Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Badai Emas Pegadaian 2025 Banjir Hadiah! Ada Tabungan hingga Paket Umrah dan Haji – Page 3

    Badai Emas Pegadaian 2025 Banjir Hadiah! Ada Tabungan hingga Paket Umrah dan Haji – Page 3

    Liputan6.com, Semarang Badai Emas Pegadaian 2025 kembali hadir. Program itu pun menjadi simbol apresiasi PT Pegadaian untuk nasabah sekaligus mendorong penggunaan layanan digital lewat aplikasi Pegadaian Digital.

    Badai Emas Pegadaian 2025 berlangsung selama delapan bulan, mulai dari Mei hingga Desember 2025. Program tersebut dibagi dalam dua periode undian.

    “Program Badai Emas Pegadaian 2025 diharapkan memberikan semangat baru bagi nasabah untuk terus meningkatkan transaksi digital,” kata Pemimpin Wilayah Pegadaian Kanwil XI Semarang, Edy Purwanto, Selasa (17/6/2025).

    “Ini juga merupakan bentuk apresiasi nyata atas kepercayaan nasabah terhadap produk gadai, pembiayaan non-gadai, dan layanan Bank Emas,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Pegadaian menghadirkan hadiah sesuai kategori kebutuhan nasabah. Untuk kategori investasi, hadiah berupa tabungan emas 1 kilogram, 12 emas batangan Galeri24 masing-masing 124 gram dan 400 tabungan emas masing-masing 1,24 gram.

    Kategori usaha, ada hadiah 12 mobil niaga Gran Max Pick Up dan 40 tablet Samsung A9+. Kategori gaya hidup, hadiah berupa 12 Samsung S24 Ultra dan 4 paket wisata luar negeri masing-masing senilai Rp 20 juta.

    Sedangkan untuk kategori ibadah (Pegadaian Syariah), ada hadiah 1 paket Haji Plus senilai Rp 240 juta, 20 paket umrah masing-masing senilai Rp 40 juta dan 400 tabungan emas masing-masing 1 gram.

  • Bojonegoro Didorong Perkuat Pembangunan Ekologis dan Transisi Energi Bersih

    Bojonegoro Didorong Perkuat Pembangunan Ekologis dan Transisi Energi Bersih

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kerusakan lingkungan dan krisis iklim yang dampaknya semakin nyata mendorong pentingnya perubahan arah pembangunan daerah yang lebih ekologis dan berkelanjutan. Bojonegoro Institute menilai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu memperkuat integrasi isu pembangunan lingkungan dan transisi energi bersih ke dalam perencanaan strategis masing-masing Perangkat Daerah (PD).

    Direktur Bojonegoro Institute, AW Syaiful Huda, mengungkapkan bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan hidup bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kondisi yang telah dirasakan. Ia menegaskan bahwa Bojonegoro merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

    “Kita menghadapi peningkatan suhu, banjir bandang, krisis air hingga kekeringan. Ini harus dijawab dengan perencanaan yang transformatif, khususnya di level OPD,” ujarnya, Selasa (11/6/2025).

    Berdasarkan data Global Forest Watch, sepanjang tahun 2001 hingga 2024, Kabupaten Bojonegoro telah kehilangan sekitar 5.080 hektare tutupan pohon. Capaian ini menempatkan Bojonegoro sebagai daerah dengan tingkat deforestasi tertinggi kelima di Jawa Timur. Dampaknya mulai terlihat jelas pada 2023, di mana jumlah desa yang terdampak kekeringan melonjak tajam menjadi 109 desa, dari sebelumnya hanya 50 desa pada 2022.

    “Lingkungan rusak berdampak langsung pada masyarakat. Kita tahu sekitar 61 persen rumah tangga di Bojonegoro menggantungkan hidup dari pertanian dan peternakan,” imbuh Huda.

