Topik: Banjir

  • Tak Usah Was-was, RI Bakal Banjir Lowongan Kerja di Akhir 2025

    Tak Usah Was-was, RI Bakal Banjir Lowongan Kerja di Akhir 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan paket ekonomi yang berisi lima program untuk menyerap banyak tenaga kerja.

    Melalui lima program yang diarahkan untuk jangka waktu hingga dua tahun itu, Prabowo setidaknya menargetkan bisa membuka sekitar 3,55 juta lapangan kerja bagi masyarakat.

    Lima paket program penyerapan tenaga kerja itu telah diputuskan dalam rapat terbatas antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, awal pekan ini.

    Program penyerapan tenaga kerja pertama ialah melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang sebanyak sudah berbadan hukum per 14 September sebanyak 81.487 koperasi.

    Keberadaan 80 ribu lebih Kopdes Merah Putih itu pemerintah targetkan akan menyerap setidaknya 681.000 orang dan sampai Desember bisa menyerap total pekerja sebanyak 1.385.279 orang. Program itu dijalankan di bawah koordinasi Kemenko Pangan.

    Kedua, penyerapan tenaga kerja melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Tahun ini, target 100 desa diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja sedangkan dalam jangka panjang akan mencapai 4.000 titik dengan penyerapan 200.000 tenaga kerja.

    Ketiga, ialah melalui program revitalisasi tambak pantura, dengan luas 20.000 hektare. Melalui program revitalisasi itu Prabowo menargetkan bisa menyerap 168.000 tenaga kerja.

    Keempat, ialah program modernisasi kapal nelayan yang jumlahnya mencapai 1.000 unit. Dengan program ini Prabowo menargetkan 200.000 lapangan kerja baru tercipta.

    Modernisasi ini dilakukan untuk jenis kapal 30 GT sebanyak 1.000 unit KMNP. 150 HT untuk 200 unit, 200 GT sebanyak 200 unit, 300 GT 170 unit, 600 GT 10 unit, dan 2.000 GT untuk 2 unit bagi pelaku usaha eksisting BUMN/Jaladri.

    Program kedua, ketiga dan keempat ini akan dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP.

    Terakhir, atau yang kelima ialah melalui program perkebunan rakyat. Dengan program penanaman kembali seluas 870.000 hekatre oleh Kementerian Pertanian ini Prabowo menargetkan bisa membuka 1.600.000 lapangan kerja dalam 2 tahun.

    Penanaman kembali untuk program perkebunan rakyat ini dikhususkan untuk komoditas tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DKI kemarin, tarif transum Rp1 hingga uji coba Tol Fatmawati 2

    DKI kemarin, tarif transum Rp1 hingga uji coba Tol Fatmawati 2

    Program ini berlaku selama dua hari, tepatnya pada 17 September 2025 dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta terjadi pada Selasa (16/9) kemarin, mulai dari tarif transportasi umum (transum) Rp1 hingga uji coba Tol Fatmawati 2.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali Rabu:

    1. Pemprov DKI kembali hadirkan tarif transportasi publik di Rp1

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menghadirkan program tarif transportasi publik Rp1 dalam memperingati Hari Perhubungan Nasional 2025 yang jatuh pada 17 September 2025.

    “Program ini berlaku selama dua hari, tepatnya pada 17 September 2025 dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    2. Uji coba jalur tambahan di Tol Fatmawati 2 efektif di hari pertama

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan uji coba penggunaan tambahan satu lajur di Gerbang Tol Fatmawati 2 sebagai upaya mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, cukup efektif di hari pertama.

    Kendati demikian, Pramono belum mau memutuskan apakah kebijakan ini sudah berhasil dan akan dilanjutkan hingga akhir Oktober mendatang.

    Selengkapnya di sini

    3. Belasan RT di Jaksel banjir akibat hujan intensitas tinggi

    Sebanyak 12 rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan (Jaksel) terendam banjir akibat curah hujan tinggi serta luapan Kali Mampang.

