Topik: Banjir

  • Pemerintah Kebut Konstruksi Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 Triliun

    Pemerintah Kebut Konstruksi Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bakal mempercepat konstruksi infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yakni Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 triliun untuk mendukung Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan bahwa Bendungan Jenelata merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan ini berlokasi di Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

    “Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 223,6 juta m³ dan luas genangan mencapai 1.220 hektare yang berpotensi untuk mendukung pengairan irigasi pertanian hingga 25.783 hektare,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (27/7/2025).

    Dody menambahkan Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional. Dengan keberadaan Bendungan Jenelata, Kementerian PU memproyeksikan pasokan air irigasi untuk wilayah pertanian di Kabupaten Gowa akan bertambah, sehingga memungkinkan petani untuk meningkatkan frekuensi panen dari satu menjadi dua atau bahkan tiga kali setahun.

    Untuk diketahui, sistem jaringan irigasi teknis yang bersumber dari Bendungan Jenelata akan didistribusikan melalui Daerah Irigasi (DI) Bili-bili seluas 2.443 ha, DI Bissua seluas 12.793 ha, dan DI Kampili seluas 10.547 ha.

    Nantinya, sistem irigasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman antara 276% hingga 300% dengan pola tanam Padi–Padi–Palawija.   

    Selain irigasi, Bendungan Jenelata juga dirancang dapat memberi manfaat untuk menambah cadangan tampungan air dalam rangka menjamin keberlanjutan suplai air baku di Kabupaten Gowa dan sekitarnya.

    Selain itu, bendungan tersebut juga memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir Sungai Jenelata dengan menurunkan debit banjir dari 1.800 m³/detik menjadi 686 m³/detik. Keberadaan Bendungan Jenelata akan membantu mengoptimalkan pengendalian banjir, khususnya di Kota Makassar yang selama ini hanya mengandalkan Bendungan Bili-Bili berkapasitas 375 juta m3.

    Dalam laporan Kementerian PU, Bendungan Jenelata efektif bakal mengendalikan banjir di wilayah Kota Makassar hingga 50 tahun ke depan.

    Untuk diketahui, Pembangunan Bendungan Jenelata bersumber dari kombinasi APBN sebesar 15% dan loan dari Export Import Bank of China atau Exim Bank China sebesar 85% dengan total anggaran sebesar Rp4,15 triliun.

    “Bendungan Jenelata juga masuk dalam alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2026 untuk penyelesaian 15 bendungan on-going atau sudah konstruksi,” pungkas Dody.

  • Saat Kangen Band Obati Kerinduan Penggemar, Pelaku UMKM Kebanjiran Pesanan

    Saat Kangen Band Obati Kerinduan Penggemar, Pelaku UMKM Kebanjiran Pesanan

    Produk yang ditampilkan beragam, mulai dari games edukatif, workshop permainan, wisata sejarah budaya, hingga photobox manual yang digambar langsung dengan tangan.

    Harga produk UMKM berkisar antara Rp5.000 hingga Rp500.000, dengan produk termahal berupa board game. Untuk layanan photobox, pengunjung cukup membayar seikhlasnya.

    UMK Akademik sendiri merupakan program dari Pertamina Persero yang bertujuan membina UMKM di seluruh Indonesia agar mampu go digital, go online, go modern, hingga go global. 

    Program ini telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dan sudah diikuti oleh lebih dari 300 peserta melalui pelatihan hybrid di Jakarta dan Bandung. 

    Sejumlah mitra bahkan sudah berhasil menembus pasar ekspor, seperti UMKM dari Sukabumi yang telah mengirim produk tempe kering ke Arab Saudi.

  • Elshinta, KPC, dan Pemkot Bogor rayakan Hari Sungai Nasional

    Elshinta, KPC, dan Pemkot Bogor rayakan Hari Sungai Nasional

    Kegiatan Bersih-Bersih Sungai dan Penanaman Pohon digelar Elshinta, Sabtu (26/7/2025). di Bogor. Foto: Tim Elshinta

    Elshinta, KPC, dan Pemkot Bogor rayakan Hari Sungai Nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 19:52 WIB

    Elshinta.com – Memperingati Hari Sungai Nasional, Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) bersama Radio Elshinta menggelar aksi bersih-bersih Sungai Ciliwung di Saung Alkesa, Bogor Utara, Sabtu (26/7/2025). Kegiatan ini juga melibatkan Pemerintah Kota Bogor dan ratusan relawan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem sungai.

    Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan apresiasinya terhadap kolaborasi berbagai pihak yang peduli terhadap sungai-sungai di Bogor.

    “Ciliwung dan Cisadane adalah sumber air baku bagi warga Bogor. Kalau warga berlangganan PDAM tapi tidak peduli dengan sungai, rasanya ada yang kurang,” kata Dedie. Ia juga berharap kesadaran warga meningkat agar tidak membuang sampah ke sungai.

    Dedie menambahkan, pihaknya mendorong kolaborasi lintas daerah untuk merehabilitasi aliran sungai. “Misalnya di Kampung Bebek ada cerukan yang bisa dijadikan parkir air Ciliwung. Kita ajak juga Pemprov DKI untuk bangun kolam retensi di sepanjang aliran sungai ini. Tanggung jawab ini milik bersama, bukan hanya Kota Bogor,” ungkapnya.

    Relawan KPC yang bertugas, Adi Saiman menjelaskan bahwa acara ini dipersiapkan secara matang bersama Radio Elshinta. “Kita membangun awareness masyarakat luas, khususnya pendengar Elshinta, bahwa sungai kita tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kita mempersiapkannya dengan baik agar target kita dalam memperingati Hari Sungai Nasional bisa tercapai,” ujarnya.

    Adi menekankan pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi seluruh peserta. “Mulai dari pelampung, helm, hingga sarung tangan, semua harus digunakan untuk menjaga keselamatan peserta. Kita tidak tahu benda apa saja yang ada di dalam sungai,” tambahnya. Acara bersih Sungai Ciliwung melibatkan para mahasiswa dan pelajar, yang juga ikut memulung sampah di sunagi termasuk dengan menaiki perahu susur Sungai.

    Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 100 pohon juga ditanam di sejumlah titik sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Sejumlah pihak yang mendukung acara ini seperti PT PGN, PT Astragraphia Tbk, GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dan juga Sahbawana ikut menanam pohon secara simbolis, di pinggir Sungai Ciliwung tak jauh dari Saung Alkesa, pusat kegiatan “Bersih-Bersih Sungai dan Penanaman Pohon” Sabtu siang. “Tidak semuanya ditanam di satu titik, tapi disebar. Karena bantaran sungai sangat perlu vegetasi. Makin padat vegetasi, makin baik ekosistem sungai,” jelas Adi.

    Selaku penanggung jawab dalam acara tersebut Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, Haryo Ristamaji, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya simbolis, tetapi bertujuan menginspirasi masyarakat luas. “Terima kasih kepada Pemkot Bogor yang sangat responsif atas kolaborasi ini. Kita ingin masyarakat paham bahwa sungai bukan tempat buang sesuatu, tapi sumber kehidupan,” ucapnya.

    Haryo menyebutkan sekitar 130–150 peserta terlibat dalam aksi bersih-bersih sungai dan penanaman pohon. “Jenis pohonnya beragam, ada kelapa, mahoni, dan lainnya. Pemilihan diserahkan kepada komunitas Alkesa yang lebih tahu kebutuhan sungai,” pungkasnya.

    Tim Yayasan Elshinta Peruli Kemanusiaan bersama Komunitas Peduli Ciliwung juga turut menyambut Hari Sungai Nasional 2025 dalam aksi peduli Sungai Ciliwung mitigasi bencana banjir dengan tema: “Langkah kecil untuk mendorong perubahan mari jaga sungai ciliwung tetap bersih dan lestari untuk generasi mendatang”. Elshinta juga memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang mendukung yaitu Walikota Bogor dan termasuk Giri Marhara, pegiat lingkungan mewakili Gen Z.

    Kegiatan ini diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan dan mampu menggugah lebih banyak pihak untuk menjaga kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan dan warisan lingkungan bagi generasi mendatang. Acara yang berlangsung meriah tersebut ditutup dengan pembagian sembako dari Yayasan Elshinta Peduli Kemanusiaan kepada masyarakat peduli Sungai Ciliwung.

