Topik: Banjir

  • Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

    Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

    Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, pemerintah yang sepenuhnya menanggung pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana Sumatera.
    Kepastian tersebut disampaikan
    Pratikno
    dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
    bencana Sumatera
    , Jumat (19/12/2025).
    “Skema hunian tetap itu, adalah hunian tetap dibangun sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Jumat.
    Pemerintah dipastikan juga mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di wilayah terdampak bencana.
    Proses pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras agar wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir dapat segera pulih dan bangkit.
    Pratikno mengakui, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak signifikan, mulai dari korban jiwa, pengungsian, hingga kerusakan infrastruktur.
    “Kita berusaha keras agar Sumatera bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan,” kata Pratikno.
    Pemerintah, kata Pratikno, telah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional.
    Seluruh kementerian/lembaga telah mengerahkan upaya maksimal dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
    “Kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia bersatu padu, solidaritas tinggi membantu masyarakat terdampak untuk segera pulih dan ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan masyarakat seluruh komponen bangsa,” tutur Pratikno.
    ANTARA FOTO/ERLANGGA BREGAS PRAKOSO via BBC INDONESIA Warga merunduk melewati tiang listrik yang roboh akibat banjir bandang di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (6/12/2025).
    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun 2.603 hunian tetap bagi korban banjir di Sumatera.
    Pembangunan hunian tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada bulan ini.
    “Sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit. Mohon doanya kita mulai bulan ini membangun hunian tetap,” kata Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
    Rencana pembangunan huntap untuk masyarakat terdampak bencana telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
    Menko PMK
    ) Pratikno.
    Saat ini, pembahasan masih difokuskan pada penentuan lokasi pembangunan dengan sejumlah kriteria utama.
    “Pertama dari aspek hukum, bagaimana itu klir dari aspek hukumnya. Kedua, dari teknikal, artinya jangan memindahkan atau relokasi rakyat ke tempat yang tidak aman,” ujar Ara.
    Selain aspek teknis dan hukum, Ara menambahkan bahwa lokasi huntap juga tidak sekadar bersifat fisik semata.
    Terkait pendanaan, Ara memastikan pembangunan hunian tetap tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    “Uangnya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” ujar Ara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panglima TNI Bakal Tambah Pasukan untuk Percepat Penanganan Banjir Sumatra

    Panglima TNI Bakal Tambah Pasukan untuk Percepat Penanganan Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto melaporkan pengerahan besar-besaran personel TNI dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Sumatra.

    Hingga saat ini, sebanyak 36.636 personel TNI telah diterjunkan dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring masuknya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

    “Personel yang sudah eksisting saat ini berjumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personel pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Agus saat Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan tambahan personel akan berasal dari satuan zeni, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP), serta tenaga kesehatan. Pasukan tersebut akan difokuskan untuk membantu pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta pembersihan lumpur dan material kayu akibat bencana. 

    Selain itu, TNI juga melaksanakan normalisasi jalan, melanjutkan distribusi logistik, serta penanganan kesehatan bagi warga terdampak, termasuk layanan trauma healing dan penyiapan air bersih. 

    Dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, TNI turut mendistribusikan hasil bumi dari daerah terdampak. Agus menyebut, hasil pertanian berupa sayur-mayur dan cabai dari Bener Meriah telah diangkut ke Medan dan Lanud Halim Perdanakusuma dengan total mencapai 52 ton.

    “Evakuasi medis warga tetap dilakukan secara berkelanjutan,” kata Agus. 

    Untuk mendukung distribusi logistik, TNI mengerahkan 84 unit alat utama sistem senjata (alutsista). Dukungan logistik dilakukan melalui pendaratan udara (air landed) dan penerjunan logistik (air drop) setiap hari dalam beberapa sortie.

    Alutsista tersebut membawa berbagai kebutuhan penting, mulai dari peralatan PLN dan bahan bakar minyak (BBM), tambahan kendaraan kesehatan dan dapur lapangan, tim tenaga kesehatan, alat berat, hingga beras. 

    Agus menambahkan, hingga saat ini total logistik yang telah berhasil didistribusikan mencapai 2.428 ton. Penyaluran dilakukan melalui berbagai moda transportasi, baik angkutan udara, airdrop, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), kapal ADRI, maupun jalur darat.

    “TNI akan terus hadir dan mendukung penuh upaya penanggulangan bencana hingga kondisi benar-benar pulih,” tandas Agus.

  • Dobrak Kaca Jendela Selamatkan Diri, Rumah Hanyut Tersisa Keramik

    Dobrak Kaca Jendela Selamatkan Diri, Rumah Hanyut Tersisa Keramik

    Liputan6.com, Jakarta – Isak tangis menyelimuti warga Kampung Babakan dan sekitarnya di Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banjir Bandang dari Sungai Cidadap menerjang rumah mereka.

