Topik: Banjir

  • Nasib! Hyundai Palisade Pelat ZZH Diamuk Massa Demo, Bisa Klaim Asuransi?

    Nasib! Hyundai Palisade Pelat ZZH Diamuk Massa Demo, Bisa Klaim Asuransi?

    Jakarta

    Sebuah mobil Hyundai Palisade dengan pelat nomor ZZH rusak diamuk massa. Mobil itu dilempari batu, dipukul dengan bambu bahkan ada yang sampai memukul kaca dengan tangan kosong.

    Dalam video yang beredar di media sosial, Hyundai Palisade itu menjadi sasaran amuk massa saat demo yang terjadi di DPR RI kemarin. Dalam rekaman video yang beredar, tampak mobil berpelat ‘ZZH’ itu awalnya melintas di kolong flyover. Saat itu kondisi lalu lintas tengah macet imbas adanya demo.

    Tiba-tiba sekelompok massa merusak dan menimpuki mobil tersebut dengan batu hingga bambu. Pengemudi mobil ‘ZZH’ terlihat panik hingga tancap gas menghindari kerumunan.

    Massa mengira, Hyundai Palisade dengan pelat nomor ZZH itu milik anggota DPR. Kebetulan, mobil tersebut meninggalkan gedung DPR RI.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, mobil tersebut bukan milik anggota DPR melainkan milik ASN dari sebuah kementerian.

    “Pelapor selaku kuasa korban menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 WIB korban pergi dari gedung DPR RI menuju ke kantornya di salah satu kementerian,” ujarnya dikutip detikNews.

    “Korban dihadang oleh para pendemo dan melakukan perusakan secara bersama-sama terhadap mobil korban dengan memukul mobil menggunakan kayu dan melempari mobil dengan batu,” jelasnya.

    Kerusakan Mobil Ditanggung Asuransi?

    Pemilik mobil yang mengasuransikan kendaraannya mungkin bisa tenang jika kendaraannya rusak. Tapi ternyata, tidak semua kerusakan mobil bisa ditanggung asuransi.

    Polis asuransi standar saja tidak bisa meng-cover kerusakan kendaraan karena huru-hara. Dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia, pertanggungan asuransi tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh sejumlah faktor. Beberapa hal di antaranya dalam polis standar yang tidak bisa di-cover kerusakannya adalah akibat kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan.

    Namun, pemilik kendaraan bisa melakukan perluasan polis asuransi. Kerusakan kendaraan akibat faktor-faktor tersebut bisa ditanggung asuransi kalau ada perluasan jaminan.

    Dalam jenis asuransi Comprehensive pemilik kendaraan bisa menambahkan perluasan jaminan perlindungan agar terhindar dari risiko kerusakan seperti dalam kerusuhan, seperti mobil penyok, spion patah, kaca pecah, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis perluasan jaminan tersebut adalah kerusuhan, huru-hara, angin topan, badai, banjir & tanah longsor, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga.

    Tentunya, perluasan jaminan asuransi itu ada biaya tambahan. Adapun besaran biaya perluasan jaminan itu tergantung dengan mobil yang diasuransikan. Rata-rata, paket perluasan jaminan asuransi berupa bencana alam, kerusakan hingga aksi terorisme berkisar 0,3% dari harga pertanggungan.

    (rgr/din)

  • Viral Pelajar SMP di Tanggamus Lampung Bertaruh Nyawa Sebrangi Jembatan Rusak Demi Berangkat ke Sekolah

    Viral Pelajar SMP di Tanggamus Lampung Bertaruh Nyawa Sebrangi Jembatan Rusak Demi Berangkat ke Sekolah

    Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video yang memperlihatkan pelajar di Kabupaten Tanggamus, Lampung harus bertaruh nyawa menyeberangi jembatan gantung rusak demi bisa sampai ke sekolah viral di media sosial.

    Dalam rekaman berdurasi satu menit yang diterima Liputan6.com, tampak sejumlah siswa SMP Negeri 2 Pematang Sawa bergantian melintasi jembatan sepanjang 15 meter. Kondisi jembatan hanya menyisakan seling besi, sementara di bawahnya mengalir sungai yang cukup deras.

    Perekam video menyebutkan, jembatan gantung yang menghubungkan SMPN 2 dengan SMAN 1 Pematang Sawa itu mendesak untuk segera diperbaiki.

