Topik: Banjir

  • Pejabat Publik PKS Diinstruksikan Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana Sumatera
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 Desember 2025

    Pejabat Publik PKS Diinstruksikan Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana Sumatera Nasional 2 Desember 2025

    Pejabat Publik PKS Diinstruksikan Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menginstruksikan kepada kadernya yang menjadi pejabat publik memotong gajinya untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Langkah pemotongan gaji itu berlaku bagi kader
    PKS
    yang menjabat sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah.
    “Kepada seluruh pejabat publik PKS, baik anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun Kepala Daerah kader PKS agar melakukan pemotongan gaji dan tunjangan untuk dana kemanusiaan,” ujar Almuzzammil dalam keterangan resminya, Selasa (2/12/2025).
    Ia juga memerintahkan para pejabat publik PKS untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan anggaran.
    Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan kepada korban terdampak.
    “Jalankan fungsi pengawasan dan anggaran untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan,” tambah Almuzzammil.
    Di samping itu, Almuzzammil mengajak seluruh struktur dan kader untuk peduli dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan kebutuhan lainnya.
    Penyaluran bantuan ini dapat dikoordinasikan melalui struktur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS di wilayah masing-masing.
    “Kepada seluruh kader PKS agar peduli dan membantu saudara kita yang terdampak bencana dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan/atau berbagai kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh para korban bencana,” ujar Almuzzammil.
    Sebagai informasi, sebanyak 708 orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni
    Aceh
    , Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapuspedatin) BNPB Abdul Muhari, dalam jumpa pers yang disiarkan oleh akun YouTube BNPB Indonesia pada Selasa (2/12/2025).
    Ia merinci, di Sumatera Utara terdapat 294 orang meninggal dunia dan 155 jiwa hilang. Wilayah yang paling terdampak adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara.
    “Kemudian untuk Provinsi Aceh. Per hari ini, meninggal dunia 218 jiwa dan hilang masih ada di data kami itu 227 jiwa,” ujar Abdul.
    Terakhir, di Sumatera Barat, jumlah korban jiwa hingga hari ini pukul 16.00 WIB tercatat 196 orang meninggal dunia dan 117 orang masih hilang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Punya Pertimbangan Belum Tetapkan Banjir Sumatra Darurat Bencana Nasional

    Prabowo Punya Pertimbangan Belum Tetapkan Banjir Sumatra Darurat Bencana Nasional

    Menurut dia, pemerintah saat ini mampu mengendalikan bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Muzani menilai koordinasi terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan banjir di tiga provinsi tersebut.

    “Pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya, dan sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing,” tuturnya.

  • Selasa siang, banjir rob rendam Jalan RE Martadinata Jakarta Utara

    Selasa siang, banjir rob rendam Jalan RE Martadinata Jakarta Utara

    Jakarta (ANTARA) – Banjir rob atau banjir pesisir sempat merendam Jalan RE Martadinata di depan Jakarta International Stadium (JIS), Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa Siang.

    “Banjir rob sempat terjadi jalan tersebut setinggi lima sentimeter (cm) dari pukul 10.05 WIB dan air langsung surut sekitar pukul 12.00 WIB,” kata Kasatgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Utara Vitus Dwi Indarto di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan petugas BPBD Jakarta Utara dan petugas Suku Dinas SDA Jakarta Utara serta personel Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Papanggo langsung bekerja sama untuk melakukan penanganan banjir.

    “Lalu lintas di kawasan tersebut berjalan lancar meski ada genangan air,” kata dia.

    Ia mengatakan seluruh petugas BPBD melakukan pemantauan di sejumlah lokasi yang rawan terdampak banjir rob setelah adanya peringatan dini banjir rob oleh BMKG pada 1-8 Desember 2025.

    “Kami memastikan seluruh personel melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penanganan jika terjadi banjir,” kata dia.

    Sementara itu status tinggi muka air (TMA) Pasar Ikan sekitar pukul 09.30 WIB dengan ketinggian 241 cm (siaga dua)

    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini banjir rob yang diprediksi terjadi pada 1 Desember hingga 8 Desember 2025 akibat fenomena pasang maksimum air laut.

    Hal itu bersamaan dengan fenomena fase bulan purnama dan perigee (Supermoon) yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau banjir rob di pesisir utara Jakarta.

    Banjir rob ini diprediksi puncaknya pasang maksimum pada pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB di sejumlah wilayah mulai dari Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, dan Kamal.