    Bencana ini tidak hanya menghanyutkan puluhan rumah, tetapi juga memutus akses warga dan meninggalkan trauma mendalam bagi para penyintas.

    Siti Nurlela (18), warga Kampung Babakan, menceritakan betapa cepatnya air menghancurkan tempat tinggalnya. Meski posisi rumahnya cukup jauh dari bibir sungai, kuatnya arus menyeret bangunan rumahnya hingga sejauh 15 meter.

    “Kondisi rumah saya sendiri sudah hanyut habis, hanya tersisa keramiknya saja. Barang-barang tidak ada yang bisa terselamatkan. Waktu kejadian, Ibu saya sendiri di rumah, beliau menyelamatkan diri dengan mendobrak kaca jendela saat air sudah setinggi perut,” ungkap Siti dengan nada lirih di pengungsian, Jumat (19/12/2025). 

    Siti menceritakan, warga sempat terisolasi selama dua hari karena akses jalan tertutup longsor. 

    Saat ini Siti bersama keluarganya sudah mengungsi selama empat hari dan sangat berharap adanya bantuan rumah sementara atau relokasi.

    Kepala Desa Cidadap, Deden Antanurman, mengonfirmasi dampak banjir kali ini sangat luas. Meliputi Kampung Babakan, Cisarua, Kampung Sawah Tengah, hingga Cipanas, dan Cikadaka. 

    Berdasarkan data sementara, tercatat 164 Kepala Keluarga (KK) terdampak dengan puluhan rumah mengalami rusak berat hingga hanyut terbawa arus.

    “Yang paling parah tahun ini di Kampung Sawah Tengah, ada belasan rumah rusak dan hanyut. Selain itu, sekitar 400 jiwa sempat terisolir karena jembatan utama hancur. Saat ini bantuan dari Dinsos, BPBD, dan Basarnas sudah masuk,” jelas Deden.

  • Relawan FK Universitas Ciputra Diterjunkan ke Sumatra, Cegah Penyakit Pascabanjir

    Relawan FK Universitas Ciputra Diterjunkan ke Sumatra, Cegah Penyakit Pascabanjir

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 10 relawan dari Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Ciputra (UC) Surabaya diberangkatkan ke wilayah terdampak banjir di Sumatra untuk mencegah munculnya penyakit pascabencana. Tim medis akan bertugas hingga 31 Januari 2025.

    Rektor Universitas Ciputra, Wirawan Endro Dwi Radianto, mengatakan relawan akan dikoordinasikan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas setibanya di lokasi.

    “Ini nanti akan fokus di Sumatra Barat, di Padang. Teman-teman akan sampai di sana, kemudian akan koordinasi dengan FK Universitas Andalas,” kata Wirawan, Jumat (19/12/2025).

    Ia menjelaskan, penugasan difokuskan pada respons kesehatan pascabencana dan pencegahan wabah. Baginya, ini bukti empati kampus terhadap korban banjir di Sumatra.

    Sementara itu, Dekan FK UC Surabaya, Hendy Hendarto, menerangkan penugasan dilakukan melalui tiga pendekatan.

    Pertama, penanganan penyakit akut yang umum muncul pascabencana, seperti infeksi saluran pernapasan akut, diare, penyakit kulit, dan leptospirosis, termasuk dampak psikologis pada warga terdampak.

    Pendekatan kedua adalah pencegahan wabah melalui pemantauan dan deteksi dini penyakit. Langkah ini dilakukan agar penyakit yang muncul tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa akibat keterbatasan layanan kesehatan di lokasi bencana.

    Pendekatan ketiga berupa edukasi kesehatan kepada masyarakat, terutama terkait perilaku hidup bersih dan higienis di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pascabencana.

    “Tim relawan yang diberangkatkan ini adalah dokter-dokter yang memiliki keahlian, seperti ahli kebencanaan, dokter bedah, dokter umum, serta ada juga mahasiswa kedokteran,” terangnya.

    Hendy menambahkan, para relawan dipilih dari pendaftar yang menyatakan kesiapan untuk bertugas di daerah bencana, dengan dukungan logistik, obat-obatan, dan perlengkapan medis yang telah disiapkan sebelum keberangkatan. [ipl/but]

  • Kabar Bantuan Asing untuk Korban Bencana Ditolak Pemerintah, Anwar Abbas Ingatkan Anjuran Agama

    Kabar Bantuan Asing untuk Korban Bencana Ditolak Pemerintah, Anwar Abbas Ingatkan Anjuran Agama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar bantuan asing yang ditujukan kepada korban bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) ditolak oleh pemerintah, mengangetkan banyak pihak di tanah air.

