Xcloud.id

Topik: Banjir

  • “Quick Wins” Pram-Rano telah tercapai lebih 95 persen dalam enam bulan

    “Quick Wins” Pram-Rano telah tercapai lebih 95 persen dalam enam bulan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 40 Program Program Percepatan atau “Quick Wins” Gubernur DKI Jakarta Pramono bersama Wakil Gubernur Rano Karno telah tercapai lebih 95 persen selama enam bulan terakhir.

    “Alhamdulillah sampai dengan enam bulan pertama, pencapaiannya sudah lebih dari 95 persen,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Atika menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta kini sedang menyusun perencanaan RAPBD untuk tahun 2026.

    Atika mengatakan, perencanaan tersebut akan menyelaraskan dengan “Program Quick Wins” dan memastikan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Fokus utama pada transformasi Jakarta Kota Global di aspek penguatan infrastruktur, layanan dasar, pondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tujuh prioritas pembangunan utama.

    Yakni meningkatkan modal manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan serta penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri.

    Selain itu transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif, peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai. Selanjutnya optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit dalam kegiatan berusaha, berkarya dan berwisata.

    “Harapannya, apa yang menjadi capaian awal di dalam ‘Quick Wins’ ini akan mewarnai dan menjadi semangat dalam perjalanan ke depan untuk menuju Jakarta kota global yang kompetitif,” kata Atika.

    Adapun 40 Program “Quick Wins” Pramono-Rano dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu:

    Program yang memiliki “high impact” dan high implementability” Program dengan “high impact namun “hardly/partly implementability” Program yang “partly-high/moderate impact” dan “hardly/partly implementability”.

    Program yang memiliki “high impact” dan “high implementability” ditargetkan diluncurkan pada hari ke 100 masa bertugas Pramono-Rano atau dirasakan segera oleh masyarakat sebanyak 13 program, yaitu:

    Pemutihan Ijazah:

    Gratis Transportasi Umum untuk Pemegang KJP Penguatan JAKI sebagai Super Apps Pelayanan Publik Home Service untuk Lansia Jakarta (Pasukan Putih) Pengembangan Transportasi Jabodetabek dan Kepulauan Daycare di Perkantoran Pemerintah Provinsi Gerakan Menanam Mangrove dan Vegetasi Pengendalian Polusi Job Fair di 44 Kecamatan tiga bulan sekali Balai Latihan Kerja di Kelurahan; Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR) Road to Ulang Tahun Jakarta ke 500 tahun Penguatan Rusun untuk Warga Pengendalian Inflasi Pangan Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

    Kemudian terdapat 16 program yang memiliki “high impact” namun “hardly/partly implementability”. Kemungkinan, program-program tersebut memasuki tahap persiapan implementasi ketika masa tugas Pramono-rano menginjak ke usia 100 hari.

    Berikut ini program-program tersebut:

    Pemutakhiran Data KJP dan KJMU sinkronisasi menuju Program Sekolah Gratis Sarapan Pagi Gratis Gratis Masuk Ancol, TMII, Monas dan Museum di Jakarta untuk Pemegang KJP RSUD Cakung sebagai Rumah Sakit Berstandar Internasional Gerak Cepat Penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah Penuntasan RW kumuh Pengembangan Kawasan TOD Penguatan Blok M sebagai Sentra ASEAN Gerakan Transportasi Aktif Bebas Emisi CCTV di permukiman Pemutakhiran Data dan Peningkatan Honorarium Jumantik, Operasional Dasawisma, Operasional Posyandu, dan Operasional RT/RW PemutakhiranData dan Peningkatan Honorarium Jumantik, Operasional Dasawisma, Operasional Posyandu dan Operasional RT/RW Kemudahan Pendaftaran PPSU Aktivasi Taman Kota 24 Jam Aktivasi Balai Rakyat bersama Karang Taruna Penyegaran JIS Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan.

