Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Thailand Beri Rp 1 M untuk Korban Banjir, Proses Birokrasi Dihilangkan

    Thailand Beri Rp 1 M untuk Korban Banjir, Proses Birokrasi Dihilangkan

    Bangkok –

    Pemerintah Thailand mengumumkan kompensasi sebesar 2 juta Baht, atau setara Rp 1 miliar, untuk setiap korban tewas akibat banjir parah yang merendam wilayah selatan negara tersebut. Kompensasi ini akan diberikan kepada keluarga korban tewas tanpa memerlukan dokumen tertulis demi mempercepat proses.

    Pemberian kompensasi ini, seperti dilansir media lokal Thailand, The Nation, Rabu (3/12/2025), diumumkan oleh Pusat Operasi Krisis Banjir Darurat (EFCOC) pada Senin (1/12) waktu setempat, setelah rapat digelar di Gedung Pemerintah Thailand.

    Dalam rapat tersebut, EFCOC menyetujui pemberian kompensasi sebesar 2 juta Baht untuk setiap korban tewas akibat banjir di Provinsi Songkhla. EFCOC juga setuju untuk menghapus semua dokumen yang diperlukan atau menghilangkan proses birokrasi, demi mempercepat pemberian bantuan bagi warga terdampak.

    Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, yang juga juru bicara EFCOC, menjelaskan bahwa kompensasi 2 juta Baht hanya berlaku untuk korban tewas di Songkhla saja, yang telah ditetapkan sebagai keadaan darurat.

    Keluarga korban tewas di provinsi-provinsi lainnya yang juga terdampak banjir, sebut Siripong, akan menerima bantuan sesuai peraturan normal dari Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana (DDPM).

    Dia mengatakan bahwa Perdana Menteri (PM) Anutin Charnvirakul, yang beberapa kali mengunjungi korban banjir di Hat Yai, mendengarkan kekhawatiran warga dan menginstruksikan penghapusan langkah birokrasi yang tidak perlu dalam proses pemberian kompensasi.

    Anutin, sebut Siripong, memerintahkan penggunaan peta banjir digital dan catatan registrasi rumah tangga online dari Departemen Administrasi Provinsi untuk memverifikasi kelayakan, bukannya meminta korban banjir untuk menunjukkan dokumen fisik.

    Selama dua hari pertama setelah banjir surut, instansi pemerintah daerah belum menerima instruksi terbaru dari pemerintah pusat, sehingga beberapa kantor pemerintah masih meminta kartu identitas dan registrasi rumah tangga — semacam Kartu Keluarga — dari para korban dan keluarga mereka.

    Siripong mengatakan Anutin telah menginstruksikan otoritas terkait untuk mempercepat pembayaran kompensasi. Keluarga korban tewas di area Songkha akan menerima 2 juta Baht dari DDPM, sementara EFCOC akan menentukan besaran kompensasi untuk provinsi lainnya berdasarkan aturan yang berlaku.

    Ditambahkan oleh Siripong bahwa dokter-dokter pemerintah akan menilai apakah individu yang meninggal akibat komplikasi tidak langsung terkait banjir, akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan skema khusus.

    Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand sebelumnya melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat banjir telah mencapai sedikitnya 170 orang. Korban tewas terbanyak ada di Provinsi Songkhla, yakni mencapai 131 orang.

    Laporan Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana menyebutkan bahwa lebih dari 1,4 juta rumah tangga dan sebanyak 3,8 juta orang terdampak banjir yang dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur 12 provinsi di wilayah selatan Thailand.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Toba Pulp Lestari Bantah Tuduhan Penyebab Bencana Ekologis di Sumatera

    Toba Pulp Lestari Bantah Tuduhan Penyebab Bencana Ekologis di Sumatera

    Jakarta –

    Sumatera Utara (Sumut) menjadi provinsi yang ikut terdampak bencana banjir bandang dan longsor beberapa waktu lalu. Berdasarkan video beredar, terdapat gelondongan kayu sebagai salah material yang dibawa banjir besar tersebut.

