Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Kabar Terkini Kasus Illegal Logging Mentawai Bikin Rugi Negara Rp 447 M

    Kabar Terkini Kasus Illegal Logging Mentawai Bikin Rugi Negara Rp 447 M

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kabar terkini dari pengusutan kasus illegal logging di Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Perkara itu segera bergulir ke peradilan.

    Dirangkum detikcom, Rabu (3/12/2025), kasus ini dibongkar oleh Tim Operasi Gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada Oktober 2025. Saat itu tim mengamankan barang bukti 4.610 meter kubik kayu meranti.

    “Tim Satgas PKH sudah melakukan kegiatan operasi terhadap penyitaan terhadap ilegal logging kayu, kayu meranti kurang lebih jumlahnya 4.600 meter kubik kayu bulat ilegal yang tertangkap basah di daerah Gresik, Jawa Timur,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan di komplek Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

    “Dan dari hasil pengembangan ternyata barang ini berasal dari Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai,” lanjutnya.

    Penindakan ini merupakan hasil pengembangan operasi di kawasan Hutan Sipora yang mengungkap praktik pembalakan liar terorganisir oleh PT BRN dan seorang individu berinisial IM. Pelaku bermodus memalsukan dokumen legalitas kayu. Padahal sebenarnya, PT BRN hanya mengantongi Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) seluas 140 hektare.

    Dokumen tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa kayu yang ditebang merupakan barang yang sah dan berizin. Padahal, kayu itu diperoleh dari hutan kawasan yang tidak berizin.

    Rugikan Negara Rp 447 Miliar

    Satu bulan berselang, Kejagung mengungkap data terbaru terkait kerugian illegal logging di Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), yang ditangani Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Berdasarkan perhitungan akhir, kerugian negara kini mencapai Rp 447 miliar.

    “Adapun total potensi kerugian negara yakni sebesar Rp447.094.787.281, termasuk dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan senilai Rp1.443.468.404,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan keterangannya, Selasa (2/12).

    “Ini hasil akhir sesuai perhitungan ahli kehutanan berdasarkan alat bukti yang sudah berhasil diperiksa. Ini nilai total kerugian akibat tindak pidana yang terjadi lama sejak tahun 2022 sampai dengan 2025,” lanjut Anang.

    Kerugian tersebut meliputi dampak potensi bencana hidrologis seperti banjir, tanah longsor, hingga kekeringan, akibat penebangan pohon oleh PT BRN tanpa perizinan berusaha dari pemerintah.

    Anang menyebut pihaknya akan melimpahkan Direktur Utama, PT BRN berinisal IM selaku tersangka dalam perkara itu ke pengadilan. Disebutkan, IM merupakan penanggungjawab operasional dalam kasus itu.

    “Saat ini telah siap dilimpahkan ke proses peradilan,” ujarnya.

    Sejumlah barang bukti juga akan turut dilimpahkan, seperti 17 alat berat, 9 mobil logging truck, 2.287 batang (terdiri dari 90 batang kayu dengan total volume 453,62 m3, 1 unit kapal tugboat TB. Jenebora, serta 1 unit kapal tongkang TK. Kencana Sanjaya (muatan kayu bulat sebanyak 1.199 batang dengan volume 5.342,45 m3.

    “Pengamanan barang bukti tersebut dilakukan pada kegiatan operasi penindakan pelanggaran hukum kehutanan oleh Tim Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan bersama Tim Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH),” jelas Anang.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

  • Ketika Hutan Hilang Jadi Kebun Sawit, Krisis Iklim Makin Ekstrem

    Ketika Hutan Hilang Jadi Kebun Sawit, Krisis Iklim Makin Ekstrem

    Jakarta –

    Meskipun banyak penelitian telah menunjukkan hilangnya keanekaragaman hayati ketika hutan hujan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, studi University of Massachusetts of Amherst adalah yang pertama menunjukkan gangguan yang luas terhadap daerah aliran sungai (DAS) tempat perkebunan tersebut berada.

    Untuk diketahui, minyak sawit adalah minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di Bumi. Mulai dari makanan olahan seperti margarin, biskuit, dan cokelat, hingga produk perawatan pribadi seperti sabun, sampo, dan kosmetik, mengandung bahan ini. Selain itu, minyak sawit juga digunakan dalam industri lain seperti pakan ternak dan biodiesel sebagai sumber energi.

    Dalam perkembangannya, kebutuhan minyak sawit menjadi pendorong utama deforestasi karena ekspansi perkebunan sering kali dilakukan dengan membuka lahan hutan, yang telah menyebabkan hilangnya sebagian besar hutan primer di Indonesia dan berkontribusi terhadap perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga bencana banjir bandang dan longsor seperti yang terjadi di Sumatra akhir November 2025.

    Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Science of the Total Environment pada 2024 ini, penulis utama Briantama Asmara, yang menyelesaikan penelitian ini sebagai bagian dari studi pascasarjananya di UMass Amherst, dan penulis senior Timothy Randhir, profesor konservasi lingkungan di UMass Amherst, berfokus pada Daerah Aliran Sungai Kais di Papua Barat, bagian barat Pulau Nugini, dengan luas lebih dari 1.600 kilometer persegi.

