Topik: Banjir

  • Pintu Air Hilang Hingga Sedimentasi Parah, Ini Solusi BWS Sulawesi IV
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        3 Juli 2025

    Pintu Air Hilang Hingga Sedimentasi Parah, Ini Solusi BWS Sulawesi IV Regional 3 Juli 2025

    Pintu Air Hilang Hingga Sedimentasi Parah, Ini Solusi BWS Sulawesi IV
    Tim Redaksi
    KENDARI, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga terdampak banjir di
    Kelurahan Lepo-Lepo
    , Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mensinyalir bencana banjir yang merendam pemukiman mereka sejak empat hari lalu disebabkan oleh hilangnya pintu keluar masuk tanggul
    Sungai Wanggu
    .
    Pintu tanggul itu berfungsi untuk mengendalikan aliran air.
    Sudirman (40), salah seorang warga RW 13 Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari, menerangkan bahwa pintu air yang menjadi pengatur aliran dari dan ke Sungai Wanggu kini tidak berfungsi, bahkan beberapa di antaranya hilang.
    Apesnya lagi, kata Sudirman, beberapa pintu air diketahui hilang, sehingga aliran air dengan mudah merembes masuk ke kawasan pemukiman meski hujan yang turun tidak terlalu deras.
    “Tanggulnya sebenarnya masih tinggi, sekitar dua meter dari permukaan air. Tetapi karena pintu airnya hilang dan tidak bisa menahan laju air, akhirnya air masuk ke rumah warga,” tutur Sudirman, Kamis (3/7/2025).
    Selama enam tahun tinggal di Lepo-Lepo, lanjut Sudirman, baru kali ini banjir sampai masuk ke dalam rumahnya.
    Padahal menurutnya, curah hujan beberapa hari terakhir belum tergolong ekstrem.
    Warga meminta perhatian serius dari instansi berwenang, terutama dalam pemulihan fungsi pintu air di tanggul Sungai Wanggu, agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di musim penghujan mendatang.
    “Kami harap pemerintah segera hadir, memberikan solusi dan penanganan. Jangan sampai banjir ini terus berulang. Harus ada mitigasi, entah itu perbaikan pintu air atau penguatan tanggul agar rumah-rumah warga tidak terus jadi korban,” harapnya.
    Terpisah, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Andi Adi Umar Dani, mengonfirmasi perusakan dan hilangnya pintu air tanggul di Sungai Wanggu.
    Kondisi ini berdasarkan hasil peninjauan langsung BWS Kendari bersama Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, belum lama ini.
    Fakta di lokasi ditemukan pintu air tanggul milik pemerintah provinsi Sultra rusak bahkan hilang di Kelurahan Lepo-Lepo, Kendari.
    “Yang rusak ada juga hilang pintu air tanggul punya provinsi. Dan ada juga pintu air masih terendam di belakang bakso Rahayu, Lepo-Lepo. Punya BWS ada 12 dan semuanya masih dalam kondisi baik dan berfungsi,” beber Adi Umar ditemui di kantornya, Rabu (2/7/2025).
    Adi menyampaikan ada dua instansi yang membuat tanggul di Sungai Wanggu, yakni pemerintah pusat atau BWS Sulawesi IV Kendari dan pemerintah provinsi Sultra.
    “Pintu air yang rusak dan hilang mau kami ganti dengan bahan viber, sudah diukur, tapi ternyata bukan punya kami. Kami tidak bisa memperbaiki pintu air yang rusak yang dibangun oleh provinsi, nanti bisa bermasalah,” ungkapnya.
    Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa penyebab lain dari banjir adalah tingginya sedimentasi di Sungai Wanggu tersebut.
    Ia mengaku pihaknya telah melakukan pengukuran sedimen dua hari lalu.
    Hasil data batimetri sedimen di Sungai Wanggu menunjukkan bahwa muara sungai dipenuhi sedimen lumpur sehingga mempersempit penampung aliran Sungai Wanggu.
    Akhirnya, saat debit air tinggi selama musim penghujan, limpasan air merembes ke kawasan pemukiman dan memicu banjir parah.
    “Kita sudah lakukan batimetrik (ukur sedimentasi), memang sedimen di muara sangat memprihatinkan. Saat air laut surut pun di Teluk Kendari, Sungai Wanggu tetap masih kesulitan untuk menggelontorkan air banjirnya karena itu tadi sedimentasi di Sungai Wanggu itu sudah sangat tebal, terutama di bagian muara air,” ujarnya.
    Masih kata Adi Umar, setiap sungai harus ada palung, namun hasil batimetrik di Sungai Wanggu ini hampir tidak ada palungnya, sudah tidak cekung, hampir datar, dan itulah yang menyebabkan air yang tadinya daya tampung sungai ini lebih besar, tapi karena ada sedimen sehingga lebih mudah air sungainya meluap.
    Selain itu, Kepala BWS Sulawesi IV menegaskan bahwa fungsi Kolam Retensi Boulevard Kota Kendari sudah bekerja optimal mengurangi dampak banjir di sekitar kawasan Sungai Wanggu.
    Hal ini menjawab pernyataan masyarakat yang menyebutkan kolam retensi tidak berfungsi sebagai penangkal banjir di wilayah Lepo-Lepo.
    Selang musim penghujan, BWS Sulawesi IV mencatat sudut elevasi Kolam Retensi jauh lebih tinggi daripada elevasi permukaan aliran Sungai Wanggu.
    “Elevasi di kolam 1,95. Di Sungai Wanggu 1,00. Kolam retensi ini sifatnya hanya parkir sementara air,” terangnya lagi.
    Adi memetakan begitu kompleksnya masalah yang menjadi penyebab banjir di Kota Kendari, mulai dari pembangunan perumahan yang masih mengabaikan RTRW, sedimentasi parah, tata kelola hulu aliran Sungai Wanggu di Kabupaten Konawe Selatan, hingga tindak kriminal pencurian pintu tanggul.
    Untuk mengatasi banjir, BWS Sulawesi IV telah membuat kolam retensi, cekdam sebanyak 6, dan pintu-pintu air di tanggul Sungai Wanggu.
    Sedangkan untuk sedimentasi, harus ada normalisasi sungai, tapi ini butuh biaya besar.
    Selain itu, Pemprov Sultra akan menambah satu kolam retensi di kawasan Nanga-Nanga Kecamatan Baruga, Kendari, dengan daya tampung air 1,5 juta meter kubik.
    “Luas lahan sekitar 50-an hektar. Sekarang masih dalam proses ganti rugi lahan, kalau di retensi Boulevard maksimal daya tampung hanya 445.000 meter kubik,” imbuhnya.
    Untuk itu, ia mengajak semua pemangku kebijakan, baik Pemprov Sultra, Pemkot Kendari, dan Pemkab Konawe Selatan, untuk duduk bersama mencari solusi agar penanganan bencana banjir tidak terjadi lagi.
    Diberitakan, bencana banjir yang dipicu oleh meluapnya Sungai Wanggu hingga merendam ratusan rumah dan memaksa ratusan orang di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, mengungsi ke tenda darurat sejak Sabtu (28/6/2025) malam.
    Berdasarkan data per hari ini, Rabu (2/7/2025), banjir berdampak pada sedikitnya 650 jiwa atau sekitar 183 kepala keluarga di Kota Kendari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Landa 21 RT di Jaksel-Jaktim Akibat Hujan Lebat

