Topik: Banjir

  • Musyawarah Warga Jadi Kendala Pembangunan Tanggul Rob di Muara Angke
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 Juni 2025

    Musyawarah Warga Jadi Kendala Pembangunan Tanggul Rob di Muara Angke Megapolitan 12 Juni 2025

    Musyawarah Warga Jadi Kendala Pembangunan Tanggul Rob di Muara Angke
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung
    mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam
    pembangunan tanggul rob
    di kawasan pesisir Jakarta, khususnya di
    Muara Angke
    , Jakarta Utara, adalah proses musyawarah dan pendekatan kepada warga yang terdampak.
    Hal itu diungkapkan Pramono usai meninjau langsung progres pembangunan tanggul
    mitigasi banjir
    rob di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).
    “Kendala utamanya sebenarnya salah satunya adalah musyawarah dengan warga. Karena saya selalu menyampaikan kepada jajaran Balai Kota, pendekatan ke warga itu betul-betul harus dilakukan, walaupun capek, tapi terus menerus dan waktunya memang tidak gampang,” ujar Pramono di lokasi.
    Namun begitu, ia bersyukur bahwa kini telah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan warga.
    “Pak Lurah, Pak Camat dan juga ada hadir wali kota Jakarta Utara sudah menyampaikan bahwa ini sudah clear. Artinya segera dilakukan pembangunan,” kata Pramono.
    Pembangunan tanggul sepanjang 1,4 kilometer dengan ketinggian 2,5 meter itu ditargetkan rampung pada Desember 2025.
    Tanggul ini dirancang untuk menahan naiknya air laut yang diperkirakan bisa mencapai elevasi 2,5 meter, lebih tinggi dari kondisi eksisting kawasan yang berada pada angka 1,8 meter.
    Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, menjelaskan bahwa pembangunan tanggul ini akan berdampak pada 282 rumah warga di area seluas 120 hektare.
    “Saat ini sudah clear,” ujar Ika.
    Tahun depan, Pemprov DKI juga merencanakan pembangunan tanggul lanjutan sepanjang 1 kilometer. Sehingga, total panjang tanggul mencapai 2,4 kilometer.
    Pramono menyampaikan apresiasinya kepada warga yang telah bersepakat, serta mengingatkan agar tidak ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi dengan mendirikan bangunan baru di area terdampak.
    “Mohon ketika pembangunan sudah dilakukan jangan kemudian ada penambahan warga-warga baru yang kemudian memanfaatkan situasi ini. Karena ini bukan pekerjaan yang gampang,” kata Pramono.
    Ia juga menegaskan bahwa pembangunan tanggul ini merupakan langkah awal untuk penanganan banjir rob jangka menengah, sebelum proyek jangka panjang NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) dilanjutkan oleh pemerintah pusat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono akan larang pengambilan air tanah di Muara Angke

    Pramono akan larang pengambilan air tanah di Muara Angke

    Supaya permukaan tanahnya tidak cepat turun. Kami akan segera mendistribusikan air bersih di daerah ini

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang pengambilan air tanah di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang bisa mengancam keselamatan warga pesisir.

    “Yang harus diketahui publik adalah permukaan tanah kita ini dari waktu ke waktu turun terus. Maka di daerah ini nanti termasuk yang akan kami buat aturan agar air tanahnya tidak diambil,” kata Pramono saat ditemui usai meninjau pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis.

    Menurut Pramono, pengambilan air tanah secara masif menjadi penyebab utama turunnya permukaan tanah, yang memperburuk dampak rob.

    Apabila permukaan tanah cepat menurun, menurut Pramono, tentunya sangat membahayakan masyarakat.

    Sebagai solusi atas kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan segera mendistribusikan layanan air bersih perpipaan ke wilayah tersebut.

    Saat ini, Pramono mengatakan distribusi air bersih sudah mulai dikerjakan oleh PAM Jaya. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan warga terhadap air tanah.

    “Supaya permukaan tanahnya tidak cepat turun. Kami akan segera mendistribusikan air bersih di daerah ini,” kata Pramono.

    Untuk menghadapi ancaman rob, Pemprov DKI Jakarta tengah membangun tanggul laut sepanjang 1,4 kilometer dengan ketinggian 2,5 meter. Pembangunan ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.

