Topik: Banjir ob

  • DKI kemarin, 40 sekolah jadi contoh hingga 38 polder tak berfungsi

    DKI kemarin, 40 sekolah jadi contoh hingga 38 polder tak berfungsi

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan tersaji di kanal Metro pada Rabu (5/2) dan masih menarik untuk disimak kembali, mulai dari 40 sekolah swasta jadi percontohan program sekolah gratis hingga 38 dari 52 polder tidak berfungsi maksimal.

    Berikut lima berita terkait DKI yang masih menarik untuk Anda simak kembali dalam mengawali aktivitas di pagi hari;

    1. 40 sekolah swasta di Jakarta jadi percontohan program sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bidang Komunikasi Tim Transisi Pramono Anung dan Rano Karno, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim mengatakan sebanyak 40 sekolah swasta di DKI Jakarta akan menjadi percontohan program sekolah gratis pada tahap awal.

    Selengkapnya di sini

    2. Modifikasi cuaca kurangi intensitas hujan hingga 54 persen

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan sejak Sabtu (1/2) bisa mengurangi intensitas hujan di Jakarta sebanyak 38 – 54 persen.

    Selengkapnya di sini

    3. Bakal ada “Giant Mangrove Wall” untuk lindungi Jakarta

    Di Provinsi DKI Jakarta bakal ada “Giant Mangrove Wall” di pesisir utara Jakarta untuk menghalau banjir rob, melindungi dari abrasi dan penurunan permukaan tanah yang terus terjadi hingga saat ini.

    Selengkapnya di sini

    4. Pramono sebut syarat baru penerima KJP belum menjadi keputusannya

    Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menyebutkan adanya wacana syarat baru bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang harus memiliki nilai rapor sekolah rata-rata 70 belum menjadi keputusannya

    Selengkapnya di sini

    5. SDA DKI Jakarta sebut 38 dari 52 total polder belum berfungsi optimal

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyebut sebanyak 38 polder (sistem pengendali banjir yang dilengkapi dengan kolam dan pompa) tidak berfungsi dengan baik untuk mengatasi banjir dari total 52 polder yang dimiliki

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bakal ada “Giant Mangrove Wall” untuk lindungi Jakarta

    Bakal ada “Giant Mangrove Wall” untuk lindungi Jakarta

    Suka tidak suka, Jakarta butuh mangrove

    Jakarta (ANTARA) – Di Provinsi DKI Jakarta bakal ada “Giant Mangrove Wall” di pesisir utara Jakarta untuk menghalau banjir rob, melindungi dari abrasi dan penurunan permukaan tanah yang terus terjadi hingga saat ini.

    ​​​​​”Saya serius untuk lebih mengembangkan ‘Giant Sea Wall’-nya tetap, tapi di atasnya ada mangrove,” kata Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung di acara penanaman mangrove di Hutan Lindung Angke Kapuk, Penjaringan, Jakarta, Rabu,

    Menurut dia, saat ini pemerintah pusat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membangun tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di sepanjang 11,2 kilometer yang nantinya akan menjadi “Giant Mangrove Wall”.

    “Suka tidak suka, Jakarta butuh mangrove,” kata dia.

    Arsip foto – Sejumlah wisatawan menggunakan perahu melintasi perairan yang dikelilingi pohon mangrove di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta, Sabtu (7/12/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/nz

    Ia mengatakan, penanaman mangrove atau bakau yang ditarget 5.000 batang di Kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, Penjaringan, ini dapat memberikan kontribusi jangka panjang untuk Jakarta.

    Di kawasan hutan lindung ini seluas 200 hektare harus dirawat dengan baik karena akan menjadi pelindung serta penyangga Jakarta dari abrasi, proses penurunan permukaan dan sebagainya-sebagainya.

    Menurut dia, ada sejumlah persoalan di Jakarta mulai dari persoalan abrasi dan penurunan permukaan. Kemudian juga garis pantai yang mengalami kenaikan.

    “Ini menjadi sangat serius kalau tidak ditangani secara sungguh-sungguh dengan penanaman mangrove,” kata dia.

