Topik: Banjir

  • Bank Sentral Filipina Kejutkan Pasar, Pangkas Suku Bunga di Tengah Skandal Korupsi

    Bank Sentral Filipina Kejutkan Pasar, Pangkas Suku Bunga di Tengah Skandal Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Sentral Filipina atau Bangko Sentral ng Pilipinas/BSP) secara mengejutkan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada Kamis (9/10/2025). 

    Langkah ini diambil di tengah memburuknya prospek ekonomi akibat persoalan domestik terutama terkait dugaan korupsi yang telah melemahkan kepercayaan bisnis.

    Melansir Bloomberg, BSP menurunkan suku bunga acuan overnight reverse repurchase menjadi 4,75%. Keputusan tersebut hanya diprediksi oleh 7 dari 26 ekonom dalam survei Bloomberg, sementara mayoritas memperkirakan BSP akan menahan siklus pelonggaran yang sudah berjalan lebih dari setahun terakhir.

    Mata uang peso Filipina melanjutkan pelemahan dengan turun 0,3% terhadap dolar AS ke level 58,14, terburuk dibandingkan sejumlah mata uang Asia lainnya.

    Dalam sebulan terakhir, peso tercatat melemah 2%, sehingga banyak ekonom semula memperkirakan hal ini akan menahan langkah bank sentral untuk memangkas suku bunga.

    Keputusan tak terduga tersebut muncul setelah maraknya demonstrasi publik terkait dugaan penyelewengan dana miliaran dolar yang semestinya digunakan untuk proyek pengendalian banjir. 

    Penyelewengan dana tersebut ddiduga dilakukan melalui adanya proyek fiktif dan pembengkakan kontrak yang menyeret sejumlah legislator, meski mereka membantah tuduhan.

    Kondisi tersebut berpotensi memperlambat belanja pemerintah untuk proyek besar karena harus melalui pengawasan lebih ketat, yang pada gilirannya dapat menekan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

    “Prospek pertumbuhan ekonomi domestik telah melemah. Outlook ini mencerminkan sebagian dari turunnya kepercayaan bisnis akibat masalah tata kelola dalam belanja infrastruktur publik,” tulis BSP dalam pernyataan resmi.

    Masih Punya Ruang Penurunan

    Meski demikian, bank sentral masih memiliki ruang untuk memangkas bunga, seiring inflasi yang berada di bawah target sejak Maret lalu. Dengan pemangkasan terbaru, total penurunan suku bunga sejak Agustus tahun lalu telah mencapai 175 basis poin. Inflasi memang naik menjadi 1,7% pada September, tetapi masih berada di bawah target 2%–4%.

    BSP mengatakan, prospek inflasi yang kondusif serta permintaan domestik yang moderat memberikan ruang bagi kebijakan moneter yang lebih akomodatif.

    “Sambil menunggu dampak kebijakan sebelumnya terhadap perekonomian, BSP akan tetap waspada terhadap risiko baru dengan menjaga stabilitas harga yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja,” lanjut BSP.

    Keputusan BSP mencerminkan kekhawatiran pembuat kebijakan bahwa skandal korupsi yang telah mengguncang kepercayaan investor bisa menghambat salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia. 

    Sejumlah ekonom bahkan sudah memangkas proyeksi pertumbuhan Filipina karena diperkirakan melambatnya belanja negara yang menyumbang sekitar 20% dari produk domestik bruto.

    Di sisi lain, ketidakpastian kebijakan perdagangan dan investasi global juga berpotensi membuat Filipina gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun depan, menurut laporan bank sentral bulan lalu.

    Adapun sejumlah bank sentral lain di kawasan, seperti Selandia Baru dan Indonesia, juga telah memangkas suku bunga untuk menopang pertumbuhan.

    Bank Sentral AS (The Fed) pun diperkirakan akan kembali memangkas bunga pada 2025, sementara Bank Sentral Thailand pekan ini memilih menahan suku bunga setelah sebelumnya diprediksi akan menurunkannya.

  • Lebakharjo, Desa Tua di Malang yang Mendunia dan Kini Jadi Lokasi TMMD 126

    Lebakharjo, Desa Tua di Malang yang Mendunia dan Kini Jadi Lokasi TMMD 126

    Malang (beritajatim.com) – Desa Lebakharjo adalah sebuah desa terpencil yang terletak di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

    Desa tersebut, berjarak lebih dari 2 jam perjalanan darat dari ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen. Lebakharjo, pernah menjadi pusat perkemahan tingkat dunia. Atau Community Development Camp (Comdeca) pada tahun 1993 silam. Ketika itu, Presiden Repubilik Indonesia ke 2 HM Soeharto, hadir langsung di desa terpencil yang dulunya kawasan hutan belantara Malang bagian selatan.

    Dalam literatur sejarahnya, Desa Lebakharjo awalnya di persiapkan sebagai lahan pertanian oleh sang pembabat alas pertama yang bernama Soleh. Padahal, kawasan tersebut saat itu masih berupa hutan belantara.

    Soleh berhasil menyulap hutan tersebut menjadi lahan untuk bercocok tanam. Lahan itu kemudian tertanami jagung dan ubi-ubian.

    Karena hasil panen dari lahan pertanian melimpah-ruah, Soleh dan kelompoknya mendiami kawasan tersebut. Hal itu pula yang kemudian menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk datang dan ikut mendirikan rumah-rumah sederhana. Seiring waktu, tempat tersebut berubah menjadi sebuah perkampungan.

    Setelah banyak pendatang, kisaran tahun 1922 terdapat lahan baru yang lebih terbuka. Mereka menyebutnya lahan Tengon. Karena tempat itu banyak ditemukan hewan sejenis kutu, yang dalam Bahasa Jawa terkenal dengan nama ‘tengu’. Pada tahun 1923, datang pula warga dari Sekarlindu, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang bagian selatan yang juga turut membuka lahan.