    Sekitar seperempat DAS tersebut telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Daerah aliran sungai ini juga merupakan salah satu rumah tertua yang dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat adat Papua.

    “Daerah aliran Sungai Kais, seperti banyak tempat perkebunan kelapa sawit berada, sangat terpencil dan belum diteliti dengan baik,” kata Randhir seperti dikutip dari Science Daily.

    “Meskipun perusahaan kelapa sawit memiliki banyak data tentang pestisida yang mereka gunakan, waktu irigasi, masalah limpasan, dan lain-lain, informasi tersebut tidak sampai ke masyarakat di hilir. Saya melakukan penelitian ini karena saya ingin mendapatkan data yang lebih baik dan tersedia untuk umum bagi masyarakat yang kehidupannya paling terdampak,” Asmara menambahkan.

    Asmara dan Randhir mengandalkan versi canggih dari model DAS yang dikenal sebagai Soil and Water Assessment Tool (SWAT+) yang mengkaji bagaimana hidrologi suatu wilayah merespons berbagai skenario penggunaan lahan. Mereka kemudian memasukkan data model tersebut mengenai tutupan lahan, tanah, elevasi, jaringan sungai, dan data iklim DAS Kais.

    Tim memodelkan tiga skenario berbeda. Pertama, baseline historis menggunakan data tutupan lahan dari tahun 2010-2015. Kedua, skenario yang diubah, yang merepresentasikan lanskap kontemporer dengan perkebunan kelapa sawit yang luas pada 2015-2021. Ketiga, skenario masa depan yang diramalkan dari 2024 hingga 2034, dengan asumsi laju ekspansi perkebunan yang stabil dan mencakup data perubahan iklim 10 tahun ke depan.

    Temuan mereka menunjukkan bahwa transisi dari hutan hujan tropis ke perkebunan kelapa sawit modern telah meningkatkan curah hujan, limpasan, dan kelembapan tanah. Kualitas air memburuk secara drastis sejak perkebunan dimulai, dengan sedimentasi meningkat sebesar 16,9%, nitrogen sebesar 78,1%, dan fosfor sebesar 144%.

    Meskipun dampak terburuk pada kualitas air akan sedikit berkurang menurut skenario masa depan tim peneliti, total tonase fosfor yang dibawa oleh DAS akan berkurang dari 2.418 ton menjadi 2.233,7 ton, kualitas air akan tetap jauh lebih buruk, dan akan ada lebih banyak limpasan daripada sebelum hutan hujan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

    Mengubah Iklim Signifikan

    Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Erma Yulihastin pernah menyebutkan bahwa perubahan hutan menjadi kebun kelapa sawit dapat memperburuk perubahan iklim, khususnya iklim lokal.

    Pernyataan ini ia sampaikan awal tahun ini, merespons rencana perluasan perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hutan jadi kebun kelapa sawit dapat mengubah iklim mikro secara signifikan. Riset di Borneo ini menunjukkan suhu udara di kebun kelapa sawit naik jadi +6, 5°C lebih tinggi dibandingkan suhu udara di hutan. Jelas ini memperparah perubahan iklim!,” tulisnya di akun X.

    Dalam postingan itu, Erma menyertakan riset berjudul ‘The relationship between leaf area index and microclimate in tropical forest and oil palm plantation: Forest disturbance drives changes in microclimate’. Studi tersebut memonitor lokasi-lokasi di Borneo. Hasilnya, ditemukan bahwa suhu di kebun kelapa sawit meningkat hingga 6,5°C dibandingkan dengan hutan primer, sementara hutan sekunder mengalami kenaikan suhu sebesar 2,5°C.

    “Tak hanya suhu udara dan suhu tanah yang berubah memanas, tapi ada lima variabel iklim lainnya yang juga berubah. Dan perubahan iklim lokal ini terjadi pada siklus diurnal atau dalam 24 jam yang sudah pasti memengaruhi cuaca harian,” jelasnya.

    (rns/rns)

  • Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani bencana banjir dan longsor yang menimpa tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Proses penanganan bencana tersebut langsung dikomandoi oleh
    Presiden Prabowo
    Subianto.
    “Presiden perintahkan langsung, komandonya dari beliau,” kata
    Menteri Dalam Negeri
    (Mendagri) Tito Karnavian, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Tito mengungkapkan bahwa Prabowo telah meminta jajarannya memantau perkembangan penanganan bencana di Sumatera setiap hari.
    “Perintah presiden langsung itu. Dan beliau memantau tiap hari. Kita juga memiliki grup yang memantau perkembangan tiap hari. Saling
    sharing
    di antara kita,” imbuh dia.
    Menurut Tito, semua kekuatan sudah hadir untuk menangani bencana alam di
    Sumatera Utara
    , Sumatera Barat, dan Aceh.
    Meski ada daerah yang masih terisolir, semua sedang ditangani.
    “Kemudian jembatan, jalan, ada beberapa daerah yang masih terisolir. Tapi, suplai sudah dilakukan secara maksimal baik BBM, pangan, dilakukan menggunakan akses yang ada,” ucap dia.
    Tito mengaku akan mendata kerusakan di tiga provinsi Sumatera yang terdampak
    bencana banjir
    bandang hingga longsor.
    “Kita pasti akan melakukan pendataan tiga provinsi,” kata Tito.
    Jika nantinya daerah tidak sanggup memperbaikinya, pemerintah pusat akan ikut membantu.
    Tito menegaskan, perbaikan terhadap infrastruktur di daerah terdampak bencana akan dilakukan setelah tahap darurat krisis.
    Sebab, hingga saat ini, semua pihak sedang fokus melakukan evakuasi para korban.
    “Step yang pertama adalah bagaimana untuk mengevakuasi korban, sedang berjalan ada yang masih tertimbun, kemudian juga membantu korban yang terdampak baik yang rumahnya tergenang, ada di pengungsian, dan lain-lain,” ujar dia.
    Setelah evakuasi, menurut Tito, pemerintah akan fokus memperbaiki infrastruktur fasilitas umum yang rusak.
    Selanjutnya, pemerintah juga akan melakukan perbaikan hunian rumah warga terdampak.
    “Hunian rumah masyarakat ada yang bisa diperbaiki, ada yang memang tidak bisa diperbaiki harus dipindahkan ke
    hunian sementara
    . Setelah itu baru hunian tetap,” ujar dia.
    Pemerintah juga terus mengupayakan pembukaan akses jalan, khususnya bagi daerah yang masih terisolir.
    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kementeriannya terus fokus untuk membuka akses jalan yang terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera.
    “Sementara di Aceh juga ada beberapa titik yang belum kita buka, kita juga lagi fokus di Aceh. Jadi, Aceh dan Sumut fokus kita hari ini,” ujar Dody, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Dody melanjutkan, saat ini sejumlah titik di Sumut sudah terbuka dan tidak terisolasi lagi.
    Salah satunya adalah wilayah Sibolga yang sudah bisa dilalui oleh motor dan mobil, meski belum dapat dilintasi truk.
    “Sibolga itu sudah terbuka, tapi belum (bisa dilewati) truk. Sampai kemarin itu truk yang kecil itu belum bisa masuk. Hanya baru mobil kecil dan motor. Karena menggunakan dua batang pohon kelapa yang dijejer supaya bisa jalan dulu,” papar Dody.
    Dalam rangka membantu korban selamat, pemerintah mendirikan 30 dapur umum di lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, puluhan dapur tersebut menyajikan makanan kurang lebih 80.000 porsi setiap harinya untuk para korban yang terdampak.
    Dapur-dapur tersebut akan terus berdiri sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
    “Kami juga mendirikan beberapa dapur umum di 30 titik kira-kira, baik itu yang didirikan bersama pemerintah daerah atau yang didirikan oleh masyarakat secara mandiri,” kata Gus Ipul, saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
    Sementara operasional dapur dijalankan oleh lebih dari 500 personel dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang juga membantu evakuasi.
    “Kemudian yang juga terlibat adalah teman-teman Taruna Siaga Bencana (Tagana). Ada lebih dari 500 Tagana yang terlibat membantu evakuasi maupun juga membantu di dapur-dapur umum,” ucap dia.
    Di sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) sedang merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera.
    Mensos RI mengatakan, rencana huntara dan huntap merupakan bagian dari rekonstruksi dan rehabilitasi.
    “Lagi dipersiapkan oleh Kepala BNPB untuk menyiapkan hunian sementara, sudah ada programnya. Setelah itu nanti akan disiapkan hunian tetap juga. Jadi, ada hunian sementara, ada hunian tetap,” ujar Gus Ipul.
    Sembari skema soal hunian disiapkan, kata Gus Ipul, pemerintah kini sedang fokus melaksanakan tahap evakuasi dan penyaluran bantuan logistik untuk para korban.
    Gus Ipul berjanji, masyarakat yang kehilangan rumah bisa mendapatkan tempat sementara dan sekaligus nanti akan didiskusikan untuk dibangun hunian yang tetap.
    “Biasanya sih nanti daerah yang menyediakan lahan atau mungkin juga menggunakan lahan-lahan milik pemerintah. Kemudian nanti akan dibangun secara bertahap,” ujar dia.
    Selain itu, pemerintah juga akan memberikan santunan kematian senilai Rp 15 juta kepada ratusan warga yang tewas akibat bencana tersebut.
    Selain itu, ada juga santunan bagi korban luka sebesar Rp 5 juta untuk korban
    banjir Sumatera
    .
    “Kalau untuk yang wafat ada santunan Rp 15 juta. Kalau untuk yang luka-luka berat ada Rp 5 juta,” ujar Gus Ipul.
    Ia menuturkan, santunan yang merupakan bentuk tali asih dari pemerintah ini akan diberikan setelah seluruh asesmen rampung.
    “Ini adalah bentuk tali asih untuk meringankan beban dan menguatkan kebersamaan kita di tengah-tengah bencana,” kata Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setelah Tahap Rehabilitasi, Mensos Janjikan Huntara untuk Korban Bencana Sumatera