    “Saat ini genangan terjadi di 12 RT di Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    4. Ribuan pengemudi ojek online Jakut tidak ikut demo di depan DPR

    Sekitar 2.000 pengemudi ojek daring (online/ojol) dari Komunitas Ojol dan Unit Reaksi Cepat (URC) Jakarta Utara, memastikan tidak akan ikut demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI, Gedung Kementerian Perhubungan dan Istana Negara pada Rabu (17/9)

    “Kordinator wilayah ojol Jakarta Utara tidak ikut turun aksi,” kata Ketua Korwil Jakarta Utara, Mansyur di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    5. Kemenhub dan DPR bakal jadi lokasi unjuk rasa pengemudi ojol besok

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyebutkan bahwa gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI menjadi sasaran lokasi unjuk rasa para pengemudi ojek daring (online/ojol) pada Rabu (17/9/2025) siang.

    “Kami mulai dari markas Garda di Cempaka Mas Jakarta Pusat jam 10, lanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR RI jam 12-13,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ​Buka PNLG Forum 2025, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Jakarta Bangun Ekonomi Biru Berkelanjutan

    ​Buka PNLG Forum 2025, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Jakarta Bangun Ekonomi Biru Berkelanjutan

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi membuka Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 September 2025. Forum internasional ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan Jakarta dalam pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. 

    Dalam pidatonya, Gubernur Pramono menegaskan, sebagai tuan rumah PNLG Forum 2025, Jakarta merasa terhormat sekaligus mengemban tanggung jawab besar. Jakarta sebagai kota megapolitan dan kota pesisir memiliki tantangan nyata, seperti banjir rob, abrasi pantai, polusi laut, serta dampak langsung dari perubahan iklim. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang besar untuk menghadirkan solusi melalui ekonomi biru yang inklusif.

    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 

    Mengusung tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menekankan pentingnya keterkaitan antara aksi iklim, konservasi alam, dan transisi energi untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir.

    Tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai arus utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.

    “Masa depan Jakarta adalah menjadi kota global yang berkelanjutan, tangguh, dan berbasis kelautan,” terang Pramono. 

    Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi pendekatan Integrated Coastal Management (ICM) melalui skema Sustainable Development Strategy (SDS) untuk menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, dan pengelolaan pulau kecil. 

    Menurut Gubernur Pramono, Jakarta memiliki potensi wisata bahari berstandar internasional, seperti kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, dan inclusive tourism berbasis masyarakat. Restorasi ekosistem dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang juga berperan sebagai solusi mitigasi iklim berbasis blue carbon.

    Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan.

    “Pemprov DKI Jakarta sangat serius dalam pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kami. Pendekatan ICM yang kami terapkan membutuhkan terobosan-terobosan segar. Tata kelola ICM harus didorong lebih konsisten,” ujarnya. 

    Dalam forum ini, sebagai bentuk komitmen, akuntabilitas, dan langkah strategis ke depan, Gubernur Pramono meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025″. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI untuk melindungi kawasan pesisir, memberdayakan warga, serta mendorong pembangunan laut yang berkelanjutan.

    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegasnya. 
     

    Pramono berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan, tetapi juga menghadirkan aksi nyata. Para peserta akan berkunjung ke Kepulauan Seribu guna melakukan penanaman mangrove dan karang, restocking ikan, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang mengelola lingkungan dan produk UMKM.

    “Hasil jangka pendek dari forum ini yang harus terlihat dan dirasakan, di antaranya pesisir yang lebih hijau, laut yang lebih bersih, dan masyarakat pesisir yang lebih berdaya. Itulah wajah ekonomi biru yang kami perjuangkan,” pungkasnya. 

    Sebagai tambahan informasi, PNLG adalah jejaring pemerintah lokal di Asia Timur yang berkomitmen pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunannya menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk menjawab tantangan global.

    Forum internasional ini menghadirkan lebih dari 55 pemerintah daerah anggota PNLG, perwakilan kementerian, pakar kelautan dan perubahan iklim, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari seluruh kawasan Asia Timur.

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi membuka Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 September 2025. Forum internasional ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan Jakarta dalam pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. 
     
