Xcloud.id

Topik: Banjir

  • Mencari titik balik ketahanan ekologis pembangunan

    Mencari titik balik ketahanan ekologis pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia, kini berada pada posisi yang genting dan memaksa negara mengevaluasi ulang arah pembangunannya. Deretan bencana besar hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, beberapa pekan terakhir, memperlihatkan gambaran telanjang tentang rapuhnya fondasi ekologis Indonesia.

    Di Sumatera Utara, banjir besar yang merendam Langkat, Deli Serdang, dan Binjai, terjadi setelah curah hujan ekstrem yang bertemu dengan penyusutan tutupan hutan lebih dari 38 ribu hektare dalam satu dekade (KLHK, 2024).

    Daya tampung sungai melemah, sementara tata ruang perkotaan yang padat menyebabkan limpasan air naik signifikan. Di Aceh, banjir bandang Aceh Utara dan longsor di Bener Meriah dipicu oleh kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Keureuto yang kehilangan hampir 55 persen kawasan hulu akibat alih fungsi lahan dan tambang.

    Sementara itu, di Sumatera Barat, runtuhan lahan di Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang terkait langsung dengan hotspot deforestasi dan lereng terjal yang kritis, setelah penurunan tutupan vegetasi sebesar 7,8 persen sejak 2019, menurut Pusat Studi Kebencanaan Universitas Andalas (Unand).

    Kerusakan ekologis ini bukan sekadar deretan angka, namun ia memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang besar. BNPB mencatat bahwa total kerugian akibat rangkaian bencana hidrometeorologis di tiga provinsi tersebut, dalam lima tahun terakhir, melampaui Rp21 triliun, termasuk kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, permukiman, sentra produksi pertanian, hingga fasilitas pendidikan.

    Riset Badan Meteorologi Dunia (WMO) yang dikutip BMKG menegaskan bahwa intensitas hujan ekstrem di Indonesia meningkat 12–15 persen dalam 20 tahun terakhir, dan wilayah Sumatra bagian utara merupakan salah satu “zona merah risiko iklim” Asia Tenggara.

    Kombinasi kerusakan ekosistem hulu, degradasi mangrove pesisir, masifnya pembangunan di sempadan sungai, serta perubahan pola cuaca membuat infrastruktur modern, sekalipun tidak memiliki ketahanan jangka panjang. Biaya pemulihan satu bencana sering kali setara dengan 5–7 tahun anggaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya memutus kesinambungan program pembangunan masyarakat.

    Karena itu, Indonesia membutuhkan strategi pembangunan baru yang tidak lagi mengedepankan beton semata, tetapi menjadikan ketahanan ekologis sebagai pondasi utama. Riset OECD (2023) menunjukkan bahwa negara yang menerapkan green budgeting dan eco-fiscal policy mampu menurunkan potensi kerugian bencana hingga 40 persen dalam satu dekade karena belanja fiskal diarahkan pada restorasi ekosistem, konservasi hulu DAS, perlindungan mangrove, dan mitigasi adaptif.

    Di Indonesia sendiri, kajian LPEM UI (2024) memperkirakan bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan untuk rehabilitasi ekologis menghasilkan manfaat ekonomi kembali sebesar Rp4 hingga Rp7 melalui pengurangan risiko banjir, peningkatan kualitas air, peningkatan produktivitas pertanian, dan penurunan biaya pemulihan.

    Dengan kata lain, optimalisasi green budgeting dan eco-fiscal policy bukan hanya kebutuhan moral lingkungan, tetapi strategi fiskal paling rasional dan ekonomis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di era krisis iklim. Tanpa arah fiskal yang berpihak pada ekologi, negara akan terus membayar ongkos bencana yang jauh lebih besar daripada biaya pencegahannya.

    Keseimbangan

    Selama ini, pembangunan publik di Indonesia masih didominasi pendekatan growth-centered development, sebuah paradigma lama yang menekankan percepatan output fisik, demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Model ini sejalan dengan kritik Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom, bahwa pembangunan sering kali mengabaikan kapasitas dasar lingkungan sebagai prasyarat kesejahteraan jangka panjang.

    Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hilangnya lebih dari 150 ribu hektare tutupan hutan dalam 10 tahun terakhir (KLHK, 2024) menjadi bukti bahwa fondasi ekologis terus terkikis, sementara pembangunan fisik berjalan tanpa mengimbangi pemulihan daya dukung lingkungan. Akibatnya, bencana hidrometeorologis tidak lagi bersifat insidental, tetapi menjadi pola berulang yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menimbulkan kerugian sosial yang besar.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI dorong percepatan pemulihan ekonomi Sumatera pascabencana

    Komisi XI dorong percepatan pemulihan ekonomi Sumatera pascabencana

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong percepatan pemulihan ekonomi di sejumlah wilayah di Sumatera pascabencana banjir untuk mencegah dampak krisis yang berkepanjangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.

    Misbakhun mengatakan perlu sinergisitas kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam merumuskan kebijakan stimulus yang tepat sasaran bagi wilayah terdampak.

    “Pemulihan pascabencana tidak bisa hanya dimaknai terbatas pada rekonstruksi fisik bangunan semata, tetapi harus menyentuh langsung pada upaya menghidupkan kembali jantung perekonomian rakyat,” ujarnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, prioritas utama saat ini adalah mengembalikan denyut nadi aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.

    Ia mencontohkan pentingnya segera memulihkan fungsi pasar-pasar tradisional, memastikan jalur distribusi logistik, serta memberikan sejumlah pelonggaran bagi pelaku UMKM yang usahanya terhenti akibat bencana.

    Terkait hal itu, Misbakhun meminta OJK dan perbankan untuk segera mengkaji kemungkinan penerapan relaksasi kredit atau restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak langsung oleh bencana di Sumatera.

    Dia pun menyoroti bahwa Pulau Sumatera secara keseluruhan menyumbang 22,4 persen bagi produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 persen pada Triwulan III 2025.

    Ia memastikan Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan, akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap realisasi anggaran dan program pemulihan tersebut.

    Di samping itu, dia mengingatkan kementerian dan lembaga terkait agar memangkas hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penyaluran bantuan, mengingat kondisi di lapangan membutuhkan respons yang bersifat segera.

    Misbakhun meyakini dengan koordinasi yang solid dan langkah mitigasi ekonomi yang terintegrasi, wilayah Sumatera dapat segera bangkit dari keterpurukan dan kembali memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Semua Sumber Daya Nasional Dikerahkan Tangani Banjir Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Mensesneg: Semua Sumber Daya Nasional Dikerahkan Tangani Banjir Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Mensesneg: Semua Sumber Daya Nasional Dikerahkan Tangani Banjir Sumatera
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi mengatakan penanganan bencana banjir serta longsor di tiga provinsi Sumatera sudah berjalan masif.
    Prasetyo menyebut semua sumber daya nasional juga telah dikerahkan.
    Hal ini sekaligus merespons soal desakan untuk menjadikan bencana di Sumatera sebagai darurat bencana nasional.
    “Jadi berkenaan dengan masalah status itu banyak pertimbangan dan sampai hari ini kita merasa, pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil,” ucap Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    Menurutnya, seluruh sumber daya nasional juga bekerja keras untuk melakukan
    penanganan bencana
    .
    Ia mengatakan, ada banyak pertimbangan sehingga tidak ada status darurat bencana nasional terkait bencana yang menewaskan ratusan orang itu.
    Meski begitu, ia menekankan, hal utama saat ini adalah penanganan bencana di Sumatera.
    “Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya,” ucapnya lagi.
    Selain itu, pemerintah pusat juga selalu memberikan bantuan serta dukungan untuk pemulihan di kawasan Sumatera pascabencana.
    “Support atau back up dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran yang Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, jajaran terkait untuk mem-back up sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di tiga provinsi,” tegas Prasetyo.
    Sebagai informasi, jumlah korban akibat bencana di tiga provinsi Sumatera, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, mencapai lebih dari 770 orang.
    Penambahan jumlah korban jiwa tersebut diketahui berdasarkan informasi Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) per Rabu (3/12/2025) sore.
    Hingga saat ini, masih ada ratusan korban hilang dan proses evakuasi masih dilakukan secara masif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Pastikan APBN Cukup Tangani Banjir Sumatera, Dana Siap Pakai Tersisa Rp 500 Miliar Nasional 3 Desember 2025

    Pemerintah Pastikan APBN Cukup Tangani Banjir Sumatera, Dana Siap Pakai Tersisa Rp 500 Miliar Nasional 3 Desember 2025

