Xcloud.id

Topik: Banjir ob

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah RI alami hujan ringan hingga sedang

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah RI alami hujan ringan hingga sedang

    logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah RI alami hujan ringan hingga sedang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat, yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Rabu.

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, Rabu, Prakirawan Sekar Anggraeni menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Timur hingga Selat Makassar, dari Samudra Hindia barat daya Banten hingga barat daya Bengkulu di Laut Natuna, dari Laut Jawa hingga Kalimantan Barat.

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi. Oleh karena itu pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, antara lain Bengkulu, Bandar Lampung, Tanjung Selor, Banjarmasin, Palu, Mamuju, Manado, Jayawijaya, dan Merauke.

    Sementara itu beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Tanjung Pinang, Palembang, Serang, Bandung, Pontianak, Palangka Raya, Samarinda, Makassar, Gorontalo, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Jayapura.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, meliputi Medan, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang.

    Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sementara gelombang tinggi hingga 4 meter berpotensi terjadi di sekitar perairan Samudra Hindia Selatan Banten, Nusa Tenggara Barat dan perairan selatan Jawa Tengah hingga Bali.

    Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Maluku.

    Sumber : Antara

  • Mensesneg Sebut Investor China & Korea Tertarik Proyek Giant Sea Wall

    Mensesneg Sebut Investor China & Korea Tertarik Proyek Giant Sea Wall

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan sejumlah investor asing menyatakan ketertarikan untuk terlibat dalam proyek pembangunan tanggul laut raksasa Giant Sea Wall.

    Meski belum ada investor utama yang secara resmi menangani proyek tersebut, Prasetyo mengaku sejumlah pihak sudah menyatakan penawaran secara informal.

    “Beberapa [investor] secara informal sudah [menyatakan penawaran]. Ada dari China, kemudian teman-teman dari Korea kemarin forum Indonesia-Korea sudah menyampaikan ketertarikan,” kata Prasetyo saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025) seperti dilansir Antara. 

    Prasetyo memerinci bahwa pemerintah terus mempersiapkan agar proyek tanggul laut raksasa yang telah masuk dalam perencanaan Bappenas sejak 1995 itu segera diluncurkan. 

    Di sisi lain, Mensesneg menekankan pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik dapat menjawab permasalahan banjir rob dan penurunan tanah di sepanjang pantai utara Jawa.

    “Beberapa kali di dalam forum-forum ilmiah, forum-forum akademis juga, setiap tahun terjadi ‘subsidence’, turun permukaan tanah kita, kemudian kalau terjadi (laut) pasang, (banjir) rob warga yang tinggal di pantai utara Jakarta, tinggal dalam kondisi yang memprihatinkan,” kata Prasetyo.

    Perkembangan terkini proyek yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp1.297 triliun itu masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian, lintas pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

    Ketika ditanya lebih lanjut untuk tenggat waktu peluncuran proyek tanggul laut itu, Mensesneg optimistis dapat dilakukan mulai tahun ini.

    “Secepatnya. Secepatnya. Kalau bisa kita berharap tahun ini sudah bisa,” kata Prasetyo.

    Adapun dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan biaya sedikitnya US$80 miliar atau setara dengan Rp1.297 triliun dengan waktu pembangunan diperkirakan hingga 20 tahun.

    Khusus tanggul di Teluk Jakarta, pembangunannya bisa memakan waktu 8-10 tahun dengan alokasi APBD dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar US$8 miliar sampai US$10 miliar.

    Meski sudah masuk dalam perencanaan sejak 1995, Prabowo Subianto tidak merasa kecil hati karena mega proyek itu baru akan selesai hingga berganti kepemimpinan Presiden.

    “[Proyek] ini vital dan ini sesuatu mega proyek. Saya tidak tahu Presiden mana yang akan menyelesaikan, tapi kita harus mulai dan kita akan mulai,” kata Prabowo.

  • Tak Semua Pesisir Dibangun Tanggul Beton

    Tak Semua Pesisir Dibangun Tanggul Beton

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyiapkan blueprint atau rencana terperinci sebagai panduan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Di dalamnya akan dimuat daerah-daerah prioritas pembangunan awalnya.

    AHY mengatakan, berdasarkan berbagai studi yang telah dijalankan, cara paling memungkinkan dan realistis dalam penanganan kondisi penurunan muka tanah pada pesisir pantai utara (pantura) Pulau Jawa ialah dengan menerapkan pendekatan yang integratif.

