Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Istana: Ada Orang Danantara di Badan Baru Prabowo untuk Tangani Pantura

    Istana: Ada Orang Danantara di Badan Baru Prabowo untuk Tangani Pantura

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pembentukan Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa atau Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) memiliki struktur yang disesuaikan dengan kebutuhan.

    Dia menjelaskan alasan badan tersebut dipimpin oleh seorang kepala badan dan didampingi dua wakil kepala. Prasetyo menjelaskan, penempatan dua wakil kepala bukanlah soal tafsir politik, melainkan kebutuhan teknis dan koordinasi lintas sektor.

    “Tidak ada tafsir apa pun terhadap jumlah. Sekali lagi ini masalah kebutuhan,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Dia mengungkapkan, salah satu wakil kepala badan berasal dari unsur Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang dipandang perlu karena aspek pengelolaan tanggul laut akan bersinggungan erat dengan investasi.

    “Karena dalam proses pengelolaan, perencanaan, pembangunan, nanti pasti akan berhubungan dengan masalah investasi. Maka kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara,” jelasnya.

    Sementara itu, satu wakil lainnya akan berasal dari unsur pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini, menurut Prasetyo, penting karena proyek besar tersebut mencakup koordinasi lintas provinsi di Pulau Jawa.

    Apalagi, pembentukan badan khusus ini merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan banjir rob, abrasi, serta ancaman kenaikan muka laut di kawasan pantai utara Jawa.

    “Karena bicara utara Jawa, dia akan berada di kurang lebih lima provinsi di Pulau Jawa. Jadi lebih kepada masalah kebutuhan, bukan tafsir mengenai jumlah,” tegasnya.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa pada hari ini Senin (25/8/2025).

    Nama Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Djajawinata ditunjuk menjadi Wakil Kepala Otorita mendampingi Didit Herdiawan Ashaf yang ditunjuk menjadi Kepala Otorita Pantura.

    Untuk diketahui, Suhajar Diantoro sendiri menjabat sebagai Wakil Rektor IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sejak 2024. Akan tetapi, pada 21 Maret 2025 dirinya ditunjuk sebagai Plt. Rektor IPDN tahun 2025.

  • Ternyata Ini Alasan Prabowo Bentuk Dua Badan Baru

    Ternyata Ini Alasan Prabowo Bentuk Dua Badan Baru

    Jakarta –

    Pemerintah menjelaskan alasan pembentukan dua badan baru, yakni Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa/Badan Otorita Pengelola Laut Pantura Jawa, dan Badan Industri Mineral.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembentukan dua badan tersebut didasari atas kebutuhan yang dinilai penting oleh pemerintah. Salah satunya adalah persoalan penurunan muka tanah di pantai utara Pulau Jawa.

    “Berkenaan dengan masalah badan karena adanya, betul-betul adanya kebutuhan terhadap beberapa hal, contoh misalnya dalam hal ini beberapa kali juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan sebetulnya itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun sebetulnya, yang betul berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Ia menjelaskan, berbagai studi mengatakan bahwa setiap tahun terjadi penurunan muka tanah di wilayah tersebut. Beberapa wilayah juga rutin terkena bencana banjir rob.

    “Dan saudara-saudara juga perhatikan beberapa tempat hampir rutin terjadi rob, sementara kurang lebih berdasarkan data hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Nah ini kan harus ada penanganan yang kemudian, karena kebutuhan itulah dibentuklah Badan Pengelola Pantai Utara Jawa,” jelas Prasetyo.

    Kemudian berkenaan dengan badan industri mineral, Prasetyo menyebut Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa. Hampir seluruh mineral-mineral strategis berada di Tanah Air.

    “Nah karena itulah untuk bisa mengoptimalkan sumber daya alam, terutama mineral strategis ini, maka kita memutuskan ada satu kebutuhan untuk kita membentuk badan. Oleh karenanya, badan tersebut untuk pertama kalinya dijabat langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi,” bebernya.