    Selanjutnya, terdapat 11 program yang termasuk dalam kategori “partly-high/moderate impact” dan “hardly/partly implementability” di antaranya:

    Pemutakhiran data BPJS Griya Kecamatan (Mix Used Development Kantor Kecamatan/ Pasar Jaya dengan Rumah Susun) Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih Pemuktakhiran Data Warga Ber- KTP dan tinggal di Jakarta Ekosistem Pengendalian Banjir Pengembangan SJUT (Sarana Jaringan UtilitasTerpadu) Menjamin suplai ​​​​​pangan melalui “contract farming” Anugerah Benyamin S (BErsih NYAMan INdah dan Sejahtera) Award untuk peningkatan daya tarik kota Pemajuan Kebudayaan Betawi; Inisiasi “Jakarta Collaboration Fund” Revitalisasi Kalijodo.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jateng optimistis Demak bisa jadi lumbung pangan Jateng

    Pemprov Jateng optimistis Demak bisa jadi lumbung pangan Jateng

    Demak (ANTARA) – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen optimistis Kabupaten Demak bisa menjadi lumbung pangan untuk Provinsi Jateng, karena berkat dukungan banyak pihak lahan sawah di Demak yang sebelumnya tergenang banjir kini bisa ditanami kembali.

    “Awalnya Demak berada di peringkat ketiga penyumbang pangan Jawa Tengah, sempat turun ke posisi lima. Namun, dengan potensi yang ada, kami optimistis Demak bisa kembali ke peringkat tiga bahkan menjadi nomor satu. Dengan sinergi semua pihak, Insya Allah bisa tercapai,” ujarnya saat menghadiri “Wiwitan Tandur Pari” bertema “Sinergi Penanganan Sawah Terdampak Banjir untuk Peningkatan Produksi Padi di Kabupaten Demak”, di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Rabu.

    Menurut dia kontribusi Kabupaten Demak sangat penting dalam mendukung produksi padi di Jateng maupun nasional, sehingga dukungan banyak pihak sangat dibutuhkan.

    Taj Yasin mengungkapkan pada 2024 kontribusi Kabupaten Demak terhadap produksi padi Jawa Tengah tercatat sebesar 6,70 persen. Angka ini meningkat pada periode Januari–Juli 2025 menjadi 8,89 persen, atau setara 1,41 persen produksi nasional.

    “Untuk mengembalikan kontribusi Demak menjadi peringkat tiga atau satu di Jateng, tentunya perlu dukungan banyak pihak termasuk para petani,” ujarnya.

    Sementara capaian produksi padi di Jawa Tengah hingga Juli 2025 telah mencapai 60 persen. Dengan masih tersisa satu kali panen hingga akhir tahun, diharapkan ketercapaian produksi bisa melampaui 100 persen.

    Dalam kesempatan tersebut, Taj Yasin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Demak, Bank Indonesia, dan masyarakat setempat yang telah berkolaborasi mengatasi genangan air di lahan pertanian, terutama di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah.

    “Terimakasih sudah dibantu normalisasi (sungai). Tapi kalau sudah dikeruk sungai yang di sini, sampai desa sebelah harus dinormalisasi. Mumpung ini menuju musim kemarau, kemarin musim hujan baru nandur (menanam) sebentar langsung banjir lagi,” ujarnya.

    Ia juga meminta agar normalisasi aliran irigasi juga diperluas di wilayah tetangga seperti Desa Dukun Lor. Termasuk memperbaiki pintu air, dan betonisasi jalan sepanjang 700 meter.

    Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga mendorong adanya koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan BBWS, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pusat Statistik, serta pemangku kepentingan lainnya agar pemulihan lahan seluas 512 hektare sawah terdampak banjir bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Sementara itu, Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin mewakili Bupati Demak Eisti’anah mengungkapkan pemkab terus berupaya menjadikan Demak sebagai lumbung pangan Jateng. Pemkab Demak juga memberikan dukungan penuh, termasuk dengan memperkuat kolaborasi lintas sektoral.

    “Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemprov Jateng, Bank Indonesia, BBWS Pemali–Juana, dan Pertamina Patraniaga dalam penanganan sedimentasi di Kali Tengah, tepatnya di gorong-gorong yang bermuara di Saluran Pelayaran (Batu – Wonokerto),” ujarnya.

    Berkat pengerukan sedimentasi tersebut, kata dia, saat ini 227 hektare area persawahan sudah kembali bisa ditanami, ditambah 223 hektare siap tanam. Total manfaat mencapai 450 hektare sawah dari 512 hektare yang tersebar di empat desa, yakni Desa Dukun, Klitih, Pidodo, dan Kedunguter.

    Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus berkomitmen memperluas program penanganan sedimentasi di berbagai titik irigasi primer maupun sekunder. Dengan harapan produksi padi di Demak bisa terus meningkat sehingga Demak benar-benar menjadi lumbung pangan provinsi maupun nasional, sekaligus mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY: Badan Otorita Pantura Bakal Cari Investor Giant Sea Wall

    AHY: Badan Otorita Pantura Bakal Cari Investor Giant Sea Wall

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap sederet tugas utama yang bakal dijalankan oleh Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, salah satunya adalah menggandeng investor untuk menggarap proyek Giant Sea Wall.

