Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Kak Na Terobos Wilayah Terisolasi Antar Bantuan Banjir di Bireuen

    Kak Na Terobos Wilayah Terisolasi Antar Bantuan Banjir di Bireuen

    Bireuen, Beritasatu.com – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Aceh Marlina Muzakir bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh T Adi Darma, serta istri ketua DPR Aceh mengantarkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Gampong Kubu, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Minggu (14/12/2025).

    Menumpang perahu nelayan, Marlina Muzakir yang akrab disapa Kak Na bersama rombongan menyeberangi Krueng Peusangan. Gampong Kubu menjadi salah satu wilayah terisolasi setelah jembatan Pante Lheung, satu-satunya akses darat penghubung, putus diterjang material banjir.

    “Alhamdulillah, sore ini kita bisa mengantar bantuan untuk masyarakat terdampak banjir di Gampong Kubu. Putusnya jembatan Pante Lheung membuat gampong ini terisolasi. Akses ke sini hanya bisa dilakukan dengan menumpang perahu nelayan serta gondola tradisional yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat,” ujar Kak Na.

    Pada kesempatan tersebut, Kak Na mengimbau masyarakat agar tetap bersabar menghadapi cobaan akibat bencana banjir. Ia menegaskan Pemerintah Aceh bersama seluruh pemangku kepentingan terus berupaya melakukan penanganan pascabanjir.

    “Tetap bersabar ya, bu. Pemerintah Aceh dan semua pihak terus berupaya melakukan penanganan pascabanjir. Masih panjang dan berat kerja-kerja kita. Namun insyaallah, dengan kerja bersama kita mampu menghadapi cobaan ini,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kak Na juga mengantarkan bantuan ke Posko Gampong Kapa yang berada di Meunasah Kapa serta Posko Gampong Blang Panjoe yang didirikan di meunasah setempat. Akses menuju kedua gampong tersebut sudah dapat dilalui, namun di sisi kiri dan kanan jalan tampak timbunan pasir bercampur lumpur setinggi hingga satu meter, sisa pembersihan pascabanjir yang menghitam menyerupai benteng.

    Kondisi serupa juga terlihat di pekarangan dan di dalam rumah warga. Pasir bercampur lumpur mengendap hingga setinggi satu meter dan mulai mengeras, menimbun rumah-rumah warga. Seluruh peralatan rumah tangga terendam material banjir, sementara ketersediaan air bersih sangat terbatas.

    Selain kesulitan membersihkan rumah, warga juga kebingungan membuang endapan lumpur dan pasir karena hampir seluruh wilayah gampong terdampak. Kondisi ini semakin memperberat upaya pemulihan pascabanjir.

    Geuchiek Gampong Blang Panjoe, M Ruslan, berharap pemerintah dapat membantu alat berat untuk mempercepat proses pembersihan lingkungan.

    “Kami sangat berharap pemerintah membantu alat berat seperti beko dan buldoser untuk membersihkan jalan gampong serta pekarangan rumah warga. Endapan lumpur dan pasir yang cukup tinggi sangat sulit dibersihkan secara manual,” ujar M Ruslan.

    Selain membawa bantuan pangan dan sandang, Kak Na juga menyertakan petugas kesehatan beserta obat-obatan. Saat membagikan biskuit untuk menyemangati anak-anak dan para ibu, petugas kesehatan secara bergantian melayani keluhan warga di posko pengungsian.

     

  • Kemenhub Prediksi 20,23 Juta Orang Padati Jawa Tengah saat Nataru

    Kemenhub Prediksi 20,23 Juta Orang Padati Jawa Tengah saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan memproyeksikan ada 16,93% atau sekitar 20,23 juta orang yang berkunjung ke Jawa Tengah selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, menurut survei tersebut, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat pertama sebagai tujuan favorit nasional pada masa libur Nataru. 

    Begitu pula dengan sejumlah simpul transportasi di Jawa Tengah juga diprediksi jadi yang terpadat, mulai dari stasiun, terminal, maupun bandara. 