    Pemerintah Pastikan APBN Cukup Tangani Banjir Sumatera, Dana Siap Pakai Tersisa Rp 500 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup untuk menangani banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Ia menyebut, pemerintah memiliki
    Dana Siap Pakai
    (DSP) yang masih tersisa sekitar Rp 500 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi kesiapsiagaan kebencanaan.
    “(Anggaran) cukup. Jadi kan di dalam
    APBN
    itu ada yang namanya Dana Siap Pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Kalau sampai terakhir, kurang lebih 2 hari yang lalu masih di kisaran Rp 500 miliar sekian,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).
    Ia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto juga akan menambah dana tersebut jika diperlukan. Kepala Negara, kata dia, sudah memberikan instruksi itu secara langsung.
    “Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” ucap dia.
    Prasetyo menjabarkan, dana akan disalurkan salah satunya untuk penanganan bencana kepada TNI/Polri.
    “Misalnya TNI maupun Kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itupun akan kita
    back up
    ,” tandas Prasetyo.
    Sebelumnya diberitakan, Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
    Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah
    korban tewas
    akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang.
    “Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/12/2025).
    Rinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa.
    Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa.
    Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut.
    “3.300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan,” tulis data tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah siapkan Dewan Aglomerasi Jabodetabek-Punjur

    Pemerintah siapkan Dewan Aglomerasi Jabodetabek-Punjur

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pemerintah pusat sedang menyiapkan pembentukan Dewan Aglomerasi untuk mengoordinasikan perencanaan dan pengelolaan pembangunan wilayah Jabodetabek-Punjur, seiring berubahnya status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan lembaga tersebut akan menjadi pusat kendali koordinasi lintas daerah agar perencanaan kawasan metropolitan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

    “Dewan Aglomerasi ini akan memegang fungsi koordinasi penuh mulai dari perencanaan, anggaran, tata ruang, hingga pengendalian pembangunan,” kata Bima dalam Bogor Econimic Summit (BES) 2025 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa kawasan Jabodetabek-Punjur merupakan megakota terbesar di dunia dengan populasi sekitar 42 juta jiwa, sehingga memerlukan tata kelola baru yang lebih sistematis.

    Menurut Bima, persoalan lintas batas seperti sampah, banjir, transportasi, energi, dan pertumbuhan permukiman perlu ditangani dalam perspektif kawasan, bukan hanya wilayah administratif.

    “Tidak bisa lagi bicara hanya soal batas kota atau batas kabupaten. Yang kita butuhkan adalah satu platform besar untuk memutuskan arah pembangunan bersama,” ujarnya.

    Dewan Aglomerasi akan dipimpin oleh figur profesional yang ditunjuk langsung Presiden agar keputusan yang diambil bebas dari tarik-menarik kepentingan politik.

    “Harapannya lembaga ini tidak didominasi perspektif politik. Karena jika masih seperti itu, aglomerasi tidak akan pernah berjalan optimal,” kata dia.

    Ia menambahkan bahwa penyusunan Perpres Dewan Aglomerasi sedang dalam tahap finalisasi dan segera akan dikonsultasikan dengan daerah-daerah anggota.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan inisiatif tersebut sejalan dengan kebutuhan Kabupaten Bogor dan wilayah sekitarnya untuk mendapat kepastian arah tata ruang dan pembangunan kawasan.

    “Kami siap berkolaborasi karena banyak urusan lintas batas yang memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu daerah,” kata Rudy.

    Forum BES 2025 merekomendasikan agar daerah di Bogor Raya memberi masukan aktif terhadap penyusunan regulasi Dewan Aglomerasi agar sesuai dengan kondisi lapangan.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan dan Bobby mengecek stok beras-sawah terdampak bencana Tapteng

    Mentan dan Bobby mengecek stok beras-sawah terdampak bencana Tapteng

    Kami turut berduka cita dengan musibah cobaan bencana alam. Hari ini kami sudah kunjungan ke lapangan, kami siapkan beras tiga kali lipat dari kebutuhan.

    Tapanuli Tengah, Sumatera Utar (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meninjau langsung stok beras yang ada di gudang Perum Bulog hingga areal persawahan yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

    “Kami turut berduka cita dengan musibah cobaan bencana alam. Hari ini kami sudah kunjungan ke lapangan, kami siapkan beras tiga kali lipat dari kebutuhan,” kata Mentan dalam kunjungan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu.

