Topik: Banjir

Main Layangan di BKT, Cara Orang Dewasa Lepas Penat di Tengah Kesibukan Megapolitan 6 Agustus 2025

Main Layangan di BKT, Cara Orang Dewasa Lepas Penat di Tengah Kesibukan
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Bermain layangan di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT), Duren Sawit, Jakarta Timur, menjadi cara Rohmad (40), warga Buaran, melepas penat usai seharian bekerja.
Rohmad mengaku baru pertama kali ikut bermain layangan di BKT. Sebelumnya ia hanya menjadi penonton setiap kali berangkat atau pulang kerja.
“Enggak sih, ini baru pertama, kalau kerja atau pulang hanya melihat saja,” ungkap Rohmad saat ditemui, Selasa (5/8/2025).
Berdasarkan pemantauan Kompas.com dari lokasi, sejumlah orang terlihat bermain layangan di beberapa titik sepanjang BKT.
Keramaian terlihat di sekitar Jembatan Jalan Sawah Barat Dalam 1. Di lokasi tersebut tampak banyak warga bermain layangan, sebagian di antaranya mengajak anak-anak mereka.
Beberapa pedagang layangan juga terlihat menjajakan dagangannya di sekitar area jembatan, menambah suasana khas sore hari di lokasi tersebut.
Tidak hanya di sekitar jembatan, aktivitas bermain layangan juga tampak di bawah jembatan dan di sepanjang aliran kanal BKT.
Menurut dia, bermain layangan juga menjadi semacam “balas dendam masa kecil” karena dulu ia hanya mampu membeli satu layangan.
Kini, ia bisa membeli beberapa layangan untuk diadu.
“Dulu waktu kecil cuma satu, kalau putus ya kita cari kejar-kejar layangan, kalau di sini beli empat layangan buat diadu, kalau habis ya pulang,” ucap Rohmad.
Ia menambahkan bahwa terakhir kali bermain layangan saat pulang kampung ke Bandung. Sejak tinggal di Jakarta, ia jarang punya waktu atau kesempatan untuk itu.
Hal senada disampaikan Ridwan (20), warga Penggilingan. Dia mengaku bermain layangan menjadi hiburan melepas stres setelah bekerja seharian di kantor.
“Iya iseng, kalau dibilang sering enggak juga ya paling sebulan 2-3 kali main. Iya hiburan saja, hobi juga ini karena ya buat ngilangin stres kerjaan,” jelas Ridwan.
Dia memilih kawasan BKT karena lokasinya ramai dan aman untuk bermain layangan.
“Ya karena banyak main, jadi ngadunya enak juga. Di sini juga enggak membahayakan karena kalau jatuh ke air, kalau di jalan bahayanya kena kendaraan,” kaya Ridwan.
Ridwan menyebut kali ini pengalaman pertamanya bermain layangan sepulang kerja.
“Kalau biasanya hari libur Sabtu atau Minggu, nah ini baru main pas pulang kerja. Kebetulan tadi kerja bisa balik cepat jadi mampir sebentar ngadu layangan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa ia hanya membawa benang dari rumah, sedangkan layangan dibeli langsung di lokasi.
“Benang bawa sendiri, ini beli empat sampai lima layangan buat diadu, kalau habis pulang, sudah putus dua,” jelasnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 10:30
Solusi Bupati Dyah untuk Warga Kendal yang Rumahnya Kena Banjir Rob Bertahun-tahun Regional 6 Agustus 2025