    Banjir Landa 21 RT di Jaksel-Jaktim Akibat Hujan Lebat

    JAKARTA – Banjir melanda 21 rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan ketinggian air mencapai setengah meter lebih akibat hujan lebat di daerah itu.

    “Banjir dikarenakan hujan lebat melanda wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan dilansir ANTARA, Rabu, 2 Juli.

    Menurut dia, hujan lebat di Jakarta menyebabkan kenaikan Pos Pantau Angke Hulu menjadi siaga tiga atau waspada pada pukul 18.00 WIB dan kenaikan Pos Pantau Sunter Hulu menjadi siaga tiga (waspada) pada pukul 18.00 WIB serta menyebabkan banjir di DKI Jakarta.

    BPBD, kata Yohan, mencatat saat ini banjir terjadi di 21 RT dan dua  ruas jalan.

    Ada pun data wilayah terdampak sebagai berikut;

    Jakarta Selatan terdapat di 14 RT yang terdiri dari, Kelurahan Bangka satu RT dengan ketinggian muka air 40 sentimeter (cm). Selanjutnya Kelurahan Kuningan Barat tiga RT, ketinggian 45 sampai 70 cm.

    Kemudian, Kelurahan Pela Mampang, sembilan RT ketinggian 40 sampai 50 cm. Kelurahan Duren tiga satu RT dengan ketinggian air 30 cm.

    “Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang,” ujarnya.

     

    Untuk di Jakarta Timur terdapat tujuh RT yang terdiri dari Kelurahan Susukan empat RT ketinggian 50 cm, Kelurahan Kampung Tengah satu RT ketinggian 40 cm, serta Kelurahan Gedong sebanyak dua RT ketinggian 50 cm.

    “Di Jakarta timur penyebab utama karena curah hujan tinggi,” katanya.

    Ia menambahkan, untuk jalan banjir yaitu Jl. KH Hasyim Ashari, Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat ketinggian 20 cm dan Jl. Pelita No.5 , Kel. Lubang Buaya, Jakarta Pusat ketinggian 10 cm.

  • Banjir landa 21 RT di Jaksel dan Jaktim akibat hujan lebat

    Banjir landa 21 RT di Jaksel dan Jaktim akibat hujan lebat

    Jakarta (ANTARA) – Banjir melanda 21 rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan ketinggian air mencapai setengah meter lebih akibat hujan lebat di daerah itu.

    “Banjir dikarenakan hujan lebat melanda wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hujan lebat di Jakarta menyebabkan kenaikan Pos Pantau Angke Hulu menjadi siaga tiga atau waspada pada pukul 18:00 WIB dan kenaikan Pos Pantau Sunter Hulu menjadi siaga tiga (waspada) pada pukul 18:00 WIB serta menyebabkan banjir di DKI Jakarta.

    BPBD, kata Yohan, mencatat saat ini banjir terjadi di 21 RT dan dua ruas jalan.

    Ada pun data wilayah terdampak sebagai berikut;

    Jakarta Selatan terdapat di 14 RT yang terdiri dari, Kelurahan Bangka satu RT dengan ketinggian muka air 40 sentimeter (cm).

    Selanjutnya Kelurahan Kuningan Barat tiga RT, ketinggian 45 sampai 70 cm.

    Kemudian, Kelurahan Pela Mampang, sembilan RT ketinggian 40 sampai 50 cm.

    Kelurahan Duren tiga satu RT dengan ketinggian air 30 cm.

    “Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang,” ujarnya.

    Untuk di Jakarta Timur terdapat tujuh RT yang terdiri dari Kelurahan Susukan empat RT ketinggian 50 cm, Kelurahan Kampung Tengah satu RT ketinggian 40 cm, serta Kelurahan Gedong sebanyak dua RT ketinggian 50 cm.

    “Di Jakarta timur penyebab utama karena curah hujan tinggi,” katanya.

    Ia menambahkan, untuk jalan banjir yaitu Jl. KH Hasyim Ashari, Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat ketinggian 20 cm dan Jl. Pelita No.5 , Kel. Lubang Buaya, Jakarta Pusat ketinggian 10 cm.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bangunan bekas pabrik roti ambruk di Tebet akibat hujan lebat

    Bangunan bekas pabrik roti ambruk di Tebet akibat hujan lebat

    Jakarta (ANTARA) – Sebuah bangunan bekas pabrik roti ambruk di Jalan Bukit Duri Tanjakan, Gang 1 RT012/RW012, Bukit Duri, Tebet akibat hujan lebat.

    “Info dari bapak ketua RT 11 bahwa bangunan tersebut bukan rumah tempat tinggal melainkan eks pabrik roti yang sudah tidak dihuni,” kata Kepala Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Korwil Jakarta Selatan Sukendar saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Sukendar mengatakan informasi tersebut didapatkan dari pihak kelurahan dan RT setempat.

    Bekas pabrik roti itu merupakan bangunan tua yang ambruk saat hujan lebat.