    Ia menuturkan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat dan menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi di wilayah terdampak bencana.

    Mentan mengatakan pemerintah pusat menyiapkan suplai beras tiga kali lipat dari kebutuhan daerah, agar warga terdampak bencana di wilayah itu termasuk daerah lainnya yakni Aceh dan Sumatera Barat tidak mengalami kekurangan pasokan selama masa pemulihan.

    Dia menuturkan pengajuan 5.000 ton beras dari Pemerintah Provinsi Sumut langsung disetujui di lokasi, sementara pemerintah menyiapkan tambahan cadangan 10.000 hingga 15.000 ton untuk memastikan ketersediaan tetap aman dari setiap pengajuan.

    Mentan menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan tidak ada warga yang mengalami kekurangan pangan, mengingat stok nasional saat ini berada pada posisi yang sangat aman.

    Dalam peninjauan lapangan, Mentan mendapati 82 hektare sawah di Tapanuli Tengah mengalami kerusakan berat, sehingga pemerintah pusat memutuskan mengambil alih seluruh proses pemulihan tanpa membebani petani.

    Rekonstruksi lahan akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari perataan kembali, pencetakan sawah baru, pengiriman alat mesin pertanian, hingga penyediaan benih gratis sampai lahan siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

    Pemerintah daerah diminta merampungkan administrasi batas bidang dalam waktu satu hingga dua minggu agar proses perbaikan dapat dimulai, sementara pola penanganan akan disesuaikan tingkat kerusakan setiap lokasi agar lahan pertanian dapat kembali produktif secara cepat dan tepat.

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mentan atas perhatian langsung terhadap masyarakat Tapanuli Tengah serta penanganan cepat persoalan pangan dan kerusakan lahan pertanian akibat bencana.

    Ia menegaskan solusi konkret telah diberikan pemerintah pusat, termasuk perbaikan sawah yang tertutup lumpur dan tidak bisa ditanami, dengan seluruh biaya pemulihan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.

    Bobby menekankan pemerintah daerah akan menindaklanjuti instruksi pengajuan administrasi perbaikan lahan agar proses rekonstruksi berjalan cepat, sehingga petani dapat kembali berproduksi setelah bencana menghentikan aktivitas pertanian.

    Terkait kondisi terbaru, ia menjelaskan sebanyak 17 kabupaten dan kota di Sumut terdampak dengan tingkat kerusakan berbeda, termasuk wilayah yang tidak terkena banjir langsung tetapi mengalami dampak berat akibat akses tertutup.

    Wilayah paling banyak terisolasi berada di Tapanuli Tengah, sehingga dukungan TNI AU, TNI-Polri, dan pemangku kepentingan lain difokuskan pada pembukaan jalur darat yang kini baru satu akses terbuka untuk kendaraan roda empat.

    Untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terisolasi, pengiriman bantuan dilakukan melalui udara, sementara pasokan skala besar akan dikirim melalui jalur laut dari Pelabuhan Sibolga menuju titik-titik terdampak.

    Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebutkan masih terdapat tiga kecamatan yang memasuki hari kesembilan belum dapat dievakuasi sepenuhnya, dengan korban meninggal tertimbun longsoran serta kondisi lingkungan yang menyulitkan proses penyelamatan.

    “Nah hari ini, listrik kami pun belum menyala, internet juga belum menyala, akses jalan ada yang terputus, jembatan sedang diperbaiki, intinya semua gotong royong,” kata Masinton.

    Ia berharap kolaborasi antara pusat, provinsi, dan daerah dapat menenangkan masyarakat bahwa proses penanggulangan berjalan serius meski akses menuju lokasi terdampak masih terhambat.

    “Terhadap akses yang masih belum bisa ditembus, tadi kami sudah bicara dengan BNPB, Basarnas, agar dilakukan tim advance, menginap tiap malam, bikin tenda di sana, kemudian siangnya jalan menyusuri kembali, menginap disana sampai tembus,” katanya lagi.

    “Kita harus lakukan formula seperti itu agar kita bisa hadir di tengah-tengah penderitaan masyarakat, jadi negara hadir,” kata Masinton.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen Kunjungan Wakapolri Buat Haru Istri Bupati Aceh Tamiang

    Momen Kunjungan Wakapolri Buat Haru Istri Bupati Aceh Tamiang

    Jakarta –

    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mendatangi Aceh Tamiang, Aceh untuk mengecek langsung kondisi warga serta kebutuhan bantuan para korban terdampak banjir. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Pendopo Bupati Aceh Tamiang.

