Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Andre Rosiade Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Alam di Padang

    Andre Rosiade Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Alam di Padang

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyalurkan bantuan untuk korban pengungsi banjir dan longsor di Sumatera Barat. Bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan beban para korban.

    Adapun penyaluran bantuan itu dilakukan saat Andre meninjau tujuh titik banjir dan longsor di Kota Padang, Kamis (27/11/2025). Di lokasi-lokasi pengungsian, Andre membagikan ribuan nasi bungkus dan bantuan tunai kepada warga yang terdampak.

    Turut hadir dalam kegiatan itu, Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, anggota DPRD Sumbar Verry Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Wahyu Hidayat, serta sejumlah tokoh masyarakat.

    Di setiap titik, Andre langsung menyalurkan nasi bungkus kepada warga yang mengaku kesulitan mendapatkan makanan. Dia juga memberikan bantuan tunai Rp 5 juta per lokasi.

    “Hari ini kita turun melihat langsung dan berdialog dengan para korban bencana. Kami turut berduka atas musibah ini. Bagi warga di pengungsian, mohon sabar dan ikuti instruksi Pemko Padang,” kata Andre dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

    Di kawasan itu, Andre meninjau satu kompleks berisi sekitar 40 rumah yang masih terendam. Didampingi Camat Nanggalo Amrizal Rengganis, dia meminta Fraksi Gerindra DPRD Padang menurunkan alat berat untuk mengangkat kayu yang menghambat aliran air.

    Di Pulau Terlena, Kampung Lapai, Andre kembali menyalurkan nasi bungkus dan memberi semangat kepada seorang ibu hamil di pos pengungsian.

    “Kita semua harus sabar dan tetap bersemangat,” tuturnya.

    “Beberapa alat HK sudah turun di titik banjir dan longsor di Sumbar. Nanti akan ditambah untuk Padang,” katanya.

    Camat Fizlan kemudian membawa Andre meninjau lokasi lain seperti Gaduang, KPIK, serta perumahan Lumin Park di Lubuk Minturun yang diterjang banjir bandang hingga menelan lima korban jiwa.

    Kunjungan berlanjut ke dua titik pengungsian di Sungai Lareh Koto Tangah, yakni BPSPL Padang dan Masjid Nurul Falah.

    “Kami akan terus memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir dan longsor ini,” tutur Andre.

    Sementara itu, Fadly Amran mengapresiasi bantuan dan kepedulian Andre. Menurutnya, bantuan yang diberikan bisa memberikan manfaat bagi para korban bencana alam.

    “Terima kasih atas kedatangan dan bantuannya. Kami berharap Bang Andre dapat membantu mendatangkan alat berat untuk percepatan perbaikan intake PDAM dan dukungan lainnya dari pusat,” tutup Fadly.

    (ega/ega)

  • Menkes Pastikan Layanan Kesehatan Korban Banjir-Longsor Sumut Tertangani Baik

    Menkes Pastikan Layanan Kesehatan Korban Banjir-Longsor Sumut Tertangani Baik

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan korban-korban banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut) mendapatkan penanganan terbaik.

    Namun, Menkes Budi menambahkan bahwa untuk saat ini pihaknya masih memberikan kewenangan kepada Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah setempat.

    “Kami bikinnya itu berjenjang, kami selalu ada di pusat krisis nasional yang mem-back up Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota, kalau mereka nggak bisa, kami akan masuk,” kata Menkes Budi, di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).

    Menkes Budi juga memastikan bahwa Kemenkes terus berkomunikasi dengan Dinkes setempat terkait bencana alam tersebut.

    Terpisah, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bayu Teja mengatakan Kemenkes mengaktifkan seluruh layanan kesehatan di daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memastikan kebutuhan medis warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat bencana.

    Selain itu, ia juga memastikan penebalan bantuan logistik kesehatan berupa obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil sudah disiapkan.

    “Kami sudah mengirimkan dokter, perawat, ahli kesehatan lingkungan, dan epidemiolog untuk membantu penanganan kesehatan di sana. Untuk pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap menyesuaikan akses wilayah dan koordinasi dengan pemerintah daerah,” kata Bayu Teja selepas rapat terbatas di Kantor BNPB Jakarta.