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menduga bencana tersebut berasal dari operasional sejumlah perusahaan, salah satunya PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). Perusahaan ini disebut mengalihfungsikan lahan hutan melalui aktivitas kemitraan kebun kayu di Batang Toru.

    WALHI menyebut, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, dan Tapanuli Selatan (Tapsel), menjadi wilayah yang paling terdampak imbas rusaknya ekosistem di Batang Toru. Bahkan tidak hanya Toba Pulp Lestari, rusaknya ekosistem ini juga disebut akibat operasional PLTA hingg tambang emas di Batang Toru.

    “PLTA Batang Toru, selain akan memutus habitat orang utan dan harimau, juga merusak badan-badan sungai dan aliran sungai yang menjadi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu juga pertambangan emas yang berada tepat di sungai Batang Toru. Desa-desa lain di kecamatan Sipirok juga ada aktivitas kemitraan kebun kayu dengan PT Toba Pulp Lestari yang akhirnya mengalihfungsikan hutan,” ungkap Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara, Riandra Purba, dalam keterangan tertulisnya dikutip dari laman resmi WALHI, Senin (1/12/2025).

    Toba Pulp Lestari Bantah

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Toba Pulp Lestari, Anwar Lawden, membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim, operasional perseroan dijalankan sesuai izin dan ketentuan pemerintah. Dari total areal 167.912 hektare, perseroan mengaku hanya mengembangkan tanaman eucalyptus seluas 46.000 hektare.

    “Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari. Dari total areal 167.912 Ha, Perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi,” tulis Anwar dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (3/12/2025).

    Anwar menjelaskan, perseroan telah beroperasi 30 tahun lebih dengan terus menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, Masyarakat Hukum Adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Anwar mengaku menghormati aspirasi publik, namun ia menekankan data yang akurat dan dapat diverifikasi.

    “Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional Perseroan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,” tegasnya.

    Toba Pulp Lestari juga melakukan peremajaan pabrik pada tahun 2018 dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Berdasarkan audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022-2023, Anwar mengklaim perseroan menerima hasil Taat dan Mematuhi regulasi.

    Anwar menambahkan, Toba Pulp Lestari melakukan pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi yang didasarkan pada prinsip tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemerintah.

    “Perseroan menjaga kesinambungan hutan tanaman sebagai bahan baku industri pulp, sehingga jarak waktu antara pemanenan dan penanaman hanya berselang paling lama 1 bulan, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam dokumen Amdal. Hal ini juga kami laporkan secara berkala melalui Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan,” pungkasnya.

    (ahi/ara)

  • RI Dapat Pinjaman Rp 4,98 T buat Bangun Jalan Tahan Bencana

    RI Dapat Pinjaman Rp 4,98 T buat Bangun Jalan Tahan Bencana

    Jakarta –

    Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui pinjaman US$ 300 juta atau Rp 4,98 triliun (kurs Rp 16.611) untuk Indonesia. Pinjaman tersebut dipakai untuk pembangunan jalan tangguh bencana kira-kira sepanjang 72 kilometer (km) di pesisir selatan Pulau Jawa.

    Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan proyek jalan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong perkembangan ekonomi di wilayah selatan Pulau Jawa.

    “Proyek jalan ini akan mengatasi kesenjangan infrastruktur kritis antara koridor utara Jawa yang sudah sangat berkembang dengan wilayah selatan Jawa,” kata Alimov dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).

    Proyek Jalan Trans Jawa Selatan-Selatan (Trans South-South Java Road Project) akan meningkatkan jalan tanah sempit yang ada dan menyambungkannya secara keseluruhan, mengingat perjalanan dari daerah pertanian di perdesaan Kabupaten Jember menuju Kabupate Banyuwangi di Jawa Timur saat ini masih memakan waktu delapan jam.

    Jalan baru itu akan menghubungkan masyarakat di kedua daerah tersebut dengan pusat ekonomi dan pasar, memotong sekitar dua jam dari waktu tempuhnya, sekaligus meningkatkan akses layanan, pendidikan dan peluang ekonomi.

