Sampah Kasur, Selimut, dan Helm Ditemukan di Saluran Air Surabaya
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Beredar di media sosial, petugas menemukan sejumlah sampah berukuran besar ketika sedang membersihkan salah satu selokan di Surabaya.
Sampah ukuran besar tersebut diduga menjadi salah satu penyebab banjir.
Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @info_surabaya, terlihat petugas yang mengenakan kaus merah tengah mengeluarkan kasur lantai berwarna ungu dari
saluran air
.
Kemudian, seorang petugas masuk ke dalam saluran air tersebut untuk mengeluarkan sejumlah kayu.
Lalu, video memperlihatkan barang-barang yang diambil dari selokan, seperti kasur lantai hingga helm.
“Hujan deras kemarin bikin beberapa titik Surabaya sempat tergenang,”
tulis akun Instagram @info_surabaya melalui keterangannya.
“Saat dilakukan pengecekan saluran oleh jajaran @dsdabmsby & @dlh.surabaya, ternyata ditemukan banyak barang-barang besar yang menyumbat drainase, seperti kasur gulung, helm, ban, balok kayu, hingga sampah plastik,”
kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa sebagian besar wilayah yang mengalami banjir ketika hujan tiba adalah wilayah yang saluran airnya masih dalam proses perbaikan.
Akan tetapi, kata Eri, perbaikan saluran tersebut akan sia-sia jika masyarakat tidak memperhatikan lingkungannya, seperti membuang sejumlah barang berukuran besar ke aliran air.
“Saya juga ingin mengedukasi masyarakat, sebenarnya semua itu akan sia-sia kalau masyarakat masih tetap seperti kemarin,” kata Eri di Waduk Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (13/11/2025).
“Membuang kasur ke saluran, membuang sampah ke saluran, ini tetap akan jadi sia-sia. Maka saya tetap akan mengedukasi dengan seluruh jajaran yang ada di Pemkot Surabaya,” ucap dia.
Sementara itu, Camat Genteng M Aries Hilmi mengungkapkan bahwa video tersebut terjadi setelah hujan lebat, Rabu (5/11/2025) lalu.
Ketika itu, pihaknya menemukan dua kasur lantai, selimut, dan helm.
“Ini karena kecurigaan kami saat hujan kemarin, kok Jalan Ambengan menggenang? Padahal salurannya sudah besar. Ternyata salurannya besar, sampah yang dibuang juga besar,” ujar Aries.
Ia mengimbau agar masyarakat dari seluruh Surabaya tidak sembarangan membuang sampah ke saluran air karena bisa menyebabkan banjir di wilayah lain yang masih satu aliran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Banjir
-
/data/photo/2025/11/13/6915edb3a9a0e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Sampah Kasur, Selimut, dan Helm Ditemukan di Saluran Air Surabaya
Surabaya
13 November 2025")
Sampah Kasur, Selimut, dan Helm Ditemukan di Saluran Air Surabaya Surabaya 13 November 2025
-
Pemkot Surabaya terima penyerahan aset waduk senilai Rp176 Miliar
Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penyerahan aset berupa waduk seluas 21.832 meter persegi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur senilai Rp176 miliar di Surabaya, Kamis.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya mengatakan selama bertahun-tahun waduk yang berada di depan Kampus UNESA, Lidah Wetan itu, tidak bisa dikelola oleh Pemkot Surabaya karena status kepemilikannya dikuasai pihak lain.
“Yang namanya waduk yang bertahun-tahun tidak bisa kita apa-apakan karena ini menjadi milik orang lain. Alhamdulillah berkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maka waduk ini menjadi milik Pemerintah Kota Surabaya kembali,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.
Ia mengemukakan, status kepemilikan yang tidak jelas ini menjadi salah satu penyebab banjir di kampung-kampung sekitar, karena waduk tidak bisa dikelola dengan baik. Air waduk yang meluap tidak bisa dialihkan dan akhirnya menggenangi pemukiman warga.
“Sehingga, alirannya pasti lewat masuk ke kampung-kampung. Tapi Insya Allah ketika ini menjadi milik Pemkot Surabaya, maka ketika waduk ini penuh tidak lagi lewat kampung. Saya akan buatkan saluran langsung menuju ke sungai tengahnya Wiyung,” ujarnya.
Kajati Jawa Timur Kuntadi menyatakan penyelamatan aset negara adalah salah satu mandat konstitusional kepada kejaksaan.
Ia mengapresiasi kerja keras jajaran bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Jatim dan Kejari Surabaya.