    Penulis: Awaluddin Marifatullah/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hari Sungai Nasional 27 Juli 2025: Tema dan Cara Merayakannya

    Hari Sungai Nasional 27 Juli 2025: Tema dan Cara Merayakannya

    Jakarta

    Setiap 27 Juli diperingati Hari Sungai Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya sungai sebagai sumber kehidupan, serta mengajak masyarakat turut menjaga dan melestarikan ekosistem sungai di sekitarnya.

    Peringatan Hari Sungai Nasional juga menjadi ajakan untuk membangun kesadaran kolektif, bahwa sungai bukan hanya urusan lingkungan, tetapi juga erat kaitannya dengan kesehatan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.

    Mengapa 27 Juli Diperingati Hari Sungai Nasional?

    Dasar peringatan Hari Sungai Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. “Dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat agar peduli terhadap sungai, tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai Hari Sungai Nasional,” bunyi Pasal 74.

    Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa sungai merupakan bagian penting dari sumber daya air yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup secara terpadu. Pemerintah dan pemangku kepentingan diwajibkan menjaga sungai agar tetap lestari, bersih, dan berfungsi sesuai peruntukannya. Sungai juga harus dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan air, mencegah banjir, dan menjaga kehidupan masyarakat yang bergantung padanya.

    Peraturan tersebut juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sungai, serta mendukung pembangunan yang ramah lingkungan di sekitar daerah aliran sungai. Karena itulah, peringatan Hari Sungai Nasional menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sungai yang lebih baik.

    Tema Hari Sungai Nasional 2025

    Lebih dari itu, tema ini juga mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam mengelola sungai sebagai bagian dari sistem ekologi yang utuh. Sungai bukan hanya milik alam, tetapi juga bagian dari keseharian masyarakat, sehingga pelestariannya menjadi tanggung jawab bersama.

    Cara Merayakan Hari Sungai Nasional

    Peringatan Hari Sungai Nasional dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, kolaboratif, dan mengajak masyarakat terlibat langsung dalam aksi nyata menjaga sungai. Berikut beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan:

    Aksi bersih sungai secara gotong royong di bantaran sungai atau kawasan aliran sungai yang terdampak sampah.Kampanye peduli sungai melalui media sosial, mural tematik, atau lomba kreatif tentang pentingnya menjaga air bersih.Diskusi dan lokakarya yang menghadirkan pakar lingkungan untuk berbagi ilmu tentang pengelolaan sungai dan tata kelola air.Pemantauan kualitas air secara partisipatif oleh komunitas atau sekolah sebagai bentuk pengawasan lingkungan berbasis warga.Edukasi generasi muda melalui kegiatan menulis, menggambar, atau pertunjukan seni bertema sungai.

    (wia/imk)

  • BPBD Tangerang tingkatkan kesiagaan hadapi musim kemarau

    BPBD Tangerang tingkatkan kesiagaan hadapi musim kemarau

    Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang melakukan pemeriksaan alat pemadam dalam mengantisipasi kebakaran di musim kemarau. ANTARA/HO-Pemkot Tangerang.

    BPBD Tangerang tingkatkan kesiagaan hadapi musim kemarau
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Banten meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebakaran terkait surat edaran BMKG yang menyatakan semua kabupaten/kota di Banten sudah memasuki musim kemarau.

    “Kami merasa tenang karena meminimalkan risiko banjir, di sisi lain mulai meningkatkan kesiapsiagaan menyikapi dampak musim kemarau seperti kebakaran dan sebagainya,” kata Plt Kepala BPBD Kota Tangerang Mahdiar, di Tangerang Sabtu.  

    Ia melanjutkan, BPBD Kota Tangerang mulai berkoordinasi bersama perangkat kewilayahan untuk mulai meningkatkan pengawasan risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Di sisi lain, BPBD Kota Tangerang memastikan kesiapsiagaan petugas dan armada untuk mengantisipasi risiko kebakaran dalam kondisi 100 persen.

    “Kita mulai melakukan langkah-langkah proaktif dalam menyambut musim kemarau sebagai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebakaran,” katanya.

    Sejauh ini, pihaknya fokus untuk menyiapkan segala perlengkapan pendukung untuk mengantisipasi kebakaran yang mungkin terjadi di tengah musim kemarau ini.