    Tanggul tersebut dirancang agar bisa menahan air laut hingga ketinggian 2,5 meter, melebihi elevasi kawasan Muara Angke yang saat ini berada di angka 1,8 meter.

    Pemprov DKI juga berencana melanjutkan penambahan tanggul sepanjang satu kilometer tahun depan, sehingga total akan mencapai 2,4 kilometer.

    Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, menjelaskan pembangunan tanggul ini akan berdampak terhadap 282 rumah warga dan mencakup area seluas 120 hektare.

    Sementara itu, lanjut Ika, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tanggul mitigasi tersebut kurang lebih sekitar Rp52 miliar.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG Ingatkan Malapetaka Ancam Umat Manusia, Minta Tolong Pemuka Agama

    BMKG Ingatkan Malapetaka Ancam Umat Manusia, Minta Tolong Pemuka Agama

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi bencana yang mengancam bumi, termasuk Indonesia. Apalagi, pada tahun 2024, suhu bumi catat level terpanas sepanjang sejarah umat manusia.

    Karena itu, BMKG mengajak pemuka agama dan pemimpin komunitas ikut turun tangan membantu menanggulangi krisis iklim. Yakni, dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada masyarakat.

    Hal itu disampaikan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tri Handoko Seto dalam Pembekalan Ilmiah Pemuka Agama tentang Hutan, Manusia, dan Bumi di Auditorium Gedung Pusat BMKG, Jakarta, Rabu (11/6/2025). Tri Handoko menekankan pentingnya kerja sama lintas agama dan jadi advokat dalam kebijakan publik terkait iklim.

    “Berdasarkan data dari ratusan stasiun pengamatan iklim di Indonesia, tren seluruh wilayah mengalami peningkatan suhu udara rata-rata tahunan secara konsisten. Bahkan, data BMKG dan World Meteorological Organization (WMO) mencatat tahun 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah umat manusia,” katanya dalam keterangan di situs resmi, dikutip Kamis (12/6/2025).

    “Suhu rata-rata global telah meningkat lebih dari 1,5 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri. Padahal kesepakatan dunia mengatakan bahwa 1,5 derajat Celcius itu peningkatan suhu yang seharusnya masih diizinkan untuk tercapai pada 2100, sedangkan 2024 sudah tercapai,” tambah Tri Handoko.

    Peningkatan suhu itu, ujarnya, dapat memicu rentetan efek buruk bagi bumi. Di antaranya, memicu perubahan signifikan pola atau siklus fenomena iklim seperti La Nina dan El Nino.

    “Kondisi tersebut tentunya akan memicu peningkatan kejadian ekstrem baik dalam hal frekuensi maupun intensitas. Misalnya, semakin seringnya hujan lebat yang meningkatkan risiko banjir, tanah longsor sehingga berdampak kerusakan infrastruktur,” kata Tri Handoko.

    Kondisi yang menentu itu, sebutnya, akan menyulitkan perencanaan di berbagai sektor pembangunan, terutama pertanian dan sumber daya air.

    “Lebih dari itu, pola curah hujan akan menjadi semakin tidak menentu untuk beberapa wilayah, sehingga ada daerah yang mengalami kekeringan panjang, ada juga yang dilanda banjir,” ucapnya.

    “La Nina dan El Nino yang dulu adalah ritual rutin lima tahunan. Karena perubahan iklim dan meningkatnya suhu bumi saat ini, bisa terjadi 4,5 tahunan, 4 tahunan, 3 tahunan, bahkan pernah 2 tahun (sekali) sudah terjadi,” tambahnya mengingatkan.

    Pemanasan global yang terjadi dikhawatirkan akan memicu peningkatan kekeringan.

    “Pemanasan global +1,5 derajat Celcius akan berdampak pada meningkatnya kejadian kekeringan hingga empat kali lipat. Artinya, kawasan pertanian dan hutan akan lebih sering menghadapi musim kering yang Panjang, air tanah menyusut, dan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meningkat,” jelas Tri Handoko.

    BMKG sendiri, ujarnya, telah melakukan berbagai upaya mitigasi penanganan karhutla. Diantaranya, dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk meminimalisir dampak yang dihasilkan.

    Tri Handoko membeberkan data SiPongi KLHK yang mencatat pada tahun 1997 luas total karhutla mencapai 4,5 juta hektare (ha), 2015 seluas 2,6 juta ha, tahun 2018 mencapai 0,5 juta ha, dan tahun 2019 mencapai 1,9 juta ha.