    Alasannya, Badan Industri Mineral akan membutuhkan riset dan penelitian lebih lanjut terhadap mineral-mineral strategis yang dimiliki Indonesia. Menurut Prasetyo, badan-badan tersebut akan berdiri sendiri dan tidak di bawah Kementerian mana pun.

    Badan Industri Mineral bertugas melindungi mineral-mineral strategis supaya itu tidak kemana-mana, serta mengidentifikasi seluruh mineral-mineral strategis yang ada. Badan itu juga bertugas melakukan riset untuk mengolah mineral-mineral menjadi lebih optimal.

    “Karena posisi beliau sebagai Mendikti, justru itu menjadi pertimbangan kunci bahwa kita menunjuk beliau. Supaya pada saat nanti harus misalnya ya dalam tataran teknis itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset, dengan perguruan-perguruan tinggi maka itu justru akan mempermudah kerja badan ini,” jelas dia.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melantik Mendiktisaintek Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral, Senin (25/8/) di Istana Negara. Prabowo juga melantik Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

    Lalu, Darwin Trisna Djajawinata dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Darwin merupakan Direktur Operasional & Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Suhajar Diantoro juga dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

    Menurut Prasetyo, penunjukkan sosok-sosok tersebut murni karena mempertimbangkan kebutuhan. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan soal Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang dijabat oleh dua orang.

    “Nggak ada tafsir apapun terhadap jumlah. Sekali lagi ini masalah kebutuhan. Jadi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa atau Tanggul Laut Utara Jawa itu, kenapa dua? Karena disitu memenuhi satu unsur dari teman-teman di Danantara,” jelas Prasetyo.

    Dalam proses pengelolaan, perencanaan, pembangunan, badan tersebut akan berhubungan dengan masalah investasi. Karena itu, struktur organisasi juga mempertimbangkan keberadaan Danantara.

    “Maka kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara. Kemudian satu juga disitu mewakili pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Karena bicara utara Jawa ia akan berada di kurang lima provinsi di pulau Jawa. Jadi lebih kepada masalah kebutuhan, nggak ada tafsir mengenai jumlah,” terang Prasetyo.

    (hns/hns)

  • Imbas Demo di DPR: Transum Lumpuh, Warganet Ngeluh Akses KRL & Stasiun MRT Banjir Penumpang

    Imbas Demo di DPR: Transum Lumpuh, Warganet Ngeluh Akses KRL & Stasiun MRT Banjir Penumpang

    Bisnis.com, JAKARTA — Aksi demonstrasi di DPR RI yang terus berlangsung hingga Senin (25/8/2025) malam, menyebabkan lumpuhnya transportasi umum secara berkelanjutan sejak sore hari dari arah Tanah Abang menuju Palmerah. Warganet pun mengeluh kebingungan untuk naik turun KRL. 

    Meski ada pilihan transportasi lain seperti MRT untuk mencapai tujuan, tetapi stasiun keos dan dibanjiri penumpang yang mengantre.  

    Mengutip dari akun resmi MRT @mrtjakarta, Stasiun Lebak Bulus—yang menjadi pilihan penumpang tujuan Serpong maupun Tangerang Selatan dan lainnya—mengalami kepadatan penumpang sejak sore hari.  

    “Saat ini Stasiun Lebak Bulus dalam keadaan padat Pelanggan. Pelanggan MRT Jakarta diimbau untuk turun di Stasiun Fatmawati Indomaret untuk menghindari penumpukan,” tulisnya, Senin (25/8/2025).

    Meski demikian, sekitar pukul 19.30 WIB, kepadatan Pelanggan di Stasiun Lebak Bulus dan Dukuh Atas BNI telah terurai. Pelanggan MRT Jakarta dapat kembali melanjutkan perjalanan dengan aman dan nyaman.

    Warganet pun mengungkapkan kebingungan dan kekesalannya di kolom komentar. 

     “Asli dah tadi penuh banget antrean gate out ga putus. Saran di selasar menuju arah tangga keluar penumpang diarahkan langsung keluar, krna numpung nutup yg mau jalan ke arah tangga. Crowd control nya masih bisa diperbaiki lagi min,” tulis @dickyrrr di platform X.  

