Topik: Banjir

  • PBB Warning RI dalam Bahaya, ungkap Fakta Mengerikan Ini

    PBB Warning RI dalam Bahaya, ungkap Fakta Mengerikan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Laporan iklim PBB 2023 lalu menegaskan Asia menjadi episentrum krisis iklim dunia. Badan Meteorologi Dunia (WMO) dalam laporan bertajuk State of the Climate in Asia mencatat pemanasan yang semakin cepat, gelombang panas ekstrem, hingga banjir besar membuat kawasan Asia masuk kategori berisiko tinggi, termasuk di Tanah Air.

    Dokumen tersebut memotret kondisi iklim tahun sebelumnya yang ditandai percepatan kenaikan suhu, mencairnya gletser, dan permukaan air laut yang terus meninggi. WMO juga menegaskan, tren pemanasan di Asia berlangsung hampir dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global yang menyebabkan bencana hidrometeorologi semakin sering, lebih parah, dan semakin mempengaruhi kehidupan jutaan orang.

    Asia disebut masih menjadi wilayah yang paling banyak dilanda masalah alam di dunia akibat cuaca dan iklim. Benua ini mengalami pemanasan lebih cepat dari rata-rata global dengan tren meningkat hampir dua kali lipat sejak periode 1961-1990.

    “Kesimpulan dari laporan ini sangat menyadarkan kita,” kata Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo dalam keterangan yang diterima CNBC Indonesia.

    WMO mencatat, banyak negara di Asia mengalami tahun terpanas yang pernah tercatat pada tahun 2023. Ini pun bersamaan dengan kondisi ekstrem, mulai dari kekeringan dan gelombang panas hingga banjir dan badai.

    Perubahan frekuensi iklim dan tingkat keparahan peristiwa tersebut tentu berdampak besar pada masyarakat, ekonomi, dan yang terpenting, kehidupan manusia dan lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Laporan Emergency Events Database mencatat, pada tahun 2023, total 79 bencana yang terkait dengan bahaya hidrometeorologi di Asia.

    Dari jumlah tersebut, lebih dari 80% terkait dengan peristiwa banjir dan badai, dengan lebih dari 2.000 korban jiwa dan sembilan juta orang terkena dampak langsung. Panas ekstrem juga menjadi laporan lain.

    Meskipun risiko kesehatan yang ditimbulkan semakin meningkat, penduduk Asia masih beruntung karena tidak ada kematian yang dilaporkan.

    “Sekali lagi, di tahun 2023, negara-negara yang rentan terkena dampak yang tidak proporsional, contohnya topan tropis Mocha, topan terkuat di Teluk Benggala dalam satu dekade terakhir menghantam Bangladesh dan Myanmar,” jelas Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana yang menjadi mitra dalam penyusunan laporan ini.

    “Peringatan dini dan kesiapsiagaan yang lebih baik telah menyelamatkan ribuan nyawa,” ujarnya menambahkan.

    Sementara itu, dalam laporan yang sama juga dimuat bagaimana kenaikan permukaan laut dari Januari 1993 hingga Mei 2023. State of the Climate in Asia 2023 juga memberikan data indikasi kenaikan air laut yang meliputi wilayah Indonesia.

    Tercatat, banyak area mengindikasikan Global Mean Sea Level (GMSL) di atas rata-rata global yakni 3,4 atau ± 0,33 mm per tahun. Indonesia sendiri berada di wilayah berwarna kuning yang mengindikasikan peringatan.

    Sebelumnya, kajian proyeksi USAID di 2016 menyebutkan kenaikan air laut akan menenggelamkan 2.000 pulau kecil pada tahun 2050. Ini berarti terdapat 42 juta penduduk berisiko kehilangan tempat tinggalnya.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 6
                    
                        PT Hadji Kalla Bantah PT GMTD Soal Lahan 16 Hektare di Makassar, Pemagaran Diteruskan
                        Regional

    6 PT Hadji Kalla Bantah PT GMTD Soal Lahan 16 Hektare di Makassar, Pemagaran Diteruskan Regional

    PT Hadji Kalla Bantah PT GMTD Soal Lahan 16 Hektare di Makassar, Pemagaran Diteruskan
    Tim Redaksi