“Keberhasilan mengembalikan aset ini adalah buah kerja keras dari semua jajaran yang kami pastikan berjalan secara profesional dan objektif,” kata Kuntadi.
Ia menjelaskan, proses hukum yang panjang telah menghasilkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah) yang menyatakan barang bukti berupa tanah waduk seluas 21.832 meter persegi dengan nilai Rp 176 miliar dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Pemkot Surabaya.
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Proyek Tanggul dan Pintu Air Kali Krukut Gas Terus
Foto Bisnis
Ari Saputra – detikFinance
Kamis, 13 Nov 2025 19:30 WIB
Jakarta – Pemerintah mempercepat pembangunan tanggul dan pintu air di Kali Krukut untuk mencegah banjir. Proyek ini ditargetkan menekan genangan di kawasan padat.
-
Sekdaprov Jatim Ajak Perkuat Sinergi dan Optimalkan Tata Kelola Anggaran Hadapi Bencana
Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Timur untuk memperkuat sinergi lintas sektor, membangun budaya antisipatif, serta mengoptimalkan tata kelola anggaran kebencanaan secara efektif dan efisien dalam menghadapi potensi bencana tahun 2026.
Ajakan tersebut disampaikan Sekda Adhy dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik bertema “Sinergi Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Kedaruratan Bencana melalui Optimalisasi Anggaran 2026 untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif dan Efisien”, yang digelar di Hotel Movenpick Surabaya.
“Forum ini bukan sekadar ajang diskusi, tetapi momentum untuk menyusun orkestrasi kerja kebencanaan Jawa Timur tahun 2026 yang lebih presisi, kolaboratif, dan berdampak nyata,” ujar Adhy.
Dalam arahannya, Sekda Adhy menegaskan bahwa Jawa Timur tengah menghadapi puncak musim penghujan yang berpotensi disertai fenomena cuaca ekstrem sebagaimana peringatan BMKG. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dan banjir rob di wilayah pesisir.
“Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian material, tetapi juga immaterial. Karena itu, sesuai arahan Ibu Gubernur, kita tidak boleh hanya wait and see. Kita harus selalu dalam kondisi siap siaga, bergerak cepat, terkoordinasi, dan terukur,” tegasnya.
Adhy menekankan bahwa kesiapsiagaan harus menjadi budaya bersama di seluruh tingkatan pemerintahan. Antisipasi adalah kunci, kesiapsiagaan harus dibiasakan, dan respons cepat merupakan kewajiban bagi semua pihak.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Adhy memberikan sejumlah instruksi operasional kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota agar langkah kesiapsiagaan berjalan konkret dan terukur.
Pertama, seluruh kabupaten/kota diminta segera mengaktifkan posko kesiapsiagaan 24 jam serta memastikan sistem pelaporan cepat yang terhubung langsung ke posko provinsi. Kedua, Dinas Pekerjaan Umum diminta melakukan inspeksi drainase, normalisasi sungai, dan pengecekan tanggul-tanggul kritis agar tidak terjadi sumbatan yang memperparah banjir.
Ketiga, Dinas Sosial dan BPBD diinstruksikan memastikan ketersediaan buffer stock logistik dasar di titik-titik strategis, termasuk di gudang logistik regional. Selain itu, para Sekda Kabupaten/Kota juga diminta memimpin langsung koordinasi kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.
“Pastikan aparatur di semua tingkatan mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota memahami rencana kontinjensi, memetakan jalur evakuasi, dan menyiapkan titik pengungsian yang layak sesuai protokol kesehatan,” tegasnya.
Sekda Adhy juga menyoroti pentingnya memastikan sistem peringatan dini (Early Warning System) berfungsi optimal serta dipahami oleh masyarakat. “Masyarakat harus tahu langkah apa yang harus diambil saat alarm berbunyi. Libatkan relawan seperti TAGANA dan DESTANA untuk terus melakukan sosialisasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adhy menekankan pentingnya memperkuat sinergi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sebagai pendekatan strategis dalam mitigasi dan respons kebencanaan.
Ia menyebut, berkat kolaborasi tersebut, Indeks Risiko Bencana (IRB) Jawa Timur terus menurun hingga mencapai 95,75 pada tahun 2024 dan masuk kategori sedang. Meski demikian, sebagai provinsi dengan risiko bencana tinggi, Jawa Timur tetap harus unggul dalam perencanaan, cepat merespons, dan tepat dalam mengelola anggaran.
“Kita harus mampu mengorkestrasi anggaran, sumber daya, dan kebijakan dalam sistem kerja yang solid dan terpadu. Terlebih tahun depan kita menghadapi tantangan berkurangnya dana transfer dari pusat, tentu ini berpengaruh pada alokasi anggaran penanggulangan bencana,” jelasnya.