    Terkait hal tersebut, tidak semua lokasi akan dibangun dinding tanggul dalam tahap awalnya. Menurut AHY, ada sejumlah lokasi yang masih bisa ditangani menggunakan pendekatan natural atau nature-based solution, salah satunya seperti menggunakan mangrove alih-alih beton.

    “Tapi ada yang memang sudah sangat parah, artinya tidak bisa (tidak dilindungi tanggul beton). Kita harus benar-benar membangun dinding tebal dan tinggi, tapi tidak semua (lokasi dibangun),” kata AHY, dikutip dari siaran langsung akun Instagram @agusyudhoyono, Selasa (17/6/2025).

    AHY menjelaskan, pembangunan Giant Sea Wall juga akan memprioritaskan mana kawasan yang paling rentan terhadap ancaman banjir rob. Selaras dengan itu, pihaknya akan segera menyiapkan blueprint atau cetak biru dari proyek tersebut.

    “Ini juga kita prioritaskan mana yang paling rentan terhadap ancaman banjir. Kita benar-benar harus meyakinkan blueprint-nya itu rapi benar,” ujar AHY.

    “Kita tidak ingin lambat-lambat karena kita harus segera membangun ini, karena jangka panjang ini. Ini bukan setahun dua tahun, tapi bisa 10 tahun bahkan 20 tahun jika kita memang punya niat untuk melindungi utara Jawa secara keseluruhan,” sambungnya.

    Meski demikian, ia juga menekankan bahwa komitmen untuk membangun Giant Sea Wall dengan cepat bukan berarti menjadi tergesa-gesa. Jangan sampai ujung-ujungnya justru pembangunannya jadi tidak efisien.

    Persoalan pendanaan juga menjadi tantangan lainnya. Atas kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah pendekatan, termasuk di antaranya melibatkan pemerintah daerah dalam dukungan pendanaan hingga mencari investor swasta.

    “Ada beberapa pendekatan yang harus kita integrasikan dan pada ujungnya kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal, baik nasional maupun masing-masing daerah. Oleh karena itu kita harus kreatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan dari dunia swasta, termasuk dari dalam dan luar negeri,” kata dia.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa untuk membangun Giant Sea Wall di kawasan DKI Jakarta saja diperkirakan membutuhkan waktu 8-10 tahun. Sedangkan untuk menyelesaikan pembangunannya dari ujung Barat hingga Timur Pantura Jawa, butuh waktu sekitar 15-20 tahun.

    Untuk tahap awalnya, rencananya pemerintah akan memulai pembangunan di sejumlah daerah prioritas terlebih dulu, seperti DKI Jakarta hingga ke kawasan utara Semarang.

    “Prioritas kita adalah DKI-Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes, itu airnya sudah mengancam kehidupan rakyat. Kita harus segera dan ini sesuatu yang harus kita laksanakan,” kata Prabowo, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    (kil/kil)

  • DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura Regional 17 Juni 2025

    DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura Regional 17 Juni 2025

    DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com – 
    DPRD Jawa Tengah mengungkapkan kekecewaan usai pemerintah pusat menghapus usulan anggaran Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul di pesisir Demak. Padahal, wilayah seperti Sayung, Bedono, hingga Bonang terus terendam rob.
    Di sisi lain, pemerintah pusat menjanjikan proyek
    tanggul laut
    raksasa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur, namun realisasinya belum jelas bagi warga terdampak.
    Penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun itu disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah.
    Ia menegaskan bahwa penghapusan anggaran sangat mengecewakan warga pesisir Demak, terutama mereka yang sudah bertahun-tahun terdampak banjir rob di wilayah Sayung, Bedono, hingga Bonang.
    “Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar (badan anggaran) itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah saat ditemui di kantornya, Senin (16/6/2025).

    Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan rob yang telah berlangsung lama.
    Sebagai bentuk kekecewaan, warga menggelar aksi doa bersama di jalan Pantura, Sayung, pada Minggu (15/6/2025).
    Aksi spiritual ini diinisiasi oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak dan diikuti oleh ratusan warga serta tokoh masyarakat.
    “Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujarnya.
    Nur Saadah menegaskan bahwa doa bersama itu mencerminkan besarnya harapan masyarakat agar pemerintah benar-benar menyelesaikan akar persoalan rob.
    “Usaha yang dilakukan Komisi D, utamanya kami dari Dapil Demak, Kudus, Jepara itu memang belum mendapatkan respon yang baik oleh pemerintah pusat. Nah, saya sangat mendukung,” tegasnya.
    Ia mengungkapkan bahwa Komisi D telah memperjuangkan pembangunan tanggul laut sebagai solusi permanen sejak tahun 2016. Namun, hingga kini, proyek tersebut belum terealisasi, sementara penurunan muka tanah terus memperparah kondisi pesisir.
    “Saya melihat satu-satunya jalan ya harus ada pembangunan siwal yang permanen dan itu tentunya diutamakan di daerah Sayung dan sekitarnya sampai ke Moro Demak dan Bonang,” ujar dia.
    Nur Saadah terus mendesak pemerintah pusat untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Badan Otorita khusus pembangunan
    tanggul laut Pantura
    Jawa.
    Ia berharap wilayah Demak menjadi prioritas utama, mengingat tingkat genangan semakin parah.
    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa, pemerintah pusat tengah menyiapkan proyek tanggul laut raksasa yang akan membentang sepanjang Pesisir Utara Jawa, dari Banten hingga Jawa Timur.
    Proyek ambisius ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai langkah nyata menyelamatkan wilayah-wilayah rawan rob, terutama Demak dan Semarang yang menjadi prioritas utama penanganan.
    “Kalau bicara Rob, tidak hanya Jakarta karena penurunan tanah, tidak hanya Semarang. Tetapi sepanjang pantai utara. Otomatis Demak, Pekalongan, Jepara, dan Rembang menjadi satu kesatuan yang harus ditangani bersama,” ujar Dody di Pantura Sayung, Minggu (15/6/2025), dalam acara doa bersama warga Nahdlatul Ulama (NU) Demak, Jawa Tengah, Minggu (15/6/2025).
    Dody mengatakan, gagasan tanggul laut sepanjang Pesisir Utara sudah dipikirkan Prabowo sebelum jadi presiden. Belum lama ini hal tersebut juga disampaikan Prabowo dalam sebuah forum internasional.
    Dia juga menyinggung Tol Semarang-Demak Seksi ll yang memiliki fungsi sebagai tanggul di Kecamatan Sayung, selambat-lambatnya akan selesai pada akhir tahun 2027.
    “Perlu waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan fisik ini, doa tetap diperlukan agar semuanya berjalan lancar. Tepat waktu,” ujarnya.
    Menurut Dody, Gubernur Jawa Tengah, juga telah mengusulkan tambahan tanggul laut sepanjang 20 kilometer untuk menangani banjir rob Demak hingga perbatasan Jepara.
    “Kita akan kaji bersama-sama, kemudian akan kita usulkan DPR teruskan Pak Presiden,” ujarnya lagi.
    Dia menegaskan, banjir rob di pesisir menjadi prioritas bersama supaya kejadian masyarakat kehilangan tanah dan tempat tinggal tidak terulang.
    Indonesia juga membuka peluang kerja sama dengan Belanda untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang 500 kilometer di Pantai Utara Jawa.
    Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1.297 triliun.
    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Belanda punya pengalaman panjang dalam pembangunan tanggul dan pengelolaan wilayah pesisir.
    “Proyek ini lebih dari sekadar pertahanan terhadap banjir dan penurunan tanah. Ini adalah undangan untuk menciptakan koridor pertumbuhan Indonesia berikutnya,” ujar Anindya dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda Michiel Sweers di Jakarta, Senin (16/6/2025), seperti dilansir
    Antara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 100.000 Warga NU Aksi di Lokasi Banjir Rob Pantura Demak Besok, Taj Yasin: Kami Tidak Melarang Regional 14 Juni 2025