    Sebagai daerah penghasil migas terbesar di Indonesia, Bojonegoro menyumbang seperempat dari total produksi minyak nasional. Sekitar 50 hingga 60 persen pendapatan daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Namun, dominasi sektor ini juga menjadikan Bojonegoro sebagai kontributor signifikan terhadap emisi karbon di tingkat nasional.

    “Ini menjadi ironi. Maka Bojonegoro secara moral dan strategis berkewajiban membelanjakan sebagian pendapatan migas untuk memperkuat agenda pembangunan lingkungan dan transisi energi baru terbarukan (EBT),” tegas Huda.

    Sebagai bentuk komitmen awal, Bupati Bojonegoro telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/721/412.302/2025 tentang implementasi kebijakan berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Surat edaran ini berisi 12 himbauan praktis yang meliputi pelarangan penggunaan botol plastik, digitalisasi dokumen, efisiensi energi, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, pembangunan vertical garden, hingga penyediaan pojok komposting di kantor-kantor pemerintahan.

    “Dalam penerapan SE tersebut, secara berkala kami akan melakukan evaluasi terhadap masing-masing OPD yang sudah menjalankan surat edaran tersebut,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan.

    Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mencantumkan visi lingkungan lestari dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yakni “Membangun Lingkungan yang Lestari dan Mengembangkan Transisi Energi Baru dan Terbarukan”. Namun, menurut AW Syaiful Huda, visi ini harus dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan nyata dan terukur di setiap Perangkat Daerah. [lus/beq]

  • DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura Regional 17 Juni 2025

    DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura Regional 17 Juni 2025

    DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com – 
    DPRD Jawa Tengah mengungkapkan kekecewaan usai pemerintah pusat menghapus usulan anggaran Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul di pesisir Demak. Padahal, wilayah seperti Sayung, Bedono, hingga Bonang terus terendam rob.
    Di sisi lain, pemerintah pusat menjanjikan proyek
    tanggul laut
    raksasa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur, namun realisasinya belum jelas bagi warga terdampak.
    Penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun itu disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah.
    Ia menegaskan bahwa penghapusan anggaran sangat mengecewakan warga pesisir Demak, terutama mereka yang sudah bertahun-tahun terdampak banjir rob di wilayah Sayung, Bedono, hingga Bonang.
    “Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar (badan anggaran) itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah saat ditemui di kantornya, Senin (16/6/2025).

    Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan rob yang telah berlangsung lama.
    Sebagai bentuk kekecewaan, warga menggelar aksi doa bersama di jalan Pantura, Sayung, pada Minggu (15/6/2025).
    Aksi spiritual ini diinisiasi oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak dan diikuti oleh ratusan warga serta tokoh masyarakat.
    “Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujarnya.
    Nur Saadah menegaskan bahwa doa bersama itu mencerminkan besarnya harapan masyarakat agar pemerintah benar-benar menyelesaikan akar persoalan rob.
    “Usaha yang dilakukan Komisi D, utamanya kami dari Dapil Demak, Kudus, Jepara itu memang belum mendapatkan respon yang baik oleh pemerintah pusat. Nah, saya sangat mendukung,” tegasnya.
    Ia mengungkapkan bahwa Komisi D telah memperjuangkan pembangunan tanggul laut sebagai solusi permanen sejak tahun 2016. Namun, hingga kini, proyek tersebut belum terealisasi, sementara penurunan muka tanah terus memperparah kondisi pesisir.
    “Saya melihat satu-satunya jalan ya harus ada pembangunan siwal yang permanen dan itu tentunya diutamakan di daerah Sayung dan sekitarnya sampai ke Moro Demak dan Bonang,” ujar dia.
    Nur Saadah terus mendesak pemerintah pusat untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Badan Otorita khusus pembangunan
    tanggul laut Pantura
    Jawa.
    Ia berharap wilayah Demak menjadi prioritas utama, mengingat tingkat genangan semakin parah.
    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa, pemerintah pusat tengah menyiapkan proyek tanggul laut raksasa yang akan membentang sepanjang Pesisir Utara Jawa, dari Banten hingga Jawa Timur.
    Proyek ambisius ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai langkah nyata menyelamatkan wilayah-wilayah rawan rob, terutama Demak dan Semarang yang menjadi prioritas utama penanganan.
    “Kalau bicara Rob, tidak hanya Jakarta karena penurunan tanah, tidak hanya Semarang. Tetapi sepanjang pantai utara. Otomatis Demak, Pekalongan, Jepara, dan Rembang menjadi satu kesatuan yang harus ditangani bersama,” ujar Dody di Pantura Sayung, Minggu (15/6/2025), dalam acara doa bersama warga Nahdlatul Ulama (NU) Demak, Jawa Tengah, Minggu (15/6/2025).
    Dody mengatakan, gagasan tanggul laut sepanjang Pesisir Utara sudah dipikirkan Prabowo sebelum jadi presiden. Belum lama ini hal tersebut juga disampaikan Prabowo dalam sebuah forum internasional.
    Dia juga menyinggung Tol Semarang-Demak Seksi ll yang memiliki fungsi sebagai tanggul di Kecamatan Sayung, selambat-lambatnya akan selesai pada akhir tahun 2027.
    “Perlu waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan fisik ini, doa tetap diperlukan agar semuanya berjalan lancar. Tepat waktu,” ujarnya.
    Menurut Dody, Gubernur Jawa Tengah, juga telah mengusulkan tambahan tanggul laut sepanjang 20 kilometer untuk menangani banjir rob Demak hingga perbatasan Jepara.
    “Kita akan kaji bersama-sama, kemudian akan kita usulkan DPR teruskan Pak Presiden,” ujarnya lagi.
    Dia menegaskan, banjir rob di pesisir menjadi prioritas bersama supaya kejadian masyarakat kehilangan tanah dan tempat tinggal tidak terulang.
    Indonesia juga membuka peluang kerja sama dengan Belanda untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang 500 kilometer di Pantai Utara Jawa.
    Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1.297 triliun.
    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Belanda punya pengalaman panjang dalam pembangunan tanggul dan pengelolaan wilayah pesisir.
    “Proyek ini lebih dari sekadar pertahanan terhadap banjir dan penurunan tanah. Ini adalah undangan untuk menciptakan koridor pertumbuhan Indonesia berikutnya,” ujar Anindya dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda Michiel Sweers di Jakarta, Senin (16/6/2025), seperti dilansir
    Antara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Jadi Korban, Ini Strategi Cerdas Hadapi Kecanggihan Teknologi

    Jangan Jadi Korban, Ini Strategi Cerdas Hadapi Kecanggihan Teknologi

    JAKARTA – Perkembangan era digital sampai saat ini masih terus berlangsung. Setiap hari kita disuguhin banjir informasi dari berbagai arah. Tapi ternyata, kondisi ini juga membuat masyarakat Indonesia semakin bingung. Terkadang informasi itu bermanfaat bagi diri sendiri. Namun, tak sedikit pula informasi itu menyesatkan.

    Menurut profesor Dr. Widodo Muktiyo, M.Comm, pakar komunikasi publik dan pendiri GPR Institute, zaman sekarang ini orang-orang seperti berperang tanpa tahu siapa lawannya di dunia maya.

    “Secara kognitif, kita ini seperti lagi lawan dan kawan sama sesuatu yang tidak jelas. Informasi terus mengalir di masyarakat Indonesia, tapi belum lagi orang-orang menyalahkan teknologi. Padahal seharusnya kita hadapi ini dengan strategi,” ujar Prof. Dr. Widodo, dari keterangan resmi.

    “Kalau kecerdasan buatan atau teknologi digital sudah semakin pintar, kita juga harus bisa punya strategi yang lebih cerdas,” jelas Prof. Widodo.

    Menurutnya, cara seseorang menyikapi informasi tak bisa langsung dibenarkan. Harus bijak, pintar, berhati-hati, dan sadar bahwa terkadang serangan informasi itu bisa datang secara diam-diam.