Untuk itu, Adhy mendorong penerapan collaborative governance dengan memperkuat perencanaan lintas sektor melalui joint budgeting, berbagi data secara real time, serta memanfaatkan sumber daya bersama melalui resource pooling.
“Ini bukan tentang siapa yang paling berwenang, tetapi siapa yang paling cepat memberi solusi dan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan jiwa,” tegas Adhy.
Ia pun mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan menumbuhkan semangat kebersamaan menghadapi potensi bencana.
“Mari rapatkan barisan, hilangkan ego sektoral, dan buktikan bahwa Jawa Timur tangguh, sigap, dan resilien menghadapi bencana,” pungkasnya. (tok)
-
Pram sebut normalisasi Kali Krukut harus dilakukan demi atasi banjir
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut normalisasi Kali Krukut harus tetap dilakukan agar banjir di kawasan tersebut tak terus berulang.
“Ini kan persoalan di Kali Krukut, ini kan banjirnya berulang-ulang. Dan sudah waktunya memang harus dieksekusi,” kata Pramono di Balai Kota, Kamis.
Kendati demikian, Pramono telah meminta jajarannya agar melakukan sosialisasi terkait normalisasi kali tersebut dengan baik.
Normalisasi Kali Krukut akan dilakukan sepanjang 1,3 kilometer pada 2026 guna meminimalkan risiko banjir di kawasan padat penduduk tersebut.
Proyek ini mencakup area terdampak seluas 1,52 hektare dengan kebutuhan pembebasan 65 bidang tanah, sebagai bagian dari upaya penataan sistem drainase dan pengendalian banjir di Jakarta Selatan.
“Karena bagaimana pun dengan normalisasi 1,3 kilo ini banjirnya mungkin berkurang di atas, dalam hal ini di Jakarta Selatan. Tapi kan banjir sebagian pasti akan turun kemana-mana. Untuk itu, saya sudah meminta segera disiapkan pompa di ujung Kali Krukut,” jelas Pramono.
Terkait warga yang meminta agar Pemerintah Jakarta memberikan ganti untung terkait pembebasan lahan tersebut, Pramono merespon agar nantinya keputusan yang diambil dapat menguntungkan kedua belah pihak.
“Ya pokoknya ganti sama-sama untung,” ujar Pramono.
Sebelumnya pada Jumat (7/11), Pramono meninjau langsung kondisi Kali Krukut di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru.
Dalam peninjauan itu, ia menemukan bahwa aliran kali mengalami penyempitan sehingga kerap menyebabkan banjir di kawasan Jakarta Selatan, terutama di Kemang dan sekitarnya.
Menurut Pramono, banyak bangunan berdiri di atas badan sungai sehingga menghambat aliran air saat hujan deras.
Oleh karena itu, Pemprov DKI akan melakukan normalisasi sepanjang 1,3 kilometer untuk mengembalikan fungsi sungai.
Rencana normalisasi Kali Krukut akan dimulai pada 2026. Pada tahap awal, Pemprov DKI akan menetapkan lokasi (penlok) lahan yang akan dibebaskan.
Penanganan Kali Krukut akan dilakukan bersamaan dengan normalisasi Kali Mampang yang bermuara di belakang Museum Satria Mandala. Kedua aliran sungai itu menjadi fokus utama dalam upaya pengendalian banjir di Jakarta Selatan.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Banjir Rob Rendam Parigi Moutong, 40 Keluarga Terdampak
Parigi Moutong, Beritasatu.com — Banjir rob kembali melanda wilayah pesisir Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Genangan air laut menerjang Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kamis (13/11/2025) sore.
Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BPBD Parigi Moutong, banjir rob disebabkan oleh pasang air laut dengan intensitas tinggi yang menyebabkan air meluap hingga ke pemukiman warga.
Sebanyak 40 keluarga dilaporkan terdampak. Dari jumlah tersebut, terdapat kelompok rentan yang terdiri atas satu ibu hamil, dua bayi, 11 balita, dan tiga lansia. Meski demikian, tidak ada korban jiwa serta tidak ditemukan kerusakan rumah maupun fasilitas umum akibat banjir tersebut.
Sekretaris BPBD Kabupaten Parigi Moutong, Rivai, menyampaikan tim reaksi cepat (TRC) bersama masyarakat setempat segera melakukan koordinasi dengan aparat kelurahan dan melakukan pendataan di lokasi kejadian.