    Sebelum resmi menjadi desa sendiri, Lebakharjo dulunya masuk wilayah Dukuh Sumbertangkil. Banyaknya penduduk yang datang ke sana, maka berdirilah Desa Lebakharjo. Peresmian desa itu dilakukan langsung oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 20 Agustus 1924 ketika itu. Soleh, kemudian terpilih sebagai Kepala Desa Lebakharjo pertama.

    Meski berada cukup jauh dari pusat ibukota Kabupaten Malang, Desa Lebakharjo pernah dinobatkan sebagai Desa Pramuka tingkat Dunia. Berawal dari Lebakharjo menjadi tuan rumah Perkemahan Wirakarya tingkat Asia Pacific atau PW Aspac pada tahun 1978. Para peserta perkemahan dari berbagai negara saat itu, menetap 3 bulan di Lebakharjo.

    Seusai gelaran itu, di Tahun 1993, Desa Lebakharjo kembali mendunia. Mendiang Presiden Republik Indonesia ke-2 HM Soeharto, membuka langsung kegiatan sejenis bernama Community Development Camp (Comdeca) tingkat Dunia. Perkemahan tingkat Dunia di Lebakharjo saat itu, menjadi ruh bagi penduduk disana akan arti pentingnya menumbuhkan jiwa jiwa kepanduan.

    Atribut Dasa Dharma Pramuka dan Trisatya, tidak hanya terpasang pada bagian depan rumah warganya. Namun tumbuh dalam nafas dan jiwa warga Desa Lebakharjo yang terkenal setia kawan, cinta lingkungan, dan memiliki semangat gotong royong nan tinggi.

    Tak salah jika hari ini, Desa Lebakharjo, menjadi pusat program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang ke 126 Tahun 2025. Program TMMD, digagas langsung Markas Besar TNI Angkatan Darat. Komandan Satuan Tugas TMMD di Lebakharjo, dikendalikan oleh Dandim 0818 Malang-Batu Letkol CZI Bayu Nugroho.

    Desa Tertua di Malang yang Rawan Bencana Banjir :
    Menjadi program TMMD ke-126 tahun ini, Kepala Desa Lebakharjo Sumarno mengaku senang. “Alhamdulillah desa kami masuk program TMMD 126, karena sejauh ini butuh banyak pembangunan infrastruktur guna meningkatkan potensi perekonomian masyarakat dari sektor pertanian,” tegas Sumarno, Kamis (9/10/2025) saat berbincang dengan beritajatim.com.

    Sumarno bangga dengan Lebakharjo. Desa yang sudah mendunia sejak jadi bumi Perkemahan Dunia hingga terkenal jadi Bumi Pramuka. “Tahun 1993 Presiden Suharto pernah ke Lebakharjo. Saat itu saya baru saja pindah dari Lumajang ke Lebakharjo. Kalau kegiatan tingkat Nasional banyak sekali kegiatan digelar di Lebakharjo mas. Pramuka Nasional tahun 2018 dulu juga digelar disini,” tuturnya.

    Sumarno bilang, dulunya Lebakharjo memang hutan belantara yang memiliki 6 sungai besar. Satu sungai bahkan hulunya langsung dari Gunung Semeru, yakni sungai Kalimanjing namanya. Sehingga, Desa Lebakharjo juga menjadi daerah rawan terjadinya bencana banjir. “Ada 6 sungai besar di desa kami. 5 sungai itu berasal dari hutan dan satu dari aliran gunung Semeru. Tahun 2022 lalu banjir besar terjadi hingga menggenangi 642 rumah warga kami,” bebernya.

    Kata Sumarno, sungai glidik dan sungai Kalimanjing, hulunya berada di Gunung Semeru. Jika hujan deras dikawasan Semeru, membawa gelontoran banjir lahar dingin dan bertemu dengan aliran sungai kedungondo dan sungai Kalisat dikawasan hutan Lebakharjo.

    Selain sungai Kalisat dan kedungondo, sungai dari hutan seperti sungai sengkaringan, kondangkutuk, sungai antrokan juga membelah Desa Lebakharjo. Menjadikan kawasan berpenduduk 7.800 jiwa lebih ini, rawan bencana banjir.

    “Desa kami cukup rawan banjir. Karena memang dialiri banyak sungai. Bahkan jika aliran lahar dingin Semeru bertemu sungai di desa kami, selalu meluap. Ini yang kami usulkan pada pak Dandim, pak Bupati Malang, pak Danrem agar ada upaya penyudetan sungai. Nanti akan disampaikan ke Gubernur Jatim. Karena penyudetan sungai ini kalau tidak dilakukan tingkat Propinsi kami rasa tidak maksimal. Karena potensi pengerjaannya besar,” tegasnya.

    Dari 378 desa se Kabupaten Malang, Desa Lebakharjo adalah satu satunya Desa yang berusia cukup tua. “Desa ini usianya sudah 101 tahun. Ini desa tua, asli sudah berbentuk desa sejak jaman pemerintahan Belanda. Hari Jadi Desa kami yakni tanggal 20 Agustus 1920, setelah Pak Soleh sebagai Kepala Desa yang pertama ditunjuk langsung pemerintah Belanda ketika itu,” tuturnya.

    Infrastruktur yang Dibangun Dalam TMMD 126 :
    Dengan jumlah kepala keluarga (KK) mencapai 2.300, mata pencaharian utama warga Desa Lebakharjo adalah bertani. Hanya 64 orang saja yang bergelut sebagai nelayan. “Mayoritas warga kami hidup dari pertanian. Ada juga yang nelayan, hanya 64 orang saja,” ucap Sumarno, Kepala Desa Lebakharjo.

