Xcloud.id

Topik: Banjir

  • ​Banjir Sumatera Tidak Berstatus Darurat Nasional, Ini Alasan Pemerintah

    ​Banjir Sumatera Tidak Berstatus Darurat Nasional, Ini Alasan Pemerintah

    Jakarta: Pemerintah menegaskan bahwa penetapan status darurat nasional untuk bencana banjir bandang di Sumatera belum diperlukan. Alasannya, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai sudah berjalan optimal dengan pengerahan penuh seluruh unsur pemerintah.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Koordinator Penanganan Bencana di Sumatera, Pratikno. Menurutnya, seluruh kekuatan negara sudah dikerahkan sesuai instruksi Presiden.

    “Atas perintah Bapak Presiden, kekuatan nasional telah dan terus dikerahkan total untuk penanganan tanggap darurat bencana di 3 provinsi,” ujar Pratikno dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 30 November 2025. 
     

    Ia menambahkan, kementerian/lembaga, TNI-Polri, serta BUMN bekerja di bawah koordinasi BNPB, sembari mulai mempersiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Menanggapi pertanyaan mengenai alasan status darurat nasional belum diberlakukan, Pratikno menegaskan bahwa langkah tanggap darurat yang dijalankan pemerintah daerah telah berjalan efektif dan langsung diperkuat oleh pemerintah pusat.

    Dari lokasi terdampak, Pratikno menjelaskan bahwa hambatan terbesar saat ini ialah akses darat yang terputus.

    “Karena banyak jalur darat terputus, maka pengiriman bantuan logistik untuk warga dikirim dari luar kota ke lokasi via udara dan laut, kemudian didistribusikan via darat dan laut,” terangnya.

    Ia menyebutkan sejumlah jalur distribusi yang digunakan, antara lain bantuan udara melalui Bandara Silangit dan bantuan laut melalui Pelabuhan Sibolga. Dari titik-titik tersebut, bantuan diteruskan menggunakan kendaraan darat serta helikopter untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi.

    Jakarta: Pemerintah menegaskan bahwa penetapan status darurat nasional untuk bencana banjir bandang di Sumatera belum diperlukan. Alasannya, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai sudah berjalan optimal dengan pengerahan penuh seluruh unsur pemerintah.
     
    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Koordinator Penanganan Bencana di Sumatera, Pratikno. Menurutnya, seluruh kekuatan negara sudah dikerahkan sesuai instruksi Presiden.
     
    “Atas perintah Bapak Presiden, kekuatan nasional telah dan terus dikerahkan total untuk penanganan tanggap darurat bencana di 3 provinsi,” ujar Pratikno dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 30 November 2025. 
     

    Ia menambahkan, kementerian/lembaga, TNI-Polri, serta BUMN bekerja di bawah koordinasi BNPB, sembari mulai mempersiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.
     
    Menanggapi pertanyaan mengenai alasan status darurat nasional belum diberlakukan, Pratikno menegaskan bahwa langkah tanggap darurat yang dijalankan pemerintah daerah telah berjalan efektif dan langsung diperkuat oleh pemerintah pusat.
     
    Dari lokasi terdampak, Pratikno menjelaskan bahwa hambatan terbesar saat ini ialah akses darat yang terputus.
     
    “Karena banyak jalur darat terputus, maka pengiriman bantuan logistik untuk warga dikirim dari luar kota ke lokasi via udara dan laut, kemudian didistribusikan via darat dan laut,” terangnya.
     
    Ia menyebutkan sejumlah jalur distribusi yang digunakan, antara lain bantuan udara melalui Bandara Silangit dan bantuan laut melalui Pelabuhan Sibolga. Dari titik-titik tersebut, bantuan diteruskan menggunakan kendaraan darat serta helikopter untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • DPR Minta Gratiskan Penerbitan Kembali Dokumen Imigrasi Korban Bencana Sumatera

    DPR Minta Gratiskan Penerbitan Kembali Dokumen Imigrasi Korban Bencana Sumatera

    JAKARTA – Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah memberikan kemudahan penerbitan kembali dokumen keimigrasian bagi warga korban banjir dan longsor di Sumatera Barat. Banyak warga dilaporkan kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting akibat bencana yang melanda pada akhir November 2025.

    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendorong jajaran Imigrasi di Sumatera Barat untuk membebaskan syarat dan biaya bagi warga terdampak.

    “Kami mendorong Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Barat untuk berkomitmen dalam menerbitkan kembali dokumen keimigrasian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat dengan pembebasan persyaratan dokumen dan pungutan biaya,” ujar Willy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, 30 November.

    Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menimbulkan kerusakan besar pada permukiman dan infrastruktur. Sejumlah warga kehilangan dokumen penting, termasuk paspor.

    “Kemudahan syarat dibutuhkan juga karena dokumen adminduk korban banjir dan longsor juga terkena dampak,” katanya.

    Willy menilai kemudahan administrasi merupakan bentuk bantuan nyata bagi warga terdampak, selain bantuan logistik. Hal ini dinilai dapat membantu masyarakat kembali mengakses layanan publik.

    “Bantuan bukan hanya tentang logistik, tapi juga bisa dalam bentuk penerbitan kembali dokumen kenegaraan yang rusak,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.

    Menurut Willy, Imigrasi Sumatera Barat telah menyatakan kesiapan menjalankan kemudahan layanan tersebut. Dorongan Komisi XIII DPR RI diharapkan dapat mempercepat pemulihan administrasi bagi warga terdampak.

    Pihak Imigrasi juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, mengingat penerbitan dokumen keimigrasian berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

  • Paguyuban Tathya Dharaka Kirim Bantuan ke Sumatera Utara

    Paguyuban Tathya Dharaka Kirim Bantuan ke Sumatera Utara

    Surabaya (beritajatim.com) – Paguyuban Tathya Dharaka yang berisi Alumni AKPOL 2005 mengirimkan bantuan paket pangan ke korban Bencana Sumatera Utara. Pengiriman pangan dilakukan menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) dr. Radjiman Wedyodiningrat yang memiliki fasilitas kesehatan, Sabtu (29/11/2025) kemarin.

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat yang juga alumni AKPOL 2005 memimpin langsung penyerahan bantuan. Bantuan pangan itu dititipkan kepada KadisterbKoarmada II, Kolonel Laut (P) Andi Susanto yang juga merupakan satgas kemanusiaan.

    “Bantuan itu dari teman-teman saya Paguyuban Tathya Dharaka AKPOL 2005 melalui Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” kata Wahyu, Minggu (30/11/2025).

    Bantuan pangan tersebut diberikan kepada para korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara sebagai bentuk rasa solidaritas dan empati dari para alumni AKPOL 2005. Dari data yang diterima Beritajatim, bantuan yang dikirimkan adalah 500 paket sembako lengkap (minyak, gula, beras) dan 100 dus mie instan.

    “Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para korban disana. Kami juga menghimbau agar masyarakat turut mendoakan dan membantu para korban agar situasi di sana berangsur-angsur pulih,” jelasnya.

    Seperti yang diketahui, 21 wilayah di Sumatera Utara dilaporkan terdampak akibat bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi sejak 24 November 2025 kemarin.

    Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan jika bencana alam tersebut dipicu oleh tiga faktor utama. Pertama, adalah curah hujan yang tinggi hingga ekstrem. Lalu. Faktor kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam. Terakhir adalah kondisi litologi yang lapuk dan mudah tererosi.

    Dari data terbaru pada Minggu (30/11/2025)siang, 316 orang dinyatakan meninggal dunia dan 279 orang masih belum ditemukan keberadaannya. (ang/but)

  • Salsa Korban Banjir di Batu Busuk Padang Pasrah Memandangi Bekas Teras Rumahnya: Hanyut Semua…

    Salsa Korban Banjir di Batu Busuk Padang Pasrah Memandangi Bekas Teras Rumahnya: Hanyut Semua…

    Jumlah korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat terus bertambah hingga Minggu (30/11/2025). Data BPBD Sumbar mencatat, 129 orang meninggal dunia, 86 orang masih hilang, serta sebanyak 110.616 jiwa atau 19.360 KK harus mengungsi.

    Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengatakan bahwa bencana ini merupakan salah satu kejadian terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

    “Jumlah korban dan pengungsi terus bertambah seiring laporan masuk dari kabupaten dan kota,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).

    Dari 129 korban meninggal, Kabupaten Agam menjadi daerah paling terdampak dengan 87 orang meninggal dunia dan 76 lainnya masih hilang akibat banjir bandang dan longsor.

    Di Kota Padang, lebih dari 18 ribu warga terpaksa mengungsi, dengan 10 korban meninggal tercatat. Padang Panjang pun tak luput dari bencana, menelan 21 korban jiwa akibat derasnya arus banjir bandang.

    Sementara di Padang Pariaman, 7 warga dilaporkan meninggal, lebih dari 12 ribu jiwa terdampak, dan ribuan rumah terendam air.