    “Nantinya, kami akan meningkatkan kesiapsiagaan dengan mulai melakukan pemantauan berkala khususnya di lahan-lahan kering, semak-semak, maupun tumpukan sampah,” tambahnya.

    Selain itu, BPBD Kota Tangerang juga mengimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas lain yang dapat menimbulkan risiko kebakaran selama musim kemarau.

    “Saya berharap sekali masyarakat bisa berpartisipasi menjaga lingkungan sekitar dengan mengurangi aktivitas pembakaran sampah maupun aktivitas lainnya yang bisa menyebabkan kebakaran di wilayah masing-masing, sekaligus menggunakan sumber daya air dengan cukup bijak untuk antisipasi kekeringan dan sebagainya,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Perang Thailand vs Kamboja, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

    Perang Thailand vs Kamboja, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

    Bangkok

    Pertempuran antara tentara Thailand dan Kamboja sejak Kamis (24/07) telah menewaskan setidaknya 16 orang dan puluhan ribu lainnya dievakuasi dari perbatasan kedua negara. Sejumlah pengamat menganggap Indonesia akan terkena dampak jika konflik antara Thailand dan Kamboja semakin parah.

    Aksi saling serang ini menunjukkan eskalasi sengketa antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara yang telah berlangsung selama satu abad.

    Thailand telah menutup wilayah perbatasannya dengan Kamboja.

    Sementara itu, Kamboja telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Thailand seraya menuduh negara tetangganya itu menggunakan “kekuatan berlebihan”.

    Masing-masing negara telah meminta warganya yang tinggal dekat perbatasan untuk mengungsi dari wilayah tersebut.

    Seorang saksi mata bercerita tentang pertempuran yang intens.

    “Ini benar-benar serius. Kami sedang dalam proses evakuasi,” kata Sutian Phiwchan, seorang warga lokal di distrik Ban Dan, Provinsi Buriram, Thailand, yang berbatasan dengan Kamboja, kepada BBC.

    Dalam pernyataan terdahulu, pemimpin Thailand mengatakan, pertempuran sengit dengan Kamboja, dapat “bergerak menuju perang”.

    Apa dampaknya terhadap Indonesia jika konflik Thailand-Kamboja terus memanas?

    Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Wempy Pasaribu, mengatakan dampak yang paling jelas dari konflik Thailand dan Kamboja adalah kemungkinan Indonesia kebanjiran pengungsi dari daerah konflik.

    “Kita khawatirkan bisa terjadi banjir pengungsi, seperti perang Vietnam dulu. Spill out dari pengungsi ini kan bisa juga mengakibatkan yang tidak baik dalam hubungan Indonesia dengan kedua negara,” kata Wempy, Jumat (25/07).

    Jika benar terjadi, kata Wempy, kondisi di Indonesia akan semakin buruk karena saat ini saja, pemerintah masih kewalahan mengurus pengungsi Rohingya dan Afghanistan.

    Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, memperingatkan agar Indonesia mewaspadai pihak-pihak luar yang ingin memanfaatkan keadaan di Thailand dan Kamboja.

    Ia mengambil contoh sindikat perdagangan senjata yang mungkin ingin memasukkan barang ke daerah konflik melalui negara-negara tetangga Thailand dan Kamboja, termasuk Indonesia.

    “Mereka tidak mau langsung membawa barang ke wilayah konfliknya, tapi mungkin lewat Indonesia dulu untuk menyamarkan senjata itu sebenarnya dari siapa. Nanti seolah-olah Indonesia yang terlibat,” kata Teuku.

    “Itu harus kita hindari. Jangan sampai kelengahan kita berujung pada kita dipermalukan.”

    Namun, Wempy dan Teuku mengatakan, konflik ini baru saja pecah, jadi belum dapat diketahui pasti dampaknya buat Indonesia.

    Untuk saat ini, mereka hanya mengingatkan pemerintah dan masyarakat Indonesia agar tidak terlihat membela salah satu pihak.

    “Jangan merasa harus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang enggak perlu karena bisa dianggap oleh mereka sebagai upaya ikut campur atau ikut memengaruhi,” kata Teuku.

    Mengapa Thailand dan Kamboja bertempur?

    Percekcokan wilayah perbatasan ini bermula lebih dari 100 tahun lalu saat batas-batas kedua negara ditetapkan setelah penjajahan Prancis di Kamboja.

