Xcloud.id

Topik: Banjir

  • PU Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang & Sibolga Telah Terbuka Usai Banjir

    PU Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang & Sibolga Telah Terbuka Usai Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap akses jalur darat di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh hingga Sibolga, Sumatra Utara (Sumut) telah terbuka dan mulai dapat dilintasi kendaraan usai bencana banjir bandang dan longsor.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengerahkan alat berat untuk penanganan lumpur pascabencana di sejumlah titik lokasi bencana.

    “Hari ini beritanya untuk yang [Aceh] Tamiang itu sudah terbuka semuanya. Saya juga mengutip dari informasi yang disampaikan Pak Seskab ya kemarin pada saat Posko terpadu, jadi sudah bisa dilewati. Sibolga itu juga sudah bisa dilalui semuanya,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (4/12/2025).

    Lebih lanjut, Diana menyebut saat ini Kementerian PU juga tengah melakukan identifikasi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak. Khususnya, pada akses jembatan hingga jalan. Di mana, proses perbaikan dilaporkan bakal dijalankan secara bertahap.

    Dia menargetkan, penanganan lumpur tersebut dibidik rampung dalam kurun waktu satu minggu ke depan.

    “Kita harus mengidentifikasi dulu [anggaran yang dibutuhkan berapa], kemudian nanti kita cek verifikasi, kerusakannya seperti apa, kita butuhnya seperti apa. Tetapi untuk tanggap darurat sekarang ya mesti harus dilakukan,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Ditjen Bina Marga Kementerian PU hingga 3 Desember 2025, sejumlah ruas strategis yang sebelumnya terputus akibat banjir dan longsor kini telah kembali terhubung dan fungsional. 

    Sejumlah ruas jalan nasional yang telah berhasil dipulihkan dan dapat dilalui antara lain ruas Banda Aceh–Meureudu yang kini kembali terhubung. Ruas Batas Kota Lhokseumawe–Kota Langsa juga sudah dapat dilalui, dengan pembersihan sedimen yang terus dilakukan di lapangan. 

    Selanjutnya, ruas Kota Langsa–Kota Kuala Simpang telah tertangani dari endapan material banjir. Ruas Kota Kuala Simpang–Batas Provinsi Sumatera Utara per 3 Desember 2025 sudah dapat dilalui oleh seluruh jenis kendaraan. Saat ini masih dilanjutkan pembersihan dengan dukungan alat berat berupa 4 unit excavator backhoe, 2 unit wheel loader, dan 2 unit motor grader. 

    Kemudian ruas Kota Kutacane–Batas Provinsi Sumatera Utara kini juga telah kembali dapat dilalui. Ruas Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya yang berada di wilayah dataran tinggi saat ini telah terhubung untuk kendaraan roda dua. 

    Sementara itu, ruas Simpang Uning–Uwaq–Blangkejeren juga telah terbuka bagi kendaraan roda dua dan tengah dipersiapkan agar segera dapat dilalui kendaraan roda empat.

  • Bahlil Evaluasi Total Tambang di Wilayah Bencana Sumatera!

    Bahlil Evaluasi Total Tambang di Wilayah Bencana Sumatera!

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi total pada pengelolaan tambang di wilayah yang terdampak bencana di Sumatera. Ramai anggapan operasional tambang menjadi biang kerok parahnya dampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurutnya, tambang yang ada kebanyakan di Sumatera Utara. Di Aceh, pihaknya masih melakukan pengecekan dan di Sumatera Barat tidak ada.

    “Kalau di Sumbar itu nggak ada. Di Aceh pun kita lagi pengecekan. Nah kalau di Sumut tim kita lagi evaluasi, kalau tim evaluasi saya akan cek dampaknya, apakah tambang ini ada apa tidak,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Dia menegaskan apabila tambang-tambang yang sudah dievaluasi memiliki dampak lingkungan yang tidak sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, pihaknya akan mengambil langkah tegas kepada perusahaannya.

    “Saya pastikan kalau ada tambang atau IUP yang bekerja tidak sesuai kaidah dan aturan berlaku, kami akan berikan sanksi tegas,” kata Bahlil.

    Dalam keterangan tertulis, sebelumnya Bahlil mengatakan kegiatan pertambangan adalah salah satu cara perbaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat bukan mendatangkan bencana. Namun jika yang terjadi malah merusak lingkungan, maka hal tersebut harus ditindak tegas.