    “Dengan memasukkan desain yang tangguh iklim dan solusi biorekayasa, kami menciptakan infrastruktur berkelanjutan yang mampu bertahan menghadapi peristiwa cuaca ekstrem, sekaligus meningkatkan konektivitas nasional dan perdesaaan,” imbuhnya.

    Proyek tersebut menggunakan berbagai langkah adaptasi perubahan iklim, termasuk peningkatan kapasitas struktur hidraulis untuk memitigasi risiko banjir, perlindungan lereng melalui biorekayasa dengan menggunakan solusi berbasis alam, serta jembatan tangguh iklim untuk memberikan akses alternatif selama peristiwa cuaca ekstrem. Langkah-langkah tersebut selaras dengan komitmen iklim Indonesia di bawah Kesepakatan Paris.

    Proyek ini mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2025-2029, serta akan memajukan daya saing Indonesia sekaligus memperkuat ketangguhan infrastrukturnya. Proyek ini akan membantu menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara wilayah utara-tengah Pulau Jawa yang konektivitasnya sudah bagus, dengan pesisir selatan yang masyarakat petaninya hanya memiliki akses jalan terbatas ke pasar dan layanan.

    Proyek tersebut menyoroti kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan setidaknya 10% pekerjaan konstruksi terampil yang dikhususkan bagi perempuan, serta program keselamatan jalan komprehensif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.

    “Prakarsa keselamatan jalan berbasis masyarakat akan mengajari penduduk mengenai penggunaan jalan secara aman, sedangkan berbagai langkah untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang akan diintegrasikan selama pelaksanaan proyek,” jelasnya.

    (acd/acd)

  • RI Dapat Pinjaman Rp 4,98 T buat Bangun Jalan Tahan Bencana

    RI Dapat Pinjaman Rp 4,98 T buat Bangun Jalan Tahan Bencana

    Jakarta –

    Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui pinjaman US$ 300 juta atau Rp 4,98 triliun (kurs Rp 16.611) untuk Indonesia. Pinjaman tersebut dipakai untuk pembangunan jalan tangguh bencana kira-kira sepanjang 72 kilometer (km) di pesisir selatan Pulau Jawa.

    Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan proyek jalan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong perkembangan ekonomi di wilayah selatan Pulau Jawa.

    “Proyek jalan ini akan mengatasi kesenjangan infrastruktur kritis antara koridor utara Jawa yang sudah sangat berkembang dengan wilayah selatan Jawa,” kata Alimov dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).

    Proyek Jalan Trans Jawa Selatan-Selatan (Trans South-South Java Road Project) akan meningkatkan jalan tanah sempit yang ada dan menyambungkannya secara keseluruhan, mengingat perjalanan dari daerah pertanian di perdesaan Kabupaten Jember menuju Kabupate Banyuwangi di Jawa Timur saat ini masih memakan waktu delapan jam.

    Jalan baru itu akan menghubungkan masyarakat di kedua daerah tersebut dengan pusat ekonomi dan pasar, memotong sekitar dua jam dari waktu tempuhnya, sekaligus meningkatkan akses layanan, pendidikan dan peluang ekonomi.

    “Dengan memasukkan desain yang tangguh iklim dan solusi biorekayasa, kami menciptakan infrastruktur berkelanjutan yang mampu bertahan menghadapi peristiwa cuaca ekstrem, sekaligus meningkatkan konektivitas nasional dan perdesaaan,” imbuhnya.

    Proyek tersebut menggunakan berbagai langkah adaptasi perubahan iklim, termasuk peningkatan kapasitas struktur hidraulis untuk memitigasi risiko banjir, perlindungan lereng melalui biorekayasa dengan menggunakan solusi berbasis alam, serta jembatan tangguh iklim untuk memberikan akses alternatif selama peristiwa cuaca ekstrem. Langkah-langkah tersebut selaras dengan komitmen iklim Indonesia di bawah Kesepakatan Paris.