    100.000 Warga NU Aksi di Lokasi Banjir Rob Pantura Demak Besok, Taj Yasin: Kami Tidak Melarang Regional 14 Juni 2025

    100.000 Warga NU Aksi di Lokasi Banjir Rob Pantura Demak Besok, Taj Yasin: Kami Tidak Melarang
    Tim Redaksi
    DEMAK, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jawa Tengah,
    Taj Yasin
    Maimoen, mengaku tidak melarang rencana aksi doa bersama warga Nahdlotul Ulama (NU) di lokasi
    banjir rob
    Pantura Sayung, Kabupaten Demak.
    Hal itu disampaikan Taj Yasin usai menghadiri rapat checking akhir “Istighotsah Kemanusiaan” di Gedung PC NU Demak, Jumat (13/6/2025) sore.
    “Saya senang atas nama pribadi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah yang ada di negara ini tetap mendukung, seperti yang kemarin disampaikan Pak Menteri, bahwa kami tidak akan menghentikan acara, akan terus kita kawal,” kata Taj Yasin.
    Diketahui, 100.000 massa dari NU Kabupaten Demak berencana menggelar “Istighotsah Kemanusiaan” atau doa bersama Pantura Sayung, depan PT HIT, lokasi terparah terdampak banjir rob pada Minggu (15/6/2025).
    Dalam aksinya, warga NU juga berencana melakukan
    long march
    dari exit Tol Semarang-Demak (Sayung) menuju depan PT HIT sebelum doa bersama.
    Aksi ini sebagai respons situasi banjir rob menahun di wilayah Kecamatan Sayung dan sekitarnya yang tak kunjung tertuntaskan.
    Tak Yasin merespon positif niatan warga NU untuk berdoa supaya banjir rob di Kecamatan Sayung tertangani dengan baik.
    Dia menjelaskan, pemerintah sudah berikhtiar dengan membangun Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut.
    Juga menganggarkan tanggul laut di luar Tol Semarang-Demak, sesuai yang diajukan Pemerintah Kabupaten Demak.
    “Itu saja tidak cukup, harus ada ikhtiar yang lain, yaitu berdoa. Doa ini yang diwakili para kyai, para warga Nahdliyyin, sehingga tadi ini disampaikan benar-benar murni berdoa kemanusiaan atau istighotsah kemanusiaan,” paparnya.
    Diberitakan sebelumnya, 100.000 warga NU akan menggelar doa bersama di depan HIT Sayung sebagai respon situasi banjir rob di Demak yang tidak kunjung tertangani.
    “Rencana aksi dan istighosah kemanusiaan, mulai pukul 13.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, itu kegiatan di antaranya jalan kaki dari exit tol menuju titik kumpul depan HIT, terdampak rob itu,” kata Koordinator Aksi, Mustain melalui sambungan telepon, Rabu (11/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, pemutihan pajak 14 Juni lalu klarifikasi soal BPJS hewan

    DKI kemarin, pemutihan pajak 14 Juni lalu klarifikasi soal BPJS hewan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita dan peristiwa seputar DKI Jakarta pada Jumat (13/6) antara lain rencana pemberlakuan pemutihan pajak mulai 14 Juni 2025, bus Transjakarta terbakar di Rawa Buaya, lalu klarifikasi tentang BPJS Hewan.

    Berikut rangkumannya:

    1. DKI berlakukan pemutihan pajak mulai 14 Juni hingga Agustus 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan sejak Sabtu (14/6) hingga 31 Agustus 2025 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta.

    “Pemutihan pajak atau penghapusan sanksi denda dan bunga mulai berlaku sejak Sabtu (14/6) hingga akhir Agustus 2025. Kebijakan ini dalam rangka HUT Jakarta dan HUT ke-80 RI,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jakarta Lusiana Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Bus Transjakarta yang terbakar di TMB Rawa Buaya bukan milik DKI

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 20 unit bangkai bus Transjakarta yang terbakar di Terminal Mobil Barang (TMB) Rawa Buaya Jakarta Barat Selasa (10/6) bukan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta maupun PT Transportasi Jakarta.

    “Unit bus eks Transjakarta yang terbakar tidak lagi menjadi aset Pemprov DKI Jakarta maupun PT Transportasi Jakarta,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Dinas KPKP DKI klarifikasi soal isu BPJS hewan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengklarifikasi bahwa wacana mengenai layanan kesehatan hewan yang ramai disebut sebagai “BPJS hewan” tidak benar.

    Hasudungan pun meluruskan bahwa program tersebut bukanlah BPJS seperti yang berlaku bagi manusia, melainkan subsidi atau potongan harga untuk pelayanan kesehatan hewan, khususnya bagi pemilik hewan dari kalangan kurang mampu.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Wamen Pendidikan ajak DKI investasikan dana riset ke universitas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar menginvestasikan dana untuk kepentingan riset di universitas karena bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Pemprov harus investasikan uang ke universitas-universitas yang ada di Jakarta. Tentunya kami dari Kemenristek juga ikut juga membantu,” ujar dia di sela Jakarta Future Festival (JFF) 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Tim gabungan bongkar bangunan semi permanen di NCICD Cilincing

    Jakarta (ANTARA) – Tim gabungan membongkar sejumlah bangunan semi permanen yang berdiri di kawasan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) RT-09/RW-01 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara pada Jumat.