    Dalam pidatonya, Gubernur Pramono menegaskan, sebagai tuan rumah PNLG Forum 2025, Jakarta merasa terhormat sekaligus mengemban tanggung jawab besar. Jakarta sebagai kota megapolitan dan kota pesisir memiliki tantangan nyata, seperti banjir rob, abrasi pantai, polusi laut, serta dampak langsung dari perubahan iklim. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang besar untuk menghadirkan solusi melalui ekonomi biru yang inklusif.
     
    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 

    Mengusung tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menekankan pentingnya keterkaitan antara aksi iklim, konservasi alam, dan transisi energi untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir.
     
    Tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai arus utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.
     
    “Masa depan Jakarta adalah menjadi kota global yang berkelanjutan, tangguh, dan berbasis kelautan,” terang Pramono. 
     
    Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi pendekatan Integrated Coastal Management (ICM) melalui skema Sustainable Development Strategy (SDS) untuk menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, dan pengelolaan pulau kecil. 
     
    Menurut Gubernur Pramono, Jakarta memiliki potensi wisata bahari berstandar internasional, seperti kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, dan inclusive tourism berbasis masyarakat. Restorasi ekosistem dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang juga berperan sebagai solusi mitigasi iklim berbasis blue carbon.
     
    Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan.
     
    “Pemprov DKI Jakarta sangat serius dalam pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kami. Pendekatan ICM yang kami terapkan membutuhkan terobosan-terobosan segar. Tata kelola ICM harus didorong lebih konsisten,” ujarnya. 
     
    Dalam forum ini, sebagai bentuk komitmen, akuntabilitas, dan langkah strategis ke depan, Gubernur Pramono meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025”. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI untuk melindungi kawasan pesisir, memberdayakan warga, serta mendorong pembangunan laut yang berkelanjutan.
     
    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegasnya. 
     

     
    Pramono berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan, tetapi juga menghadirkan aksi nyata. Para peserta akan berkunjung ke Kepulauan Seribu guna melakukan penanaman mangrove dan karang, restocking ikan, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang mengelola lingkungan dan produk UMKM.
     
    “Hasil jangka pendek dari forum ini yang harus terlihat dan dirasakan, di antaranya pesisir yang lebih hijau, laut yang lebih bersih, dan masyarakat pesisir yang lebih berdaya. Itulah wajah ekonomi biru yang kami perjuangkan,” pungkasnya. 
     
    Sebagai tambahan informasi, PNLG adalah jejaring pemerintah lokal di Asia Timur yang berkomitmen pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunannya menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk menjawab tantangan global.
     
    Forum internasional ini menghadirkan lebih dari 55 pemerintah daerah anggota PNLG, perwakilan kementerian, pakar kelautan dan perubahan iklim, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari seluruh kawasan Asia Timur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Penyelamatan Sungai Brantas: Aksi Nyata dan Penegakan Hukum Jadi Kunci

    Penyelamatan Sungai Brantas: Aksi Nyata dan Penegakan Hukum Jadi Kunci

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Sungai Brantas, yang menjadi urat nadi kehidupan bagi lebih dari 17 juta penduduk Jawa Timur, kini berada dalam kondisi kritis. Selama satu dekade terakhir, sungai sepanjang 320 kilometer ini tercatat mengalami pencemaran yang sangat parah.

    Ancaman krisis air bersih, kekeringan, hingga banjir sudah di depan mata jika tidak segera ada perbaikan.

    Berdasarkan data penelitian dari Universitas Brawijaya (2012-2021), hampir semua parameter kualitas air Brantas-mulai dari BOD, COD, amonia, hingga coliform-masuk dalam kategori tercemar berat.

    Kondisi ini diperburuk oleh dua faktor utama: deforestasi dan alih fungsi lahan di wilayah hulu, serta limbah industri dan sampah domestik yang mencekik bagian hilir.

    ​Menanggapi situasi mendesak ini, Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas digelar di Sidoarjo pada Selasa (16/9/2025). Forum yang dihadiri 57 peserta dari 16 kabupaten dan 6 kota ini menyepakati perlunya kerangka baru dalam pengelolaan Brantas.