    Dampak bencana di Sumatera Barat kian memprihatinkan. Di Pasaman Barat, tercatat 14.808 KK atau 57.948 jiwa terdampak, dengan kerusakan rumah, sawah, hingga ribuan hektare kolam dan tambak.

    Di Pesisir Selatan, 16.831 rumah terendam, sektor perikanan dan pertanian rusak berat, termasuk lebih dari 10.460 hektare kolam/tambak ikan.

    Bencana serupa juga melanda Tanah Datar, Solok, Solok Selatan, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Pariaman, Limapuluh Kota, Payakumbuh, Bukittinggi.

    BPBD mencatat total kerugian sementara mencapai hampir Rp950 miliar. Angka tersebut diperkirakan masih dapat bertambah seiring pembaruan data lapangan.

  • Pertamina Kebut Pasokan LPG di Wilayah Terdampak Banjir Sumut-Aceh

    Pertamina Kebut Pasokan LPG di Wilayah Terdampak Banjir Sumut-Aceh

    Jakarta –

    Bencana banjir terjadi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa hari terakhir. Hal ini menyebabkan gangguan akses jalan akibat banjir dan longsor, sehingga turut berdampak pada distribusi energi.

    Pertamina mengoperasikan 54 Stasiun Pengisian Bulk LPG (SPBE) dari total 71 SPBE yang terdampak bencana dan 556 agen LPG di 3 provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor tersebut. Perusahaan memastikan dapat mempertahankan operasional dan di sebagian besar SPBE tetap beroperasi.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan Pertamina akan terus mengusahakan pemenuhan kebutuhan energi untuk masyarakat di wilayah terdampak bencana, salah satunya LPG.

    “Pertamina Patra Niaga bersama Pertamina Group bergerak bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan dan menjamin suplai energi tetap tersedia bagi masyarakat. Di tengah kondisi yang penuh tantangan ini, kami berusaha mengupayakan distribusi LPG berjalan seoptimal mungkin,” ujar Roberth dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

    Salah satu SPBE yang lancar beroperasi di kawasan terdampak bencana adalah SPBE Gn Sitoli. Di sana telah dikirimkan lebih dari 12 ribu tabung elpiji 3 kilogram ke berbagai wilayah sekitar Nias, mulai dari Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunungsitoli, hingga Nias Induk pada Sabtu 29 November 2025. Sementara itu, pada hari sebelumnya, yakni Jumat 28 November, realisasi penyaluran elpiji 3 kilogram mencapai 11.760 tabung.

    Sementara itu, sebanyak 565 Agen LPG tersebar di wilayah-wilayah terdampak, tetap dapat melayani masyarakat. Yakni, 39 Agen LPG di wilayah Aceh, 368 agen di Sumatera Utara, dan 149 Agen di Sumatera Barat.

    Hambatan di Lapangan

    Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw menjelaskan kondisi geografis dan cuaca ekstrem menjadi tantangan utama distribusi.

    Menurutnya, terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi kelancaran suplai LPG, seperti jalan nasional dan provinsi yang terputus di titik-titik vital, longsor aktif yang menghalangi mobil tangki dan armada agen, banjir yang masih menutup jalur lintas timur dan barat, hingga jembatan yang mengalami penurunan struktur sehingga hanya dapat dilalui kendaraan kecil.

    Fahrougi menegaskan bahwa Pertamina terus meningkatkan langkah mitigasi untuk mengupayakan penyaluran energi tetap berjalan.

    “Pertamina melakukan koordinasi intensif dengan Pemda, BPBD, dan instansi terkait untuk percepatan pembukaan akses. Pemantauan kami lakukan 24 jam melalui Satgas demi memastikan titik-titik kritis tetap terlayani,” tegasnya.

    Pertamina juga terus mengupayakan percepatan mobilisasi armada, pengalihan suplai dari terminal yang aman, dan dukungan logistik lapangan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi selama masa darurat.

    Bila masyarakat ingin menyampaikan pengaduan dapat melalui Pertamina Contact Center 135 atau melalui kanal resmi sosial media terkait informasi pasokan dan distribusi LPG.

    (acd/acd)

  • Pemerintah Kerahkan 11 Helikopter untuk Distribusi Bantuan Korban Banjir Sumatra

    Pemerintah Kerahkan 11 Helikopter untuk Distribusi Bantuan Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.

    Hingga Jumat (29/11/2025), sebanyak 11 helikopter milik TNI dan Basarnas telah diterjunkan ke wilayah terdampak untuk mempercepat distribusi bantuan logistik.

