Topik: Banjir

  • Human Initiative kerahkan tim bantuan bagi korban bencana di Sumatera

    Human Initiative kerahkan tim bantuan bagi korban bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Human Initiative mengerahkan sejumlah tim evakuasi dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Kami mengerahkan respon bantuan awal di tiga provinsi melalui empat aksi utama,” kata President Human Initiative, Tomy Hendrajati di Jakarta, Senin.

    Empat aksi yang dilakukan oleh lembaga tersebut, yaitu mengerahkan tim evakuasi untuk membantu mengevakuasi warga dari rumah yang terendam dan daerah rawan longsor.

    Kemudian, menyediakan akses air bersih bagi warga terdampak, terutama di wilayah yang aksesnya terputus.

    Selanjutnya, distribusi makanan siap santap dengan menjangkau titik-titik pengungsian dan rumah warga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi cepat.

    Tomy menambah, untuk aksi yang keempat, yaitu mendistribusikan perlengkapan bayi dan balita difokuskan untuk keluarga dengan anak kecil yang membutuhkan bantuan darurat segera.

    Human Initiative terus memperbarui pantauan lapangan dan berkoordinasi dengan BPBD, aparat desa dan relawan lokal untuk memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah prioritas.

    “Upaya percepatan respons juga difokuskan pada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia serta warga di daerah yang masih terisolasi,” katanya.

    Human Initiative mengajak masyarakat untuk turut mendukung pemulihan warga terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan mentransfer donasi melalui nomor rekening BSI 7000.321.693 an PKPU Human Initiative.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Riset Ungkap Banjir di Indonesia Terjadi Lebih Sering dan Makin Parah

    Riset Ungkap Banjir di Indonesia Terjadi Lebih Sering dan Makin Parah

    Jakarta

    Banjir bandang yang terjadi di Sumatra pada November 2025 menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Kejadian ini menunjukkan tren bencana hidrometeorologi cenderung makin parah.

    Hal ini disampaikan Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU. Disebutkan Hatma, penataan dan pengendalian kawasan yang lemah turut berpengaruh mengakibatkan maraknya perambahan hutan dan alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit, serta illegal logging di kawasan hulu sehingga menjadi penyebab berbagai bencana hidrometeorologi kerap muncul di wilayah tersebut.

    Hutan-hutan lindung di ekosistem Batang Toru yang semestinya menjadi area tangkapan air banyak dikonversi menjadi perkebunan, atau dibabat oleh para pembalak liar mengakibatkan saat hujan lebat, air yang melimpah tak bisa lagi tertahan secara alami di hulu dan langsung menghantam pemukiman di hilir.

    “Banjir bandang di November 2025 di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat mungkin tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah beberapa dekade terakhir. Kejadian ini menunjukkan tren bencana hidrometeorologi cenderung makin parah seiring akumulasi deforestasi dan perubahan iklim,” ujarnya seperti dikutip dari situs UGM, Senin (1/12/2025).

    Secara geografis, Pulau Sumatra beriklim tropis basah, dan hal ini akan selalu rentan terhadap hujan lebat. Sementara kerusakan lingkungan seperti pembukaan hutan di pegunungan dan penyempitan sungai menjadikan wilayah ini ibarat menyimpan bom waktu bencana. Tanpa pembenahan serius, setiap puncak musim hujan bisa mendatangkan petaka serupa di masa mendatang.

    “Alam memiliki kapasitas daya dukung dan daya tampung yang terbatas untuk menahan gempuran cuaca ekstrem, dan kapasitas itu sangat bergantung pada kelestarian lingkungannya. Ketika manusia merusak lingkungan melebihi ambang batas maka alam akan ‘membalas’ dengan bencana yang dahsyat. Oleh sebab itu, upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana ke depan harus menyeimbangkan antara pendekatan struktural (infrastruktur teknis) dan pendekatan ekologis,” paparnya.

    Banjir Lebih Parah

    Peringatan banjir akan terjadi lebih sering dan lebih parah sudah sering disuarakan ilmuwan dan para pemerhati lingkungan. Laporan sebuah riset yang dipublikasikan di jurnal Ecology and Society pada Agustus 2020 mengungkapkan penyebab kenapa Indonesia dilanda bencana banjir lebih sering dan lebih parah.