    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – PT Hadji Kalla menanggapi pernyataan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk terkait klaim lahan seluas 16 hektar di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
    Chief Legal & Sustainability Officer Kalla, Subhan Djaya Mappaturung, mengatakan bahwa lahan tersebut sudah dikuasai secara fisik oleh pihak PT Hadji Kalla sejak tahun 1993.
    “Dan memiliki sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan telah diperpanjang sampai dengan tahun 2036, serta dokumen akta pengalihan hak,” kata Subhan dalam keterangan resminya kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (15/11/2025).
    Subhan menegaskan, bahwa perusahaan milik mantan wakil presiden ke-10 dan ke-12,
    Jusuf Kalla
    (JK) itu, akan terus melakukan kegiatan
    pemagaran
    dan pematangan lahan di lokasi.
    “Kami tetap dan terus akan melakukan pemagaran dan pematangan di lahan seluas 16 hektar, yang akan dilanjutkan pekerjaan proyek properti terintegrasi dengan konsep mixed use. Proyek tersebut sebagai bentuk konsistensi PT Hadji Kalla dalam pembangunan, terkhusus pengembangan Kota
    Makassar
    ,” ucap dia.
    Subhan juga menyebutkan bahwa klaim penguasaan
    PT GMTD
    Tbk berdasarkan eksekusi telah mendapatkan bantahan resmi dari Pengadilan Negeri (PN) Makassar.
    “Dan juga telah mendapatkan bantahan dari BPN bahwa obyek eksekusi yang diklaim tersebut tidak pernah dilakukan constatering. Atas bantahan tersebut, seharusnya pihak PT GMTD Tbk menunjukkan dengan jelas dan terang di mana lokasi yang diklaim lahan yang telah dieksekusi dan dikuasainya?,” ungkap Subhan.
    PT Hadji Kalla melalui PT Bumi Karsa sudah terlibat dalam pengembangan kawasan Metro
    Tanjung Bunga
    di akhir tahun 1980-an melalui proyek normalisasi sungai Jeneberang I-IV sebagai upaya mitigasi banjir yang kerap melanda wilayah Gowa dan Makassar.
    “Pada periode waktu akhir tahun 1980-an tersebut, KALLA telah melakukan pembebasan lahan yang masih berupa rawa-rawa di kawasan Tanjung Bunga untuk kepentingan pembuangan lumpur hasil pengerukan pekerjaan tersebut. Total yang dibebaskan mencapai kurang lebih 80 hektar, dan telah dilakukan sertifikasi yang diterbitkan oleh BPN Kota Makassar,” beber dia.
    Subhan juga mengungkapkan bahwa klaim PT GMTD Tbk yang mengatakan perolehan lahan pihak lain di kawasan Metro Tanjung Bunga pada periode 1991-1998 tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
    Diberitakan sebelumnya, dalam keterangan resmi yang diterima awak media, PT GMTD Tbk menegaskan bahwa kepemilikan atas lahan seluas 16 hektar yang menjadi polemik tersebut diklaim sepenuhnya milik sah PT GMTD Tbk setelah adanya transaksi jual beli.
    “Hal itu berdasarkan proses pembelian dan pembebasan lahan yang dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai ketentuan hukum pada periode 1991–1998,” ujar Presiden Direktur PT GMTD Tbk, Ali Said, dalam keterangan resminya, Jumat (14/11/2025).
    Kata Ali, proses pembelian dan pembebasan lahan tersebut dilaksanakan berdasarkan hak tunggal dan wewenang resmi yang ada pada masa tersebut.
    “Berdasarkan hak tunggal dan wewenang resmi pada masa itu, PT GMTD Tbk untuk melakukan pembebasan, pembelian, dan pengelolaan lahan di kawasan Metro Tanjung Bunga,” ungkap dia.
    Untuk itu, Ali Said menegaskan bahwa siapa saja pihak-pihak yang mengklaim atas kepemilikan lahan tersebut dinyatakan tidak sah.
    “Dengan demikian, setiap pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut dengan dasar apapun, termasuk atas nama pembelian atau pembebasan lahan khususnya pada periode 1991–1998 adalah tidak sah, tidak memiliki dasar hukum, serta merupakan perbuatan melawan hukum,” beber dia.
    Menurutnya, pada masa tersebut satu-satunya pihak yang secara legal berwenang dan berhak melakukan pembebasan atau transaksi lahan hanyalah PT GMTD Tbk.
    Dia juga mengungkap, sebulan terakhir lahan 16 hektar yang dikuasai secara fisik oleh PT GMTD Tbk sempat terjadi upaya penyerobotan secara fisik dan ilegal yang terdokumentasi oleh pihak tertentu.
    Kasus dugaan penyerobotan itu pun sudah dilaporkan secara resmi kepada pihak Polda Sulsel maupun Mabes Polri.
    “Melalui pernyataan ini, PT GMTD Tbk memohon perhatian semua pihak untuk melihat dan menilai persoalan ini secara objektif, berlandaskan fakta hukum, dan sesuai dengan dokumen resmi yang berlaku. PT GMTD Tbk tetap menghormati seluruh proses penegakan hukum dan siap bekerja sama dengan aparat berwenang demi menjaga kepastian hukum, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tuai Capaian Besar di Sektor Pangan, Amran Banjir Apresiasi dari DPR

