Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Kapolri Siap Usut dan Proses Hukum Kasus Gelondongan Kayu Banjir Sumatra

    Kapolri Siap Usut dan Proses Hukum Kasus Gelondongan Kayu Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan mengusut perihal kayu gelondongan sisa banjir yang menjadi perhatian publik. Kapolri akan melakukan langkah penegakan hukum bersama dengan Kementerian Kehutanan jika ditemukan pelanggaran hukum perlindungan hutan.

    Kapolri bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan melakukan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan penyelidikan temuan gelondongan kayu yang sudah terkelupas. Hal itu disampaikan Kapolri dalam konferensi pers bersama di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Rabu (03/12).

    “Penegakan hukum terkait masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi,” ujarnya.

    Kapolri juga menegaskan akan memproses penegakkan hukum jika terdapat pelanggaran hukum terkait dengan gelondongan kayu yang diduga kuat berasal dari pembalakan hutan secara ilegal.

    “Tentunya apabila ada ada pelanggaran hukum, kita akan proses” tegasnya.

    Selain membuat korban jiwa dan jutaan orang mengungsi, bencana banjir dan longsor Sumatra turut mengejutkan publik karena terdapat gelondongan kayu yang sudah terkelupas rapih turut terbawa banjir. Melansir kantor berita Antara, gelondongan kayu yang mencurigakan tersebut ditemukan di beberapa daerah berikut:

    – Meureudu, Pidie Jaya, Aceh

    – Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara

    – Nagari Salareh Aia, Agam, Sumatra Barat

    – Pantai Air Tawar, Padang, Sumatra Barat

    – Junjung Sirih, Solok, Sumatra Barat

    Gelondongan kayu yang sangat banyak ditemukan setelah banjir membuat publik marah karena kayu-kayu tersebut tidak mungkin kayu alami biasa, melainkan diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. Kayu tersebut ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapih tanpa ranting-ranting.

    Kemenhut sudah membuat penjelasan mengenai asal dari gelondongan kayu tersebut pada Minggu (30/11/2025). Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho menyebutkan asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), illegal logging, hingga pohon lapuk.

  • Ini Cara Pemerintah Telusuri Gelondongan Kayu Besar Tersapu Banjir Sumatra

    Ini Cara Pemerintah Telusuri Gelondongan Kayu Besar Tersapu Banjir Sumatra

    Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Laksmi Wijayanti kemudian membantah pernyataan Bupati Tapanuli Selatan, bahwa Kemenhut membuka izin penebangan kayu di Tapanuli Selatan pada bulan Oktober 2025. Dia menegaskan, tidak ada satupun izin penebangan kayu sejak Juli 2025 di Tapanuli Selatan.

    “Bupati Tapanuli Selatan pernah mengirimkan dua surat pada bulan Agustus dan November 2025. Beliau menyampaikan agar seluruh pemegang hak atas tanah (PHAT) di wilayah kabupatennya tidak diberikan akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan memang telah kami laksanakan dengan tidak membuka satupun akses SIPUHH di Tapanuli Selatan,” kata Laksmi melalui siaran pers diterima, Selasa (2/11/2025).

    Menurut Laksmi, telah terjadi kegiatan ilegal di kawasan PHAT Tapsel. Pada 4 Oktober 2025, Balai GAKKUM Kemenhut bersama Pemkab menangkap 4 truk pengangkut kayu dengan volume 44 meter kubik dari PHAT di Kelurahan Lancat.

    “Kemenhut sudah melakukan penghentian sementara sejak Juni 2025. Seluruh akses SIPUHH Menteri Kehutanan pada Juni 2025 memerintahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait layanan SIPUHH,” jelas dia.

    Laksmi menambahkan, atas arahan tersebut, Kemenhut lalu mengeluarkan Surat Dirjen PHL No. S.132/2025 pada tanggal 23 Juni 2025 untuk menghentikan sementara layanan SIPUHH bagi seluruh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) untuk keperluan evaluasi menyeluruh.

    “Layanan SIPUHH untuk PHAT bukan merupakan perizinan, melainkan fasilitas penatausahaan pemanfaatan kayu tumbuh alami di wilayah bukan hutan negara tetapi berada areal penggunaan lain (APL),” tutur dia.

    Laksmi menegaskan bahwa dokumen Hak Atas Tanah (HAT) adalah kewenangan Pemerintah Daerah dan instansi pertanahan. Kayu tumbuh alami pada PHAT berada di luar kawasan hutan, sehingga pengawasan pemanfaatan kayu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

    Oleh karena itu, sambung dia, pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan hutan akan ditangani oleh Ditjen Gakkum Kehutanan sesuai hukum yang berlaku.

