Topik: Banjir

  • Topan Wutip Mengancam China, Ribuan Orang Dievakuasi

    Topan Wutip Mengancam China, Ribuan Orang Dievakuasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas China bagian selatan pulau Hainan telah telah melakukan evakuasi terhadap ribuan orang. Pemerintah juga menutup sekolah, hingga menghentikan fasilitas kereta.

    Hal itu dilakukan usai adanya prediksi Topan Wutip terjadi pada Jumat (13/6/2025) malam ini. Melansir AFP, lebih dari 16.000 orang telah dipindahkan dari lokasi konstruksi, daerah rawah banjir, dataran rendah, dan wilayah yang berisiko banjir bandang, di mana lebih dari 40.000 orang yang bekerja di kapal telah dipindahkan ke darat.

    Angin Topan Wutip sendiri diperkirakan membawa hujan deras yang melebihi 100 milimeter di enam kota dan kabupaten, serta angin berkecepatan hingga 63 mph (101 kph). Adapun otorita Hainan juga telah menghentikan layanan kereta api berkecepatan tinggi, dan di kota paling selatan yaitu Sanya telah menutup sekolah dan tempat wisata.

    Wutip merupakan angin topan pertama yang menerjang daratan di negara itu pada tahun ini. Badan Meteorologi China (CMA) menjelaskan Angin itu terbentuk di atas Laut China Selatan pada hari Rabu.

    Diprediksi topan itu juga mungkin akan menerjang daratan lagi sepanjang pantai dari Guangdong barat ke Guanxi pada Sabtu mendatang. CMA melihat angin itu mempertahankan intensitas badai tropis yang cukup tinggi, sebelum berbelok ke arah timur laut.

    Adapun China juga telah mengalami rentetan peristiwa cuaca ekstrem mulai dari panas terik, kekeringan, hingga hujan labat dan bajir selama beberapa musim panas berturut-turut. Negara ini adalah penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia tetapi juga pembangkit tenaga energi terbarukan, yang berupaya memangkas emisi karbon dioksida hingga nol bersih pada tahun 2060.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Fosil Ular Berumur 38 Juta Tahun Ubah Pemahaman Evolusi

    Fosil Ular Berumur 38 Juta Tahun Ubah Pemahaman Evolusi

    Jakarta

    Sekelompok ahli paleontologi menemukan empat fosil ular yang utuh sehingga tengkorak, tulang rusuk, dan ekornya berada dalam kondisi hampir sempurna. Fosil ini ditemukan saat mereka mengeksplorasi penggalian di kawasan Wyoming barat.

    Menemukan fosil ular biasanya berarti memilah-milah tumpukan tulang belakang kecil. Satu ruas tulang belakang di sini, satu fragmen tulang rusuk di sana, dan banyak dugaan tentang bagian tubuh hewan lainnya. Itulah sebabnya kerangka ular yang hampir lengkap ini menarik perhatian para ahli paleontologi.

    Kuartet tersebut berasal dari sedimen yang terbentuk sekitar 38 juta tahun lalu selama awal Oligosen, masa ketika iklim dingin menyebar ke seluruh Amerika Utara.

    Ular-ular tersebut diawetkan bersama-sama dalam lapisan tipis batu lumpur halus, mengisyaratkan bahwa mereka mati dalam hitungan jam satu sama lain.

    Pekerjaan laboratorium awal menghubungkan fosil-fosil tersebut dengan dua genus yang diketahui, tetapi ciri-ciri yang lebih halus segera mengarah ke sesuatu yang baru. Petunjuk-petunjuk itu akan membentuk kembali sudut pohon keluarga ular.

    Kuartet Fosil Ular Oligosen

    Perbandingan terperinci menunjukkan bahwa ular di wilayah Wyoming berbeda dalam bentuk rahang, susunan gigi, dan tulang belakang dari spesies yang pertama kali menyerupai mereka, Ogmophis dan Calamagras.

    Perbedaannya konsisten pada keempat individu, sehingga peneliti memberi nama baru untuk spesies ini, Hibernophis breithaupti.

    Hewan-hewan tersebut merupakan penggali kecil, masing-masing panjangnya hanya beberapa kaki, dengan spesimen terbesar dua kali lebih panjang dari rekan-rekannya. Ukuran yang tersebar itu menawarkan sekilas pandang langka dari tahap remaja dan dewasa dalam satu spesies.