    Dia menjelaskan, badan baru tersebut akan mendukung percepatan investasi guna mendukung pembangunan tanggul laut raksasa yang akan terbentang di sepanjang Pantai Utara Jawa.

    “Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” kata AHY saat ditempuh di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Adapun, pada tahap awal, AHY mengungkap pihaknya bersama dengan Badan Otorita Pantura akan segera merumuskan peta jalan atau roadmap pembangunan Giant Sea Wall.

    Hal itu dilakukan dalam rangka memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan target dan menghindari praktik inefisiensi anggaran.

    AHY juga menekankan, pembentukan Badan Otorita Pantura Jawa ini sebagai langkah pertahanan menyelamatkan wilayah utara Jawa dari banjir rob. Terlebih, wilayah tersebut memiliki banyak titik pusat perekonomian.

    “Intinya adalah bagaimana kita bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rokb, land subsidence, dan masyarakat yang tinggal juga sangat beresiko menghadapi berbagai bencana alam. Termasuk juga kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang juga harus kita lindungi,” tutupnya.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Di mana, orang nomor satu di Indonesia itu melantik Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Badan Otorita pada hari ini, Senin (25/8/2025). 

    Didit ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/P/2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. 

    Lebih lanjut, Prabowo juga menunjuk Nama Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Djajawinata menjadi Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

  • Medsos Banjir Hoaks, Istana Soroti Demo Pati hingga Deep Fake Sri Mulyani

    Medsos Banjir Hoaks, Istana Soroti Demo Pati hingga Deep Fake Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) mengapresiasi media yang sudah memiliki kanal cek fakta.

    Kepala PCO Hasan Nasbi menilai bahwa makin banyak media yang memperkenalkan cek fakta, maka semakin mudah menghalau isu atau konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) di masyarakat.

    “Kita apresiasi media yang punya kanal cek fakta. Karena kalau satu atau dua pihak saja, tak cukup untuk menangkal konten DFK,” katanya pada sesi Ngopi Sore Membahas DFK bersama media di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025) malam.

    Hasan juga mendorong media arus utama yang belum memiliki konten cek fakta untuk menciptakannya. Tujuannya, PCO ingin media massa juga sama-sama ikut menjernihkan informasi yang beredar di masyarakat. 

    “Karena kalau tidak, masyarakat kita lama-lama akan terjerumus pada istilah KJR (knee-jerk reaction),” kata Hasan.

    KJR adalah situasi ketika kecepatan informasi sering ditangkap pemengaruh atau influencer tanpa berpikir panjang. Tanpa ada upaya mengolah data dari informasi tersebut. Mereka langsung membuka gawai, menyalakan kamera, dan berkomentar. Maka, riuhlah di media sosial.

    Hasan berharap media arus utama bisa terhindar dari jebakan KJR ini. Tetap memverifikasi apa pun informasi yang beredar di media sosial maupun di masyarakat. Tentunya dengan membubuhkan judul yang tepat dan tanpa multitafsir.

    “Kadang yang dimakan [pembaca] judulnya saja. Beritanya tidak dimakan. Kadang-kadang kan judul juga dipoles,” kata Hasan.

    Jika dibiarkan, Hasan khawatir masyarakat Indonesia akan terpuruk ke dalam perpecahan. Apalagi jika konten yang mengandung DFK itu mengarah pada kebencian terhadap pemerintah.

    “Sudah, langsung marah-marah saja. Misalnya waktu demo di Pati. Dibilang ada yang meninggal. Kita cek sana-sini, ternyata tidak ada,” kata Hasan.

    Kondisi serupa juga terjadi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Suara Sri Mulyani dimanipulasi menggunakan akal imitasi (AI) yang seolah-olah mengatakan bahwa guru adalah beban negara.

    “Untuk itu, kita bekerja sama dengan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) menghalau konten-konten DFK ini,” pungkas Hasan.

  • Bazis Jakarta Utara targetkan bedah rumah 48 unit tahun ini

    Bazis Jakarta Utara targetkan bedah rumah 48 unit tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas/Bazis) Jakarta Utara menargetkan, sasaran Program Bedah Rumah di daerah itu tahun ini adalah 48 unit.