    Sementara, lanjut dia, Indonesia merupakan negara dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia, setelah Brasil dan Republik Demoktarik Kongo.

    “Karena dari luas hutan tersebut, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi salah satu penyerap karbon terbesar di dunia dan memberikan umpan balik terhadap kondisi iklim. Hasil penelitian menunjukkan hutan tropis yang utuh (tropical intact forest) menyerap karbon dalam jumlah besar, yaitu sekitar 1,07 miliar ton karbon per tahun, dan hutan tropis yang sedang mengalami pertumbuhan kembali menyumbang hingga 1,46 miliar ton karbon per tahun,” paparnya.

    “Namun pada saat sama, ada satu ironi. Jumlah karbon yang dilepaskan akibat deforestasi di wilayah tropis baik karena penebangan maupun kebakaran hutan sangat besar, yaitu sekitar 2,24 miliar ton karbon per tahun,” sebutnya.

    Dia pun berharap pemuka agama kemudian mampu menggerakkan lebih banyak masyarakat ikut meredam laju pemanasan global serta laju perubahan iklim. Dengan menjaga hubungan baik antara manusia, hutan, dan bumi. Termasuk juga demi mengurangi dampak bencana yang akan terjadi.

    “Saya yakin dengan kekuatan sentuhan keagamaan, sentuhan spiritual, akan lebih mudah digerakkan umat kita yang sangat meyakini agama,” kata Tri Handoko.

    Dalam keterangan yang sama, Ketua Umum Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia Hayu Prabowo mengatakan, pelestarian hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau organisasi lingkungan. Tapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat.

    “Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritualitas, diharapkan upaya pelestarian hutan dapat dilakukan secara lebih realistis dan berkelanjutan,” katanya.

    “Pembekalan ini merupakan langkah awal dalam membangun kesadaran dan aksi nyata pemuka agama dalam melindungi hutan tropis untuk generasi mendatang,” ujar Hayu.

    Foto: Kegiatan ‘Pembekelan Ilmiah Pemuka Agama tentang Hutan, Manusia, dan Bumi’ di Auditorium Gedung Pusat BMKG, Jakarta, Rabu (11/6). (Dok BMKG)
    Kegiatan ‘Pembekelan Ilmiah Pemuka Agama tentang Hutan, Manusia, dan Bumi’ di Auditorium Gedung Pusat BMKG, Jakarta, Rabu (11/6). (Dok BMKG)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Luncurkan Varian Baru, Kopi Good Day Gaet Babymonster Jadi BA

    Video: Luncurkan Varian Baru, Kopi Good Day Gaet Babymonster Jadi BA

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sukses besar pasca-debut 2 tahun lalu, Babymonster merajai tangga lagu dunia dan langsung kebanjiran penggemar. Terbaru, Grup jebolan YG entertainment ini baru saja terpilih jadi brand ambassador Kopi Good Day. Brand local ini pun jadi sponsor utama resmi konser Hello Monster mereka di Jakarta 14 Juni nanti. Temukan beragam aktivitas seru dan merchandise babymonster hanya di booth Good Day!

  • DKI bangun tanggul rob sebagai wujud dukungan program Giant Sea Wall

    DKI bangun tanggul rob sebagai wujud dukungan program Giant Sea Wall

    Namun kini, jumlahnya akan diperpanjang lagi sepanjang 7 kilometer menjadi 19 kilometer

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pembangunan tanggul mitigasi rob dilakukan sebagai wujud dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang digagas pemerintah pusat.

    “Sebagai bagian dari dukungan terhadap gagasan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau juga dikenal dengan proyek Giant Sea Wall, kami memulai dengan penanganan yang bersifat jangka menengah terlebih dahulu,” kata Pramono saat dijumpai di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis.

    Pramono menjelaskan, awalnya Giant Sea Wall yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta hanya sepanjang 12 kilometer.

    Namun kini, jumlahnya akan diperpanjang lagi sepanjang 7 kilometer menjadi 19 kilometer.

    “Dengan demikian apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Jakarta sudah memulai lebih awal untuk penanganan banjir rob di tempat ini,” kata Pramono.

    Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta akan memulai membangun tanggul mitigasi rob sepanjang 1,4 kilometer dan ditargetkan akan selesai pada Desember 2025. Pembangunan tanggul ini menggunakan anggaran sebesar Rp52 miliar.