    “Ini menyedihkan. Saya pastikan akan menindak tegas para penambang yang bekerja serampangan tidak sesuai ketentuan, jika benar musibah ini terjadi akibat kegiatan pertambangan,” kata Bahlil.

    Jika terbukti banjir dan longsor ini terjadi imbas penambangan yang serampangan, Bahlil meminta kondisi ini harus disudahi karena tidak boleh ada kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan. Bahlil menekankan pentingnya mitigasi bencana agar tidak lagi terjadi.

    “Tidak boleh ada lagi kejadian bencana yang memakan korban 770 jiwa dan ribuan masyarakat mengungsi,” ujar Bahlil.

    Lihat juga Video ‘Kata Bahlil Soal Dugaan Banjir di Sumatera Akibat Tambang Ilegal’:

    (acd/acd)

  • Korban Hilang Akibat Banjir dan Longsor di Sumut Bertambah Jadi 205 Orang, Berikut Rinciannya

    Korban Hilang Akibat Banjir dan Longsor di Sumut Bertambah Jadi 205 Orang, Berikut Rinciannya

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan sebanyak 207 truk logistik diberangkatkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai wujud percepatan dukungan pemerintah dalam situasi darurat.

    “Hari ini kita kirimkan Rp34,8 miliar nilainya, dalam bentuk barang bukan uang, ada beras, susu, sosis, mie instan, hingga air mineral,” kata Mentan dalam pelepasan bantuan kemanusiaan 207 truk logistik untuk daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan bantuan kemanusiaan itu bagian dari donasi yang dihimpun dari seluruh jajaran Kementerian Pertanian termasuk pengusaha mitra kementerian itu hingga BUMN.

    Adapun dana bantuan yang sebelumnya dihimpun mencapai Rp75,85 miliar.

    Amran menyebutkan ratusan truk itu memuat 25 ton beras, 35 ton minyak goreng, 38 ton gula pasir, 1.780 dos susu, hingga 2.480 dus air mineral.

    “Masih banyak lainnya ada sarden, teh, kopi, baju, pampers, telur, pembalut, peralatan sholat, perlengkapan mandi, selimut, telur, obat-obatan,” jelas Mentan.

    Amran menjelaskan pengiriman logistik dilakukan melalui jalur laut menggunakan KRI Banda Aceh, dengan pembagian 70 truk untuk Aceh, 70 truk untuk Sumatera Utara, dan 67 truk untuk Sumatera Barat sesuai kebutuhan di tiap daerah.

    “Insya Allah nanti kapal ini sandar pertama di Sumbar, Padang. Kemudian bergerak ke Sibolga, Sumut. Kemudian terakhir di Aceh, kami sudah bagi,” jelasnya.

    Ia menyampaikan apresiasi kepada para mitra, pengusaha, BUMN, hingga pegawai Kementerian Pertanian yang secara sukarela memberikan donasi, sehingga terkumpul Rp75 miliar lebih yang digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

    Amran menegaskan seluruh bantuan dikawal langsung tim Kementerian Pertanian di lapangan, sementara jajaran Bulog juga bekerja siang malam, bahkan tinggal di tenda selama beberapa hari untuk memastikan distribusi berjalan lancar.

    “Semua yang kita kirim ini dikawal oleh Kementerian Pertanian. Kenapa? Ini amanah dari teman-teman pegawai. Pegawai kami (menyumbang) Rp50.000, Rp200.000 per, terkumpul Rp10 miliar. Tapi, ada (perusahaan) yang (donasi) Rp20 juta, ada yang Rp10 juta, ada Rp5 juta, ada Rp1 juta, ada Rp200 jutaan,” jelasnya.

  • Menteri ESDM pastikan pemulihan listrik di Tapanuli Tengah dipercepat

    Menteri ESDM pastikan pemulihan listrik di Tapanuli Tengah dipercepat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan percepatan pemulihan pasokan listrik di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan menargetkan seluruh jaringan kembali normal pada Jumat (5/12/2025).

    Menurut Bahlil, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, pemulihan menjadi instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Pada Selasa (2/12/2025) malam, Bahlil menggelar rapat darurat di Kantor Bupati Tapanuli Tengah di tengah kondisi penerangan yang masih tidak stabil pascabencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

    Hadir dalam rapat itu Gubernur Sumut, Bupati Tapanuli Tengah, serta Direktur Utama PT PLN dan Dirut PT Pertamina.