    Michael Caldwell dari Fakultas Sains di Alberta University terkejut dengan kondisi fosil tersebut. “Di koleksi museum di seluruh dunia, mungkin ada hampir satu juta ruas tulang ular yang tidak terartikulasi. Mudah ditemukan. Namun, menemukan ular utuh? Itu langka,” kata Caldwell bersemangat, dikutip dari Earth.com.

    Keempat kerangka tersebut memberi peneliti peta berkelanjutan yang memuat lebih dari 200 ruas tulang belakang, ditambah tulang rusuk dan tulang tengkorak yang halus, yang memungkinkan mereka melihat bagaimana setiap bagian berubah dari kepala hingga ekor, sesuatu yang tidak dapat ditunjukkan oleh tulang-tulang yang terisolasi.

    DNA Tunjukkan Hubungan Keluarga

    Tim tersebut menggabungkan data anatomi dengan urutan DNA dari ular hidup untuk mengetahui hubungan evolusi.

    Analisis mereka menempatkan Hibernophis dekat dengan ular boa masa kini, famili beragam yang mencakup pemanjat pohon, perenang pasir, dan ular pembatas besar.

    “Kami belajar lebih banyak tentang evolusi Boidae dalam arti luas. Tampaknya mereka mungkin awalnya adalah ular berbadan relatif kecil, yang menarik,” kata Caldwell.

    Genus baru ini berada di luar cabang-cabang yang menopang spesies boa modern, yang menunjukkan bahwa famili boa telah mulai terpecah menjadi beberapa garis keturunan pada awal Oligosen.

    Pola pertumbuhan memberikan petunjuk lain. Ular Wyoming terkecil memiliki tengkorak sepanjang hampir setengah inci, sedangkan ular terbesar memiliki tulang rahang yang lebih tebal dan jahitan yang menyatu.

    Pengamatan itu mendukung gagasan bahwa boa leluhur berukuran sedang sebelum beberapa garis keturunan berevolusi menjadi raksasa yang terlihat saat ini.

    Karena Hibernophis menambahkan tulang belakang yang berartikulasi pada catatan, para peneliti dapat mencocokkan tulang belakang tertentu dengan tahap kehidupan tertentu.

    Hibernasi di Tempat Perlindungan Musim Dingin

    Keempat ular itu melingkar bersama di dalam sesuatu yang tampak seperti hibernaculum, tempat perlindungan musim dingin yang digunakan bersama oleh banyak individu.

    Caldwell mencatat bahwa susunan tersebut mewakili perilaku sosial pada ular, yang merupakan sesuatu yang jarang kita lihat. “Ini sungguh tidak biasa bagi reptil. Dari hampir 15 ribu jenis spesies reptil yang hidup saat ini, tidak ada satu pun yang berhibernasi seperti yang dilakukan ular garter,” tambahnya.

    Gugusan fosil menunjukkan bahwa taktik seperti garter sudah ada jutaan tahun lalu. “Mereka tidak dapat mengatur suhu tubuh mereka, jadi mereka perlu menyimpan panas sebanyak mungkin selama musim dingin dengan membentuk massa besar,” jelas Caldwell.

    Ular garter modern terkadang berkumpul dalam kelompok yang jumlahnya ratusan. Ular derik oportunistik juga terlihat menyelinap ke dalam kerumunan untuk mendapatkan kehangatan.

    Penemuan di Wyoming mengisyaratkan bahwa tempat berlindung komunal muncul lebih awal dan mungkin tersebar luas di antara ular purba.

    Awan Abu Hasilkan Fosil yang Bagus

    Fosil-fosil tersebut berada dalam kondisi murni berkat letusan gunung berapi di dekatnya yang menyemburkan awan abu ketika ular-ular tersebut berlindung di bawah tanah.

    Partikel-partikel halus awan abu mengendap di dataran banjir, menutup liang-liang dengan lapisan kedap udara yang memperlambat pembusukan. “Partikel-partikel tersebut diawetkan dalam keadaan yang sangat tidak biasa, secara geologis,” kata Caldwell.

    Lapisan abu bergantian dengan semburan lumpur yang terbawa hujan musiman, mengunci kerangka tersebut ke dalam ‘Formasi Sungai Putih’, sebutan para ahli untuk suatu unit kaya fosil yang membentang di beberapa negara bagian Great Plains.