    Polda Sumut mencatat bahwa berdasarkan data sementara, ada 34 korban tewas saat bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Sumut. Korban jiwa paling banyak terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

    Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan jumlah tersebut merupakan data sementara terhitung sejak 24-26 November. Korban meninggal dunia terbanyak adalah Tapsel, sebanyak 17 orang.

    “Untuk Tapsel, meninggal dunia 17 orang, luka berat 4 orang dan ringan 69 orang. Yang belum ditemukan nihil,” kata Ferry, dikutip dari detikSumut, Jumat (28/11/2025).

    Lalu, data korban meninggal lainnya, yakni 8 orang di Sibolga, 4 orang di Tapteng, 2 korban di Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan 2 orang, dan Nias Selatan 1 orang.

    Ferry menjelaskan berdasarkan laporan hingga Rabu (26/11) pukul 22.00 WIB, ada 148 kejadian bencana alam yang terjadi. Bencana terjadi di sekitar 12 kabupaten/kota di Sumut. Bencana tersebut terdiri dari tanah longsor, banjir, pohon tumbang, hingga angin puting beliung.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Kemenkes Ungkap Masalah Kesehatan Tertinggi dari Hasil CKG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/kna)

  • Penanganan Banjir Pantura tak Sekadar dengan Beton

    Penanganan Banjir Pantura tak Sekadar dengan Beton

    SEMARANG – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan penanganan banjir di Pantura Jawa tidak sekadar dengan beton atau pendekatan fisik.

    “Kami bersama dengan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa yang dipimpin oleh Laksamana (Laksdya TNI Purn) Didit berusaha untuk membangun kolaborasi dan sinergi yang baik,” katanya usai memberikan kuliah umum di kampus Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Kamis., 27 November dilansir ANTARA.

    Menurut dia, untuk menyempurnakan cetak biru pembangunan “Giant Sea Wall” memang membutuhkan proses dan penelitian yang komprehensif.

    “Karena merupakan proyek yang besar, membutuhkan anggaran yang juga besar, dan melibatkan banyak pihak. Paling tidak, ada 17 kementerian dan lembaga yang akan terlibat,” katanya.

    Ia mengakui banjir dan rob Pantura saat ini menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, dan Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dipimpinnya terus berupaya untuk memproteksi wilayah Pantura Jawa.

    “Dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur semua memiliki kerentanan. Memang Semarang dan Demak salah satu yang paling tinggi intensitasnya. Oleh karena itu, perlu mendapatkan ‘support’ dan atensi yang lebih besar lagi,” katanya.

    Namun katanya, tidak semuanya kemudian terselesaikan dengan bangunan beton, seperti Giant Sea Wall, tetapi akan dikombinasikan dengan berbagai upaya, seperti penanaman mangrove, dan sebagainya.

    “Jangan dibayangkan semuanya akan menjadi beton. Nanti ada bagian-bagian paling parah tidak bisa digunakan solusi yang lain, tentu kami membangun beton yang tinggi. Tetapi, yang lainnya masih bisa menggunakan pendekatan lainnya, Hybrid Sea Wall,” katanya.

    Sesuai dengan kuliah umum tersebut, ia mengatakan pembahasan masalah itu menjadi relevan karena Indonesia menghadapi ancaman dan tantangan bencana, dan Undip adalah salah satu kampus terdepan yang mengawal pembangunan berkelanjutan.

    AHY mengatakan ada cukup banyak hasil riset oleh peneliti Undip, dan juga yang telah diaplikasikan di lapangan karena memang Undip juga berada di wilayah Pantura yang setiap saat juga menghadapi ancaman bahaya banjir dan rob.

    “Pada prinsipnya, kami akan mengombinasikan berbagai pendekatan. Jadi, pembangunan tanggul pantai, tanggul laut, termasuk juga solusi yang lebih alami, seperti menggunakan mangrove dan lain sebagainya tetap akan menjadi bagian konsep terintegrasi, komprehensif, serta lebih efisien,” katanya.