    Terdapat 6 Dusun di Desa Lebakharjo. Yakni Dusun Krajan 1B, Dusun Krajan 1A, Dusun Krajan 2B, Dusun Krajan 2A, Dusun Sukomaju A, Dusun Sukomaju B, dan Dusun Lebkasari. Dusun terakhir ini, berada di tepi kawasan Pantai Licin. Daerah pinggir Samudera Indonesia dengan pemandangan laut yang elok.

    Selama program TMMD 126 dengan waktu 1 bulan penuh, sejumlah infrastruktur pembangunan yang akan diwujudkan yakni berupa normalisasi saluran air di Dusun Lebkasari. Kemudian pipanisasi oleh Dinas Cipta Karya bersama TNI AD sepanjang 2,5 kilometer di Dusun Sukomaju B.

    Pembuatan Bronjong dari Dinas Sumber Air bersama TNI AD di Dusun Sukomaju B RT 40. Sebanyak 30 Bronjong disiapkan sebagai antisipasi terjadinya luapan sungai dan banjir.

    Pengerjaan berikutnya, sambung Sumarno, yakni pembuatan Jalan Usaha Tani dari Dinas Pertanian bersama TNI AD di Dusun Sukomaju B yang ada di RT 39. “Panjang jalan usahan Tani 315 meter dengan lebar kurang lebih sekitar 3 meter. Lalu ada rabat beton ada di beberapa titik. Juga pembuatan drainase dari Binarmarga bersama TNI AD di Dusun Krajan 1B, ada di RT 15. Panjang Drainase 240 meter,” bebernya.

    Pembangunan infrastruktur berikutnya di Desa Lebakharjo yakni perbaikan saluran irigasi di Dusun Krajan 2 yang ada di RT26. Adapun pekerjaan yang kini sudah mulai bisa dirasakan manfaatnya bagi warga dan mulai selesai adalah hotmix jalan sepanjang 415 meter.

    “Jalan hotmix desa kami sudah selesai, panjangnya 415 meter. Terimakasih pak Dandim, pak Bupati Malang, pak Danrem. Semoga seluruh pengerjaan ini berkah dan bermanfaat buat warga desa kami,” ujar Sumarno.

    Terpisah Komandan Kodim 0818/Malang-Batu Letkol Czi Bayu Nugroho sebagai Pelaksana Tugas di TMMD 126 mengungkapkan, melalui TMMD ini, kami ingin menunjukkan bahwa TNI hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Bayu menekankan, pentingnya kerja sama antara TNI dan masyarakat dalam menyukseskan kegiatan TMMD. “Kebersamaan dan gotong royong menjadi kunci utama. Dengan semangat itu, kita bisa menyelesaikan setiap sasaran fisik tepat waktu dan hasilnya dapat langsung dirasakan warga,” tegasnya.

    Letkol Bayu bilang, bahwa TMMD ke-126 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembinaan mental dan peningkatan wawasan masyarakat. “Kami bersama pemerintah daerah akan bekerja keras agar hasil TMMD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tuturnya.

    Program TMMD ke-126 Kodim 0818/Malang-Batu ini akan berlangsung selama satu bulan, dengan berbagai kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan renovasi rumah tidak layak huni, serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan kebangsaan, kesehatan, dan pertanian.

    Penandatanganan naskah kerja sama ini menandai komitmen kuat antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam mempercepat pembangunan daerah serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat demi terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

    Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kegiatan TMMD yang dinilai memiliki dampak besar bagi masyarakat. “Melalui TMMD, kita bisa melihat sinergi nyata antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau,” ujar Sanusi.

    Usai penandatanganan naskah kerjasama, Sanusi menegaskan, mendukung kelancaran agenda TMMD. Pemerintah daerah juga telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp. 1.736.000.000.

    Anggaran tersebut ditujukan guna merealisasikan 10 kegiatan fisik pada pelaksanaan TMMD ke-126 yang diselenggarakan di Desa Lebakharjo. Antara lain meliputi pembangunan jalan rabat beton di Dusun Krajan, pengaspalan jalan di Dusun Krajan, pembangunan drainase di Dusun Krajan.

    Kemudian pembangunan pipanisasi, peningkatan saluran irigasi, normalisasi saluran irigasi, pemasangan kawat bronjong, hingga pembangunan jalan usaha tani di Dusun Sukamaju. “Program TMMD merupakan wujud nyata sinergitas antara TNI dengan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan,” tegas Sanusi.

    Apa yang disampaikan Sanusi tersebut sebagaimana tema yang diusung dalam HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Yakni: TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Di mana, makna dari tema tersebut menitikberatkan pada TNI yang lahir dari rakyat, bersama rakyat dan berjuang demi rakyat sebagaimana yang ditekankan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    “Hal ini lah yang menjadi simbol kedekatan, kebersamaan, dan sinergitas TNI dengan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, adil dan makmur,” beber Sanusi.

    Sanusi juga berharap kepada seluruh jajaran TNI, perangkat daerah, pemerintah desa, hingga seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama turut menyukseskan program TMMD ke-126.

    “Program TMMD menjadi bukti bahwa pembangunan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Namun, juga dibutuhkan kekuatan TNI yang dekat dengan rakyat, serta didukung dengan aparat desa dan partisipasi aktif dari masyarakat,” imbuhnya.

    Sanusi menyebut, darma bakti TMMD dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa yang maju dan mandiri tersebut, juga sejalan dengan semangat Pemerintah Kabupaten Malang. Terutama dalam membangun Kabupaten Malang menuju kesejahteraan yang merata.