“Petugas langsung turun ke lapangan untuk memastikan kondisi warga dan melakukan asesmen cepat. Saat ini air sudah surut dan situasi di lokasi dinyatakan aman terkendali,” ujar Rivai, dalam keterangannya, Kamis (13/11/2025).
Dari hasil kaji cepat, kebutuhan mendesak masyarakat meliputi perbaikan saluran pembuangan air serta pembuatan tanggul penahan air laut guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
BPBD Parigi Moutong juga mengimbau masyarakat pesisir agar tetap waspada terhadap potensi banjir rob susulan, terutama saat pasang tinggi dan cuaca ekstrem.
“Kami terus memantau perkembangan pasang air laut dan mengingatkan masyarakat agar selalu siap siaga menghadapi potensi bencana pesisir,” tambah Rivai.
Dengan langkah cepat dan koordinasi lintas instansi, pemerintah daerah berharap penanganan dampak banjir rob di Parigi Moutong dapat berjalan optimal serta meminimalkan risiko bagi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan bayi yang termasuk kelompok rentan.
-
Warga Pulau Seribu diajak waspadai cuaca ekstrem
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengajak seluruh warga kepulauan setempat dan jajaran lintas instansi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem di wilayah itu.
“Kepulauan Seribu memiliki karakteristik risiko bencana yang berbeda dari wilayah lain di DKI Jakarta,” kata Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan dalam Apel dan Simulasi Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan selain curah hujan tinggi juga menghadapi potensi kenaikan muka air laut, angin kencang dan puting beliung yang sering melanda perairan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama unsur Polres, Koramil, KPLP Tanjung Priok, dan PBB terus melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan kesiapan seluruh pihak di lapangan.
Menurut dia, langkah-langkah yang disiapkan antara lain meliputi penyiapan personel dan peralatan di seluruh pulau berpenduduk.
Kemudian, penetapan jalur evakuasi dan titik pengungsian sementara bagi warga terdampak banjir rob dan angin kencang.
Selanjutnya, pemantauan transportasi laut dan komunikasi darat untuk memastikan proses evakuasi serta distribusi bantuan berjalan lancar.
Pihaknya juga melakukan peremajaan dan pemotongan pohon dan pembersihan saluran air oleh petugas penanganan prasaran dan sarana umum (PPSU) dan unit kerja teknis (UKT).
Setelah itu, melakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tanda-tanda cuaca ekstrem dan langkah mitigasi bencana.
Pihaknya juga melakukan penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat.
Ia mengatakan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Semangat gotong royong yang dimiliki warga Kepulauan Seribu adalah kekuatan besar dalam menghadapi potensi bencana,” kata dia.
Fadjar menambahkan apel dan simulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kesiapan seluruh unsur menghadapi dampak musim penghujan.
“Sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif dalam membangun ketangguhan masyarakat pesisir terhadap bencana alam,” kata dia.
Kunci utama
Sebelumnya Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra menegaskan kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
“Kesiapan bukan hanya soal peralatan, tapi juga kecepatan dan koordinasi di lapangan,” kata Argadija setelah kegiatan itu.
Menurut dia, kesiapsiagaan seluruh unsur merupakan bagian dari tanggung jawab dalam Jaga Jakarta, termasuk wilayah Kepulauan Seribu.
“Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan bersama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin kencang dan gelombang tinggi yang kerap terjadi saat musim penghujan,” ujar Argadija.
Apel tersebut diikuti oleh 250 personel gabungan dari unsur Sudin Sumber Daya Air, Sudin Lingkungan Hidup, UKT 1 dan UKT 2, Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK 3D), tim kesehatan, PMI, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), PPSU, Satpol PP, Gulkarmat, organisasi masyarakat, pasukan pelajar dan Pramuka, serta dukungan aparat TNI-Polri dan Basarnas.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kapolres tegaskan kesiapsiagaan kunci keamanan dan keselamatan warga
Jakarta (ANTARA) – Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra menegaskan kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
“Kesiapan bukan hanya soal peralatan, tapi juga kecepatan dan koordinasi di lapangan,” kata Argadija setelah Apel dan Simulasi Kesiapsiagaan dalam Memasuki Musim Penghujan di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kesiapsiagaan seluruh unsur merupakan bagian dari tanggung jawab dalam Jaga Jakarta, termasuk wilayah Kepulauan Seribu.
“Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan bersama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin kencang, dan gelombang tinggi yang kerap terjadi saat musim penghujan,” ujar Argadija.
Dalam kegiatan tersebut, kata dia, dilakukan pula simulasi penanganan darurat banjir serta evakuasi korban oleh tim gabungan.
