Topik: Banjir

  • Angin Kencang dan Longsor Terjang Ciomas, Sejumlah Rumah Rusak
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        1 Desember 2025

    Angin Kencang dan Longsor Terjang Ciomas, Sejumlah Rumah Rusak Bandung 1 Desember 2025

    Angin Kencang dan Longsor Terjang Ciomas, Sejumlah Rumah Rusak
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Bencana angin kencang dan tanah longsor menerjang wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan dalam kejadian ini.
    Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten
    Bogor
    M. Adam mengatakan bencana tersebut terjadi di dua desa, yakni Desa
    Ciomas
    Rahayu dan Desa Parakan sekitar pukul 16.30 WIB, Minggu (30/11/2025).
    Di wilayah Desa Ciomas Rahayu,
    angin kencang
    merusakkan lima bangunan rumah warga yang terdiri dari lima kepala keluarga atau 14 jiwa.
    “Saat ini rumah yang terdampak masih bisa ditempati oleh pemiliknya,” kata Adam kepada wartawan.
    Selain itu, di desa tersebut juga terjadi longsor pada Tembok Penahan Tanah Kali Cikoneng. Longsor itu memiliki panjang kurang lebih 15 meter dengan tinggi sekitar 2 meter.
    “TPT harus segera diperbaiki dikhawatirkan terjadi hujan cukup deras dan akan berdampak banjir ke permukiman warga,” tambahnya.
    Sementara itu, di Desa Parakan angin kencang menyebabkan beberapa pohon tumbang. Tercatat empat titik pohon tumbang dan menimpa bangunan rumah warga.
    “Rusak pada bagian atap teras, ruang tengah dan kamar tertimpa pohon,” ungkapnya.
    Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Namun terdapat dua titik pohon tumbang yang belum terevakuasi karena membutuhkan penanganan lebih lanjut.
    “Korban nihil. Kebutuhan dasar terpal sudah didistribusikan,” kata Adam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Update Korban Jiwa Banjir Sumatra: 442 Jiwa Meninggal, 402 Dinyatakan Hilang

    Update Korban Jiwa Banjir Sumatra: 442 Jiwa Meninggal, 402 Dinyatakan Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkap korban jiwa banjir di Sumatra terus bertambah. Berdasarkan data sementara hingga 30 November 2025, total korban meninggal dunia mencapai 442 jiwa dan 402 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkap tim gabungan BNPB, TNI/Polri, Basarnas, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus bekerja mempercepat operasi pencarian. Termasuk mengirim tim pertolongan, logistik, dan pembukaan akses wilayah terdampak.

    Secara terperinci, dia menyebut dari data ini korban terbesar tercatat di di Sumatera Utara yang mencapai 217 jiwa meninggal dunia. Korban meninggal dunia ini tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias.

    Kemudian untuk korban hilang juga mengalami peningkatan menjadi 209 orang setelah banyak yang melaporkan kehilangan keluarga kepada petugas di tiap-tiap posko daerah.

    “Korban jiwa untuk Sumatra Utara 217 yang meninggal dunia kemudian 209 yang masih hilang,” ungkap Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/30/2025).

    Sementara itu, pengungsi di wilayah ini tersebar di beberapa titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.

    BNPB juga mencatat akses darat di beberapa kabupaten masih terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan. Di Tapanuli Utara, jalan Tarutung–Sibolga terputus di sejumlah titik dan sejumlah desa di Parmonangan dan Adiankoting masih belum dapat dijangkau dengan total lebih dari 12.000 jiwa terdampak.

    “Untuk Tarutung-Sibolga ini masih normalisasi. Yang bisa ditembus alat berat ini 40 kilometer,” kata Suharyanto.

    Di Mandailing Natal, jalur Singkuang–Tabuyung serta ruas Batang Natal–Muara Batang Gadis terputus pada beberapa titik sehingga sejumlah kecamatan terisolasi. Di Tapanuli Tengah, pembersihan material longsor terus dilakukan pada ruas jalan nasional Sibolga–Padang Sidempuan, Sibolga–Tarutung, serta jembatan yang rusak di beberapa titik.