    “TMMD bukan hanya sebagai jembatan pembangunan infrastruktur fisik, akan tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Sehingga dapat tercipta desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ucapnya.

    Sanusi menambahkan, dalam konteks nasional, Presiden dan Wakil Presiden RI juga telah menekankan pentingnya sinergitas antara TNI dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan hingga menjaga stabilitas bangsa.

    “TMMD ini menjadi momentum di mana kekuatan bangsa Indonesia utamanya TNI dan rakyat bersatu, serta pemerintah juga turut hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Sanusi menekankan, bahwa pembangunan desa harus sejalan dengan program prioritas nasional. Di antaranya mulai dari penguatan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi desa. “Sehingga, dalam hal ini TMMD juga berperan penting untuk memperkuat fondasi desa agar mampu berdaya saing dan berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045,” Sanusi mengakhiri. (yog/kun)

  • Pemerintah Genjot Kesiapan ASN Tangani Krisis di Era Digital

    Pemerintah Genjot Kesiapan ASN Tangani Krisis di Era Digital

    Jakarta

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat kesiapan aparatur sipil negara (ASN) menghadapi krisis komunikasi di era digital.

    Lewat Direktorat Komunikasi Publik, Kemkomdigi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Media Handling Isu Krisis yang difokuskan untuk melatih kemampuan respons cepat, tepat, dan terkoordinasi di tengah situasi darurat informasi.

    Ketua Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah Kemkomdigi, Hastuti Wulanningrum, mengatakan bahwa opini publik kini terbentuk sangat cepat di tengah keterbukaan informasi dan derasnya arus media digital. Kondisi ini menuntut aparatur pemerintah untuk memiliki strategi komunikasi yang gesit dan kredibel.

    “Isu kecil dapat dengan mudah menjadi krisis besar yang mengancam reputasi dan kredibilitas pemerintah. Karena itu, informasi kepada publik harus disampaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hastuti, Rabu (8/10/2025).

    Melalui bimtek ini, ASN diharapkan mampu mengelola komunikasi publik secara profesional, mulai dari penyusunan narasi, simulasi menghadapi media, hingga koordinasi lintas sektor. “Setiap krisis bukan hanya bisa dikendalikan, tapi juga menjadi peluang memperkuat kepercayaan publik,” tambahnya.

    Bimtek yang digelar di Bali ini juga menjadi momentum pembelajaran dari berbagai kasus lapangan, salah satunya krisis banjir yang sempat melanda pulau tersebut pada September 2025. Isu itu sempat memicu penyebaran rumor dan informasi tidak terverifikasi, memperlihatkan pentingnya komunikasi krisis yang cepat dan terkoordinasi.

    Pranata Humas Ahli Muda Diskominfotik Provinsi Bali, I Gusti Ayu Sukmawati, menilai krisis informasi bisa berdampak langsung pada citra daerah, terutama bagi Bali yang bergantung pada sektor pariwisata. “Posko informasi sangat diperlukan, dan dibutuhkan kolaborasi dengan penyedia data dan mitra media. Informasi boleh datang dari mana saja, tapi keluar harus dari satu pintu,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Bali, I Wayan Suryawan, menambahkan bahwa krisis bukan hanya soal bencana fisik, tetapi juga persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. “Bencana bisa ditanggulangi dengan cepat, tapi kalau komunikasi kita lambat, itu akan jadi bencana berikutnya,” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kanal komunikasi selama krisis berlangsung, dengan pesan yang seragam namun disampaikan lewat berbagai saluran agar menjangkau masyarakat lebih luas.

    Upaya Kemkomdigi ini dinilai menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya kompleksitas krisis digital-di mana kecepatan, transparansi, dan koordinasi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    (rrd/rir)

  • Musim Hujan Diprediksi Mulai 10 Oktober, BPBD Ponorogo Ingatkan Warga Waspada

    Musim Hujan Diprediksi Mulai 10 Oktober, BPBD Ponorogo Ingatkan Warga Waspada

    Ponorogo (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim hujan di wilayah Ponorogo akan dimulai pada dasarian kedua bulan Oktober 2025, atau sekitar 10 Oktober mendatang. Prakiraan ini menjadi sinyal bagi masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi potensi cuaca ekstrem di awal musim penghujan.

    Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, menjelaskan bahwa penentuan awal musim hujan dilakukan berdasarkan akumulasi curah hujan selama tiga dasarian berturut-turut. “Sebuah wilayah dikatakan telah memasuki musim penghujan apabila selama 3 dasarian berturut-turut terjadi hujan dengan intensitas lebih dari 50 milimeter,” kata Masun, Kamis (9/10/2025).

    Masun mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti hujan deras disertai angin kencang. Beberapa wilayah yang rawan terdampak antara lain Kecamatan Jenangan, Babadan, Siman, Ponorogo, Sambit, dan Mlarak.

    Selain itu, potensi banjir juga menjadi perhatian serius. Masun menuturkan, daerah di sepanjang aliran Sungai Keyang dan Sungai Slahung berisiko tergenang ketika curah hujan tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD Ponorogo menyiagakan personel selama 24 jam.

    “Kami menyiagakan personel selama 24 jam untuk mengantisipasi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu,” ujarnya.

    BPBD juga mendorong langkah mitigasi di tingkat desa. Pemerintah desa diminta memangkas pohon-pohon besar yang berpotensi tumbang saat diterpa angin kencang serta memastikan kesiapsiagaan masyarakatnya.