    “Sukurin, bom waktu gara-gara pintu keluar masuk dibikin satu arah. Kerasa kan chaos-nya kalo pas rame?” tulis @DarkOushiza. 

    Sementara para ‘Anker’ alias anak kereta—sebutan bagi para pengguna KRL—kebingungan, terlebih penutupan terjadi saat jam pulang kerja. Sebagian penumpang masih berharap kereta dapat berjalan normal dan menunggu di lantai atas Stasiun Tanah Abang. 

    Kolom komentar di akun X @commuterline pun penuh pertanyaan warganet terkait perkembangan terkini dan apakah stasiun sudah dapat dilalui atau belum.  

    “Peron 5-6 penuh. Di atas juga masih setia menunggu perjalanan kereta normal lagi,” tulis @nirfanprasetya. 

    “Update-nya dong min tanahabang-serpong sudah normal belum jalurnya?” tulis @adetri5251. 

    Bahkan akibat berhentinya operasional Tanah Abang-Palmerah, menyebabkan perjalanan kereta lainnya terhambat dan telat. 

    “Min tolong dong kalo krl tujuan rangkasbitung delay, tolong jadwal kereta lokal meraknya juga menyesuaikan di delay juga sesuai sama waktu delaynya!! supaya kita ga ketinggalan kereta lokal yg adanya cuma 3jam sekali itu,” keluh @depol333. 

    Adapun, KAI Commuter menginformasikan bahwa hingga pukul 19.00 WIB, kondisi jalur kereta api di lintas Tanah Abang–Palmerah masih belum dapat dilalui akibat masih adanya kerumunan masyarakat demonstrasi di sekitar jalur rel. 

    Untuk mengantisipasi kepadatan pengguna yang berada di Stasiun Palmerah dan akan menuju arah Serpong/Rangkasbitung, KAI Commuter melakukan rekayasa perjalanan Commuter Line dari arah Kebayoran menuju Palmerah menggunakan satu jalur.

    “Pukul 18.16 WIB, Commuter Line No. 1755 dijalankan menuju Stasiun Palmerah untuk mengangkut pengguna yang akan menuju Serpong/Rangkasbitung,” jelas VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus dalam keterangan resmi, Senin (25/8/2025).

    Kami sampaikan bahwa perjalanan Commuter Line Rangkasbitung dari arah Palmerah sudah kembali dapat dilayani. Namun demikian, Joni menyebut untuk perjalanan Commuter Line dari Tanah Abang menuju Palmerah masih belum dapat melintas.

  • Didit Herdiawan Ungkap Tugas dan Fungsi Badan Otorita Pantura Jawa

    Didit Herdiawan Ungkap Tugas dan Fungsi Badan Otorita Pantura Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (Pantura) Jawa. Pelantikan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (22/8/2025), bersamaan dengan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

    Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) itu menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) badan ini adalah melaksanakan pembangunan tanggul laut atau giant sea wall di kawasan Pantura Jawa. 

    Menurutnya, proyek tersebut diharapkan mampu mengantisipasi persoalan ekosistem dan melindungi masyarakat pesisir dari ancaman banjir rob dan kerusakan lingkungan.

    “Tupoksi tentunya melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul laut di Pantura Jawa untuk menghindari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan ekosistem, terutama dengan masyarakat di daerah sana,” ujar Didit kepada Bisnis usai dilantik di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).

    Terkait fokus kerja awal, Didit menyebut pihaknya akan melakukan konsolidasi internal sebelum melangkah ke tahap pencarian investasi.

    “InshaAllah nanti setelah ini, kita [saat ini] baru konsolidasi,” katanya.

    Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa konsolidasi akan dilakukan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Pasti [koordinasi], makasih,” ujarnya singkat.

    Pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 76P Tahun 2025. Badan ini diproyeksikan menjadi lembaga khusus yang mengoordinasikan pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa.

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Otorita Pengelola Pantura di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Sebagai informasi, Didit Herdiawan Ashaf adalah tokoh militer Indonesia dan pernah menjadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih. Didit merupakan putra daerah Sulawesi Selatan yang berasal dari Bulukumba.