    “Kepada bapak gubernur Lampung, bapak Rahmat Mirzani Djausal yang sangat kami hormati, kepada bapak Bupati Kabupaten Tanggamus, bapak Muhammad Saleh. Kami berada di lokasi jembatan yang menghubungkan antara sekolah SMP Negeri 2 Pematang Sawa dengan SMA Negeri 1 Pematang Sawa tidak jauh jaraknya hanya sekitar jaraknya 10 meter,” ujar perekam video.

    Warga berharap pemerintah daerah maupun Provinsi Lampung memberi perhatian khusus karena jembatan tersebut menjadi akses utama anak-anak menuju sekolah.

    “Kami mohon jembatan ini segera dibenahi, karena prioritas untuk masyarakat dan anak-anak sekolah. Jarak sebenarnya dekat, tapi karena jembatan putus, mereka terpaksa memutar jauh,” kata perekam lagi.

    Menanggapi hal itu, Kapolres Tanggamus, AKBP Rahmad Sujatmiko membenarkan lokasi dalam video berada di wilayah hukumnya.

    “Iya benar, jembatan itu masuk wilayah Polres Tanggamus. Tim Polsek Pematang Sawa sudah turun ke lokasi,” kata Rahmad saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (26/8/2025).

     

    BNPB membangun jembatan darurat bailey di Sukabumi untuk membantu korban banjir. Banjir bandang merusak 10 jembatan; perbaikan termasuk satu di Kecamatan Simpenan

  • Bappenas-UN ESCAP perkuat perlindungan sosial perubahan iklim

    Bappenas-UN ESCAP perkuat perlindungan sosial perubahan iklim

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) meluncurkan Climate Resilient and Inclusive Social Protection (CRISP) Project.

    Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan proyek ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya dalam menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif dan tangguh terhadap perubahan iklim.

    “Peluncuran CRISP sejalan dengan arah RPJMN yang menekankan pentingnya integrasi perlindungan sosial dengan strategi ketahanan iklim. RPJMN menjadi peta jalan untuk memastikan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

    Febrian menyampaikan bahwa inisiatif CRISP hadir di tengah tantangan nyata perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, banjir besar, dan kekeringan ekstrem yang paling berdampak pada kelompok miskin dan rentan.

    Pihaknya berharap keselarasan CRISP dengan RPJMN 2025–2029 akan menjadi instrumen kunci dalam memastikan pembangunan yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada keadilan lintas generasi.

    “Program-program yang selaras dengan RPJMN ini dirancang bukan hanya untuk memberikan bantuan, tetapi juga untuk membangun kemandirian dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan transisi ekonomi. CRISP akan memperkuat ekosistem ini agar lebih adaptif, berbasis data, dan inklusif,” ucap dia.

    Resident Coordinator PBB di Indonesia Gita Sabharwal menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia mendukung negara dalam keseluruhan spektrum perlindungan sosial melalui keahlian dan analisis terkini.

    “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia mendukung upaya nasional dalam memperkuat perlindungan sosial secara menyeluruh melalui keahlian dan analisis terkini. Melalui kemitraan dengan Bappenas dan ESCAP, CRISP hadir memberikan kontribusi strategis yang membawa nilai tambah secara signifikan,” kata Gita.

    Under-Secretary General Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana turut menyampaikan bahwa peluncuran CRISP menjadi tonggak penting kolaborasi Indonesia–UN ESCAP dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan.

    “Pilihan kebijakan yang kita ambil hari ini akan menentukan apakah pertumbuhan dan pembangunan kawasan kita mampu bertahan menghadapi krisis iklim di masa depan. Perluasan dan adaptasi perlindungan sosial merupakan salah satu investasi paling strategis yang dapat kita lakukan,” ujarnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR Minta Pemerintah Usut Tambang Ilegal di Manokwari

    Anggota DPR Minta Pemerintah Usut Tambang Ilegal di Manokwari

    Jakarta

    Penambangan emas ilegal ditemukan di sepanjang aliran Sungai Wariori dan Wasirawi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Anggota DPR RI Dapil Papua Yan Permenas Mandenas.

    Anggota Komisi XIII meninjau langsung lokasi tambang bersama Bupati Manokwari Hermus Indou. Keduanya menemukan kerusakan lingkungan yang semakin parah dan mendesak pemerintah pusat segera turun tangan.