    “Kami akan menyurati desa-desa untuk memastikan kesiapsiagaan masyarakat di wilayahnya masing-masing,” pungkas Masun. [end/beq]

  • Bukan Booming Pekerja Informal, Kemenkeu Ungkap Masalah Utama RI

    Bukan Booming Pekerja Informal, Kemenkeu Ungkap Masalah Utama RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan merespons laporan Bank Dunia atau World Bank soal maraknya pekerja sektor informal di Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Menurut Bank Dunia, banjir pekerja informal ini dapat menekan produktivitas ekonomi suatu negara.

    Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Kementerian Keuangan Febrio N. Kacaribu mengakui adanya permasalahan ini. Namun, dia melihat sektor informal tidak selalu buruk.

    Gig economy yang arahnya cenderung informal memang lebih banyak memberi penghasilan menarik bagi teman-teman Gen Z. Saat ini, katanya, permasalahan yang serius di Tanah Air adalah tingkat pengangguran usia muda.

    “Tingkat pengangguran di umur muda lebih tinggi sekitar 15% lebih ya,” katanya saat media gathering Kementerian Keuangan, Kamis (9/10/2025).

    Menghadapi masalah ini, pemerintah tengah mendorong terobosan baru untuk mendorong anak muda segera masuk lapangan kerja dan tidak menunda kerjanya. Hal ini dimaksudkan untuk mengejar produktivitas.

    “Kita harap dia lebih cepat masuk lapangan kerja daripada ditunda sehingga usia prime-nya bisa lebih dimanfaatkan,” ujar Febrio.

    Saat ini, dia mengatakan seri stimulus pemerintah berfokus pada penciptaan lapangan kerja. Lulusan perguruan tinggi disiapkan untuk ikut program magang. Program ini dibuka untuk 20.000 lulusan perguruan tinggi. Inilah yang menjadi fokus pemerintah.

    Kepala Ekonom Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo mengatakan, dalam satu dekade terakhir negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik tengah mengalami pola pergeseran struktural ketenagakerjaan, dari sektor lapangan pekerjaan produktif ke sektor informal.

    “Banyak orang meninggalkan sektor pertanian berproduktivitas rendah, bukan menuju industri berproduktivitas tinggi, melainkan ke pekerjaan berproduktivitas rendah di sektor jasa, termasuk di dalamnya pekerjaan gig economy,” kata Aaditya Matto saat konferensi pers World Bank East Asia and the Pacific Economic Update edisi Oktober 2025, dikutip Rabu (7/10/2025).

    Aaditya mengatakan, salah satu fenomena peralihan tenaga kerja dari sektor industri berproduktivitas tinggi seperti manufaktur, ke sektor informal itu terutama terjadi di Indonesia. “Contohnya di Indonesia, kita melihat peningkatan besar tenaga kerja informal di sektor jasa,” tuturnya.

    Risiko terbesar dari maraknya tenaga kerja di sektor informal pada sebuah negara, menurut Bank Dunia dapat memicu masyarakat kelas menengah menjadi rentan miskin, menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

    “Banyaknya individu di kawasan ini bekerja di sektor informal atau dengan produktivitas rendah. Kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin kini lebih besar daripada kelas menengah di sebagian besar negara,” dikutip dari laporan Bank Dunia.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Warga Palestina Rayakan Tahap Pertama Rencana Damai Israel-Hamas

    Warga Palestina Rayakan Tahap Pertama Rencana Damai Israel-Hamas

    Jakarta

    Ikuti perkembangan dunia dengan cepat lewat rangkuman Dunia Hari Ini.

    Edisi Kamis, 9 Oktober 2025 kita awali dengan perkembangan dari Gaza.

    Kesepakatan perdamaian Israel dan Hamas

    Pagi ini, presiden AS Donald Trump mengumumkan di Truth Social jika Israel dan Hamas sudah menandatangani tahap pertama rencana perdamaian.

    Ia mengatakan semua sandera akan segera dibebaskan dan Israel akan menarik pasukan mereka ke garis yang disepakati, sebagai langkah pertama menuju “perdamaian yang kuat, langgeng, dan abadi.”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ini adalah “hari yang luar biasa bagi Israel”, yang disambut meriah oleh warga Israel. Sementara warga Palestina merayakan berita dengan turun ke jalan.

    Dilaporkan Hamas akan membebaskan 20 sandera hidup, yang akan ditukar dengan 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari fase pertama perjanjian damai.

    Qatar mengatakan Israel dan Hamas mencapai kesepakatan “akan mengarah pada berakhirnya perang, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta masuknya bantuan,” seperti dikatakan Majed al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar.

    Banjir besar di Vietnam menelan jiwa

    Banjir di beberapa wilayah kota Thai Nguyen, sekitar 80 kilometer di utara ibu kota Hanoi, membuat banyak warga terjebak di rumah dan yang lainnya terpaksa mengungsi.

    Kementerian Lingkungan Hidup Vietnam mengatakan delapan orang tewas dalam banjir bandang, serta tanah longsor di wilayah pegunungan utara Vietnam sejak Senin, dan setidaknya lima lainnya hilang.

    “Saya belum pernah menyaksikan banjir separah ini sejak saya lahir 60 tahun yang lalu,” kata Nguyen Van Nguyen kepada AFP dari rumahnya yang berlantai tiga di provinsi Thai Nguyen.

    Penyerang sinagoge Manchester, anggota ISIS

    Polisi anti-teror di Inggris mengatakan pria yang menyerang sinagoge Manchester, Jihad Al-Shamie bersumpah setia kepada ISIS dalam panggilan telepon dengan polisi saat insiden tersebut.

    Jihad, berusia 35 tahun, ditembak mati oleh polisi di luar Sinagoge Heaton Park Congregation di Manchester, pekan lalu.

    Ia menabrakkan mobilnya ke pejalan kaki, menyerang orang-orang dengan pisau, dan mencoba memaksa masuk ke dalam gedung.