    “Untuk korban jiwa nihil,” tambahnya.

    Hingga kini, sejumlah personel BPBD Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi untuk perkembangan terbaru.

    Sebelumnya, BPBD DKI juga menangani pohon tumbang dan menimpa kios akibat hujan deras di Jalan Tebet Timur Dalam No 126, Tebet, Jakarta Selatan.

    Selain menimpa kios, pohon tumbang itu juga mengenai tiang listrik dan sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir di lokasi yang sama.

    Akibatnya, arus lalu lintas di Jalan Tebet Timur Dalam sempat terhambat karena ruas jalan tertutup batang pohon yang melintang.

    Hingga pukul 20.00 WIB, BPBD DKI mencatat banjir masih terjadi di 15 RT Jakarta Selatan dan satu ruas jalan di Jakarta Pusat.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPBD DKI tangani pohon tumbang akibat hujan deras di Tebet

    BPBD DKI tangani pohon tumbang akibat hujan deras di Tebet

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI menangani pohon tumbang dan menimpa kios akibat hujan deras di Jalan Tebet Timur Dalam No 126, Tebet, Jakarta Selatan.

    “Pohon menimpa satu kios dan tiang listrik juga menimpa motor-motor yang terparkir. Lokasi kejadian berada di Jalan Tebet Timur Dalam No 126,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Yohan mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 17.00 WIB yang berawal dari angin kencang disertai hujan intensitas sedang. Kemudian, pohon mahoni yang sudah lapuk tumbang.

    Selain menimpa kios, pohon tumbang itu juga mengenai tiang listrik dan sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir di lokasi yang sama.

    Akibatnya, arus lalu lintas di Jalan Tebet Timur Dalam sempat terhambat karena ruas jalan tertutup batang pohon yang melintang.

    Petugas gabungan dari BPBD, Dinas Pertamanan dan PLN telah dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi pohon tumbang dan tiang listrik yang roboh.

    “Saat ini sudah dalam penanganan,” ujarnya.

    Atas kejadian pohon tumbang tersebut, diperkirakan kerugian mencapai Rp25 juta.

    Hingga pukul 20.00 WIB, BPBD DKI mencatat banjir masih terjadi di 15 RT Jakarta Selatan dan satu ruas jalan di Jakarta Pusat.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhut: Penertiban tambang ilegal untuk selamatkan lingkungan

    Kemenhut: Penertiban tambang ilegal untuk selamatkan lingkungan

    Kabupaten Bogor, Jabar (ANTARA) – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkapkan operasi gabungan penertiban pertambangan ilegal dalam rangka penyelamatan lingkungan dan hutan.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan, tindakan pemanfaatan perizinan di bidang kehutanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pelanggaran hukum yang serius dan akan ditindak secara tegas.

    “Langkah tersebut menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan dalam mengambil langkah-langkah tegas dalam penyelamatan lingkungan dan hutan Indonesia”, ujar Dwi Januanto di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Rabu.

    Satgas Penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan melakukan operasi gabungan penertiban pertambangan ilegal tanpa izin pada Hulu DAS Bekasi di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama Ditjen Planologi Kehutanan, Puspom TNI, Korwas PPNS, Brimob, dan Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

    Dari hasil investigasi, kawasan hutan tersebut diduga dimanfaatkan untuk pertambangan tanpa izin yang sah berupa galian batu kapur (karst). Dalam operasi tersebut Ditjen Gakkumhut mengamankan 9 alat berat eksavator dan 3 dump truck serta 9 saksi pekerja di lapangan.

    Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Rudianto Saragih Napitu menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan respons cepat Kementerian Kehutanan terhadap penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan untuk mencegah dampak kerusakan hutan yang lebih besar seperti banjir yang terjadi di Jabodetabek di awal tahun 2025.

    Terdapat empat titik tambang ilegal di hulu DAS Bekasi telah menyebabkan kerusakan lingkungan seluas 50 hektare dimana kedalaman galian mencapai 10–20 meter, mengubah kontur gunung hingga hampir rata.

    Gakkum Kehutanan akan mendalami pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan untuk meminta pertanggungjawaban hukum.