    “Pelanggaran pemanfaatan kayu di luar kawasan hutan ditangani melalui penegakan hukum pidana umum bekerja sama dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Kami tidak akan berkompromi dengan praktik penyalahgunaan dokumen HAT atau pemanfaatan kayu ilegal. Penegakan hukum berjalan untuk siapa pun yang melanggar,” dia menandasi.

  • Toba Pulp Lestari Bantah Jadi Penyebab Banjir Sumatera Utara

    Toba Pulp Lestari Bantah Jadi Penyebab Banjir Sumatera Utara

    Jakarta: PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) akhirnya angkat suara terkait tuduhan yang menyebut operasional perusahaan menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera Utara. 

    Manajemen memastikan informasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta di lapangan.

    “Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi,” ucap Direktur sekaligus Corporate Secretary TPL, Anwar Lawden dalam keterangannya di keterbukaan informasi BEI, Rabu, 3 Desember 2025.
     

    Kegiatan HTI diklaim sesuai prinsip 
    Menurut Anwar, Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan
    High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan
    Hutan Lestari.

    Dari total area mencapai 167.912 hektare, TPL hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 hektare. Sementara itu, sisanya tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung dan area konservasi.

    Anwar juga menekankan bahwa selama lebih dari tiga dekade beroperasi, perusahaan selalu menjaga komunikasi dan keterlibatan aktif dengan para pemangku kepentingan.

    “Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, Perseroan menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan Pemerintah, Masyarakat Hukum
    Adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil,” katanya.

    Meski demikian, TPL mengaku menghormati semua bentuk penyampaian aspirasi publik, namun berharap informasi yang beredar tetap mengacu pada data yang akurat dan dapat diverifikasi.

    Jakarta: PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) akhirnya angkat suara terkait tuduhan yang menyebut operasional perusahaan menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera Utara. 
     
    Manajemen memastikan informasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta di lapangan.
     
    “Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi,” ucap Direktur sekaligus Corporate Secretary TPL, Anwar Lawden dalam keterangannya di keterbukaan informasi BEI, Rabu, 3 Desember 2025.
     

    Kegiatan HTI diklaim sesuai prinsip 
    Menurut Anwar, Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan
    High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan
    Hutan Lestari.

    Dari total area mencapai 167.912 hektare, TPL hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 hektare. Sementara itu, sisanya tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung dan area konservasi.
     
    Anwar juga menekankan bahwa selama lebih dari tiga dekade beroperasi, perusahaan selalu menjaga komunikasi dan keterlibatan aktif dengan para pemangku kepentingan.
     
    “Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, Perseroan menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan Pemerintah, Masyarakat Hukum
    Adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil,” katanya.
     
    Meski demikian, TPL mengaku menghormati semua bentuk penyampaian aspirasi publik, namun berharap informasi yang beredar tetap mengacu pada data yang akurat dan dapat diverifikasi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pratikno melanjutkan seluruh kementerian dan lembaga juga telah diinstruksikan untuk ekstra responsif dalam penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

    “Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif, dan memastikan (seluruhnya, red.) fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengarahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga baik itu BNPB, termasuk juga, luar biasa dari TNI dan Polri,” ujar Pratikno.

    Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga menekankan Presiden Prabowo menginstruksikan ada peningkatan respons terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.

    “Instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, ada peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.

    “Jadi, yang saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Presiden, termasuk TNI, Polri, dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, red.), dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” kata Menko PMK Pratikno menjawab pertanyaan wartawan.

    Di Posko Bantuan Bencana Sumatra Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin jumpa pers mengenai penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Jumpa pers terkait penanganan bencana di Halim hari ini dihadiri sejumlah pejabat, selain Menko PMK dan Seskab Teddy, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kesiapan pompa dinilai jadi perhatian utama hadapi banjir rob

    Kesiapan pompa dinilai jadi perhatian utama hadapi banjir rob

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai kesiapan pompa menjadi perhatian utama dalam menghadapi prediksi banjir rob di pesisir utara Jakarta pada 4-6 Desember 2025.

    “Pemerintah telah menyiagakan berbagai pompa portabel dan membangun pompa sub polder di tiga lokasi, yaitu Koyo Cabe –Jalan Lodan Raya, Jalan RE Martadinata dan Jalan Gunung Sahari,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, di Jakarta, Rabu

    Selain itu, lanjutnya sebanyak 16 pompa portabel lengkap dengan operatornya ditempatkan di wilayah rawan genangan, termasuk penyediaan 5.000 karung pasir sebagai kebutuhan tanggap darurat.