    Riset ini menyebutkan bahwa perubahan tata guna lahan yang cepat di Indonesia telah berdampak pada siklus air lokal di negeri ini, salah satu dampaknya adalah berupa banjir. Riset multidisiplin ilmu yang dikerjakan tim peneliti gabungan dari University of Göttingen, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ini menunjukkan bahwa perluasan perkebunan monokultur, seperti perkebunan kelapa sawit dan karet, menyebabkan banjir di Indonesia terjadi lebih sering dan lebih parah.

    Dalam laporannya, tim peneliti menjelaskan bahwa peningkatan frekuensi dan keparahan banjir terkait dengan proses ekohidrologi dan sosial yang saling memengaruhi, termasuk degradasi tanah di area pertanian monokultur, perluasan perkebunan kelapa sawit ke area lahan basah, dan pembangunan bendungan pelindung banjir.

    Dalam studi ini, para peneliti melakukan hampir 100 wawancara dengan petani kecil Indonesia, penduduk desa, dan para pengambil keputusan di Provinsi Jambi, Sumatra. Mereka kemudian membandingkan dan melengkapi analisis hasil-hasil ini dengan pengukuran ilmiah curah hujan, muka air sungai dan air tanah, sifat-sifat tanah, serta pemetaan penggunaan lahan dari wilayah tersebut.

    “Banyak studi tentang hubungan antara perubahan penggunaan lahan dan banjir hanya didasarkan pada analisis dari masing-masing disiplin ilmu dan dengan demikian hanya memberikan wawasan yang terpisah-pisah tentang proses yang mendasarinya,” ujar penulis utama studi Jennifer Merten, dari Department of Human Geography, University of Göttingen, dikutip dari Science Daily.

    “Oleh karena itu, penting bagi kami untuk menggunakan data seluas mungkin dari berbagai disiplin ilmu dan juga untuk memasukkan observasi dari penduduk setempat,” sebutnya.

    Dalam laporan hasil riset ini, para ilmuwan dari German-Indonesian Collaborative Research Centre EFForTS (Ecological and Socio-Economic Functions of Tropical Lowland Rainforest Transformation Systems) menunjukkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit dan karet saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap siklus air lokal.

    “Perubahan penggunaan lahan skala besar menyebabkan pemadatan tanah, sehingga lebih sedikit hujan yang diserap oleh tanah dan air dengan cepat mengalir ke permukaan. Secara khusus, penghancuran lahan di daerah rawan banjir yang semakin parah berdampak besar dalam proses siklus air lokal ini,” jelas Christian Stiegler dari Bioclimatology Group di University of Göttingen yang juga menjadi anggota peneliti dalam tim riset ini.

    Dari perspektif penduduk desa, pembangunan bendungan banjir dan saluran drainase juga berkontribusi pada perubahan pola banjir lokal. Karena perkebunan-perkebunan kelapa sawit semakin banyak dibudidayakan di lahan basah seperti dataran bantaran sungai atau lahan gambut. Pemilik perkebunan yang lebih besar kemudian mencoba mengendalikan banjir di lahan mereka melalui pembangunan konstruksi semacam itu.

    “Namun, bendungan seperti itu sering kali menyebabkan peningkatan banjir di perkebunan petani kecil di sekitarnya,” jelas Merten, melaporkan berdasarkan pengamatan dan pengalamannya selama mengunjungi daerah tersebut.

    Menurutnya, peningkatan banjir semacam ini pada akhirnya juga menyebabkan ketegangan sosial dan konflik baru di antara lapisan masyarakat. Terutama antara petani kecil dengan pemilik perkebunan sawit yang lebih besar.

    Untuk mengurangi dampak perubahan penggunaan lahan pada siklus air, para peneliti dalam riset ini menyarankan perlindungan tanah dan perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik, terutama di daerah rawan banjir dan lahan basah. Hal ini sangat penting diterapkan karena dapat berpengaruh besar dalam mencegah banjir.