    Pelantikan Didit yang juga merupakan Wakil Menteri (Wamen) KKP ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola wilayah pesisir utara Jawa.

    Sementara itu, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Dyantoro turut ditunjuk menjadi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

  • Jaksel lakukan pengerukan Kali Uangan untuk cegah banjir

    Jaksel lakukan pengerukan Kali Uangan untuk cegah banjir

    Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Anwar meninjau pengerukan Kali Uangan, Pesanggrahan, sebagai upaya pencegahan banjir saat musim hujan tiba, Jakarta, Minggu (24/8/2025). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Selatan.

    Jaksel lakukan pengerukan Kali Uangan untuk cegah banjir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 12:53 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan pengerukan Kali Uangan, Pesanggrahan, sebagai upaya mencegah banjir di kawasan tersebut.

    “Saya minta agar pengerukan dilakukan sampai tuntas,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar di Jakarta, Senin.

    Anwar mengatakan, kondisi saluran di kawasan tersebut sudah sangat memprihatinkan lantaran saluran mikro dipenuhi sedimen lumpur dan sampah. Termasuk saluran mikro di Jalan Ciledug Raya yang kedalamannya satu meter kini hanya tersisa sekitar 30 centimeter (cm).

    Karena itu, Anwar meminta agar proses pengerukan dimaksimalkan dan didokumentasikan untuk memastikan pengawasan berjalan baik serta perawatan dilakukan secara profesional. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan, Santo menjelaskan, pengerukan Kali Uangan akan dilakukan sepanjang 400 meter dengan kedalaman mencapai 1,5 meter.

    “Kami prioritaskan kawasan ini karena kerap dilanda genangan. Selain Kali Uangan, saluran mikro di Jalan Ciledug Raya juga kami tangani karena bermuara ke lokasi ini,” katanya.

    Ia menambahkan, kerja bakti massal ini melibatkan 450 personel Pasukan Pelangi dan 135 personel dari Suku Dinas SDA.

    “Kita turunkan alat berat berupa dua ekskavator spider dan 10 truk angkut (dump truck). Pengerjaan ini kita targetkan selesai dalam waktu tiga pekan,” katanya.

    Ketua RW 09 Kelurahan Petukangan Utara, Casnoto berterima kasih atas aksi nyata Pemerintah Kota (Pemkot) Jaksel dalam menangani permasalahan genangan yang telah lama dihadapi warga.

    “Wilayah kami ini memang berada di area cekungan sehingga rawan terjadi genangan dan banjir. Kami sangat mengapresiasi kerja bakti massal ini, karena langsung menyasar pada sumber masalah,” katanya.

    Casnoto mengatakan pihaknya juga terus mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran air.

    “Sampah ini bisa menjadi sumbatan yang memicu genangan. Saya selalu rutin mengajak warga untuk kerja bakti dan mengimbau agar tidak membuang sampah ke saluran mikro maupun makro,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Startup Pintarnya Raup Pendanaan Seri A Rp273 Miliar

    Startup Pintarnya Raup Pendanaan Seri A Rp273 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA— Platform penyedia lowongan pekerjaan, Pintarnya meraih pendanaan Seri A senilai US$16,7 juta atau setara dengan Rp273 miliar. 

    Melansir laman TechCrunch pada Senin (25/8/2025), pendanaan tersebut dipimpin oleh Square Peg dengan partisipasi dari investor sebelumnya, Vertex Venture Southeast Asia & India dan East Ventures.

    Dengan dana segar ini, Co-Founder Pintarnya Henry Hendrawan mengatakan, Pintarnya akan memperkuat teknologi platform sekaligus memperluas layanan keuangan melalui kemitraan. Perusahaan juga terbuka untuk ekspansi regional di Asia Tenggara jika momentum yang tepat tiba.

    “Dalam 5 tahun ke depan, kami ingin Pintarnya menjadi super app pilihan pekerja Indonesia, tempat pertama yang dituju saat mencari pekerjaan, mengasah keterampilan, hingga membuat keputusan keuangan,” kata Hendrawan.