    Pantauan detikcom di depan bangunan utama, Bupati Armia Fahmi memanggil istrinya yang sedang berada di bangunan sebelah kiri belakang. Istrinya lalu menghampiri Armia dan Komjen Dedi dalam kondisi telanjang kaki.

    Sesampainya di dekat Komjen Dedi, istri Armia tak mampu menahan haru. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tersirat kesedihan atas bencana yang dialaminya serta seluruh warga Aceh Tamiang.

    “Yang sabar ya, Mbak. Kami (Polri) akan membantu, pasti kami akan membantu,” ucap Komjen Dedi kepada istri Bupati Armia.

    Komjen Dedi menyemangati istri Bupati Armia. Bupati Armia pun nampak menenangkan istrinya.

    Di area Pendopo Bupati, Komjen Dedi juga memberikan sejumlah bantuan makanan seperti beras hingga mie instan. Bupati Armia mengatakan bantuan ini akan diserahkan kepada Kepala Dusun, agar dibagikan merata kepada warga.

    Foto: Bu Asih korban banjir Aceh Tamiang (Audrey/detik)

    “Kami berharap pemerintah murah rezeki, dapat memberi kami tempat tinggal yang layak di daerah mana gitu. Bisa dibantu,” ucap Asih, warga Kualasimpang, Lingkungan Pahlawan.

    (aud/dek)

  • BPBD Jateng Peringatkan Kabupaten/Kota Segera Buat Kajian Risiko Bencana Regional 3 Desember 2025

    BPBD Jateng Peringatkan Kabupaten/Kota Segera Buat Kajian Risiko Bencana Regional 3 Desember 2025

    BPBD Jateng Peringatkan Kabupaten/Kota Segera Buat Kajian Risiko Bencana
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah diminta untuk segera menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB).
    Hal ini bertujuan agar pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah tidak gagap dalam menghadapi bencana alam.
    Kepala
    Badan Penanggulangan Bencana
    Daerah (BPBD) Provinsi
    Jawa Tengah
    , Bergas Catursasi Penanggungan, menjelaskan bahwa kajian tersebut merupakan bekal penting untuk pencegahan bencana bagi pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan bencana.
    “Untuk daerah-daerah yang belum punya
    kajian risiko bencana
    , tentu harus membuat. Karena itu bagian dari upaya mitigasi daerah untuk mengetahui apa yang menjadi potensi ancaman bencana di wilayahnya. Maka perlu ada KRB. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dokumen KRB harus dibuat atau diperbarui,” ucap Bergas saat dikonfirmasi pada Rabu (3/12/2025).
    Bergas menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak ingin melihat pemkab atau pemkot yang tidak memiliki KRB justru panik dan bingung saat menghadapi bencana.
    “Karena tidak tahu, akhirnya panik, tergagap-gagap,” tegasnya.
    Dia menambahkan bahwa KRB wajib disusun oleh pemkab/pemkot dengan melibatkan BPBD provinsi.
    Dalam proses penyusunannya, pemerintah daerah juga dapat mengajak ahli dan akademisi.
    “Masa berlaku KRB adalah lima tahun. Tapi bisa diperbarui setiap dua tahun jika di daerah terkait ada pembangunan yang masif seperti pembangunan pabrik, perumahan, permukiman, atau pembangunan lahan produktif, itu kan perlu dikaji,” lanjutnya.
    Selanjutnya, dengan bekal KRB, pemkot/pemkab diminta untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