    Selain itu, penting juga untuk mengatur lanskap wilayah dan mengontrol pembangunan saluran air untuk perlindungan banjir terhadap masyarakat. Kalau hal ini tidak diatur dan dikontrol, masyarakat sekitar dan golongan miskin menjadi kalangan yang paling terdampak oleh efek peningkatan banjir, seperti yang terjadi saat ini.

    (rns/rns)

  • Prabowo Tinjau Kuta Cane, Janjikan Perbaikan Infrastruktur dan Penguatan Layanan Publik

    Prabowo Tinjau Kuta Cane, Janjikan Perbaikan Infrastruktur dan Penguatan Layanan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa prihatin dan duka cita mendalam atas korban yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra.

    Hal ini disampaikannya usai meninjau langsung wilayah terdampak bencana banjir di Kuta Cane, Aceh Tenggara, pada Senin (1/12/2025).

    “Terimakasih saya hari ini berkesempatan untuk menengok Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan melihat keadaan,” ucap Prabowo saat membuka arahannya.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan, termasuk perbaikan sarana kritis yang rusak. Dia juga menyatakan duka sekaligus syukur melihat kondisi cuaca yang mulai membaik.

    “Tentunya kita sangat prihatin dan kita juga turut belasungkawa dengan mereka yang korban dan inshaAllah kita bersyukur juga cuaca membaik keadaan berlalu kita berdoa,” ujarnya.

    Dalam kunjungan ini, Prabowo turut didampingi Kepala BNPB Suharyanto dan Menteri Sosial Syaiful Yusul, atau yang dikenal sebagai Gus Ipul. Dia menyampaikan apresiasi atas kerja cepat berbagai unsur.

    Salah satu fokus pemerintah adalah memulihkan konektivitas dengan memperbaiki jembatan-jembatan yang rusak.

    “Kami segera akan membuka jembatan jembatan yang rusak akan segera kita perbaiki,” tegas Prabowo.

    Dia menyebutkan bahwa anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur desa dan kabupaten sebenarnya telah dialokasikan sebelumnya.

    “Sebelum-sebelumnya pun saya sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa dan di kabupaten-kabupaten jadi alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah,” ujarnya.

  • Update Banjir Sumatra, Kepala Basarnas Sebut Korban Jiwa Capai 447 Orang

    Update Banjir Sumatra, Kepala Basarnas Sebut Korban Jiwa Capai 447 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mohammad Syafii mengungkap pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 447 korban jiwa dalam bencana banjir hingga longsor yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Sumatra.

    Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Dalam penjelasannya, korban jiwa tersebut merupakan masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

    “Di mana dari jumlah yang terdampak, kami telah mengevakuasi 447 jiwa dalam kondisi meninggal,” kata Syafii dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (1/12/2025).

    Syafii menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah melakukan pencarian terhadap 399 orang yang masih dinyatakan hilang.

    Secara keseluruhan, bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah berdampak pada 33.620 jiwa. Meski demikian, Syafii menyebut pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 33.173 jiwa masyarakat.

    “Untuk jumlah korban selamat yang dievakuasi oleh Badan SAR Nasional dan juga beserta seluruh potensi SAR yang terdata ada 33.173,” tambahnya.

    Pada kesempatan berbeda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bencana banjir hingga longsor di sejumlah wilayah Sumatra dipicu cuaca ekstrem dan kondisi geografis. 

    Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan, bencana di lima kabupaten, yaitu Humbang Hasudutan, Agam, Mandailing Natal, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dipicu oleh tiga faktor utama. Adapun, curah hujan tinggi hingga ekstrem sebagai faktor dominan. 

    Selain itu, kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam serta litologi yang lapuk dan mudah tererosi turut memperparah kerentanan wilayah tersebut. 

    Menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat desa rawan bencana melalui identifikasi tanda awal longsor, jalur evakuasi, serta revitalisasi vegetasi lereng menjadi fondasi pencegahan di tingkat tapak. 

    “Pengendalian tata guna lahan pada lereng curam termasuk pembatasan pembukaan lahan baru dan perbaikan drainase permukaan merupakan langkah struktural yang sangat menentukan dalam menurunkan risiko pada kawasan permukiman,” jelas Lana.