    Prof. Widodo juga mengajak kita untuk lebih sadar soal nilai-nilai kebangsaan. Baginya, sekarang ini semua orang punya peran untuk memajukkan bangsa. Selain itu, setiap generasi juga tak bisa disamaratakan.

    Generasi baby boomers pasti berbeda cara pandangnya dengan generasi Z atau milenial. Menurut Prof. Widodo, sekarang lembaga seperti BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) sedang melakukan pengujian, karena memastikan nilai Pancasila tetap relevan.

    “Indonesia itu bukan sekadar kaya atau luas wilayahnya. Yang diharapkan Bung Karno adalah manusia Indonesia yang punya kualitas dan karakter kuat. Itu baru hebat,” tambahnya.

    Selain itu, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, juga memberikan pernyataan dalam acara tersebut. Baginya, sekarang ini manusia terlalu lama hidup di dunia simulasi alias dunia maya.

    “Saking lamanya kita di dunia maya, rasanya seperti melihat telapak tangan sendiri. Dunia nyata itu sebenarnya butuh informasi yang disaring. Tapi sekarang, informasi apapun dianggap healing (hiburan), viral, dan benar. Padahal belum tentu,” ujar Hasan.

    Menurut Hasan, serangan yang dihadapi sekarang itu bukan fisik, melainkan langsung menyerang pikiran.

    “Ini bentuk serangan kognitif. Tak menyasar fisik, tapi menyasar ke pikiran kita. Jadi kalau sudah terpengaruh, semua keputusan bisa jadi salah. Informasi yang dibungkus menarik, terlihat menghibur, bisa menyentuh ego, kemarahan, stres, bahkan kebencian. Ujung-ujungnya dianggap sebagai kebenaran. Padahal belum tentu,” jelasnya.

    Hasan juga mengingatkan soal bahayanya realitas semu di media sosial. Banyak orang terjebak di dunia yang tidak nyata, dan ini bisa berujung ke perpecahan.

    “Kita harus balik ke realita. Jangan sampai kita pecah karena informasi yang tidak akurat. Apalagi kalau tidak saling kenal, interaksinya makin sedikit. Kita butuh kesadaran bersama. Teman-teman di media sosial juga harus berperan dalam ini,” jelasnya.

  • Pemprov DKI terus lakukan penajaman prioritas belanja modal

    Pemprov DKI terus lakukan penajaman prioritas belanja modal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan penajaman prioritas belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari sarana dan prasarana transportasi, permukiman, hingga pengendalian banjir.

    Hal itu disampaikan menyusul realisasi belanja modal pada tahun 2024 sebesar Rp11 triliun atau 84,72 persen dari total anggaran Rp12,98 triliun.

    “Pemprov DKI Jakarta telah dan terus melakukan penajaman prioritas belanja modal,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin.

    Di sektor transportasi, kata Rano, DKI tengah membangun sarana dan prasarana MRT fase 2A rute Bundaran HI-Kota yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2029. Sementara itu, LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai juga ditargetkan beroperasi pada tahun 2026.

    Selanjutnya di bidang pengendalian banjir, Pemprov DKI akan melakukan inventarisasi aset untuk menciptakan ruang terbuka hijau (RTH), khususnya di kawasan permukiman padat.

    “Agar lokasi RTH dirasakan manfaatnya serta selaras dengan strategi adaptasi perubahan iklim,” katanya.

    Pemprov DKI, lanjut Rano, juga telah melakukan program peningkatan kualitas permukiman sebagai upaya revitalisasi kawasan kumuh.

    Pada tahun 2024, program tersebut telah terealisasi sebesar 92,34 persen atau setara Rp342,39 miliar di 63 RW seluruh kota/kabupaten administrasi.

    “Untuk memperkuat layanan publik dan akuntabilitas, anggaran integrasi layanan satu pintu ditingkatkan melalui platform Jak Evo dan super app JAKI serta penguatan infrastruktur TIK sebagai fondasi smart city,” katanya.