    Setelah Tahap Rehabilitasi, Mensos Janjikan Huntara untuk Korban Bencana Sumatera

    JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah tengah menyiapkan hunian sementara (huntara) untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

    “Sedang dipersiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyiapkan hunian sementara, sudah ada programnya. Setelah itu, nanti akan disiapkan hunian tetap juga. Jadi ada hunian sementara dan hunian tetap, sudah menjadi bagian dari rekonstruksi dan rehabilitasi,” katanya di Jakarta, Selasa, disitat Antara.

    Saat ini, lanjut Mensos, pemerintah tengah fokus menangani kegawatdaruratan di ketiga provinsi tersebut, mengingat pencarian korban masih terus dilakukan serta beberapa wilayah masih terisolir.

    “Kalau kedaruratannya ini nanti sudah agak mereda, akan dibangun hunian sementara dan hunian tetap. Saat ini kita sedang tahap evakuasi dan memberikan dukungan logistik yang dibutuhkan bagi para pengungsi atau mereka yang terdampak. Setelah itu, mulai dipikirkan sekarang juga rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar dia.

    Mensos juga mengungkapkan, saat ini BNPB tengah menghitung, membuat perencanaan, hingga melakukan pemetaan di lapangan sehingga yang kehilangan rumah bisa mendapatkan tempat berlindung sementara.

    “Sekaligus nanti akan didiskusikan dengan pemerintah daerah untuk dibangun hunian yang tetap, biasanya sih nanti daerah yang menyediakan lahan atau mungkin menggunakan lahan-lahan milik pemerintah. Kemudian, nanti akan dibangun secara bertahap seperti di Lumajang (Jawa Timur) atau di tempat-tempat lain kan dilakukan hal yang sama,” paparnya.

    Mensos tidak memungkiri bahwa banyak kendala yang terjadi di lapangan, utamanya untuk mengevakuasi masyarakat yang masih terisolir di tempat-tempat yang sulit dijangkau via darat.

    “Bahkan itu ada Wali Kota Sibolga (Sumatera Utara) sampai 2 hari beliau itu juga baru bisa keluar dari kepungan longsor, jadi memang kendalanya luar biasa. Kemarin saya mendampingi Presiden ke beberapa titik di sana, tentu kondisinya sudah mulai membaik,” tuturnya.

    Kemensos terus memperkuat dukungan bagi warga terdampak banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kemarin, Senin (1/12), total nilai bantuan logistik bufferstock yang telah didistribusikan Kemensos untuk tiga provinsi tersebut mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

    Selain bantuan logistik bufferstock, Kemensos juga menggerakkan layanan bantuan bahan natura melalui dapur umum dan dapur mandiri dengan nilai sekitar Rp4,5 miliar.

    Layanan dapur umum dan dapur mandiri tersebut menjangkau beberapa titik dengan kapasitas sajian di Sumatera Barat pada 9 titik (Kota Padang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan) yang melayani sekitar 30.000 bungkus makanan per hari.

    Sumatera Utara di 12 titik (Mandailing Natal, Langkat, Tapanuli Utara), melayani sekitar 30.000 bungkus makanan per hari; dan Aceh di 7 titik (Subulussalam, Pidie Jaya, dan sekitarnya), melayani sekitar 28.000 bungkus makanan per hari.

    Angka-angka tersebut masih terus bergerak naik, seiring penambahan titik layanan dapur umum yang akan diperbarui setiap hari sesuai perkembangan situasi di lapangan.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga hari ini tercatat sebanyak 631 jiwa, dengan 472 jiwa dilaporkan hilang. Jumlah korban terluka tercatat sebanyak 2.600 orang, dengan korban yang mengungsi sebanyak 1 juta jiwa.

  • IDAI Ungkap 3 Penyakit yang Mengintai Anak Korban Banjir Sumatera

    IDAI Ungkap 3 Penyakit yang Mengintai Anak Korban Banjir Sumatera

    JAKARTA – Bencana banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera memicu keprihatinan mendalam, terutama karena dampaknya terhadap anak-anak dan kelompok rentan.

    Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menjadi salah satu lembaga pertama yang bergerak cepat memberikan layanan kesehatan, dukungan psikologis, hingga bantuan logistik di wilayah terdampak.

    Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, anak-anak, lansia, difabel, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Menurutnya keselamatan mereka harus menjadi perhatian utama selama proses evakuasi. Piprim menyebut kesehatan dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi ke tempat yang aman.