    Tuai Capaian Besar di Sektor Pangan, Amran Banjir Apresiasi dari DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi besar dari Komisi IV DPR RI, yang menilai berbagai kebijakan strategis di era Presiden Prabowo Subianto telah membawa dampak nyata bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menyatakan arah swasembada pangan kini semakin nyata berkat reformasi besar yang dijalankan pemerintah.

    “Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional,” ujar Titiek, dikutip Sabtu (15/11/2025).

    Titiek menegaskan capaian tersebut merupakan buah konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Dia juga mencermati data BPS yang menunjukkan bahwa Indonesia akan sepenuhnya menghentikan impor beras pada 2025, setelah sebelumnya mengimpor lebih dari 7,5 juta ton pada 2023-2024.

    “Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” tegasnya.

    Berdasarkan laporan resmi BPS, produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024. Titiek menilai capaian ini merupakan hasil gotong royong petani yang diperkuat oleh keberpihakan kebijakan Kementerian Pertanian di bawah komando Amran Sulaiman.

    Nilai Tukar Petani (NTP) pangan yang mencapai 124,36, melampaui target pemerintah dinilainya sebagai bukti bahwa petani kini memiliki ruang ekonomi yang lebih baik.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menyatakan bahwa kebijakan pangan nasional saat ini terbukti memberikan hasil konkret bagi petani dan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah pemerintah semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani di berbagai daerah.

    “Kebijakan yang dijalankan pemerintah sudah berada pada jalur yang benar dan semakin terlihat manfaatnya. Saat ini, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani,” ujar Yohan.

    Yohan juga menekankan bahwa keberhasilan ini terlihat dari semakin tertatanya distribusi pupuk, terjaganya harga gabah di tingkat petani, serta penguatan cadangan beras pemerintah.

    Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping, turut mengapresiasi perbaikan tata kelola pertanian dalam satu tahun terakhir. Ia menyatakan bahwa peningkatan produktivitas di berbagai daerah telah berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.

    “Di bawah kepemimpinan Pak Amran, sektor pertanian bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan beras nasional, tetapi juga menjadi pendorong penting bagi roda ekonomi masyarakat di desa maupun perkotaan. Dengan menguatnya ekonomi desa secara lebih merata dan nyata, dampaknya langsung menyentuh masyarakat,” ujar Riyono.

    Ia memastikan Komisi IV akan terus mendukung program pembangunan pertanian, termasuk proyeksi produksi beras 2025 yang menjadi modal memperkuat kesejahteraan petani.

    Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Alex Indra Lukman, juga mengapresiasi perbaikan tata kelola pertanian dalam satu tahun terakhir. Alex menyoroti kebijakan pupuk pemerintah sebagai salah satu perubahan besar yang langsung membantu petani.

    “Kebijakan yang ditempuh Kementan membuat kerja petani jauh lebih efektif, dari akses pupuk hingga penggunaan alsintan yang kini lebih tepat sasaran,” ujarnya.

    Dia menilai simplifikasi alur distribusi pupuk serta penurunan harga pupuk sebesar 20 persen telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, juga menyampaikan apresiasi kepada Amran. Dia menilai peningkatan kinerja sektor pangan merupakan hasil konsistensi kebijakan dan kerja terarah Kementan sebagai leading sector pembangunan pangan nasional.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Mentan dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras mengimplementasikan visi besar Presiden Prabowo dalam pembangunan pangan,” ujarnya.

    Kharis menilai berbagai terobosan, mulai dari reformasi tata kelola pupuk, penetapan HPP gabah Rp6.500/kg, penguatan stok Bulog, hingga peningkatan produktivitas di lapangan menjadi pendorong perbaikan kesejahteraan petani.