    Sejak berdiri pada 2022, Pintarnya berupaya menjawab dua persoalan utama pekerja Indonesia, yakni penghasilan yang layak dan akses pembiayaan yang lebih sehat. Hendrawan menjelaskan, selama ini sebagian besar pekerja di Indonesia masih mencari pekerjaan secara offline melalui bursa kerja atau rekomendasi dari mulut ke mulut. Perusahaan kerap kebanjiran lamaran berbentuk kertas, sementara para pelamar jarang mendapat kabar balasan. 

    Untuk kebutuhan pinjaman, pilihan mereka pun terbatas pada keluarga, teman, atau bahkan rentenir dengan praktik penagihan yang keras. Menurutnya, Pintarnya hadir untuk mendigitalkan proses pencocokan kerja dengan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sehingga perekrutan lebih cepat. 

    “Selain itu, platform juga memberikan akses pinjaman yang lebih aman dan sehat, dengan skema pembayaran yang sesuai kemampuan pekerja, bukan yang justru menjerumuskan ke dalam jerat utang,” kata Hendrawan. 

    Data menunjukkan sekitar 59% dari 150 juta tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Hal ini membuat mereka kesulitan mengakses layanan keuangan formal karena tidak memiliki bukti penghasilan maupun dokumen pekerjaan resmi. 

    Untuk menjawab tantangan tersebut, Pintarnya bekerja sama dengan lembaga pembiayaan berbasis aset dengan menggunakan jaminan seperti emas, barang elektronik, atau kendaraan.

    Sejak memperoleh pendanaan awal pada 2022, Pintarnya kini telah melayani lebih dari 10 juta pencari kerja dan 40.000 perusahaan di seluruh Indonesia. Pendapatannya meningkat hampir lima kali lipat secara tahunan, dan startup ini menargetkan dapat mencapai titik impas pada akhir 2025. 

    Mayoritas penggunanya berusia 21–40 tahun, dengan latar pendidikan SMA atau diploma non-universitas, yang merefleksikan segmen pekerja kerah biru dan informal yang menjadi fokus utama perusahaan.

    Jika platform lain seperti JobStreet, Kalibrr, dan Glints lebih banyak menyasar pekerja kantoran (white-collar), Pintarnya dirancang khusus untuk pekerja kerah biru dengan berbagai fitur, mulai dari fitur ‘quick apply’ untuk wawancara langsung, e-learning keterampilan terjangkau, peluang penghasilan tambahan dalam aplikasi, hingga akses ke layanan keuangan seperti pinjaman.

    Tren serupa juga terjadi di sektor fintech Indonesia, yang umumnya masih berfokus pada konsumen menengah ke atas. Model penilaian kredit konvensional, yang bergantung pada penghasilan bulanan tetap dan riwayat transaksi bank, membuat pekerja informal sulit dilayani oleh penyedia fintech yang ada.

    Hingga kini, layanan pinjaman menjadi yang paling banyak diminati pengguna Pintarnya. Namun, perusahaan berencana menghadirkan layanan tabungan mikro hingga investasi secara bertahap lewat produk inovatif bersama mitra strategisnya.

    “Dalam perjalanan membangun layanan ketenagakerjaan, kami menemukan pengguna membutuhkan lebih dari sekadar pekerjaan. Mereka juga membutuhkan layanan keuangan yang selama ini tidak bisa diberikan bank tradisional,” kata Hendrawan.

  • Peneliti AS Ungkap Lokasi Rumah yang Bikin Panjang Umur

    Peneliti AS Ungkap Lokasi Rumah yang Bikin Panjang Umur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bagi Anda yang tengah mencari tempat tinggal baru, wilayah dekat pantai mungkin bisa jadi pilihan terbaik. Karena menurut studi, lokasi tersebut bisa membuat panjang umur.

    Studi yang berasal dari Ohio State University melakukan survei kepada 66.263 orang. Penelitian ini melakukan analisis hubungan antara lama hidup seseorang dan tempat tinggal terkait air.