    “Untuk tahun 2025 ini, kami menargetkan sebanyak 48 rumah. Untuk rumah Bu Sumarsih ini merupakan rumah ke-24 yang sudah kami bangun,” kata Koordinator Wilayah Baznas (Bazis) Jakarta Utara, Wisnu Cakraningrat di sela pemberian kunci rumah Bu Sumarsih setelah selesai ikut Bedah Rumah, Rabu.

    Ia mengatakan bedah rumah ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.

    Ia menjelaskan setiap rumah mendapat alokasi anggaran sekitar Rp55 juta.

    Wakil Wali Kota Jakarta Utara Juaini Yusuf menyatakan program bedah rumah sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada warga kurang mampu yang ada di daerah setempat sehingga dapat memiliki rumah layak huni.

    “Kami berharap rumah baru ini bisa membawa kenyamanan, kesehatan, dan semangat baru bagi ibu dan anak-anak,” kata Juaini.

    Ia menambahkan, pemerintah kota akan terus mendukung program-program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    “Kami ingin memastikan warga Jakarta Utara bisa tinggal di rumah yang layak, karena rumah adalah pondasi kebahagiaan keluarga,” katanya.

    Dirinya berharap rumah baru ini bukan sekadar bangunan, melainkan harapan baru yakni sebuah tempat yang memberi rasa aman, nyaman, sekaligus semangat untuk terus berjuang demi masa depan anak-anaknya.

    “Semoga usaha nasi uduk Bu Sumarsih juga semakin lancar dan membawa rezeki yang berkah,” kata dia.

    Program cepat

    Sumarsih adalah warga Jalan Marunda Pulo, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

    Sumarsih yang berstatus janda dua anak ini, sehari-hari menjual nasi uduk di depan situs sejarah Marunda Rumah Si Pitung. Rumahnya seluas 42 meter persegi yang sebelumnya tak layak huni.

    “Alhamdulillah, bersyukur sekali, serasa mimpi dan dulu saya kerap kebanjiran, kayu reyot dan kadang ada tikus, kini sudah menjadi bangunan bagus dan layak,” katanya.

    Ia mengaku sudah tinggal di Marunda Pulo hampir 15 tahun dan rumah didapatkan dari uang pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) pabrik garmen yang telah ditekuninya selama sepuluh tahun.

    Namun, rumah sederhana itu lama-kelamaan rusak dan tak layak huni.

    Ia mengatakan pada awal Juni 2025 dirinya mendapatkan kunjungan dari jajaran Kelurahan, Sudin Sosial Jakarta Utara dan Baznas Bazis yang melakukan survei dan diinformasikan pertengahan Juni 2025 akan direnovasi.

    “Cepat sekali, sekitar satu bulan renovasi dan hari ini sudah selesai,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Proyek Peninggian Jalan di Semper Timur Dinilai Tak Sesuai Prosedur Megapolitan 27 Agustus 2025

    Proyek Peninggian Jalan di Semper Timur Dinilai Tak Sesuai Prosedur Megapolitan 27 Agustus 2025

    Proyek Peninggian Jalan di Semper Timur Dinilai Tak Sesuai Prosedur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Proyek peninggian Jalan Madya, Kebantenan, RT 08, RW 02, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, dinilai tak sesuai prosedur.
    Sebab, jalan yang dicor atau ditinggikan melebihi batas yang sudah disosialisasikan ke warga.
    Dimana seharusnya, hanya jalan di depan Kelurahan Semper Timur saja yang ditinggikan karena rawan banjir.
    Namun, ternyata peninggian jalan justru mencapai 300 meter hingga di depan rumah warga yang tidak banjir dan tak mendapatkan sosialisasi.
    “Harusnya lebarnya enam meter yang direncanakan, tapi ternyata pembangunannya cuma 5,5 meter. Jadi, sisa semennya dialihkan ke depan rumah saya,” ucap salah satu warga bernama Jamal (40) saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Rabu (27/8/2025).
    Tak adanya sosialisasi ke warga, membuat Kordinator Dewan Kota Jakarta Utara Epriyanto, menilai proyek peninggian jalan itu dilakukan kurang baik.
    “Kenapa saya sebut kurang baik, karena program ini dilakukan dengan tidak baik. Sebab, sosialisasi kemarin hanya melibatkan RT dan RW dan tidak melibatkan para masyarakat yang memiliki usaha di sekitar sini,” kata Epriyanto.
    Padahal, peninggian jalan tersebut membuat para pedagang mengalami kerugian karena tak disosialisasi dari jauh-jauh hari.
    “Potensinya mereka mengalami kerugian, aduan masyarakatnya ada ke kami dewan kota,” ucap Epriyanto.
    Diketahui, sejumlah warga mengeluhkan proyek peninggian Jalan Madya, Kebantenan, RT 08, RW 02, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara.
    Pasalnya, peninggian jalan itu membuat setidaknya 12 kios dan warung warga terdampak.
    Diantaranya, toko alat tulis kerja (ATK), warung klontong, warung kopi, toko foto copy, warung bakso, warung bensin, warung es kelapa, dan lainnya.
    Belasan kios itu menjadi lebih rendah dari jalan yang ditinggikan. Alhasil, mereka tak lagi memiliki lahan parkir untuk para pembeli.
    Sebab, jalan yang baru dicor memiliki ketinggian sekitar 30 hingga 40 sentimeter dengan panjang kurang lebih 300 meter.
    Warga pun juga kesulitan untuk memasukan kendaraannya ke dalam rumah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanah Longsor Akibat Topan Kajiki di Thailand Tewaskan 2 Orang, 10 Luka