    Anggota jemaat sinagoge, Melvin Cravitz, 66 tahun, dan Adrian Daulby, 53 tahun, tewas dalam serangan yang terjadi pada Yom Kippur, hari paling suci dalam tahun Yahudi. Adrian tewas ditembak tidak sengaja oleh polisi.

    Presiden Ekuador selamat dari serangan

    Presiden Ekuador Daniel Noboa selamat dari serangan yang menargetkan iring-iringan mobilnya oleh ratusan pengunjuk rasa.

    Menteri Lingkungan Hidup dan Energi Ekuador, Ines Manzano, mengajukan laporan resmi tentang upaya pembunuhan presiden pada Selasa lalu.

    Ia mengatakan lima orang sudah ditahan setelah iring-iringan mobil presiden Noboa dikepung oleh sekitar 500 pengunjuk rasa di kota regional El Tambo, Provinsi Cañar.

    Ines juga mengklaim kendaraan presiden mengalami kerusakan akibat peluru setelah insiden tersebut, meski kantor berita Reuters tidak dapat memverifikasinya secara independen.

    Diduga protes tersebut dipicu oleh keputusan pemerintah Noboa untuk menghapus subsidi bahan bakar bulan lalu.

    (ita/ita)

  • Kucing Oren Viral Muncul di Google Maps, Banjir Review Netizen

    Kucing Oren Viral Muncul di Google Maps, Banjir Review Netizen

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kucing oren tiba-tiba viral, bahkan lokasinya muncul ditandai di Google Maps. Layanan peta virtual memperlihatkan sosok kucing berwarna oranye yang hidup berkeliaran di sekitar MRT Setiabudi Astra.

    Anda bisa menemukannya dengan mencari kata kunci ‘Kucing Oren MRT Setiabudi Astra Gate D’. Hasilnya akan memperlihatkan lokasi kucing tersebut berada.

    Beberapa foto juga dibagikan oleh pengguna Maps penampakan kucing tersebut dan keberadaannya. Tak hanya ada di pintu MRT saja, tetapi beberapa foto memperlihatkan kucing itu juga ada di jalanan sekitar stasiun ataupun bersantai di dekat tanaman.

    Pengguna juga tak lupa membubuhkan nilai pada lokasi tersebut. Pantauan l, Kamis (9/10/2025), tempat kucing oren itu mendapatkan nilai sempurna alias bintang 5.

    Kolom komentar pun dipenuhi mereka yang baru saja bertemu kucing. Tak sedikit yang mengisi komentar dengan nada bercanda dan tetap menggunakan kata-kata sopan seperti sedang me-review sebuah tempat.

    Banyak yang menuliskan jika kucing itu sangat menggemaskan dan ramah. Adapula yang mendoakan keselamatan dan berharap bisa bertemu dengan kucing itu.

    “Pelayanannya prima, tapi ngantukan. Berangkat kerja, ketemu lagi tidur, pulang kerjapun, ketemu lagi tidur. Mungkin dia kecapean melayani para babu,” ujar seorang pengguna.

    “Lucu banget gemash! 🤏🏼 Namun agak kurang interaktif ya, karena beliau ini ngantukan. Jadi tiap kali nemu ga pernah liat dia dlm keadaan sadar. Dielus pun tetap nyenyak…” tulis pengguna lain.

    Viralnya kucing oren ini juga sempat jadi pembicaraan di beberapa media sosial. Selain di MRT Setiabudi, kucing oren juga pernah ditandai di depan FX Sudirman, Jakarta.

    Sayangnya, saat CNBC Indonesia mencoba mencari di lokasi tersebut sudah tidak ada.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Abrasi Ancam Pantai Glagah-Congot, Groin Dibangun Lindungi Bandara YIA
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 Oktober 2025

    Abrasi Ancam Pantai Glagah-Congot, Groin Dibangun Lindungi Bandara YIA Regional 8 Oktober 2025

    Abrasi Ancam Pantai Glagah-Congot, Groin Dibangun Lindungi Bandara YIA
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Abrasi terus menggerus garis pantai Glagah–Congot yang terletak di selatan Bandar Udara Yogyakarta Internasional Airport (YIA), tepatnya di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Gelombang laut yang terus menerjang menyebabkan bibir pantai terkikis dan beberapa kali mengancam jalan aspal penghubung Glagah–Congot.
    Sebagai langkah mitigasi, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) membangun groin, yaitu struktur pengaman pantai yang menjorok ke laut, untuk menahan abrasi.
    “Groin merupakan bangunan pengaman pantai untuk menahan abrasi. Tahun ini kami membangun dua unit dari rencana lima unit, karena terkendala pendanaan,” kata Kepala BBWSSO DIY, Maryadi Utama, Rabu (8/10/2025).
    Pembangunan lima unit groin ini direncanakan sepanjang pantai antara.
    Dua unit telah dibangun pada 2025 dengan anggaran Rp 90 miliar.
    Sisanya akan diselesaikan pada tahun berikutnya dengan membutuhkan anggaran Rp 120 miliar.
    Maryadi menjelaskan, upaya pengamanan pantai selatan DIY sejatinya sudah dimulai sejak 2004, diawali dari kawasan Pantai Glagah.
    Namun, intensitas pembangunan meningkat sejak berdirinya Bandara YIA yang lokasinya cukup dekat dari garis pantai.
    Setelah kawasan ini menjadi bandara, fokus pengamanan kini berada di sepanjang garis pantai antara Sungai Serang hingga Sungai Bogowonto.
    Sebelumnya telah berlangsung penataan dan perbaikan pada muara kedua sungai dan aliran sekitarnya hingga selesai pada 2024.
    BBWSSO telah menyelesaikan pembangunan jeti Sungai Bogowonto pada 2024.
    Jeti ini berfungsi mengarahkan aliran sungai langsung ke laut untuk mengurangi risiko banjir di sekitar bandara.
    Selanjutnya, konsentrasi dilakukan pada sisi pantai.
    Dalam pembangunan, groin dibangun dengan fondasi batuan kecil yang diperkuat oleh tetrapod, yakni struktur beton berbentuk khusus untuk meredam energi gelombang laut.
    “Tetrapod-nya mulai dari ukuran 2 ton, 3 ton, hingga yang terbesar 7 ton di bagian paling depan,” jelas Maryadi.
    Setiap unit groin memiliki panjang sekitar 75 meter, dan BBWSSO juga akan membangun revetment atau pelindung tebing di beberapa titik.
    Pada 2026, tiga unit tambahan akan dibangun—dua di sisi timur dan satu di sisi barat dari lokasi saat ini.
    “Dulu jalan di belakang lintasan bandara sempat tergerus ombak. Tapi sekarang perlahan pasir mulai terbentuk kembali di beberapa titik,” ungkap Maryadi.
    Melalui pembangunan ini, BBWSSO berharap garis pantai di Kulon Progo tetap stabil dan mampu melindungi infrastruktur vital seperti Bandara YIA dan pemukiman warga dari dampak abrasi serta perubahan iklim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 300 Bangli di Wisma Asri Bekasi Dibongkar, Buka Jalur Transportasi Terpadu ke LRT
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Oktober 2025