    Pasalnya, kondisi masyarakat terdampak bencana di beberapa daerah hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Beberapa bahkan dilaporkan masih kesulitan mendapatkan bahan makanan terutama wilayah yang masih terisolasi.

    Merespons kabar tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyebutkan Islam sebenarnya mengajarkan umat untuk membantu saudara yang kesusahan.

    Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan soal fenomena pemerintah daerah menolak bantuan asing, terutama dari Uni Emirat Arab (UEA).

    “Dalam agama Islam, jika ada saudara kita yang ditimpa musibah atau berada dalam kesusahan, kita diminta oleh agama kita untuk membantu mereka,” kata Anwar melalui layanan pesan, Jumat (19/12).

    Terlebih lagi, kata dia, membantu masyarakat di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang saat ini terdampak banjir serta longsor.

    Anwar mengatakan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengakibat ribuan orang meninggal dunia dan hilang hingga ribuan rumah rusak serta hanyut terbawa arus.

    Pengamat sosial dan ekonomi itu mengapresiasi respons saudara dari Malaysia dan UEA serta negara-negara lain yang mengirim bantuan menolong warga Aceh, Sumut, hingga Sumbar.

    Namun, Anwar mengaku terkejut melihat sikap pemerintah di Indonesia yang menolak bantuan ketika banyak warga kesusahan.

  • Menteri ESDM Dampingi Presiden ke Sumbar, Pastikan Listrik, BBM, dan LPG Berangsur Pulih

    Menteri ESDM Dampingi Presiden ke Sumbar, Pastikan Listrik, BBM, dan LPG Berangsur Pulih

    Tak hanya meninjau penanganan pengungsi, Presiden Prabowo bersama Menteri ESDM turut mengecek ketersediaan energi di Sumatra Barat, mulai dari ketersediaan BBM dan LPG hingga proses pemulihan infrastruktur kelistrikan.

    “Tadi saya melakukan peninjauan dengan Bapak Presiden, dalam rangka mengunjungi saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. Pemerintah akan selalu berusaha untuk melakukan percepatan konstruksi, bahkan tadi sudah ada pemasangan beberapa hunian sementara. Dan saya pikir di sini listriknya alhamdulillah aman, BBM, LPG juga saya pikir semuanya alhamdulillah bisa tertangani dengan baik,” ujar Bahlil di Bandara Internasional Minangkabau

    Berdasarkan laporan Tim Siaga Bencana ESDM, hingga Kamis (18/12/2025) pukul 12.00 WIB, dari total 274.564 pelanggan terdampak di Sumatra Barat, sebanyak 274.419 pelanggan telah kembali menikmati aliran listrik. Sementara itu, 145 pelanggan masih mengalami pemadaman di wilayah Jorong Lambeh (FCO Tulang Gajah Tinggi).

    PLN memastikan proses pemulihan terus berjalan. Per Rabu sore (17/12/2025), tower emergency Brandan–Langsa telah selesai dibangun dan sistem kelistrikan berhasil disinkronisasikan. Pembebanan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan sisa pelanggan segera kembali menyala.

    Untuk pasokan BBM dan LPG, kondisi di wilayah terdampak juga dilaporkan berangsur normal. Seluruh 147 SPBU yang berada di area terdampak telah kembali beroperasi. Hal serupa terjadi pada 172 agen LPG dan 14 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang kini telah berfungsi kembali.

    Meski demikian, distribusi energi masih menghadapi kendala di sejumlah titik. Akses pengiriman dari Integrated Terminal Teluk Kabung menuju wilayah Kajai Pasaman Timur, Surian Solok Selatan, Lembah Anai, Palupuh Pasaman Timur, hingga Malalak masih terganggu akibat jalan terputus dan kemacetan di kawasan Sitinjau.