    Kemudian kawasan Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok dan Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Telkom Kebut Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Ini Tantangannya

    Telkom Kebut Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Ini Tantangannya

    Jakarta

    Upaya pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus dikebut Telkom Group. Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, mengungkapkan bahwa pemulihan berjalan intensif namun dihadapkan pada hambatan serius, mulai dari suplai listrik hingga putusnya jalur transmisi.

    Dian menjelaskan bahwa salah satu fokus utama adalah memastikan pasokan daya bagi perangkat jaringan yang masih beroperasi. Penggunaan genset pun menjadi solusi cepat di banyak titik terdampak.

    “Sebetulnya kami mengusahakan genset untuk mengatasi problem power. Tapi ada juga problem ketersediaan solar di sana,” ujar Dian di Balai Monitoring (Balmon) Komdigi Medan, Senin (1/12/2025).

    Ia mengatakan, sekalipun tim berhasil membawa genset ke lokasi bencana, perjalanan untuk memasok bahan bakar sering kali tersendat.

    “Ada beberapa daerah yang aksesnya masih sulit didatangi, sehingga meski genset sudah terpasang, mengirim solar ke sana juga sulit,” lanjutnya.

    Selain listrik, gangguan transmisi menjadi tantangan terbesar. Banyak jalur fiber optik yang rusak akibat banjir bandang dan longsor, menyebabkan putusnya layanan di sejumlah wilayah.

    “Kalau ditanya penyebabnya, dari sisi transmisi memang banyak fiber optik yang kena banjir dan longsor sehingga terputus,” kata Dian menjelaskan.

    Hingga proses perbaikan selesai, Telkom terpaksa mengalihkan sejumlah layanan menggunakan konektivitas berbasis satelit. Namun, kapasitasnya masih belum dapat sepenuhnya menggantikan jaringan kabel yang rusak.

    “Recovery yang ditargetkan sampai 5 Desember itu termasuk memperbaiki putusnya fiber. Selama perbaikan, banyak yang menggunakan komunikasi satelit sehingga kapasitasnya memang masih terbatas,” tutur Dian.

    Hingga saat ini, layanan mobile broadband Telkomsel pada ketiga wilayah bencana tersebut telah pulih 76,5%, sedangkan untuk layanan fixed broadband IndiHome mencapai 79,7% pemulihan.

    Sebagai langkah penguatan layanan darurat, Telkom melalui anak perusahaannya, Telkomsat telah mengaktifkan tambahan backup unit layanan satelit Mangostar untuk mendukung konektivitas di 6 posko bencana yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Penguatan unit layanan satelit difokuskan untuk mendukung aktivitas komunikasi tim teknis Telkom, relawan, dan warga yang mengungsi di posko bencana. Pengoperasian satelit ini memperkuat penggunaan backup IP radio dan jalur alternatif lainnya yang telah lebih dulu diaktifkan sejak bencana terjadi.

    Telkom juga memastikan koordinasi intensif dengan BNPB, BPBD, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pemerintah Daerah, serta berbagai instansi terkait untuk mempercepat normalisasi konektivitas di area prioritas.

    (agt/agt)

  • Telkom Kebut Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Ini Tantangannya

    Telkom Kebut Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Ini Tantangannya

    Jakarta

    Upaya pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus dikebut Telkom Group. Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, mengungkapkan bahwa pemulihan berjalan intensif namun dihadapkan pada hambatan serius, mulai dari suplai listrik hingga putusnya jalur transmisi.

    Dian menjelaskan bahwa salah satu fokus utama adalah memastikan pasokan daya bagi perangkat jaringan yang masih beroperasi. Penggunaan genset pun menjadi solusi cepat di banyak titik terdampak.

    “Sebetulnya kami mengusahakan genset untuk mengatasi problem power. Tapi ada juga problem ketersediaan solar di sana,” ujar Dian di Balai Monitoring (Balmon) Komdigi Medan, Senin (1/12/2025).

    Ia mengatakan, sekalipun tim berhasil membawa genset ke lokasi bencana, perjalanan untuk memasok bahan bakar sering kali tersendat.

    “Ada beberapa daerah yang aksesnya masih sulit didatangi, sehingga meski genset sudah terpasang, mengirim solar ke sana juga sulit,” lanjutnya.

    Selain listrik, gangguan transmisi menjadi tantangan terbesar. Banyak jalur fiber optik yang rusak akibat banjir bandang dan longsor, menyebabkan putusnya layanan di sejumlah wilayah.

    “Kalau ditanya penyebabnya, dari sisi transmisi memang banyak fiber optik yang kena banjir dan longsor sehingga terputus,” kata Dian menjelaskan.