    Diketahui, pembangunan tanggul mitigasi banjir rob ini sudah diwacanakan sejak tahun lalu. Namun pembangunannya baru akan terealisasi karena sempat terkendala izin dari warganya.

    Kini, Pramono mengaku bersyukur seluruh pihak sudah setuju untuk dilakukan pembangunan tanggul mitigasi tersebut. Dia berharap, tanggul mitigasi rob ini nantinya dapat meminimalisir banjir rob yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

    “Harapannya dalam jangka pendek dan menengah persoalan rob di tempat ini (Muara Angke), bukan di tempat lain ya, di tempat ini, walaupun masih ada beberapa yang lain relatif akan tertangani,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pekerjaan tanggul rob Muara Angke ditargetkan rampung pada Desember

    Pekerjaan tanggul rob Muara Angke ditargetkan rampung pada Desember

    penambahan tinggi tanggul bertujuan untuk menahan jika nanti air laut pasang hingga 2,5 meter

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pekerjaan pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di Muara Angke sepanjang 1,4 kilometer selesai pada Desember 2025.

    Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 1,4 kilometer (km) tanggul mitigasi banjir rob tersebut mencapai Rp52 miliar.

    “Hari ini kita akan bangun tanggul kurang lebih 1,4 km dan tanggulnya dinaikkan 2,5 meter. Mudah-mudahan pembangunan ini akan selesai sampai dengan Desember,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di lokasi pembangunan tanggul mitigasi banjir rob Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis.

    Pramono menjelaskan penambahan tinggi tanggul bertujuan untuk menahan jika nanti air laut pasang hingga 2,5 meter. Namun saat ini, evaluasinya air masih setinggi kurang lebih 1,8 meter.

    Tahun depan, Pramono mengatakan pembangunan tanggul mitigasi banjir rob akan dilanjutkan lagi sepanjang satu kilometer.

    Pramono mengakui, salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan tanggul mitigasi banjir rob ini adalah pendekatan komunikasi dengan warga.

    Sebab untuk membangun tanggul ini, akan ada 282 bangunan atau sekitar 120 hektare tanah yang terdampak. Kendati demikian, Pramono mengatakan hal itu sudah dapat diatasi dengan baik dan seluruh pihak setuju untuk pembangunan tanggul tersebut.

    “Hal yang berkaitan dengan banjir rob mudah-mudahan akan tertangani secara baik. Kami bersyukur warga telah menyepakati pembangunan ini untuk mengatasi rob,” kata Pramono.

    Sebenarnya pembangunan tanggul mitigasi banjir rob ini sudah diwacanakan sejak tahun lalu. Tanggul ini diharapkan bisa meminimalisir banjir rob yang kerap terjadi di pemukiman warga pesisir Jakarta.

    Tanggul mitigasi rencananya dibangun di beberapa titik, seperti Muara Angke, Pluit, Muara Baru, Sunda Kelapa, Marunda (Rumah Si Pitung), dan Jalan RE Martadinata.

    Tanggul itu dibangun sembari menunggu pembangunan tanggul laut atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN/NCICD), yang rampung pada 2030.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Barang Impor China Banjiri Pasar Indonesia Imbas Tarif Trump

    Barang Impor China Banjiri Pasar Indonesia Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia, Vietnam, dan Thailand menjadi sejumlah negara di Asia Tenggara yang dibanjiri barang impor dari China seiring langkah Amerika Serikat (AS) yang mengenakan tarif tinggi terhadap barang-barang yang masuk ke wilayahnya.

    Melansir Bloomberg, Kamis (12/6/2025), Kepala Riset Ekonomi Pasar Berkembang Citigroup Inc Johanna Chu menuliskan dalam risetnya bahwa lonjakan ekspor barang China ke Asia Tenggara kemungkinan menjadi indikasi terjadinya pengalihan perdagangan. Hal ini karena ekspor langsung ke AS telah menurun tajam dalam beberapa bulan terakhir.

    Chu menuturkan, banjir barang impor China — yang sering kali lebih murah — dapat menjadi tantangan bagi negara-negara penerima dan pelaku usaha lokal mereka.

    Di Indonesia, misalnya, impor tekstil dari China baru-baru ini mencapai rekor tertinggi bulanan, menambah tekanan pada sektor garmen yang sedang kesulitan dan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja.