    “Reformasi sistem pupuk ini sangat penting agar petani kecil hingga menengah dapat memperoleh pupuk dengan akses yang lebih sederhana dan harga yang lebih bersahabat,” jelasnya.

    Serangkaian apresiasi dari Komisi IV DPR RI ini menegaskan bahwa sektor pertanian berada pada jalur yang tepat. Kerja keras Amran tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi yang luas, tetapi juga menghadirkan perubahan mendasar yang memperkuat fondasi masa depan pangan Indonesia.

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ini 14 Prediksi Tanda Awal Kiamat yang Diabaikan Manusia

    Ini 14 Prediksi Tanda Awal Kiamat yang Diabaikan Manusia

    Bisnis.com, JAKARTA – Di dunia di mana skenario-skenario suram seringkali hanya menjadi fiksi ilmiah, beberapa prediksi yang dulu dianggap mengkhawatirkan ternyata sangat akurat.

    Banyak ilmuwan yang sudah memprediksi kapan kiamat terjadi, melihat kondisi bumi yang dianggap kian memprihatinkan.

    Dengan melihat ke belakang, apa yang dulu tampak seperti imajinasi yang aneh kini terasa sangat nyata.

    Berikut 15 prediksi kiamat yang awalnya diabaikan, tetapi kini menjadi kenyataan, dilansir dari Bolde

    1. Penurunan Populasi Lebah Madu

    Ketika para ilmuwan pertama kali memperingatkan tentang penurunan drastis populasi lebah madu, banyak yang menganggapnya hiperbola. Namun, kini, fenomena ini, yang dikenal sebagai Gangguan Runtuhnya Koloni, mengancam pertanian dan pasokan pangan global. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Science, hilangnya lebah penyerbuk dapat menyebabkan penurunan substansial dalam hasil panen beberapa tanaman paling penting di dunia. Apa yang tampak seperti masalah lingkungan yang terisolasi kini menjadi bom waktu bagi ketahanan pangan.

    Tanpa lebah, sistem pertanian dunia berisiko runtuh, berdampak pada segala hal, mulai dari perkebunan buah hingga kopi. Lebah yang sederhana ini bertanggung jawab atas penyerbukan sekitar sepertiga makanan yang kita konsumsi.

    2. Mencairnya Lapisan Es Kutub

    Dulu, ketika para ilmuwan membicarakan pencairan lapisan es kutub, hal itu tampak abstrak dan jauh. Kini, citra satelit menunjukkan kenyataan pahit: Arktik dan Antartika kehilangan es dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ini bukan hanya masalah bagi beruang kutub; ini adalah masalah global dengan konsekuensi yang luas. Seiring mencairnya es, permukaan laut naik, mengancam masyarakat pesisir di seluruh dunia.

    Anda mungkin tidak tinggal di pesisir, tetapi dampaknya terasa di seluruh perekonomian dan ekosistem di mana-mana. Arus laut yang mengatur pola cuaca dipengaruhi oleh perubahan ini, yang berpotensi menyebabkan peristiwa cuaca yang lebih ekstrem. 

    3. Meningkatnya Bencana Alam

    Satu dekade yang lalu, hanya sedikit yang mengindahkan prediksi buruk tentang meningkatnya frekuensi bencana alam. Kini, dengan badai, kebakaran hutan, dan banjir yang terjadi lebih sering dan dengan intensitas yang lebih tinggi, peringatan-peringatan ini telah menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Dampaknya terhadap kehidupan manusia dan infrastruktur sangat besar, membuat masyarakat kesulitan untuk membangun kembali. Ini adalah peringatan keras yang menunjukkan betapa rentannya peradaban kita terhadap kekuatan alam.

    4. Menipisnya Perikanan Global

    Bertahun-tahun yang lalu, peringatan tentang penangkapan ikan berlebihan disambut dengan skeptisisme. Saat ini, perikanan di seluruh dunia berada di ambang kehancuran, dengan implikasi signifikan bagi ketahanan pangan dan keanekaragaman hayati laut. Menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), hampir 33% stok ikan global dieksploitasi secara berlebihan. Ini lebih dari sekadar masalah lingkungan; ini adalah krisis yang memengaruhi mata pencaharian dan budaya yang bergantung pada penangkapan ikan.

    Bayangkan sebuah dunia di mana makanan laut menjadi barang mewah, langka, dan mahal. Seiring menurunnya populasi ikan, ekosistem terdampak, dan masyarakat nelayan tradisional menghadapi kesulitan ekonomi.