    Gubernur DKI Jakarta Terpilih Pramono Anung saat kegiatan menanam mangrove di Hutan Lindung Angke Kapuk di Jakarta Utara,Rabu (5/2/2025) (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

    Saat menjadi gubernur, dia akan meminta dinas terkait serta Wali Kota Jakarta Utara untuk merawat mangrove yang ada di Jakarta Utara karena abrasi maupun penurunan permukaan tanah di Jakarta ini serius.

    “Saya akan menjadikan program penanaman mangrove ini tak hanya seremonial tapi kegiatan berlanjut yang diikuti dengan perawatan sehingga mangrove dapat melindungi Jakarta dari banjir, penurunan permukaan dan sebagainya,” kata dia

    Hasil survei dari Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menyebutkan bahwa tanaman mangrove dalam 30 tahun ini sudah mengalami penurunan atau hilang lebih dari 50 persen termasuk di Jakarta.

    “Hal ini serius sekali dan harus ditindaklanjuti secara bersama karena mangrove memberikan dampak positif bagi Jakarta,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wali Kota Pekalongan Aaf Usulkan Proyek Penanganan Banjir Rob di Sungai Bremi-Meduri Diprioritaskan

    Wali Kota Pekalongan Aaf Usulkan Proyek Penanganan Banjir Rob di Sungai Bremi-Meduri Diprioritaskan

    TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN – Beberapa kelurahan Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan seperti Kelurahan Pasirkratonkramat, dan Tirto masih menjadi salah satu wilayah yang rawan terdampak banjir akibat curah hujan tinggi, dan menyebabkan meluapnya air Sungai Bremi-Meduri ke pemukiman warga setempat.

    Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan saat ini tengah berupaya mengajukan anggaran ke Kementerian PUPR untuk proyek penanganan banjir dan rob di sepanjang Sungai Bremi-Meduri agar bisa diprioritaskan.

    Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan bahwa tiga hari yang lalu, dirinya bersama anggota DPR RI Dapil X, Rizal Bawazier sudah berkunjung ke Kementerian PUPR untuk bersama-sama mengusulkan anggaran penanganan Sungai Bremi-Meduri Kota Pekalongan senilai Rp 1,4 Triliun agar bisa segera dilakukan.

    “Adapun penanganan Sungai Bremi-Meduri yang kami usulkan berupa, normalisasi dan peninggian tanggul di sepanjang sungai tersebut. Sebab, di aliran sungai tersebut belum tertangani.

    Sehingga, masih rawan terjadi banjir di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat terutama Kelurahan Tirto dan Pasirkratonkramat,” ungkap Mas Aaf, sapaan akrabnya Wali Kota Pekalongan, Senin (3/2/2025).

    Menurutnya, peninggian tanggul ditargetkan bisa ditambah 1 meter atau sama seperti tanggul yang ada di Sungai Lodji Kecamatan Pekalongan Utara dan Sungai Banger Kecamatan Pekalongan Timur yang sudah lebih dulu tertangani.

    “Kalau di Sungai Bremi-Meduri belum ada penanganan, maka ketika intensitas hujan tinggi, air sungai penuh maka akan limpas juga ke pemukiman warga,” ujarnya.

    Aaf mengungkapkan, walaupun di wilayah itu sudah ada pompa-pompa akan tetapi kurang maksimal untuk operasionalnya.

    “Mudah-mudahan, usulan kami ke pemerintah pusat bisa segera disetujui untuk dibantu penanganannya, sehingga proyek penanganan Sungai Bremi-Meduri itu nantinya bisa menuntaskan masalah banjir dan rob di Kota Pekalongan,” ungkapnya. (Dro)

  • Pantura Semarang Demak Macet Parah karena Banjir Rob di Sayung, Pengendara Memilih Meliburkan Diri

    Pantura Semarang Demak Macet Parah karena Banjir Rob di Sayung, Pengendara Memilih Meliburkan Diri

    TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Akibat banjir rob di perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Demak tepatnya di Kecamatan Sayung, para pekerja memilih untuk tidak berangkat bekerja.

    Pantauan Tribunjateng di lokasi terlihat banjir rob yang mengenang jalur Pantura Semarang Demak di Kecamatan Sayung, Kabupaten Jepara cukup dalam.