  • PDIP: Megawati instruksikan bantu korban bencana banjir Sumatera

    PDIP: Megawati instruksikan bantu korban bencana banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup Ribka Tjiptaning menegaskan PDIP berkomitmen memberikan respons cepat dan terstruktur terhadap bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Ribka Tjiptaning mengungkapkan bahwa hal itu sesuai instruksi langsung dan tertulis dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah dikeluarkan kepada seluruh kader.

    “Semua sudah instruksi secara tertulis, bahkan Ibu menginstruksikan harus fokus kepada khususnya yang Sumatera,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin,

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara peringatan Hari AIDS Sedunia di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan bahwa koordinasi bantuan telah dilakukan melalui struktur partai di daerah.

    “Kalau per DPD, DPC, sudah ada instruksi, teman-teman juga sudah jalan. Saya sendiri misalnya bidang kesehatan saya sudah kontak di Sumatera Utara, misalnya Mawar. Di Sumatera Barat, Deno… Mereka sudah menjalani,” jelasnya.

    Meskipun instruksi telah berjalan, Baguna (Badan Penanggulangan Bencana) PDI Perjuangan dan tim relawan di lapangan masih menghadapi kendala logistik yang serius.

    “Cuma kan akses jalan susah. Satu. Terus BBM sulit, karena SPBU-SPBU susah kan… kita pantau terus,” kata Ribka.

    Ia mencontohkan sulitnya akses ke beberapa daerah terdampak di Sumut seperti Sibolga, Tapteng, dan Tapsel. Ribka menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan yang telah dikerahkan sampai kepada para korban musibah.

    “Harapan kita harus sampai kepada yang korban itu,” tegasnya.

    Terkait penyebab bencana banjir, Ribka Tjiptaning menyinggung soal kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar. Hal ini sejalan dengan concern lama dari Ketua Umum Megawati.

    “Iyalah, itu kan karena itu… makanya itu sudah Ibu Ketum ‘Merawat Pertiwi’ bolak-balik ngomong bahwa itu hutan jangan digunduli, harus menanam hutan dari dulu kan. Tapi kan dicuekin aja,” kata Ribka.

    Ribka menegaskan bahwa Reboisasi dan Penghijauan adalah program yang secara konsisten menjadi keputusan dan tugas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kader PDIP di semua tingkatan, mulai dari Pusat hingga tingkat PAC.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Dimita Petakan Guru dan Siswa Terdampak Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Desember 2025

    Pemerintah Dimita Petakan Guru dan Siswa Terdampak Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar Nasional 1 Desember 2025

    Pemerintah Dimita Petakan Guru dan Siswa Terdampak Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komiis X DPR Habib Syarief Muhammad mendorong pemerintah segera memetakan guru dan siswa yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Pemetaan tersebut perlu dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berlangsung cepat, tepat, dan berpihak kepada keduanya.
    “Kondisi guru dan siswa harus dipetakan terlebih dahulu. Kita harus memastikan mereka selamat dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Setelah itu, barulah kita fokus pada kondisi gedung sekolah,” ujar Syarief dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).
    Ia mengutip laporan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (
    Kemendikdasmen
    ), yang menyebut ada 1.009 sekolah mengalami kerusakan akibat bencana di Sumatera.
    Banyak sekolah yang kemungkinan mengalami kerusakan ringan hingga berat, sehingga pembersihan dan renovasi harus dilakukan segera.
    Di samping itu, pemerintah juga dapat terlebih dahulum mendirikan tenda darurat yang diubah sementara menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajat-mengajar.
    “Anak-anak tetap harus mendapatkan hak pendidikannya. Jika ruang sekolah belum bisa dipakai, tenda darurat harus didirikan secepatnya,” ujar Syarief.
    Komisi X, kata Syarief, akan terus mengawal penanganan dan percepatan pemulihan pendidikan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyalurkan dana tanggap darurat tahap awal sekitar Rp 4 miliar untuk mendukung kegiatan belajar pasca-bencana di Sumatera maupun di Jawa.
    Berdasarkan informasi Kemendikdasmen pada Minggu (30/11/2025), terdapat 1.009 satuan pendidikan mulai PAUD sampai SLB (Sekolah Luar Biasa) terdampak bencana.
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya telah melakukan mitigasi dan pemetaan.
    “Kami sudah melakukan mitigasi dan melakukan pemetaan, tidak hanya Aceh dan Sumatra Utara, tetapi juga di beberapa tempat di Jawa Timur, dan Jawa Tengah,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dilansir dari rilis Kemendikdasmen (1/12/2025).
    Rinciannya, Provinsi Aceh berjumlah 310, di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 385, dan Provinsi Sumatera Barat berjumlah 314. Adapun rinciannya sebagai berikut:
    KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO Pengungsi di Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (30/11/2025)
    Kemendikdasmen sendiri telah mendirikan tenda-tenda darurat di beberapa tempat yang terdampak. Di samping itu pihaknya juga merespons cepat kejadian ini dengan menggalang dana bantuan.
    Mitigasi dan pemetaan juga sudah dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar bagi para murid di daerah yang terdampak banjir dapat tetap dapat berjalan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkomdigi Pimpin Rapat, Percepat Hidupkan Sinyal di Aceh, Sumut, Sumbar