    Banjir kecil segera menyumbat liang dengan lumpur, sehingga ular-ular tidak terganggu sampai para penambang membelah batu. “Fosilisasi adalah proses kasar yang membutuhkan kondisi yang tepat untuk pengawetan,” terang Caldwell.

    Dengan setiap tulang masih pada tempatnya, kuartet tersebut menunjukkan bagaimana ruas tulang belakang bergeser di sepanjang tulang belakang, sebuah referensi yang dapat menyebabkan museum mempertimbangkan kembali label pada tulang-tulang yang longgar.

    (rns/rns)

  • Legislator DKI: Tak ada masalah patungan bangun “Giant Sea Wall”

    Legislator DKI: Tak ada masalah patungan bangun “Giant Sea Wall”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai tidak ada masalah bila Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta patungan dalam membangun mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, yang terpenting banjir rob bisa tertangani dengan baik.

    “Warga ini membutuhkan penanganan serius terkait dengan banjir rob,” kata Ida di Jakarta, Jumat.

    Menurut Ida, ide Presiden Prabowo Subianto yang meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa harus disambut dengan baik karena tanggul itu nantinya akan melindungi warga pesisir Jakarta dari banjir rob yang selama ini terus mengancam.

    Untuk mekanisme patungan sendiri, lanjut dia, bisa dilakukan dengan pembagian persentase. APBD Jakarta mampu berapa persen dan APBN berapa persen.

    “Kalau memungkinkan ya tidak ada masalah menurut saya. Namanya ini membangun untuk DKI. Berapa persen pakai ABPD, berapa persen ABPN, menurut saya tidak ada masalah. Kan kita kerja sama dengan baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.

    “Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Presiden Prabowo seraya berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

    Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Pramono beberapa hari lalu, dan mengirim utusan untuk memastikan bahwa Pemprov DKI mendukung pembangunan mega proyek yang sudah direncanakan sejak 1995 itu.

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI siap jalankan arahan Presiden soal pembangunan “Giant Sea Wall”

    DKI siap jalankan arahan Presiden soal pembangunan “Giant Sea Wall”

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar Pemprov DKI Jakarta mau patungan dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

    “Intinya, Pemprov Jakarta tentunya akan patuh pada arahan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Pak Prabowo,” kata Chico saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat menanggapi permintaan Presiden Prabowo Subianto itu.

    Chico mengatakan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya akan patuh terhadap arahan pemerintah pusat.

    Dia menyebutkan Pramono sudah bertemu dengan utusan Prabowo untuk membicarakan hal tersebut. Pramono pun menyanggupi permintaan dari Prabowo tersebut.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan giant sea wall.

    Prabowo pun memproyeksi APBD dari Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan tanggul laut raksasa setidaknya mencapai 8 miliar dolar AS, yang dapat dialokasikan per tahun sebesar 1 miliar dolar AS.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Kamis (12/6) mengatakan pembangunan tanggul mitigasi rob dilakukan sebagai bagian dari dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program Giant Sea Wall yang digagas pemerintah pusat.

    Pramono menjelaskan, awalnya Giant Sea Wall yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta hanya sepanjang 12 kilometer.

    Namun kini, jumlahnya akan diperpanjang lagi sepanjang 7 kilometer menjadi 19 kilometer

    “Sehingga dengan demikian apa yang menjadi keinginan gagasan arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Jakarta sudah memulai lebih awal untuk penanganan banjir rob di tempat ini,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinas SDA DKI pastikan rumah warga di Muara Angke tak direlokasi

    Dinas SDA DKI pastikan rumah warga di Muara Angke tak direlokasi

    Untuk warga terdampak tidak dilakukan relokasi. Karena pengerjaan tanggul mitigasi dilakukan di badan jalan eksisting

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta memastikan sebanyak 282 bangunan rumah warga yang terdampak proyek pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, tidak akan direlokasi.

    Ketua Subkelompok Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai Dinas SDA, Achmad Daeroby menyatakan tanggul dikerjakan di atas badan jalan yang sudah ada, sehingga tidak diperlukan relokasi warga.

    “Untuk warga terdampak tidak dilakukan relokasi. Karena pengerjaan tanggul mitigasi dilakukan di badan jalan eksisting,” kata Achmad dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Konsep tanggul mitigasi ini memanfaatkan badan jalan yang ada dengan cara ditinggikan, sehingga struktur jalan tersebut berfungsi ganda sebagai tanggul penahan air rob.