    Secara keseluruhan, harga ekspor barang China dan harga pengiriman tekstil telah menurun sejak awal 2023. Sementara itu, ekspor ke AS anjlok lebih dari sepertiga pada Mei 2025, penurunan terbesar sejak 2020, ketika kedua negara terjebak dalam perang dagang yang memanas.

    Menurut Citi, rekor pengiriman ke Asia Tenggara juga bisa menjadi indikasi adanya praktik transshipment, yaitu strategi pengalihan arus barang China melalui negara lain untuk menghindari dampak tarif AS yang lebih tinggi. Laporan tersebut mencatat adanya ‘peningkatan korelasi yang signifikan’ antara kenaikan impor barang China oleh negara-negara Asia Tenggara dan ekspor mereka ke AS.

    Transshipment telah menjadi titik fokus dalam negosiasi tarif AS dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand, yang keduanya telah berjanji untuk memperketat aturan pemberian sertifikat asal barang.

    Seiring tindakan keras AS terhadap praktik transshipment, Citi menilai China kemungkinan memindahkan lebih banyak produksi hilirnya ke pasar ketiga guna menghindari risiko tarif AS, sembari mempertahankan dominasinya dalam rantai pasok untuk barang-barang antara.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, meningkatnya praktik transshipment imbas kebijakan tarif Trump telah menghantui para pelaku usaha dalam negeri. 

    Asosiasi Produsen Benang dan Filamen Indonesia (APSyFI) memprediksi adanya peningkatan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) ke Amerika Serikat seiring dengan penundaan implementasi tarif resiprokal AS.

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, ekspor diperkirakan meningkat, terutama tekstil, lantaran kekhawatiran pengusaha akan penerapan tarif resiprokal 32% yang dapat menambah beban ekspor ke AS setelah penundaan tarif dibuka. 

    “Tapi ini justru yang harus jadi perhatian jangan sampai kenaikan ekspornya dari transshipment. Kalau ada kenaikan tidak wajar malah merugikan kita,” kata Redma kepada Bisnis, Senin (21/4/2025).

    Dalam kondisi ini, dia pun mewanti-wanti agar ekspor barang TPT dan garmen ke AS bukan merupakan produk hasil transshipment dari China. 

    Sebab, ada banyak produk di Indonesia yang hanya dirakit, sementara produksi dan bahan baku secara keseluruhan diproduksi dari luar negeri. Dengan demikian, Indonesia hanya sebagai lokasi transit sebelum produk tersebut dikirim ke negara lainnya. 

    “Kita masih harus tetap negosiasi agar bisa menghitung ulang dan tarif kita diturunkan dengan mengurangi nilai dari barang ekspor dengan dugaan kuat transhipment [bukan produksi di Indonesia],” tuturnya. 

  • Blusukan dan Kontestasi Kekuasaan

    Blusukan dan Kontestasi Kekuasaan

    Blusukan dan Kontestasi Kekuasaan
    Guru Besar bidang Antropologi dengan fokus kajian tentang konflik dan kolaborasi pengusaaan sumber daya ekologi, perubahan iklim, dan hubungan kekuasaan
    FENOMENA
    blusukan pemimpin tidak lagi menjadi proses satu arah. Kini blusukan kerap menghadirkan panggung kontestasi dinamik antara pemimpin dan masyarakat.
    Masyarakat menjadi aktor yang kritis dan berbeda pendapat dengan pemimpin. Masyarakat tidak sekadar menjadi obyek yang tunduk-patuh dan pemimpin pun harus memperbarui strategi dan taktik memengaruhi masyarakat.
    Fenomena sosial tersebut sejalan dengan perubahan cara pandang tentang hubungan kekuasaan dan praktiknya di lapangan.
    Kekuasaan dalam makna otoritatif yang selalu melekat pada kekuatan sistem/struktur yang mapan telah melonggar.
    Pemaknaan dan praktik kekuasaan berkembang ke arah yang lebih dinamik yang melekat pada aktor-aktor pada berbagai level.
    Kemajuan pemikiran sosial, penguatan demokrasi, kesadaran hak warga negara, dan hak asasi manusia telah mendinamisasi kontestasi kekuasaan berbasis aktor.
    Rakyat/warga tidak hanya sekadar menjadi komponen dan obyek yang dikendalikan oleh kekuatan struktur/sistem yang terpusat.
     