    Menkomdigi Pimpin Rapat, Percepat Hidupkan Sinyal di Aceh, Sumut, Sumbar

    Medan

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memimpin langsung rapat koordinasi penanganan akses telekomunikasi dampak banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Rapat tersebut berlangsung di Balai Monitoring (Balmon) Medan, Senin (1/12/2025). Menkomdigi didampingi Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto dan Direktur Utama Bakti Komdigi Fadhilah Mathar.

    Berdasarkan pantau detikINET yang berada di lokasi, ada pimpinan penyelenggara telekomunikasi, yakni Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Utama Telkomsel Nugroho, Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung, Director & Chief Regulatory Officer XLSmart Merza Fachys, dan Market Access Manager Starlink Indonesia Tommy Des Mulianta.

    “Kami ingin sampaikan bahwa sejak dari awal, fokus dari Kementerian Komdigi bersama-sama dengan para operator adalah satu, yaitu mempercepat pemulihan akses telekomunikasi di seluruh wilayah terdampak, agar masyarakat dapat menghubungi keluarganya, menerima informasi resmi, dan juga mengakses layanan-layanan darurat,” ujar Meutya saat membuka rapat koordinasi.

    Menkomdigi Pimpin Rapat, Percepat Hidupkan Sinyal di Aceh, Sumut, Sumbar. Foto: Agus Tri Haryanto

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memantau bahwa akibat banjir dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera ini, telah memutuskan akses telekomunikasi, termasuk sinyal internet.

    Berdasarkan data per tanggal 25 November, kerusakan jumlah base transceiver station (BTS) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara total mencapai 1.310 BTS.

    “Lalu, di tanggal 28 November naik ke 2.400-an. Lalu tim pemerintah maupun juga operator seluler berhasil menghidupkan kembali sampai 707 titik BTS, namun demikian karena ada gangguan listrik di hari berikutnya ini juga ada tambahan BTS yang terdampak,” tutur Meutya.

    Situasi tersebut yang kini sedang diatasi Komdigi bersama operator seluler agar dapat menghidupkan kembali akses telekomunikasi di wilayah yang terdampak bencana.

    “Pada prinsipnya, per hari ini kita masih memiliki tantangan-tantangan yang insya Allah dengan kerja bersama, maka dari itu kita perlu melakukan rakor, ini bisa kita lakukan percepatan-percepatan,” ucapnya menambahkan.

    (agt/fyk)

  • BLT Kesra 2025 Kirim Langsung ke Pengungsian di Aceh, Sumut dan Sumbar

    BLT Kesra 2025 Kirim Langsung ke Pengungsian di Aceh, Sumut dan Sumbar

    Kepedulian publik terhadap korban banjir dan longsor sangat tinggi. Untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan, PT Pos Indonesia (Persero) membuka layanan pengiriman bantuan gratis ke wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, berlaku hingga 8 Desember 2025.

    Plt Direktur Business Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Prasabri Pesti, menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengirim bantuan dari KCU Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bantuan kemudian akan disalurkan ke Posko BPBD di daerah terdampak.