    Bergas mengingatkan bahwa beberapa daerah di Jawa Tengah belum menghadapi puncak musim penghujan, sehingga masyarakat perlu tetap waspada dan siap mengevakuasi diri jika terdapat indikasi risiko bencana seperti banjir atau tanah longsor.
    Lebih lanjut, Bergas mengungkapkan bahwa bencana tanah longsor telah terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan ratusan orang terdampak.
    Sebanyak 21 orang meninggal dan dua lainnya hilang di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap pada 13 November 2025.
    Sementara itu, longsor di Banjarnegara, yang terjadi di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum pada 15 November 2025, menelan 17 korban jiwa dan 11 orang lainnya hilang.
    Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyatakan bahwa terdapat 10 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak memiliki KRB, termasuk Kabupaten Cilacap.
    “Ada beberapa daerah yang sudah tidak memiliki Kajian Risiko Bencana, termasuk Cilacap. Jadi Cilacap masa berlakunya (KRB) sudah habis karena 2014 sampai 2018. Kemudian Rencana Penanggulangan Bencana-nya juga sudah tidak berlaku,” kata Raditya saat menghadiri rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kantor Gubernur Jateng, (18/11/2025) lalu.
    BNPB merinci bahwa per 4 Juni 2025, terdapat enam wilayah di Jateng yang masa berlaku KRB-nya telah habis, yaitu Cilacap, Purworejo, Wonogiri, Grobogan, Temanggung, dan Kota Semarang.
    Selain itu, wilayah yang tidak memiliki KRB meliputi Klaten, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Ada Stok BBM, Warga Menginap untuk Antre di SPBU Humbang Hasundutan, Sumut Regional 3 Desember 2025

    Tak Ada Stok BBM, Warga Menginap untuk Antre di SPBU Humbang Hasundutan, Sumut Regional 3 Desember 2025

    Tak Ada Stok BBM, Warga Menginap untuk Antre di SPBU Humbang Hasundutan, Sumut
    Tim Redaksi
    HUMBANG HASUNDUTAN , KOMPAS.com
    — Kosongnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) membuat sejumlah warga di Kabupaten Humbang Hasundutan menginap di SPBU.
    Pantauan Kompas.com di lokasi pada Rabu (3/12/2025) siang, warga Kecamatan Lintong,
    Humbang Hasundutan
    terlihat memenuhi area SPBU untuk menunggu pengisian ulang pasokan BBM.
    Para warga terlihat duduk di sekitar area stasiun pengisian sambil membawa jerigen untuk mengisi bahan bakar.
    Puluhan motor terparkir di area SPBU, menandai bahwa mereka sudah mengantre bensin di bagian depan.
    Sebagian motor itu bahkan ditinggal pulang oleh pemiliknya dengan kondisi terparkir.
    Hanya ada dua petugas SPBU yang juga ikut duduk bersama warga, karena tak bisa melakukan pengisian akibat kosongnya stok BBM, baik Pertalite, Pertamax, maupun Solar.
    Sementara, antrean mobil, bus, dan truk tumpah ruah hingga mengular ke jalan raya hingga kurang lebih 500 meter.
    Padahal, jalanan tersebut hanya memiliki dua lajur untuk dilewati dari dua arah berlawanan.
    Panjangnya antrean yang mengular ke jalan raya pun membuat arus lalu lintas mengalami macet total.
    Sejumlah warga pun harus membantu mengurai kemacetan agar lalu lintas dapat tetap berjalan, baik dari arah Silangit maupun ke arah Sibolga.
    Anton (46) seorang sopir truk mengaku sudah lebih dari 24 jam memarkirkan kendaraannya di SPBU tersebut.
    “Sudah mau dua hari kali ini nginap di sini, enggak ada ada stoknya, menginap di mobil jadinya,” kata Anton saat diwawancarai Kompas.com, Rabu.
    Anton yang membawa sejumlah barang kiriman menuju Kota Medan menyebut sudah tak bisa lagi melanjutkan perjalanan karena bensin di mobilnya sudah menipis.
    “Udah mau habisnya itu mobil, sepanjang jalan ini sama semua kosong, yasudah tunggu saja,” kata dia.
    Menurutnya, mencari SPBU lain pun tak bisa karena hampir seluruh tempat yang ia lewati tak memiliki pasokan BBM.
    “Kalau minggu lalu itu masih ada lah Pertamax yang berapa tempat. Tapi dari semalam, semua habis. Pertalite, Pertamax,” ucapnya.
    Sementara, salah satu warga sekitar, Meli (50) mengaku telah mengantre sejak SPBU tersebut dibuka pada pagi hari.
    “Sudah ada lah kali empat atau lima jam,” ucap Meli kepada Kompas.com, Rabu.
    Ia terduduk di area taman SPBU dengan sebuah jerigen kosong di sampingnya, menanti untuk diisi agar motor di rumahnya bisa kembali digunakan.
    “Ini mau isi jerigen ini. Soalnya kan kereta (motor)-ku di rumah habis minyaknya, aku menumpang sama tetangga ini untuk beli, nah di sini lah nanti isinya (jerigen),” ujarnya.
    Menurutnya, sudah satu pekan terjadi kelangkaan BBM di kawasan Humbang Hasundutan, setelah banjir dan longsor menghantam kawasan tersebut.
    “Sudah satu minggu lah, semenjak longsor itu. Untungnya listrik masih (nyala),” tutur dia.
    Meli mengaku sengaja mengantre dan enggan meninggalkan SPBU sejak pagi hari, berharap agar dirinya bisa segera mendapat BBM setelah adanya pengisian ulang dari
    Pertamina
    .
    Adapun, Anton mendesak pemerintah agar segera membenahi pasokan BBM agar semakin merata.
    Pasalnya, apabila kebutuhan bensin tidak dipenuhi, dapat berujung protes besar dari masyarakat.
    “Ya gimana, namanya minyak ini kan kebutuhan kita semua. Mau ngapain aja butuh, kalau kayak gini terus kan repot semua, nanti ujungnya diprotes sama warga kan, didemo,” kata dia.
    “Tolong lah sampaikan ke bapak Presiden, bapak Gubernur, boleh lah BBM ini cepat diselesaikan masalahnya,” tutup dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan Amran siapkan stok beras tiga kali lipat di tiga provinsi