    Dia menyebut logistik tahap pertama untuk Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan telah mencapai 100%. Meski demikian, bantuan untuk Mandailing Natal, Kota Gunung Sitoli, dan Nias Selatan masih terkendala akses darat.

    Sebagai solusi, pengiriman udara masih dilanjutkan menggunakan tiga helikopter BNPB dan TNI AD, termasuk distribusi sembako, peralatan dapur, BBM, genset, dan perangkat komunikasi berbasis satelit seperti Starlink. Beberapa sorti udara juga ditujukan khusus untuk wilayah terisolasi seperti Sopotinjak dan Muara Siabu. Total lima helikopter perbantuan BNPB dan TNI telah beroperasi dari Bandara Silangit, bersama pesawat Caravan dan alat berat dari berbagai instansi untuk pembukaan akses menuju desa yang masih terisolasi.

     

    Korban Meninggal di Aceh dan Sumatra Barat 

    Sedangkan ke Provinsi Aceh, tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang hingga kemarin. Korban tersebar di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya. Jumlah pengungsi mencapai 62.000 KK di berbagai kabupaten/kota.

    “Aceh korban jiwa meninggal dunia menjadi 96, hilang 75 jiwa. Ini ada di 11 kabupaten/kota,” jelasnya.

    Sejumlah jalur utama masih terputus total, termasuk perbatasan Sumut–Aceh Tamiang, jembatan Meureudu di perbatasan Pidie Jaya–Bireuen, serta jalan nasional di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Akses Subulussalam–Aceh Selatan masih tergenang tanpa jalur alternatif. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR terus melakukan percepatan perbaikan infrastruktur vital tersebut.

    BNPB mengaktifkan perangkat komunikasi darurat Starlink di Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Lhokseumawe, dan Aceh Tamiang, sementara mobilisasi perangkat ke wilayah lain masih berlangsung.

    Sebanyak 11 dari 17 kabupaten/kota telah menerima bantuan logistik. Operasi udara dari Lanud SIM telah melakukan lima sorti, sementara pengiriman dari Kualanamu dan jalur laut juga terus berjalan.

    Bantuan Presiden berupa 28 unit Starlink, 28 genset, 20 perahu karet, serta paket makanan dan tenda telah diterima dan sebagian didistribusikan. Penguatan buffer stock juga disiapkan untuk kebutuhan respons lanjutan.

    Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan pesawat Cessna Caravan telah dijalankan. Tiga helikopter TNI dan satu helikopter yang berada di Kualanamu dikerahkan untuk pengiriman logistik ke wilayah yang terputus akses daratnya.

    “Hari ini kita lihat di lapangan, cuacanya cerah ya,” kata Suharyanto.

    Di Sumatera Barat, tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka. Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan. Total pengungsi mencapai 11.820 KK atau 77.918 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    Sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional terputus, termasuk ruas Koto Mambang–Balingka, Pasar Baru–Alahan Panjang, Panti–Simpang IV, serta jalan nasional Padang Panjang–Sicincin dan Simpang Taman–batas Lubuk Sikaping. Upaya pembukaan akses terus dilakukan agar distribusi bantuan dapat menjangkau seluruh titik terdampak.

    “Secara umum masih bisa dilalui lewat jalur darat,” ungkap Suharyanto.

    Bantuan logistik ke Padang Pariaman dan Pesisir Selatan telah tiba, sementara delapan titik lainnya dalam perjalanan dan dikawal oleh Polda Sumbar. Pengiriman logistik tahap dua sebanyak 120 ton tengah dilakukan melalui jalur darat. Bantuan Presiden berupa 39 unit Starlink, 39 genset, tenda, LCR, dan 2.000 dus mie instan telah tiba di Bandara Minangkabau.

    BNPB mengerahkan pesawat Caravan 208B dan helikopter Bell 505 untuk mendukung mobilisasi logistik, khususnya menuju wilayah yang masih tertutup akses darat. Proses mobilisasi helikopter tambahan juga sedang berjalan.