    Tanah Longsor Akibat Topan Kajiki di Thailand Tewaskan 2 Orang, 10 Luka

    Jakarta –

    Bencana tanah longsor usai hujan deras akibat Topan Kajiki menewaskan dua orang dan melukai 10 orang di Thailand pada hari Rabu (27/8). Otoritas pun memperingatkan akan adanya hujan deras lanjutan dan banjir bandang.

    Topan tersebut sebelumnya telah menghantam China selatan dan Vietnam, membawa angin kencang dan hujan lebat yang menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu orang mengungsi.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (27/8/2025), beberapa provinsi di Thailand utara, termasuk pusat wisata Chiang Mai dan Mae Hong Son, telah terdampak. Otoritas setempat memperingatkan akan adanya hujan lebat selama “satu hingga dua hari ke depan”.

    Tanah longsor menewaskan dua orang, melukai 10 orang, dan menyebabkan dua orang lainnya hilang di distrik Mae Jam, Chiang Mai, kata departemen hubungan masyarakat provinsi setempat di media sosial.

    “Kita perlu bersiap menghadapi musim badai antara Agustus dan September. Jangan lalai,” kata departemen tersebut.

    Foto-foto yang dibagikan di media sosial menunjukkan atap-atap rumah yang runtuh, pohon-pohon tumbang, dan banjir yang melanda rumah-rumah.

    Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana mengimbau warga untuk memindahkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih tinggi dan memastikan kelompok rentan terlindungi.

    Thailand secara rutin mengalami hujan lebat dari Juni hingga September. Namun, para ahli mengatakan perubahan iklim telah memperparah cuaca ekstrem, membuat kondisi semakin tidak terduga.

    Sebelumnya, pada tahun 2011 menewaskan lebih dari 500 orang dan merusak jutaan rumah di seluruh negeri.

    (ita/ita)

  • Tak Cuma Lindungi Pesisir, Tanggul Laut Raksasa juga Cegah Rob Kawasan Industri – Page 3

    Tak Cuma Lindungi Pesisir, Tanggul Laut Raksasa juga Cegah Rob Kawasan Industri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa. Tak cuma pemukiman, tapi juga termasuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik dibentuknya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga baru ini berperan penting dalam rencana proyek tanggul laut raksasa tadi.

    “Di antaranya adalah bagaimana kita bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rob, land subsidence, dan masyarakat yang tinggal juga sangat berisiko menghadapi berbagai bencana alam, termasuk juga kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang juga harus kita lindungi,” ungkap AHY usai Indonesia Summit 2025, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Dengan tujuan tersebut, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa akan membangun peta jalan (roadmap) secara utuh dalam pembangunan tanggul laut. Menurutnya, lembaga ini pun jadi tangan eksekutif sekaligus operasional.

    AHY mengaku pihaknya sebagai Dewan Pengarah badan otorita tersebut juga akan mengoordinasi berbagai aspek. Termasuk dari berbagai kementerian yang ada di bawahnya, di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perhubungan.

    “Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” terangnya.

    “Jadi, Pemprov maupun pemerintahan kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek besar Giant Sea Wall ini tentunya juga harus memiliki visi yang sama,” sambung AHY.

     

  • AHY Bongkar Misi Besar Prabowo Bentuk Badan Otorita Pantura

    AHY Bongkar Misi Besar Prabowo Bentuk Badan Otorita Pantura

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan salah satu tugas utama dari Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa/Badan Otorita Tanggung Laut Jawa yakni membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

    Menurutnya, tanggul raksasa menjadi proyek jangka panjang yang diperlukan guna memproteksi masyarakat di wilayah utara Jawa dari banjir rob hingga penurunan muka tanah atau land subsidence. Namun pemerintah tidak bisa sendiri, perlu melibatkan banyak pihak termasuk investor.