    “Karena itu, saya ingin memastikan sarana dan prasarana transportasi di wilayah ini dalam kondisi baik dan siap melayani masyarakat selama periode tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (15/12/2025). 

    Dudy menjelaskan, secara umum Stasiun Tawang menempati peringkat empat sebagai stasiun tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 4,55% atau sekitar 284.000 orang. Sementara itu, Stasiun Solo Balapan menduduki peringkat enam dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,20% atau sekitar 200.000 orang. 

    Selanjutnya, peringkat tujuh Stasiun Purwokerto dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,03% atau sekitar 188.000 orang dan peringkat sepuluh Stasiun Kutoarjo dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 2,64% atau sekitar 165.000 orang.

    Untuk angkutan bus, Terminal Tirtonadi menempati peringkat tujuh sebagai terminal tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 2,85% atau sekitar 205.000 orang. 

    Adapun, Bandara Internasional Ahmad Yani menempati peringkat tujuh sebagai bandara tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,23% atau sekitar 138.000 orang. 

    Sebelumnya, BKT memproyeksikan pergerakan masyarakat akan mencapai 42,01% dari total penduduk atau sekitar 119,50 juta orang selama libur Nataru 2025/2026. 

    BKT juga mencatat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta masuk ke dalam lima besar provinsi tujuan pergerakan masyarakat. Masing-masing diperkirakan jumlah pergerakan mencapai 20,23 juta orang, 16,83 juta orang, dan 9,38 juta orang akan memadati tiga provinsi tersebut. 

    Melihat dari sisi kabupaten/kota, Yogyakarta menjadi destinasi urutan pertama para pelancong. Pada libur Nataru mendatang, BKT memprediksi akan ada 5,15 juta orang memadati Yogyakarta. 

    Dalam kunjungan Dudy ke Semarang, Minggu (14/12/2025), dirinya meninjau Stasiun Tawang dan Stasiun Weleri beserta fasilitasnya, kemudian mengunjungi sejumlah titik yang rawan bencana, seperti banjir dan tanah longsor di lintas Semarang-Gambringan.

    Dudy meminta Ditjen Perkeretaaapian untuk melakukan mitigasi risiko pada aspek tersebut, termasuk mengecek secara rutin sejumlah jembatan yang berusia tua serta mengantisipasi dampak penurunan tanah yang menyebabkan genangan air rob pada jalur kereta di wilayah Pekalongan. 

    Di sektor laut, Dudy memerintahkan jajaran Ditjen Perhubungan Laut untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran selama masa angkutan Nataru 2025/2026 benar-benar diprioritaskan. 

    “Kesiapan dan mitigasi risiko di Pelabuhan Tanjung Emas sudah baik, khususnya terhadap risiko cuaca ekstrem, kemacetan di pelabuhan, banjir rob, serta keterlambatan hingga kecelakaan kapal,” tegas Dudy. 

    Dudy menilai bahwa seluruh stakeholder transportasi di Jawa Tengah sudah siap untuk menyambut libur Nataru 2025/2026. Dirinya pun optimistis pergerakan masyarakat selama periode ini dapat terkendali dengan baik, melalui koordinasi dan kolaborasi yang intensif dari seluruh stakeholder.

    “Harapannya, zero accident dan zero fatality dapat terwujud pada penyelenggaraan Nataru 2025/2026,” tutup Dudy. 

  • BPS: Banjir Picu Lonjakan Harga Beras di Aceh-Sumatra

    BPS: Banjir Picu Lonjakan Harga Beras di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bencana banjir memicu kenaikan harga beras semua kualitas, baik medium dan premium, di wilayah Aceh dan Sumatra pada pekan kedua Desember 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara nasional terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras semua kualitas.

    Pudji menuturkan, wilayah di Aceh dan Sumatra menjadi kontributor utama kenaikan harga karena terdampak bencana alam.