    Sebelumnya, pada Kamis (12/6) Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meninjau langsung proses pembangunan tanggul tersebut.

    Pramono menyebut proyek ini sebagai langkah penanganan jangka menengah yang tengah dilakukan oleh Pemprov DKI.

    “Pemerintah Jakarta memulai hal baru untuk penanganan yang bersifat jangka menengah terlebih dahulu,” kata Pramono.

    Selain itu, Pramono juga mengatakan pembangunan tanggul mitigasi rob dilakukan sebagai bagian dari dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program Giant Sea Wall yang digagas pemerintah pusat.

    Tanggul mitigasi tersebut diketahui memiliki panjang 1,4 kilometer dengan ketinggian mencapai 2,5 meter. Adapun elevasi eksisting kawasan Muara Angke hanya berada di angka 1,8 meter.

    Konstruksi ini dirancang untuk menahan air laut yang naik, yang kerap mengakibatkan banjir rob di kawasan pesisir. Pembangunan tanggul itu ditargetkan rampung pada Desember 2025.

    Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menambah panjang tanggul hingga 1 kilometer lagi pada tahun 2026, sehingga totalnya menjadi 2,4 kilometer.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…

    Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…

    Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    nampaknya bertekad menuntaskan pembangunan
    tanggul laut
    raksasa (
    giant sea wall
    ) setelah direncanakan sejak 30 tahun lalu di era Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    .
    Tekad ini ditekankannya dalam sambutannya di acara penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
    Ia menganggap, tanggul laut adalah infrastruktur vital yang perlu diselesaikan.
    Setidaknya, pembangunan harus dimulai di eranya, meski nanti bukan dirinya yang meresmikan karena pembangunannya membutuhkan waktu puluhan tahun.
    “Saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, yang sangat vital bagi kita. Merupakan suatu mega proyek tapi harus kita laksanakan adalah
    giant sea wall
    , tanggul laut Pantai Utara Jawa,” kata Prabowo, dalam sambutannya, Kamis.
    Pembangunan tanggul laut
    raksasa di Pantai Utara Jawa sudah masuk perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1995 di era Presiden Soeharto.
    Pembangunannya sebagai respons terhadap ancaman nyata dari peningkatan muka air laut dan penurunan muka tanah di pantai utara Jawa.
    Sejak saat itu, konsultan lokal dan internasional, termasuk firma Belanda, sudah menyusun rencana awal dan masterplan.
    Namun, hingga kini, implementasinya tidak pernah berjalan.
    Prabowo ingin
    pembangunan tanggul laut
    raksasa ini tidak lagi ditunda-tunda, menyusul ancaman yang mengadang di depan.
    “Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan. Sejak tahun 95.
    Thirty years ago
    , kalau tidak salah 30 tahun lalu. Tapi, kita tidak berkecil hati, sekarang tidak ada lagi penundaan,” ucap Prabowo.
    Kepala Negara menekankan akan mengerjakan proyek tersebut sesegera mungkin.
    “Sudah tidak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu segera,” beber dia.
     
    Karena proyek besar, Prabowo menghitung pembangunannya membutuhkan dana senilai 80 miliar dollar AS.
    Pendanaan itu juga menghitung panjang tanggul laut yang tidak main-main, yakni mencapai lebih dari 500 kilometer dari Banten hingga ke Gresik, Jawa Timur.
    “Perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dollar. Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. 15-20 tahun,” ungkap Prabowo.
    Prabowo menekankan, lamanya pembangunan karena jaraknya yang sangat panjang tidak perlu dipermasalahkan.
    “Tidak ada masalah, ada pepatah kuno ‘perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’ kita akan segera mulai itu,” ujar dia.
    Besarnya dana pengerjaan membuat Prabowo berpikir menerapkan sistem urunan atau patungan.
    Ia meminta Pemerintah Provinsi
    DKI Jakarta
    untuk urunan, menanggung biaya pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta.
    Pembangunan tanggul laut untuk wilayah Teluk Jakarta itu menurut perkiraannya memakan biaya 8-10 miliar dollar AS, dari total kebutuhan 80 miliar dollar AS.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun sudah berjanji mendukung proyek ini lantaran memiliki kapasitas fiskal yang sangat besar.
    “Kalau 8 sampai 10 miliar dollar (AS) saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu (Gubernur DKI Jakarta) beberapa hari yang lalu dan sudah kirim utusan, tanya gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban ‘dukung’ Alhamdulillah,” beber Prabowo.
    Tidak hanya pemerintah provinsi, ia mengingatkan pemerintah pusat untuk ikut urunan.
    Begitu pun mengajak investor asing dari China, Jepang, hingga Eropa berinvestasi di proyek besar tersebut.
    “Prioritas kita adalah DKI dan Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes, air itu sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka, perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, Eropa, Timur Tengah yang mau ikut silakan,” ujar Prabowo.
     