    Meski hasilnya menyebutkan adanya hubungan usia dengan hidup dekat pantai, ini agak berbeda dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Seseorang yang tinggal di kota dan dekat danau atau sungai cenderung berusia pendek.

    “Penduduk pesisir diperkirakan hidup satu tahun atau lebih lama dari rata-rata 79 tahun, dan kemungkinan besar bagi mereka tinggal di kota dekat sungai dan danau pedalaman meninggal sekitar 78 tahun,” kata ilmuwan dari Ohio State University, Jianyong Wu, dikutip dari Science Alert, Senin (11/8/2025).

    Menurut para peneliti ada beberapa faktor jadi alasan hasil penelitian mereka. Misalnya wilayah pesisir punya lebih sedikit hari panas dan juga hari dingin, kualitas udara lebih baik dan kesempatan rekreasi yang lebih banyak dibandingkan tinggal di perkotaan.

    Sosial ekonomi juga mungkin jadi alasan. Sebab properti dekat laut cenderung bernilai lebih mahal.

    Terkait hidup dekat perairan pedalaman seperti sungai dan danau juga berbeda jika berada di kota dan desa. Tinggal di perdesaan yang dekat dengan perairan mungkin bisa meningkatkan harapan hidup, meskipun masih tertinggal jika berada di pantai.

    Perbedaan ini juga terkait dampak buruk dari hidup di kota. Ahli geologi ekologi dari Ohio State University, Yanni Cao mengungkapkan beberapa faktor pembeda harapan hidup mereka yang tinggal dekat perairan pedalaman.

    Mulai dari polusi, kemiskinan, kurangnya kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas fisik dan risiko banjir yang juga terus meningkat.

    “Kami pikir semua jenis ruang biru akan sama memberikan manfaat, dan kami terkejut menemukan adanya perbedaan signifikan dan jelas mereka yang tinggal dekat perairan pesisir dan dekat perairan pedalaman,” jelas Wu.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Topan Kajiki Mengancam, Vietnam Evakuasi 300.000 Warganya

    Topan Kajiki Mengancam, Vietnam Evakuasi 300.000 Warganya

    Jakarta –

    Vietnam mengatakan bahwa mereka berencana mengevakuasi lebih dari 300.000 orang saat Topan Kajiki mendekat wilayah mereka. Vietnam telah membatalkan lebih dari selusin penerbangan domestik mengantisipasi Topan Kajiki.

    Dilansir AFP, Minggu (24/8/2025), lebih dari 325.500 penduduk di lima provinsi pesisir akan dipindahkan ke sekolah dan gedung-gedung publik yang diubah menjadi pusat evakuasi sementara, kata pihak berwenang, sementara maskapai nasional Vietnam Airlines dan Vietjet mengumumkan pembatalan penerbangan.

    Badai tersebut diperkirakan akan mendarat di pantai timur Vietnam pada Senin (25/8).

    “Situasinya sangat berbahaya dan tidak aman untuk kendaraan atau bangunan apa pun seperti kapal pariwisata atau kapal penangkap ikan dan fasilitas budidaya perairan,” kata otoritas bencana yang bekerja di bawah Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup.

    Topan Kajiki meluncur perlahan melewati pantai selatan Tiongkok dengan kecepatan angin maksimum berkelanjutan 90 knot (167 kilometer per jam), menurut Pusat Peringatan Topan Gabungan, dan diperkirakan akan semakin menguat.

    Hujan deras diperkirakan akan melanda sebagian Provinsi Ha Tinh dan Nghe An di Vietnam pada Senin (25/8) dan Selasa (26/8), menurut Badan Meteorologi Tiongkok. Angin kencang kemungkinan akan memengaruhi fasilitas listrik, transportasi, dan industri lainnya.

    Ini adalah badai tropis kelima yang melanda Vietnam tahun ini, dengan lebih dari 100 orang tewas atau hilang akibat bencana alam dalam tujuh bulan pertama tahun 2025, menurut Kementerian Pertanian.