    Sementara itu, lanjutnya, dari sisi sumber daya manusia, sekitar 500 personel satgas dikerahkan untuk penanganan genangan akibat pasang tinggi, dilengkapi pompa apung dan peralatan pendukung lainnya.

    “Seluruh tim disiagakan bekerja cepat selama potensi rob berlangsung,” kata dia.

    Pemerintah juga terus menyelesaikan pembangunan tanggul mitigasi di Muara Angke, menata tanggul mitigasi kawasan docking kapal Mandala Bahari beserta tanggul darurat dermaganya.

    Kemudian, melanjutkan pembangunan tanggul Dermaga Mandala Bahari, peninggian tanggul Kali Sunter di Jalan Cipeucang juga berlangsung bersamaan dengan peninggian tanggul Pelabuhan Sunda Kelapa oleh IPC.

    “Sementara pembangunan Tanggul NCICD di Muara Karang dan Ancol dilakukan Dinas SDA,” kata dia.

    Selain itu, Kementerian PUPR menutup kebocoran dinding penahan (sheet pile) Kali Ancol dan menambah dinding penahan di sisi utara sebagai langkah penguatan.

    Menurut dia, optimalisasi sistem air juga dipercepat, mulai dari pengerukan Waduk Muara Angke, penambahan pompa portabel, pembuatan sodetan serta pengurasan saluran di kawasan Muara Angke.

    “Selanjutnya pembangunan saluran penghubung dari Jl. Pluit Karang Ayu menuju Pompa PLTU Muara Karang agar aliran air lebih cepat tertangani,” kata dia.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mengimbau masyarakat di kawasan pesisir untuk tetap waspada.

    Warga diminta rutin memantau informasi resmi mengenai pasang laut, mengamankan barang-barang yang berada di area rendah, menghindari aktivitas di daerah pesisir saat puncak pasang, serta segera melaporkan jika terjadi genangan melalui kanal layanan pemerintah.

    “Kami memastikan seluruh perangkat wilayah, operator pompa, hingga tim satgas siap bekerja 24 jam untuk menjaga keselamatan warga dan menekan dampak rob semaksimal mungkin,” kata dia.

    Sebelumnya, banjir rob atau banjir pesisir merendam Jalan RE Martadinata di depan Jakarta International Stadium (JIS) Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu pagi.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri-Kemenhut turunkan tim selidiki kayu gelondongan dalam banjir

    Polri-Kemenhut turunkan tim selidiki kayu gelondongan dalam banjir

    “Kami (Polri) secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi,”

    Jakarta (ANTARA) – Polri dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan menurunkan tim gabungan untuk menyelidiki temuan kayu gelondongan dalam bencana banjir yang terjadi di Sumatera.

    “Kami (Polri) secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi,” kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Kapolri memastikan bahwa apabila ditemukan pelanggaran, maka akan diproses oleh kepolisian.

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tengah menyelidiki asal kayu gelondongan yang ikut terbawa dalam banjir di Sumatera.

    “Sedang penyelidikan,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni.

    Ia mengatakan bahwa asal kayu gelondongan tersebut belum diketahui. Namun, penyelidikan saat ini tengah berjalan.

    Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah menelusuri sumber-sumber kayu yang terbawa banjir di Sumatera, termasuk potensi berasal dari pembalakan dan praktik ilegal lainnya, mengingat sebelumnya terungkap sejumlah kasus peredaran kayu ilegal di wilayah terdampak.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan terkait kayu-kayu yang terbawa banjir di Sumatera dapat berasal dari beragam sumber mulai dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan pembalakan liar (illegal logging).

    Fokus Ditjen Gakkum, ujarnya, adalah menelusuri secara profesional setiap indikasi pelanggaran dan memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” jelasnya.

    Hal itu karena sepanjang 2025 saja, Gakkum Kemenhut sudah menangani sejumlah kasus terkait pencucian kayu ilegal di sekitar wilayah terdampak banjir di Sumatera. Termasuk di Aceh Tengah pada Juni 2025 saat penyidik mengungkap penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 meter kubik kayu ilegal.

    Tidak hanya itu, di Solok, Sumatera Barat pada Agustus 2025 berhasil diungkap kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu/log, 2 unit ekskavator, dan 1 unit bulldozer.

    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” tuturnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani/Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komdigi Salurkan 32 Starlink Bantu Korban Banjir-Longsor Sumbar

    Komdigi Salurkan 32 Starlink Bantu Korban Banjir-Longsor Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat. 

    Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi. 

    Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. 

    “Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).