    Untuk mengerjakan tekadnya, Kepala Negara menyatakan akan membuat Badan Otorita
    Tanggul Laut
    Pantai Utara Jawa dalam waktu dekat.
    Namun, pihaknya masih mencari singkatan yang tepat untuk badan otorita itu agar lebih dikenal publik.
    “Dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita. Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Orang Indonesia senang dengan singkatan-singkatan. Jadi, kita lagi cari singkatan yang enak. Badan Otoritas, BO. Tanggul Laut Pantura Jawa, TLPJ. Jadi BO TLPJ, kalau disingkat gimana tuh?” seloroh Prabowo.
    Kendala pembangunan tanggul laut tidak banyak berubah, yakni terdapat pada tingginya biaya.
    Studi awal memperkirakan proyek pembangunan tanggul laut dari Bekasi hingga Tangerang mencapai Rp 90 triliun.
    Perhitungan lebih besar memproyeksikan totalnya mencapai antara 40 miliar dollar AS hingga 60 miliar dollar AS.
    Biaya super besar seperti itu menyulitkan dalam hal pendanaan dan prioritas anggaran.
    Kendala lainnya, terdapat hambatan teknik dan lingkungan.
    Rencana induk memang sudah dibuat, tapi tantangan teknis dan analisis dampak lingkungan, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan dampak sosial bagi nelayan, masih memerlukan kajian mendalam dan penyesuaian.
    Kemudian, kurangnya
    political will
    . Proyek ini sebelumnya tidak pernah menjadi agenda prioritas nasional.
    Pergantian pemimpin mengubah fokus dan anggaran, sehingga membuat momentum hilang.
     
    Tanggul laut
    raksasa menjadi atensi Prabowo sejak lama karena melihat langsung polemik yang terjadi.
    Dirinya kerap melakukan kunjungan ke pemukiman warga di pesisir Pantura sebagai bagian dari kampanye yang dilakukan sejak 2014.
    Dari kunjungan itu, ia menemui permasalahan tempat tinggal yang kurang layak akibat naiknya permukaan air laut.
    “Anak-anak mereka hidup di tengah lalat, nyamuk, sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya, apa yang saya bisa buat untuk segera mengubahnya,” tuturnya pada 2023 lalu.
    Masalah tanggul laut ini juga terus dia soroti saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
    Mantan Danjen Kopassus ini meminta kepada Universitas Pertahanan untuk terlibat dalam pembahasan
    Giant Sea Wall
    .
    Universitas yang berada di bawah Kementerian Pertahanan itu diminta terlibat langsung dalam pengkajian megaproyek tersebut.
    “Kita harus kumpulkan otak-otak terbaik bangsa, segera kita percepat pembangunan
    Giant Sea Wall
    untuk selamatkan bangsa Indonesia,” ucap dia.
    Saat menduduki kursi presiden, Prabowo sudah mengumpulkan para menterinya untuk membahas masalah tanggul laut.
    Pada awal tahun ini, ia memanggil Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
    Setelah bertemu Prabowo, AHY menyatakan, tanggul laut raksasa menjadi salah satu atensi Presiden Prabowo Subianto.
    Pihaknya tidak ingin menunda-nunda lagi pembangunan tanggul laut raksasa, namun tidak serta merta harus diburu-buru.
     