    Sementara itu, Rektor Undip Prof Suharnomo memberikan dukungan terhadap langkah pembangunan infrastruktur wilayah di kawasan Jateng, termasuk daerah Pantura.

    Menurut dia, Undip juga telah memberikan kontribusi mendukung kemajuan Jateng melalui berbagai inovasi hasil riset kampus., termasuk mengatasi fenomena terjangan rob dan sedimentasi tinggi di kawasan Pantura Jateng, dengan mengajukan konsep hybrid sea wall.

    “Ini merupakan teknologi penahan gelombang laut yang menggabungkan rekayasa struktur beton ringan dengan restorasi ekosistem mangrove,” katanya.

    Selain pembangunan tanggul, katanya, pendekatan tersebut mengedepankan pemulihan ekosistem mangrove untuk memperlambat energi gelombang, menahan sedimen, dan membantu pembentukan daratan alami.

  • Pemerintah Kirim Hercules Bawa Tenda-Makanan ke Aceh-Sumut-Sumbar

    Pemerintah Kirim Hercules Bawa Tenda-Makanan ke Aceh-Sumut-Sumbar

    Jakarta –

    Pemerintah mengirim bantuan kebutuhan darurat melalui udara ke tiga provinsi terdampak bencana banjir besar dan longsor yakni Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Adapun bantuan yang dikirim berupa tenda, genset alat listrik, hingga alat bantuan komunikasi.

    “Jadi pagi ini sekitar pukul 07.30 pagi telah diberangkatkan atas instruksi Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini empat pesawat, 3 pesawat hercules, 1 pesawat A-400 yang awal bulan ini tiba di tanah air, untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Teddy mengatakan empat pesawat ini akan ke Padang, Tapanuli, Banda Aceh, dan Lhokseumawe. Pesawat ini akan mendarat ke bandara terdekat lokasi bencana.

    “Jadi akan ke Padang Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit Sumatera Utara, kemudian satu ke bandara di Banda Aceh dan Lhokseumawe Aceh Utara karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak,” jelasnya.

    Dia mengatakan pengiriman bantuan ini bukan pertama kalinya. Teddy mengatakan sejak pertama kali bencana banjir dan longsor itu datang pada 25 November lalu, Presiden Prabowo sudah mengirim bantuan.

    Dia mengatakan pemerintah pusat juga sudah menghubungi langsung kepala daerah lokasi terdampak banjir dan longsor. Bantuan yang dikirim hari ini, katanya, sudah sesuai dengan yang dibutuhkan di lokasi terdampak sesuai laporan kepala daerah.

    Tak hanya itu, pemerintah juga mengirim makanan siap saji untuk para korban. Tenaga kesehatan juga diberangkatkan ke lokasi bencana.

    “Kemudian juga bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari kementerian kesehatan, tim medis terdiri dari dokter dan perawat, serta bantuan oba-obatan, jadi yang penting semua bantuan segera ke lokasi sampai daerah terdalam,” jelasnya.

    (zap/lir)

  • Banjir Aceh – Sumut, Jalur Darat & Telekomunikasi Masih Terganggu

    Banjir Aceh – Sumut, Jalur Darat & Telekomunikasi Masih Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan akses jalur darat hingga jaringan telekomunikasi masih mengalami gangguan akibat banjir di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

    Laporan BNPB menyebutkan bahwa setidaknya tiga provinsi menghadapi banjir dan longsor yakni Aceh, Sumatra Utara hingga Sumatra Barat dengan masing-masing provinsi mencatat lebih dari 10 kabupaten kota terdampak bencana alam tersebut.

    “Khusus di Aceh, Sumatra Utara, jalur transportasi, jalur komunikasi belum lancar, sehingga itu dulu yang pertama bisa dipastikan normal. Terutama jalur transportasi darat yang masih banyak tertutup,” katanya melalui siaran video resmi, Jumat (28/11/2025).

    Beberapa wilayah yang mengalami hambatan akses seperti jalur darat antara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Tapanulis Tengah yang dilaporkan tertutup longsor.

    Kemudian, terputusnya beberpa jembatan seperti di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen, Aceh menyebabkan akses transportasi Medan – Banda Aceh lumpuh total.