    5. Penyebaran Kebakaran Hutan

    Kebakaran hutan, yang dulunya musiman dan relatif terkendali, telah berubah menjadi teror sepanjang tahun. Wilayah seperti Australia, California, dan Amazon telah menyaksikan kebakaran dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dipicu oleh kekeringan berkepanjangan dan kenaikan suhu. Kebakaran hebat ini tidak hanya menghancurkan ekosistem tetapi juga menyelimuti kota-kota dengan asap, yang berdampak pada kualitas udara dan kesehatan. 

    6. Realitas Kelangkaan Air

    Kelangkaan air mungkin dulu tampak seperti ancaman yang jauh, tetapi kini menjadi kenyataan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2,2 miliar orang secara mengejutkan tidak memiliki akses ke air minum yang dikelola dengan aman. Kota-kota dari Cape Town hingga São Paulo telah menghadapi skenario “Hari Nol” di mana keran-keran mengering. Krisis yang semakin meningkat ini merupakan pengingat yang gamblang akan betapa berharganya air dan perlunya pengelolaan yang berkelanjutan.

    7. Kepunahan Spesies

    Belum lama ini gagasan kepunahan massal keenam dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Namun, dengan spesies yang punah dengan laju yang semakin cepat, hal ini semakin sulit untuk diabaikan. Perusakan habitat, perubahan iklim, dan perburuan liar mendorong banyak spesies ke ambang kepunahan. Hilangnya keanekaragaman hayati mengancam ekosistem dan layanan yang mereka sediakan, mulai dari penyerbukan hingga udara bersih.

  • Ketua DPD dan pakar global bahas transportasi perkotaan di forum UNEP Brasil

    Ketua DPD dan pakar global bahas transportasi perkotaan di forum UNEP Brasil

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin bersama sejumlah pakar global membahas transportasi perkotaan dalam forum United Nations Environment Programme (UNEP) di Belem, Brasil pada Rabu (12/11).

    Hadir juga pembicara lainnya dalam diskusi panel tersebut, antara lain: Hala Omar, Manajer Keberlanjutan di Dar, Gabriel Feriancic, Manajer Negara (Country Manager) TYLin untuk Brasil, Marcel Martin, Manajer Umum ICCT untuk Brasil, Ricardo Assumpção, Kepala Keberlanjutan (Chief Sustainability Officer) dan Pimpinan Bidang Keberlanjutan untuk Amerika Latin, Gabriela Elizondo Azuela, Manajer Praktik di ESMAP, Bank Dunia, Luciane Ferreira Monteiro Machado, Wakil Direktur Pelaksana Bidang Persiapan Proyek serta Luke Upchurch, Direktur Pelaksana Komunikasi di C40 Cities.

    Dalam forum itu Sultan menyebutkan ketidakseimbangan komposisi kendaraan serta minimnya transportasi publik telah menyebabkan pemborosan bahan bakar 79,2 juta kiloliter per tahun dan memicu polusi udara 30,49 juta ton serta emisi gas rumah kaca 295,12 juta ton CO₂e setiap tahun.

    “Kondisi itu menjadi lonceng bahaya bagi kota-kota besar,” ujar Sultan, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyoroti kualitas udara Jakarta yang hampir seluruh parameter pencemarnya telah melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan standar nasional.

    Akibat polusi tersebut, warga Jakarta harus menanggung biaya kesehatan hingga Rp51,2 triliun per tahun, terutama untuk penyakit pernapasan seperti asma dan ISPA.

    Menurut Sultan, emisi sektor transportasi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memperburuk intensitas bencana global akibat fenomena El Niño dan La Niña, seperti banjir, longsor, badai, serta meningkatnya suhu ekstrem yang memicu urban heat island atau pulau panas perkotaan.

    Meski upaya pengendalian emisi telah berjalan sejak Protokol Kyoto hingga agenda pembangunan berkelanjutan, dirinya menilai tantangan urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan industrialisasi membuat kebijakan reduksi karbon di kawasan perkotaan menjadi semakin mendesak.

    Ia juga menyoroti kebijakan mobilitas DKI Jakarta melalui strategi Avoid–Shift–Improve, termasuk pembatasan kendaraan pribadi, peralihan ke kendaraan listrik dan transportasi umum, serta penerapan kebijakan baru seperti tarif parkir progresif, jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing, dan pajak berbasis emisi.