    Ketinggian air 30 – 40 CM meter, sehingga beberapa kendaraan roda dua banyak yang mengalami mogok.

    Tak hanya itu, nampak para pengendara dari arah Demak menuju Kota Semarang banyak memilih untuk melawan arah, sehingga pengendara dari arah Semarang ke Demak mengalami penumpukan kendaraan.

    Untuk kemacatan dari arah Semarang menuju Demak sudah terjadi penumpukan dari perbatasan Kota Semarang dan Demak.

    Sedangkan untuk arah Demak menuju Kota Semarang mengalami kemacetan sampai di sekitaran jembatan Wonokerto.

    Akibat macet cukup panjang dan banjir rob cukup tinggi, banyak pengendara memilih untuk memutar balik atau pulang kerumah.

    Satu di antaranya, Bayu (25) Warga Desa Batu mengatakan lebih memilih tidak berangkat bekerja karena sudah cukup siang.

    “Lebih baik pulang saja, soalnya berangkat juga percuma telat 5 menit sudah dimarahi lebih baik ijin tidak berangkat,” ucap pria yang bekerja di sekitara Dokter Cipto Kota Semarang.

    Hal serupa disampaikan, Rini (22) warga Genuk memilih untuk tidak melanjutkan perjalannnya, akibat motornya mogok.

    “Tadi saya coba terobos saya pikir tidak sedalam ini ternyata motor saya mogol, ini milih pulang saja,” ungkap perempuan yang bekerja di Kabupaten Demak. (Ito)

  • Kejari Tetapkan Sekda Pringsewu Tersangka Korupsi Dana Hibah LPTQ 2022

    Kejari Tetapkan Sekda Pringsewu Tersangka Korupsi Dana Hibah LPTQ 2022

    Liputan6.com, Lampung – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu, HI, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022.

    Kepala Kejari Pringsewu, R Wisnu Bagus Wicaksono, mengungkapkan bahwa HI, yang juga menjabat sebagai Ketua LPTQ Kabupaten Pringsewu periode 2020–2025, diduga terlibat dalam penyimpangan penggunaan dana hibah tersebut.

    Ia disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    “Tersangka HI kini menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Kota Agung,” kata Wisnu dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

    Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp584.464.163. Namun, sejauh ini penyidik telah berhasil memulihkan dana sebesar Rp374.000.000.

    Selain menetapkan HI sebagai tersangka, penyidik Kejari Pringsewu juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.

    Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Sekda Kabupaten Pringsewu serta di rumah pribadinya yang beralamat di Jalan Raya Tulung Agung, RT 1 Lingkungan 1, Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo, kabupaten setempat. 

    “Dari hasil penggeledahan, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi ini,” pungkasnya.

     

    Petani Cilacap Menjerit Gagal Panen dan Rugi Miliaran Akibat Banjir Rob

  • Banjir Rob di Desa Eretan Kulon, BPBD Indramayu Tetapkan Status Tanggap Darurat

    Banjir Rob di Desa Eretan Kulon, BPBD Indramayu Tetapkan Status Tanggap Darurat

    JABAR EKSPRES – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, telah menetapkan status tanggap darurat terhadap bencana banjir rob yang melanda permukiman warga di Desa Eretan Kulon pada Rabu (29/1).

    Plt Kepala Pelaksana BPBD Indramayu, Sutrisno, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pihaknya bersama tim gabungan melakukan kaji cepat di lokasi yang terdampak.

    “Setelah melakukan kaji cepat, kami menyimpulkan bahwa situasi ini memerlukan langkah penanganan cepat dan telah memasuki tahap tanggap darurat,” kata Sutrisno di Indramayu, Jumat.

    BACA JUGA: Pj Bupati Bogor Janji akan Perbaiki Rumah Korban Banjir di Cisarua

    Banjir rob yang disertai gelombang tinggi tersebut telah merendam 135 rumah, dengan tujuh rumah di antaranya mengalami kerusakan. BPBD menilai, untuk mempercepat proses penanggulangan, status darurat ini sangat diperlukan.

    Penetapan status tanggap darurat ini memungkinkan koordinasi antarinstansi yang lebih cepat untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Status tersebut ditetapkan selama tujuh hari, namun dapat diperpanjang hingga 14 hari jika kondisi belum pulih.