    Laporan IDAI menunjukkan korban jiwa mencapai angka mengkhawatirkan. Di Sumatera Barat, tercatat 148 orang meninggal dunia, termasuk 4 anak-anak. Sebanyak 123 telah teridentifikasi, 25 masih dalam proses, sementara 105 orang dinyatakan hilang dan 8 orang sedang dirawat.

    Situasi serupa juga terjadi di Sumatera Utara serta Aceh, di mana puluhan korban meninggal dan ratusan lainnya terdampak, terutama di daerah dengan akses layanan kesehatan yang terganggu.

    Sebagai respon cepat, tim dokter dari tiga cabang IDAI di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang bergerak memberikan pelayanan langsung.

    “Tim dokter spesialis anak dari ketiga cabang IDAI, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, telah turun langsung ke lokasi bencana, berkolaborasi dengan BNPB, Dinas Kesehatan setempat, dan organisasi profesi lainnya,” tegas Piprim, dikutip dari laman Antaranews.

    Selain layanan medis, IDAI juga menyediakan dukungan psikososial, nutrisi balita, bantuan logistik, hingga pemulihan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak.

    Penyakit yang Mengancam Korban Banjir

    Di balik bantuan logistik, kebutuhan terbesar saat ini adalah obat-obatan. Bencana banjir dikenal meningkatkan risiko sejumlah penyakit, terutama karena lingkungan yang lembap, air kotor, sanitasi tidak memadai, serta paparan dingin berkepanjangan. IDAI mengidentifikasi tiga penyakit yang paling banyak muncul pada anak-anak di lokasi pengungsian.

    1. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

    ISPA menjadi penyakit paling umum pascabencana. Udara dingin, tempat pengungsian yang padat, serta paparan asap atau debu dapat memicu batuk, demam, hingga sesak napas. Pada anak, kondisi ini bisa berkembang menjadi pneumonia bila tidak segera ditangani.

    2. Diare

    Kontaminasi air bersih adalah penyebab utama diare pascabanjir. Air minum yang kotor, alat makan tidak higienis, hingga bakteri dan virus dari lingkungan basah membuat anak sangat rentan. Diare dapat menyebabkan dehidrasi berat yang membahayakan.

    3. Dermatitis dan Infeksi Kulit

    Kulit anak yang lebih sensitif membuat mereka mudah mengalami iritasi, alergi, dan infeksi jamur akibat air banjir yang tercemar. Kondisi lembap serta kurangnya pakaian kering memperparah risiko ini.

    IDAI menyampaikan ketersediaan obat-obatan untuk tiga kelompok penyakit tersebut saat ini sangat terbatas. Mereka juga menghadapi tantangan logistik, akses yang sulit, dan kurangnya tenaga kesehatan.

    “Bantuan yang paling dibutuhkan saat ini adalah obat-obatan anak (ISPA, diare, salep kulit), susu formula, makanan bayi, pakaian anak, selimut, air bersih, dan perlengkapan kebersihan diri,” beber Piprim.

    Kebutuhan ini menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya wabah penyakit di pengungsian, risiko yang kerap muncul ketika bencana berskala besar terjadi.

    Ketua Satgas Penanggulangan Bencana IDAI, Kurniawan Taufiq Kadafi, menekankan bahwa koordinasi terus diperluas. Ia mengatakan IDAI memperkuat kolaborasi interprofesional dengan tenaga medis lintas organisasi, pemerintah daerah, hingga lembaga kemanusiaan. Fokus mereka tidak hanya penanganan darurat, tetapi juga masa pemulihan.

    “Selain itu, juga bersiap untuk fase pemulihan dengan memprioritaskan kesehatan anak, penyediaan air bersih, pemantauan penyakit berbasis imunisasi seperti campak, dan dukungan psikososial berkelanjutan,” ujar Taufiq.

    Di tengah keterbatasan sumber daya, IDAI mengajak masyarakat luas untuk membantu para korban. Donasi, tenaga relawan, atau dukungan logistik akan sangat berarti bagi anak-anak dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal.

    “Kami sangat mengapresiasi para ketua dan seluruh anggota IDAI Cabang dan juga tim satgas bencana IDAI di wilayah terdampak bencana yang sigap berkolaborasi dengan BNPB, dinas kesehatan, TNI/Polri, dan relawan untuk memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran,” ujar Piprim.

  • Ditjen Hubud berikan bantuan korban bencana Aceh-Sumatera

    Ditjen Hubud berikan bantuan korban bencana Aceh-Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan menyalurkan berbagai bantuan logistik dan kebutuhan darurat untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mempercepat pemulihan serta menjaga keselamatan masyarakat terdampak.

    “Kami turut berduka cita atas bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Oleh karena itu, kami mengirimkan bantuan langsung ke lokasi terjadinya bencana,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Adapun bantuan yang diberikan berupa sembako, obat-obatan, hingga alat personal hygiene. Bantuan dikirimkan dengan menggunakan pesawat King Air registrasi PK-CAQ dan PK-CAN milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).