    Rakyat/warga terus memperbarui posisinya menjadi aktor dengan kesadaran sebagai subyek yang aktif berkontestasi memengaruhi sistem (Saifuddin, 2011; Maring, 2022).
    Pada sisi lain, para penguasa harus berhitung ulang dan menempuh strategi/taktik mengurus masyarakat secara persuasif. Tindakan represif, pemaksaan kehendak, dan otoriter tidak patut dipertontonkan para penguasa.
    Konstruksi pemikiran di atas terpentas dalam realitas empirik. Semenjak pelantikan pejabat pemerintahan, perhatian publik banyak tertuju pada fenomena blusukan pemimpin ke titik-titik letupan masalah sosial di jalanan, pemukiman kumuh, dan bantaran sungai.
    Fenomena terkini memperlihatkan pemimpin yang blusukan siap berkontestasi dengan aktor-aktor di lapangan yang kritis dan berbeda pandangan dengan penguasa.
    Pemimpin siap turun lapangan, berdebat, dan berargumentasi dengan aktor-aktor yang tidak mudah dibungkam melalui pemberian sembako.
    Dari wilayah Jawa Barat, misalnya, saat ini tampil pemimpin yang siap blusukan dan berdebat dengan sopir truk proyek yang mengotori jalan raya.
    Sang pemimpin berdialog dengan siswa, guru, dan orangtua yang menentang pengaturan perpisahan sekolah,
    study tour
    , dan pembatasan wisuda lulusan pendidikan dasar/menengah.
    Ia siap menghadapi pengusaha wisata wilayah hulu yang memicu banjir bandang dan para penentang pengiriman siswa ke barak militer.
    Akibat kasus terakhir, sang pemimpin dilaporkan ke Polisi dan pada kasus lain ia ditolak keluarga yang menganggap diintervensi terlalu jauh.
    Realitas empirik serupa sedang berlangsung di wilayah lain. Di Jawa Timur, misalnya, melalui pemberitaan terlihat pemimpin yang sering blusukan dan bertatap muka dengan aktor-aktor di balik masalah penyerobotan lahan, ketidakadilan terhadap warga, tindakan penyempitan bantaran kali, dan arogansi perusahaan terhadap karyawan.
    Bahkan, akibat kasus terakhir berupa penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan, sang pemimpin dilaporkan ke Polisi sehingga menyita perhatian publik dan intervensi pemerintah pusat.
    Dalam berbagai peristiwa yang muncul ke permukaan terlihat warga lugas berargumentasi dan menentang tindakan yang dilakukan sang pemimpin yang menghalangi kepentingan mereka.
    Pada beberapa kasus terjadi ketegangan dan kritik antara sesama aparatur negara/pemerintah karena kurangnya koordinasi kerja.
    Meski terlihat pendekatan lugas, adil, dan berbasis data, tapi beberapa kasus memperlihatkan para penguasa harus menunda aksinya dan melibatkan pihak-pihak lain yang berkompeten.
    Teknologi informasi mempercepat penyebarluasan peristiwa. Para penguasa dan warga tampil sebagai aktor-aktor berbeda pandangan, berdebat, dan berargumentasi.
    Di balik itu, terekam penilaian dan sikap pro-kontra di tingkat publlik. Publik terpolarisasi dalam sikap membela dan menghakimi (
    bullying
    ).
    Aktor-aktor di tingkat lapangan yang kritis kadang dituding tidak santun, tidak tahu berterima kasih, dan mengkritik tanpa memberi solusi.
    Sebaliknya, aktor-aktor yang proaktif turun lapangan dan berkontestasi dengan rakyat dituding sebagai pemimpin berbasis konten dan gemar cari panggung.
    Para pemikir ilmu sosial telah lama memberi rambu-rambu menghadapi kekuasaan berkarakter dinamik (Foucault, 1980; Haryatmoko, 2003).
    Perspektif tersebut membuka kesadaran bahwa semua orang memiliki kekuasaan yang melekat dalam dirinya.
    Dinamika relasi kekuasaan berlangsung pada semua level dan tidak bisa dihentikan sehingga diperlukan pendekatan persuasif.
    Untuk mengelola sumber kekuasaan dan kontestasi dinamik dari semua aktor pada berbagai level, maka diperlukan sabuk pengaman berupa tujuan kekuasaan yang ditransformasi menjadi tujuan bersama.
    Kemajuan teknologi membuka ruang kontestasi transparan. Publik menyaksikan pemimpin berdebat dan berargumentasi dengan rakyat.
     