    Sutrisno menambahkan bahwa BPBD Indramayu juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca. Menurut prediksi BMKG, potensi kondisi serupa masih bisa terjadi hingga 2 Februari mendatang.

    “Berdasarkan prediksi BMKG, gelombang tinggi dan banjir rob berpotensi terjadi hingga awal Februari. Kami berharap penanganan bencana dapat selesai dengan baik dalam periode ini,” tuturnya.

    Sebagai langkah awal, BPBD telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak bagi warga yang terdampak. Bantuan logistik mulai disalurkan, termasuk kasur, karpet, terpal, selimut, pakaian, makanan siap saji, serta kebutuhan anak-anak.

    Selain itu, BPBD juga telah mendirikan dapur umum yang setiap harinya menyediakan hingga 800 porsi makanan untuk pengungsi maupun warga yang memilih bertahan di rumah mereka.

  • DPRD : Sistem pengendalian banjir di Jakarta butuh evaluasi

    DPRD : Sistem pengendalian banjir di Jakarta butuh evaluasi

    dibutuhkan peningkatan sistem drainase, terutama di daerah rawan yang berulang kali banjir setiap kali hujan deras

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyebut sistem pengendalian banjir di DKI Jakarta membutuhkan evaluasi karena ternyata tidak mampu menampung hujan ekstrem.

    “Kami menyoroti soal banjir yang diutamakan adalah pencegahan bukan bertindak ketika sudah terjadi,” kata Yuke di Jakarta, Jumat.

    Yuke mengatakan, cuaca tidak bisa terus-menerus dijadikan faktor penyebab karena kalau Jakarta memiliki sistem pengendalian banjir yang efektif maka bisa meminimalkan terjadinya banjir.

    Menurut dia, evaluasi juga harus dilakukan terhadap efektivitas infrastruktur drainase, kapasitas sungai, serta kesiapan pompa dan sistem pengelolaan air di daerah rawan genangan.

    Normalisasi dan naturalisasi sungai, sambung Yuke, harus dipercepat, karena masih ada 17,7 km normalisasi Sungai Ciliwung yang belum selesai. Sementara daerah resapan air di Jakarta juga semakin berkurang.

    Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat perlu diperkuat. Terutama dalam mengelola aliran air dari wilayah hulu dan pengoperasian waduk, serta pintu air.

    “Dari sisi teknis, kami akan meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk memastikan semua pompa air berfungsi optimal,” kata dia.

    Optimalisasi pompa air, tambah Yuke, tidak hanya saat banjir terjadi. Namun melalui pemeliharaan rutin sebelum musim hujan.

    Tidak hanya itu, menurut dia dibutuhkan peningkatan sistem drainase, terutama di daerah rawan yang berulang kali banjir setiap kali hujan deras.

    “Kami juga mendorong Pemprov untuk lebih tegas dalam menertibkan bangunan liar yang menghambat aliran air,” katanya.

    Yuke menambahkan bahwa pembangunan tanggul di daerah pesisir perlu dipercepat untuk mengantisipasi banjir rob.

    Yuke berpendapat, solusi jangka panjang harus segera direalisasikan agar masalah banjir tidak menjadi siklus tahunan tanpa ada perbaikan nyata.

    “DPRD akan terus mengawasi dan mendorong agar setiap program penanggulangan banjir benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata Yuke.

    Hingga kini Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) masih terus berupaya untuk menangani banjir di 22 rukun tetangga (RT) dan sejumlah ruas jalan DKI Jakarta.

    “Kami berkoordinasi dengan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk penyedotan banjir dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Kamis (30/1).

    Ia menjelaskan selain penyedotan air petugas BPBD DKI Jakarta juga mendistribusikan logistik kepada para korban banjir yang mengungsi di sejumlah lokasi Jakarta.

    Yohan mengatakan telah mendistribusikan logistik berupa nasi boks, selimut, sarung, mukena dan lain sebagainya kepada warga terdampak dengan jumlah mencapai 2.000 lebih.