    Mentan Amran siapkan stok beras tiga kali lipat di tiga provinsi

    Medan (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyiapkan stok beras tiga kali lipat dari kebutuhan normal di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Kami tanda tangan dengan Gubernur di lokasi. Permintaannya lima ribu ton, kami siapkan tiga kali lipatnya. Kami kirim,” ucap Andi di Gudang Bulog, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tapteng, Sumatera Utara, Rabu.

    Menurut Amran, ketiga provinsi yang mengalami bencana tersebut membutuhkan beras 5.000 ton untuk memenuhi kebutuhan di daerah terdampak banjir dan longsor.

    Namun sebagai beras cadangan, Mentan Amran telah menambah menjadi sekitar 15 ribu ton yang segera dikirim, termasuk ke wilayah Sumatera Utara.

    “Saudaraku sabar, pemerintah tidak akan biarkan satu orangpun kekurangan beras,” tegas Andi didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

    Mentan mengatakan, saat ini terdapat sekitar 600 ton beras Bulog telah sampai ke Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara.

    Kemudian, lanjut Amran, dilanjutkan pengiriman sekitar 10.000 ton. Amran juga berharap bantuan beras cadangan ini bisa dilakukan dalam satu tahap.

    “Sudah tiba. Sudah sandar 600 ton, dan kami akan kirim untuk cadangan 10.000 ton. Kalau bisa satu kapal, satu tahap karena orang-orang sudah butuh,” tegas Amran.

    Pihaknya juga terus memantau peristiwa bencana hidrometeorologi tiga provinsi di Sumatera yang telah merusak sawah yang akan diperbaiki hingga siap tanam berupa bibit seluas 40 hektare.

    Begitu juga dengan lahan pertanian jagung sekitar 604 hektare mengalami kerusakan, dan akan segera diperbaiki dengan menyiapkan bibit seluas 1.000 hektare.

    “Kami beri waktu satu minggu untuk administrasinya, dimana patok tanahnya, kemudian kita akan perbaiki. Alat beratnya, kami bekerja sama dengan kontraktor lokal. Pak Bupati, pak Gubernur tinggal tunjuk, langsung dikerjakan,” terang Amran.

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan, pihaknya terus bekerja guna membuka akses ke lokasi-lokasi bencana utama mendistribusikan bantuan.

    Sehingga seluruh bantuan, lanjut dia, bisa masuk ke daerah-daerah yang terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor menerjang wilayah Sumatera Utara.

    Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Selasa (2/12), menyebutkan korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara menjadi 294 orang, dan hilang 155 orang.

    BNPB juga menyatakan, empat kabupaten/kota di Sumatera Utara paling terdampak banjir bandang dan tanah longsor, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara

    “Semuanya lagi benar-benar berupaya memperbaiki jalur-jalur utama, baik yang masuk ke Tapteng (Tapanuli Tengah), dan juga yang di dalam Tapteng. Kalau masih ada tumpukan lumpur ini akan menjadi prioritas,” jelas Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.