    Kerugian ekonomi diperkirakan lebih dari $21 juta. Resor tropis Hainan di Tiongkok meningkatkan tanggap daruratnya ke tingkat tertinggi dan mengevakuasi sekitar 20.000 penduduk pada Minggu (24/9), menurut kantor berita pemerintah Xinhua.

    Kota utama pulau itu, Sanya, menutup area wisata dan menghentikan operasional bisnis.

    Vietnam menderita kerugian ekonomi sebesar $3,3 miliar September lalu akibat Topan Yagi, yang melanda wilayah utara negara itu dan menyebabkan ratusan korban jiwa.

    Para ilmuwan mengatakan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia memicu pola cuaca yang lebih ekstrem dan tidak dapat diprediksi yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir dan badai yang merusak, terutama di daerah tropis.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/lir)

  • 2 Muncul Massa Demo Tolak Sudewo Lengser, Sebut Sudewo Bapak Pembangunan Kabupaten Pati Regional

    2 Muncul Massa Demo Tolak Sudewo Lengser, Sebut Sudewo Bapak Pembangunan Kabupaten Pati Regional

    Muncul Massa Demo Tolak Sudewo Lengser, Sebut Sudewo Bapak Pembangunan Kabupaten Pati
    Tim Redaksi
    PATI, KOMPAS.com
    – Di tengah gelombang protes massa yang menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya, kini mulai muncul massa lain yang justru mendukung Sudewo.
    Seperti halnya yang berlangsung di lapangan Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Pati, Minggu (24/8/2025).
    Ratusan warga yang tergabung dalam “Masyarakat Sukolilo Cinta Damai” menggelar aksi unjuk rasa untuk mendukung Sudewo melanjutkan masa kepemimpinannya sebagai Bupati Pati sampai rampung periodenya.
    Aksi ini bukan untuk menuntut Sudewo lengser, melainkan sebaliknya.
    Bahkan, mereka juga memasang tenda tratak di lapangan Desa Gadudero yang mereka namai “Posko Cinta Damai Pati Kidul”.
    Ratusan warga yang mengaku berasal dari berbagai desa di Kecamatan Sukolilo itu berorasi sambil membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi deklarasi dukungan mereka terhadap Sudewo.
    Dalam spanduk besar berwarna kuning yang mereka bentangkan tertulis, “Manusia Tidak Ada yang Sempurna. Kesalahan Ucap Maafkanlah”.
    Kalimat itu dimaksudkan untuk memaafkan pernyataan Sudewo yang sempat menantang warga yang akan berdemonstrasi jika tak setuju dengan kebijakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 250 persen.
    Sudewo pun telah meminta maaf kepada publik atas ucapannya itu.
    Dia juga telah mencabut kebijakannya terkait penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah yang mengakibatkan kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
    Massa yang berunjuk rasa ini juga membentangkan kain putih panjang bertuliskan, “Warga Sukolilo Mendukung Bupati Pati Bpk. H. Sudewo, ST., MT”.
    Pada kain putih itu, mereka juga membubuhkan tanda tangan sebagai komitmen dukungan terhadap Sudewo agar melanjutkan kepemimpinannya di Pati.
    Koordinator Aksi, Suprihono, mengeklaim mayoritas masyarakat se-Kecamatan Sukolilo solid mendukung Sudewo tetap menjadi Bupati Pati periode 2025-2030.
    Mereka menyebut, selama ini Sudewo telah menata pembangunan infrastruktur, terutama di Kecamatan Sukolilo.
    Masyarakat Sukolilo, menurut Suprihono, sudah merasakan manfaatnya.
    “Di Sukolilo sudah nyata pembangunan. Bahkan, sebelum Pak Sudewo menjabat bupati, saat masih anggota DPR RI, setiap desa di Kecamatan Sukolilo sudah merasakan manfaat program bedah rumah yang difasilitasi beliau. Setiap tahun setidaknya ada 20 rumah,” ujar Suprihono.
    Sudewo yang baru enam bulan menjabat Bupati Pati, kata Suprihono, terus berbenah membangun wilayahnya mulai dari perbaikan jalan dan normalisasi sungai.
    “Perbaikan jalan dari Sumbersoko sampai Tompegunung, dari Sukolilo sampai Prawoto, yang dulunya belum pernah tersentuh, sejak Pak Sudewo menjabat, sudah nyata ada perbaikan. Lalu pengecoran jalan dari Wotan sampai arah Kudus, itu kami semua sudah merasakan manfaatnya. Belum lagi pengerukan sungai jilid dua, nantinya akan sangat bermanfaat untuk warga desa wilayah Gadudero, Wotan, Baturejo, Baleadi, sampai Wegil dan Prawoto. Mengurangi banjir,” jelas Suprihono.
    Sementara itu, Suprihono berujar tidak tahu pasti berapa jumlah warga yang mengikuti aksi di lapangan Desa Gadudero, Sukolilo ini.
    Namun, Suprihono memastikan massa perwakilan ini datang dari seluruh desa di Kecamatan Sukolilo yang berjumlah 16.
    Mereka semua, menurutnya, sukarela hadir untuk meluangkan waktu dan menyatakan isi hati.
    Pihaknya bahkan menyediakan posko khusus untuk warga yang hendak menyampaikan aspirasi dan dukungan terhadap Sudewo.
    “Kami buktikan warga Sukolilo tidak ada kisruh, cinta damai, dan solid mendukung Pak Sudewo. Bagi kami, Pak Sudewo adalah bapak pembangunan di Kabupaten Pati,” kata Suprihono.
    Warga Desa Tompegunung, Sukolilo, Listianawati, mengaku sengaja hadir mendukung Sudewo dengan harapan tidak sampai lengser dari jabatan Bupati Pati.
    Menurutnya, Sudewo telah membuktikan komitmen untuk membangun infrastruktur daerah yang vital bagi masyarakat.
    “Pokoknya Pak Bupati Sudewo orangnya jos. Saya mendukungnya. Infrastruktur membaik di terpencil seperti Sukolilo,” ujar Listianawati.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNPB Buka Suara soal Undangan Rapat Nikah Anak Pimpinan Pakai Kop Surat Institusi – Page 3