    Dalam hal berdasarkan hasil pendalaman terpenuhi unsur perbuatan pidana berupa penggunaan kawasan hutan secara ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (2) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (3) jo. angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (UU Cipta Kerja).

    “Ancaman hukum terhadap pelanggaran tersebut adalah maksimal pidana penjara 10 tahun dan pidana denda maksimal Rp7,5 Miliar, PPNS Ditjen Gakkum akan menindaklanjuti dengan langkah yustisi,” ujar Rudi.

    Gakkum Kehutanan akan terus melakukan usaha-usaha perlindungan kawasan hutan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kisah Fahmi, Pahlawan Kecil Simbol Kemanusiaan di Tengah Bencana Banjir Bandang Pohuwato

    Kisah Fahmi, Pahlawan Kecil Simbol Kemanusiaan di Tengah Bencana Banjir Bandang Pohuwato

    Liputan6.com, Pohuwato – Banjir bandang yang menerjang Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato pada Jumat malam, 21 Juni 2025, menyisakan luka mendalam. Dua nyawa melayang, belasan hewan ternak mati, puluhan rumah hancur, dan ratusan jiwa kehilangan tempat tinggal.

    Di antara puing dan lumpur yang membenamkan harapan, hadir sosok tak terduga: Fahmi, seorang bocah sembilan tahun, yang menunjukkan bahwa kepedulian tidak mengenal usia.

    Bukan relawan, bukan aparat, Fahmi hanyalah siswa kelas 3 SD Negeri 5 Wanggarasi. Namun kehadirannya di tengah lokasi bencana sejak pagi membuat banyak orang terdiam. Bukan karena tangis atau ratapannya, melainkan karena tindakannya yang sunyi, tulus, dan nyata.

    Ia membersihkan lumpur dari ruang kelas sekolah, mengangkat ember berisi air, menyusun kembali meja dan kursi yang hancur. Tak ada yang menyuruhnya, tak ada imbalan. Ia hanya tahu bantu semampu yang bisa.

    “Fahmi ikut bantu sejak pagi. Rumahnya memang tidak terdampak langsung, tapi dia langsung datang ke sini dan membantu warga,” kata Kepala Desa Tuweya, Daud Adam, di lokasi pengungsian.

    Saat banyak orang menanti bantuan datang, Fahmi memilih bergerak. Saat kamera para wartawan sibuk menyorot tumpukan bantuan logistik, lensa mereka akhirnya beralih pada Fahmi yang tengah duduk di tepi jalan, menyantap sebungkus nasi dengan tangan penuh lumpur.

    Ia tidak mengeluh, tidak bertanya mengapa bencana ini datang. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar.

    Nilai-nilai kemanusiaan itu gotong royong, empati, ketulusan bukan dia pelajari dari buku atau ruang kelas. Ia menyerapnya dari keseharian: dari orang tuanya yang bekerja serabutan, namun tak pernah abai ketika tetangga membutuhkan bantuan. Ia tumbuh di lingkungan yang menjadikan peduli sebagai kebiasaan, bukan kewajiban.

    “Orang tuanya sederhana, tapi mereka selalu ada kalau warga butuh pertolongan. Fahmi hanya mengikuti teladan itu,” tambah Daud.

    Fahmi tak mengenal istilah “pengabdian”, namun apa yang ia lakukan hari itu lebih lantang dari seribu pidato pejabat. Ia tak membawa nama organisasi, tak mengenakan rompi relawan, tak berbicara tentang harapan ia adalah harapan itu sendiri.

    Di tengah retorika dan simpati yang kerap hanya menjadi konsumsi media sosial, Fahmi hadir sebagai tamparan. Ia tidak menuntut. Tidak menyalahkan. Ia hanya bergerak, diam-diam, tapi berdampak.

    Kisah Fahmi bukan kisah sedih. Ia bukan korban. Ia adalah pelajaran. Tentang bagaimana menjadi manusia: bukan dari jabatan, bukan dari gelar, tapi dari kemauan untuk membantu meskipun kecil, dan bertindak meskipun sendiri.

    Mungkin dunia tak akan mencatat namanya. Tapi bagi warga Tuweya, Fahmi telah menyalakan kembali api kemanusiaan yang nyaris padam.