     

    (*)

  • Komdigi Kirim Genset ke Aceh untuk Percepat Pemulihan Jariang Internet

    Komdigi Kirim Genset ke Aceh untuk Percepat Pemulihan Jariang Internet

    Komdigi Kirim Genset ke Aceh untuk Percepat Pemulihan Jariang Internet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengirim lebih banyak genset ke Aceh untuk memulihkan jaringan telekomunikasi dan internet pascabencana banjir dan tanah longsor.
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    Nezar Patria
    mengatakan pengiriman
    genset
    diperlukan mengingat jaringan listrik milik PLN belum sepenuhnya pulih.
    “(Kendala utama) masih soal listrik. Dan ini kita sudah coba pecahkan dengan cara mengirimkan lebih banyak genset, sambil menunggu rekan-rekan PLN memperbaiki jaringan kelistrikan yang ada di sana,” kata Nezar di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
    Nezar memastikan tower Base Transceiver Station (BTS) akan kembali pulih ketika jaringan listrik normal.
    Kendati demikian, ia tidak ingin menitikberatkan masalah kepada PLN, mengingat pemulihan pascabencana perlu dikerjakan bersama.
    Oleh karena itu, genset-genset dikirim dan diaktifkan. Di sisi lain, jaringan fiber optik yang sempat terputus disambung kembali.
    “Kita tidak mau menunggu, kita lakukan yang terbaik. Sementara untuk jaringan infrastruktur digitalnya sendiri, jaringan infrastruktur telekomunikasinya, kita juga ada kabel-kabel fiber optik yang tadinya terputus akibat longsor, terputus di jembatan, itu sudah mulai dilakukan penyambungan kembali,” beber dia.
    Nezar mengungkapkan pihaknya bersama operator seluler akan berupaya meningkatkan persentase pemulihan demi mencapai titik yang paling optimal, yakni 100 persen.
    Adapun sejauh ini,
    jaringan telekomunikasi
    yang pulih di wilayah tersebut baru mencapai 73 persen.
    Artinya, stabilitas jaringan telekomunikasi baru sekitar 73 persen dalam 24 jam. Jaringan dikatakan pulih 100 persen jika stabil selama 24 jam penuh setiap hari.
    “Itu sudah sekitar 73 persen, ya, di
    Aceh
    untuk perbaikan jaringan telekomunikasi. Nah, itu artinya uptime untuk semua BTS sudah 73 persen di wilayah-wilayah yang sudah normal pasokan BBM dan juga listriknya,” imbuh dia.
    Lebih lanjut ia menjelaskan ada sejumlah wilayah yang menjadi fokus pemulihan. Wilayah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues.
    Dirinya pun sudah berkoordinasi dengan operator seluler untuk memberikan perhatian ekstra, sekaligus mengirimkan tenaga kerja untuk memperbaiki sesegera mungkin.
    “Nah, ini kita terus meningkatkan, terutama di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Kita memberikan perhatian di sana. Juga untuk Aceh Utara, kita terus memonitor walaupun sudah ada peningkatan uptime dari BTS yang ada di sana,” jelas Nezar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pejabat Sekda Optimistis Rencana Tata Ruang Wilayah Jember Selesai pada 2026

    Pejabat Sekda Optimistis Rencana Tata Ruang Wilayah Jember Selesai pada 2026

    Jember (beritajatim.com) – Suara yang mendorong agar Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember. Jawa Timur, terbaru segera disahkan semakin terdengar. Pejabat Sekretaris Daerah Akhmad Helmi Luqman optimistis.

    “Untuk jangka panjang tentu tata ruang kita penting.Perda RTRW yang saat ini seharusnya sudah di tangan kementerian untuk segera diundangkan atau disahkan,” kata Widarto, DPRD Kabupaten Jember, Widarto, ditulis Jumat (19/12/2025).

    Widarto mengajak parlemen dan semua pihak untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera menanyakan perkembangan tindak lanjutb Perda RTRW ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    “Seharusnya segera bisa diundangkan agar tata ruang yang sudah pernah dibahas bisa kita jaga betul sesuai fungsinya. Tidak boleh ada yang keluar dari penggunaan sesuai tata ruang,” kata Widarto.

    Apalagi sudah muncul tudingan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Jember Achmad Imam Fauzi bahwa penyebab banjir, Senin (15/12/2025), adalah kesalahan pengembang perumahan yang mengambilalih fungsi sungai.

    Widarto mengatakan bencana tersebut meruipakan alarm untuk warga Jember merefleksikan diri dalam memperlakukan alam selama ini. “Kita perlu mengedukasi masyarakat bagaimana menyelamatkan diri dalam situasi bencana dan semua pihak harus gotong-royong,” katanya.

    Widarto juga mendesak penghentian alih fungsi lahan hijau untuk menjaga serapan air. “Alih fungsi lahan tidak hanya untuk perumahan tapi untuk kepentingan yang lain, termasuk alih fungsi lahan hutan kita yang berubah fungsi untuk kepentingan yang lain,” jelasnya.\

    Desakan senada juga muncul dari Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Jember. Ketua REI Komisariat Jember Abdussalam Alamsyah mengatakan, Perda RTRW akan memastikan pelaku usaha untuk menentukan lokasi bisnisnya dan memahami status lokasi itu terkait LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

    “Dengan segera disahkannya RTRW, masyarakat akan mengetahui lokasi mana saja yang akan jadi kawasan perumahan. Pelaku industri juga akan mengetahui lokasi mana yang menjadi kawasan industri,” kata Abdussalam.