    “Sekarang tower-tower yang jatuh, materialnya sudah ada dan saya meminta kepada PLN, insya Allah hari Jumat ini semuanya clear. Jadi, Jumat malam kita doakan lampu sudah nyala sebagaimana mestinya,” kata Bahlil usai rapat.

    Ia menjelaskan fokus pemulihan berada pada jaringan transmisi utama, khususnya jalur SUTT Tarutung-Sibolga yang telah mencapai progres 70 persen melalui pembangunan tower emergency untuk menggantikan tower yang roboh.

    Percepatan juga dilakukan pada jalur SUTT Bireuen-Arun yang telah mencapai progres 60 persen.

    Bahlil menambahkan bahwa Gardu Induk (GI) Sibolga sudah beroperasi penuh sejak 2 Desember 2025, sehingga pasokan siap disalurkan begitu jaringan transmisi kembali tersambung.

    Data PLN per 3 Desember 2025 pukul 13.00 WIB tercatat sebanyak 87 persen atau 473.055 pelanggan terdampak telah kembali menikmati aliran listrik.

    Beban listrik pulih 93,4 persen atau 246,63 MW, didukung pemulihan 96 penyulang.

    Pemerintah masih memprioritaskan pemulihan untuk 70.993 pelanggan yang masih terdampak pemadaman di delapan wilayah UP3, termasuk Sibolga dan Padang Sidimpuan.

    “Ini sebagai bentuk keseriusan atas arahan dan perintah Bapak Presiden ketika kemarin datang untuk memastikan agar listrik di minggu ini selesai,” ujarnya.

    Untuk kebutuhan darurat, Kementerian ESDM dan PLN menyalurkan 40 unit genset berkapasitas 6.000 watt dan 200 lampu darurat kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk ditempatkan pada titik-titik prioritas.

    Selain listrik, pemerintah juga mempercepat pemulihan pasokan energi lain seperti BBM dan LPG.

    Pertamina diminta mengoperasikan SPBU selama 24 jam, menambah jumlah SPBU aktif dari tiga menjadi lima unit, dan menghapus sementara kewajiban penggunaan barcode untuk pembelian BBM.

    Distribusi LPG juga diubah dengan mengalihkan hub pasokan dari Dumai ke Padang serta menyiapkan empat kapal khusus untuk melayani wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Nias.

    Bahlil juga melanjutkan bermalam di posko siaga bencana di Sibolga untuk memantau langsung progres perbaikan.

    “Saya Menteri ESDM hanya ingin memastikan atas perintah Bapak Presiden adalah segera listrik nyala, harus ada LPG, BBM harus jalan. Itu tugas tupoksi saya yang diperintah oleh Bapak Presiden untuk datang ke sini,” katanya.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2 Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo Nasional

    2 Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo Nasional

    Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga bertaubat nasuha, bukan hanya dirinya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol.
    Bahlil menekankan, semua pejabat harus mengevaluasi diri terkait
    bencana banjir
    dan longsor Sumatera.
    “Kalau pertaubatan nasuha,
    Cak Imin
    juga pertaubatan nasuha lah. Semuanya ya. Oke ya? Semua kita semua harus apa ya… ya evaluasi diri, ya,” ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
    Bahlil menjelaskan, yang bisa memerintah dirinya hanyalah Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Bahlil turut menegaskan bahwa dia sedang fokus menjalankan urusan rakyat, sekaligus apa yang diperintahkan Prabowo.
    “Kalau saya kan, Presiden saya kan Pak Presiden Prabowo. Yang bisa di kabinet, yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo,” tuturnya.
    “Dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana,” imbuh Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Cak Imin menyurati tiga menteri dan mengajak untuk melakukan tobat nasuhah imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
    “Pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu, memperbaiki. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah,” ujar Cak Imin Senin (1/12/2025)
    “Bahasa NU-nya tobatan nasuhah,” sambungnya.
    Tobatan nasuhah yang dimaksud Cak Imin adalah mengevaluasi total seluruh kebijakan berkaitan dengan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
    “Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ucap Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Truk Kayu Ilegal Lewat Setelah Banjir, Itu Mengejek Rakyat

    Truk Kayu Ilegal Lewat Setelah Banjir, Itu Mengejek Rakyat

    GELORA.CO  — Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, meluapkan kemarahan dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni, setelah melihat video truk bermuatan kayu berdiameter raksasa melintas hanya dua hari setelah bencana banjir melanda sejumlah daerah.