    Hingga proses perbaikan selesai, Telkom terpaksa mengalihkan sejumlah layanan menggunakan konektivitas berbasis satelit. Namun, kapasitasnya masih belum dapat sepenuhnya menggantikan jaringan kabel yang rusak.

    “Recovery yang ditargetkan sampai 5 Desember itu termasuk memperbaiki putusnya fiber. Selama perbaikan, banyak yang menggunakan komunikasi satelit sehingga kapasitasnya memang masih terbatas,” tutur Dian.

    Hingga saat ini, layanan mobile broadband Telkomsel pada ketiga wilayah bencana tersebut telah pulih 76,5%, sedangkan untuk layanan fixed broadband IndiHome mencapai 79,7% pemulihan.

    Sebagai langkah penguatan layanan darurat, Telkom melalui anak perusahaannya, Telkomsat telah mengaktifkan tambahan backup unit layanan satelit Mangostar untuk mendukung konektivitas di 6 posko bencana yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Penguatan unit layanan satelit difokuskan untuk mendukung aktivitas komunikasi tim teknis Telkom, relawan, dan warga yang mengungsi di posko bencana. Pengoperasian satelit ini memperkuat penggunaan backup IP radio dan jalur alternatif lainnya yang telah lebih dulu diaktifkan sejak bencana terjadi.

    Telkom juga memastikan koordinasi intensif dengan BNPB, BPBD, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pemerintah Daerah, serta berbagai instansi terkait untuk mempercepat normalisasi konektivitas di area prioritas.

    (agt/agt)

  • Tiga Tahun Terendam, Warga Depok Desak Pemulihan Akses Bulak Barat–Pasir Putih
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        2 Desember 2025

    Tiga Tahun Terendam, Warga Depok Desak Pemulihan Akses Bulak Barat–Pasir Putih Megapolitan 2 Desember 2025

    Tiga Tahun Terendam, Warga Depok Desak Pemulihan Akses Bulak Barat–Pasir Putih
    Tim Redaksi

    DEPOK, KOMPAS.com —
    Warga Bulak Barat dan Pasir Putih, Depok, mendesak Pemerintah Kota Depok mempercepat pemulihan jalur transportasi yang sudah terputus akibat
    banjir
    tak surut selama tiga tahun. Mereka berharap akses antarwilayah kembali terbuka agar aktivitas ekonomi warga bisa pulih.
    Ketua RT 04 RW 08 Kelurahan Cipayung, Naserih, mengatakan sebagian besar warga kini memprioritaskan perbaikan akses jalan yang menghubungkan dua wilayah tersebut.
    “Kalau dari warga sebagian besarnya tuh yang paling utama ya jalur transportasi. Artinya gini, kalau jalur transportasi hidup ya ekonomi juga hidup lagi di sini,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Selasa (2/12/2025).
    Menurut dia, pemulihan bisa dilakukan dengan membangun jembatan baru dengan kaki yang lebih tinggi atau merapikan aliran Kali Pesanggrahan agar jalan kembali dapat dilalui.
    “Kalau bisa jembatan dulu lah, atau apanya dirapikan dulu gitu sebagai jalur transportasi karena yang kita pengen supaya akses dan komunikasi sama Pasir Putih gampang,” lanjut Naserih.
    Sebelum banjir menutup akses, banyak warga membuka warung kecil dan warung kopi yang mengandalkan pembeli dari pengendara yang melintas dari Pasir Putih ke Bulak Barat.
    Namun sejak jalan terputus lebih dari tiga tahun, aktivitas ekonomi merosot dan warung-warung itu sebagian besar tutup.
    “Karena jalur mati, yang punya warung-warung kecil juga pada tutup karena enggak ada yang beli. Orang lewat juga jarang padahal kan warga berharapnya jalan sini ramai,” ucap Naserih.
    Harapan serupa datang dari Nurjidah (59), pemilik warung nasi yang rumahnya bersebelahan dengan titik genangan. Ia memilih bertahan karena lokasi tersebut strategis bagi usahanya.
    Sudah 32 tahun tinggal di Bulak Barat, ia merasakan warungnya pernah ramai karena banyak warga Pasir Putih melintas untuk makan.
    “Enggak mau pindah, saya sudah suka tinggal di sini. Kalau cari lapak buat usaha di pinggir jalan itu kan susah dan mahal. Saya sudah niat jualan di sini,” katanya.
    Nurjidah berharap Pemkot Depok segera mengambil langkah konkret.
    “Cepat-cepat Pemkot-nya dandanin akses jalan di sini, pokoknya ada akses baru deh,” tambah dia.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    banjir menutup ruas jalan selebar 5–6 meter sepanjang lebih dari 200 meter. Ruas tersebut sebelumnya terhubung oleh jembatan yang kini tak bisa digunakan akibat luapan sungai.
    Di tengah genangan terlihat bekas bangunan rumah, ruko, dan pabrik yang sudah dirobohkan. Salah satu sisi lahan dipasangi plang bertuliskan “Tanah ini milik/dikuasai Pemerintah Kota Depok. Dilarang memanfaatkan tanpa izin Pemerintah Kota Depok”.
    Karena seluruh permukaan terendam, yang tampak hanya hamparan air dari Kali Pesanggrahan tanpa turap penahan tebing.
    Di beberapa titik, endapan lumpur setebal 7–10 sentimeter menutupi badan jalan. Kondisi itu menunjukkan kedalaman banjir berbeda-beda, semakin tinggi saat mendekati wilayah Pasir Putih.
    Genangan air juga bercampur tumpukan sampah yang menyebarkan bau tidak sedap, diperparah oleh aroma dari TPA Cipayung yang tak jauh dari lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bencana Sumatra, Muzani Duga Ada Aktivitas Pembalakan Liar