  • Pertamina: Distribusi BBM Aceh Berangsur Pulih, Jangan "Panic Buying"
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        1 Desember 2025

    Pertamina: Distribusi BBM Aceh Berangsur Pulih, Jangan "Panic Buying" Regional 1 Desember 2025

    Pertamina: Distribusi BBM Aceh Berangsur Pulih, Jangan “Panic Buying”
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara saat ini berupaya memulihkan distribusi bahan bakar minyak ke sejumlah kabupaten dan kota di Aceh.
    Longsor
    dan banjir serta kerusakan di sejumlah titik badan jalan menjadi kendala dalam percepatan distribusi
    BBM
    .
    “Sejumlah wilayah yang terisolasi akibat bencana tetap dilayani kebutuhan BBM-nya melalui jalur distribusi alternatif, dengan suplai dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi akses mobil tangka,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR
    Pertamina
    Patra Niaga Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, Minggu (30/11/2025) dalam pernyataan resminya.
    Saat ini juga terdapat beberapa armada mobil tangki yang masih terjebak di ruas jalan yang tergenang atau terputus. Sementara armada lain yang dapat bergerak terus dimaksimalkan untuk menjaga suplai ke SPBU prioritas.
    Untuk masyarakat di sekitar lokasi terdampak bencana, pelayanan BBM terpantau tetap berjalan, termasuk melalui pola operasional dua puluh empat jam di SPBU yang kondisinya memungkinkan.
    Meski demikian, Pertamina menegaskan bahwa stok BBM di
    Aceh
    pada prinsipnya terpantau cukup, dan suplai dari terminal BBM tetap berjalan mengikuti perkembangan kondisi.
    “Kami terus memaksimalkan dan mempercepat distribusi BBM ke seluruh lokasi banjir dan longsor di Aceh,” ujar Fahrougi.
    Pada 29–30 November 2025, Komite
    BPH Migas
    Fathul Nugroho hadir langsung di Aceh bersama Pertamina Patra Niaga dan Tim Posko Darurat untuk memantau kondisi penyaluran di area terdampak.
    “Kami melihat langsung proses distribusi yang dilakukan bertahap menyesuaikan akses yang tersedia. Dalam kondisi bencana seperti ini, konsumsi BBM yang wajar dari masyarakat sangat membantu agar suplai dapat dibagi secara merata,” kata Fathul Nugroho.
    Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban pembelian di SPBU.
    “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau
    panic buying
    . Pola konsumsi yang terukur akan mempercepat pemulihan pelayanan BBM di Aceh,” tambahnya.
    Fathul memastikan Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh, BPBD, aparat keamanan, serta BPH Migas untuk memastikan layanan energi tetap berjalan dan pemulihan distribusi berlangsung optimal.
    Sebelumnya diberitakan, banjir juga merendam Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Kota Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Kabupaten
    Aceh Utara
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi IV DPR Dorong Fokus Percepatan Tangani Bencana Sumatera

    Komisi IV DPR Dorong Fokus Percepatan Tangani Bencana Sumatera

    Jakarta

    Wakil Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong koordinasi dan percepatan dalam penanganan bencana di utara Sumatera, bukan fokus kepada status kedaruratan. Dia menilai pemerintah pusat sudah mengerahkan bantuan untuk melakukan penanganan.

    “Menurut saya, saat ini pemerintah daerah masih bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Yang dibutuhkan bukan status tetapi pendataan dan koordinasi yang baik dalam masa tanggap darurat,” kata Alex kepada wartawan, Senin (1/12/2025).

    “Bapak Presiden sudah mengirimkan bantuan dan juga helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke daerah-daerah yang terisolir. Selanjutnya kementerian teknis sudah bisa melakukan pembukaan jalur yang terputus,” imbuhnya.

    Alex mengatakan dirinya juga ikut memantau kondisi bencana di Sumatera Barat. Menurutnya TNI/Polri juga berpartisipasi aktif dalam penanganan.

    “Dalam hal ini TNI dan Polri juga berpartisipasi aktif seperti beberapa lokasi yang saya kunjungi di Sumatera Barat, di mana TNI dan Polri membuka dapur umum dan membuka akses jalan yang tertutup. Ini terkait Sumbar. Saya tidak ingin bicara tentang Aceh atau Sumut karena belum berkunjung ke sana,” ucap dia.