    BNPB Buka Suara soal Undangan Rapat Nikah Anak Pimpinan Pakai Kop Surat Institusi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya surat dengan kop resmi institusinya yang berisi undangan rapat nikah anak dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Dia membenarkan, surat tersebut bukan hoaks dan terdokumentasi resmi secara institusi kenegaraan yang bertugas untuk penanggulangan bencana.

    “Yang pertama ingin kami sampaikan undangan tersebut ditujukan kepada panitia yang sudah ditentukan oleh beliau. Panitia ini ada internalnya BNPB, ada juga di sebagian angkatannya beliau termasuk juga polisinya. Jadi artinya dengan sudah terbentuknya panitia ini maka perlu diadakan rapat pertama kalinya untuk membantu WO (wedding organizer) yang sudah beliau tunjuk,” kata Rustian saat jumpa pers seperti dikutip dari channel youtube resmi milik BNPB, Minggu (24/8/2025).

    Rustian melanjutkan, rapat tersebut menjadi kegiatan perdana yang dilaksanakan. Tujuannya, karena banyaknya personel terlibat dalam acara tersebut maka antar panitia perlu duduk bersama untuk saling mengenal.

    “Supaya yang internal BNPB bisa kenal dengan panitia-panitia lain yang beliau sudah tunjuk untuk membantu persiapan pernikahan anak beliau ini,” jelas Rustian.

    Rustian menegaskan, mereka yang ditunjuk sebagai panitia diminta khusus oleh Kepala BNPB untuk membantu kerja dari WO. Caranya, memberikan masukan dan mengonsolidasikan semua seksi yang sudah dibentuk.

    Rustian beralasan, Kepala BNPB memiliki waktu yang sibuk dan terbatas karena menjalankan tugas meninjau segala bentuk bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sehingga melalui surat undangan rapat berkop resmi, para pihak bisa dikumpulkan.

    “Sehingga waktu itulah bisa dikumpulkan dan di waktu itulah bisa dilaksanakan memakai kop BNPB,” kilah Rustian.