    Kadang publik waswas, jangan sampai aktor-aktor terpancing bertindak otoriter dan tidak saling menghormati.
    Fenomena sosial dan perubahan di atas akan terus berlangsung dan sulit dihindari. Hal ini membawa konsekuensi yang harus diantisipasi oleh aktor-aktor, baik yang secara sosial-politik berposisi sebagai pemimpin/penguasa maupun kelompok terbesar sebagai warga masyarakat.
    Apa yang perlu dilakukan? Para penguasa harus siap dan berbesar hati menerima respons “menolak” dari orang yang hendak diatur. Secara dini perlu dibangun gagasan perubahan bersama sebelum eksekusi lapangan.
    Penguasa harus ikhlas mendengarkan pikiran/suara yang mempersoalkan gagasan yang ditawarkan. Gagasan perubahan harus dijalankan melalui proses yang terbuka, mendengarkan, dan menyerap aspirasi.
    Semua pihak berkepentingan perlu dilibatkan agar tidak terkesan unjuk diri sang penguasa dan pemaksaan kebijakan dadakan.
    Pada sisi lain, sebagai warga kita diundang tampil sebagai aktor yang turut mengontrol dan memperjuangkan kepentingan rakyat/publik.
    Semua aktor diundang berkontestasi di atas panggung kekuasaan dalam bingkai tujuan bersama tanpa kebencian dan penghakiman.
    Semoga pemikiran ini menginspirasi kita mengelola hubungan kekuasaan secara persuasif di tengah dinamika kehidupan sosial kian terbuka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wawali Semarang: Retret Pemprov Jateng perkuat kolaborasi

    Wawali Semarang: Retret Pemprov Jateng perkuat kolaborasi

    Retret ini menjadi ruang untuk memastikan bahwa arah pembangunan dari pusat hingga daerah selaras dalam satu garis lurus.

    Semarang (ANTARA) – Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menilai kegiatan Manunggal Leadership Retreat: Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah yang digelar Pemerintah Provinsi Jateng sebagai upaya memperkuat kolaborasi antarelemen.

    “Dahulu, sebelum pemilu serentak, visi dan misi serta RPJMD pusat, provinsi, dan daerah bisa berjalan sendiri-sendiri. Retret ini menjadi ruang untuk memastikan bahwa arah pembangunan dari pusat hingga daerah selaras dalam satu garis lurus,” kata Iswar Aminuddin di Semarang, Rabu.

    Iswar merupakan salah satu peserta kegiatan retret yang berlangsung di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng.

    Kegiatan retret berlangsung selama sepekan ini diikuti oleh 438 peserta dari berbagai unsur kepemimpinan daerah seperti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk 35 wakil bupati/wakil wali kota se-Jateng.

    Wawali Semarang ini menekankan pentingnya retret ini sebagai upaya menyatukan langkah antarjenjang pemerintahan, khususnya dalam menyelaraskan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD kabupaten/kota).

    Menurut dia, sinergi bukan sekadar program, melainkan juga soal naluri kebersamaan yang harus tumbuh kuat dalam komunikasi antarjenjang pemerintahan.

    Ia mencontohkan di Kota Semarang terkait dengan semangat kolaborasi sudah digaungkan oleh Wali Kota Agustina dalam berbagai kesempatan, dan menjadi dasar dalam menggerakkan partisipasi semua elemen.

    Iswar juga menyinggung isu penanganan banjir sebagai contoh nyata pentingnya kolaborasi antarwilayah, mengingat Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain sehingga tak bisa bekerja sendiri.

    “Perlu kerja sama lintas daerah agar solusi yang dibangun bersifat menyeluruh dan saling memahami kekuatan serta tantangan masing-masing wilayah,” katanya.

    Sebelumnya, retret kepemimpinan tersebut dibuka oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Selasa (10/6), dengan peserta dari unsur wakil kepala daerah, kepala OPD, direktur BUMD, pejabat administrator, hingga analis kebijakan.

    Mereka akan mendapatkan pembekalan intensif dari lembaga nasional seperti Bappenas, KemenPAN-RB, Kemendagri, KPK, hingga tokoh agama dan widyaiswara.