    Dan untuk kita semua yang kadang terlalu sibuk berbicara tanpa bertindak—Fahmi adalah pengingat, bahwa kemanusiaan tidak butuh panggung.

  • 8
                    
                        Transjakarta hingga MRT Siap-siap Kebanjiran Penumpang
                        Megapolitan

    8 Transjakarta hingga MRT Siap-siap Kebanjiran Penumpang Megapolitan

    Transjakarta hingga MRT Siap-siap Kebanjiran Penumpang
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
     – Rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online (
    ojol
    ) sebesar 8 hingga 15 persen berpotensi mendorong pergeseran besar-besaran pola mobilitas warga, khususnya di ibu kota.
    Warga mulai melirik moda
    transportasi umum
    seperti
    Transjakarta
    dan MRT sebagai alternatif yang lebih terjangkau.
    Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pengkajian soal kenaikan tarif ojol telah selesai dilakukan dan kini memasuki tahap diskusi dengan para aplikator.
    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa besaran tarif nantinya akan disesuaikan dengan tiga zona yang telah ditentukan.
    “Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” ujar Aan dalam rapat bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).
    “Bervariasi kenaikan tersebut, ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada tiga zona, zona I, zona II, dan zona III,” sambungnya.
    Meskipun belum diberlakukan secara resmi, kabar kenaikan tarif ini langsung mengundang respons dari masyarakat pengguna ojol harian.
    Banyak dari mereka yang mulai mempertimbangkan untuk beralih ke transportasi umum demi menekan pengeluaran.
    Fani (25), karyawan swasta asal Jakarta Utara, termasuk salah satunya.
    “Saya beralih ke alternatif lain pasti, seperti MRT dan juga Transjakarta,” katanya saat ditemui
    Kompas.com
    , Selasa (1/7/2025).
    Fani mengaku, dengan tarif ojol saat ini saja ia sudah menghabiskan sekitar Rp 40.000 per hari untuk pergi dan pulang kerja.
    Jika tarif naik, pengeluarannya bisa membengkak hingga Rp 50.000 per hari.
    “Kenaikan tersebut mempengaruhi pengeluaran sehari-hari untuk moda transportasi bekerja,” ungkapnya.
    Fani juga membandingkan ongkos ojol dengan tarif Transjakarta.
    Dari tempat tinggalnya di kawasan Karet, Benhil menuju Sudirman, ia biasa membayar Rp 20.000 dengan ojol. Namun jika menggunakan Transjakarta, ia hanya dikenai Rp 3.500.
    Kalaupun harus menambah perjalanan dengan ojol ke halte atau ke rumah, totalnya tetap lebih hemat.
    “Saya kalau naik TJ hanya Rp 3.500, ditambah naik ojol sampai rumah Rp 7.000,” ujarnya.
    Kendati demikian, Fani mengaku selama ini tetap mengandalkan ojol karena halte Transjakarta jauh dari rumah dan tempat kerjanya.
    “Soalnya haltenya jauh, tidak terjangkau kalau jalan kaki. Tetapi kalau naik ojol kan sampai depan rumah,” imbuhnya.
    Sikap serupa diungkapkan oleh Hukmana (30), warga lainnya yang juga mempertimbangkan untuk meninggalkan ojol demi Transjakarta atau MRT.
    “Sudah bagus naik Transjakarta dan MRT murah. Ini malah ojol naik 15 persen. Jadi sama saja bohong,” keluhnya.
    Menurut perhitungan Hukmana, dengan kombinasi Transjakarta dan MRT, ia hanya perlu mengeluarkan biaya Rp 25.000 per hari untuk perjalanan pulang-pergi ke kantornya.
    “Kalau naik Busway sekalian MRT, sehari Rp 25.000, itu sudah pulang pergi,” ujarnya.
    Bila rencana ini benar-benar diterapkan, bukan tidak mungkin operator transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT diperkirakan akan mengalami lonjakan penumpang dalam waktu dekat.
    Sebaliknya, para pengemudi ojol mungkin akan menghadapi penurunan permintaan, kecuali jika aplikator dan pemerintah mampu menjelaskan urgensi kebijakan ini secara komprehensif kepada publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Permendag 8/2024 Dicabut, Anggota DPR: UMKM Bisa Terhimpit Barang Impor Murah

