragmentasi, ia tetap menjadi pilar informasi publik.

    Di era disrupsi media, ANTARA juga tidak luput dari tantangan. Perkembangan teknologi, pergeseran perilaku pembaca, serta kompetisi dari platform digital dan media sosial telah membuat banyak media arus utama gulung tikar atau merumahkan jurnalisnya.

    Namun ANTARA tidak menyerah. Dengan lebih dari 500 kru yang tersebar di 32 biro di seluruh Indonesia dan beberapa perwakilan luar negeri, ANTARA terus mengadopsi transformasi digital. Platform seperti Antaranews.com, Antara TV, dan Antarafoto.com menjadi wajah baru ANTARA dalam menjangkau publik digital.

    Di tengah tekanan agar media mengejar klik, ANTARA tetap menjaga prinsip untuk menyampaikan informasi penting negara, termasuk layanan publik, dengan nilai edukasi dan kepentingan nasional, menyajikan informasi dengan racikan ala ANTARA.

    Di era keterbukaan informasi, kebebasan pers tidak harus berarti oposisi terhadap negara. ANTARA membuktikan bahwa media bisa tetap profesional, kritis, dan relevan, sambil menyuarakan agenda pembangunan nasional. Dengan tagline “baca berita dari sumbernya” ANTARA meramu informasi sehingga enak dibaca dan memenuhi kebutuhan publik akan informasi, serta memanfaatkan ruang media sosial untuk merangkul pembaca lintas generasi.

    Menjadi bagian dari keluarga besar BUMN tidak menjadikan ANTARA sekadar lembaga profit-oriented. Visi ANTARA tetaplah menjadi penyambung informasi antara negara dan rakyat, dengan semangat pejuang yang diwariskan sejak 1937.

    Dengan transformasi digital sebagai keniscayaan, ANTARA tidak hanya menyesuaikan diri. Ia justru mengambil peran sebagai pionir dalam menyajikan berita dari sumbernya, menjaga kredibilitas berita, dan menjadikan teknologi sebagai jembatan menuju masyarakat yang lebih cerdas informasi.

    Salam ANTARA, setia menjadi media pejuang, dari zaman kemerdekaan hingga era kecerdasan buatan.

    *) Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA

    Copyright © ANTARA 2025