    Hubungan keduanya menjadi tegang pada 2008. Saat itu Kamboja mencoba mendaftarkan sebuah kuil abad ke-11 yang berada di wilayah sengketa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Langkah ini disambut protes keras dari Thailand

    Getty ImagesSeorang tentara Thailand sedang berjaga di kuil kuno Khmer yang disengketakan, Prasat Ta Muen Thom, di wilayah sengketa perbatasan Thailand-Kamboja.

    Selama bertahun-tahun terjadi bentrokan secara sporadis yang menewaskan tentara dan warga sipil di kedua belah pihak.

    Pertempuran yang saat ini berlangsung berawal ketika pada Mei lalu seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan. Hal ini membuat hubungan bilateral Thailand-Kamboja mencapai titik terendah dalam lebih dari satu dekade.

    Dalam dua bulan terakhir, kedua negara memberlakukan pembatasan di perbatasan satu sama lain. Kamboja melarang impor dari Thailand seperti buah-buahan dan sayuran, serta menghentikan impor layanan listrik dan internet.

    Kedua negara juga telah memperkuat kehadiran pasukan di sepanjang perbatasan dalam beberapa minggu terakhir.

    Sejarah hubungan Thailand-Kamboja

    Ini bukan pertama kalinya terjadi ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Setiap kali tensi meningkat, biasanya disebabkan oleh sengketa perbatasan atau ketegangan politik, seperti:

    Pada 1958 dan 1961, Kamboja mengakhiri hubungan diplomatik dengan Thailand terkait sengketa Kuil Preah Vihear.

    Pada 2003, menyusul kerusuhan dan serangan terhadap Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh, Perdana Menteri Thailand saat itu, Thaksin Shinawatra, melancarkan Operasi Pochentong. Operasi ini mengirimkan pesawat militer untuk mengevakuasi semua warga negara dan diplomat Thailand dari Kamboja dan mengusir diplomat Kamboja sebagai balasan.

    Pada 2008 dan 2011, bentrokan militer pecah di Kuil Preah Vihear.

    Pada 2009, Thailand menurunkan hubungan sebagai tanggapan atas dukungan Kamboja terhadap mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang saat itu sedang diasingkan.

    Ke mana arah konflik ini?

    Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, mengatakan sengketa dengan Kamboja tetap “sensitif” dan harus ditangani dengan hati-hati, serta sesuai dengan hukum internasional.

    Di sisi lain, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengatakan negaranya ingin menyelesaikan sengketa secara damai. Mereka mengaku “tidak punya pilihan” selain “menanggapi agresi bersenjata dengan kekuatan bersenjata”.

    Pada masa lalu, meskipun telah terjadi saling serang yang serius, situasi-situasi tersebut mereda relatif cepat.

    Pada pertikaian saat ini, kedua negara kekurangan pemimpin yang punya kekuatan dan keyakinan untuk mundur dari konfrontasiwalau tampaknya pertempuran terkini tak akan meluas menjadi perang besar-besaran.

    Hun Manet, putra dari seorang mantan penguasa yang kuat, belum benar-benar punya otoritasnya sendiri. Ayah Hun Manet, Hun Sen, tampaknya bersedia memperdalam konflik ini untuk memperkuat reputasi nasionalisnya.

    Di Thailand, pemerintahan koalisi saat ini tampak rapuh.

    Meskipun Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra disokong ayahnya, Thaksin Shinawatra, dan Thaksin punya hubungan pribadi yang dekat dengan Hun Sen dan keluarganya, namun dia merasa dikhianati keputusan Hun Sen untuk membocorkan percakapan pribadi yang mengakibatkan Paetongtarn diskors sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi Thailand.

    Reportase tambahan oleh May Titthara di Phnom Penh.