    “Dalam pembicaraan dengan Pemda dan Pangdam serta Kapolda tadi di Padang juga disampaikan perihal daerah-daerah terisolir seperti di Agam dan Tanah Datar, bantuan dikirim lewat udara dan juga ada yang gunakan perahu karet menyeberangi Danau Singkarak untuk mencapai nagari yang terisolir akibat banjir. Kabupaten yang masih ada daerah terisolir adalah di Agam, Padang Pariaman dan Tanah Datar,” ujar dia.

    Menurut Alex, pemerintah dan DPR mengerahkan upaya maksimal untuk penanganan bencana di Sumut, Aceh dan Sumbar. Dia yakin upaya percepatan penanganan terus dilakukan.

    Data Korban Bencana di Aceh-Sumut-Sumbar

    Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyampaikan perkembangan terkini data korban akibat bencana banjir hingga longsor di Sumatera. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, korban jiwa di wilayah Sumatera Utara (Sumut) mencapai 217 orang.

    “Korban jiwa untuk Sumut 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang,” kata Suharyanto dalam jumpa pers, Minggu (30/11).

    Sementara itu, untuk wilayah Aceh sendiri total 96 orang meninggal dunia dan 75 lainya masih hilang. Data korban jiwa tersebar di 11 Kabupaten/Kota.

    Terakhir, untuk wilayah Sumatera Barat jumlah korban tewas menjadi 129, sementara 118 lainnya masih hilang. Suharyanto menyebut kondisi Sumatera Barat sudah lebih puluh dibandingkan dengan Aceh dan Sumatera Utara.

    “Korban jiwa 129, hilang 118, 16 luka-luka,” ujarnya.

    (lir/gbr)

  • Mendagri Tito: Pemerintah Pusat Percepat Pemulihan Aceh Pasca-banjir
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        1 Desember 2025

    Mendagri Tito: Pemerintah Pusat Percepat Pemulihan Aceh Pasca-banjir Regional 1 Desember 2025

    Mendagri Tito: Pemerintah Pusat Percepat Pemulihan Aceh Pasca-banjir
    Tim Redaksi
    LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat berkomitmen mempercepat proses pemulihan pasca bencana yang terjadi di Aceh.
    Kehadiran Tito ke Aceh untuk mengecek distribusi
    logistik
    lewat jalur laut di Pelabuhan Krueng Geukuh,
    Aceh Utara
    . Ia juga memeriksa gudang Badan Urusan Logistik Kota Lhokseumawe.
    “Saya minta perkiraan kebutuhan, berapa angkanya dan apa saja barangnya. Minimal untuk bertahan dua minggu dulu,” ujar Mendagri
    Tito Karnavian
    , Minggu (30/11/2025) di Lhokseumawe.
    Ia menyampaikan bahwa kunjungannya ke Aceh sekaligus untuk meninjau sejumlah titik infrastruktur yang mengalami kerusakan, termasuk jalan, jembatan, dan jaringan listrik yang masih dalam proses perbaikan.
    Tito menambahkan bahwa sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat berada di Pidie Jaya untuk mengerahkan personel TNI membantu pendataan lapangan serta pembangunan jembatan sementara yang dapat dilalui kendaraan roda besar.
    “Kita lakukan secepat mungkin. Jika akses sudah lancar, distribusi logistik juga akan lebih aman,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, banjir juga merendam Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Kota Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dampak Banjir di Sumatera Butuh Intervensi Penuh Pemerintah Pusat

    Dampak Banjir di Sumatera Butuh Intervensi Penuh Pemerintah Pusat

    Dengan pertimbangan 4 indikator peristiwa dan dampak, lanjutnya, DPD RI mengusulkan penetapan status bencana di sumatera menjadi bencana nasional dengan beberapa pertimbangan, tingginya angka korban dan orang hilang, sebaran kejadian bencana yang luas dan lintas batas, dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta infrastruktur.

    “Ini bukan hanya bencana alam tetapi bencana ekologis, yang mana kejadian bencananya tidak murni karena peristiwa alam saja, tetapi karena ada campur tangan manusia”, tegasnya.

    “Kita sudah harus mulai melihat bencana dengan lebih clear, agar dapat meng-address penyebabnya serta memitigasi peningkatannya.”

    “Saya kira semua indikator penetapan status Bencana Nasional telah cukup, baik dari variable jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana hingga Cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan”, terangnya.