    “Kami melibatkan 35 petugas untuk menertibkan bangunan liar semi permanen yang berdiri di sepanjang kawasan tanggul NCICD,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kecamatan Cilincing Yopri Parulian di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    6. Dinas SDA DKI pastikan rumah warga di Muara Angke tak direlokasi

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta memastikan sebanyak 282 bangunan rumah warga yang terdampak proyek pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di kawasan Muara Angke Jakarta Utara, tidak akan direlokasi.

    Ketua Subkelompok Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai Dinas SDA Achmad Daeroby di Jakarta Jumat menyatakan tanggul dikerjakan di atas badan jalan yang sudah ada, sehingga tidak diperlukan relokasi warga.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator DKI: Tak ada masalah patungan bangun “Giant Sea Wall”

    Legislator DKI: Tak ada masalah patungan bangun “Giant Sea Wall”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai tidak ada masalah bila Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta patungan dalam membangun mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, yang terpenting banjir rob bisa tertangani dengan baik.

    “Warga ini membutuhkan penanganan serius terkait dengan banjir rob,” kata Ida di Jakarta, Jumat.

    Menurut Ida, ide Presiden Prabowo Subianto yang meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa harus disambut dengan baik karena tanggul itu nantinya akan melindungi warga pesisir Jakarta dari banjir rob yang selama ini terus mengancam.

    Untuk mekanisme patungan sendiri, lanjut dia, bisa dilakukan dengan pembagian persentase. APBD Jakarta mampu berapa persen dan APBN berapa persen.

    “Kalau memungkinkan ya tidak ada masalah menurut saya. Namanya ini membangun untuk DKI. Berapa persen pakai ABPD, berapa persen ABPN, menurut saya tidak ada masalah. Kan kita kerja sama dengan baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.

    “Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Presiden Prabowo seraya berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

    Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Pramono beberapa hari lalu, dan mengirim utusan untuk memastikan bahwa Pemprov DKI mendukung pembangunan mega proyek yang sudah direncanakan sejak 1995 itu.

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI siap jalankan arahan Presiden soal pembangunan “Giant Sea Wall”

    DKI siap jalankan arahan Presiden soal pembangunan “Giant Sea Wall”

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar Pemprov DKI Jakarta mau patungan dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

    “Intinya, Pemprov Jakarta tentunya akan patuh pada arahan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Pak Prabowo,” kata Chico saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat menanggapi permintaan Presiden Prabowo Subianto itu.

    Chico mengatakan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya akan patuh terhadap arahan pemerintah pusat.

    Dia menyebutkan Pramono sudah bertemu dengan utusan Prabowo untuk membicarakan hal tersebut. Pramono pun menyanggupi permintaan dari Prabowo tersebut.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan giant sea wall.

    Prabowo pun memproyeksi APBD dari Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan tanggul laut raksasa setidaknya mencapai 8 miliar dolar AS, yang dapat dialokasikan per tahun sebesar 1 miliar dolar AS.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Kamis (12/6) mengatakan pembangunan tanggul mitigasi rob dilakukan sebagai bagian dari dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program Giant Sea Wall yang digagas pemerintah pusat.

    Pramono menjelaskan, awalnya Giant Sea Wall yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta hanya sepanjang 12 kilometer.

    Namun kini, jumlahnya akan diperpanjang lagi sepanjang 7 kilometer menjadi 19 kilometer

    “Sehingga dengan demikian apa yang menjadi keinginan gagasan arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Jakarta sudah memulai lebih awal untuk penanganan banjir rob di tempat ini,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinas SDA DKI pastikan rumah warga di Muara Angke tak direlokasi

    Dinas SDA DKI pastikan rumah warga di Muara Angke tak direlokasi

    Untuk warga terdampak tidak dilakukan relokasi. Karena pengerjaan tanggul mitigasi dilakukan di badan jalan eksisting

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta memastikan sebanyak 282 bangunan rumah warga yang terdampak proyek pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, tidak akan direlokasi.

    Ketua Subkelompok Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai Dinas SDA, Achmad Daeroby menyatakan tanggul dikerjakan di atas badan jalan yang sudah ada, sehingga tidak diperlukan relokasi warga.