    Titiek menyebut peristiwa itu sebagai bentuk “ejekan” terhadap rakyat di Sumatra yang baru tertimpa musibah.

    Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025) suasana mendadak agak tegang saat Titiek mengangkat isu penebangan liar yang diduga menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana ekologis di Sumatra.

    “Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah,” ujar Titiek membuka pernyataannya.

    Ia menggambarkan kayu berdiameter sekitar 1,5 meter yang diambil dari hutan, menurutnya memerlukan waktu ratusan tahun untuk tumbuh.

    “Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja motong kayu sebesar itu? Apa salah pohon itu? Dia memberi begitu banyak kebaikan bagi manusia. Mencegah erosi, menyaring udara. Kok dipotong begitu saja,” katanya dengan suara meninggi.

    Titiek semakin geram saat menjelaskan bahwa truk pengangkut kayu itu justru melintas di jalan umum hanya berselang dua hari setelah banjir terjadi.

    “Itu truk lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan. Dalam bahasa Jawa, itu namanya ngece… mengejek!” ujarnya.

    “Baru kita kena bencana, mereka lewat begitu saja di depan muka kita. Itu menghina rakyat Indonesia,” tambah Titiek.

    Karenanya Titiek meminta Menteri LHK menelusuri perusahaan pemilik truk dan memastikan tidak ada lagi penebangan pohon-pohon besar. Titiek menolak adanya kebijakan moratorium yang hanya bersifat sementara.

    “Kami tidak mau hanya moratorium. Hentikan! Enggak usah ada lagi pohon besar yang dipotong-potong.”

    Pernyataan itu disambut tepuk tangan sejumlah anggota Komisi IV.

    Titiek juga menyinggung banyaknya batang-batang pohon yang ditemukan memenuhi sungai dan pantai setelah banjir.

    Ia menyebut persoalan itu berkaitan dengan pembukaan lahan baru untuk perkebunan maupun pertambangan yang belum dikontrol secara ketat.

    “Pembukaan lahan baru harus diperketat lagi syarat-syaratnya. Jangan dibiarkan begitu saja. Sudah cukup. Jangan lagi ke depan siapa pun di belakangnya, mau bintang-bintang kek mau apa.”

    Titiek menegaskan bahwa Komisi IV mendukung penuh langkah tegas pemerintah dalam menindak perusahaan perusak lingkungan, tanpa pandang bulu.

    “Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak sebagai pembantu presiden. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Siapa pun itu, kalau merusak hutan kita, tindak saja. Bapak enggak usah takut, kami di belakang Bapak,” kata Titiek.

    Setelah pernyataan keras itu, pimpinan rapat mempersilakan Menteri Raja Juli Antoni memberikan tanggapan.

    Menanggapi kecaman keras Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, yang menilai beredarnya truk kayu ilegal di jalan umum tak lama setelah bencana di Sumatra sebagai “ejekan terhadap rakyat”, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa pemerintah sudah bergerak cepat untuk menuntaskan dugaan pelanggaran.

    Raja Juli menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama aparat penegak hukum telah memulai penyelidikan atas asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir. 

    Ia menyebut sejak Juni 2025 telah dilakukan tindakan hukum di sejumlah provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terhadap aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu ilegal. 

    Di antaranya di kabupaten Tapanuli Selatan, ditemukan beberapa truk yang membawa kayu tanpa dokumen sah.

    Raja Juli berjanji, jika hasil investigasi menunjukkan unsur pidana, pihaknya akan menindak “setegas-tegasnya” sesuai hukum yang berlaku.

    Menhut juga mengakui bahwa bencana alam baru-baru ini menjadi pemicunya evaluasi besar-besaran terhadap pengelolaan hutan di Indonesia.

    Ia menyebut, peristiwa ini sebagai peringatan penting agar pengawasan terhadap hutan, izin usaha, dan distribusi kayu diperketat. 

    “Ini melecut saya dan jajaran di Kemenhut untuk refleksi dan evaluasi forest governance agar kejadian serupa bisa diminimalkan,” katanya.