    Permendag 8/2024 Dicabut, Anggota DPR: UMKM Bisa Terhimpit Barang Impor Murah

    Permendag 8/2024 Dicabut, Anggota DPR: UMKM Bisa Terhimpit Barang Impor Murah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VII DPR Beniyanto merespons pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang menuai perhatian luas, terutama dari pelaku industri dan pelaku
    UMKM
    .
    Beniyanto mengingatkan agar setiap langkah deregulasi yang diambil tetap berada dalam koridor pembangunan nasional, khususnya
    hilirisasi industri
    dan pemberdayaan UMKM.
    “Setiap kebijakan deregulasi tidak boleh hanya berorientasi pada pelonggaran perdagangan. Ia harus sejalan dengan arah besar pembangunan nasional:
    hilirisasi industri
    dan pemberdayaan UMKM,” kata Beniyanto, dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).
    Beniyanto menuturkan, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sebelumnya mengatur mekanisme impor barang tertentu, termasuk pengawasan dan pembatasan produk yang berpotensi menyaingi produksi dalam negeri.
    Pencabutan regulasi ini, kata dia, berisiko membuka keran impor secara berlebihan tanpa mekanisme pengendalian yang memadai.
    “Ketika produk luar masuk tanpa filter yang tepat, UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional bisa terhimpit oleh banjir barang impor yang murah namun masif,” ujar dia.
    Beniyanto pun menekankan bahwa hilirisasi bukan sekadar jargon, melainkan strategi fundamental untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong daya saing industri nasional.
    Oleh karena itu, dia menekankan, deregulasi harus dilandasi oleh pendekatan lintas sektor yang mempertimbangkan keterkaitan antara perdagangan, industri, energi, dan teknologi.
    “Komisi VII DPR RI terus mendorong koordinasi yang lebih kuat antarkementerian, agar kebijakan perdagangan tidak berjalan sendiri dan malah kontraproduktif terhadap arah kebijakan industri nasional,” kata dia.
    Ia menilai, pemerintah perlu melakukan evaluasi ulang terhadap pencabutan Permendag 8/2024 agar tidak melemahkan posisi industri nasional, terutama pelaku UMKM yang sedang berjuang pulih pasca pandemi.
    “Deregulasi tidak boleh hanya menjadi instrumen pelonggaran pasar. Ia harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem industri yang sehat dan kompetitif,” imbuh Beniyanto.
    “Transparansi dan keberpihakan pada kepentingan nasional harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses deregulasi,” sambung dia.
    Sebelumnya, pemerintah resmi merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
    Perubahan tersebut diumumkan secara resmi oleh pemerintah per Senin (30/6/2025).
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, revisi Permendag 8/2024 berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.
    Setelah itu, proses penyusunan revisi dilakukan dengan usulan dari kementerian dan lembaga (K/L), asosiasi,
    stakeholder
    terkait, kajian dampak analisis, serta rapat kerja teknis.
    Dari proses tersebut, dilakukan perubahan terhadap larangan dan pembatasan impor (lartas impor) sepuluh komoditas utama.
    Artinya, sepuluh komoditas ini mendapatkan relaksasi dari pemerintah.
    “Oleh karena itu seluruhnya telah dilaksanakan dan perubahan lartas (impor) itu mencakup relaksasi komoditas, dan untuk detailnya kami persilakan kepada Pak Menteri Perdagangan (Mendag),” ujar Airlangga, saat konferensi pers di gedung Kementerian Perdagangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Langit RI Bakal Tertutup Awan, BMKG Ingatkan Siaga Sepekan ke depan

    Langit RI Bakal Tertutup Awan, BMKG Ingatkan Siaga Sepekan ke depan

    Daftar Isi

    Prospek Cuaca Sepekan ke Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan, dalam sepekan ke depan, kondisi hujan signifikan akan melanda wilayah Indonesia, khususnya di Selatan dan Timur. Demikian peringatan yang dirilis dalam Prospek Cuaca Mingguan periode tanggal 1-7 Juli 2025.