    “Kebijakan itu telah memberi efek berantai dan mulai direplikasi kota-kota lain di Indonesia hingga Asia Pasifik,” tuturnya.

    Integrasi Bus Raya Terpadu (BRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), elektrifikasi bus pengumpan, serta layanan first-last mile dinilai menjadi landasan sistem mobilitas rendah karbon.

    Di sisi lain, dia menekankan pembangunan fisik harus dibarengi perubahan gaya hidup masyarakat. Digitalisasi transportasi, termasuk ride-sharing (berbagi tumpangan) dan ride-hailing (jasa transportasi daring), disebut menjadi pendorong efisiensi dan inklusivitas mobilitas perkotaan.

    Dikatakan bahwa Indonesia telah memulai langkah konkret menuju pembangunan kota yang tangguh dan berkelanjutan. Transformasi tersebut tidak hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan perilaku menuju gerakan karbon nol bersih atau net-zero carbon.

    Sultan menutup pidatonya dengan menyerukan kolaborasi lintas negara dan lintas sektor.

    “Mari kita terus bergerak bersama membangun kota yang lebih tangguh bagi generasi mendatang,” ucap Sultan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadwal MotoGP Valencia 2025, Sprint Race Digelar Nanti Malam

    Jadwal MotoGP Valencia 2025, Sprint Race Digelar Nanti Malam

    Jakarta

    MotoGP Valencia akan menjadi seri penutup di musim ini. Biar kalian tak ketinggalan serunya kualifikasi, Sprint Race, hingga balapan inti, berikut kami rangkum jadwal MotoGP Valencia 2025.

    Rangkaian jadwal MotoGP Valencia 2025 sudah dimulai sejak Jumat (14/11) melalui sesi latihan bebas pertama yang dipimpin pebalap KTM asal Spanyol, Pedro Acosta. Balapan kemudian dilanjutkan ke kualifikasi dan Sprint Race pada Sabtu (15/11), lalu ditutup balapan inti atau Race pada Minggu (16/11).

    Musim lalu, MotoGP Valencia batal digelar karena musibah banjir. Ketika itu, lokasi perlombaan akhirnya dipindahkan ke Catalunya, Spanyol yang dimenangi Francesco Bagnaia.

    Jadwal MotoGP Valencia 2025. Jangan lupa Sprint Race digelar nanti malam. Foto: Henrique Casinhas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

    Secara klasemen, posisi pertama dan kedua sudah dikunci duo Marquez yang sama-sama tampil baik sepanjang musim. Sementara posisi ketiga akan diperebutkan dua murid Valentino Rossi, yakni Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia.

    Jadwal MotoGP Valencia 2025. Jangan lupa Sprint Race digelar nanti malam. Foto: dok. Aprilia

    Nah, biar tak ketinggalan balapan penutup musim ini, yuk catat jadwal MotoGP Valencia 2025!

    Jadwal MotoGP Valencia 2025

    Sabtu, 15 November 2025

    14:40-15:10 WIB: Moto3 – Free Practice 215:25-15:55 WIB: Moto2 – Free Practice 216:10-16:40 WIB: MotoGP – Free Practice 216:50-17:05 WIB: MotoGP – Qualifying 117:15-17:30 WIB: MotoGP – Qualifying 218:45-19:00 WIB: Moto3 – Qualifying 119:10-19:25 WIB: Moto3 – Qualifying 219:40-19:55 WIB: Moto2 – Qualifying 120:05-20:20 WIB: Moto2 – Qualifying 221:00 WIB: MotoGP – Sprint (13 lap)

    Minggu, 16 November 2025

    15:40-15:50 WIB: MotoGP – Warm Up17:00 WIB: Moto3 – Grand Prix Race (20 lap)18:15 WIB: Moto2 – Grand Prix Race (22 lap)20:00 WIB: MotoGP – Grand Prix Race (27 lap).

    (sfn/dry)

  • Marak Penipuan Digital, Mastel Usul Rombak Sistem Identifikasi Seluler

    Marak Penipuan Digital, Mastel Usul Rombak Sistem Identifikasi Seluler

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai penguatan pengawasan penjualan kartu SIM harus dibarengi dengan evaluasi total terhadap sistem identifikasi perangkat dan pelanggan seluler di Indonesia. 