Solusi Bupati Dyah untuk Warga Kendal yang Rumahnya Kena Banjir Rob Bertahun-tahun
Tim Redaksi
KENDAL, KOMPAS.com
– Perwakilan warga Desa Mororejo, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, mengadu ke Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, di kantor bupati, Selasa (5/8/2025).
Warga mengadu karena sudah bertahun-tahun sebagian daerahnya sering terkena dampak rob atau air pasang dari laut.
Ia meminta kepada bupati supaya pemilik tambak yang ada di timur Pelabuhan Kendal diurug oleh pemiliknya.
Sebab, tambak yang dimiliki oleh pemiliknya dimungkinkan untuk pabrik tersebut sudah terkena abrasi.
Akibatnya, air langsung masuk ke perkampungan warga Mororejo.
“Kalau tidak salah, tambak itu milik Kayu Lapis, Tossa, dan KIK. Kalau diurug kan, bisa jadi tanggul pantai, sehingga air laut tidak langsung ke perkampungan,” kata Kades Mororejo, Kamal.
Kamal, yang mendampingi warganya mengadu ke bupati, menambahkan jika tambak yang sudah terkena abrasi itu dibiarkan, rob tidak hanya masuk ke perkampungan, tetapi juga ke jalan arteri Kaliwungu.
Oleh sebab itu, bisa mengganggu arus lalu lintas.
“Semoga tambak bisa secepatnya diurug,” lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, usai menerima aduan warga Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, mengatakan pihaknya akan mencoba bertanya ke pemilik tambak.
Setelah itu, akan mempertemukan dengan warga.
“Biar ada solusi yang terbaik,” katanya.
Mbak Tika, sapaan akrab Dyah Kartika Permanasari, menjelaskan bahwa persoalan rob sebenarnya faktor alam.
Tetapi, yang diadukan oleh warga tersebut adalah salah satu penyebab rob bisa masuk ke desanya.
“Nanti kita pertemukan mereka. Biar bisa duduk bareng dan berembuk mencari solusi yang terbaik,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 10:01
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi 2,5 Meter di Kotabaru Kalsel, Nelayan Diminta Hati-hati

Berikutnya, di perairan Banjarmasin gelombang air juga diperkirakan mencapai 1,25 meter, arah angin dominan ke barat laut dengan kecepatan 13 knot/jam.

Selain itu, BMKG juga mengeluarkan prospek cuaca di delapan tempat wisata unggulan di Kalsel yang sering dikunjungi masyarakat, berlaku pada Rabu (6/8), yakni di Loksado, Pulau Kembang, Riam Kanan, Nateh, Pantai Angsana, pada pagi hingga malam hari berpotensi mulai dari berawan cerah, berawan tebal, dan berawan.

Kemudian di Pasar Terapung dan Pantai Takisung pada pagi hingga malam hari berpotensi mengalami cuaca cerah dan cerah berawan. Sedangkan di Teluk Tamiyang pada pagi berawan tebal, pada siang hujan ringan, dan pada malam hari cerah.

Meski Provinsi Kalsel saat ini memasuki musim kemarau, BMKG tetap mengimbau masyarakat waspada terhadap dampak potensi bencana hidrometeorologis seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, genangan air, pohon tumbang, dan jalan licin.

06/08/2025 00:37
Pramono Ungkap Ciliwung Sumbang 40% Penyebab Banjir Jakarta: Normalisasi Jadi Prioritas Utama – Page 3

Kendati demikian, Pramono menilai langkah-langkah darurat saja tidak cukup. Pemerintah Provinsi DKI kini tengah berkonsentrasi menyelesaikan penanganan banjir secara berkelanjutan, dengan fokus pada proyek-proyek strategis jangka menengah.

“Saya lagi konsentrasi untuk penanganan yang jangka menengah. Maka untuk itu, normalisasi Ciliwung menjadi hal yang utama,” kata Pramono.

Sebelumnya, hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Senin (4/8) sore mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta Timur kembali tergenang pada Selasa pagi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sedikitnya 12 rukun tetangga (RT) terdampak genangan akibat luapan Sungai Ciliwung.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, menyampaikan bahwa genangan mulai terjadi usai kenaikan status Bendung Katulampa menjadi Waspada/Siaga 3 pada Senin (4/8) pukul 16.30 WIB.

06/08/2025 00:05
Banggar DKI Minta Pemprov Pangkas Belanja Tak Urgen, Fokus ke Banjir-Macet

Jakarta –

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas belanja barang dan jasa yang tidak mendesak dalam Rancangan APBD 2026. Menurutnya, anggaran bisa difokuskan untuk menyelesaikan masalah krusial seperti banjir dan kemacetan di Ibu Kota yang perlu penanganan serius.