    Proyek ini mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2025-2029, serta akan memajukan daya saing Indonesia sekaligus memperkuat ketangguhan infrastrukturnya. Proyek ini akan membantu menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara wilayah utara-tengah Pulau Jawa yang konektivitasnya sudah bagus, dengan pesisir selatan yang masyarakat petaninya hanya memiliki akses jalan terbatas ke pasar dan layanan.

    Proyek tersebut menyoroti kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan setidaknya 10% pekerjaan konstruksi terampil yang dikhususkan bagi perempuan, serta program keselamatan jalan komprehensif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.

    “Prakarsa keselamatan jalan berbasis masyarakat akan mengajari penduduk mengenai penggunaan jalan secara aman, sedangkan berbagai langkah untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang akan diintegrasikan selama pelaksanaan proyek,” jelasnya.

    (acd/acd)

  • 50 Warga Bertahan Hidup di Hutan, Hanya Makan Nangka Muda dan Air Hujan

    50 Warga Bertahan Hidup di Hutan, Hanya Makan Nangka Muda dan Air Hujan

    Di hari kedua, rasa lapar yang tak tertahankan. Memaksa puluhan warga untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan. Di hutan yang sunyi, mereka hanya menemukan satu sumber makanan yang bisa dimakan: nangka muda.

    “Kata adik saya, mereka makan nangka muda yang besarnya sebiji kelereng lalu dipanggang. Hanya itu yang ada di hutan itu,” jelas Rosmawati.

    Nangka muda sekecil kelereng itu menjadi satu-satunya sumber energi. Nangka muda dipanggang seadanya untuk menghilangkan rasa lapar. Untuk menghilangkan dahaga, mereka bergantung sepenuhnya pada alam.

    Air hujan yang mungkin terasa dingin dan pahit, justru menjadi penopang kehidupan di tengah isolasi.

    “Minumnya enggak tahu lagi, mungkin air hujan itu, enggak ada di situ minum,” tambahnya.

     

    Sebanyak 280 warga Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang masih terisolir dan memilih bertahan di atas bukit setelah banjir bandang tiga kali menerjang kampung mereka secara berturut-turut.

  • Viral Air Danau Singkarak Jernih di Tengah Banjir Sumatra, Biru Kehijauan

    Viral Air Danau Singkarak Jernih di Tengah Banjir Sumatra, Biru Kehijauan

    Jakarta –

    Fenomena air di Bendungan kawasan Ombilin dari Danau Singkarak, Sumatra Barat, berwarna jernih bikin geger warga TikTok. Airnya biru kehijauan.

    Berbagai unggahan membahas soal meluapnya Danau Singkarak. Salah satu akun, @furqannnn09 salah fokus dan membandingkan aliran air itu dengan sungai di Eropa.

    “Pasca pelepasan air Danau Singkarak di Ombilin seperti sungai di Swiss,” ujarnya sembari membagikan pemandangan dari atas atap masjid.

    Netizen pun banyak yang meninggalkan rasa kagum mereka dengan kejernihan air tersebut. mereka berbondong-bondong menuliskan komentar.

    “pengen nangiss disetiap vt pelepasan air danau singkarak ini tiap lewat saking indahnya🥺🥰,” tulis shiny fishh.

    “Ini beneran di indonesia ada danau sebersih dan seindah ini ? 😭,” C keheranan.

    “sungai ombilin itu memang indah sejak saya kecil 30 tahun silam warna airnya hijau, semoga terjaga selalu,” kenang Kurnia Hadinata735.

    “Itu AI masih aja percaya,” satu orang skeptis, kemudian dibalas langsung oleh pemilik konten.

    “Asli kok kk☺️,” ujar Furqan sambil menyematkan tangkapan layarnya sedang live dengan background air Danau Singkarak.

    @furqannnn09 Pasca pelepasan air danau singkarak di ombilin seperti sungai di Swiss #sumbar #fypaiatanang ♬ suara asli – furqannnn09

    Danau Singkarak merupakan sebuah danau yang membentang di dua Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yakni Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Sejak dulu, air di danau tersebut memang dikenal bersih dan jernih, memiliki warna kehijauan.