    “Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara merupakan wilayah yang memang sedang terkena bencana sehingga di sini tergambar efeknya sudah mulai terlihat dari perkembangan harga di minggu kedua Desember 2025,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Secara terperinci, harga beras di Aceh mencapai Rp14.712 per kilogram dengan IPH 3,10% pada pekan kedua Desember 2025. Mengekor, harga beras di Sumatra Barat yang mencapai Rp16.407 per kilogram dengan IPH 1,45%.

    Lalu, ada Papua Barat dengan harga beras mencapai Rp17.764 per kilogram dengan IPH 1,14%, Sumatra Utara Rp15.124 per kilogram dengan IPH 0,52%, Kepulauan Riau Rp14.231 per kilogram dengan IPH 0,35%, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp13.972 per kilogram dengan IPH 0,29%.

    Berikutnya, harga beras semua kualitas di Papua Tengah mencapai Rp28.094 per kilogram dengan IPH 0,09% dan Bengkulu di level Rp14.348 per kilogram atau dengan IPH sebesar 0,01%.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat terdapat 112 pasar rakyat rusak imbas banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Berdasarkan hasil pendataan sementara menunjukkan sebaran kerusakan pasar cukup dominan di Aceh dan Sumatra Utara.

    “Sumatra Utara [ada] 44 pasar [yang terdampak], Aceh 65 [pasar yang terdampak], Sumatra Barat 3 [pasar yang terdampak],” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Pemerintah, kata Budi, kini memprioritaskan upaya pemulihan fungsi pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur vital.

    Adapun, Kemendag akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perihal pembangunan dan renovasi pasar. Nantinya, pendanaan untuk perbaikan pasar rakyat menggunakan anggaran PU.

    “Mau kami identifikasi itu nanti [dari tingkat kerusakan yang menjadi prioritas untuk dibangun. Kami akan nanti komunikasi dengan PU. Biasanya memang PU itu minta rekomendasi dari kami,” ujarnya.

    Namun, Budi menjelaskan proses identifikasi lapangan merupakan langkah krusial mengingat tingkat kerusakan setiap pasar berbeda-beda. Untuk itu, Kemendag belum bisa memastikan berapa angka kerugian para pedagang yang terdampak bencana.

    “Ini sekarang diidentifikasi, misalnya mau dibangun ya bisa saja yang prioritas yang rusak berat dulu. Ini sedang diidentifikasi karena kan juga semua belum selesai, masih proses,” pungkasnya.

  • Diandalkan di Indonesia, Ingin Dilumpuhkan di China

    Diandalkan di Indonesia, Ingin Dilumpuhkan di China

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan China merupakan negara  dengan populasi terbesar di dunia. Keduanya memiliki sikap berbeda terhadap satelit orbit rendah (LEO) Starlink milik Elon Musk.

    Pemerintah Indonesia saat ini sangat bergantung dengan konektivitas satelit, baik Satria-1 maupun Starlink, dalam berkomunikasi di wilayah terdampak banjir di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Pada 3 Desember 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi. 

    Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. 

    “Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi.

    Dia memaparkan perangkat Starlink memiliki jangkauan antara 500 meter hingga 1 kilometer dan dapat digunakan sekitar 60 pengguna sekaligus. 

    Kapasitasnya masih bisa ditingkatkan ketika perangkat dihubungkan dengan alat pendukung seperti hotspot tambahan. Kecepatan internet yang dihasilkan dapat mencapai hingga 300 Mbps.

    Helmi menambahkan Starlink dimanfaatkan sebagai jaringan pengganti sementara ketika BTS mengalami gangguan akibat listrik padam, putusnya transmisi, kerusakan fisik, maupun ketika melayani area blank spot. 

    “Akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terdampak,” katanya.