    Menurut dia, banjir terjadi di 54 RT dan 23 ruas jalan Jakarta sejak Rabu (29/1) dini hari dan saat ini sudah sudah berangsur surut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hujan deras di Jakarta picu genangan, 26 RT dan 20 jalan terdampak

    Hujan deras di Jakarta picu genangan, 26 RT dan 20 jalan terdampak

    Ilustrasi – Sejumlah petugas PPSU berjaga saat banjir rob di Jalan Pluit Karang Ayu Barat, Pluit, Jakarta. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/am.)

    Hujan deras di Jakarta picu genangan, 26 RT dan 20 jalan terdampak
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 29 Januari 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (28/1) malam mengakibatkan sedikitnya genangan tercatat melanda 26 rukun tetangga (RT) dan 20 ruas jalan, berdasarkan data terkini BPBD DKI Jakarta hingga pukul 23.00 WIB.

    Berdasarkan laporan BPBD DKI dalam keterangan tertulisnya, curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga menyebabkan kenaikan status di beberapa pos pantau, seperti Bendung Katulampa, Pos Pantau Depok, Pos Pantau Pesanggrahan, dan Pos Pantau Sunter Hulu, hingga Siaga 2 pada pukul 18.00 WIB.

    Di Jakarta Barat, terdapat genangan di 22 RT, termasuk Kelurahan Kedaung Kaliangke (11 RT), Kelurahan Tegal Alur (3 RT), dan Kelurahan Kalideres (2 RT), dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 100 cm.

    Di Jakarta Utara, genangan terjadi di tiga RT di Kelurahan Semper Barat dengan ketinggian air 30-70 cm. Sebanyak 38 jiwa terdampak dan telah dievakuasi untuk mengungsi ke RPTRA Tri Putra Persada Hijau di RW 03.

    Sementara itu, di Jakarta Pusat, genangan terjadi di satu RT di Kelurahan Kebon Kosong dengan ketinggian air 40 cm. Namun, kondisi di wilayah ini sudah dilaporkan surut.

    Selain wilayah pemukiman, sebanyak 20 ruas jalan di DKI Jakarta juga dilaporkan tergenang air. Di Jakarta Utara, genangan terjadi di Jl. Pluit Dalam, Jl. Mangga, dan Jl. Boulevard Utara, dengan ketinggian air bervariasi antara 10 hingga 40 cm.

    Di Jakarta Barat, Jl. Kamal Raya dan Jl. Perumahan Green Garden termasuk di antara jalan yang terdampak. Di Jakarta Pusat, beberapa ruas seperti Jl. KH Hasyim Ashari dan Jl. Letjen Suprapto dilaporkan mengalami genangan dengan ketinggian hingga 40 cm.

    BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memantau kondisi genangan di wilayah terdampak. Koordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dilakukan untuk memastikan air segera surut melalui penyedotan genangan dan optimalisasi tali-tali air.

    BPBD DKI Jakarta juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, warga diharapkan segera menghubungi nomor telepon 112 yang beroperasi selama 24 jam secara gratis.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Puncak Musim Hujan Jateng Diprediksi hingga Februari, Waspada Banjir-Longsor

    Puncak Musim Hujan Jateng Diprediksi hingga Februari, Waspada Banjir-Longsor

    Jakarta

    Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menyampaikan peringatan dini terkait kondisi cuaca ekstrem di Jawa Tengah. Dwikorita mengatakan puncak musim hujan diprediksi akan berlangsung hingga Februari 2025.

    “Sebagian besar wilayah Jawa Tengah akan mengalami puncak musim hujan hingga Februari. Namun, puncak musim hujan ini tidak serempak, terjadi bertahap mulai November, Desember, Januari, hingga Februari. Hal ini membuat potensi bencana, seperti yang terjadi di Pekalongan, masih bisa terjadi. Oleh karena itu, langkah antisipasi terus kami tingkatkan,” ujar Dwikorita dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

    Dwikorita mengatakan intensitas curah hujan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa fenomena atmosfer global. Diantaranya, La Nina lemah, Monsun Asia, Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang ekuatorial Kelvin dan Rossby.

    Dwikorita menyampaikan kondisi ini diperkuat oleh fenomena astronomis. Salah satunya, fase bulan baru, yang menciptakan potensi peningkatan curah hujan, angin kencang, hingga gelombang tinggi di wilayah pesisir.