    Raja Juli menyatakan kesiapan memberikan data dan dokumen pendukung, termasuk rincian hasil penindakan, penyitaan kayu, dan status penyidikan terhadap aktivitas illegal logging.

    Raja Juli menegaskan dan mengakui bahwa penyebab tragedi banjir dan longsor di Sumatra bukan hanya karena curah hujan ekstrem, tapi juga karena kerusakan ekosistem, deforestasi, dan pelanggaran tata kelola hutan. 

    Ia meminta agar semua pihak yakni pemerintah, DPR, dan masyarakat, tidak menyerempet isu tersebut sebagai sekadar musibah alam. 

    “Kejadian ini melecut kami untuk memperbaiki secara menyeluruh. Tapi jika ditemukan pelanggaran, hukum harus ditegakkan,” kata Raja Juli di depan anggota DPR

  • Kabupaten Subang Juga Dilanda Banjir, Begini Kondisinya

    Kabupaten Subang Juga Dilanda Banjir, Begini Kondisinya

    FAJAR.CO.ID, SUBANG — Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat masih sangat sibuk melakukan penanganan encana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di tengah situasi yang masih memililukan itu, giliran warga Kabupaten Subang yang harus menghadapi bencana serupa, Kamis (4/12).

    Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik banjir menghantam wilayah tersebut. Rumah warga di beberapa titik di Kabupaten Subang, terendam luapan air sungai.

    Peristiwa itu terjadi seusai hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari.

    Kapolres Subang AKBP, Dony Eko Wicaksono membenarkan kejadian tersebut. Ia memastikan kondisi yang terjadi bukanlah banjir bandang, melainkan luapan air sungai yang melimpah hingga ke permukiman warga.

    “Itu sungai meluap tetapi masuk ke rumah warga. Anggota lagi di sana. Bukan banjir, nggak ada. Itu air sungai meluap,” kata Dony saat dihubungi.

    Ia menjelaskan, jajaran kepolisian, termasuk Kapolsek dan personel Samapta, telah berada di lokasi untuk melakukan pengecekan dan membantu warga terdampak. “Nanti dicek ya yang masuk ke rumah warga berapa,” ujarnya.

    Hingga saat ini, aparat masih mendata jumlah rumah yang terdampak serta memastikan kondisi warga tetap aman.

    Sementara itu, Pranata Humas BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengatakan ada ratusan rumah terendam banjir, di Kabupaten Subang.

    Berdasarkan data yang diterima, telah terjadi banjir rob di Kecamatan Legonkulon sekitar pukul 07.00 WIB. Banjir terjadi akibat air pasang yang meluap hingga menggenangi permukiman warga.

  • Terungkap Asal Usul Gelondongan Kayu yang Terbawa Arus Banjir Sumatera

    Terungkap Asal Usul Gelondongan Kayu yang Terbawa Arus Banjir Sumatera

    Jakarta: Kementerian Kehutanan memberikan penjelasan terkait ribuan kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November lalu. 

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan bahwa kayu-kayu itu kemungkinan berasal dari berbagai sumber. Selain dugaan pembalakan liar, material tersebut juga bisa berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

    Meski begitu, Dwi menegaskan bahwa pihaknya masih mendalami asal-usul kayu gelondongan tersebut. Ia memastikan proses penelusuran dilakukan secara profesional untuk mengungkap setiap indikasi pelanggaran dan menindak bukti kejahatan kehutanan sesuai aturan.

    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.
     

    Sepanjang 2025, Gakkum Kemenhut telah menangani sejumlah kasus pencucian kayu ilegal di kawasan yang juga terdampak banjir di Sumatera. Di Aceh Tengah, misalnya, pada Juni 2025 penyidik menemukan praktik penebangan pohon secara ilegal di luar areal PHAT dan kawasan hutan, dengan barang bukti 86,60 meter kubik kayu ilegal.Kasus serupa juga terungkap di Solok, Sumatra Barat, pada Agustus 2025. 

    Di lokasi tersebut, aparat mengamankan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT. Barang bukti yang diamankan antara lain 152 batang kayu/log, dua ekskavator, dan satu bulldozer.

    Kemudian di Kepulauan Mentawai dan Gresik pada Oktober 2025, Ditjen Gakkumhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita 4.610,16 meter kubik kayu bulat asal Hutan Sipora yang dikeluarkan menggunakan dokumen PHAT bermasalah.

