Pesisir 4 Kecamatan di Pamekasan Diterjang Banjir Rob, Polisi Larang Pengunjung Berenang
Tim Redaksi
PAMEKASAN, KOMPAS.com
–
Banjir Rob
yang terjadi di wilayah pesisir selatan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur masih berlangsung, Jumat (27/6/2025).
Wilayah pesisir 3 kecamatan di Pamekasan terkena terjangan
banjir rob
selama beberapa hari terakhir sejak Selasa (24/6/2025).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi mengungkapkan jika banjir rob terjadi sejak tanggal 23 Juni 2025.
“Kami melakukan pemantauan bahkan kami sudah mengunjungi sejumlah lokasi. Termasuk wilayah pesisir dan tempat wisata di Pamekasan,” kata Dhofir.
Pihaknya mengatakan, di wilayah selatan ada empat kecamatan yang terkena dampak banjir rob.
Di antaranya, Kecamatan Larangan, Kecamatan Galis, Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan.
Banjir rob
terjadi di sepanjang pesisir wilayah Pamekasan.
Termasuk sejumlah lokasi wisata, seperti Pantai Talang Siring di Kecamatan Larangan, Pantai Jumiang di Kecamatan Pademawu dan Pantai Dermaga, Kecamatan Talanakan.
“Kemungkinan di wilayah utara juga terkena. Tapi sampai saat ini belum ada laporan ke kami,” katanya.
Dikatakan, jika banjir rob adalah fenomena alam yang biasa terjadi suatu saat.
Sehingga pihaknya berharap semua warga untuk menghindari wilayah pantai sementara waktu.
“Kami berharap semua pihak, terutama masyarakat bisa menghindari wilayah pantai demi keselamatan untuk sementara waktu, sampai kondisi normal,” katanya.
Kerusakan di sejumlah lokasi wisata, diakui masih kategori ringan dan bisa diperbaiki.
Pihaknya pun akan melakukan kajian agar bisa mengantisipasi kerusakan jika banjir rob kembali melanda ke depan.
“Sesuai imbauan BMKG, diprediksi puncak banjir rob akan terjadi hingga tanggal 28 Juni 2025. Gelombang naik lebih 1 meter, bahkan bisa mencapai 2 meter dari kondisi normal,” imbuhnya.
Sementara Kapolsek Pademawu Iptu Sutikno menghimbau agar semua pengelola wisata untuk melarang pengunjung berada di tepi, bahkan mandi di pantai.
“Demi keselamatan bersama, sebelum kondisi normal pengunjung wisata dilarang berada di tepi pantai,” kata Sutikno.
Pihaknya pun akan terus memantau kondisi di pesisir selatan Kab. Pamekasan.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya korban akibat kelalaian di wilayah pesisir pantai.
“Sejauh ini pantauan kami tergolong aman. Kami berharap semua masyarakat di pesisir pantai waspada dan menjauh dari pantai terutama dari pagi hingga siang hari,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Banjir
-

Mensesneg: Revisi Permendag 8/2024 Terkait Kebijakan Impor Diumumkan Pekan Depan
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor akan diumumkan pada pekan depan.
Prasetyo mengatakan bahwa revisi Permendag 8/2024 sejatinya sudah rampung dan kini tinggal menunggu diumumkan.
“Sudah selesai juga [revisi Permendag 8/2024]. Minggu depan. Rencananya minggu depan akan disampaikan,” kata Prasetyo saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Dia juga mengungkap alasan penundaan pengumuman revisi Permendag 8/2024 yang memuat deregulasi kebijakan impor dan deregulasi kemudahan berusaha pada Rabu (25/6/2025) merupakan perihal mencari waktu yang tepat.
“Hanya masalah waktu. Kita cari hari baik,” ujarnya.
Namun, dia memastikan nantinya revisi Permendag 8/2024 akan memuat perlindungan industri tekstil padat karya dalam negeri. Dengan begitu, dunia usaha tidak perlu mengkhawatirkan akan terjadinya banjir barang impor di pasar Tanah Air.