    Selain itu, dia menjelaskan kelembapan udara yang sangat basah serta aktivitas konvektif lokal ikut memicu pembentukan awan hujan yang menjulang tinggi. Dwikorita mengatakan berbagai faktor ini menjadi pemicu utama adanya bencana banjir, tanah longsor, banjir rob, dan angin kencang di Jawa Tengah.

    “Menurut data BMKG, seluruh wilayah Jawa Tengah telah memasuki musim hujan sejak Desember 2024, dengan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2025,” ujar Dwikorita.

    “Selain ancaman hujan ekstrem, BMKG juga mengidentifikasi potensi banjir rob yang dapat melanda kawasan pesisir utara dan selatan Jawa Tengah,” kata dia.

    Lebih lanjut, Dwikorita mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda awal bencana. Diantaranya, retakan tanah, rembesan air dari lereng, atau pohon yang tiba-tiba miring.

    Selain itu, dia juga mengingatkan masyarakat yang berada di pesisir untuk menghindari aktivitas di sekitar pantai saat terjadi pasang tinggi atau gelombang besar. Dwikorita meyakini kolaborasi dan koordinasi antara BMKG, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat meminimalkan dampak bencana.

    “Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan keselamatan masyarakat. Informasi yang kami sampaikan bukan hanya untuk meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga untuk membantu masyarakat mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi bencana,” tutur Dwikorita.

    (amw/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Abrasi dan Banjir Rob Ancam Pesisir Kabupaten Tangerang

    Abrasi dan Banjir Rob Ancam Pesisir Kabupaten Tangerang

    loading…

    Ancaman abrasi di pantai utara Pulau Jawa sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. Foto/SindoNews

    TANGERANG – Ancaman abrasi di pantai utara Pulau Jawa sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. Catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikeluarkan pada 2015 menunjukkan 400 kilometer garis pantai di Indonesia telah tergerus abrasi .

    Dari total pantai sepanjang 745 kilometer, 44% telah hilang. Termasuk terjadi di pesisir Tangerang, 579 hektare lahan telah hilang sejak 1995-2015.

    Jurnal yang dikeluarkan Departemen Geografi Universitas Indonesia (UI) berjudul “Monitoring perubahan garis pantai untuk evaluasi rencana tata ruang dan penanggulangan bencana di Kabupaten Tangerang”, menunjukkan semua desa di pesisir Kabupaten Tangerang mengalami abrasi ataupun akresi selama satu dekade terakhir.

    Desa dengan laju dan luas akresi tertinggi berada di Desa Kohod sebesar 31,41 meter per tahun dan 55,51 hektare desa yang mempunyai laju abrasi tertinggi di Desa Tanjung Burung sebesar -23,12 meter per tahun dan luas abrasi tertinggi di Desa Ketapang seluas 27,65 hektare.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulanyan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengamini data tersebut. Abdul menyatakan, laju abrasi pantai cukup signifikan bisa sampai 200 hingga 500 meter dalam 10 tahun terakhir.

    “Sangat terlihat daerah-daerah yang ke mangrove-nya sudah tidak terjaga, sangat riskan tergerus dalam luasan yang cukup signifikan,” ujarnya, Selasa (28/1/2025).

    Ucapan Abdul senada dengan hasil citra satelit Pantai Anom, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang periode 2009-2025. Kawasan itu pada 16 tahun lalu masih terdapat daratan dan hamparan sawah. Di tahun-tahun berikutnya, abrasi sedikit demi sedikit mulai mengikisnya. Pada 2014 terlihat terjadi perubahan yang luar biasa besar jarak laut sudah sangat dekat dengan titik yang bertulisan “Pantai Anom” pada layar citra satelit.

    Lalu di 2022, titik yang bertuliskan “Pantai Anom” sudah pada posisi di laut, tidak lagi terbentang daratan seperti pada 2009, 2010, 2012, dan 2014. Kemudian pada 2024 terlihat jelas posisi titik Pantai Anom sudah jelas berada di dalam laut, dan tidak lagi terlihat hamparan dataran yang sebelumnya ada.