    Capaian realisasi belanja modal Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2024 sebesar 84,72 persen menjadi perhatian sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta.

    Fraksi Partai Gerindra menilai capaian belanja modal 2024 belum maksimal. Padahal, belanja modal berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik.

    Fraksi Partai Golkar menilai serapan belanja modal itu menunjukkan bahwa proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

    Fraksi PKB menilai bahwa dominasi belanja operasional yang mencapai lebih dari 70 persen dari total belanja mencerminkan tingginya ketergantungan APBD pada pembiayaan birokrasi, dibanding belanja yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.

    Fraksi PKS menilai capaian tersebut disebabkan oleh masih terdapatnya sejumlah pengelolaan belanja yang lemah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengeluaran.

    Sementara itu, Fraksi PAN menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek pemerintah untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat terserap secara maksimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • NASA Bikin Heboh, Buat Satelit Raksasa Baru Pemantau Bumi

    NASA Bikin Heboh, Buat Satelit Raksasa Baru Pemantau Bumi

    Jakarta, CNBC Indonesia – NASA bersama badan antariksa India (ISRO) akan meluncurkan satelit observasi Bumi terbaru bernama NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) dalam beberapa hari ke depan. Satelit seberat hampir 3 ton ini dijadwalkan meluncur dari Satish Dhawan Space Centre, India.

    Dikembangkan dengan dana mencapai US$ 1,5 miliar, NISAR dipersenjatai radar sepanjang 12 meter dan dirancang untuk mendeteksi perubahan permukaan Bumi hingga ke tingkat sentimeter, secara hampir real-time, siang maupun malam, dan dalam kondisi cuaca apa pun.

    NISAR menggunakan teknologi Synthetic Aperture Radar (SAR) yang memungkinkan pencitraan aktif dengan memancarkan sinyal radar, bukan bergantung pada pantulan cahaya matahari seperti satelit observasi konvensional. Dengan SAR, satelit ini bisa “melihat” melalui awan, asap, bahkan sebagian vegetasi lebat.

    Artinya, NISAR akan sangat berguna di wilayah tropis yang sering tertutup awan, serta saat terjadi bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, hingga letusan gunung berapi.

    Tak hanya itu, radar SAR juga mampu mendeteksi keberadaan air karena karakteristik unik pantulan sinyalnya. Ini menjadikan NISAR alat vital untuk pengelolaan air, pemantauan perubahan iklim, serta pertanian presisi.

    Sang-Ho Yun, Direktur Remote Sensing Lab di Earth Observatory of Singapore, menyebut NISAR sebagai terobosan besar. Yun telah menggunakan data SAR dalam ratusan respons bencana dalam 15 tahun terakhir, termasuk gempa, banjir, dan topan.

    Satelit observasi sebelumnya hanya dapat bekerja di siang hari dan saat cuaca cerah karena mengandalkan pantulan cahaya matahari. Hal ini membuat wilayah tropis dan waktu malam menjadi tantangan.

    NISAR dapat menghapus keterbatasan ini, dan memberi pengawasan global non-stop terhadap perubahan alam Bumi.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemkab Magetan Bahas 3 Raperda, Salah Satunya Rencana Perubahan Organisasi BPBD

    Pemkab Magetan Bahas 3 Raperda, Salah Satunya Rencana Perubahan Organisasi BPBD

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru dalam Rapat Paripurna DPRD pada Jumat, (13/6/2025). Ketiganya dianggap memiliki nilai strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan, kesiapsiagaan daerah, serta peningkatan pelayanan publik.

    Tiga Raperda yang disampaikan Bupati Nanik Endang Rusminiarti tersebut meliputi:

    Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
    Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD
    Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Lawu Tirta

    Dalam penjelasannya, Bupati menyatakan bahwa seluruh Raperda ini disusun berdasarkan urgensi regulasi dan kebutuhan aktual pemerintahan daerah.

    “Ketiga Raperda ini sangat penting untuk memperkuat fondasi regulasi daerah, menjawab tantangan saat ini, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Nanik, Senin (16/3/2025).