    Perangkat penangkap sinyal Starlink

    Berbeda dengan Indonesia, pemerintah China saat ini justru tengah memikirkan cara untuk memadamkan satelit Starlink. Mereka khawatir Starlink hanya akan membuat kericuhan pada masa mendatang karena mereka dapat mengendalikan informasi lewat konektivitas satelit.

    Peneliti di China tengah menjajal metode baru untuk melumpuhkan jaringan internet satelit konstelasi, seperti Starlink, guna mengantisipasi potensi konflik di masa depan. 

    Berdasarkan studi terbaru, China diperkirakan membutuhkan ribuan drone untuk melakukan jamming atau pengacauan sinyal di wilayah seluas Taiwan.

    Melansir dari Dark Reading Kamis (11/12/2025), sebuah makalah akademis yang diterbitkan dalam jurnal Systems Engineering and Electronics mengungkapkan temuan tersebut. Peneliti dari dua universitas besar di China menemukan bahwa komunikasi yang disediakan oleh konstelasi satelit dapat diganggu, namun dengan biaya yang sangat besar.

    Studi tersebut mensimulasikan bahwa untuk memutus sinyal dari jaringan Starlink ke wilayah seluas Taiwan, militer membutuhkan pengerahan 1.000 hingga 2.000 drone yang dilengkapi perangkat jammer secara bersamaan.

    Diketahui sebelumnya, konstelasi satelit menjadi peran vital dalam perang Rusia dan Ukraina. Satelit terbukti menjadi urat nadi bagi pasukan Ukraina untuk menjaga konektivitas internet dan komunikasi militer tetap hidup meski di tengah gempuran serangan.

    Temuan ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah dan perusahaan antariksa global. Peneliti pertahanan siber senior di Center for Security Studies (CSS) ETH Zürich Clémence Poirier mengatakan bahwa riset ini adalah realita nyata mengenai strategi perang masa depan.

    Menurut Poirier, jika konflik pecah di Asia, terutama yang melibatkan China dan Taiwan, pemutusan konektivitas satelit akan menjadi strategi langkah pembuka.

    “Perusahaan antariksa harus memantau sistem mereka dengan ketat, memisahkan jaringan antara pelanggan sipil dan militer, serta memperbarui model ancaman mereka jika konflik terjadi,” ujar Poirier.

    Satelit kini memegang peran yang makin krusial, mulai dari menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi berbiaya rendah untuk daerah pedesaan hingga komunikasi di zona konflik. 

    Hal ini menjadikan infrastruktur tersebut target utama. Sistem navigasi satelit global (GNSS) makin sering mengalami gangguan di sekitar zona perang, sementara peretas negara menargetkan kendali posisi satelit melalui serangan siber.

    Wakil Direktur Proyek Keamanan Dirgantara di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Clayton Swope juga menjelaskan mengapa serangan siber dan perang elektronik terhadap satelit kini lebih diminati dibandingkan serangan fisik.

    Menurut Swope, taktik ini memiliki risiko kerusakan tambahan yang lebih kecil dan kemungkinan eskalasi ketegangan yang lebih rendah.

    “Serangan kinetik (fisik) masih menjadi kekhawatiran, tetapi sulit membayangkan serangan kinetik terjadi di masa damai atau ketegangan tinggi karena terlalu memicu eskalasi perang terbuka,” kata Swope.

    Sebaliknya, dia menilai serangan siber serta pengacauan sinyal sering terjadi sebagai taktik “zona abu-abu” yang dianggap tidak mengancam eskalasi yang tidak diinginkan secara langsung.

    Meski China meriset cara melumpuhkannya, jaringan satelit konstelasi sangat sulit untuk dilumpuhlan secara total. Karakteristik satelit ini yang bergerak cepat, berjumlah banyak, dan menggunakan berbagai teknik koreksi sinyal membuat interferensi menjadi tantangan berat.