    Menurut keterangan resmi akun Instagram Sekretariat Kabinet, 9 helikopter sudah berada di lokasi sejak 26 November, sedangkan 2 helikopter tambahan diterbangkan dari Jakarta ke Aceh pada Jumat pagi.

    Helikopter-helikopter ini difokuskan untuk menjangkau daerah yang sulit diakses melalui jalur darat akibat longsor. Selain itu, tim yang bertugas terus memperhatikan kondisi cuaca ekstrem sebagai pertimbangan utama dalam penanganan bencana.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk bergerak cepat sejak hari pertama bencana. Langkah-langkah darurat termasuk evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan wilayah terdampak harus segera dilakukan.

    “Pemerintah bergerak cepat, dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan melalui jalur darat dan udara, serta terus mendukung kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Prabowo melalui akun Instagram resmi Presiden RI.

    Presiden juga menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya gotong royong dalam memulihkan kehidupan masyarakat dan menormalkan kembali wilayah terdampak.

    “Mari kita senantiasa bersatu, bergotong royong, dan membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Semoga masa sulit ini dapat segera kita lewati,” ujarnya.

  • Ketum Kadin Anindya Bakrie Ajak Pengusaha Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra

    Ketum Kadin Anindya Bakrie Ajak Pengusaha Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyerukan solidaritas para pelaku usaha untuk membantu korban banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Dia mengajak seluruh peserta untuk ikut berprihatin, mendoakan, dan menggalang bantuan bagi masyarakat di tiga provinsi tersebut.

    “Sehingga kita bisa menggalang suatu kekuatan untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana,” kata Anindya dalam acara Parallel Session Rapat Pimpinan Nasional 2025 Kadin Indonesia di Jakarta pada Minggu (30/11/2025).

    Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir besar di wilayah tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah signifikan. BNPB melaporkan terdapat 174 orang meninggal dunia, 79 orang hilang, dan 12 orang luka-luka akibat bencana tersebut.

    Rapimnas Kadin 2025 mengusung tema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia”, dengan fokus pada strategi peningkatan inovasi, produktivitas, investasi, dan perdagangan. Rangkaian kegiatan dimulai pada 30 November 2025 melalui fun walk, pembukaan resmi, serta penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dan Kadin.

    Acara tersebut menonjolkan agenda penguatan ekosistem ekonomi kreatif hingga peluncuran platform pelatihan daring Kadin AI Academy. 

    Pada 1 Desember 2025, pembahasan bergeser ke prospek ekonomi dan stabilitas nasional 2026 melalui sesi pleno bersama Bank Indonesia, Kementerian Pertahanan, hingga Menko Perekonomian.

    Setelah itu, sejumlah sesi paralel digelar untuk membahas strategi pemerintah 2026 di berbagai sektor, mulai dari pangan, kesehatan, ketenagakerjaan, konektivitas, industri, pertanian, riset, perdagangan, hingga hubungan luar negeri. Sejumlah MoU strategis dengan kementerian terkait juga ditandatangani dalam kesempatan tersebut.

    Pada 2 Desember 2025, Rapimnas memasuki tahap pembahasan internal organisasi melalui Sidang Pleno Pertama dan Kedua, yang mencakup penetapan jadwal acara, tata tertib, laporan tahunan, serta pandangan umum Kadin provinsi dan Anggota Luar Biasa. Rangkaian Rapimnas kemudian ditutup dalam Sidang Pleno Ketiga melalui penetapan hasil akhir Rapimnas 2025.

  • Komdigi Sediakan Internet SATRIA-1 di 10 Titik Terdampak Banjir Aceh-Sumatra

    Komdigi Sediakan Internet SATRIA-1 di 10 Titik Terdampak Banjir Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyediakan layanan internet berbasis satelit SATRIA-1 di 10 lokasi terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

    Pada hari ini, tim BAKTI Komdigi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tim Search and Rescue (SAR), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengirimkan perangkat ke titik-titik pemasangan dan ditargetkan layanan tersebut dapat segera beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan konektivitas di wilayah yang terdampak bencana. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penyediaan akses internet darurat menjadi prioritas untuk memastikan warga tetap bisa terhubung setelah jaringan komunikasi terputus akibat banjir.

    “Ketika jaringan komunikasi terputus, SATRIA-1 hadir sebagai penyelamat. Dengan cara ini, warga dapat kembali terhubung meskipun infrastruktur konektivitas sedang mengalami gangguan,” kata Meutya dalam keterangan resmi dikutip pada Minggu (30/11/2025).