    Paling jelas, Yan Mandenas mengungkapkan kondisi Sungai Wariori sudah berubah drastis akibat pengerukan tambang. Bentuk sungai menurutnya sudah berubah menjadi kolam-kolam besar, sebagian hanya ditinggalkan tanpa diurus.

    “Yang terjadi di Distrik Wasirawi, khususnya di sepanjang batang air dari Kali Wariori atau Sungai Wariori, bentuk daripada sungai ini sudah berubah total, menjadi kolam-kolam besar yang ditinggalkan oleh aktivitas pertambangan emas ilegal,” papar Yan dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).

    Aliran Sungai Wariori yang biasanya deras kini hanya menyisakan lubang-lubang besar berisi air keruh kehijauan. Di salah satu sisi, ekskavator masih beroperasi mengeruk badan sungai, sementara dua pekerja tampak menyemprotkan air ke bebatuan untuk mencari butiran emas. Jejak merkuri sebagai bahan kimia pemisah emas diduga kuat mencemari air, mengancam ribuan warga yang bergantung pada sungai tersebut.

    Suasana di lokasi juga memperlihatkan upaya pekerja tambang untuk menutupi aktivitasnya. Rombongan DPR dan Bupati sempat dihadang batang pohon besar yang ditebang di tengah jalan menuju Wasirawi, seolah sengaja dijatuhkan untuk memperlambat laju kendaraan. Sesampainya di area tambang, banyak pekerja memilih bersembunyi di balik bedeng begitu melihat rombongan tiba.

    Air deras dari hulu ini mengular dengan menghindari lubang-lubang raksasa yang dihalangi benteng pasir. Di beberapa sisi sungai tampak bedeng dengan atap terpal yang menjadi tempat tinggal sementara para buruh tambang.

    Sebagian besar pekerja ternyata bukan berasal dari Papua, melainkan didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Sulawesi, Jawa, hingga Sumatera. Mereka direkrut langsung oleh pengusaha tambang yang berhubungan dengan kepala suku sebagai pemilik tanah ulayat.

    Yan menilai lambannya penertiban tidak lepas dari adanya oknum yang membekingi tambang ilegal tersebut. Dia bilang dirinya sudah mengingatkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal hal ini sejak 3 tahun lalu, namun sampai kini belum ada langkah tegas yang diambil.

    “Kalau tidak ada pejabat yang bermain, mustahil tambang sebesar ini bisa berjalan terus. Peringatan sudah kami sampaikan kepada Menteri ESDM sejak tiga tahun lalu, tetapi hingga kini belum ada langkah tegas. Pemerintah pusat jangan tutup mata,” ujar Yan.

    Hermus Indou, Bupati Manokwari, menekankan dampak serius yang dirasakan masyarakat akibat aktivitas ilegal ini. Dia bilang air sungai yang seharusnya bisa digunakan masyarakat, kini tercemar.

    “Air yang seharusnya digunakan warga untuk bertani kini tercemar bahan kimia berbahaya. Pertanian stagnan dan warga gagal panen,” ujar Hermus.

    Selain pencemaran, Hermus menyoroti banjir yang berulang kali melanda wilayah hilir. Sedimentasi akibat galian tambang membuat aliran Sungai Wariori menyempit dan meluap ke permukiman.

    Hermus menambahkan, kendala lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan kewenangan. Pihaknya hanya bisa koordinasi dengan aparat penegak hukum agar dilakukan penertiban. Pihaknya mengusulkan apabila tambang ingin dikelola harus dibuat tata kelola khusus melalui koperasi masyarakat.

    Kembali ke Yan Mandenas, dia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan penertiban tambang ilegal dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2025, yang menyoroti 1.068 titik tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp 300 triliun.

    “Kami dari Partai Gerindra ingin mengawal semangat Presiden. Menteri ESDM, apalagi putra Papua, mendapatkan jabatan strategis, seharusnya lebih berani. Sudah waktunya dia bicara,” tegas Yan.

    Tonton juga video “Komisi XII Soal Prabowo Peringatkan Jenderal Terlibat Tambang Ilegal” di sini:

    (acd/acd)

  • Deretan Pejabat Gunakan Atribut Negara untuk Acara Keluarga, Terbaru Kepala BNPB – Page 3

    Deretan Pejabat Gunakan Atribut Negara untuk Acara Keluarga, Terbaru Kepala BNPB – Page 3

    Viral di media sosial, surat undangan rapat dengan kop resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas pernikahan anak Kepala BNPB, Letjen Suharyanto.