“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program-program yang tidak urgent untuk tahun 2026 sebaiknya ditunda agar fokus anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak,” kata Ima dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).

Di sisi lain, Ima juga menekankan pentingnya memasukkan realisasi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan anggaran 2026. Sebab, hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan mandate kepemimpinan.

“Janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat harus menjadi bagian integral dari perencanaan anggaran. Ini adalah wujud nyata komitmen kita terhadap masyarakat Jakarta,” ujarnya.

Berdasarkan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp 94,85 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 2,98 triliun dari Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.

Ia merinci, anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp 85,27 triliun, Belanja Daerah Rp 87,29 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp 9,57 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 7,55 triliun. Alokasi mandatory spending telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan belanja pendidikan mencapai 24,63 persen (di atas minimum 20 persen), belanja kesehatan 18,94 persen, dan belanja infrastruktur 40,23 persen (di atas minimum 40 persen sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022).

Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 akan segera didalami bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran. Ima Mahdiah berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan berlangsung transparan dan menghasilkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat.

“Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal proses penyusunan APBD agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta,” ujarnya.

(bel/eva)

05/08/2025 21:43
Ima Mahdiah dorong efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI Jakarta 2026

Ima Mahdiah dorong efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI Jakarta 2026

Ima Mahdiah dorong efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI Jakarta 2026
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Selasa, 05 Agustus 2025 – 19:26 WIB

Elshinta.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Ima Mahdiah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi lebih intensif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperoleh harga satuan yang kompetitif dan tidak melebihi harga pasaran. Langkah strategis ini diperkirakan dapat menghasilkan penghematan signifikan sebesar 20-30 persen dari total belanja barang dan jasa.

“Dengan penghematan yang optimal, dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih prioritas bagi masyarakat Jakarta, terutama dalam penyediaan modal usaha dan penciptaan lapangan kerja,” ungkap Ima Mahdiah.

Ima Mahdiah menegaskan bahwa hasil penghematan anggaran harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi warga Jakarta, khususnya dalam pengentasan kemacetan dan penanggulangan banjir. Kedua isu ini merupakan prioritas utama yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.

“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program-program yang tidak urgent untuk tahun 2026 sebaiknya ditunda agar fokus anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak,” tegas Ima Mahdiah.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Ima Mahdiah juga menekankan pentingnya memasukkan realisasi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan anggaran 2026. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan mandate kepemimpinan.

“Janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat harus menjadi bagian integral dari perencanaan anggaran. Ini adalah wujud nyata komitmen kita terhadap masyarakat Jakarta,” tambah Ima Mahdiah.

Berdasarkan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp94,85 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp2,98 triliun dari Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun. Rincian anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp85,27 triliun, Belanja Daerah Rp87,29 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp9,57 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp7,55 triliun. Alokasi mandatory spending telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan belanja pendidikan mencapai 24,63 persen (di atas minimum 20 persen), belanja kesehatan 18,94 persen, dan belanja infrastruktur 40,23 persen (di atas minimum 40 persen sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022).

Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 akan segera didalami bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran. Ima Mahdiah berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan berlangsung transparan dan menghasilkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat.

“Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal proses penyusunan APBD agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta,” pungkas Ima Mahdiah.

Sumber : Elshinta.Com

05/08/2025 20:03
Waspada Banjir! Jabodetabek, Sumatra, dan Sulawesi Diprakirakan Hujan 5 Agustus

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Selasa 5 Agustus di sebagian besar kota di Indonesia masih berpotensi hujan dengan beragam intensitas, disertai kondisi cerah berawan di beberapa daerah lain.

Prakirawan BMKG Miftah Ali menyampaikan di Sumatra hanya Banda Aceh dan Pekanbaru yang diprediksi mengalami cuaca berawan tebal, dengan hujan ringan diprakirakan dialami wilayah Medan, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang dan Bandarlampung.

Sementara itu, jelasnya, terdapat potensi hujan yang disertai petir di wilayah Jambi, Bengkulu dan Padang.