    Sementara di Sumatra Barat tercatat wilayah Padang Pariaman dan Kota Padang mengalami dampak terparah banjir dan longsor.

    Selain berfokus pada pemulihan jalur transportasi, akses komunikasi dan distribusi logistik, BNPB juga memanfaatkan angkutan udara untuk menyalurkan logistik ke daerah terisolasi.

    “Selain itu, ada dua pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca. Satu di Sumatra Utara dan satu di Aceh. Memang untuk menghentikan sama sekali siklon tidak bisa sehingga operasi modifikasi cuaca ini difokuskan pada titik-titik untu penanganan darurat,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, melaporkan bahwa upaya identifikasi kerusakan infrastruktur masih terkendala hujan yang belum berhenti.

    Empat jembatan dilaporkan terputus di Aceh, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah terdapat sekitar 20 titik longsor yang masih sulit dipetakan.

    Kementerian PUPR telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsoran dan membuka akses, dengan harapan dapat segera mencapai lokasi terdampak.

    “Sampai saat ini kami sudah mengirimkan beberapa alat berat untuk membersihkan longsoran. Mudah-mudahan segera bisa sampai ke lokasi,” kata Diana dalam keterangan resmi BNPB.

  • 97.384 Orang Terdampak Banjir dan Longsor di Aceh, Terbanyak di Aceh Timur

    97.384 Orang Terdampak Banjir dan Longsor di Aceh, Terbanyak di Aceh Timur

    Jakarta –

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah menetapkan status tanggap darurat bencana usai banjir dan longsor yang terjadi di Aceh. Total lebih dari 13 ribu orang di Aceh tinggal di pengungsian saat ini.

    Berdasarkan data yang diterima detikcom dari Kantor SAR Banda Aceh, Jumat (28/11/2025), jumlah pengungsi akibat banjir dan longsor di Aceh mencapai 13.174 orang. Angka itu merupakan jumlah kalkulasi dari data yang terkumpul pada Kamis (27/11) pukul 18.00 WIB.

    Secara keseluruhan ada 97.384 orang terdampak akibat bencana tersebut. Kabupaten Aceh Timur menjadi wilayah yang paling parah dengan 29.706 orang terdampak banjir dan longsor di lokasi di mana 2.456 warga terpaksa mengungsi.

    Sebanyak 22.190 jiwa terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Pidie Jaya. Sementara ada 25.827 orang terkena imbas banjir di Kabupaten Aceh Singkil.

    Data dari Kantor SAR Banda Aceh juga menunjukkan ada 3.690 orang terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Utara. Sebanyak 1.444 orang harus dipindah ke pengungsian saat ini.

    Aceh Darurat Bencana

    “Hari ini saya Gubernur Aceh menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh,” kata Mualem di Banda Aceh, dilansir Antara, Kamis (27/11).

    Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2025 di ruang serbaguna DPR Aceh, di Banda Aceh. Penetapan status tanggap darurat bencana ini berlangsung selama 14 hari sejak 28 November.

    “Kami sampaikan bahwa pemerintah Aceh melalui SKPA terkait telah memberikan bantuan dalam penanganan bencana tersebut,” ujarnya.

    Dengan ditetapkannya status darurat, diharapkan dapat mempercepat mobilisasi logistik, evakuasi, dan dukungan lintas lembaga untuk menangani bencana yang kini meluas di berbagai daerah di Aceh.

    Di sisi lain, Mualem menyebutkan bahwa saat ini akses transportasi mulai lumpuh di sejumlah daerah, termasuk putusnya jembatan di jalan nasional Banda Aceh-Medan, yang menyebabkan distribusi bantuan dan mobilisasi petugas terhambat.

    “Kita minta kepada Kapolda Aceh agar menyediakan helikopter untuk keperluan peninjauan ke wilayah-wilayah terisolasi banjir,” kata Mualem.

    (ygs/eva)

  • Lembaga Tanggap Bencana Berjibaku di Tengah Keterbatasan Anggaran

    Lembaga Tanggap Bencana Berjibaku di Tengah Keterbatasan Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Status darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia kini dihadapkan pada persoalan lain yang tak kalah krusial yakni minimnya anggaran lembaga-lembaga penanganan bencana.