    Sebagai contoh, Starlink saat ini mengoperasikan sekitar 9.000 satelit yang bergerak di low-earth orbit. Taiwan sendiri telah mengantisipasi risiko ini dengan menandatangani kontrak bersama Eutelsat OneWeb, konstelasi satelit lain yang memiliki lebih dari 600 satelit, untuk menjamin konektivitas jika terjadi bencana atau perang.

    Direktur Strategi dan Keamanan Nasional di The Aerospace Corp Sam Wilson menambahkan bahwa dengan beralihnya AS dan negara lain ke konstelasi satelit terdistribusi yang besar, senjata anti-satelit tradisional menjadi kurang bernilai secara strategis.

    “Menghancurkan satu aset memang akan menyebabkan kerusakan, tetapi tidak akan mematikan seluruh konstelasi. Hal ini mendorong musuh untuk mempertimbangkan vektor ancaman lain, termasuk perang elektronik dan siber,” jelas Wilson. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Meski Ruangan Belum Siap, RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Buka Poli Darurat

    Meski Ruangan Belum Siap, RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Buka Poli Darurat

    Meski Ruangan Belum Siap, RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Buka Poli Darurat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan bahwa RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang sudah membuka kembali pelayanan poliklinik darurat setelah banjir bandang dan tanah longsor melumpuhkan seluruh fasilitas pelayanan.
    Pelaksana Pelayanan RS
    Kemenkes
    Adam Malik, Ade Rachmat Yudiyanto, menjelaskan bahwa pelayanan mulai dibuka sejak Rabu (10/12/2024) meski ruangan belum siap.
    “Yang penting pelayanan tidak berhenti. Ruangan ideal belum siap, tapi kita hidupkan dulu rumah sakitnya,” ujar Ade, dikutip dari keterangan pers, Senin (15/12/2025).
    Ade mengatakan, bangunan utama rumah sakit tersebut masih rusak berat dan dipenuhi lumpur sehingga poliklinik darurat dibuka di belakang IGD.
    “Seluruh poli beroperasi secara sementara di ruang darurat belakang IGD,” jelas Ade.
    Ade menyampaikan, beberapa layanan yang mulai berjalan antara lain poli paru, rehabilitasi medik, penyakit dalam, kulit, kandungan, dan poli anak.
    Selain itu, sejumlah dokter umum dikerahkan untuk memperkuat triase IGD sekaligus membantu pemeriksaan poli.
    “Seluruh ruang pelayanan masih jauh dari standar karena bangunan lama terdampak lumpur tebal. Penataan dilakukan dengan memanfaatkan area yang paling memungkinkan digunakan,” ucapnya.
    Meja pemeriksaan, tempat duduk pasien, hingga alur antrean dirancang sederhana agar aktivitas dapat tetap berlangsung tanpa menghambat pasien.
    Meski sederhana, warga tetap berdatangan karena banyak keluhan pascabanjir, terutama infeksi kulit dan gangguan pernapasan, yang membutuhkan pemeriksaan segera.
    Ade memperkirakan situasi darurat akan berlangsung beberapa pekan hingga ruangan poli permanen selesai dibersihkan dan diperbaiki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Perintahkan Hunian Sementara Pengungsi Banjir Sumatra Segera Rampung

    Prabowo Perintahkan Hunian Sementara Pengungsi Banjir Sumatra Segera Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk segera merampungkan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12).

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Seskab Teddy dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Dalam rapat terbatas itu, beberapa instruksi yang diberikan para menteri merupakan hasil peninjauan Presiden Prabowo langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, yaitu pada 1 Desember 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh; dan Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat.

    Kemudian, kunjungan kedua Presiden di Provinsi Aceh pada 7 Desember 2025 tepatnya di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh, kemudian pada 12 Desember 2025 di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah, serta di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 13 Desember 2025.

    Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Minggu (7/12) lalu, Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ada 30.000 lebih rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang rusak akibat banjir bandang dan longsor. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah seiring dengan pendataan yang terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

    Kepala BNPB, dalam rapat tersebut, kemudian mengusulkan hunian sementara yang diperuntukkan kepada pengungsi nantinya dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana, sementara pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi, diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden.