    Sehingga dampak dari bencana banjir ini, tambahnya, telah melampaui kapasitas pemerintah daerah dan membutuhkan intervensi penuh pemerintah pusat.

  • Seluruh Kekuatan Nasional Dikerahkan Percepat Tanggap Darurat Bencana Sumatera

    Seluruh Kekuatan Nasional Dikerahkan Percepat Tanggap Darurat Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat memperkuat penanganan tanggap darurat di wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera.

    Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana, bersama Kepala BNPB, Jajaran TNI-Polri, dan Pemprov Sumatera Utara, di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara, pada Minggu (30/11/2025).

    “Presiden memerintahkan untuk menambah seluruh kekuatan nasional, fokus untuk penanganan tanggap darurat secepat-cepatnya. Mengerahkan evakuasi, mengerahkan logistik, perlindungan pengungsi, kemudian mengerahkan tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur, transportasi, komunikasi, juga kawal di lapangan,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Minggu (30/11).

    Menko PMK menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan percepatan evakuasi, pemulihan jalur transportasi dan komunikasi, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Selain Sumatra Utara, pemerintah juga memperkuat penanganan dan menyalurkan bantuan bagi wilayah terdampak lainnya di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat.

    “Tadi sudah dilaporkan, pemberian logistik terus mengalir dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Di beberapa titik akan terus bertambah dan akan terus didistribusikan. Jadi ini seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk mempercepat tanggap darurat dan segera memulihkan semuanya,” jelasnya.

     

  • Kolaborasi Lintas Instansi, PLN Kebut Pemulihan Kelistrikan Aceh

    Kolaborasi Lintas Instansi, PLN Kebut Pemulihan Kelistrikan Aceh

    Aceh: Upaya pemulihan kelistrikan Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor terus dipercepat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, TNI, Polri, dan PLN bergerak bersama memastikan penanganan darurat berjalan efektif agar layanan kelistrikan untuk masyarakat terdampak dapat segera pulih.

    Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin  menekankan bahwa distribusi bantuan logistik akan dikerahkan mengingat banyaknya wilayah yang masih terisolasi dan sangat membutuhkan pertolongan.

    “Prioritas utama pemerintah saat ini adalah pendorongan logistik bagi masyarakat, mulai dari bahan makanan, kebutuhan pribadi seperti pakaian, hingga obat-obatan. Seluruh bantuan akan didistribusikan menggunakan alutsista TNI ke titik-titik terdampak,” ucapnya.

    Sjafrie juga menegaskan bahwa percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak. Ia mengapresiasi langkah cepat PLN di lapangan, sekaligus mendorong agar proses pemulihan dapat terus dioptimalkan.

    “Langkah pertama adalah memperkuat mobilitas udara. Semua logistik kita konsentrasikan. Listrik harus segera hidup dalam waktu singkat. Kita akan tambah kekuatan helikopter. Evakuasi darat dan udara harus dipercepat,” ujarnya.

    Dukungan untuk percepatan pemulihan Aceh juga ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dengan mengirimkan tim khusus ke wilayah terdampak untuk membantu mengakselerasi penanganan. Dirinya menekankan pentingnya stabilisasi layanan publik, termasuk layanan kelistrikan untuk masyarakat. 

    “Kebutuhan listrik ini sangat krusial. Kami bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan PLN terus mempercepat pemulihan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera menikmati layanan listrik,” ucap Tito.

    Selaras dengan arahan Pemerintah, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN terus mengerahkan sumber daya dan personel terbaik dari unit-unit se-Indonesia untuk memulihkan jaringan listrik di wilayah terdampak. Dirinya juga terus berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mendorong percepatan _recovery_ kelistrikan pascabencana di Aceh.

    “Kami mendapat arahan dari Bapak Presiden bahwa seluruh kekuatan PLN harus dikerahkan untuk membantu pemulihan bencana, baik banjir bandang maupun tanah longsor yang terjadi di Aceh. Untuk itu, sesuai arahan Bapak Presiden, kami semua berkolaborasi,” ujar Darmawan.