    “Penyaluran bantuan itu dilakukan sejak 29 November hingga 1 Desember 2025,” ujarnya.

    Bantuan disalurkan melalui tiga UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) di bawah Ditjen Hubud yakni UPBU Malikussaleh, UPBU Rembele, dan UPBU Dr. Ferdinand Lumban Tobing.

    Selain mengirimkan bantuan, pesawat milik BBKFP juga sekaligus menjemput pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU) Wilayah II – Medan yang terisolasi akibat banjir dan jalan yang terputus saat bertugas di Lhokseumawe, Aceh.

    Tidak hanya dari kantor pusat, KOBU Wilayah II – Medan dan UPBU di wilayah kerja OBU II juga turut mengirimkan bantuan untuk para korban bencana alam di wilayah Sibolga dan Lhokseumawe menggunakan pesawat milik BBKFP.

    Pada kesempatan itu, PLN Kota Medan juga turut mengirimkan bantuan bagi para pegawainya di wilayah kerja yang terdampak bencana alam.

    Selain KOBU Wilayah II – Medan, KOBU Wilayah VI – Padang juga turut melakukan aksi kemanusiaan dengan memberikan pakaian layak pakai dan sembako kepada korban bencana alam di wilayah Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatra Barat.

    Sebelumnya Kantor UPBU Kelas III Aek Godang juga turut peduli terhadap masyarakat Sipirok-Tapanuli Selatan yang terdampak bencana alam dengan menyelenggarakan kegiatan bantuan sosial berupa pemberian makanan.

    Kegiatan itu, katanya, diharapkan dapat membantu meringankan beban dan menjadi penguat bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Saat ini, Ditjen Hubud tengah mendata seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Hubud khususnya Kantor Otoritas Bandara Wilayah II – Medan dan Wilayah VI – Padang yang terdampak bencana banjir dan longsor untuk dapat dikirimkan bantuan.

    “Semoga bantuan kecil yang kami kirimkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kami berharap hal ini juga mendorong pihak lainnya untuk turut serta membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan bantuan,” kata Lukman.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan himpun bantuan Rp75,85 miliar untuk korban banjir Aceh-Sumatera

    Mentan himpun bantuan Rp75,85 miliar untuk korban banjir Aceh-Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berhasil menghimpun dana bantuan Rp75,85 miliar dalam gerakan donasi nasional untuk korban bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai wujud kepedulian dan solidaritas seluruh pemangku kepentingan.

    Aksi kemanusiaan yang digelar di Aula Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa, berlangsung secara terbuka dan realtime, diikuti pegawai Kementan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta para mitra usaha sektor pertanian.

    Dalam waktu hanya satu jam, ajakan Mentan berhasil menghimpun sekitar Rp75,85 miliar. Meski jumlahnya besar, Mentan menegaskan seluruh donasi terkumpul tanpa paksaan.

    Setiap orang diberi ruang untuk menyumbang sesuai kemampuan, dan itu terlihat jelas ketika sejumlah pegawai menyumbang mulai dari Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, hingga Rp250.000.

    “Berapa pun kami terima. Ini semua niat baik kita semua untuk membantu rakyat,” kata Mentan Amran.

    Dalam arahannya, Amran menekankan bahwa solidaritas sosial bukanlah seremoni, melainkan panggilan moral bangsa.

    “Setiap bantuan adalah harapan. Kementan peduli,” ujarnya, mengajak masyarakat membantu dengan tulus, bukan karena kewajiban.

    Ia menyebut bencana itu sebagai ujian kemanusiaan yang menggerakkan hati banyak orang.

    “Merah Putih memanggil! Saudara kita terkena bencana, dan sebagai anak bangsa kita wajib mengulurkan tangan,” tegasnya.

    Mentan Amran juga mengingatkan keberhasilan usaha seharusnya melahirkan budaya berbagi, terutama bagi mereka yang rentan.

    “Kepada semua, khususnya para mitra, kalau bisnisnya mau maju, rajin memberi apalagi kepada fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang sedang terkena bencana,” ucapnya.

    Antusiasme para donatur bahkan membuat Mentan Amran berkelakar.

    “Alhamdulillah baru kami terima tadi pagi, masih kecil tapi tidak apa-apa. Sekarang sudah kurang lebih Rp75 miliar. Kalau begini saya mau berdiri di sini sampai sore,” ungkapnya.

    Untuk menjamin transparansi, Mentan Amran menantang jajarannya mengecek aliran dana secara langsung.

    “Jangan lihat besar kecilnya, yang penting ikhlas. Coba aku tes secara live, masuk nggak ke rekening itu. Coba Dirjen, masuk nggak sumbangannya,” ujarnya.

    Posko kemanusiaan Kementan membuka rekening khusus BRI 2123.01.000535.564 bagi masyarakat yang ingin membantu.

    Mentan kemudian memanjatkan doa agar gerakan kemanusiaan itu menjadi ladang amal bagi semua.