“Nanti dalam [revisi] Permendag [8/2024] itu dilindungi. Untuk beberapa komoditi2 dan bidang-bidang tertentu. Contoh Garmen, tekstil, sepatu di industri kita,” ujarnya.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan deregulasi kebijakan impor dan deregulasi kemudahan berusaha semestinya diumumkan pada Rabu (25/6/2025) bersama dengan kementerian terkait, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto.
“Deregulasi kan seharusnya kemarin [diumumkan]. Nggak ada masalah sebenarnya ya. Kemarin itu karena kan yang mengumumkan Pak Menko [Airlangga Hartarto], terus beberapa Menteri,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Saat ini, Kemendag dengan beberapa kementerian terkait tengah menyusun ulang jadwal pengumuman deregulasi kebijakan impor dan deregulasi kemudahan berusaha kepada publik. Dalam hal ini, deregulasi itu akan diumumkan bersama dengan Menko Airlangga.
“Kebetulan waktunya ada yang nggak bisa bareng. Jadi kita hanya nyari waktu bareng. Jadi akan kita umumkan nanti dengan Pak Menko, dengan kami, dengan beberapa Menteri terkait. Jadi cuma nyari waktu aja, nyari waktu yang pas,” jelasnya.
Sayangnya, Budi enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya terkait poin dan kapan beleid itu diteken. Namun yang jelas, dia hanya meminta agar masyarakat menunggu pengumuman deregulasi itu.
“Ya pokoknya deregulasi ya nanti tunggu pengumuman saja ya. Secepatnya ini lagi komunikasi, nyari waktu yang pas,” pungkasnya.
-
/data/photo/2023/09/25/65111bedf17c9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kemenko PMK: Kita Harus Beralih dari Respons Bencana ke Antisipasi Bencana Nasional 26 Juni 2025
Kemenko PMK: Kita Harus Beralih dari Respons Bencana ke Antisipasi Bencana
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menekankan pentingnya
Aksi Merespon Peringatan Dini
(AMPD) secara lebih terkoordinasi dan sistematis dalam upaya menghadapi risiko bencana yang kian kompleks.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial
Kemenko PMK
,
Lilik Kurniawan
, melalui pertemuan antar kementerian/lembaga di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
“Ini menjadi ruang strategis untuk membangun pemahaman bersama, memetakan regulasi, serta merumuskan langkah implementatif dalam menghadapi risiko bencana secara antisipatif,” kata Lilik dalam keterangan resmi, Kamis (26/6/2025).
Lilik menyampaikan bahwa pendekatan tanggap darurat semata sudah tidak lagi memadai.
Ia menekankan perlunya pergeseran paradigma menuju aksi antisipatif yang terstruktur dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak awal.
“Kita harus beralih dari penanganan berbasis respons ke pendekatan antisipatif yang sistematis dan terkoordinasi. AMPD menjadi pendekatan strategis untuk mengurangi dampak kemanusiaan sebelum bencana terjadi,” ujarnya.
Lilik menambahkan, data BNPB menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 telah terjadi 2.093 kejadian bencana, dengan banjir sebagai bencana paling dominan, yakni sebanyak 1.077 kejadian atau sekitar 51 persen dari total.
“Kondisi ini mencerminkan betapa pentingnya kesiapsiagaan dan upaya kolektif yang bersifat preventif,” ujarnya.
AMPD hadir sebagai pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan tiga elemen utama, yakni sistem peringatan dini yang efektif, aksi dini yang konkret, serta dukungan pendanaan yang siap digunakan.
Ketiganya menjadi kunci dalam menekan dampak bencana dan mempercepat pemulihan.
Pendekatan ini juga sejalan dengan mandat pembangunan nasional dalam Asta Cita, khususnya poin kedelapan yang menekankan perlunya mitigasi dan penanggulangan bencana secara terencana dan terukur.
“AMPD bukan hanya agenda teknokratik, tetapi bagian dari komitmen pembangunan nasional yang inklusif dan berbasis risiko,” lanjut Lilik.
Pertemuan ini juga menyoroti peningkatan anggaran mitigasi dan pemutakhiran sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap risiko bencana, serta penguatan kemitraan antara pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan lembaga donor internasional.