    “Untuk warga terdampak tidak dilakukan relokasi. Karena pengerjaan tanggul mitigasi dilakukan di badan jalan eksisting,” kata Achmad dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Konsep tanggul mitigasi ini memanfaatkan badan jalan yang ada dengan cara ditinggikan, sehingga struktur jalan tersebut berfungsi ganda sebagai tanggul penahan air rob.

    Sebelumnya, pada Kamis (12/6) Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meninjau langsung proses pembangunan tanggul tersebut.

    Pramono menyebut proyek ini sebagai langkah penanganan jangka menengah yang tengah dilakukan oleh Pemprov DKI.

    “Pemerintah Jakarta memulai hal baru untuk penanganan yang bersifat jangka menengah terlebih dahulu,” kata Pramono.

    Selain itu, Pramono juga mengatakan pembangunan tanggul mitigasi rob dilakukan sebagai bagian dari dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program Giant Sea Wall yang digagas pemerintah pusat.

    Tanggul mitigasi tersebut diketahui memiliki panjang 1,4 kilometer dengan ketinggian mencapai 2,5 meter. Adapun elevasi eksisting kawasan Muara Angke hanya berada di angka 1,8 meter.

    Konstruksi ini dirancang untuk menahan air laut yang naik, yang kerap mengakibatkan banjir rob di kawasan pesisir. Pembangunan tanggul itu ditargetkan rampung pada Desember 2025.

    Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menambah panjang tanggul hingga 1 kilometer lagi pada tahun 2026, sehingga totalnya menjadi 2,4 kilometer.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…

    Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…

    Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    nampaknya bertekad menuntaskan pembangunan
    tanggul laut
    raksasa (
    giant sea wall
    ) setelah direncanakan sejak 30 tahun lalu di era Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    .
    Tekad ini ditekankannya dalam sambutannya di acara penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
    Ia menganggap, tanggul laut adalah infrastruktur vital yang perlu diselesaikan.
    Setidaknya, pembangunan harus dimulai di eranya, meski nanti bukan dirinya yang meresmikan karena pembangunannya membutuhkan waktu puluhan tahun.
    “Saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, yang sangat vital bagi kita. Merupakan suatu mega proyek tapi harus kita laksanakan adalah
    giant sea wall
    , tanggul laut Pantai Utara Jawa,” kata Prabowo, dalam sambutannya, Kamis.
    Pembangunan tanggul laut
    raksasa di Pantai Utara Jawa sudah masuk perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1995 di era Presiden Soeharto.
    Pembangunannya sebagai respons terhadap ancaman nyata dari peningkatan muka air laut dan penurunan muka tanah di pantai utara Jawa.
    Sejak saat itu, konsultan lokal dan internasional, termasuk firma Belanda, sudah menyusun rencana awal dan masterplan.
    Namun, hingga kini, implementasinya tidak pernah berjalan.
    Prabowo ingin
    pembangunan tanggul laut
    raksasa ini tidak lagi ditunda-tunda, menyusul ancaman yang mengadang di depan.
    “Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan. Sejak tahun 95.
    Thirty years ago
    , kalau tidak salah 30 tahun lalu. Tapi, kita tidak berkecil hati, sekarang tidak ada lagi penundaan,” ucap Prabowo.
    Kepala Negara menekankan akan mengerjakan proyek tersebut sesegera mungkin.
    “Sudah tidak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu segera,” beber dia.
     
    Karena proyek besar, Prabowo menghitung pembangunannya membutuhkan dana senilai 80 miliar dollar AS.
    Pendanaan itu juga menghitung panjang tanggul laut yang tidak main-main, yakni mencapai lebih dari 500 kilometer dari Banten hingga ke Gresik, Jawa Timur.
    “Perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dollar. Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. 15-20 tahun,” ungkap Prabowo.
    Prabowo menekankan, lamanya pembangunan karena jaraknya yang sangat panjang tidak perlu dipermasalahkan.
    “Tidak ada masalah, ada pepatah kuno ‘perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’ kita akan segera mulai itu,” ujar dia.
    Besarnya dana pengerjaan membuat Prabowo berpikir menerapkan sistem urunan atau patungan.
    Ia meminta Pemerintah Provinsi
    DKI Jakarta
    untuk urunan, menanggung biaya pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta.
    Pembangunan tanggul laut untuk wilayah Teluk Jakarta itu menurut perkiraannya memakan biaya 8-10 miliar dollar AS, dari total kebutuhan 80 miliar dollar AS.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun sudah berjanji mendukung proyek ini lantaran memiliki kapasitas fiskal yang sangat besar.
    “Kalau 8 sampai 10 miliar dollar (AS) saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu (Gubernur DKI Jakarta) beberapa hari yang lalu dan sudah kirim utusan, tanya gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban ‘dukung’ Alhamdulillah,” beber Prabowo.
    Tidak hanya pemerintah provinsi, ia mengingatkan pemerintah pusat untuk ikut urunan.
    Begitu pun mengajak investor asing dari China, Jepang, hingga Eropa berinvestasi di proyek besar tersebut.
    “Prioritas kita adalah DKI dan Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes, air itu sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka, perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, Eropa, Timur Tengah yang mau ikut silakan,” ujar Prabowo.
     