    Sebab, proyek besar dan kompleks membutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan baik dengan semua
    stakeholders
    .
    “Ini (tanggul laut) yang tadi mendapatkan atensi juga dari Pak Presiden, tentunya kita tidak ingin menunda-nunda, karena memang lebih cepat, lebih bagus. Karena berbicara kondisi alam dan iklim dan lain sebagainya kan tidak bisa menunggu. Tapi, kita juga tidak boleh terburu-buru,” kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
    AHY akan lebih dulu mempelajari proyek tanggul laut, mengingat uji kelayakan (
    feasibility study
    ) terakhir dilakukan pada tahun 2020.
    Pendanaan pun harus dipetakan, salah satunya dengan mencari sumber-sumber pendanaan untuk proyek itu.
    Menurut AHY, uji kelayakan yang sudah hampir lima tahun itu perlu dicek dan ditinjau ulang.
    Salah satunya untuk memastikan apakah uji kelayakan sudah sesuai dengan kondisi saat ini dan ekspektasi proyek.
    Proyek ini harus berkelanjutan, bisa memitigasi terjadinya banjir rob demi keselamatan masyarakat, termasuk yang tinggal di pesisir pantai utara Jakarta.
    “Bukan hanya di utara Jakarta tapi juga di seluruh, artinya di pantai utara Jawa. Maka kita akan teliti benar dan sambil kita telusuri, sambil kita juga mengetahui pihak-pihak yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di pembangunan tanggul raksasa ini,” beber dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Jaksel gencarkan “Gerakan Menabung Air” untuk cegah banjir

    Pemkot Jaksel gencarkan “Gerakan Menabung Air” untuk cegah banjir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menggencarkan pembuatan sumur resapan melalui “Gerakan Menabung Air” untuk mencegah potensi banjir di wilayahnya.

    “Salah satu langkah cepat yang akan kami ambil adalah menggalakkan pembuatan sumur resapan melalui Gerakan Menabung Air,” kata Wali Kota Jakarta Selatan M Anwar kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Anwar mengatakan gerakan ini menjadi salah satu solusi strategis dalam mengurangi risiko banjir dan sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

    Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemkot Jaksel dan jurnalis untuk mendukung program-program pembangunan di wilayah Jakarta Selatan.

    Anwar pun berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah dirancang oleh pendahulunya, terutama dalam mengatasi permasalahan banjir yang menjadi tantangan utama di ibu kota.

    Oleh karena itu, dia menyatakan kesiapannya dalam menangani banjir di wilayahnya. “Saya mendengar Selatan kalau sudah banjir ‘booming’ kemana-mana. Selalu Kemang, Mampang, Pesanggrahan, itu jadi topik utama,” ujar mantan Wali Kota Jakarta Timur itu.

    Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menetapkan waktu minimal banjir surut di wilayahnya kurang dari dua jam dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan penanganan cepat.

    Kemudian, SDA DKI juga menerapkan enam inovasi pengendali banjir yang di tempatkan pada lokasi-lokasi langganan banjir setiap kali hujan deras.

    Inovasi tersebut mulai dari pembangunan infrastruktur pengendali banjir di berbagai wilayah Jakarta, hingga optimalisasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengendali banjir.

    Enam inovasi pengendalian banjir tersebut, antara lain pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti waduk atau embung, penguatan tanggul kali dan pembangunan sistem polder atau pompa.

    Selain itu, penyiagaan dan pengecekan berkala rumah pompa, pintu air, hingga alat berat serta menyiagakan satuan tugas (satgas) di lapangan dan meningkatkan kapasitas drainase kawasan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Proyek Giant Sea Wall Segera Dimulai, Anggaran Rp 1.300 T

    Proyek Giant Sea Wall Segera Dimulai, Anggaran Rp 1.300 T

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah segera merealisasikan proyek strategis tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pantai utara Pulau Jawa. Proyek ini diperkirakan akan memakan anggaran US$ 80 miliar atau Rp 1.300 triliun.

    “Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 kilometer dari Banten sampai Gresik, Jawa Timur. Perkiraan biaya yang dibutuhkan US$ 80 miliar,” ungkap Prabowo dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

    Prabowo menyebut proyek giant sea wall di pantai utara Jawa sudah direncanakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejak 1995 atau 30 tahun lalu.

    Dikatakan, giant sea wall sebagai infrastruktur vital yang tidak boleh lagi mengalami penundaan. Sebab, infrastruktur ini penting untuk dibangun demi melindungi masyarakat di pesisir utara Jawa atas ancaman banjir rob.

    “Bayangkan, sejak 1995. Thirty years ago, kalau tidak salah 30 tahun lalu, tetapi kita tidak berkecil hati, sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah tidak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu segera,” tegas Prabowo.