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menekankan perlunya seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk membenahi sistem yang ada yang dinilai banyak kelemahan. Pemangku kepentingan tersebut meliputi operator seluler, Komdigi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    “Semua kepentingan harus diakomodasi termasuk kepentingan konsumen dan industri perangkat. Sistem yang ada dikenal sebagai CEIR [Central Equipment Identity Register],” kata Sarwoto, Jumat (14/11/2025).

    Menurut Sarwoto, sistem CEIR saat ini dinilai sudah tidak memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang, khususnya terkait keamanan pelanggan. Karena itu, dia menilai berbagai regulasi perlu ditinjau kembali.

    Termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019 adalah tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, serta Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

    Sarwoto mengatakan berbagai peraturan tersebut harus disesuaikan untuk diterapkan dalam sistem CEIR baru di antaranya pemanfaatan MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Service Digital Number) yang bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan tersebut termasuk penegak hukum.

    “Opsel [operator seluler] akan menyesuaikan berdasarkan kebutuhan mutakhir,” katanya. 

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai masyarakat perlu dilindungi dari penyalahgunaan data yang digunakan untuk mendaftarkan SIM card. Dia menilai banyak data pelanggan tidak valid karena adanya kartu SIM yang dijual dalam kondisi sudah aktif atau akibat kebocoran data, sehingga nomor NIK dan KK milik orang lain kerap dipakai.

    “Harus ada mekanisme pendaftaran ulang data di SIM card,” kata Heru saat dihubungi, Jumat (14/11/2025). 

    Selain itu, Heru menyebut penggunaan verifikasi biometrik sebagai kebutuhan masa depan, meskipun perlu penerapan bertahap. Menurutnya, biometrik akan menutup celah penyalahgunaan identitas. 

    “Sebab dengan biometrik data kita tidak bisa dipakai orang lain karena verifikasi ke Dukcapil menyesuaikan database biometrik kita,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan sedang memperkuat pengawasan penjualan kartu SIM menyusul meningkatnya panggilan dan pesan penipuan digital. 

    Mengutip akun Instagram resmi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada Jumat (14/11/2025), pemerintah disebut telah memulai konsultasi publik untuk menyiapkan regulasi baru terkait distribusi SIM card.

    “Selama ini sebagian besar sim card dijual terlalu bebas,” kata Meutya dalam unggahan tersebut.

    Dia juga mengungkapkan telah memanggil Telkomsel, Indosat, dan XLSMART untuk membahas persoalan tersebut. 

    “Mereka [operator seluler] yang berkewajiban mengatasi ini,” kata Meutya.

    Setelah seluruh tahapan siap, pemerintah akan menerbitkan peraturan menteri (Permen) yang mewajibkan setiap pembelian SIM card sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Isu ini mencuat setelah sebuah akun Instagram mengeluhkan banjir panggilan spam dan penipuan hingga 15 kali dalam sehari yang hanya terjadi pada satu operator seluler.

    “Nomor lain yang saya gunakan tidak mendapat telepon spam. Saya pengguna setia, selama satu dekade ini, loh,” tulis akun tersebut dalam unggahan yang turut disertakan Meutya.

    Penipuan digital diketahui semakin marak. Komdigi mencatat sekitar 1,2 juta laporan masuk hingga pertengahan 2025. Indonesia Anti-Scam Center (IASC) juga melaporkan 299.237 aduan pada Oktober 2025 dengan kerugian lebih dari Rp7 triliun. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Pasti menerima lebih dari 297.000 laporan korban penipuan online sepanjang 2025.

  • Antisipasi musim hujan 2025-2026, Pemprov Jakarta laksanakan simulasi Jaga Jakarta

    Antisipasi musim hujan 2025-2026, Pemprov Jakarta laksanakan simulasi Jaga Jakarta

    Selasa, 4 November 2025 12:40 WIB

    Sejumlah tim penyelamat gabungan dari BPBD DKI Jakarta, TNI dan Polri bersiap melakukan evakuasi korban terseret arus banjir saat pelaksanaan Apel dan simulasi Jaga Jakarta menghadapi musim penghujan 2025 – 2026 di Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Pemrov DKI Jakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, TNI dan Polri melaksanakan simulasi untuk mendapatkan solusi berbasis alam dalam mengatasi persoalan banjir Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

    Sejumlah tim penyelamat gabungan dari BPBD DKI Jakarta, TNI dan Polri dan seekor anjing pelacak melakukan pencarian korban yang terseret arus banjir saat pelaksanaan apel dan simulasi Jaga Jakarta menghadapi musim penghujan 2025 – 2026 di Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Pemrov DKI Jakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, TNI dan Polri melaksanakan simulasi untuk mendapatkan solusi berbasis alam dalam mengatasi persoalan banjir Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Drainase Genangi Sejumlah Titik di Bondowoso, 10 Rumah Warga Terendam

    Banjir Drainase Genangi Sejumlah Titik di Bondowoso, 10 Rumah Warga Terendam

    Bondowoso (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bondowoso pada Jumat (14/11/2025) siang memicu banjir drainase di sejumlah titik. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.09 WIB itu sempat menggenangi akses jalan raya hingga permukiman warga di beberapa kecamatan.