    BMKG mencatat, saat ini sudah 25% wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Namun, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih harus diwaspadai di sejumlah wilayah di Indonesia.

    “Dalam sepekan ke depan, wilayah Indonesia, khususnya bagian Selatan dan Timur, diperkirakan mengalami pertumbuhan awan yang cukup signifikan. Terlihat dari prediksi anomali radiasi gelombang panjang atau Outgoing Longwave Radiation (OLR) yang menunjukkan nilai negatif, mencerminkan langit akan lebih banyak tertutup awan, khususnya di wilayah Indonesia bagian Selatan dan Timur,” tulis BMKG dalam keterangan di situs resmi, dikutip Selasa (1/7/2025).

    BMKG menjelaskan, kondisi ini dipicu oleh fenomena cuaca global, yakni Madden-Julian Oscillation (MJO) yang sedang aktif di wilayah Indonesia, khususnya di bagian Timur. Gelombang atmosfer lain, Rossby Ekuator, juga terpantau aktif di Pulau Jawa dan Sulawesi bagian Selatan.

    Sementara Gelombang Kelvin diprediksi akan aktif di Aceh, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.

    “Kombinasi dari semua faktor ini membuat potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang masih tinggi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan,” warning BMKG.

    Ditambahkan, BMKG juga memantau adanya sirkulasi siklonik yang diperkirakan di wilayah perairan barat daya Lampung dan Selat Karimata yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi), yang memanjang dari Selat Sunda hingga perairan barat daya Lampung, di Laut Jawa, dan di Selat Karimata.

    “Keberadaan sirkulasi ini turut membentuk daerah belokan dan pertemuan angin (konfluensi) yang memanjang di wilayah Laut China Selatan, dan Perairan utara Maluku Utara hingga Kepulauan Papua,” jelas BMKG.

    Selain itu, peningkatan kecepatan angin permukaan (>25 knot) terdeteksi di sejumlah wilayah perairan seperti Laut Cina Selatan, di perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, di Sulawesi Utara, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di Laut Arafuru.
    “Kondisi ini perlu diwaspadai karena berpotensi memicu gelombang tinggi di laut, khususnya di perairan terbuka atau laut lepas, yang langsung terpapar angin kencang,” sambung BMKG.

    Dorongan udara kering dari belahan bumi selatan juga memperkuat ketidakstabilan atmosfer yang mendukung cuaca signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Intrusi udara kering tersebut bergerak dari wilayah selatan, dan diprediksi akan melintasi wilayah perairan selatan Jawa.

    “Kondisi ini mampu mengangkat uap air basah di depan batas intrusi menjadi lebih hangat dan lembab, sehingga memicu hujan lebat di bagian Jawa bag barat dan tengah pada pekan ini,” ungkap BMKG.

    “Dengan atmosfer yang masih aktif dan dinamis, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi, meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau,” tegas BMKG.

    Prospek Cuaca Sepekan ke Depan

    Periode 1-3 Juli 2025

    Menurut BMKG, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan.

    Namun, perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Kep. Riau, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara,Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi.

    Peringatan Dini BMKG:

    Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Selatan.

    Sulawesi Selatan, Maluku, NTT, dan Papua Selatan.

    Periode 4-7 Juli 2025

    Pada periode ini, BMKG memprakirakan, cuaca di Indonesia umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan ringan.

    Meski, perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

    “Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi,” tulis BMKG.

    Peringatan Dini BMKG:

    Jawa Tengah dan Papua Pegunungan

    Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua Selatan.

    “Prospek di atas merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website BMKG, aplikasi mobile infoBMKG dan sosial media,” tulis BMKG.

    Imbauan BMKG Saat Cuaca Ekstrem

    BMKG mengimbau masyarakat untuk:

    – Waspada terhadap perubahan cuaca yang sangat cepat dan signifikan, khususnya pada skala harian
    – Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir
    – Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang
    – Tetap gunakan tabir surya dan cukupi asupan cairan tubuh, karena cuaca terik dapat terjadi sewaktu-waktu pada periode musim kemarau
    – Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]