    Presiden menjelaskan, proyek giant sea wall yang akan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, ditargetkan rampung dalam rentang 15-20 tahun.

    Prioritas awal pembangunan giant sea wall akan difokuskan pada kawasan rawan banjir rob seperti Jakarta, Semarang, Pekalongan, hingga Brebes. Menurut Prabowo, situasi di pesisir utara saat ini mengancam kehidupan rakyat.

    Kepala negara menegaskan, pemerintah tidak akan menunda-nunda pelaksanaannya dan akan segera mengambil langkah konkret, termasuk pembentukan badan otorita khusus proyek giant sea wall.

    “Tidak ada masalah, ada pepatah kuno ‘perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’, kita akan segara mulai itu, saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow, keliling, dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita. Badan otorita tanggul laut pantai utara Jawa,” katanya.

    Lebih lanjut Prabowo mengungkapkan, meskipun proyek ini akan membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara, Indonesia siap menggunakan kemampuan sendiri dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Khusus bagian Teluk Jakarta, pembangunan giant sea wall diperkirakan akan memakan anggaran US$ 8 miliar sampai US$ 10 miliar dengan waktu pengerjaan 8-10 tahun. Prabowo menyebut, Pemerintah Provinsi Jakarta siap membantu membiayai proyek ini.

    “Ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka, perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, Eropa, Timur-Tengah yang mau ikut silakan, tetapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” tutup Prabowo.

     

  • AHY Paparkan 5 Prioritas Infrastruktur Nasional kepada Prabowo

    AHY Paparkan 5 Prioritas Infrastruktur Nasional kepada Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan lima prioritas utama strategi pembangunan infrastruktur nasional dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyampaian tersebut dilakukan dalam penutupan International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).

    “Bapak Presiden sering mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berdaulat, tidak hanya secara teritorial, tetapi juga dalam ketahanan pangan, air, dan energi. Arah tersebut harus kita wujudkan dalam bentuk kebijakan konkret infrastruktur nasional,” ujar AHY dalam pidatonya.

    AHY menyebutkan, arah pembangunan infrastruktur nasional dirumuskan dalam lima prioritas strategis.

    1. Infrastruktur untuk Ketahanan Pangan dan Air

    Pemerintah tengah merehabilitasi lebih dari 2,5 juta hektare jaringan irigasi, membangun bendungan serbaguna, serta memperkuat infrastruktur logistik pertanian, cold storage, dan sistem penyediaan air minum.

    “Ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani, nelayan, dan desa. Kemandirian pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Infrastruktur kini tidak hanya membangun fisik, tapi juga keadilan sosial dan kemandirian,” tegas AHY.

    2. Infrastruktur Energi Bersih

    Melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas listrik sebesar 69,5 GW, dengan 76% berasal dari energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, hidro, panas bumi, serta waste to energy.
    Langkah ini mendukung target Net Zero Emission 2060 dan menjawab lonjakan kebutuhan energi dari industri, kendaraan listrik, serta pusat data digital berbasis kecerdasan buatan (AI).

    3. Konektivitas Merata dan Terintegrasi

    Pemerintah fokus membangun koridor transportasi terpadu yang mencakup jalan, pelabuhan, rel kereta, dan bandara, dengan prioritas kawasan Indonesia Timur.

    “Konektivitas tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik dan menurunkan I-Core, tetapi juga memperkuat pertahanan wilayah, menghubungkan pusat produksi pangan, logistik nasional, dan jalur evakuasi bencana,” ujar AHY.

    Pemerintah juga mendorong perluasan konektivitas digital melalui pembangunan jaringan broadband dan pusat data regional.

    4. Kota Layak Huni dan Tangguh

    AHY memproyeksikan pada 2045, lebih dari 70% penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Untuk itu, pemerintah berinvestasi pada pengembangan perumahan terjangkau, transportasi publik ramah lingkungan, pengendalian banjir, dan pengelolaan sampah.

    “Tujuannya adalah mewujudkan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan,” katanya.

    5. Reformasi Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan

    AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang kuat dan inovatif. Pemerintah membangun ekosistem pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), green bonds, blended finance, serta kolaborasi dengan Danantara dan mitra global.

    “Kami tidak hanya mengundang investasi, tetapi membangun kemitraan jangka panjang dalam semangat gotong-royong global,” pungkasnya.