    Materi utama yang disampaikan, antara lain, geopolitik dan wawasan kebangsaan dengan tujuan membentuk karakter negarawan pada setiap birokrat.

    Selain itu, peserta juga akan mendalami Astacita sebagai arah pembangunan nasional yang perlu diinternalisasi hingga ke level pelaksana daerah.

    Retret kepemimpinan tersebut dirancang bersama Lembaga Ketahanan Nasional RI dan menjadi bagian dari upaya memperkuat harmoni kepemimpinan di Jateng.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 159 Bencana Hidrometeorologi di Sumbawa, Australia Bantu Pemda Siap Siaga
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        11 Juni 2025

    159 Bencana Hidrometeorologi di Sumbawa, Australia Bantu Pemda Siap Siaga Regional 11 Juni 2025

    159 Bencana Hidrometeorologi di Sumbawa, Australia Bantu Pemda Siap Siaga
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com
    – Kabupaten
    Sumbawa
    mencatat sebanyak 159
    bencana hidrometeorologi
    dari tahun 1977 hingga 2022, menjadikannya salah satu daerah yang paling rentan terhadap bencana.
    Dalam upaya mitigasi dini,
    program SIAP SIAGA
    yang didukung Kedutaan
    Australia
    diluncurkan untuk memperkuat sistem ketangguhan bencana di wilayah tersebut.
    Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori, meluncurkan rencana kerja tahunan program SIAP SIAGA untuk tahun 2025 pada Rabu (11/6/2025).
    Dalam sambutannya, Ansori mengapresiasi Pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar dan
    Program SIAP SIAGA
    yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumbawa sebagai wilayah dampingannya untuk fase 2025–2027.
    “Ini adalah kesempatan penting sekaligus tantangan besar bagi kita semua untuk mengakselerasi penguatan sistem ketangguhan bencana di daerah yang kita cintai ini,” tegas Ansori.
    Menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), kejadian bencana di Sumbawa mencakup sembilan jenis bencana utama, termasuk banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, serta tsunami.
    Ansori mengingatkan bahwa beberapa bulan terakhir, masyarakat Sumbawa kembali dihadapkan pada tantangan kebencanaan yang nyata, seperti banjir di Karang Dima, Serading, Boak, dan kebakaran di Sepakat dan Sabedo.
    “Bukti bahwa membangun ketangguhan tidak bisa ditunda,” jelasnya.
    Ansori menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, partisipatif, dan berkelanjutan.
    Ia juga mengapresiasi arah kerja Program SIAP SIAGA yang telah menetapkan sejumlah prioritas strategis, termasuk penguatan sistem manajemen risiko bencana yang inklusif dan sensitif gender, peningkatan kapasitas tanggap darurat melalui pelatihan teknis dan simulasi, serta penguatan sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra lokal.
    Secara khusus, Ansori menyoroti Kecamatan Moyo Utara yang terdiri atas enam desa dampingannya sebagai laboratorium praktik baik yang diharapkan dapat direplikasi di kecamatan lain.
    “Kami ingin pelaksanaan program ini mendorong perubahan paradigma, dari reaktif menjadi preventif, dari terpusat menjadi terdesentralisasi, dan dari program sektoral menjadi gerakan kolektif masyarakat,” ungkapnya.
    Fredy Chandra, perwakilan Program SIAP SIAGA dari Kemitraan Australia–Indonesia, juga menyampaikan penghargaan kepada Pemda Sumbawa atas dukungan yang diberikan.
    “Kick-off ini merupakan tonggak awal menuju sistem penanggulangan bencana yang tangguh, inklusif, dan sensitif gender. Kami berkomitmen mendorong pengembangan desa tangguh bencana di Sumbawa melalui pendampingan teknis yang berkelanjutan,” ujarnya.
    Fredy menambahkan bahwa meskipun Sumbawa menghadapi tantangan kompleks dalam hal kebencanaan, wilayah ini memiliki potensi besar dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.
    Program SIAP SIAGA akan terus mendukung serangkaian kegiatan strategis demi membangun ketahanan lokal yang kokoh.
    Acara peluncuran yang digelar di La Grande Ballroom ini dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Asisten Sekda, Camat, serta para Kepala Desa se-Kecamatan Moyo Utara, yang menjadi salah satu fokus program pendampingan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.