    300 Bangli di Wisma Asri Bekasi Dibongkar, Buka Jalur Transportasi Terpadu ke LRT Megapolitan 8 Oktober 2025

    300 Bangli di Wisma Asri Bekasi Dibongkar, Buka Jalur Transportasi Terpadu ke LRT
    Penulis

    BEKASI, KOMPAS.com –
    Sekira 300 bangunan liar di kawasan Perumahan Wisma Asri, Teluk Pucung, Bekasi Utara, dibongkar Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada Selasa (7/10/2025).
    Langkah itu menjadi bagian dari upaya penataan lingkungan terpadu yang mencakup pembenahan saluran air, perluasan jalan, hingga persiapan jalur bus Trans Patriot agar dapat menjangkau wilayah utara kota.
    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan, bangunan yang ditertibkan berdiri di atas lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT) dan menutup aliran air.
    “Penertiban ini kami lakukan untuk mengembalikan fungsi saluran sebagaimana mestinya. Dengan terbebasnya saluran dari bangunan liar, pengendalian sampah, aliran air, hingga pencegahan banjir akan lebih efektif,” kata Tri, Selasa (7/10/2025), dikutip dari
    Warta Kota
    .
    Selain memulihkan fungsi saluran air, Pemkot Bekasi menyiapkan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi umum sebagai bagian dari revitalisasi kawasan.
    Jalan yang sebelumnya hanya bisa dilalui kendaraan kecil kini telah dilebarkan hingga delapan meter, memungkinkan bus Trans Patriot beroperasi melayani warga.
    “Transportasi umum akan membuat biaya perjalanan lebih hemat dan konektivitas kota semakin kuat. Jalur ini juga akan terhubung hingga ke wilayah utara dan terintegrasi dengan LRT serta stasiun kereta,” jelas Tri.
    Proyek penataan kawasan tersebut turut didukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
    Tri menyebut, pembangunan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah, dengan prioritas pada kebutuhan dasar warga.
    “Jika terdapat kekurangan dalam penyelesaian pembangunan, akan diberikan tambahan selesai secara bertahap,” ujarnya.
    Menurut Plt Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi, Idi Susanto, sebagian bangunan yang dibongkar telah berdiri selama puluhan tahun dan menjadi hambatan dalam pengelolaan lingkungan.
    Meski begitu, penertiban dilakukan sesuai ketentuan hukum dengan pendekatan persuasif.
    “Dengan dibongkarnya bangunan-bangunan ini, pengendalian sampah dan aliran air dapat lebih mudah dikelola, sehingga kawasan menjadi lebih tertata,” kata Idi.
    Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul “Pemkot Bekasi Gusur 300 Bangunan Liar di Wisma Asri Bekasi”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hamida, Fauzi dan Netizen jadi Oase Pencari Keadilan Tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

    Hamida, Fauzi dan Netizen jadi Oase Pencari Keadilan Tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

    Surabaya (beritajatim.com) – Desakan supaya pihak kepolisian mengusut tuntas tragedi pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny Sidoarjo yang menewaskan lebih dari 60 anak-anak terus bermunculan. Ditengah gurun penerimaan wali santri terhadap hilangnya nyawa para santri, Hamida dan Fauzi menjadi oase pencari keadilan yang terus bersuara.

    Dari informasi yang dihimpun Beritajatim di lokasi selama tragedi mayoritas keluarga korban pasrah dan menerima jika tragedi tersebut merupakan takdir yang sudah ditetapkan. Bahkan sejumlah keluarga sempat melakukan protes kepada petugas evakuasi karena dianggap lamban dalam menyelamatkan para santri. Hingga menyebabkan 60 lebih santri meninggal dunia.

    Salah satu wali santri yang menerima tragedi dengan korban jiwa terbanyak menurut BNPB itu adalah M. Ma’ruf (50). Ia adalah wali santri dari Muhammad Ali (13) salah satu korban jiwa dalam peristiwa ambruknya mushola Al Khoziny Sidoarjo. Ma’ruf menganggap apa yang terjadi merupakan kehendak dan takdir dari Allah SWT.

    “Kami titipkan (putra) kami di pondok ini dengan tujuan, satu agar anak kami kenal dengan Tuhannya, dua kami pasrah dengan guru kami yang ada di sini, andaikan ada kejadian yang tidak diinginkan itu semua takdir dan kami siap menerima adanya,” kata Ma’ruf.

