Topik: Banjir ob

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall memerlukan anggaran yang besar.

Ia menekankan bahwa proyek ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah lama direncanakan.

“Ini (giant sea wall) bukan pemikiran setahun dua tahun terakhir. Sebetulnya sudah cukup lama,” kata AHY ketika memberi keterangan pers usai melakukan rapat bersama kementerian yang di bawah koordinasinya, Rabu (8/1/2025).

Oleh karena itu, mengingat proyek tanggul laut raksasa ini sudah direncanakan sejak lama, ada hal yang perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

“Kita sedang meneliti lebih lanjut, membuka dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya, termasuk feasibility studies yang dilakukan di tahun atau era sebelumnya, untuk kembali mempelajari apakah memang masih relevan atau ada hal-hal yang perlu terus kita update dan perbaiki,” ujar AHY.

Ia menyebut bahwa tantangan penurunan permukaan tanah yang kini dihadapi bisa ditangani dengan melakukan beberapa hal selain membangun tanggul laut raksasa, contohnya seperti normalisasi sungai.

Maka dari itu, ketika tiba waktu tanggul laut raksasa benar-benar perlu dibangun, masalah seperti penurunan permukaan tanah itu bisa teratasi terlebih dahulu.

Ia pun mengatakan bahwa bahwa pembangunan infrastruktur seperti ini memerlukan dana yang besar. Pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri.

Hal itu mengingat tanggul laut raksasa ini juga tidak hanya akan dibangun di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain di pesisir seperti Semarang dan Demak di Jawa Tengah.

“Cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun itu. Kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan, walaupun kita juga tahu bukan hanya Jakarta yang menghadapi ancaman banjir rob atau land subsidence tadi,” ucap AHY.

“Tapi juga di wilayah Semarang, Jawa Tengah, termasuk Demak, kita mau meninjau juga termasuk juga ke arah timur di utara Pulau Jawa secara keseluruhan,” lanjutnya.

Ia pun menyebut pemerintah akan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kerja sama dengan sektor swasta, dari dalam atau luar negeri, akan menjadi bagian penting dari pembiayaan proyek ini.

Kini, AHY tengah menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa ini.

“Ada keterbatasan anggaran di sana sini. Kita harus mencari sumber-sumber pendanaan yang juga kredibel. Pemerintah tidak bisa sendirian. Kita melibatkan atau ingin memperkuat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha investasi harus kita hadirkan baik dari dalam maupun luar negeri,” jelas AHY.

“Ini akan terus kami pikirkan dan tentunya menunggu arahan-arahan dari Bapak Presiden,” pungkasnya.

Pengakuan Adik Prabowo

Presiden Prabowo Subianto akan mulai menjalankan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

Hal itu diungkap oleh adik dari Prabowo, yaitu Hashim Djojohadikusumo.

Program tanggul laut raksasa sudah dicanangkan sejak 1994. Namun, kata Hashim, hingga saat ini belum terealisasi.

“Sampai sekarang belum jalan. Nah, rencananya kan sudah ada, konsultan-konsultan sudah menyusun, tapi mungkin harus diperbaiki,” kata Hashim usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Hashim yang kini mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi itu pun menjelaskan urgensi di balik proyek ini.

Menurut dia, tujuan tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa yang terancam akan amblesnya permukaan tanah. Dia bilang, saat ini permukaan laut tengah meningkat karena perubahan iklim.

“Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara Pulau Jawa. Ini di luar Sumatra. Ini tanggul laut untuk menjaga pantai utara,” ujar Hashim.

Proyek tanggul laut raksasa direncanakan membentang dari Banten hingga Jawa Timur.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyebutkan, program ini memerlukan waktu sekitar 20 tahun untuk diselesaikan dan mungkin akan melibatkan dua hingga tiga presiden ke depan dalam pelaksanaannya.

“Tapi harus mulai sekarang. Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam. Bisa berapa juta hektare kita hilang,” ucap Hashim.

“Ini semacam emergency, harus segera, karena ini perlu waktu cukup lama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana melibatkan sektor swasta dalam proyek Giant Sea Wall.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, proyek ini merupakan salah satu program besar Presiden Prabowo Subianto.

“Utamanya di Jakarta karena penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat, sangat, mengkhawatirkan,” katanya saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Kementerian PU diminta untuk menggenjot pembangunan Giant Sea Wall yang rencananya membentang dari Jakarta hingga Gresik.

Dody dan kawan-kawan diminta setidaknya bisa mempercepat pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20-30 km dulu.

“Makanya kami dari PU (dalam) beberapa kesempatan diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa menbangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km,” ujar Dody.

Pembangunan Giant Sea Wall ini, kata Dody, akan melibatkan pengusaha swasta karena keterbatasan anggaran.

“Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta. Kemudian untuk sisanya kami berharap proyek yang di Jakarta bisa menjadi contoh misalnya bagi Semarang dan Surabaya,” ucapnya.

Adapun fokus pembangunan Kementerian PU pada pemerintahan ini akan tertuju pada dukungan terhadap sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

Pembangunan di pemerintahan saat ini juga disebut akan lebih berbasis pada masyarakat. Dody menyinggung bagaimana akhir-akhir ini sedang banyak terjadi PHK.

“Di samping juga bapak presiden kan juga membentuk badan khusus untuk pengentasan kemiskinan yang dipimpin Pak Budiman Sudjatmiko,” tutur Dody.

“Makanya kemungkinan besar salah satu tugas pokok kami adalah akan memperbanyak poin-poin itu yang berhubungan dengan masyarakat luas. Kita berdayakan masyarakat kita,” pungkas.

Tanggul Laut Raksasa di Era Jokowi  

Pada awal Januari 2024, pemerintahan yang saat itu masih dipimpin Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa.

Skenario itu digagas melalui konsep Pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut.

Estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan Tanggul Laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp 164,1 triliun.

Skema pendanaan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sudah ada Project Management Office (PMO) untuk giant sea wall ini.

Adapun hal ini disampaikan Airlangga dalam seminar nasional bertajuk “Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)” di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

“Fase A pembangunan tanggul pantai dan sungai dan sistem pompa dan polder. Ini di wilayah (Pesisir Utara) Jakarta,” ujar Airlangga.

Kemudian, Fase B itu merupakan pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka di wilayah barat pesisir Utara Jakarta.

Fase B harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan.

Berikutnya, kata Airlangga, adalah Fase C yang ada di wilayah timur pesisir Utara Jakarta. Ini harus dikerjakan sebelum 2040.

Catatan, apabila laju penurunan tanah tetap terjadi setelah 2040, maka konsep Tanggul Laut Terbuka akan dimodifikasi menjadi Tanggul Laut Tertutup.

“Dengan di-launching hari ini oleh Pak Menteri Pertahanan, mungkin ini kita integrasikan semua menjadi sistem yang terintegrasi dari barat sampai ke timur,” ujar Airlangga.

“Seminar ini mudah-mudahan bisa di-kickoff supaya ini bisa skalanya kita perbesar dan lebih masif lagi dan ini adalah program yang sifatnya transformatif,” lanjutnya.