“Di Pulau Jawa, cuaca berawan diprakirakan terjadi di kota Surabaya dan hujan ringan diprakirakan terjadi di kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta,” kata Miftah dikutip ANTARA, Selasa 5 Agustus.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kondisi cerah berawan diprakirakan BMKG dialami masyarakat yang berada di daerah Kupang dan Mataram serta cuaca berawan di Denpasar.

Di Kalimantan, dia mengingatkan terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Selo, Pontianak, Samarinda dan Palangkaraya serta kondisi berawan tebal di wilayah Banjarmasin.

Cuaca berawan tebal juga diprediksi BMKG terjadi pada hari ini di Makassar dan Kendari. Dalam periode yang sama hujan ringan diprakirakan turun di Mamuju dan Palu serta hujan intensitas sedang di Gorontalo dan Manado.

Untuk wilayah Indonesia bagian timur, Jayapura diprakirakan mengalami kondisi berawan disertai potensi hujan ringan di Ambon, Sorong, Manokwari, Merauke dan Jayawijaya. Terdapat pula potensi hujan intensitas sedang di Ternate dan hujan disertai petir di wilayah Nabire.

05/08/2025 18:39
Menko: Tarif resiprokal 19 persen buat Indonesia hindari gelombang PHK

Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kesepakatan tarif bea masuk resiprokal ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen membuat Indonesia terhindar dari banjir pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Karena, menurut Airlangga ditemui di sela Rapat Kerja Koordinasi Nasional ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bandung, Jawa Barat, Selasa, jika masih tetap diberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen, akan membuat jutaan orang terkena PHK.

“Jika tarif sebesar 32 persen diberlakukan, maka ada potensi sebanyak lima juta orang terkena PHK. Kalau tarifnya hanya 19 persen maka tidak terjadi PHK. Ini perbedaan yang harus dipahami antara 32 persen dan 19 persen,” kata Airlangga.

Ia menyebutkan dengan adanya kebijakan tarif resiprokal yang disepakati oleh Indonesia dan AS sebesar 19 persen bagi barang dari Indonesia, membuat perubahan signifikan pada tarif masuk barang AS ke Indonesia.

Sebelum diberlakukan kebijakan AS itu, barang AS dikenakan biaya 10-20 persen, dan dengan kebijakan ini barang AS akan masuk tanpa dikenai biaya, tetapi perdagangan tetap berjalan.

“Jika tarif dinaikkan 32 persen artinya perdagangan bisa berhenti total (no trade). Namun, dengan tarif 19 persen, posisi kita di ASEAN tetap kompetitif sejajar dengan Malaysia dan Thailand. Sementara India dikenai tarif 25 persen dan Vietnam 20 persen,” katanya.

Dengan kompetitifnya Indonesia di kawasan ASEAN, kata Airlangga, keberlangsungan para pekerja akan terjaga dan hampir bisa dipastikan tidak ada migrasi perusahaan ke luar Indonesia ataupun secara khusus ke luar Jawa Barat.

“Jadi, kita bersyukur tidak akan ada pabrik yang pindah dari Indonesia ke negara lain. Untuk Jawa Barat khususnya, tidak ada pabrik yang tutup, aman,” tutur Airlangga.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif bea masuk resiprokal akan mulai berlaku penuh pada 7 Agustus 2025.

Sejumlah negara dikenai tarif berbeda, seperti Inggris sebesar 10 persen, Vietnam 20 persen, Filipina 19 persen, Jepang 15 persen, dan Korea Selatan 15 persen. Uni Eropa juga dikenai tarif 15 persen untuk sejumlah produk.

Indonesia mendapatkan 19 persen, namun dengan beberapa syarat yang menyertai seperti kewajiban impor, hingga dibukanya akses data pihak Indonesia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/08/2025 16:29
Menko: Tarif resiprokal 19 persen buat Indonesia hindari gelombang PHK

Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kesepakatan tarif bea masuk resiprokal ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen membuat Indonesia terhindar dari banjir pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Karena, menurut Airlangga ditemui di sela Rapat Kerja Koordinasi Nasional ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bandung, Jawa Barat, Selasa, jika masih tetap diberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen, akan membuat jutaan orang terkena PHK.