    “Kelak di akhirat nanti semoga kita bertemu atas kebaikan yang sudah kita lakukan,” ungkapnya.

    Ia memastikan seluruh bantuan segera disalurkan melalui Tim Tanggap Darurat Kementan, bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bapanas, dan lembaga kemanusiaan.

    “Kita harus bantu mereka. Ini musibah. Kalau kita bersama-sama, pasti lebih ringan,” ujarnya.

    Kepada panitia penggalangan dana, Mentan Amran memberikan pesan tegas agar segera salurkan dan tidak salah sasaran. Sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

    Diketahui, gerakan serupa bukan kali pertama dilakukan Mentan Amran. Saat gempa Palu tahun 2018, ia juga berhasil menghimpun hampir Rp50 miliar hanya dalam waktu 30 menit.

    Menurut Amran, tingginya partisipasi publik mencerminkan kepercayaan terhadap integritas Kementan yang ia pimpin, dan terbangun dari sikap tegasnya termasuk dalam memberantas pungli di semua lini pelayanan. Hingga berita ini diturunkan, posko donasi masih dibuka dan dana terus bertambah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub: KN Antares salurkan bantuan dan evakuasi korban banjir Aceh

    Kemenhub: KN Antares salurkan bantuan dan evakuasi korban banjir Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengerahkan Kapal Negara (KN) Antares untuk mempercepat penyaluran bantuan dan membantu evakuasi warga terdampak banjir di Aceh guna memastikan keselamatan serta kelancaran penanganan darurat.

    “Kapal tersebut membawa bantuan logistik dari berbagai lembaga serta komunitas masyarakat serta membantu warga terdampak banjir,” kata Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang Tohara dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan KN Antares diberangkatkan dari Sabang pada Senin (1/12) pukul 13.30 WIB dan tiba di Ulee Lheue pada pukul 16.00 WIB. Setibanya di pelabuhan, kapal langsung melakukan proses pemuatan bantuan kemanusiaan.

    “Setelah seluruh logistik terpasang dengan aman, KN Antares bertolak kembali dari Pelabuhan Ulee Lheue pada pukul 19.50 WIB menuju Pelabuhan Krueng Geukueh. Kapal diperkirakan tiba pada Selasa (2/12) pukul 10.00 WIB,” ujar Tohara.

    Dia menuturkan KN Antares dinakhodai Ricky Hasbalah dan membawa kru gabungan dari Disnav Sabang, SROP Ulee Lheue, serta personel SROP Blang Oi.

    Kapal tersebut memuat bantuan logistik dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) atau Poltekpel Malahayati yaitu beras kemasan 10 kg sejumlah 50 sak, 98 dus mi instan, dan 50 dus air mineral.

    Kemudian dari Aliansi Mahasiswa Provinsi Aceh, dengan bantuan yang disalurkan berupa pakaian kering 103 karung, beras 5 kg sebanyak 15 sak, mi instan 13 dus, air mineral 14 dus, serta sebanyak 33 karung pakaian kering dari STIS Al-Aziziyah Sabang.

    “Kedatangan KN Antares pada Selasa (2/12) pukul 10.00 WIB, kemudian melakukan proses pembongkaran logistik yang diserahkan kepada Posko KSOP Kelas IV Lhokseumawe,” jelasnya.

    Selain membawa logistik, KN Antares juga menjalankan misi evakuasi warga terdampak banjir. Pada Selasa (2/12) pukul 13.00 WIB, kapal dijadwalkan melakukan embarkasi 100 warga dari Lhokseumawe. Mereka akan diberangkatkan menuju Pelabuhan Ulee Lheue pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

    “Seluruh kru, peralatan, dan sistem navigasi kami dalam kondisi siap mendukung percepatan penanganan darurat banjir di Aceh. Kami memastikan seluruh kegiatan, baik distribusi bantuan maupun evakuasi berjalan aman, terkoordinasi, dan tepat waktu,” tambah Tohara.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub melalui seluruh unit kerja teknis di wilayah Aceh akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersampaikan dengan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas minta petani Lampung Selatan lindungi hutan cegah bencana

    Zulhas minta petani Lampung Selatan lindungi hutan cegah bencana

    Lampung Selatan, Lampung (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta petani menjaga kawasan hutan lindung di Lampung Selatan sebagai benteng keselamatan masyarakat dengan mencegah alih fungsi lahan yang berpotensi memicu banjir dan longsor.

    “Kita jaga. Nah yang lindung, hutan lindung ini nggak boleh diapa-apakan. Dia boleh diambil manfaatnya. (Tanam) durian, durian buahnya kita ambil. Ada pala, cokelat. Kita ambil, tapi tidak boleh untuk lahan pertanian sayuran. Kalau ini kita potongnya, ganti (dengan) sayuran, di bawah banjir,” kata Zulhas di Lampung Selatan, Selasa.