    Surat bernomor 402/SU/PR.0103/08/2025 itu ditandatangani Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan mengundang pejabat untuk rapat di kantor BNPB.

    Setelah undangan itu viral, BNPB buka suara. Sekretaris Utama BNPB, Rustian mengatakan, undangan tersebut ditujukan untuk panitia pernikahan putri Kepala BNPB.

    “Panitia ini ada internalnya BNPB, ada juga di sebagian angkatannya beliau termasuk juga polisinya. Jadi artinya dengan sudah terbentuknya panitia ini maka perlu diadakan rapat pertama kalinya untuk membantu WO (wedding organizer) yang sudah beliau tunjuk,” kata Rustian saat jumpa pers seperti dikutip dari channel youtube resmi milik BNPB, Minggu (24/8/2025).

    Rustian melanjutkan, rapat tersebut menjadi kegiatan perdana yang dilaksanakan. Tujuannya, karena banyaknya personel terlibat dalam acara tersebut maka antar panitia perlu duduk bersama untuk saling mengenal.

    “Supaya yang internal BNPB bisa kenal dengan panitia-panitia lain yang beliau sudah tunjuk untuk membantu persiapan pernikahan anak beliau ini,” jelas Rustian.

    Rustian menegaskan, mereka yang ditunjuk sebagai panitia diminta khusus oleh Kepala BNPB untuk membantu kerja dari WO. Caranya, memberikan masukan dan mengonsolidasikan semua seksi yang sudah dibentuk.

    Rustian beralasan, Kepala BNPB memiliki waktu yang sibuk dan terbatas karena menjalankan tugas meninjau segala bentuk bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sehingga melalui surat undangan rapat berkop resmi, para pihak bisa dikumpulkan.

    “Sehingga waktu itulah bisa dikumpulkan dan di waktu itulah bisa dilaksanakan memakai kop BNPB,” kilah Rustian.

  • Jakut perbaiki turap Kali Mati untuk antisipasi banjir

    Jakut perbaiki turap Kali Mati untuk antisipasi banjir

    Petugas Suku Dinas SDA memperbaiki turap Kali Mati di Pademangan, Jakarta Utara, Senin (25/8/2025). ANTARA/HO-Pemkot Jakut

    Jakut perbaiki turap Kali Mati untuk antisipasi banjir
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara melakukan perbaikan turap Kali Mati di Jalan Satria I, RW 03, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, sebagai upaya mengantisipasi banjir di saat hujan.

    “Perbaikan turap merupakan tindak lanjut usulan langsung warga yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),” kata Kepala Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA,) Jakarta Utara, Ahmad Saiful di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, sebagian kondisi turap sudah miring dan rusak. Bahkan ketika hujan dengan intensitas tinggi air kali kerap meluap. “Jadi harus dilakukan perbaikan dan peninggian,” katanya.

    Ia menjelaskan perbaikan turap sudah dimulai sejak awal Agustus sepanjang 195 meter dengan ketinggian 180 sentimeter dan lebar 60 sentimeter.

    Perbaikan turap melibatkan sembilan personel Pasukan Biru dengan peralatan pendukungnya. “Pengerjaan dilakukan secara manual dengan material batu kali dan besi slop untuk menguat dinding turap,” katanya.

    Ia menambahkan, perbaikan turap akan di lakukan dua sisi dan saat ini pengerjaan di satu sisi baru mencapai 15 persen atau sekitar 30 meter dan seluruh proses pengerjaan ditargetkan rampung November mendatang.

    “Semoga dengan perbaikan ini mampu mengembalikan fungsi saluran air seperti sediakala,” kata dia.

    Seorang warga setempat bernama Riffat Ghifari (33) mengatakan kawasan ini kerap tergenang saat hujan. Dengan turap diperbaiki dan ditinggikan, di sini tidak lagi ada genangan lagi.

    “Saya harap bisa cepat selesai pengerjaan perbaikan ini,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi 4 Kali dalam Enam Jam

    Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi 4 Kali dalam Enam Jam

    JAKARTA – Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT) empat kali erupsi dalam enam jam periode pengamatan pukul 12.00 WITA hingga Pukul 18.00 WITA.

    “Teramati empat kali letusan dengan tinggi 600-2.000 meter dan warna asap kelabu,” demikian disampaikan Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Gunung Lewotobi Laki-laki Emanuel Rofinus Bere dilansir ANTARA, Senin, 25 Agustus.