    Keikhlasan dan penerimaan Ma’ruf itu mengamini pernyataan Pengasuh Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, KH Abdus Salam Mujib dihari ambruknya bangunan mushola ponpes. Disamping reruntuhan, kyai yang juga tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU) mengatakan jika ambruknya bangunan merupakan takdir.

    “Ya saya kira ini takdir dari Allah, jadi semuanya harus bisa bersabar. Dan mudah-mudahan juga diberi diganti oleh Allah yang lebih baik,” kata Mujib ditemui di lokasi kejadian, Senin (29/9/2025) lalu.

    Namun, tak semuanya memilih pasrah dan menerima. Hamida dan Fauzi contohnya. Di tengah gurun menerima dan pasrah, keduanya menjadi oase harapan perbaikan sistem pembelajaran di pondok pesantren dengan menuntut pertanggungjawaban dari pengasuh dan pengurus Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.

    Hamida warga Sedati, Sidoarjo sampai hari kesepuluh tragedi atau Rabu (8/10/2025) belum mengetahui di mana keponakannya yang turut menjadi korban. Setiap hari ia menunggu hasil identifikasi dari tim Disaster Victim Identification (DVI) Pusdokkes Mabes Polri di RS Bhayangkara Surabaya menyebut nama keponakannya, M Muhfi Alfian (16).

    “Keluarga berharap, mendorong dan mendesak pihak kepolisian khususnya Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan, karena tragedi ini sudah ada unsur pidananya. tetap harus ada yang bertanggung jawab atas tragedi bencana non alam ini karena peristiwa ini tidak ambruk secara alami,” kata Hamida.

    Perempuan yang akrab dipanggil Mimid ini mengungkap sebenarnya pihak keluarga sudah menanyakan terkait dengan penggunaan gedung disaat para santri melakukan pengecoran di lantai paling atas bangunan mushola.

    “Masa dilantai atas masih pengecoran basah tapi di bawah digunakan untuk aktivitas sholat. Pertanyaan seperti itu juga sudah pernah disampaikan orang tua korban Muhfi di grup WhatsApp wali santri dan tidak ada satupun dari pengurus ponpes yang menjawab,” imbuh Hamida.

    Senada dengan Mimid, Fauzi (48) juga mendesak adanya pertanggungjawaban dari pengurus dan pengasuh ponpes. Fauzi kehilangan empat keponakannya dalam tragedi tersebut. Anak kandungnya yang juga mondok di tempat yang sama dinyatakan selamat.

    Empat santri yang awalnya ingin belajar ilmu agama namun malah menjadi korban ambruknya bangunan mushola itu adalah MH, MS, BD dan A. Mereka memiliki rentan usia 16-17 tahun atau dalam Islam disebut dengan periode As-Syabab (remaja/periode pemuda).

    “Saya sudah konsultasi dengan yang lebih ahli. Dilihat dari konstruksinya memang tidak standar untuk pembangunan,” ucap dia.

    Secara pribadi Fauzi mengungkap keikhlasannya menerima empat anggota keluarganya dipanggil oleh sang Maha Kuasa. Namun, kelalaian pihak pondok dengan tidak mematuhi administrasi dan kelayakan bangunan harus dipertanggungjawabkan. Supaya kedepan tidak ada lagi kejadian serupa.

    “Kalau masalah ikhlas, benar kita ikhlas, itu namanya takdir. Tapi kalau kelalaian, ya harus diproses. Hukum harus ditegakkan, supaya ke depan adik-adik kita bisa belajar dengan aman,” ujarnya.

    Fauzi dan Mimid sepakat jika terdapat kultur di lingkungan pondok pesantren yang membuat wali santri enggan atau tidak berani menuntut pertanggungjawaban dari para pengasuh dan pengurus. Namun, kedua orang itu sepakat penegakan hukum tidak boleh kalah dengan status sosial. Negara tidak seharusnya kalah dengan individu yang mempunyai status sosial tinggi.

    “Kita tidak memandang status sosial atau jabatan. Meskipun statusnya kiai, kalau memang bersalah ya harus diproses. Masa hukum kalah sama status sosial seseorang,” jelas Fauzi.

    Arus desakan untuk memproses pidana pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi dengan korban jiwa terbanyak mengalahkan gempa Poso dan banjir di Bali terus mengalir. Hamida dan Fauzi tidak sendirian. Masyarakat di media sosial juga mendesak agar pihak kepolisian segera memanggil pihak pengurus pondok.

    Menanggapi desakan Hamida, Fauzi dan masyarakat, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengatakan peristiwa ini sudah ditangani oleh dua Direktorat. Yakni, Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim. Pihaknya sudah memeriksa 17 saksi dan menetapkan dua pasal KUHP untuk menjerat penanggung jawab dalam peristiwa ini.

    “Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat,” kata Nanang, Rabu (8/10/2025).

    Selain dua pasal KUHP, pihak kepolisian juga menerapkan Pasal 46 ayat 3 dan atau Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan.

    Ia menegaskan pihak kepolisian dalam penegakan hukum tidak memandang status sosial. Ia berkomitmen pihak kepolisian akan memproses kasus ini dengan aturan yang sesuai.

    “Setiap orang itu sama haknya kedudukannya di dalam hukum. Jadi tentunya apapun yang akan melekat itu nanti kita lepaskan dulu. Jadi supaya kita tahu bagaimana progres ini berlangsung dan kemudian mengenai pertanggungjawaban kepada hukum karena kita ingat kita ini kan negara hukum. Jadi semuanya saya ingin untuk patuh terhadap aturan yang ada dulu,” pungkasnya. (ang/ian)