“Kami akan mengawal keberlanjutan koordinasi lintas sektor dan memperkuat ketahanan masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam menghadapi ancaman bencana ke depan,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

6 Orang Tewas Akibat Banjir di China, 80.000 Orang Lainnya Ngungsi
Beijing –
Sedikitnya enam orang tewas akibat banjir yang melanda wilayah Provinsi Guizhou di China. Lebih dari 80.000 orang lainnya terpaksa mengungsi dari rumah-rumah mereka yang terdampak banjir pada pekan ini.
Genangan banjir di wilayah Guizhou, seperti dilansir AFP, Kamis (26/6/2025), mendorong pemerintah untuk mengaktifkan tanggap darurat banjir level tertinggi, dan mengevakuasi sekitar 80.900 orang dari wilayah tersebut hingga Selasa (24/6) waktu setempat.
Laporan televisi pemerintah China, CCTV, pada Kamis (26/6) menyebutkan bahwa “banjir yang sangat besar” telah melanda area distrik Rongjiang di Provinsi Guizhou sejak Selasa (24/6).
“Hingga pukul 11.00 pagi pada hari Kamis… enam orang sangat disayangkan telah kehilangan nyawa,” sebut CCTV dalam laporannya, dengan mengutip kantor pusat pengendalian banjir setempat.
“Banyak daerah daratan rendah di distrik tersebut yang terendam banjir, dan infrastruktur beberapa kota setempat mengalami kerusakan parah, yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas, pemadaman komunikasi, dan beberapa orang terjebak,” demikian seperti dilaporkan CCTV.
“Ketinggian air di distrik tersebut kini telah menurun di bawah level peringatan,” imbuh laporan CCTV tersebut.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Kantor berita Xinhua melaporkan pada Rabu (25/6) bahwa sebuah lapangan sepak bola di area Rongjiang “terendam air setinggi tiga meter”, dan seorang warga mengatakan kepada kantor berita tersebut bahwa dirinya diselamatkan dari lantai tiga rumah mereka.
Banjir parah ini terjadi saat China sedang mengalami musim panas di tengah cuaca ekstrem.
Pekan ini, otoritas China mengeluarkan peringatan suhu panas tertinggi kedua untuk ibu kota Beijing pada salah satu hari terpanas, sejauh ini, sepanjang tahun ini.
Puluhan ribu orang dievakuasi pekan lalu dari Provinsi Hunan, yang berdekatan dengan Guizhou, karena hujan lebat.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5265627/original/030285700_1750928058-1000958816.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Atasi Banjir Rob, Wagub Taj Yasin Targetkan Pembangunan Hybrid Sea Wall Demak Mulai Oktober 2025 – Page 3
Tim Pengendalian Banjir dan Rob Jateng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Undip Semarang, Denny Nugroho Sugianto mengatakan, konsep Hybrid Sea Wall yang akan digarap merupakan langkah konkret kerja antara Pemprov Jateng dan Perguruan Tinggi (PT).
Denny menjelaskan bahwa Undip telah melakukan riset pada konsep tersebut sejak 2012, di Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Demak. Hybrid Sea Wall memadukan penggunaan beton ringan berupa kelontong, untuk menahan gelombang laut di sisi utara dan menahan sedimentasi di sisi selatannya. Dari sedimentasi tersebut, tanaman bakau atau mangrove akan ditanam, dan ditumbuhkembangkan. Selanjutnya, vegetasi mangrove dan ekosistemnya akan menjadi perisai alami yang akan menahan rob.
“Konsep ini perpaduan antara bagaimana kita melindungi pantai dan sungai,” kata dia.
Denny Nugroho mengatakan penanganan banjir dan rob berbasis alam cocok dengan karakter tanah di Pantai Utara (Pantura) Jawa, yang secara geologi merupakan tanah muda atau lunak.
“Solusi berbasis alam ini jadi salah satu konsep yang diterapkan dan diimplementasikan di Jawa Tengah, khususnya di Kecamatan Sayung, Demak. Mudah-mudahan juga bisa diadopsi di seluruh wilayah Indonesia yang lain, karena karakteristik tanahnya hampir sama,” kata dia
(*)
/data/photo/2025/06/27/685e357f8ce0d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/27/685e1b39c0c3f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2347612/original/099155300_1535778295-Headline.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