    ​”Rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dalam pengelolaan DAS Brantas secara kolaboratif, berbasis landscape sampai dengan seascape,” ujar Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa, Eduward Hutapea.

    ​Pendekatan ini tidak lagi hanya fokus pada hulu ke hilir, tetapi juga mengintegrasikan ekosistem dari pegunungan hingga pesisir dan laut.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menambahkan bahwa penyelamatan Brantas harus dilakukan secara utuh. “Tidak mungkin menyelamatkan hilir jika hulu terus dibiarkan rusak. Pendekatan berbasis landscape adalah jawabannya,” tegasnya.

    ​Sebagai proyek percontohan, Kabupaten Pasuruan akan mengolah kotoran ternak, sampah, dan limbah pertanian menjadi biogas agar tidak langsung mencemari sungai.

    ​Forum ini juga menekankan pentingnya sinergi antarsektor. Guru Besar Universitas Brawijaya, Prof. Eko Ganis Sukoharsono, mengapresiasi inisiasi Pusdal LH dan berharap rekomendasi yang diberikan dapat terimplementasi.

    Senada, Dr. Sonny Kristiyanto dari Universitas Airlangga (Unair) menyoroti peran Brantas di hilir yang krusial sebagai sumber air minum.

    ​Namun, semua solusi tidak akan berjalan tanpa aksi nyata dan penegakan hukum yang tegas. Kepala Bidang Wilayah III Pusdal LH Jawa, Gatut Panggah Prasetyo, menyebutkan empat pilar utama yang harus segera dijalankan: Yakni, penanganan lahan kritis untuk memulihkan daya dukung lingkungan, pengelolaan sampah domestik yang lebih kuat, pembinaan sektor industri agar taat regulasi dan penegakan hukum tegas terhadap setiap pelanggaran lingkungan.

    ​”Dengan empat pilar ini, penyelamatan Brantas bisa lebih terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Gatut.

    ​Forum ini memang berhasil merumuskan strategi besar, namun semua pihak sepakat, tanpa eksekusi nyata, Brantas akan tetap terjebak dalam lingkaran pencemaran. Keberanian politik, konsistensi kebijakan, dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci utamanya. Sungai Brantas bukan sekadar sungai-ia adalah penentu masa depan ekologi dan sosial Jawa Timur. (tok/ian)

  • Petugas bersihkan jaringan sistem air bawah tanah untuk cegah banjir

    Petugas bersihkan jaringan sistem air bawah tanah untuk cegah banjir

    Jakarta (ANTARA) –

    Delapan petugas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk melakukan pembersihan jaringan utama sistem drainase di RT 01 RW 04 Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sebagai upaya dalam mencegah banjir.

    “Pembersihan lumpur pada saluran utama ini dilakukan guna mencegah terjadinya luapan air saat hujan deras serta mengurangi potensi genangan di permukiman warga,” kata Kepala Seksi Air Bersih dan Limbah Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kepulauan Seribu, Rezky Arie Pranat di Jakarta, Selasa.

    Delapan petugas itu dibagi menjadi dua kelompok untuk mempercepat proses pembersihan. Setiap kelompok terdiri dari empat personel dan setelah menyelesaikan satu zona, tim akan bergeser ke zona lain yang belum dibersihkan.

    Lokasi pembersihan meliputi zona 1 RT 04/05, zona 2 RT 03/05, zona 3 RT 03/05 dan zona 4 RT 01/04. Dari kegiatan ini sebanyak 10 karung lumpur berhasil diangkut oleh petugas.

    Menurut dia, pembersihan jaringan manhole drainase ini akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan aliran air tetap lancar. “Terutama saat intensitas hujan meningkat,” kata dia.

    Warga Pulau Pramuka Junaedi mengapresiasi upaya yang dilakukan Sudin SDA yang membersihkan saluran air di lingkungan pemukiman warga.