“Jika tarif sebesar 32 persen diberlakukan, maka ada potensi sebanyak lima juta orang terkena PHK. Kalau tarifnya hanya 19 persen maka tidak terjadi PHK. Ini perbedaan yang harus dipahami antara 32 persen dan 19 persen,” kata Airlangga.

Ia menyebutkan dengan adanya kebijakan tarif resiprokal yang disepakati oleh Indonesia dan AS sebesar 19 persen bagi barang dari Indonesia, membuat perubahan signifikan pada tarif masuk barang AS ke Indonesia.

Sebelum diberlakukan kebijakan AS itu, barang AS dikenakan biaya 10-20 persen, dan dengan kebijakan ini barang AS akan masuk tanpa dikenai biaya, tetapi perdagangan tetap berjalan.

“Jika tarif dinaikkan 32 persen artinya perdagangan bisa berhenti total (no trade). Namun, dengan tarif 19 persen, posisi kita di ASEAN tetap kompetitif sejajar dengan Malaysia dan Thailand. Sementara India dikenai tarif 25 persen dan Vietnam 20 persen,” katanya.

Dengan kompetitifnya Indonesia di kawasan ASEAN, kata Airlangga, keberlangsungan para pekerja akan terjaga dan hampir bisa dipastikan tidak ada migrasi perusahaan ke luar Indonesia ataupun secara khusus ke luar Jawa Barat.

“Jadi, kita bersyukur tidak akan ada pabrik yang pindah dari Indonesia ke negara lain. Untuk Jawa Barat khususnya, tidak ada pabrik yang tutup, aman,” tutur Airlangga.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif bea masuk resiprokal akan mulai berlaku penuh pada 7 Agustus 2025.

Sejumlah negara dikenai tarif berbeda, seperti Inggris sebesar 10 persen, Vietnam 20 persen, Filipina 19 persen, Jepang 15 persen, dan Korea Selatan 15 persen. Uni Eropa juga dikenai tarif 15 persen untuk sejumlah produk.

Indonesia mendapatkan 19 persen, namun dengan beberapa syarat yang menyertai seperti kewajiban impor, hingga dibukanya akses data pihak Indonesia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/08/2025 16:29
DPRD minta efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI 2026

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta efisiensi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026.

“Dengan penghematan yang optimal, dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih prioritas bagi masyarakat Jakarta, terutama dalam penyediaan modal usaha dan penciptaan lapangan kerja,” kata Ima di Jakarta, Selasa.

Ima mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Ima Mahdiah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi lebih intensif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperoleh harga satuan yang kompetitif dan tidak melebihi harga pasaran.

Langkah strategis ini kata dia, diperkirakan dapat menghasilkan penghematan signifikan sebesar 20-30 persen dari total belanja barang dan jasa.

Ima menegaskan bahwa hasil penghematan anggaran harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi warga Jakarta, khususnya dalam penyelesaian kemacetan dan penanggulangan banjir.

Kedua isu itu merupakan prioritas utama yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.

“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program-program yang tidak ‘urgent’ (mendesak) untuk tahun 2026 sebaiknya ditunda agar fokus anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Ima Mahdiah juga menekankan pentingnya memasukkan realisasi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan anggaran 2026.

Berdasarkan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp94,85 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp2,98 triliun dari Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun.

Rincian anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp85,27 triliun, Belanja Daerah Rp87,29 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp9,57 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan Rp7,55 triliun.

Alokasi “mandatory spending” telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan belanja pendidikan mencapai 24,63 persen di atas minimum 20 persen, belanja kesehatan 18,94 persen dan belanja infrastruktur 40,23 persen di atas minimum 40 persen sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022.

Mandatory spending (belanja wajib) adalah pengeluaran pemerintah yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dan biasanya memiliki alokasi anggaran yang tetap atau minimal.

Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 akan segera didalami bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran.

Ima Mahdiah berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan berlangsung transparan dan menghasilkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat.

“Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal proses penyusunan APBD agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta,” kata Ima.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/08/2025 16:22