    Terkait anggaran, BNPB mengajukan Rp60 juta per unit hunian tetap kepada Presiden Prabowo. Sementara itu, untuk hunian sementara, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp30 juta per rumah.

    Hunian sementara yang dibangun itu berukuran 36 meter persegi lengkap dengan fasilitas kamar tidur, sarana MCK, dan ruangan lainnya.

  • Listrik Aceh Pulih Bertahap, Kerusakan Infrastruktur Jadi Kendala Utama

    Listrik Aceh Pulih Bertahap, Kerusakan Infrastruktur Jadi Kendala Utama

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemulihan listrik Aceh pascabencana yang terjadi di sebagian wilayah Pulau Sumatra dilakukan secara bertahap karena mengalami kerusakan infrastruktur yang parah.

    Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai dampak bencana yang tersebar di banyak titik membuat setiap lokasi kerusakan infrastruktur kelistrikan mengalami tantangan teknis yang berbeda.

    “Kerusakannya tidak ringan. Infrastruktur inti seperti jaringan dan gardu terdampak banjir dan longsor, dan bencananya tidak terjadi di satu area, tetapi tersebar di banyak titik,” kata Agus dalam keterangannya, dikutip Senin (15/12/2025).

    Menurutnya, pemulihan bertahap terpaksa dilakukan karena penanganan setiap titik memiliki karakter kerusakan dan kondisi lapangan yang berbeda. Perbedaan tingkat dampak dan akses setiap lokasi membuat pekerjaan teknis dijalankan dalam urutan.

    Dia berpendapat kerusakan parah dan antartitik yang berjauhan membuat pemulihan tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Terlebih, langkah pemulihan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu gangguan baru.

    “Setiap tahap pemulihan harus dikendalikan. Kalau tidak hati-hati, gangguan bisa merambat ke wilayah yang sebelumnya tidak terdampak,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa proses teknis di lapangan berjalan berlapis mulai dari memastikan perangkat aman, melakukan pengujian awal, hingga memasukkan beban secara perlahan agar respons jaringan dapat dipantau secara langsung.

    Di beberapa titik, lanjutnya, tantangan seperti kondisi tanah setelah longsor dan jarak antarlokasi memengaruhi cara tim memetakan pekerjaan harian. Setiap lokasi punya karakter tantangan berbeda, bukan karena petugas lambat, tetapi karena struktur wilayah dan dampak bencana yang tidak seragam.

    Menurutnya, pola pemulihan bertahap saat ini merupakan konsekuensi langsung dari parahnya kerusakan dan luasnya sebaran titik bencana, bukan karena kurangnya upaya dari petugas.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (12/11/2025), pemerintah bersama PT PLN (Persero) mempercepat upaya pemulihan pasokan listrik pascabencana banjir di Sumatra.

    Adapun, hingga Kamis (11/12/2025), kondisi pemulihan listrik di Aceh tercatat 36%, Sumatra Utara 99,8% setelah longsor susulan, dan Sumatra Barat telah menyala 100% sejak 5 Desember 2025.

    Ketua Tim Kementerian ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi menegaskan Aceh masih memerlukan perhatian khusus. Menurutnya, untuk mempercepat pemulihan di beberapa desa, PLN memerlukan dukungan pembukaan akses jalan yang masih terputus. 

    “Ini untuk transportasi material jaringan serta penyediaan BBM untuk operasional kendaraan. Genset PLN masih sangat terbatas di Aceh Tamiang dan Bener Meriah,” jelas Rudy melalui keterangan resmi.

  • Banjir Kembali Terjang Padang, 15 Warga Dievakuasi

    Banjir Kembali Terjang Padang, 15 Warga Dievakuasi

    Padang, Beritasatu.com – Banjir susulan kembali melanda kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (14/12/2025) petang. Luapan Sungai Batang Kuranji akibat hujan berintensitas tinggi sejak siang hari menyebabkan permukiman warga kembali terendam dan memaksa belasan orang dievakuasi.