    Abdussalam menegaskan komitmen REI Jember untuk mematuhi peraturan yang tertuang dalam RTRW. “Jika sudah disahkan, maka penataan daerah akan lebih baik lagi,” tegasnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Pejabat Sekda Jember Akhmad Helmi Luqman mengatakan, awal tahun depan sudah ada titik terang soal Perda RTRW. “Kemarin tim Dinas Cipta Karya ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melengkapii dokumen yang dibutuhkan,” katanya.

    Pembahasan tidak dilakukan sejak awal. “Hanya melengkapi beberapa dokumen dan nantinya berkonsultasi intensif dengn pemerintah pisat,” kata Helmi. [wir]

  • Kami Susah, Ini Musim Kerja Keras

    Kami Susah, Ini Musim Kerja Keras

    JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan, tidak ada pemberlakuan Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja bagi pegawai Kementerian PU.

    Hal tersebut merespons usulan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta adanya kebijakan WFA selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) kepada Presiden Prabowo Subianto, belum lama ini.

    Menurut Dody, pada saat-saat Nataru seperti ini justru pegawainya akan bekerja ekstra lantaran sudah memasuki musim penghujan dan cuaca ekstrem.

    “Pokoknya kalau PU tidak ada WFA. Kayaknya PU susah kalau WFA karena ini justru musim-musim kami kerja keras di PU, ya. PU itu kerja keras karena ini, kan, musim ber, ber, ber, musim bencana,” ujar Dody dalam media briefing Kesiapsiagaan Infrastruktur Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Kamis, 18 Desember.

    Dody bilang, seluruh wilayah di Indonesia berpotensi menghadapi cuaca ekstrem pada akhir tahun hingga awal 2026 mendatang. Untuk itu, kata dia, Kementerian PU harus siap siaga demi menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem tersebut.

    “Ini, kan, musim bencana di mana-mana. Tidak cuman di Sumatera dan Aceh, tapi di semua tempat kalau kami lihat. Sehari-hari ada banjir, tanah longsor. Jadi, sepertinya di kami tidak ada WFA,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan usulan penerapan skema WFA selama libur Nataru 2025/2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Airlangga, kebijakan WFA dinilai penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal terakhir tahun ini.

    Usulan tersebut disambut positif dengan tepuk tangan dari para menteri serta Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember.

    “Kami usulkan karena tanggal 29, 30, 31 di antara hari libur pak. Kami usul untuk WFA and everywhere pak,” ujarnya.

    Dia menuturkan, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pergerakan masyarakat dan konsumsi selama periode Nataru 2025/2026.

    Meski begitu, Airlangga mengakui kemungkinan Presiden tetap mengagendakan rapat di Hambalang.

  • Terisolasi 3 Hari, Tim SAR Evakuasi 6 Anak yang Terjebak Banjir di Cidadap Sukabumi

    Terisolasi 3 Hari, Tim SAR Evakuasi 6 Anak yang Terjebak Banjir di Cidadap Sukabumi

    Liputan6.com, Jakarta – Aksi penyelamatan dramatis dilakukan oleh tim Pos SAR Sukabumi terhadap warga yang terjebak banjir di Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

    Sebanyak enam anak dan tiga orang dewasa berhasil dievakuasi setelah terisolasi selama kurang lebih tiga hari akibat luapan Sungai Cidadap sejak Senin (15/12/2025).

    ​Banjir yang dipicu oleh cuaca ekstrem sejak 14 Desember 2025 tersebut menyebabkan debit air sungai meningkat drastis hingga memutus jembatan penghubung utama.

    Akibatnya, sedikitnya 23 kepala keluarga sempat terjebak dan kehilangan akses keluar wilayah.

    ​Merespons situasi darurat tersebut, Tim SAR gabungan segera menerjunkan personel untuk melakukan asesmen dan proses pemindahan warga menggunakan peralatan penyelamatan air. 

    ​Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari menegaskan bahwa operasi ini dilakukan dengan perhitungan matang mengingat kondisi lapangan yang menantang.

    Hingga Kamis (18/12) siang, fokus utama tim adalah menyelamatkan kelompok rentan yang berada di titik terdampak.

    ​“Prioritas utama kami adalah keselamatan warga, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Koordinasi lintas sektor terus kami lakukan agar proses evakuasi berjalan aman dan efektif,” ujar Desiana dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).