Topik: Banjir

JAKARTA – Video iklan dalam pemutaran film di bioskop kerap menganggu. Penonton tak pernah membayar untuk menonton iklan. Mereka ingin tonton film yang jadi pilihannya. Iklan dianggap jadi hal yang mengganggu dan buang waktu.

Kecaman yang sama hadir kala video iklan presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan bendungan muncul di banyak bioskop. Video iklan Jokowi dianggap sampah visual. Bermuatan politis pula. Video iklannya ramai-ramai dianggap sebagai penyalagunaan kekuasaan: kampanye terselubung.

Protes kemunculan iklan dalam pemutaran film bioskop hadir di mana-mana. Iklan yang secara paksa diputar dianggap sudah mengganggu hak konsumen. Suatu hak penonton yang datang dan membayar untuk nonton film yang disukai, bukan iklan.

Kondisi itu terjadi pula di Indonesia pada September 2018. Iklan bukan datang dari produk jenama ternama. Iklan justru hadir dari kubu pemerintahan Jokowi. Bioskop di seantero Indonesia menayangkan iklan keberhasilan pembangunan sejumlah bendungan di tanah air.

Iklan itu memiliki judul 2 Musim, 65 Bendungan. Iklan itu menampilkan suara dari Presiden Jokowi sendiri. Tentunya lengkap dengan slogan kaku khas pemerintah #MENUJUINDONESIAMAJU. Video berdurasi 4:30 menit itu melulu menampilkan kesuksesan pemerintah.

Cuplikan iklan terkait keberhasilan pembangunan bendungan ala pemerintahan Jokowi yang banjir kecaman. (Youtube Jokowi)

Visual pembangunan bendungan coba dihadirkan. Jokowi bak menghadirkan pesan terkait jaminan produksi pangan yang melimpah. Dulu produksi pangan Indonesia hanya satu kali panen. Namun, kini panen bisa dilakukan lebih dari satu kali.

Bagian itu menegaskan bahwa urusan jaminan produksi pangan dibutuhkan ketersediaan air yang melimpah. Alhasil, pembangunan bendungan jadi sesuatu yang penting.

Sambutan masyarakat yang menyaksikan video iklan kebanyakan negatif. Alih-alih mendapatkan sambutan meriah, video propaganda politik Jokowi justru berbuah kecaman. Namun, pemerintah berkelit. Mereka menegaskan video yang muncul di bioskop adalah amanat Undang Undang.

“Itu kan memang tugasnya Kominfo. Itu amanat Undang-Undang, bahwa baik pembangunan yang sudah selesai, atau proyek yang sudah selesai, atau masih dalam proses atau belum selesai itu memang diinfokan supaya masyarakat bisa mengikuti apa yang sudah dikerjakan pemerintah, apa yang belum, apa yang akan. Ini memang tugasnya Menkominfo,” tegas Presiden Jokowi sebagaimana dikutip laman setkab.go.id, 14 September 2018.

Jadi Kontroversi

Langkah pemerintah pasang iklan di bioskop jadi polemik. Kritik dan hujatan muncul di mana-mana. Penonton bioskop merasa terganggu dengan video propaganda Jokowi. Mereka memandang iklan bermuatan politis tak layak muncul di bioskop karena orang niatnya ke bioskop butuh hiburan.

Video Jokowi juga dianggap terlalu memaksa bak sampah visual. Penonton meyakini iklan itu seraya memaksa yang hadir untuk menonton. Propaganda politik dipandang tak layak muncul di bioskop. Beberapa lainnya menganggap pemerintahan Jokowi harusnya kreatif mencari medium lain.

Komentar lain juga muncul dari kubu oposisi. Kubu Prabowo Subianto menganggap iklan Jokowi sebagai atraksi politik yang kebablasan. Kondisi itu karena video yang muncul justru bertepatan dengan tahun politik. Alias, satu tahun sebelum Pilpres 2019 digelar.

Jokowi dipandang curi start kampanye Pilpres. Bagian itu dianggap sebagai bukti Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk memuluskan langkah ke periode dua kekuasaan. Banyak yang meminta iklan Jokowi dicopot. Keinginan itu diungkap pula politisi senior partai Gerindra, Fadli Zon.

Fadli Zon yang setia jadi oposisi bersama Prabowo juga memandang rezim Jokowi sudah melakukan pemborosan. Anggaran pemerintah digunakan Jokowi untuk kampanye. Bukan untuk hal yang punya urgensi tinggi.

Fadli pun meragukan pula capaian-capaian yang dilakukan Jokowi. Capaian yang diungkap tak sesuai dengan kenyataan. Kondisi itu karena Jokowi bak melulu butuh suara supaya menang dalam Pilpres 2019. Oleh sebab itu, segala macam strategi –umbar keberhasilan– dilakukan untuk mengemis suara.

“Iklan itu tidak pada tempatnya, ketika orang mau datang ke bioskop, bayangkan coba nanti kalau ada instansi-instansi lain melakukan hal yang sama, berapa lama orang menunggu padahal mereka butuh hiburan. Iklan ini pasti bayar dong, enggak mungkin gratis ya kan, itu kan mubazir untuk apa membayar iklan ke bioskop, ditonton juga lebih sedikit orang.”

“Lebih bagus anggarannya dialihkan untuk yang lain, untuk korban gempa Lombok atau yang lain yang lebih bermanfaat. Capaian-capaian itu harus diverifikasi, benar atau tidak, jangan-jangan hoaks gitu kan. Dari sisi substansinya kan ada sejumlah masalah juga atau klaim-klaim capaian tapi ternyata tidak sesuai apa yang menjadi kenyataan,” ujar Fadli sebagaimana dikutip laman kompas.com, 14 September 2018.