    Dalam proses pemulihan tersebut, PLN terus berkolaborasi dengan Pemprov Aceh, Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Sultan Iskandar Muda, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh di bawah arahan pemerintah pusat.

    Salah satu langkah krusial adalah pengiriman unit-unit _tower emergency_ dari Jakarta menuju Banda Aceh menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU). Selain itu, beberapa unit juga diangkut melalui jalur darat dan laut dengan dukungan TNI Angkatan Darat (AD) dan jajaran Kepolisian.

    Darmawan memberikan apresiasi terhadap Polri yang membantu memastikan kelancaran komunikasi di tengah kondisi jaringan terputus. Dari sisi logistik, TNI AD memfasilitasi pengiriman material menggunakan truk dan membuka akses menuju wilayah terdampak yang masih hampir mustahil untuk dilewati. Bahkan, helikopter dikerahkan untuk mengangkut material tower ke titik-titik yang tidak mungkin dicapai melalui jalur darat.

    “Kami harus menggunakan helikopter untuk membawa material ke lokasi. Ada helipad yang perlu dibuka, dan di sana pasukan dari TNI dan Kepolisian ikut membantu. Kekompakan ini menjadi kekuatan besar dalam percepatan pemulihan,” kata Darmawan.

    Tidak hanya pemulihan infrastruktur, dukungan kemanusiaan juga digalang. Posko, dapur umum, serta fasilitas pendukung lain dibangun bersama sebagai bentuk solidaritas antar instansi.

    “Seluruh komponen kekuatan Indonesia bergerak bersama. Dengan semangat perjuangan dari tim PLN, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, kami merasakan kekompakan luar biasa. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar ini, sehingga Aceh dapat segera pulih,” pungkas Darmawan.

    Aceh: Upaya pemulihan kelistrikan Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor terus dipercepat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, TNI, Polri, dan PLN bergerak bersama memastikan penanganan darurat berjalan efektif agar layanan kelistrikan untuk masyarakat terdampak dapat segera pulih.
     
    Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin  menekankan bahwa distribusi bantuan logistik akan dikerahkan mengingat banyaknya wilayah yang masih terisolasi dan sangat membutuhkan pertolongan.
     
    “Prioritas utama pemerintah saat ini adalah pendorongan logistik bagi masyarakat, mulai dari bahan makanan, kebutuhan pribadi seperti pakaian, hingga obat-obatan. Seluruh bantuan akan didistribusikan menggunakan alutsista TNI ke titik-titik terdampak,” ucapnya.

    Sjafrie juga menegaskan bahwa percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak. Ia mengapresiasi langkah cepat PLN di lapangan, sekaligus mendorong agar proses pemulihan dapat terus dioptimalkan.
     
    “Langkah pertama adalah memperkuat mobilitas udara. Semua logistik kita konsentrasikan. Listrik harus segera hidup dalam waktu singkat. Kita akan tambah kekuatan helikopter. Evakuasi darat dan udara harus dipercepat,” ujarnya.
     
    Dukungan untuk percepatan pemulihan Aceh juga ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dengan mengirimkan tim khusus ke wilayah terdampak untuk membantu mengakselerasi penanganan. Dirinya menekankan pentingnya stabilisasi layanan publik, termasuk layanan kelistrikan untuk masyarakat. 
     
    “Kebutuhan listrik ini sangat krusial. Kami bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan PLN terus mempercepat pemulihan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera menikmati layanan listrik,” ucap Tito.
     
    Selaras dengan arahan Pemerintah, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN terus mengerahkan sumber daya dan personel terbaik dari unit-unit se-Indonesia untuk memulihkan jaringan listrik di wilayah terdampak. Dirinya juga terus berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mendorong percepatan _recovery_ kelistrikan pascabencana di Aceh.
     
    “Kami mendapat arahan dari Bapak Presiden bahwa seluruh kekuatan PLN harus dikerahkan untuk membantu pemulihan bencana, baik banjir bandang maupun tanah longsor yang terjadi di Aceh. Untuk itu, sesuai arahan Bapak Presiden, kami semua berkolaborasi,” ujar Darmawan.
     
    Dalam proses pemulihan tersebut, PLN terus berkolaborasi dengan Pemprov Aceh, Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Sultan Iskandar Muda, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh di bawah arahan pemerintah pusat.
     