    “Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” kata dia ditemui dalam acara Indonesia Summit 2025 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Sebagai dewan pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura), AHY juga meminta pemerintah daerah yang daerahnya akan dilalui oleh proyek besar ini bisa ikut berkontribusi dan melancarkan pembangunan tersebut.

    “Jadi Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek besar giant sea wall ini tentunya juga harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,”terangnya.

    Proyek juga menjadi penting karena akan mempengaruhi kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang harus dilindungi. Untuk itu, melalui badan otorita terbaru ini, pemerintah akan membuat peta jalan secara rinci dalam pembangunan proyek tersebut.

    “Kita harus membangun sebuah rancang atau sebuah roadmap yang benar-benar utuh, dan saya menyambut tentunya dengan sukacita hadirnya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) ini secara khusus bisa menjadi tangan eksekutif dan operasional. Dan saya diminta untuk menjadi dewan pengarah yang akan diharapkan juga dari sisi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, di mana kami mengkoordinasikan lima kementerian teknis, di antaranya ATR/BPN dan Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk juga Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perumahan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, AHY juga telah mengatakan keberadaan Badan Otorita Pantura akan menjadi ujung tombak pembangunan sejumlah proyek di sekitar kawasan lepas pantai utara Jawa ini. Salah satunya ada pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang diperkirakan memakan waktu hingga puluhan tahun.

    “Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat baik karena kita bisa lebih efektif lagi, karena Kemenko Infra kan harus memiliki institusi-institusi yang juga bisa efektif bekerja di lapangan dan inilah badan otorita itu,” kata usai acara Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

    AHY berpendapat keberadaan Badan Otorita ini juga dapat meringankan beban kementerian yang dipimpinnya, sehingga dirinya sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur maupun sebagai Dewan Pengarah Badan Otorita Pantura dapat fokus dalam mengkoordinasi setiap proses pembangunan.

    “Memang dari awal kan kami yang membantu mengorkestrasinya jadi kita tidak langsung sendiri-sendiri, tetapi justru karena ini melibatkan banyak pihak, adanya Badan Otorita itu bagus sekali menurut saya. Justru saya bisa lebih fokus untuk menggerakkan berbagai stakeholders lainnya,” jelas AHY.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Pembentukan ini ditandai dengan pengangkatan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita.

    Lihat juga Video: Prabowo Lantik Didit Herdiawan Jadi Kepala Badan Otorita Pantura

    (ada/fdl)

  • Teknologi di Balik Proyek Tanggul Laut di Jakarta Utara, Adopsi Sistem dari Jepang – Page 3

    Teknologi di Balik Proyek Tanggul Laut di Jakarta Utara, Adopsi Sistem dari Jepang – Page 3

    Sebelum pembentukan badan otorita ini, Presiden Prabowo pernah memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Selasa, 10 Juni 2025 untuk membahas kesiapan pembentukan tanggul laut atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Pulau Jawa.

    “Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai kesiapan pembentukan tanggul laut (Giant Sea Wall) di sepanjang pantai utara Pulau Jawa,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pada Selasa, 10 Juni 2025 seperti dikutip dari Kanal News Liputan6.com.

    Ia mengatakan, giant Sea Wall merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir yang rawan terkena dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut.

    Pembangunan Giant Sea Wall ini juga diharapkan tidak hanya dapat melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Namun, juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan lingkungan serta menyediakan sumber air bersih bagi daerah-daerah pesisir yang membutuhkan.

    “Pembentukan tanggul ini diharapkan dapat mencegah air rob, meredam penurunan permukaan pantai, dan menjadi reservoir air bersih,” kata Teddy.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menuturkan, pembangunan tanggul laut raksasa sebagai salah satu solusi mengatasi banjir. Apalagi ia juga mendapatkan tugas untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan tanggul laut raksasa.

    “Bapak Presiden telah menugaskan kami untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan Giant Sea Wall sebagai upaya perlindungan pesisir sekaligus mitigasi banjir rob akibat abrasi dan penurunan tanah yang signifikan, mencapai 4 hingga 10 cm per tahun,” ujar dia pada 19 Maret 2025.

    Menko AHY menekankan,  solusi yang diambil harus bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul dan infrastruktur hilir, tetapi juga memperbaiki tata kelola di hulu.