Wamensos: Sekolah Rakyat Jadi Kunci Putus Rantai Kemiskinan Antargenerasi
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com
– Pemerintah menilai pendidikan sebagai kunci utama untuk memutus mata rantai
kemiskinan antargenerasi
.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui Program
Sekolah Rakyat
, yang dirancang untuk memberi akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengatakan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jalan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas hidup dan pada akhirnya membantu keluarganya keluar dari jerat kemiskinan.
“Sekolah itu dimulai dari sekarang. Supaya apa? Supaya anak-anak menjadi pintar. Kalau sudah pintar, mereka bisa bekerja, punya penghasilan, membantu dirinya sendiri dan keluarganya,” ujar Agus Jabo dalam peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Magelang, Sabtu (20/12/2025).
Menurut dia, Sekolah Rakyat dibangun sebagai instrumen negara untuk memastikan kemiskinan tidak terus diwariskan dari orangtua ke anak. Anak-anak dari keluarga miskin, kata dia, tidak boleh otomatis menjalani kehidupan yang sama.
“Pak Presiden membangun sekolah rakyat dalam rangka memutus transmisi kemiskinan.
Nek wong tuo miskin,
anaknya tidak boleh ikut, miskin,” ujarnya.
Agus Jabo menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa Indonesia yang cerdas, sehat, mandiri, dan bermartabat.
Dengan fondasi tersebut, Indonesia diharapkan mampu menjadi bangsa yang kuat, mandiri, serta disegani di dunia.
“Seperti yang pernah dikatakan Bung Karno, Indonesia harus menjadi mercusuar dunia,” katanya.
Selain pendidikan, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pemutakhiran data sosial di tingkat desa.
Para kepala desa diminta aktif mendata warga lanjut usia tunggal, anak yatim piatu, penyandang disabilitas, serta warga dengan kondisi rumah rusak berat yang belum tersentuh bantuan sosial.
Data tersebut selanjutnya akan disinkronkan dengan dinas sosial daerah dan Kementerian Sosial. Namun, Agus Jabo mengingatkan agar bantuan sosial tidak menimbulkan ketergantungan berkepanjangan.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial mendorong berbagai program pemberdayaan bagi warga yang masih produktif agar dapat mandiri dan memiliki penghasilan sendiri.
“Ya, jadi nanti kami akan melakukan program-program pemberdayaan agar masyarakat tidak terus menerus tergantung dengan bantuan sosial,” ujarnya.
“Yang masih produktif, bisa berdaya, bisa mandiri, punya pengajilan sendiri sehingga hidupnya bahagia,” tambah dia.
Menurut Agus Jabo, peringatan HKSN menjadi momentum untuk mengingat kembali jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi
gotong royong
dan semangat perjuangan.
Dalam kunjungan tersebut, ia juga berdialog langsung dengan warga, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, untuk memastikan program bantuan dan pemberdayaan berjalan tepat sasaran.
Agus Jabo berharap seluruh rangkaian peringatan HKSN dapat berlangsung lancar dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mari kita sadar, kita keluar dari program bantuan sosial, supaya bisa digantikan oleh saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, supaya semua masyarakat
iso gemuyu
,” pungkasnya.
Selain membahas program pengentasan kemiskinan, Agus Jabo juga mengajak masyarakat untuk bergotong royong membantu para korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia menekankan, kolaborasi antara negara, masyarakat, dan sektor swasta akan mempercepat proses pemulihan pascabencana.
“Saya hampir lima hari di sana, suasananya sedih. Kondisinya sangat berat. Semoga kehidupan di tiga provinsi (terdampak bencana) bisa segera normal, mereka bisa beraktivitas kembali,” cerita dia.
“Jadi mari kita bersolidaritas dan kita doakan bagi saudara-saudara yang meninggal terdampak banjir, mudah-mudahan mendapat tempat terbaik di sisi Gusti Allah,” kata Agus Jabo.
Lebih lanjut, Agus Jabo kembali mendorong para kepala desa agar aktif membantu warga yang membutuhkan akses bantuan sosial. Namun, bagi warga yang dinilai telah meningkat taraf hidupnya, ia menegaskan pentingnya proses graduasi menuju program pemberdayaan.
“Jadi nanti Pak Kepala Desa mendata, terus kemudian dilaporkan ke Dinsos, dan nati Dinsos akan melaporkan ke Kemensos,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Banjir
-