    “Paket bantuan dapat dikirimkan dari Kantor Cabang Utama di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bantuan akan diteruskan ke Posko BPBD di Sumut, Aceh, dan Sumbar,” ujar Prasabri.

    Untuk informasi lebih lanjut terkait pengiriman bantuan ini Pos Indonesia menyediakan call center WA 085121380099 (Dodo).

    Prasabri menekankan bahwa layanan ini diberikan agar bantuan masyarakat tersampaikan dengan aman dan tepat sasaran.

    “Kami melihat simpati masyarakat sangat kuat terhadap bencana yang terjadi. Oleh karena itu, Pos Indonesia memfasilitasi pengiriman bantuan dari individu, komunitas, maupun organisasi. Seluruh barang bantuan akan disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebelum didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Untuk pengiriman ini, Pos Indonesia membebaskan biaya kirim,” kata Prasabri.

     

  • Seskab tegaskan Presiden kebut akses darurat dan jembatan permanen

    Seskab tegaskan Presiden kebut akses darurat dan jembatan permanen

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet, Teddy Wijaya, menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mempercepat pembangunan akses darurat dan rekonstruksi jembatan permanen.

    “Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat pembangunan akses darurat agar mobilitas masyarakat segera pulih, dan rekonstruksi jembatan permanen akan diprioritaskan agar transportasi dan ekonomi masyarakat dapat bangkit kembali,” kata Teddy dalam unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin.

    Ia mengatakan Prabowo langsung bertolak menuju Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, usai melakukan peninjauan langsung wilayah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Senin.

    Prabowo kemudian menuju Desa Bambel Baru, Kabupaten Aceh Tenggara untuk meninjau langsung kondisi korban banjir yang kini tinggal di tenda-tenda darurat.

    Banjir besar yang melanda wilayah tersebut, memaksa sedikitnya 4.080 warga mengungsi, setelah air bah datang secara tiba-tiba dan merendam permukiman serta fasilitas publik.

    Selain meninjau fasilitas pengungsian seperti dapur umum, pos kesehatan, dan area logistik, Prabowo juga mendengarkan langsung cerita dan kebutuhan yang disampaikan warga.

    Menurut Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, seorang presiden datang ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.

    Teddy juga mengatakan, salah seorang warga meminta agar pemerintah membangun bendungan agar tidak terkena banjir setiap kali panen jagung.

    “Mendengarkan hal ini, Presiden pun akan memastikan pemerintah membangun bendungan di wilayah tersebut,” ujar dia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Surut, PSI Binjai Fokus Pemulihan Rumah Warga

    Banjir Surut, PSI Binjai Fokus Pemulihan Rumah Warga

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Binjai, Hasanul Jihadi atau Jiji mengatakan, penanganan pascabanjir di wilayahnya kini memasuki fase pemulihan. Sejak akhir pekan, tim PSI bersama warga dan pemerintah daerah melakukan pembersihan massal di permukiman yang terdampak banjir.

    “Kami dari hari Sabtu dan Minggu membersihkan warga, banjir sudah surut beda dengan Langkat dan Medan yang masih banjir. Kita sudah menutup dapur umum. Semalam kita gotong royong massal dan pemda, kolaborasi membersihkan warga,” katanya, Senin (1/12/2025).

    Dia menyebutkan, sebagian besar aktivitas masyarakat di Binjai Sumatra Utara sudah kembali normal. Namun, PSI tetap mengoperasikan sejumlah titik posko kecil untuk membantu warga yang rumahnya rusak akibat banjir bandang.

    “Kita saat ini masih ada 5 posko kecil, untuk membantu warga yang mungkin rumahnya hancur. Karena kita ketahui masih banyak rumah semi permanen milik warga. Dan akibat banjir kemarin, rumah warga hancur, sekarang warga masih ada yang mengungsi,” ujarnya.

    Sejak hari pertama banjir, Jiji mengungkapkan, koordinasi antara pemerintah daerah dan relawan PSI berjalan cepat. PSI mendirikan dapur umum di titik terdampak untuk memenuhi kebutuhan makan warga.