    Tim SAR gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, TNI, dan Dinas Pemadam Kebakaran mengevakuasi 15 warga yang terjebak banjir. Air sungai meluap dengan arus deras dan ketinggian yang terus meningkat, menyulitkan proses penyelamatan.

    Evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan tali pengaman untuk mengevakuasi warga satu per satu menuju lokasi yang lebih aman. Derasnya arus dan medan yang sulit dilalui membuat proses evakuasi dilakukan dengan ekstra kehati-hatian.

    Sebagian warga yang terjebak diketahui sebelumnya memilih bertahan di rumah karena menilai kondisi masih aman. Namun, banjir susulan datang secara tiba-tiba, membuat air kembali menggenangi rumah-rumah dan menutup akses evakuasi.

    Selain Batu Busuak, peningkatan debit air juga dilaporkan terjadi di kawasan Gunuang Pangilun–Kuranji serta Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah. Warga yang bermukim di bantaran sungai diimbau meningkatkan kewaspadaan dan bersiap melakukan evakuasi mandiri jika kondisi memburuk.

    BPBD Kota Padang menyatakan terus memantau perkembangan cuaca dan ketinggian muka air sungai. Personel gabungan disiagakan di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi banjir susulan.

    “Banjir susulan terjadi akibat hujan deras sejak siang hari. Kami bersama TNI dan Damkar langsung melakukan evakuasi warga yang terjebak. Masyarakat di bantaran Sungai Batang Kuranji kami imbau segera mengungsi jika debit air terus naik,” ujar Kepala Bidang BPBD Kota Padang Albana.

    Hingga Minggu (14/12/2025) malam, tim gabungan masih berjaga di lokasi untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal serta mengantisipasi kemungkinan banjir lanjutan apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.

  • Prabowo Dituding Merusak Hutan Demi Keuntungan Sendiri, Gerindra: Lahan Beliau Justru Jadi Tempat Perlindungan Satwa

    Prabowo Dituding Merusak Hutan Demi Keuntungan Sendiri, Gerindra: Lahan Beliau Justru Jadi Tempat Perlindungan Satwa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu soal lahan Presiden Prabowo Subianto jadi penyebab banjir memang santer terdengar belakangan ini. Politisi Partai Gerindra Sudaryono menyebut banyak yang menuding tanpa dasar, seolah-olah Prabowo merusak alam demi keuntungan sendiri.

    “Padahal, kalau kita mau tenang sedikit dan melihat data di lapangan, ceritanya sama sekali berbeda dari tuduhan yang beredar,” tutur Sudaryoni melalui unggahannya di Instagram, dikutip pada Senin (15/12).

    Ia menegaskan, penjelasan kali ini datang bukan dari orang partai atau pemerintah, melainkan langsung dari WWF Indonesia.

    “Mereka menegaskan kalau kerja sama dengan PT THL justru bertujuan menjaga hutan. Tidak ada aktivitas penebangan liar yang dilakukan di sana seperti yang sering diteriakkan oleh pihak yang kurang informasi,” ungkap Wakil Menteri Pertanian itu.

    Dijelaskan, lahan seluas 90.000 hektar itu diserahkan secara sukarela untuk dijadikan tempat perlindungan gajah. Ini langkah berani untuk menjaga habitat satwa yang terancam punah.

    Area yang tadinya dianggap pusat kerusakan, malah berubah fungsi menjadi benteng pertahanan bagi kelestarian alam dan satwa di Sumatera.

    Ia mengatakan, fokus utama sekarang adalah pemulihan hutan dan pengembangan agroforestri bersama masyarakat sekitar. Wilayah ini bahkan tercatat sebagai salah satu pusat populasi gajah terbesar saat ini. Artinya, lingkungan di sana justru membaik dan semakin ramah bagi makhluk hidup yang tinggal di dalamnya.