    “Kalau hujan deras biasanya cepat tergenang, semoga sekarang air lebih lancar mengalir,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fenomena Kemarau Basah Landa Lumajang, Banjir dan Longsor Mengancam

    Fenomena Kemarau Basah Landa Lumajang, Banjir dan Longsor Mengancam

    Lumajang (beritajatim.com) – Fenomena kemarau basah yang melanda Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meningkatkan sejumlah risiko bencana hidrometeorologi.

    Intensitas curah hujan sedang hingga tinggi selama masa kemarau basah tercacatat sudah menyebabkan beberapa titik wilayah Lumajang terlanda bencana tanah longsor hingga banjir genangan.

    Sebagai informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena kemarau basah masih akan berlangsung hingga Oktober 2025.

    Selain itu, terdapat juga potensi pohon tumbang hingga banjir lahar Gunung Semeru yang harus ikut diwaspadai.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang memetakan sejumlah titik wilayah Lumajang masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) sesuai potensinya.

    Wilayah rawan longsor dan pohon tumbang diantaranya seperti di Desa Argosari, Ranupane dan Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Bencana longsor juga sering melanda kawasan jalur Piket Nol yang menghubungkan Lumajang-Malang.

    Sementara itu, untuk wilayah yang rawan banjir genangan titiknya meliputi Kecamatan Rowokangkung dan Sukodono.

    Sedangkan ancaman banjir lahar tersebar di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) yang berhulu di Gunung Semeru seperti sungai Curah Kobokan, sungai Glidik, sungai Besuk Sat, hingga sungai Rejali.

    Kabid Kedaruratan dan Rehabilitasi BPBD Lumajang Yudhi Cahyono mengatakan, imbas curah hujan yang turun di musim kemarau atau dikenal dengan kemarau basah sudah menyebabkan beberapa bencana melanda wilayah Lumajang.

    Diakui, bencana yang paling sering terjadi belakang ini salah satunya longsoran material seperti di jalur Piket Nol.

    Selain itu, banjir genangan akibat hujan dengan intensitas sedang hingga deras juga sering melanda wilayah kota Lumajang.

    “Imbasnya terjadi longsor di Piket Nol, terus juga banjir seperti di Desa Kutorenon, utamanya Dusun Biting, dengan luapan sungai Curah Menjangan dengan Kali Biting. Ini sering merendam sekitar 60 sampai 100 rumah warga,” terang Yudhi, Selasa (16/9/2025).

    Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat, utamanya warga yang tinggal di kawasan rawan menjadi penting diperhatikan.

    Sebagai antisipasi, koordinasi juga dilakukan BPBD Lumajang dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) agar selalu memantau informasi cuaca dan melaporkan jika terjadi kondisi darurat.

    Selain itu, penempatan relawan di sejumlah titik rawan juga ikut dilakukan untuk membantu pemantauan serta melaporkan perkembangan berkala.

    “Penting untuk diwaspadai semua potensi bencana selama masa kemarau basah ini, jadi kami imbau masyarakat untuk tetap waspada mengikuti arahan pihak berwenang dan menjaga keselamatan diri,” ungkap Yudhi. (has/but)

  • BPBD percepat penanganan banjir di Jaksel

    BPBD percepat penanganan banjir di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mempercepat penanganan banjir di Jakarta Selatan sehingga kini tinggal empat rukun tetangga (RT) yang masih terendam.

    “Kami mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan berkoordinasi dengan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa.

    Yohan mengatakan bahwa banjir sempat merendam 18 RT di enam kelurahan yang berada di Jakarta Selatan yaitu di Kelurahan Pela Mampang, Pesanggrahan, Pancoran, Bintaro, Petukangan Utara dan Kelurahan Ulujami.

    Ia menjelaskan, saat ini 14 RT sudah surut, yakni 12 RT di Kelurahan Pela Mampang, satu RT di Kelurahan Pesanggrahan dan satu RT di Kelurahan Pancoran.

    “Kami targetkan genangan dapat surut dalam waktu cepat,” ujarnya.

    Kemudian, kata Yohan, masih terdapat empat RT di tiga kelurahan yang masih terendam banjir yaitu satu RT di Kelurahan Bintaro dengan ketinggian 30 cm, satu RT di Kelurahan Petukangan Utara ketinggian 30 cm, dan dua RT di Kelurahan Ulujami dengan ketinggian 50 cm.

    BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

    Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD: Beri kesempatan Pemda buat perda soal alih fungsi lahan

    DPRD: Beri kesempatan Pemda buat perda soal alih fungsi lahan

    Denpasar (ANTARA) – DPRD Bali mengajak masyarakat memberi kesempatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyelesaikan tantangan pasca-banjir besar lewat pembuatan peraturan daerah (perda) tentang larangan alih fungsi lahan.

    “Kasih kesempatan Pak Gubernur untuk melaksanakan itu,” kata Ketua Komisi III DPRD Bali I Nyoman Suyasa di Denpasar, Selasa.

    Komisi yang membidangi pembangunan itu melihat rencana melarang alih fungsi lahan adalah solusi tepat dari Pemprov Bali.

    Namun memang hingga saat ini rancangan perda tersebut belum sampai ke meja komisi III, sehingga dewan mendukung jika pemerintah daerah mengajukan.

    “Saya kira itu salah satu cara, yang mendorong pemprov, ya sangat bagus, kami mendorong kami setuju,” ujar Nyoman Suyasa.

    “Mulai dari sekarang, ini momentum yang baik sekali terkait kejadian yang kemarin itu (banjir besar), saya kira ini momentum,” sambung politisi asal Kabupaten Karangasem itu.

    Sejauh ini DPRD Bali masih berproses untuk beberapa raperda seperti keterbukaan informasi publik dan angkutan sewa khusus pariwisata, serta sedang membahas draf raperda nominee atau yang mengatur tentang kepemilikan aset oleh orang asing, namun dewan terbuka jika raperda mengenai alih fungsi lahan diajukan bersamaan dengan nominee.

    Nyoman Suyasa sendiri mengatakan alih fungsi lahan memang salah satu penyebab banjir besar pada Rabu (10/9) lalu, di samping ada faktor-faktor lain.

    Sehingga, menurutnya diperlukan mitigasi, selain lewat regulasi juga penanganan riil dari hulu ke hilir

    “Banyak faktor salah satunya itu alih fungsi lahan kemudian saluran-saluran yang mampet, kemudian normalisasi, pengerukan itu kan harusnya dilakukan ya karena selama ini belum ada pengerukan normalisasi,” kata dia.

    “Kemudian saya dapat juga diskusi terkait dengan jalur-jalur air, sekarang sudah tertutup, banyak yang tertutup, itu menjadi penyebab banjir, saluran subak-subak itu maksudnya,” sambung Ketua Komisi III.

    Diketahui sebelumnya atas arahan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan akan mengajukan raperda mengenai alih fungsi lahan, dimana rencananya tahun ini regulasi tersebut akan dibuat.

    Langkah ini diambil Pemprov Bali untuk menekan konversi-konversi lahan produktif menjadi bangunan komersil yang menyebabkan rendahnya resapan air, salah satunya mengurangi tutupan hutan daerah aliran sungai (DAS) yang mengakibatkan banjir besar sebelumnya.

    Banjir besar di Bali sendiri telah memakan korban jiwa sebanyak 18 orang serta empat orang lainnya masih dalam pencarian.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dunia Hari Ini: Presiden Filipina Tak Salahkan Warga yang Berunjuk Rasa

    Dunia Hari Ini: Presiden Filipina Tak Salahkan Warga yang Berunjuk Rasa

    Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita-berita yang terjadi selama 24 jam terakhir.

    Edisi Selasa, 16 September kita awali dari Filipina.

    Respons Presiden Filipina terhadap warga yang protes

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengatakan sama sekali tidak menyalahkan warganya yang berunjuk rasa terkait skandal korupsi yang melibatkan proyek pengendalian banjir.

    Skandal ini memicu demonstrasi di ibu kota Manila dalam beberapa pekan terakhir, termasuk satu protes yang melibatkan sekitar 3.000 mahasiswa di Universitas Filipina.