    Pemerintah telah menetapkan status darurat bencana di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat menyusul banjir dan longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kabupaten Lumajang juga menaikkan status darurat setelah adanya aktivitas erupsi Gunung Semeru.

    Di tengah upaya penanganan yang berlangsung serentak di berbagai daerah, muncul kekhawatiran terkait terbatasnya anggaran yang dimiliki lembaga penopang operasi tanggap darurat. Pemangkasan anggaran akibat efisiensi pemerintah pusat membuat kesiapan lembaga teknis berada dalam sorotan.

    Badan SAR Nasional (Basarnas) tahun ini hanya mendapat pagu indikatif sekitar Rp1 triliun, turun dari usulan awal Rp1,4 triliun untuk kebutuhan operasional 2025. 

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ikut terdampak. Anggarannya terpangkas menjadi Rp1,4 triliun dari sebelumnya Rp2,8 triliun, padahal lembaga ini memegang peran vital dalam penyediaan peringatan dini dan pemantauan cuaca ekstrem yang makin intens.

    Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mengantongi sekitar Rp956,97 miliar setelah penyesuaian anggaran dilakukan. 

    Minimnya anggaran pada lembaga-lembaga kunci ini menjadi catatan penting di tengah meningkatnya kebutuhan penanganan darurat di beberapa wilayah. 

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah diberi ruang untuk melakukan pergeseran anggaran agar penanganan tanggap darurat tidak terhambat prosedur administratif.

    Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah diminta segera mengaktifkan mekanisme penggunaan dana tak terduga untuk mempercepat penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “BNPB bisa menggunakan Dana Siap Pakai. Secara administratif dan keuangan tidak ada masalah untuk deployment dukungan infrastruktur maupun bantuan lain yang dibutuhkan,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (27/11/2025).

    Kebijakan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kata dia, telah mengonfirmasi bahwa daerah diperbolehkan mengalihkan pos anggaran demi mempercepat respons kedaruratan.

    “Untuk pergeseran alokasi-anggaran di daerah juga dibuka. Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya, semaksimal mungkin,” katanya.

    Dalam rapat terbatas itu, gubernur, wali kota, dan bupati juga diminta segera mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak, termasuk logistik, akses pergerakan tim SAR, perbaikan sementara infrastruktur vital, dan dukungan layanan publik bagi pengungsi.

    Pratikno memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan evaluasi harian terhadap kondisi di lapangan, termasuk perkembangan cuaca, situasi pengungsian, dan kebutuhan rehabilitasi awal.

    “Koordinasi lintas instansi dipastikan berjalan untuk memastikan percepatan pemulihan warga terdampak,” ujarnya.

    Prabowo Minta Penanganan Cepat

    Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas bersama dengan 20 anggota Kabinet Merah Putih pada Kamis (27/11/2025) di Istana Merdeka.

    Dalam rapat tersebut, Presiden membahas sejumlah hal, antara lain stimulus ekonomi serta kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah Indonesia.

    Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu pokok pembahasan penting adalah instruksi Presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta memastikan bantuan terus-menerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam.

    “Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kemen PU dan Kemensos serta tim medis dan kesehatan TNI–Polri dan Kemenkes untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut,” ujar Teddy dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (27/11/2025).

    Teddy menambahkan, pada malam terjadinya bencana di Tapanuli, Presiden langsung menghubungi Kepala BNPB dan Kepala Basarnas beserta tim untuk segera menuju lokasi melakukan evakuasi cepat. Selanjutnya menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan.

    “Menko PMK, Pratikno, selaku koordinator, ditugaskan Bapak Presiden untuk terus memantau dan mengoordinasikan jalannya evakuasi serta penanganan para korban terdampak,” jelasnya.