    Bencana Sumatra, Muzani Duga Ada Aktivitas Pembalakan Liar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai dugaan praktik pembalakan liar (illegal logging) perlu menjadi perhatian serius pemerintah sebagai salah satu faktor yang memperparah bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menanggapi pertanyaan mengenai apakah MPR menerima aspirasi publik terkait maraknya dugaan pembalakan liar, Muzani menyebutkan bahwa indikasi tersebut terlihat dari sejumlah dokumentasi yang beredar.

    Hal ini dia sampaikan dalam keterangan pers usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    “Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatra Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu, yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai,” kata Muzani

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika temuan visual tersebut benar adanya, maka praktik pembalakan liar yang tidak terkendali sangat mungkin turut memperparah dampak bencana.

    Muzani menyampaikan bahwa jika dugaan itu benar, maka terdapat pembalakan liar yang tidak terkendali dan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana.

    Dia menekankan bahwa para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan persoalan ini karena berpotensi menimbulkan dampak bagi generasi mendatang apabila diabaikan. Dia berharap kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran terakhir.

    “Karena itu, saya kira, para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan ini sebagai sebuah faktor di kemudian hari yang bisa menimpa anak-cucu kita kalau kita lalai dan abai dalam urusan ini. Cukup ini menjadi pelajaran terakhir,” katanya

    Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo sudah mendapatkan laporan mengenai penyebab bencana, Muzani menjawab singkat kepala negara telah mendapatkan laporan itu.

    Sudah, sudah, sudah dapat masukan yang komprehensif,” ucapnya

    Namun ketika wartawan berusaha mengonfirmasi apakah laporan tersebut menyimpulkan adanya pembalakan liar, Muzani tidak memberikan jawaban rinci mengenai hasil laporan tersebut.

    Begitu pula saat ditanya kemungkinan adanya langkah tegas dari Presiden, termasuk isu reshuffle sebagai respons atas bencana dan dugaan kerusakan lingkungan.

    “Saya balik ke mobil dulu, ya. Cukup, cukup.” ujar Muzani sebelum mengakhiri sesi wawancara.

  • Heru Subagia: Zulhas Contoh Menteri yang Peka terhadap Bencana

    Heru Subagia: Zulhas Contoh Menteri yang Peka terhadap Bencana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Publik saat ini tengah menumpahkan kemarahan kepada Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, buntut banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera.

    Nama Zulhas ramai diseret sebagai pihak yang patut disalahkan atas kerusakan hutan yang disebut menjadi pemicu bencana tersebut.

    Seperti diketahui, Zulhas merupakan Menteri Kehutanan pada periode 2009-2014. Kebijakannya saat itu dituding sebagai penyebab bencana alam.

    Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut bahwa amarah publik yang secara langsung diarahkan kepada Ketua Umum PAN itu perlu ditanggapi dengan lebih rasional.

    “Akibat banjir bandang dan kerusakan hutan yang menjadi sorotan Indonesia bahkan dunia terhadap Zulkifli Hasan,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Selasa (2/12/2025).

    Dikatakan Heru, diperlukan pendekatan pemikiran yang tidak terjebak pada provokasi tanpa data.

    “Saya hanya mencoba memberikan wacana yang kira-kira kita menjadi manusia rasional,” sebutnya.