    Lihat juga Video: DPR Minta Pemerintah Evakuasi WNI di Area Perang Thailand-Kamboja

    (nvc/nvc)

  • Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
    Komisi V DPR RI
    .
    Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
    Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
    “Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
    Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
    Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
    Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
    Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan bahwa alokasi
    anggaran infrastruktur
    di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
    Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
    “Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
    Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
    Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
    Komisi V DPR RI
    .
    Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
    Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
    “Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
    Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
    Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
    Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
    Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan bahwa alokasi
    anggaran infrastruktur
    di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
    Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
    “Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
    Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
    Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        25 Juli 2025

    DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak Regional 25 Juli 2025

    DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Komisi V DPR memberikan dukungan penuh terhadap usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun yang diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk
    penanganan rob
    di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
    Dukungan ini dinilai sebagai hasil dari program Forum Senayan yang digagas oleh Gubernur Luthfi untuk memperkuat sinergi antara eksekutif daerah dan legislatif pusat.
    Dalam kunjungan kerja Komisi V di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Jumat (25/7/2025), Anggota Komisi V
    DPR RI
    , Sriyanto Saputro, menegaskan bahwa meskipun ia bukan berasal dari daerah pemilihan Demak, ia tetap merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat Jawa Tengah.
    “Dulu saya ikut rapat di sini (Forum Legislatif). Setelah ada banjir rob, Pak Gubernur ajukan anggaran Rp 1,7 triliun. Kami perjuangkan di Komisi V dan juga ke Menteri Pekerjaan Umum,” ujar Sriyanto.
    Sriyanto menjelaskan bahwa rob di Sayung telah menjadi perhatian nasional karena sering terjadi meskipun tanpa hujan, yang mengganggu aktivitas warga dan mengancam kesejahteraan masyarakat.
    Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jateng yang menerjunkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara gotong-royong untuk menangani dampak rob, mulai dari penanganan kesehatan, pengaturan lalu lintas, hingga penyedotan air rob dilakukan secara terpadu.
    Anggota Komisi V lainnya, Syaiful Huda, juga mendukung pendekatan kolaboratif antar-OPD yang diinisiasi oleh Gubernur Luthfi.
    Menurutnya, penanganan rob di Sayung perlu menjadi prioritas nasional.
    “Luar biasa. Disukai rakyat. Insya Allah usulan strategis ini akan kami pertimbangkan untuk masuk prioritas pembangunan 2026,” kata Huda.
    Ia menambahkan bahwa solusi jangka panjang seperti pembangunan Giant Sea Wall memang memerlukan waktu dan anggaran besar, namun langkah-langkah strategis dari Kementerian PUPR tetap dibutuhkan sebagai solusi sementara.

    Sebelumnya,
    Gubernur Ahmad Luthfi
    telah menginstruksikan seluruh OPD untuk turun langsung ke Sayung.
    Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya bersama Dinas PUSDATARU bertugas menyedot air rob dan menyalurkannya ke sungai, sementara OPD lain menangani aspek sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan layanan kesehatan warga.
    Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan dukungan DPR, diharapkan permasalahan rob yang telah lama mengganggu masyarakat pesisir Demak dapat segera teratasi secara menyeluruh.
    Namun, penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul laut di pesisir Demak oleh pemerintah pusat sebelumnya menuai kekecewaan warga.
    Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah, menyoroti dampak penghapusan anggaran tersebut, yang dianggap sangat mengecewakan bagi warga pesisir Demak yang telah lama terdampak banjir rob, khususnya di kawasan Sayung, Bedono, hingga Bonang.
    “Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah di kantornya, Senin (16/6/2025).
    Ia menilai penolakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak menganggap serius persoalan rob yang sudah menahun di pesisir Demak.
    Kekecewaan warga pun diluapkan dalam aksi spiritual pada Minggu (15/6/2025) di jalan Pantura, Sayung.
    “Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Banjir Produk Baja Impor Tak SNI, Industri Lokal Teriak! – Page 3

    RI Banjir Produk Baja Impor Tak SNI, Industri Lokal Teriak! – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menggelar ekspose produk-produk impor yang tidak sesuai ketentuan seperti perkakas tangan, peralatan listrik, serta produk turunan besi dan baja, di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Pagi ini kita bersama-sama melakukan ekspos terhadap hasil pengawasan dan pengamanan terhadap produk-produk seperti perkakas tangan, peralatan listrik, elektronik, aksesoris pakaian, besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang diimpor dari Cina oleh PT Asiaalum Trading Indonesia atau PT ATI yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Mendag Budi, di Tangerang, Banten, Kamis (22/5/2025).

    Mendag menegaskan, kegiatan pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk melindungi industri dalam negeri dan juga untuk melindungi konsumen.