    Meskipun sebagian besar demonstrasi sejauh ini berskala kecil, aksi turun ke jalanan yang digelar setiap tahun memperingati deklarasi darurat militer tahun 1972 oleh ayah Marcos diperkirakan akan menarik banyak massa pada hari Minggu.

    Dalam jumpa pers kemarin Presiden Marcos mengatakan kemarahan publik dapat dibenarkan.

    “Untuk menunjukkan bahwa Anda marah, untuk menunjukkan bahwa Anda kecewa, untuk menunjukkan bahwa Anda menginginkan keadilan Apa yang salah dengan itu?” kata Marcos dalam jumpa pers.

    Penolakan rencana pemberian mobil DPR Timor-Leste

    Di Timor-Leste, polisi menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa yang menentang rencana pembelian mobil dinas baru bagi setiap anggota DPR.

    Lebih dari 1.000 orang, sebagian besar mahasiswa, berunjuk rasa di dekat Parlemen Nasional di Dili untuk memprotes rencana pengadaan mobil bagi 65 anggota parlemen yang disetujui tahun lalu, sementara lebih dari 40 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

    “Kami meminta anggota parlemen untuk membatalkan keputusan pembelian [Toyota] Prado demi kepentingan diri sendiri,” kata Leonito Carvalho, seorang mahasiswa dari universitas swasta Universidade da Paz di Dili.

    Demonstrasi dimulai dengan damai, tetapi polisi menembakkan gas air mata setelah beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah parlemen dan merusak beberapa mobil.

    DNA tersangka pembunuh Charlie Kirk

    DNA yang ditemukan di lokasi pembunuhan influencer konservatif AS Charlie Kirk cocok dengan tersangka Tyler Robinson, menurut direktur FBI Kash Patel.

    Tyler, berusia 22 tahun, ditangkap Kamis lalu, setelah perburuan selama 33 jam.

    Ia diperkirakan akan didakwa secara resmi atas pembunuhan tersebut akhir pekan ini, setelah dituduh menembak leher Charles dengan satu peluru.

    “Hasil pemeriksaan DNA dari handuk yang melilit senjata api dan DNA pada obeng positif dengan tersangka yang ditahan,” kata Patel.

    Seruan larangan Israel ikut kompetisi olahraga

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez menyerukan larangan bagi Israel untuk mengikuti semua kompetisi olahraga berskala internasional, setelah aktivis pro-Palestina dengan memaksa membatalkan tahap akhir La Vuelta a Espaa.

    “Organisasi olahraga harus mempertimbangkan apakah etis bagi Israel untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi internasional,” kata Snchez.

    “Mengapa mengusir Rusia setelah invasi Ukraina dan tidak mengusir Israel setelah invasi Gaza? Sampai kebiadaban ini berakhir, baik Rusia maupun Israel tidak boleh ikut serta dalam kompetisi internasional mana pun,” ujarnya.

  • 2 RT di Jaksel Masih Terendam Banjir, Ketinggian Air 40 Cm

    2 RT di Jaksel Masih Terendam Banjir, Ketinggian Air 40 Cm

    Jakarta

    Banjir di Jakarta Selatan (Jaksel) sudah mulai surut sore ini. Namun ada dua RT di Jaksel yang masih tergenang banjir akibat curah hujan tinggi.

    “BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di dua RT,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).

    Data lokasi banjir itu berdasarkan data pukul 16.00 WIB. Ketinggian banjir mencapai 40 cm di Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan.

    Sebelumnya, per pukul 15.00 WIB, terdapat 12 RT di Pela Mampang yang masih terendam banjir. Saat ini banjir di 12 RT tersebut dilaporkan telah surut.

    BPBD DKI Jakarta masih mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. BPBD juga berkoordinasi dengan Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan banjir.

    “BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam nonstop,” ujarnya.

    Berikut rincian titik banjir per hari ini pukul 16.00 WIB. Terdapat 2 RT di Jakarta Selatan yang terdiri dari:

    -Kel. Pancoran : 1 RT
    Ketinggian: 40 cm
    Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Cideng

    – Kel. Petukangan Utara : 1 RT
    Ketinggian: 30 cm
    Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Keuangan

    (bel/lir)