    (ask/ask)

  • Viral Penjarahan saat Bencana Banjir Sumatera, Psikolog Singgung Survival Instinct

    Viral Penjarahan saat Bencana Banjir Sumatera, Psikolog Singgung Survival Instinct

    Jakarta –

    Belakangan, narasi ‘penjarahan’ menjadi perbincangan hangat di tengah bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Imbasnya, muncul pro kontra terkait situasi ini di media sosial.

    “Ini point valid bgt, salah satu alasan adanya penjarahan ya karena pemerintahnya juga ngsk gercep melakukan distribusi bantuan juga kan,” tulis salah satu warganet, dikutip detikcom, Rabu (3/12/2025).

    “Tetap saja tidak boleh dibenarkan tindakan seperti itu. Mintalah secara baik-baik dalam bentuk utang. Insyaallah pasti akan bantu,” tulis akun lain.

    “Nggak semua orang yg menjarah benar” butuh, bisa jadi hanya memanfaatkan situasi,” tambah lainnya.

    Psikolog Psikolog klinis, Maharani Octy Ningsih mengatakan perilaku korban bencana alam dalam mengambil barang, terutama kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman merupakan bentuk mode bertahan hidup atau survival instinct.

    “Kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi karena beberapa kendala seperti akses terputus, menyebabkan bantuan terlambat datang, mereka tidak tahu kapan pertolongan akan tiba,” kata Rani kepada detikcom, Rabu (3/12/2025).

    “Hal demikian akan memicu datangnya stres dan kecemasan yang cukup tinggi, sehingga akan mempengaruhi perilaku mereka dalam bertindak,” sambungnya.

    Mereka yang terpaksa melakukan penjarahan tersebut, lanjut Rani, hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Inilah yang harus dibedakan, apakah aksi dilakukan dalam koridor oportunistik atau hanya terpaksa memenuhi kebutuhan.

    “Perilaku oportunistik disini mengambil barang yang tidak terkait keselamatan, seperti elektronik atau rokok. Kedua hal ini bisa muncul bersamaan, tetapi konteks bencana sering membat motivasi bertahan hidup lebih dominan,” tegasnya.

    Kapan Survival Instinct Ini Muncul?

    Rani menambahkan survival instinct ini muncul ketika seseorang merasa kelangsungan hidupnya terancam dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

    “Dalam situasi bencana, tubuh dan otak masuk ke mode darurat. Berperan mempengaruhi reaksi stres dan keputusan manusia,” kata Rani.

    “Ketakutan dan kecemasan yang tinggi, membuat otak lebih fokus pada keselamatan mereka. Hilangnya rasa aman, yang membuat norma sosial melemah sementara,” sambungnya.

    Ketika melihat orang lain mulai mengambil-ambil barang untuk sekadar bertahan hidup, biasanya akan ‘menularkan’ ke lainnya.

    “Dinamika yang sering terjadi ini mereka berada pada situasi panik kolektif,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/kna)

  • Menteri PU Mau Tambah Alat Berat Buka Jalan Tertutup imbas Banjir-Longsor Sumatera

    Menteri PU Mau Tambah Alat Berat Buka Jalan Tertutup imbas Banjir-Longsor Sumatera

    JAKARTA – Sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera masih banyak terisolir imbas banjir dan tanah longsor pada pekan lalu. Jalur darat di wilayah tersebut masih banyak tertutup material longsor maupun dipenuhi lumpur akibat banjir bandang.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya akan menambah jumlah alat berat untuk membuka jalur tersebut dan membantu proses evakuasi.

    Dia bilang, saat ini alat berat yang digunakan masih bersumber dari provinsi setempat. Dody bilang, Kementerian PU akan menambahkan alat berat dari provinsi yang tidak terdampak bencana.

    “Kalau kurang kami ambil dari provinsi yang tidak terdampak. Misalnya Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh terdampak, Riau enggak terdampak kami ambil dari Riau. Yang terdekat, misal Bengkulu, Lampung, kami pinjam semua,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Desember.