  • Ini Alasan Utama Bojonegoro Perlu Didorong Pengarusutamaan Ekologi dan Energi Bersih

    Ini Alasan Utama Bojonegoro Perlu Didorong Pengarusutamaan Ekologi dan Energi Bersih

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Bojonegoro Institute (BI) menegaskan bahwa pengarusutamaan ekologi dan pengembangan energi bersih harus menjadi agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bojonegoro ke depan. Hal ini dinilai mendesak, mengingat tingginya tekanan lingkungan dan potensi energi terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal di wilayah ini.

    Direktur Bojonegoro Institute, Aw Saiful Huda, menyatakan bahwa selama ini Bojonegoro lebih dikenal sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, namun belum mengambil peran cukup dalam transisi energi bersih. Menurut Aw, dalam Forum Kajian Pembangunan (FKP), sudah saatnya RPJMD Bojonegoro menempatkan isu ekologi dan energi bersih sebagai prioritas utama.

    “Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal keberlanjutan ekonomi dan masa depan generasi mendatang,” ujarnya saat di Kantor BI, Kamis (12/6/2025).

    Awe menyoroti sejumlah persoalan krusial yang menunjukkan urgensi kebijakan ekologis. Antara lain, meningkatnya emisi dari eksploitasi migas, kekeringan dan krisis air, banjir musiman, hingga pengelolaan sampah dan deforestasi. Berdasarkan data Global Forest Watch, Bojonegoro kehilangan sekitar 5.08 kha (kilohektar) tutupan pohon selama 2001–2024, menjadikannya daerah dengan deforestasi terbesar kelima di Jawa Timur.

    “Setiap tetes minyak dari Bojonegoro meninggalkan jejak karbon yang memperburuk pemanasan global. Karena itu, pengembangan ekonomi harus mulai diarahkan ke sektor yang lebih hijau dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Dalam konteks RPJMD, Awe menekankan pentingnya integrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendidikan ekologi harus diarusutamakan sejak dini melalui kurikulum sekolah, dan pemerintah daerah wajib memperkuat sistem adaptasi perubahan iklim serta ketahanan terhadap bencana. Tak hanya menyoroti aspek lingkungan, Bojonegoro Institute juga melihat peluang besar dalam sektor energi bersih.

    Menurut Awe, wilayah di ujung barat Jawa Timur ini memiliki potensi signifikan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), mikrohidro, hingga biomassa. Potensi energi surya di Bojonegoro sangat besar dan bisa diterapkan di fasilitas publik, sekolah, kantor pemerintahan, bahkan rumah tangga. “Kita bisa mulai dengan penerangan jalan, taman kota, serta sistem hybrid di moda transportasi publik,” ungkapnya.

    Selain energi matahari, potensi mikrohidro di Bendung Gerak Bojonegoro dan Bendungan Karangnongko dinilai menjanjikan. Di sisi lain, limbah pertanian, peternakan, dan pesantren juga dapat diolah menjadi biogas dan biomassa untuk memenuhi kebutuhan energi skala komunitas.

    “Kita mendorong konversi mesin diesel ke listrik, terutama untuk irigasi dan pertanian. Ini bukan hanya efisien, tapi juga mengurangi emisi secara signifikan,” jelas Awe.

    Ia juga menambahkan bahwa sektor transportasi perlu bertransformasi menuju sistem berbasis energi bersih. Pengadaan bus listrik atau hybrid perlu masuk dalam agenda RPJMD untuk menghadirkan sistem transportasi publik yang efisien, murah, dan ramah lingkungan.

    Dengan potensi dan tantangan yang ada, Bojonegoro Institute menilai bahwa momen penyusunan RPJMD merupakan kesempatan emas untuk menetapkan arah pembangunan yang lebih ekologis dan berkelanjutan. “Kita harus mengalihkan sebagian Dana Bagi Hasil Migas ke sektor-sektor strategis yang berpihak pada masa depan lingkungan dan generasi penerus,” pungkas Awe.

    Untuk diketahui, dalam FKP tersebut mengangkat tema “Pengarusutamaan Ekologi dan Energi Bersih dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro” dan menghadirkan sejumlah peneliti, aktivis, hingga kelompok masyarakat sipil seperti AJI Bojonegoro, APPA, FPBI, Forum Anak Bojonegoro, dan Generasi Iklim. [lus/kun]