    Dia memaparkan perangkat Starlink memiliki jangkauan antara 500 meter hingga 1 kilometer dan dapat digunakan sekitar 60 pengguna sekaligus. 

    Kapasitasnya masih bisa ditingkatkan ketika perangkat dihubungkan dengan alat pendukung seperti hotspot tambahan. Kecepatan internet yang dihasilkan dapat mencapai hingga 300 Mbps.

    Helmi menambahkan Starlink dimanfaatkan sebagai jaringan pengganti sementara ketika BTS mengalami gangguan akibat listrik padam, putusnya transmisi, kerusakan fisik, maupun ketika melayani area blank spot. 

    “Akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terdampak,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Sumatra Barat, Rudy Rinaldy, menyambut baik dukungan tersebut, khususnya untuk kebutuhan komunikasi darurat. Dia menilai jika kecepatan jaringan mencapai 300 Mbps, perangkat itu mampu melayani hingga 100 pengguna sekaligus. “Ini sangat membantu untuk daerah bencana,” ujarnya.

    Berdasarkan pembaruan data per 3 Desember pukul 24.00 WIB, terdapat 154 BTS dari total 3.739 BTS yang terdampak bencana, atau setara 4 persen. Dari jumlah tersebut, 124 BTS mengalami gangguan akibat terhentinya pasokan listrik PLN. Operator kemudian menurunkan genset untuk menopang layanan. Selain itu, 29 BTS mengalami gangguan transmisi karena putusnya koneksi fiber optik atau radio link, sementara satu BTS mengalami kerusakan fisik setelah terbawa arus banjir.

    Sebaran BTS terdampak meliputi sejumlah wilayah dengan rincian Agam sebanyak 45 BTS, Pasaman 37 BTS, Padang Pariaman 18 BTS, Solok 14 BTS, Kota Padang 12 BTS, Kota Solok 5 BTS, Pasaman Barat 5 BTS, Pariaman 3 BTS, Tanah Datar 2 BTS, serta wilayah Pesisir Selatan, Sijunjung, dan beberapa daerah lainnya yang masing-masing memiliki satu BTS terdampak.

    Operator seluler disebut terus melakukan pemulihan secara bertahap. Hingga 3 Desember 2025, perbaikan telah dilakukan pada 39 BTS dan jumlahnya diperkirakan terus meningkat setiap hari. 

    Untuk mendukung komunikasi darurat, Balai Monitor juga mengoperasikan repeater kebencanaan di Puncak Gunung Senggala yang memiliki jangkauan ke 9 hingga 10 kabupaten/kota. Repeater ini telah dimanfaatkan oleh PPTD, ORARI, RAPI, dan berbagai instansi kebencanaan lainnya, terutama ketika repeater lain mengalami gangguan akibat bencana.

    Komdigi juga memastikan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan longsor terus berlangsung. Selain perbaikan teknis, Komdigi mendirikan sejumlah Posko yang berfungsi sebagai pusat informasi dan media center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana. 

    Di Aceh, posko berada di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh; di Sumatra Barat berlokasi di Komplek Kantor Gubernur Sumbar; sementara di Sumatra Utara, posko beroperasi di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, GOR Pandan Tapanuli Tengah, serta Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.

    Posko-posko tersebut melayani kebutuhan kerja jurnalis, penyelenggaraan konferensi pers, serta menjadi titik koordinasi lapangan antara satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. 

    Di tempat yang sama, Balai Monitoring wilayah turut melakukan pemantauan jaringan telekomunikasi dan bertindak sebagai ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, serta konten terkait penanganan bencana.

  • Bantuan Beras untuk Korban Banjir Pecah saat Dijatuhkan dari Helikopter, Panglima TNI Evaluasi

    Bantuan Beras untuk Korban Banjir Pecah saat Dijatuhkan dari Helikopter, Panglima TNI Evaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Agus Subiyanto mengaku telah mengevaluasi sejumlah metode pengiriman logistik lewat udara untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu di lokasi-lokasi yang terisolasi. Termasuk kasus beras pecah saat dijatuhkan dari helikopter.

    Panglima TNI juga memastikan distribusi bantuan bagi wilayah terdampak bencana di Sumatra terus dilakukan secara intensif, termasuk ke daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.

    “Untuk wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh darat, TNI sudah melaksanakan pengiriman lewat udara, yaitu menggunakan sistem helibox. Barang itu dijatuhkan dari pesawat dalam bentuk boks-boks yang pakai baling, jadi saat ke tanah tidak hancur,” jelasnya saat konferensi pers penanganan bencana banjir Sumatra di Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Selain helibox, Panglima TNI juga mengatakan bantuan juga dikirim menggunakan payung udara melalui pesawat Hercules. Upaya tersebut sudah dilakukan di Aceh Tamiang. 