    Dody mengungkapkan, saat ini alat berat belum bisa 100 persen masuk ke wilayah terdampak. Sebab, masih ada beberapa wilayah terendam banjir.

    “Jalurnya belum 100 persen terbuka, karena misalnya Aceh itu air masih 80 sentimeter  (update) terakhir tadi pagi. Jadi, belum 100 persen alat berat bisa masuk,” ucapnya.

    Menurut Dody, saat ini pihaknya berfokus pada pembukaan jalur-jalur yang masih terisolir agar bisa segera mendistribusikan bantuan.

    “Saya pikir fokus utamanya membuka semua daerah yang hari ini konektivitas daratnya belum terbuka, itu dulu. Itu diutamakan karena ada beberapa tempat yang hari ini (pengiriman bantuan) masih didrop dari udara, itu difokuskan,” imbuhnya.

  • Bareskrim Polri Selidiki Asal-usul Kayu Gelondongan saat Banjir Sumatra

    Bareskrim Polri Selidiki Asal-usul Kayu Gelondongan saat Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki soal illegal logging alias penebangan liar yang muncul saat bencana banjir di Sumatra.

    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Irhamni menyatakan penyelidikan ini dilakukan untuk membuat terang persoalan dugaan penebangan liar tersebut.

    “Sedang penyelidikan,” ujar Irhamni kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).

    Dia menambahkan sebagai awalan penyelidikan Dittipidter Bareskrim Polri bakal mencari asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatra.

    “Belum tahu asalnya, ya [sedang diselidiki],” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menetapkan moratorium layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). 

    Langkah ini diambil menyusul temuan kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu hasil pembalakan liar atau illegal logging yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang di sejumlah provinsi Pulau Sumatra.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa pengungkapan modus pencucian kayu lewat PHAT dan kebijakan moratorium tata usaha kayu di APL merupakan langkah negara untuk menutup celah kejahatan kehutanan terorganisasi. 

    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya,” kata Junanto, dikutip Senin (1/12/2025).

  • 298 Orang Tewas, 169 Hilang

    298 Orang Tewas, 169 Hilang

    Jakarta –

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara (Sumut) kembali melaporkan jumlah korban dalam bencana banjir dan longsor di Sumut. Per pagi ini pukul 08.00 WIB, dilaporkan jumlah korban tewas mencapai 298 orang dan sebanyak 169 orang masih dinyatakan hilang.

    “Data sementara meninggal dunia 298 orang, hilang 169 orang,” tulis laporan BPBD Sumut yang dikirim Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut, Porman Mahulae dilansir detikSumut, Rabu (3/12/2025).

    Dalam laporan BPBD Sumut yang dilihat, jumlah korban tewas paling banyak saat ini ada di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dengan jumlah 86 orang dan hilang 112 orang. Kemudian ada Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dengan jumlah 79 orang tewas dan 35 orang hilang.

    Bencana banjir maupun longsor terjadi 17 kabupaten/kota di Sumut. Dilaporkan juga terdapat 612 orang yang terluka per hari ini.

    Jumlah terdampak akibat banjir dan longsor di Sumut mencapai 1.681.371 orang. Sedangkan jumlah pengungsi tinggal 55.935 orang.

    • Kabupaten Tapanuli Tengah: 86 tewas dan 112 hilang
    • Kabupaten Tapanuli Selatan: 79 tewas dan 35 hilang
    • Kota Sibolga: 51 tewas dan 7 hilang
    • Kabupaten Tapanuli Utara: 34 tewas dan 14 hilang
    • Kabupaten Deli Serdang: 17 tewas
    • Kabupaten Langkat: 11 tewas
    • Kabupaten Humbang Hasundutan: 9 tewas dan 1 hilang
    • Kota Medan: 7 tewas
    • Kabupaten Pakpak Bharat: 2 tewas
    • Kota Padangsidimpuan: 1 tewas
    • Kabupaten Nias: 1 tewas

    (whn/idh)