    Sementara di Sipirok, Tapanuli Selatan, pada periode yang sama diamankan empat truk bermuatan 44,25 meter kubik kayu bulat dengan dokumen PHAT yang sudah dibekukan.

    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” pungkas Dwi.

    Jakarta: Kementerian Kehutanan memberikan penjelasan terkait ribuan kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November lalu. 
     
    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan bahwa kayu-kayu itu kemungkinan berasal dari berbagai sumber. Selain dugaan pembalakan liar, material tersebut juga bisa berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).
     
    Meski begitu, Dwi menegaskan bahwa pihaknya masih mendalami asal-usul kayu gelondongan tersebut. Ia memastikan proses penelusuran dilakukan secara profesional untuk mengungkap setiap indikasi pelanggaran dan menindak bukti kejahatan kehutanan sesuai aturan.

    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.
     

     
    Sepanjang 2025, Gakkum Kemenhut telah menangani sejumlah kasus pencucian kayu ilegal di kawasan yang juga terdampak banjir di Sumatera. Di Aceh Tengah, misalnya, pada Juni 2025 penyidik menemukan praktik penebangan pohon secara ilegal di luar areal PHAT dan kawasan hutan, dengan barang bukti 86,60 meter kubik kayu ilegal.Kasus serupa juga terungkap di Solok, Sumatra Barat, pada Agustus 2025. 
     
    Di lokasi tersebut, aparat mengamankan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT. Barang bukti yang diamankan antara lain 152 batang kayu/log, dua ekskavator, dan satu bulldozer.
     
    Kemudian di Kepulauan Mentawai dan Gresik pada Oktober 2025, Ditjen Gakkumhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita 4.610,16 meter kubik kayu bulat asal Hutan Sipora yang dikeluarkan menggunakan dokumen PHAT bermasalah.
     
    Sementara di Sipirok, Tapanuli Selatan, pada periode yang sama diamankan empat truk bermuatan 44,25 meter kubik kayu bulat dengan dokumen PHAT yang sudah dibekukan.
     
    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” pungkas Dwi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Kayu Gelondongan Terbawa Arus Banjir Bandang Sumatera, Analisis Guru Besar IPB: Pembalakan Liar

    Kayu Gelondongan Terbawa Arus Banjir Bandang Sumatera, Analisis Guru Besar IPB: Pembalakan Liar

    Liputan6.com, Jakarta – Banjir bandang Sumatera yang membawa material kayu gelondongan menunjukkan indikasi pembalakan liar. Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof Bambang Hero Saharjo menuturkan, gelondongan kayu besar yang terbawa arus banjir tidak mengindikasikan karena lapuk dan roboh alami. Ada indikasi perbuatan tangan manusia. 

    Bambang mengaitkan temuan tersebut dengan kasus serupa yang pernah ditangani beberapa tahun lalu di kawasan lindung Sumatra Utara. Menurutnya, tumbangnya satu atau dua pohon dalam kondisi alami bukan merupakan ancaman bagi ekosistem.  

    “Pohon ini, ya, kalaupun tumbang, itu tidak banyak. Paling hanya satu, dua. Dan itu alami,” tutur Kepala Pusat Studi Bencana IPB ini pada Kamis (4/12/2025).  

    Bambang menerangkan, sistem perakaran pohon tua yang kuat membuat hutan tetap stabil. Ketika satu pohon tumbang, ruang kosong tersebut segera diisi oleh regenerasi spesies baru.

    Namun, masalah muncul ketika aktivitas pembalakan liar memasuki kawasan hutan. Gangguan pada vegetasi menghilangkan kerapatan tajuk dan membuka celah yang memicu perubahan drastis dalam aliran air serta kestabilan tanah. 

    “Pada kondisi seperti ini, ketika pembalakan liar masuk, maka celah antara tajuk semakin terbuka,” ungkapnya. 

    Dia menggambarkan, hutan yang masih sehat memiliki struktur tajuk yang rapat dan bertingkat, sehingga mampu memecah dan menahan laju air hujan. 

    “Walaupun ada air, dia tidak langsung ke permukaan. Tapi jatuh di tajuk, pecah, kemudian sebagian mengalir melalui batang atau stem flow,” jelasnya.