Deddy Sitorus PDIP: Biar Rakyat yang Menilai Soal Pemerintah Tangani Banjir Aceh-Sumatra
Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDI Perjuangan, Deddy Sitorus menegaskan pihaknya tidak ingin menilai cepat atau lambatnya penanganan pemerintah terhadap bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah aceh dan Sumatra.
“Yang berhak mengatakan apakah penanganannya lamban atau cepat itu rakyat yang terdampak. Kami tidak mau menilai, biarlah rakyat yang menilai,” kata Deddy usai Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan se-Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (20/12/2025).
Ia menyampaikan, PDI Perjuangan ingin menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang ikut berkontribusi untuk meringankan beban para korban bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Kami hanya ingin menjadi bagian dari masyarakat Indonesia untuk berkontribusi mengurangi beban saudara-saudara kita,” katanya.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut mencapai 1.071 orang, sementara 185 orang lainnya masih dinyatakan hilang. (tok/ian)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5450912/original/094444100_1766207923-7fcf5196-213c-432e-be86-63e3e53350e9.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Stok Energi Nasional Dipastikan Aman Jelang Nataru, Pemerintah Tetap Fokus Pulihkan Aceh dan Sumatra
Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan pasokan energi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bahlil menyampaikan bahwa kondisi kelistrikan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah berangsur pulih dan sebagian besar dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu pascabencana.
Untuk Aceh, Bahlil memastikan pasokan listrik di Kota Banda Aceh telah kembali normal. “Tadi malam Banda Aceh sudah kembali normal seperti sebelum terjadi bencana, dengan daya 120 megawatt sudah kembali normal,” katanya.
Meski demikian, masih terdapat empat kabupaten di Aceh dengan tingkat pemulihan kelistrikan di bawah 50 persen, yakni Aceh Tamiang, Bener Meriah, Gayo, dan Aceh Tengah.
“Ini terjadi bukan karena mesin listriknya, bukan karena power plant-nya yang tidak bisa tersuplai, tetapi karena infrastruktur tegangan rendah di lapangan yang belum selesai. Ada sebagian jalan yang baru selesai, ada sebagian daerah yang masih banjir,” jelas Bahlil.
Ia menegaskan, pengaliran listrik ke wilayah tersebut belum bisa dipaksakan demi menjaga keselamatan warga. Secara umum, sistem kelistrikan utama di Aceh sudah terhubung, dan pemulihan akan terus dilanjutkan seiring perbaikan infrastruktur di lapangan.
Untuk pasokan BBM dan LPG di wilayah terdampak, kondisinya juga berangsur normal, kecuali di daerah yang akses jalannya masih terputus. Dalam kondisi tersebut, PT Pertamina melakukan upaya ekstra, termasuk pengiriman LPG menggunakan helikopter dan pesawat Hercules, terutama untuk wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah.
-

Muhammadiyah Tak Persoalkan Status Kebencanaan, Siap Salurkan 30 Ton Beras dari UEA
Jakarta –
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir tidak mempermasalahkan status kebencanaan. Muhammadiyah akan tetap bergerak memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Dalam kerja-kerja kemanusiaan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan status kebencanaan. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, di situlah Muhammadiyah bergerak,” kata Haedar Nashir dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).
Lebih lanjut, Haedar menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mitra kemanusiaan dari Uni Emirat Arab (UEA) kepada Muhammadiyah dalam menyalurkan bantuan tersebut. Pihaknya akan segera menyalurkan bantuan ke korban terdampak.
“Bantuan ini akan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud komitmen Muhammadiyah untuk terus berkhidmat bagi kemanusiaan dan kebangsaan,” ujar Haedar.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan bantuan kemanusiaan berupa beras sebanyak 30 ton dari Uni Emirat Arab (UEA) tetap disalurkan kepada para korban banjir.
“Ini bukan bantuan G2G. Jadi bukan dari negara Uni Emirat Arab, melainkan dari NGO,” kata Bobby.
“Sebenarnya bukan dipulangkan, tetapi karena ini bantuan dari NGO, maka diserahkan kepada NGO yang ada di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah yang akan menyalurkan kepada para korban,” ujarnya.
(eva/idh)
-
Jakarta Waspada Potensi Cuaca Ekstrem hingga 26 Desember 2025
Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Tangerang bagian tengah dan selatan, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak bagian timur dan selatan, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.
Hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat diprediksi terjadi di Kabupaten Pandeglang serta Kabupaten Serang bagian barat dan selatan.
Selain hujan, BMKG memperingatkan potensi angin kencang hingga 45 km/jam di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang bagian barat dan selatan, Kabupaten Lebak bagian utara dan selatan, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.
Masyarakat diimbau tetap tenang namun waspada, khususnya di wilayah rawan banjir, longsor, banjir bandang, dan pohon tumbang. BMKG mendorong langkah antisipatif. Semisal, memastikan saluran air tidak tersumbat, menghindari perjalanan ke daerah rawan, serta mengamankan barang penting.
Hartanto menekankan pentingnya informasi resmi dari BMKG.
“Percayai informasi resmi dan jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Pantau informasi terkini melalui aplikasi InfoBMKG dan kanal sosial media @bmkgwilayah2,” ujarnya.
BMKG menekankan kesiapsiagaan warga dan pemerintah daerah agar dampak cuaca ekstrem dapat diminimalkan, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah pesisir yang padat penduduk.
/data/photo/2025/12/20/6946718a98c60.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


/data/photo/2025/12/20/69464b18abf4e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