    Meutya menyampaikan satelit SATRIA-1, yang beroperasi sejak tahun lalu, memang dirancang untuk menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta area yang sulit diakses, termasuk saat terjadi bencana besar.

    Dia juga mengimbau masyarakat tetap waspada, mengikuti arahan petugas di lapangan, dan memanfaatkan akses internet yang disediakan untuk memperoleh informasi resmi.

    10 Lokasi Pemasangan Layanan Internet SATRIA-1:

    Bandara Pinangsori/Dr. Fredric Lumban Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara
    SMAN 1 Plus Matauli Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara
    Dekat Masjid Baitul Gafur, Kabupaten Aceh Utara, Aceh
    Command Center, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh
    Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Aceh
    Kota Langsa, Aceh
    Kabupaten Aceh Timur, Aceh
    Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh
    Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatra Barat
    UPT BNPB Regional Sumatra Barat, Kota Padang, Sumatra Barat

  • Simak! Ini Syarat Penetapan Status Bencana Nasional yang Digaungkan untuk Banjir Sumatra

    Simak! Ini Syarat Penetapan Status Bencana Nasional yang Digaungkan untuk Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Belakangan ini status penerapan Bencana Nasional digaungkan oleh publik usai Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dilanda banjir bandang hingga longsor. 

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu (29/11/2025), total korban jiwa mencapai 303 orang dari tiga provinsi tersebut. Publik hingga koalisi masyarakat mendesak agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional agar penanganan bagi warga cepat dilakukan. 

    Pasalnya sampai saat ini status masih di tingkat tanggap darurat. Lantas, bagaimana penetapan status bencana nasional?

    Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penerapan status keadaan darurat dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

    Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa penetapan bencana nasional meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

    Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman BNPB mengenai penetapan status keadaan darurat bencana, status ini berdasarkan rekomendasi dari pemerintah provinsi (pemprov) dalam hal ini gubernur yang terdampak karena tidak lagi mampu menangani bencana.

    Pemprov tidak bisa mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dan melaksanakan penanganan bencana mulai dari evakuasi serta pemenuhan kebutuhan pokok.

    Pengajuan status bencana nasional dari Pemprov harus berdasarkan kajian bersama BNPB dan kementerian atau lembaga terkait. Jika dinyatakan benar adanya, maka hasil laporan diajukan ke Pemerintah Pusat untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

    Setelah itu, Kepala BNPB mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan status bencana nasional. Sedangkan jika tidak perlu, maka BNPB menyampaikan kepada gubernur yang terdampak untuk tidak menetapkan dan melaksanakan status bencana nasional.

    Sekadar informasi, per Sabtu (29/11/2025), Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang semenjak peristiwa pada tiga hari lalu di Sumatra Utara. 

    Di Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. Kemudian, Sumatra Barat tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.

  • AHY Ungkap Tantangan Distribusi Bantuan ke Lokasi Bencana di Sumatera Nasional 30 November 2025

    AHY Ungkap Tantangan Distribusi Bantuan ke Lokasi Bencana di Sumatera Nasional 30 November 2025

    AHY Ungkap Tantangan Distribusi Bantuan ke Lokasi Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi untuk mengirim bantuan logistik ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    AHY menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, seperti keterbatasan BBM hingga banyak jaringan listrik yang rusak.
    ”
    Di lapangan, tantangan yang kita hadapi tidak ringan. Keterbatasan BBM untuk logistik dan genset, kerusakan jaringan listrik bertegangan tinggi, hingga keterbatasan daya angkut helikopter membuat distribusi bantuan memerlukan waktu
    ,” ujar AHY dalam akun
    Instagram
    -nya, Minggu (30/11/2025).
    Namun, AHY memastikan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
    Dengan begitu, bantuan, perbaikan infrastruktur vital, serta pemulihan layanan dasar dapat segera menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
    Lalu, dari sisi infrastruktur, AHY terus mendorong Kementerian PU untuk segera mengerahkan alat berat guna membuka akses jalan yang terputus.
    “Saya juga berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk memastikan operasional bandara, helikopter, dan armada udara, dengan dukungan TNI-Polri, guna dropping logistik dan bantuan medis,” ujar AHY.
    ”
    Di sisi lain, saya juga telah berkomunikasi langsung dengan PLN terkait pemulihan listrik serta dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan BBM bagi logistik, genset, dan operasional di lapangan
    ,” imbuh dia.
    Hingga Sabtu (29/11/2025) malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 303 warga meninggal dunia dan ratusan lainnya hilang akibar bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Proses pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan, sehingga jumlah korban dan pengungsi diperkirakan bertambah seiring pendataan lanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.