    Dia menekankan bahwa saat ini TNI kembali mengerahkan pesawat CN dan Hercules untuk melanjutkan distribusi menggunakan carrier delivery system.

    Penyebabnya, dia menjelaskan bahwa cara distribusi sebelumnya menyebabkan beras pecah. Agus menceritakan bahwa dalam operasi sebelumnya, sebuah heli tidak dapat mendarat karena adanya kabel yang menghalangi. Pilot kemudian memutuskan untuk tetap menjatuhkan bantuan agar masyarakat tetap dapat memanfaatkannya, meski ada sebagian beras yang tercecer.

    “Daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.

    Senada, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjutak menambahkan bahwa proses dropping logistik memang memiliki tantangan tersendiri, terutama karena helikopter tidak bisa mendarat sembarangan.

    “Tadi memang sudah dijelaskan soal dropping. Jadi heli itu tidak bisa mendarat di mana pun, landasannya harus siap. Karena kondisi bantuan harus diberikan, kita coba untuk dilempar. Setelah ada yang pecah, kita evaluasi lagi. Sampai sekarang tidak terjadi lagi sudah,” ujar KSAD.

  • TNI AD bangun jembatan di titik jalur yang rusak di wilayah Sumatera

    TNI AD bangun jembatan di titik jalur yang rusak di wilayah Sumatera

    “Kami sudah menyiapkan Jembatan Bailey, paling lambat hari Jumat akan berangkat 8 set, mudah-mudahan ini bisa menghubungkan beberapa daerah yang kritis,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya akan membangun jembatan untuk menyambungkan beberapa akses darat yang rusak di kawasan banjir wilayah Sumatera.

    “Kami sudah menyiapkan Jembatan Bailey, paling lambat hari Jumat akan berangkat 8 set, mudah-mudahan ini bisa menghubungkan beberapa daerah yang kritis,” kata Maruli saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Maruli menjelaskan, pihaknya butuh waktu beberapa hari untuk membawa rangkaian jembatan ke lokasi jalur yang terputus.

    Setelah sampai di lokasi, pihaknya akan mengupayakan agar pembangunan jembatan tersebut bisa selesai secepat mungkin.

    “Jadi pemasangan mungkin sekitar lima hari sampai satu minggu,” kata Maruli.

    Sambil membangun jembatan tersebut, Maruli memastikan pasukannya juga akan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi dan pengantaran logistik di kawasan terendam banjir.

    Saat ditanya di mana saja pembangunan jembatan tersebut akan berlangsung, dia tidak menjelaskan secara rinci.

    Untuk diketahui, beberapa titik jalur darat masih tidak bisa dilewati karena rusak akibat longsor. Salah satunya di kawasan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Karena kondisi tersebut, pengiriman logistik masih dilakukan dengan metode air drop, helibox dari pesawat angkut TNI AU.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Aceh Utara Surati Prabowo, Ngaku Tak Mampu Tangani Bencana

    Bupati Aceh Utara Surati Prabowo, Ngaku Tak Mampu Tangani Bencana

    Aceh Utara –

    Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil mengaku tidak mampu melakukan penanganan darurat bencana banjir hingga longsor di wilayahnya. Dia pun menyurati Presiden Prabowo Subianto meminta pusat membantu penanganan.

    Pernyataan ketidakmampuan itu disampaikan dalam surat bernomor 400/1832/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Dalam surat itu dijelaskan, bencana yang melanda Aceh Utara daya rusaknya melebihi tsunami Aceh tahun 2004 silam. Bencana 21 tahun lalu hanya merusak wilayah daerah pesisir.

    “Sedangkan bencana alam banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 daya rusaknya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara baik pesisir maupun pedalaman yang terdiri dari 27 kecamatan dan 852 desa,” kata pria yang biasa disapa Ayahwa dalam suratnya, seperti dilansir detikSumut, Rabu (3/12/2025).

    Hingga hari ke delapan, banjir dan longsor telah merenggut 121 nyawa dan 118 warga hilang. Bencana itu juga menyebabkan rusaknya infrastruktur publik, hilangnya tempat tinggal masyarakat di beberapa desa dan sebagian besar lainnya rusak berat.

    Ayahwa menyebutkan, saat ini masih banyak desa yang terisolir dan tidak dapat dijangkau lewat darat karena masih tingginya genangan air. Selain itu, akses putus akibat menumpuknya material kayu, tebalnya lumpur serta pohon dan tiang listrik roboh ke jalan.

    Baca selengkapnya di sini

    (idh/dhn)