    “Pakai akal dan tidak gampang untuk menerjemahkan sebuah provokasi-provokasi, video-video provokasi, ataupun informasi-informasi yang menyertainya hingga menyimpulkan bahwa Zulkifli Hasan adalah perusak hutan,” tegasnya.

    Belakangan, muncul dorongan agar Zulhas dijadikan pihak yang harus bertanggung jawab atas bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Heru menilai hal tersebut terlalu dini.

    “Disebut Zulkifli Hasan salah satu tokoh yang layak untuk disalahkan dan dicukuri atau digunduli sebagai pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab terhadap banjir badang yang menimpa tiga provinsi, Aceh, Sumatera Barat, dan Utara,” imbuhnya.

  • Muzani Bocorkan Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional

    Muzani Bocorkan Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menjelaskan sejumlah pertimbangan pemerintah terkait desakan masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional.

    Alasan pemerintah belum menetapkan bencana nasional ke bencana alam banjir dan longsor di Sumatra karena pemerintah pusat yakni bahwa pemda bisa mengatasi masalah tersebut.  

    “Ya, pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya, dan sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing,” ujarnya usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Ketika disinggung mengenai adanya tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah dalam menangani bencana karena skala kerusakan yang sangat besar, Muzani mengakui hal tersebut sebagai situasi yang memprihatinkan.

    “Ya, itu jadi keprihatinan juga karena situasinya harus dihadapi secara bersama-sama,” katanya.

    Terkait penilaian apakah status bencana perlu dinaikkan ke tingkat nasional, Muzani menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

    “Ya, Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya kira, itu kan kewenangan Presiden karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk Keppres, Keputusan Presiden. Oke,” tandas Muzani.

    Korban Jiwa dan Hilang

    Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra sudah mencapai 604 orang. Jumlah itu berdasarkan data di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Selasa (2/12/2025) yang dilihat Bisnis pada 09.00 WIB.

    Secara terperinci, Sumatra Utara menjadi wilayah paling tinggi korban meninggal dunia sebanyak 283 jiwa. Diikuti Sumatra Barat 165 jiwa dan Aceh 156 jiwa korban meninggal dunia.

    “Jumlah meninggal 604 jiwa,” tulis situs Pusdatin BNPB, Selasa (2/12/2025).

    Dalam situs yang sama, bencana alam di Sumatra itu masih menyisakan 464 orang yang masih dinyatakan hilang dengan rincian Aceh 181 jiwa; Sumatra Utara 169 jiwa; dan Sumatra Barat 114 jiwa.

    Adapun, secara total BNPB juga merangkum total keseluruhan orang yang terdampak akibat bencana ini adalah 1,5 juta jiwa. 

    “Jumlah terdampak 1,5 juta jiwa dan 570.000 orang mengungsi,” dikutip dari situs BNPB.

  • MPR: Prabowo kerahkan seluruh daya upaya pulihkan pascabanjir Sumatera

    MPR: Prabowo kerahkan seluruh daya upaya pulihkan pascabanjir Sumatera

    Beliau (Presiden Prabowo, red), hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah mengerahkan seluruh daya dan upaya pemerintah untuk membantu pemulihan tiga provinsi di Sumatera yang terdampak banjir besar pada beberapa waktu terakhir.

    “Presiden menceritakan hasil kunjungannya ke Sumatera, ke Aceh, ke Sumatera Utara, dan ke Sumatera Barat. Beliau melihat langsung musibah yang terjadi di Sumatera Utara, di Aceh, dan di Sumatera Barat,” katanya setelah menghadiri jamuan minum teh sore bersama Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Mengawali keterangan seputar hasil dialog dengan Presiden, Muzani mengatakan Presiden melihat sendiri skala kerusakan, besarnya kerugian, hingga beratnya beban warga yang kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga yang hingga kini masih belum ditemukan.

    Menurut Muzani, kondisi infrastruktur di sejumlah titik, dari jalan desa hingga jalan nasional, terdampak berat sehingga arus barang, jasa, dan komunikasi ikut terputus.

    “Beliau (Presiden Prabowo, red), hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut,” ujarnya.

    Ia menambahkan, tindak lanjut pemulihan terus dikoordinasikan Presiden dengan para menteri dan pimpinan lembaga terkait.

    Direktur Utama PLN dan Pertamina juga telah digerakkan untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik dan ketersediaan bahan bakar di wilayah bencana.

    “Semua diarahkan agar kondisi kembali normal secepat mungkin,” kata Muzani.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.