     

  • Banjir di Sumatera, Kemendagri Instruksikan Pergeseran Anggaran Pemda ke Pos BTT Nasional 28 November 2025

    Banjir di Sumatera, Kemendagri Instruksikan Pergeseran Anggaran Pemda ke Pos BTT Nasional 28 November 2025

    Banjir di Sumatera, Kemendagri Instruksikan Pergeseran Anggaran Pemda ke Pos BTT
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) untuk melakukan pergeseran anggaran ke pos biaya tak terduga (BTT).
    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menjelaskan, pihaknya memahami bahwa anggaran di pos BTT di daerah-daerah sudah menipis menjelang akhir tahun.
    “Berkaitan dengan keperluan penganggaran, yang tentunya anggaran biaya tidak terduga di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi mendekati akhir tahun itu juga semakin menipis. Kita juga sudah memberikan arahan berkaitan dengan pergeseran-pergeseran anggaran dari pos-pos yang lain ke BTT tersebut,” ujar Tomsi dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (27/11/2025).
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kata Tomsi, juga telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah terkait kesiapsiagaan bencana.
    Di samping itu, tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Kewilayahan telah diturunkan untuk membantu penanganan bencana di
    Aceh
    ,
    Sumut
    , dan
    Sumbar
    .
    “Mudah-mudahan teman-teman di daerah dan atas koordinasi Bapak Menko beserta seluruh teman-teman kementerian bisa all out dengan penyiapan sarana dan anggaran yang cukup,” ujar Tomsi.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, semua kementerian/lembaga terkait sudah turun ke lapangan untuk menangani bencana yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
    “Tim sudah, semua kementerian sudah turun di lapangan. Saat ini Kepala BNPB berada di posko di Tarutung, sehingga bisa juga mengawal implementasinya di Sumatera Barat maupun di Aceh, dan Sumatera Utara,” ujar Pratikno.
    “Jadi ini tim terus bekerja keras, bersama-sama bupati dan wali kota, gubernur. Seluruh jajaran saat ini bekerja keras,” sambungnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta proses tanggap darurat di tiga provinsi tersebut dilakukan dengan serius dan cepat.
    Selain proses tanggap darurat, pemerintah juga telah mempersiapkan upaya pemulihan untuk daerah-daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
    “Pada saat yang sama, pemerintah mulai menyiapkan pemulihan agar infrastruktur yang terdampak dapat segera kembali berfungsi,” ujar Pratikno.
    Sebagai informasi, kepolisian dan BNPB memperbarui data sementara korban
    banjir
    dan
    longsor
    di Sumut selama empat hari belakangan ini. Dari data terakhir per Kamis (27/11/2025), total ada 48 korban tewas dan 88 hilang.
    Sedangkan di Sumbar, tercatat sembilan orang warga Sumbar yang tewas akibat bencana banjir dan longsor per Kamis (27/11/2025)
    Rinciannya, lima orang akibat banjir di Padang, tiga orang karena banjir bandang di Agam, dan satu orang akibat tertimbun longsor di Agam.
    Kemudian, berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Aceh yang dirangkum Kompas.com, hingga saat ini jumlah warga yang meninggal dunia berjumlah 30 orang, per Kamis (27/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kerugian Dampak Bencana Sumbar Capai Rp6,53 Miliar

    Kerugian Dampak Bencana Sumbar Capai Rp6,53 Miliar

    PADANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat mencatat estimasi kerugian sementara dampak bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di Ranah Minang mencapai Rp6,53 miliar.

    “Kerugian sementara Rp6.533.800.000 dengan dampak terbesar terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dengan kerugian sementara Rp4.891.000.000,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi dilansir ANTARA, Kamis, 27 November.

    Arry mengatakan data tersebut bersifat sementara, tepatnya per Kamis (27/11) pukul 12.00 WIB, yang dihimpun dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di 13 kabupaten dan kota di provinsi itu.

    Secara umum, cuaca ekstrem yang melanda Sumbar sejak Sabtu (22/11) memicu bencana hidrometeorologi termasuk bencana banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga banjir bandang di sejumlah daerah.

    Arry menyampaikan Pemerintah Provinsi Sumbar terus melakukan pemantauan 24 jam dengan memperkuat koordinasi dan memastikan penanganan dilakukan cepat sesuai prosedur operasional standar tanggap darurat.