    1. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

    Raperda ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBD tahun sebelumnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Laporan keuangan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2014.

    “Ini adalah bentuk akuntabilitas publik. Kami bersyukur opini WTP berhasil kita pertahankan, namun tentu masih ada catatan dari BPK yang harus kita benahi bersama,” terang Bupati.

    2. Raperda Perubahan Perda Organisasi dan Tata Kerja BPBD

    Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Magetan dinilai memiliki potensi bencana tinggi, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan, dan angin puting beliung. Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024 menempatkan Magetan pada kelas risiko sedang dengan skor 98,12.

    “Kami menilai bahwa BPBD perlu ditingkatkan dari klasifikasi B menjadi klasifikasi A agar mampu bekerja lebih efektif dalam mitigasi dan penanganan bencana,” ujar Bupati Nanik.

    Perubahan mencakup penyesuaian struktur organisasi, jabatan struktural, serta penambahan pasal tentang tugas pokok dan fungsi serta perencanaan anggaran.

    3. Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta

    Raperda ini merupakan penyesuaian atas terbitnya Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum. Tujuannya adalah untuk memperkuat tata kelola dan daya saing Perumdam Lawu Tirta dalam pelayanan air bersih.

    “Kami ingin agar Perumdam Lawu Tirta menjadi perusahaan daerah yang profesional, transparan, dan berkelanjutan, sesuai tuntutan regulasi baru dan kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.

    Dalam Raperda ini, modal dasar Perumdam ditetapkan sebesar Rp200 miliar, dengan modal disetor per 2024 sebesar Rp108,87 miliar. Raperda ini juga mengatur mekanisme pelaporan, pembagian laba, kerjasama, serta kemungkinan penggabungan atau pembubaran badan usaha.

    Ketiga Raperda ini akan segera memasuki tahap pembahasan bersama DPRD dan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur.

    “Besar harapan saya agar ketiga Raperda ini dapat segera dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Magetan,” pungkas Bupati Nanik Endang Rusminiarti. [fiq/beq]

  • Kadin Ajak Pengusaha Belanda Investasi di Tanggul Laut Raksasa Pulau Jawa – Page 3

    Kadin Ajak Pengusaha Belanda Investasi di Tanggul Laut Raksasa Pulau Jawa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengajak pengusaha Belanda untuk turut serta dalam pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pantai utara Jawa.

    Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda, Michiel Sweers, Anindya menekankan pentingnya dukungan dan keahlian Belanda, yang telah terbukti selama lima abad dalam pengelolaan air, tanggul, dan delta plan.

    “Proyek ini lebih dari sekadar pertahanan terhadap banjir dan penurunan tanah. Ini adalah undangan untuk menciptakan koridor pertumbuhan Indonesia berikutnya,” kata Anindya di Jakarta dikutip dari ANTARA, Senin (10/6/2025).

    Proyek Strategis Bernilai Rp1.297 Triliun

    Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan pembangunan tanggul laut raksasa sebagai proyek strategis nasional.

    Proyek ini akan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi biaya mencapai 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

    Dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC Jakarta, Presiden Prabowo menyebut bahwa pembangunan tanggul laut raksasa ini akan memakan waktu hingga 20 tahun.

     

  • Pemkab Bojonegoro dan Perhutani Teken MoU Pengoptimalan Pengelolaan Hutan

    Pemkab Bojonegoro dan Perhutani Teken MoU Pengoptimalan Pengelolaan Hutan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menjalin kerja sama strategis dengan Perum Perhutani melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengoptimalan pengelolaan kawasan hutan. Penandatanganan dilakukan di Kantor Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Timur, Surabaya, Senin (27/5/2025).

    Kesepakatan ini mencakup sejumlah aspek penting, antara lain perlindungan dan pemanfaatan kawasan hutan, penanganan bencana alam, pengembangan industri berbasis kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. MoU ini diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.

    Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa pengelolaan hutan yang optimal sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan yang kian kompleks. Ia mencontohkan banjir bandang yang terjadi dalam tiga tahun terakhir sebagai bukti perlunya intervensi nyata dalam pengelolaan kawasan hutan.

    “Tidak hanya soal pertanian dan peternakan, kawasan hutan juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri yang memberi nilai ekonomi bagi warga,” ujar Setyo Wahono.

    Ia juga mengusulkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan sewa lahan hutan agar manfaat ekonominya lebih dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

    Kepala Divre Perhutani Jawa Timur, Wawan Triwibowo, menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Ia menekankan pentingnya hutan Bojonegoro sebagai kawasan strategis, mengingat kontribusinya terhadap produksi kayu jati di Jawa Timur sangat signifikan.

    “Hutan Bojonegoro sangat penting bagi kami. Dalam sejarah, kayu jati dari Bojonegoro menyumbang 25 persen dari total produksi kayu jati di Jawa Timur,” jelasnya.

    Direktur Operasional Perhutani, Natalas Anis Harjanto, menyatakan komitmen perusahaan untuk mendukung langkah Pemkab Bojonegoro dalam menciptakan model pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan bermanfaat secara sosial maupun ekologis.

    “Hutan Bojonegoro menyimpan banyak potensi. Mari kita optimalkan pemanfaatannya agar tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Diketahui, luas kawasan hutan di Kabupaten Bojonegoro mencapai sekitar 94 ribu hektare. Sebagian kawasan tersebut mengalami kerusakan akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hutan sekaligus mendorong kesejahteraan warga sekitar.

    Melalui MoU ini, Pemkab Bojonegoro dan Perum Perhutani sepakat membangun kolaborasi jangka panjang untuk menjaga kelestarian hutan serta mengintegrasikan potensi kehutanan dengan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. [lus/beq]

  • Banjir Plumpang Tak Kunjung Surut, Polres Tuban Buka Jalur Sungai Avur

    Banjir Plumpang Tak Kunjung Surut, Polres Tuban Buka Jalur Sungai Avur

    Tuban (beritajatim.com) – Banjir yang merendam ratusan hektare lahan pertanian di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Merespons kondisi ini, Kepolisian Resor (Polres) Tuban mengambil langkah taktis dengan membuka jalur aliran Sungai Avur untuk mempercepat surutnya genangan.

    Wakapolres Tuban, Kompol Achmad Robial, menyebutkan bahwa banjir terjadi akibat kondisi Sungai Avur yang telah mengalami pendangkalan sehingga tidak mampu menampung debit air berlebih.

    “Kami sudah bentuk tim penanganan bencana bersama stakeholder terkait,” kata Kompol Robial, Senin (16/6/2025).

    Langkah penanganan terus dilakukan. Salah satunya melalui mediasi bersama Komisi I DPRD Tuban yang dilaksanakan pada Sabtu (14/6/2025) lalu. Hasilnya, disepakati untuk membuka twist dua kali Sungai Avur di Desa Banjar, Kecamatan Widang, yang akan mengalirkan air menuju Dateng Langor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, hingga bermuara ke laut.

    “Hasil hearing kemarin, hari ini akan dibuka twist 2 kali sungai Avur yang berada di Desa Banjar,” ujarnya.

    Untuk mencegah penolakan dari warga sekitar, khususnya yang memanfaatkan Waduk Jabung ring dyke sebagai tambak, Polres Tuban telah menyiagakan personel guna mengamankan proses pembukaan jalur tersebut.

    “Kami juga menyiapkan personel untuk mengamankan kegiatan antisipasi adanya penolakan dari warga sekitar yang menggarap lahan waduk,” tegasnya.

    Selain pengamanan, koordinasi juga dilakukan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban untuk mengantisipasi dampak banjir terhadap permukiman warga yang terdampak luapan air dari Sungai Avur.

    “Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPBD untuk mengantisipasi jika ada pemukiman warga yang terdampak,” pungkasnya. [dya/beq]