    Dia menekankan hal itu saat berdialog dengan kelompok petani yang mengelola perhutanan sosial di Gunung Raja Basa di Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

    Ia menegaskan kerusakan lingkungan berpotensi menimbulkan longsor dan banjir besar sehingga seluruh masyarakat harus menjaga keseimbangan ekosistem agar daerah hulu hingga hilir tetap aman dari berbagai risiko bencana yang mengancam.

    Zulhas menyoroti kembali berbagai bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat yang menimbulkan adanya korban kehilangan keluarga dan rumah sebagai pengingat bahwa kerusakan lingkungan selalu membawa dampak tragis bagi masyarakat.

    Ia menekankan bahwa banyak warga kehilangan pasangan, anak, dan tempat tinggal hanya dalam semalam akibat bencana yang muncul ketika kawasan sekitar tidak dijaga, menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan tanpa perlindungan alam.

    “Kemarin nonton Aceh enggak? Lihat Aceh kan? Lihat Sibolga. Lihat Sumatera Utara. Lihat Sumatera Barat. Masya Allah sedih. Ada yang lagi tidur suami istri, besok pagi istrinya hilang. Ada yang suaminya hilang,” ujar Zulhas.

    Menurutnya, kondisi itu menjadi peringatan serius bagi masyarakat Lampung Selatan untuk menjaga Gunung Raja Basa karena kerusakan sedikit saja dapat menghancurkan seluruh kawasan sekelilingnya dan memicu bencana lebih besar.

    Zulhas menilai apabila kawasan tersebut rusak, hujan deras akan langsung menyapu wilayah sekitar sehingga menjaga hutan lindung menjadi langkah wajib demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

    “Itulah kalau lingkungan tidak kita jaga. Maka saya titip betul dari dulu Gunung Raja Basa ini. Kalau ini rusak, habis kita. Seluruh keliling gunung, habis. Begitu ada hujan, tersapu bersih,” tegasnya.

    Ia menjelaskan hutan lindung tetap dapat dimanfaatkan lewat hasil alam seperti durian, pala, cokelat, dan buah-buahan lain namun tidak boleh dialihfungsikan menjadi lahan sayuran yang memicu banjir parah di wilayah.

    Zulhas mengingatkan petani bahwa penebangan pohon di kawasan lindung akan menghilangkan fungsi penyangga air sehingga wilayah atas terancam longsor sementara daerah bawah berpotensi mengalami banjir besar yang merugikan banyak pihak.

    Diketahui Zulhas mengajak sejumlah duta besar negara Eropa mengunjungi perhutanan sosial di Lampung Selatan untuk menunjukkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta peluang kolaborasi internasional.

    Duta besar negara Eropa itu di antaranya Norwegia, Belanda, Prancis, Jerman, dan Belgia. Hadir pula perwakilan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP).

    Dalam kegiatan itu, Zulhas bersama para dubes hingga perwakilan UNDP menyerahkan 3.000 bibit kopi dan kakao secara simbolis kepada kelompok tani di desa tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit kopi dan kakao di kawasan perhutanan sosial itu

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Perusak Lingkungan

    DPR Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Perusak Lingkungan

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencabut izin semua perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.

    Dia berpendapat, kerugian ekologis dan sosial yang terjadi sudah berada pada tahap darurat, sehingga diperlukan tindakan tegas dan terukur.

    “Saya minta pemerintah mencabut izin semua perusahaan yang terbukti merusak lingkungan di kawasan DAS Batang Toru. Begitu juga perusahaan atau pertambangan lain di berbagai wilayah yang jelas-jelas merusak lingkungan,” kata Juwita, Selasa (2/12/2025).

    Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengingatkan bahwa negara tidak boleh lagi bersikap abai terhadap berbagai bencana ekologis yang terus berulang terutama di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan sekitarnya.

    Dia juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan, menegakkan hukum lingkungan tanpa pandang bulu, serta menutup seluruh ruang kompromi bagi pelaku perusakan alam.

    “Apa masih kurang warga menjadi korban? Apa masih samar-samar melihat penderitaan warga akibat banjir bandang? Kita semua sudah wajib melakukan tobat ekologis,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban ini.

    Sebelumnya, KLH akan memanggil delapan entitas yang diduga berkontribusi memperparah banjir di DAS Batang Toru, Sumatra Utara karena aktivitas operasionalnya. Hal itu dilakukan untuk menelusuri gelondongan kayu yang terseret banjir bandang di wilayah Sumatra.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan institusi yang dipimpinnya telah mengidentifikasi delapan perusahaan di wilayah terdampak banjir di DAS Batang Toru. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di berbagai sektor, di antaranya perkebunan sawit dan tambang emas.

    “Ada delapan yang berdasarkan analisis citra satelit kami berkontribusi memperparah [dampak] hujan ini. Jadi, kami sedang mendalami dan saya sudah minta di Deputi Gakkum [Penegakan Hukum] untuk melakukan langkah-langkah cepat dan terukur,” katanya setelah penyelenggaraan Anugerah Proklim Tahun 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025). [hen/ian]