    Ia menjelaskan keempat erupsi tersebut tercatat dengan amplitudo 3.7-14.8 mm dan durasi selama 97 detik hingga 148 detik.

    Dalam periode pengamatan itu teramati secara visual Gunung Lewotobi Laki-laki jelas hingga kabut 0-I.

    “Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi 50-100 meter di atas puncak kawah,” katanya.

    Cuaca di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki dalam periode pengamatan tersebut dilaporkan cerah dan berawan. Angin bertiup lemah ke arah barat daya dan barat. Suhu udara 27.8-31.3 derajat Celcius.

    Karena tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki masih Level III (Siaga), ia mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius enam km dari pusat erupsi.

    “Tetap tenang dan mengikuti arahan dari pemerintah daerah. Masyarakat juga diminta untuk tidak mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya,” katanya.

    Ia juga meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi terutama daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng jaya, Boru, Nawakote.

    “Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi Laki-laki, memakai masker atau penutup hidung dan mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan,” katanya.

  • Kalimalang Jadi Wisata Air, DPRD Bekasi Ingatkan Sejumlah Hal yang Perlu Diantisipasi 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Agustus 2025

    Kalimalang Jadi Wisata Air, DPRD Bekasi Ingatkan Sejumlah Hal yang Perlu Diantisipasi Megapolitan 25 Agustus 2025

    Kalimalang Jadi Wisata Air, DPRD Bekasi Ingatkan Sejumlah Hal yang Perlu Diantisipasi
    Tim Redaksi

    BEKASI, KOMPAS.com –
     Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, membeberkan sejumlah hal yang perlu diantisipasi terkait rencana Pemerintah Kota Bekasi menyulap aliran Kalimalang menjadi destinasi wisata air.
    Kata dia, kualitas air menjadi hal pertama yang harus diperhatikan karena bisa terganggu akibat aktivitas wisata.
    “Kualitas air bisa terganggu oleh aktivitas perahu wisata, tumpahan bahan bakar, atau sampah yang dibuang sembarangan,” jelasnya melalui keterangan, Senin (25/8/2025).
    Selain itu, desain jembatan dan dermaga harus mematuhi aturan teknis serta perhitungan banjir.
    “Desain jembatan dan dermaga harus mematuhi aturan sempadan serta perhitungan banjir. Jangan sampai demi keindahan, fungsi sungai justru terhambat,” ucapnya.
    Wildan menekankan pentingnya kerja sama lintas wilayah antara Pemerintah Kota Bekasi, Perum Jasa Tirta (PJT) II, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
    “Pemerintah Kota Bekasi juga perlu membuat perjanjian kerja sama lintas wilayah yang mengikat bersama PJT II dan Pemprov DKI, agar ada kepastian hukum dan teknis dalam operasional. Jangan sampai ada tarik ulur kepentingan,” ungkapnya.
    Ia juga menyoroti perlunya perencanaan matang terkait pengelolaan sampah dan lalu lintas di kawasan wisata, mengingat letaknya berada di Jalan Kalimalang yang padat kendaraan.
    “Tanpa perencanaan matang, Kalimalang bisa cantik di brosur, tapi kumuh di lapangan,” tuturnya.
    Di sisi lain, Wildan melihat potensi positif dari wisata air Kalimalang, termasuk pembukaan ruang publik hijau dan pemberdayaan UMKM di sektor kuliner, seni, dan kerajinan dengan standar ramah lingkungan.
    “Pemberdayaan UMKM di sektor kuliner, seni, dan kerajinan, yang dikelola dengan standar ramah lingkungan,” terangnya.
    Rencana wisata ini juga bisa dimanfaatkan sebagai edukasi bagi warga mengenai pentingnya menjaga sumber air baku.
    “Kita tidak boleh lupa, lebih dari 85 persen pasokan air bersih untuk DKI Jakarta bergantung pada aliran Jatiluhur–Kalimalang. Dengan kata lain, keberlangsungan hidup jutaan orang ditentukan oleh sungai ini,” kata Wildan.
    Wildan menekankan setiap rencana wisata harus tunduk pada aturan dan fungsi utama aliran Kalimalang. Beberapa regulasi yang relevan antara lain:
    “Artinya, proyek ini tidak bisa dijalankan sekadar dengan semangat ‘membangun ikon’, tetapi harus dipagari hukum, dikawal sains, dan diawasi publik,” pungkas Wildan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aktivitas Warga Terganggu Imbas Paving Block Tanggul NCICD di Cilincing Dicuri
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Agustus 2025