    “Kita berharap bencana ini segera berlalu. Semoga Allah menjaga masyarakat Sumbar,” ujar dia.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, waspada, saling membantu dan memperbanyak berdoa agar provinsi itu dilindungi dari mara bahaya.

    Terkait korban bencana Sumbar hingga Kamis (27/11) tercatat total 15 orang, dengan rincian sembilan orang meninggal dunia, dua hilang, dan empat luka-luka.

  • Bencana Alam di Sumbar Meluas jadi 14 Daerah, Agam dan Padang Terparah

    Bencana Alam di Sumbar Meluas jadi 14 Daerah, Agam dan Padang Terparah

    Bisnis.com, PADANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat mencatat bencana alam yang terjadi pada Kamis (27/11/2025) meluas dari 13 kabupaten dan kota kini bertambah menjadi 14 kabupaten yang menyebabkan 13 orang warga meninggal dunia.

    Kalaksa BPBD Sumbar Era Sukma menyatakan daerah yang terbaru dilaporkan terjadi bencana alam adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

    Melihat pada data sebelumnya, 13 kabupaten dan kota yang dilanda bencana alam, banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kayu tumbang, yang berada di Kota Padang, Solok, Padang Panjang, Pariaman, Bukittinggi, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, dan Pasaman Barat.

    “Untuk data hingga pukul 18.00 Wib tadi jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 13 orang, yang tersebar di sejumlah daerah, di Kota Padang, Agam, dan Padang Panjang,” katanya, Kamis (27/11/2025).

    Dia menyebutkan dari kondisi ini, daerah terparah yang terdampak bencana alam ada di Kota Padang dan Kabupaten Agam, untuk kondisi banjir yang terjadi dominan banjir bandang. Hal ini dapat dilihat dari material yang terbawa arus sungai yakni berupa kayu-kayu berukuran besar.

    “Terkait data-data ini, akan terus kami update, dan sampai sekarang personel BPBD bersama sejumlah seperti SAR, TNI, Polri, masih terus melakukan penanganan bencana alam yang tersebar di 14 kabupaten dan kota itu,” tegasnya.

     

    Gubernur ke Lokasi Banjir Bandang Agam

    Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi meninjau langsung kawasan terdampak banjir bandang (galodo) di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kabupaten Agam.

    Musibah tersebut mengakibatkan dua orang korban meninggal dunia dan satu orang lainnya masih dalam pencarian. Selain itu, juga ada puluhan rumah mengalami kerusakan yang cukup parah.

    Dalam peninjauan tersebut, Mahyeldi menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk memprioritaskan penyelamatan korban serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

    Setelahnya, baru akan dilakukan penanganan lanjutan sesuai kebutuhan lapangan.

    “BPBD dan relawan kita minta fokus dulu pada penyelamatan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar. Itu dulu prioritas kita. Setelah itu baru yang lain, kasihan masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, Mahyeldi juga meminta perangkat daerah terkait untuk segera menghadirkan penanganan darurat bagi korban terdampak.

    Di antaranya, penyediaan layanan kesehatan, pendistribusian bantuan logistik, serta pendirian posko pengungsian.

    “Pendirian dapur umum, juga harus segera. Saya minta malam ini, itu sudah ada,”tegas Mahyeldi.

    Bupati Agam Benni Warlis menjelaskan bencana longsor di lokasi ini bukanlah kejadian pertama, tapi sudah berulang, akibat tingginya intensitas hujan.

    Penanganan darurat telah dilakukan sejak awal kejadian, termasuk pendistribusian selimut dan sembako.

    “Sebelumnya masih bisa kami tangani, namun hujan lebat memicu longsor yang lebih besar. Longsoran kedua inilah yang menimbulkan 2 korban jiwa dan 1 orang masih dalam pencarian,” ujar Benni.

    Dia berharap dukungan tambahan dari Pemprov Sumbar, terutama untuk percepatan pembukaan akses jalan dan penanganan warga yang masih terdampak.

    1764253418_c78320d4-6b02-4e22-81ac-4917b2042c13.Dampak banjir bandang di perumahan Lumin Park, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatra Barat, Kamis (27/11/2025). Bisnis/Muhammad Noli Hendra