    Plt Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto, menjelaskan bahwa banjir muncul akibat intensitas hujan yang tinggi sehingga drainase di beberapa lokasi tidak mampu menampung debit air.

    “Air meluap ke badan jalan dan sebagian masuk ke rumah warga, terutama di wilayah Maesan, Grujugan, dan pusat kota Bondowoso. Tidak ada korban jiwa, situasi terkendali,” ujar Kristianto.

    Sejumlah titik yang terdampak banjir meliputi Kelurahan Kademangan, Kelurahan Nangkaan, Desa Suger Lor, Pasar Maesan, depan SPBU Maesan, Desa Kejawan, serta Dusun Karang Rejo 1 di Desa Grujugan.

    Di Dusun Krajan Atas, Desa Suger Lor, sedikitnya 10 rumah warga tergenang. Jalan Raya Bondowoso–Jember juga sempat terendam. Di Desa Kejawan, luapan drainase menggenangi jalan desa dan menyebabkan retakan pada jembatan. Sementara di Dusun Karang Rejo 1, dua rumah warga terdampak dan genangan menutup akses antardusun.

    Setelah menerima laporan dari WhatsApp masyarakat, petugas BPBD bersama TRC, PMI, BSBK, Polres Bondowoso, serta pemerintah kecamatan langsung turun ke lokasi untuk asesmen dan penanganan. Tim TRC menurunkan mesin penyedot air untuk mempercepat surutnya genangan.

    “Upaya darurat sudah dilakukan sejak awal laporan masuk. Kami menurunkan tim untuk asesmen, penyedotan air, dan memastikan jalur transportasi kembali aman,” kata Kristianto.

    Menurut BPBD, genangan mulai surut sekitar pukul 20.05 WIB. Kondisi wilayah hingga laporan malam hari terpantau aman dan terkendali, meski hujan ringan masih berlangsung di beberapa desa.

    BPBD Bondowoso mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, terutama di area dengan saluran drainase terbatas. “Kami terus memonitor kondisi cuaca dan laporan dari masyarakat,” tambah Kristianto. (awi/ian)

  • Pohon Trembesi dan Kelapa Tumbang Timpa Dua Rumah di Arjosari, BPBD Lakukan Penanganan Cepat

    Pohon Trembesi dan Kelapa Tumbang Timpa Dua Rumah di Arjosari, BPBD Lakukan Penanganan Cepat

    Pacitan (beritajatim.com) – Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda wilayah Kecamatan Arjosari pada Jumat dini hari (14/11/2025) menyebabkan tiga pohon tumbang dan menimpa dua rumah warga di Dusun Semo, Desa Arjosari.

    Peristiwa terjadi sekitar pukul 03.00 WIB, menimpa rumah milik Yono dan rumah milik Purwoharjono. Tiga pohon yang tumbang terdiri dari satu pohon trembesi berukuran besar dan dua pohon kelapa.

    “Bagian rumah mengalami kerusakan, Namun beruntung rumah tersebut sudah tidak ditempati, “kata Erwin Andriatmoko Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Jumat (14/11/2025).

    BPBD Pacitan yang menerima laporan dari pemerintah desa langsung berkoordinasi dan menerjunkan tim ke lokasi.

    “Begitu laporan kami terima, tim langsung turun ke lokasi berkoordinasi dengan pemerintah desa. Pemotongan pohon dan pembersihan material sudah dilakukan untuk memastikan area aman dan tidak mengganggu aktivitas warga,”tambahnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama penyebab pohon tumbang. “BMKG telah mengeluarkan peringatan dini hujan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi tanah yang mulai labil membuat pohon rentan roboh, terutama yang berukuran besar,” tambahnya.

    Erwin mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, mengingat musim hujan mulai meningkat dan risiko pohon tumbang, tanah longsor, serta banjir dapat terjadi kapan saja. (tri/ian)