    Aktivitas Warga Terganggu Imbas Paving Block Tanggul NCICD di Cilincing Dicuri Megapolitan 25 Agustus 2025

    Aktivitas Warga Terganggu Imbas Paving Block Tanggul NCICD di Cilincing Dicuri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga mengaku aktivitas mereka jadi terganggu imbas
    paving

    block
    tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di RW 13, Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara, hilang dicuri.
    Pasalnya, selain untuk mencegah banjir rob,
    paving

    block
    tanggul NCICD di Kalibaru juga menjadi akses berlalu lalang warga yang berjalan kaki maupun naik sepeda motor.
    Namun, karena sebagian
    paving

    block
    hilang dicuri warga, ini membuat tiga titik jalan di lokasi itu menjadi berlubang.
    “Sangat mengganggu (aktivitas) karena lokasi tersebut juga sering digunakan warga untuk tempat bambu nelayan,” ucap salah satu warga bernama Rudi (bukan nama sebenarnya) (35) saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Senin (25/8/2025).
    Rudi mengatakan, jalan yang berlubang ditambah banyaknya nelayan yang meletakkan bambu di lokasi tersebut membuat pengendara motor kesulitan melintas.
    Sementara itu, warga lain bernama Neneng (bukan nama sebenarnya) (29) juga merasa terganggu saat berlalu lalang di tanggul NCID imbas hilangnya
    paving

    block
    .
    “Sangat menganggu, meski yang bolong di pinggiran, tapi kan itu bolongannya gede, kalau semisalnya kita enggak lihat, kita bisa kejeblos ini,” ucap Neneng.
    Di sisi lain, Neneng menyayangkan area jalan yang
    paving block
    -nya hilang justru menjadi tempat pembuangan sampah.
    “Belum lagi, area
    paving

    block
    yang bolong ini justru jadi tempat pembuangan sampah. Kan jadi jelek ya, kotor,” ujar Neneng.
    Neneng menyebut,
    paving

    block
    di tanggul NCICD sudah hilang sejak tiga tahun lalu. Namun, awalnya ia mengira hilangnya
    paving

    block
    itu bukan karena dicuri warga.
    “Sering lewat sini, cuma saya enggak engeh kalau
    paving

    block
    yang bolong dicuri warga, saya kira memang rusak atau gimana gitu,” ucap Neneng.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Paving Block Tanggul NCICD di Cilincing Hilang, Diduga Dicuri Warga
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Agustus 2025

    Paving Block Tanggul NCICD di Cilincing Hilang, Diduga Dicuri Warga Megapolitan 25 Agustus 2025

    Paving Block Tanggul NCICD di Cilincing Hilang, Diduga Dicuri Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Paving block
    tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di RW 13, Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara, hilang diduga dicuri warga.
    “Banyak
    paving

    block
    yang hilang karena diambilin ama warga,” ucap salah satu warga bernama Rudi (bukan nama sebenarnya) (35) saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Senin (25/8/2025).
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, tanggul NCICD di Kalibaru Timur dipasang
    paving block
    untuk mencegah banjir rob sekaligus menjadi akses berlalu lalang warga.
    Ada sekitar 500 meter tanggul yang sudah dipasang
    paving

    block
    secara rapi sehingga nyaman untuk dilintasi.
    Namun, setidaknya ada tiga titik jalan di tanggul tersebut yang
    paving block
    -nya hilang. Akibatnya, jalan di ketiga titik itu menjadi berlubang.
    Di dua titik, lebar lubang mencapai empat hingga lima meter, sedangkan di titik ketiga sekitar tiga meter. Mirisnya, lubang di titik ketiga kini menjadi tempat penimbunan sampah yang didominasi plastik bekas makanan dan minuman.
    Rudi mengaku bahwa hilangnya
    paving

    block
    cukup menganggu aktivitas warga.
    Sementara warga lain bernama Neneng (bukan nama sebenarnya) (29) mengaku baru menyadari bahwa
    paving

    block
    tersebut dicuri.
    “Sering lewat sini, cuma saya enggak engeh kalau
    paving

    block
    yang bolong dicuri warga, saya kira memang rusak atau gimana gitu,” ucap Neneng.
    Neneng juga menyebut
    paving

    block
    tersebut sudah banyak yang hilang sejak tiga tahun lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.