Simulasi itu bertujuan menguji kemampuan koordinasi antarlembaga serta kecepatan respons terhadap situasi darurat di wilayah kepulauan.
Selain memeriksa kesiapan sarana dan prasarana, apel tersebut juga menjadi momentum bagi jajaran Polres Kepulauan Seribu untuk memastikan kesiapan personel di lapangan.
Dia mengungkapkan seluruh jajaran telah diarahkan agar meningkatkan kewaspadaan di setiap pulau berpenduduk, terutama di titik-titik yang rawan bencana alam.
Polres Kepulauan Seribu pun siap mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dan bersinergi dengan seluruh pihak dalam menghadapi dinamika cuaca ekstrem.
“Kami berupaya membuat masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi,” tegas Argadija.
Apel dan Simulasi Kesiapsiagaan dalam Memasuki Musim Penghujan digelar di halaman Kantor Bupati, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara, pada Kamis.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu itu diikuti oleh unsur Forkopimda, TNI-Polri, BPBD, serta berbagai instansi terkait.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Sudah 80 Persen, DPRD Surabaya Targetkan Raperda Pengendalian Banjir Rampung Akhir November
Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Pansus Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, memastikan pembahasan aturan tersebut telah mencapai lebih dari 80 persen dan ditargetkan tuntas pada akhir November 2025. Dia menegaskan, tinggal satu pasal krusial yang masih dibahas, yakni terkait sanksi pelanggaran.
“Pembahasan perda ini sudah lebih dari 80 persen, tinggal membahas soal sanksi. Target kami bulan ini bisa selesai,” ujar Aning di DPRD Surabaya, Kamis (13/11/2025).
Aning menjelaskan, meski Pemkot Surabaya telah memiliki Surabaya Drainage Master Plan (SDMP) sejak 2018, rencana induk tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, keberadaan perda ini dianggap penting agar rekomendasi teknis pengendalian banjir benar-benar memiliki daya paksa.
“Kalau SDMP kan mau dipakai mau tidak kan tidak ada penegakan perda. Makanya supaya dipakai harus ada wujud hukumnya. Wujud hukumnya apa? Perda,” katanya.
Menurut Aning, penguatan aspek sanksi menjadi salah satu fokus agar aturan yang disusun tidak hanya normatif, tetapi aplikatif dan mampu menjawab kebutuhan lapangan. Dia memastikan seluruh substansi materi sudah hampir final dan siap masuk tahap penyempurnaan akhir.
“Bentuk sanksinya masih kita bahas, karena kita ingin semua substansinya benar-benar berguna bagi warga. Nanti di bagian sanksi akan kita kuatkan lagi,” jelas politisi PKS ini.
Aning optimistis perda ini akan menjadi pijakan kuat bagi pengendalian banjir di Surabaya, terutama terkait pembangunan saluran, bozem, dan area resapan air. Dia menyebut seluruh pasal yang telah disepakati sudah mengarah pada penguatan tata kelola drainase kota pahlawan.
Dalam pembahasan pansus sebelumnya, muncul usulan kewajiban penyediaan area tampung air hujan untuk setiap pembangunan baru, merespons tingginya limpasan air akibat alih fungsi lahan. Usulan dari tenaga ahli ITS, Ismail Saud, itu kemudian disepakati sementara, dengan ketentuan pengembang wajib menyediakan minimal 1 persen area tampungan dari total lahan.
Angka tersebut masih akan disesuaikan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, namun pansus memastikan ketentuan area tampung air akan menjadi pasal wajib. DPRD ingin memastikan setiap pembangunan tidak menambah beban saluran kota, sekaligus mendorong pengendalian banjir yang lebih sistematis dan berbasis kawasan.
“Insya Allah harapannya November ini selesai. Karena seluruh pasal substansinya sudah tepat untuk pengendalian banjir di Kota Surabaya,” pungkasnya. [asg/beq]
-
Video: Banjir Bandang Terjang Mekkah-APBD,Kini Prabowo Turun Tangan
Jakarta, CNBC Indonesia – Aliran air berlumpur yang deras memenuhi jalan-jalan di dekat Kota Suci Mekkah saat petir menyambar dari atas. Selain itu Presiden Prabowo Subianto turun tangan memeriksa percepatan penggunaan dana transfer ke daerah oleh para Kepala Daerah seusai Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya telah menyurati Gubernur, Bupati hingga Wali Kota untuk mempercepat realisasi belanja daerah sampai akhir 2025.
Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Kamis 13/11/2025) berikut ini.