    “Kita harus lebih cerdas dalam memilah informasi yang berseliweran di media sosial. Jangan sampai emosi menutupi akal sehat kita dalam melihat kebenaran. Fakta sudah dibuka lebar, mari kita sudahi fitnah dan mulai dukung upaya pelestarian lingkungan,” pungkas Sudaryono.

  • Mitsubishi XForce Punya Drive Mode Wet, Kapan Dipakai?

    Mitsubishi XForce Punya Drive Mode Wet, Kapan Dipakai?

    Jakarta –

    Sebagai compact SUV, Mitsubishi XForce punya sejumlah kelebihan. Salah satunya, mode berkendara komplet yang memudahkan pengemudi dalam menaklukkan berbagai jenis medan.

    Secara umum, Mitsubishi XForce punya empat mode berkendara, yakni Normal, Wet, Gravel, dan Mud. Sesuai namanya, Normal untuk medan jalan yang umum, Wet untuk situasi hujan atau basah, Gravel untuk kondisi tanah atau kerikil, dan Mud untuk medan berlumpur.

    Pengemudi hanya tinggal mengaturnya melalui tombol di sebelah tuas transmisi. Cara kerja fitur tersebut melibatkan pengaturan mesin, transmisi, rem, dan power steering yang kemudian terintegrasi dengan kontrol traksi, kontrol stabilitas, dan Active Yaw Control (AYC).

    Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOto

    Dari empat mode berkendara tersebut, kami ingin lebih dalam membahas soal Wet Mode. Sesuai namanya, mode ini dirancang khusus untuk menghadapi kondisi jalan basah atau licin, seperti saat hujan, genangan air, atau jalan berlumut. Namun, pertanyaannya, kapan sebaiknya Wet Mode digunakan? Dan bagaimana cara kerjanya?

    Ketika Wet Mode diaktifkan, sistem mobil akan menyesuaikan cara kerja mesin, transmisi, dan sistem kendali traksi untuk memberikan kendali yang lebih stabil dan aman di jalan licin.

    Kapan sebaiknya mode ini diaktifkan? Wet Mode sangat membantu dan dibutuhkan saat kondisi mengemudi pada hujan deras, menerjang jalanan yang tergenang air, permukaan jalan licin karena lumpur, tanah basah, atau lumut, atau saat Anda mengemudi di area pegunungan atau daerah dengan curah hujan tinggi.

    “Wet mode itu bukan flood mode, bukan banjir. Tapi jalanan basah, at any time. Jadi sekarang default-nya aja kalau mobilnya starter langsung taruh di wet mode gak apa-apa. Kita pilih dulu aja, starter langsung taruh di wet mode. Jadi kalau wet mode itu 100% bukan gimmick,” ujar Rifat Sungkar selaku pakar otomotif dan Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia.

    Mitsubishi XForce. Foto: Ridwan Arifin

    Dengan mengaktifkan Wet Mode, sistem akan melakukan beberapa penyesuaian, seperti pengaturan tenaga mesin secara halus. Sehingga, mobil tidak langsung menghentak saat pedal gas diinjak dan proses pengendalian di medan licin lebih mudah. Selain itu ada pengaturan untuk meningkatkan traksi lewat bantuan traction control yang bisa mencegah ban selip.

    Untuk mengaktifkan Drive Mode “Wet” pada Mitsubishi XForce cukup mudah. Pastikan mobil dalam keadaan menyala, lalu cari tombol/kenop “Drive Mode” di konsol tengah dekat tuas transmisi. Putar atau tekan hingga indikator di layar menunjukkan Mode “Wet”.

    Meski fitur Drive Mode ‘Wet’ di Mitsubishi XForce sangat bermanfaat untuk menambah rasa aman saat berkendara di jalan basah atau licin, namun pengemudi juga harus tetap waspada dengan menjaga kecepatan dan jarak aman.

    (sfn/dry)