    Salah satu langkah krusial adalah pengiriman unit-unit _tower emergency_ dari Jakarta menuju Banda Aceh menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU). Selain itu, beberapa unit juga diangkut melalui jalur darat dan laut dengan dukungan TNI Angkatan Darat (AD) dan jajaran Kepolisian.
     
    Darmawan memberikan apresiasi terhadap Polri yang membantu memastikan kelancaran komunikasi di tengah kondisi jaringan terputus. Dari sisi logistik, TNI AD memfasilitasi pengiriman material menggunakan truk dan membuka akses menuju wilayah terdampak yang masih hampir mustahil untuk dilewati. Bahkan, helikopter dikerahkan untuk mengangkut material tower ke titik-titik yang tidak mungkin dicapai melalui jalur darat.
     
    “Kami harus menggunakan helikopter untuk membawa material ke lokasi. Ada helipad yang perlu dibuka, dan di sana pasukan dari TNI dan Kepolisian ikut membantu. Kekompakan ini menjadi kekuatan besar dalam percepatan pemulihan,” kata Darmawan.
     
    Tidak hanya pemulihan infrastruktur, dukungan kemanusiaan juga digalang. Posko, dapur umum, serta fasilitas pendukung lain dibangun bersama sebagai bentuk solidaritas antar instansi.
     
    “Seluruh komponen kekuatan Indonesia bergerak bersama. Dengan semangat perjuangan dari tim PLN, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, kami merasakan kekompakan luar biasa. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar ini, sehingga Aceh dapat segera pulih,” pungkas Darmawan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (MMI)

  • Komisi II DPR Minta Pemerintah Aktivasi Dana Darurat Tanggulangi Bencana Sumatera

    Komisi II DPR Minta Pemerintah Aktivasi Dana Darurat Tanggulangi Bencana Sumatera

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Khozin menilai aktivasi dana darurat dari APBN menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat upaya penyelamatan warga dan penanganan dampak bencana.

    “Di tengah keterbatasan fiskal di daerah karena pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), aktivasi dana darurat yang bersumber dari APBN penting segera dialokasikan,” kata Khozin dalam keterangannya, Minggu, 30 Desember.

    Khozin menekankan bahwa penggunaan dana darurat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang gerak cepat dalam mengupayakan penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

    Ia merujuk ketentuan Pasal 296 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 44 Tahun 2012 sebagai dasar hukum pencairan dana darurat ketika bencana tidak dapat ditangani oleh Pemda.

    Terkait hal tersebut, Khozin meminta adanya koordinasi antarkementerian. “Kami mendorong Kemendagri agar segera berkoordinasi dengan pemda dan kemenkeu untuk mengalokasikan dana darurat yang bersumber dari APBN,” ujar Khozin.

    Legislator dari Dapil Jatim IV itu menegaskan pentingnya langkah cepat pemerintah pusat untuk memastikan layanan dasar tetap berjalan di wilayah terdampak.

    “Hal ini guna memastikan layanan dasar bagi masyarakat pasca bencana tetap dioptimalkan oleh pemda,” jelas Khozin.

    Ia menilai ruang fiskal Pemda yang terbatas membuat dukungan pemerintah pusat menjadi krusial. “Di tengah keterbatasan fiskal daerah, peran pemerintah pusat dalam kebijakan afirmatif di bidang fiskal penting dilakukan,” tegasnya.

    Khozin menambahkan bahwa penanggulangan bencana merupakan kewenangan penting Pemda sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2017, termasuk pemenuhan hak warga, perlindungan masyarakat, pengurangan risiko, hingga pengalokasian dana bencana.

    “Para pimpinan di daerah tampak sigap dalam menerapkan tanggap darurat. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam fase tanggap darurat ini,” pungkasnya.

  • AMSI Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Besar Sumatera sebagai Bencana Nasional

    AMSI Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Besar Sumatera sebagai Bencana Nasional

    Jakarta (beritajatim.com) – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir bandang dan tanah longsor besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Sabtu (29/11/2025) sore, tercatat 303 orang meninggal dunia dan 279 orang masih hilang.