    Bambang menjelaskan, keberadaan tumbuhan bawah dan serasah berperan penting dalam menyerap air serta menjaga kestabilan ekosistem hutan. Lapisan vegetasi yang berjenjang, mulai dari tajuk atas hingga vegetasi bawah, merupakan sistem penyangga alami yang menjaga keseimbangan lingkungan.

    “Tuhan menciptakan ini tentu saja untuk kebaikan manusia dan lingkungannya,” ucapnya. 

  • Soal Banjir Besar Pulau Sumatera, Guru Besar Mitigasi Bencana: Indikasi Penebangan Hutan

    Soal Banjir Besar Pulau Sumatera, Guru Besar Mitigasi Bencana: Indikasi Penebangan Hutan

    Bisnis.com, MALANG — Banyaknya batang kayu yang terbawa arus banjir menunjukkan indikasi kuat dugaan adanya penebangan hutan yang perlu segera dievaluasi.

    “Banyak kayu-kayu yang terhanyut banjir. Itu indikasinya ada penebangan hutan di situ,” ujar Guru Besar Bidang Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sukir Maryanto di Malang, Kamis (4/12/2025).

    Dia menjelaskan, deforestasi masih menjadi persoalan krusial, terutama karena Indonesia berada “di bawah rata-rata dunia” dalam standar pengelolaan hutan berkelanjutan.

    Menurutnya, beberapa program pemerintah di masa lalu, seperti ekspansi lahan transmigrasi, perkebunan karet, dan sawit, tidak sedikit yang mengorbankan tutupan hutan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

    Prof. Sukir mengingat masa ketika ia menjadi transmigran di Sumatera, melihat langsung pohon-pohon besar ditebang untuk pembukaan lahan. Ia menyebut kondisi serupa terjadi di berbagai hutan di Sumatera dan Kalimantan.

    “Banyak kasus pemanfaatan hutan tidak sesuai desain lingkungan, sehingga banjir kerap muncul,” katanya.

    Selain faktor deforestasi, cuaca ekstrem juga disebut menjadi pemicu utama terjadinya banjir.

    Dia menjelaskan, periode September hingga Februari merupakan fase cuaca ekstrem tahunan di Indonesia. Saat ini kondisi cuaca ekstrem. Siklus ini terjadi tiap tahun.

    Meski demikian, dia menilai, mitigasi bencana dapat dilakukan dengan lebih baik apabila sistem informasi cuaca di Indonesia bekerja secara optimal.

    Dia membandingkan kemampuan peringatan dini Indonesia dengan Jepang yang dinilai jauh lebih presisi dan terstruktur.

    “Di Jepang, ramalan cuaca tersedia per jam dan per wilayah kecil seperti kecamatan. Informasinya ada di TV publik, transportasi umum, hingga situs pemerintah,” jelasnya. Menurutnya, sistem ini memungkinkan masyarakat mengantisipasi hujan, angin kencang, atau bencana lainnya lebih cepat dan akurat.

    Dia mengatakan, BMKG perlu meningkatkan fungsi informasi dan sosialisasi, termasuk memperkuat kolaborasi dengan BRIN, badan geologi, serta perguruan tinggi. Menurutnya, koordinasi antarlembaga masih lemah sehingga data dan peralatan pemantauan bencana belum terintegrasi dengan baik.

    Dia mengungkap pula, temuan anomali sinyal MAGDAS (Magnetic Data Acquisition System) di Stasiun Cangar yang dikelola UB. Anomali tersebut muncul berdekatan dengan aktivitas erupsi Gunung Semeru.

    “Ada sinyal besar di Cangar, sementara stasiun lain di Malaysia atau Australia tidak merekamnya,” ujarnya.

    Meskipun demikian, dia menegaskan, akademisi tidak memiliki wewenang memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Kewenangan tersebut berada pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

    “Kami hanya melakukan analisis. Peringatan resmi adalah kewenangan PVMBG,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa setiap gunung api memiliki karakteristik berbeda, sehingga penelitian khusus diperlukan untuk menentukan pola aktivitas dan ambang batas masing-masing gunung. “Gunung api punya napas berbeda-beda. Tidak bisa digeneralisasi,” katanya.

    Prof. Sukir berharap pemerintah memperkuat pengawasan lingkungan, meningkatkan akurasi informasi cuaca, serta menstandardisasi peralatan pemantauan bencana di seluruh lembaga.

    Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa depan.