    Melihat dampak kerusakan yang masif—mulai ribuan rumah rusak, kelangkaan bahan pangan, lumpuhnya akses transportasi, hingga hilangnya jaringan komunikasi—AMSI mendesak Pemerintah Pusat mengambil langkah cepat dan terintegrasi dalam penanganan darurat. AMSI juga menekankan pentingnya menempatkan media sebagai mitra strategis untuk menjaga transparansi penanganan bencana.

    AMSI menilai skala kerusakan lintas provinsi sudah layak dipertimbangkan sebagai bencana nasional yang membutuhkan penanganan terpusat.

    6 Sikap Resmi AMSI Terkait Banjir Besar Sumatera

    1. Pembentukan Pusat Komando Penanganan Cepat

    Pemerintah diminta segera membuka posko komando di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan kewenangan penuh untuk menggerakkan kementerian/lembaga secara langsung.

    2. Pengerahan Personel Gerak Cepat

    BNPB, TNI, Polri, dan Basarnas diminta memprioritaskan:

    – pembukaan akses jalan yang terputus

    – pemulihan jaringan komunikasi

    – menjangkau wilayah yang masih terisolasi

    Contoh gangguan: terputusnya jalur nasional Sidempuan–Sibolga, Sipirok–Medan, serta akses Sumut–Aceh.

    AMSI menilai skala kerusakan lintas provinsi sudah layak dipertimbangkan sebagai bencana nasional yang membutuhkan penanganan terpusat.

    3. Distribusi Logistik Melalui Udara

    Karena banyak jalur darat lumpuh total, pengiriman bantuan harus dipercepat lewat jalur udara, terutama ke wilayah terisolasi seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

    4. Pendirian Dapur Umum Darurat

    AMSI mendesak pengoperasian dapur umum menggunakan Dapur MBG milik TNI, Polri, dan BNPB, mengingat harga pangan melambung (misalnya cabai naik dari Rp50.000/kg menjadi Rp100.000/kg di Padang Sidempuan).

    5. Konsolidasi Data Nasional Bencana

    Data penanganan lintas provinsi harus terintegrasi agar langkah pemerintah lebih terukur dan tidak parsial.

    6. Penguatan Sinergi Kementerian/Lembaga

    Ditekankan keterlibatan Kementerian PU, Kominfo, dan Kementerian Kesehatan untuk infrastruktur, komunikasi, dan layanan kesehatan.

    Faktor Pemicu: Kerusakan Lingkungan & Industri Ekstraktif

    AMSI menyoroti bahwa bencana tidak hanya disebabkan cuaca ekstrem dan Siklon Tropis Senyar, tetapi juga diperparah oleh:

    – Kerusakan hutan dan deforestasi, ditandai temuan gelondongan kayu yang terseret banjir.

    – Industri ekstraktif tak taat regulasi, yang mengubah kawasan resapan menjadi area tambang.

    AMSI mengingatkan bahwa perlindungan lingkungan adalah isu seluruh warga, bukan sekadar aktivis.

    Peran Vital Media di Tengah Krisis

    Krisis komunikasi—mulai listrik padam total hingga sinyal hilang—memaksa banyak posko menggunakan perangkat Starlink. Dalam kondisi seperti ini, media kredibel menjadi pilar utama penjaga informasi dan akuntabilitas publik.

    AMSI juga menyoroti kondisi jurnalis di wilayah terdampak. Banyak dari mereka kehilangan rumah dan terisolasi, sementara ketersediaan BBM sangat terbatas, terutama di wilayah Tapanuli Selatan.

    Data wilayah terdampak:

    – Aceh: 14 kabupaten/kota
    – Sumatera Utara: 5 kabupaten/kota
    – Sumatera Barat: 13 kabupaten/kota

    Per Minggu (30/11/2025) pukul 10.00 WIB, masa darurat diperkirakan berlangsung 2–3 hari ke depan.

    AMSI mendesak pemerintah memberi akses prioritas bagi jurnalis, termasuk logistik makanan, BBM, dan komunikasi darurat agar peliputan tetap berjalan.

    AMSI berharap rekomendasi ini dapat mempercepat penanganan bencana banjir besar Sumatera dan meringankan beban warga terdampak.
    #PrayForSumatera. [but]