    Untuk mengerjakan tekadnya, Kepala Negara menyatakan akan membuat Badan Otorita
    Tanggul Laut
    Pantai Utara Jawa dalam waktu dekat.
    Namun, pihaknya masih mencari singkatan yang tepat untuk badan otorita itu agar lebih dikenal publik.
    “Dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita. Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Orang Indonesia senang dengan singkatan-singkatan. Jadi, kita lagi cari singkatan yang enak. Badan Otoritas, BO. Tanggul Laut Pantura Jawa, TLPJ. Jadi BO TLPJ, kalau disingkat gimana tuh?” seloroh Prabowo.
    Kendala pembangunan tanggul laut tidak banyak berubah, yakni terdapat pada tingginya biaya.
    Studi awal memperkirakan proyek pembangunan tanggul laut dari Bekasi hingga Tangerang mencapai Rp 90 triliun.
    Perhitungan lebih besar memproyeksikan totalnya mencapai antara 40 miliar dollar AS hingga 60 miliar dollar AS.
    Biaya super besar seperti itu menyulitkan dalam hal pendanaan dan prioritas anggaran.
    Kendala lainnya, terdapat hambatan teknik dan lingkungan.
    Rencana induk memang sudah dibuat, tapi tantangan teknis dan analisis dampak lingkungan, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan dampak sosial bagi nelayan, masih memerlukan kajian mendalam dan penyesuaian.
    Kemudian, kurangnya
    political will
    . Proyek ini sebelumnya tidak pernah menjadi agenda prioritas nasional.
    Pergantian pemimpin mengubah fokus dan anggaran, sehingga membuat momentum hilang.
     
    Tanggul laut
    raksasa menjadi atensi Prabowo sejak lama karena melihat langsung polemik yang terjadi.
    Dirinya kerap melakukan kunjungan ke pemukiman warga di pesisir Pantura sebagai bagian dari kampanye yang dilakukan sejak 2014.
    Dari kunjungan itu, ia menemui permasalahan tempat tinggal yang kurang layak akibat naiknya permukaan air laut.
    “Anak-anak mereka hidup di tengah lalat, nyamuk, sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya, apa yang saya bisa buat untuk segera mengubahnya,” tuturnya pada 2023 lalu.
    Masalah tanggul laut ini juga terus dia soroti saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
    Mantan Danjen Kopassus ini meminta kepada Universitas Pertahanan untuk terlibat dalam pembahasan
    Giant Sea Wall
    .
    Universitas yang berada di bawah Kementerian Pertahanan itu diminta terlibat langsung dalam pengkajian megaproyek tersebut.
    “Kita harus kumpulkan otak-otak terbaik bangsa, segera kita percepat pembangunan
    Giant Sea Wall
    untuk selamatkan bangsa Indonesia,” ucap dia.
    Saat menduduki kursi presiden, Prabowo sudah mengumpulkan para menterinya untuk membahas masalah tanggul laut.
    Pada awal tahun ini, ia memanggil Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
    Setelah bertemu Prabowo, AHY menyatakan, tanggul laut raksasa menjadi salah satu atensi Presiden Prabowo Subianto.
    Pihaknya tidak ingin menunda-nunda lagi pembangunan tanggul laut raksasa, namun tidak serta merta harus diburu-buru.
     
    Sebab, proyek besar dan kompleks membutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan baik dengan semua
    stakeholders
    .
    “Ini (tanggul laut) yang tadi mendapatkan atensi juga dari Pak Presiden, tentunya kita tidak ingin menunda-nunda, karena memang lebih cepat, lebih bagus. Karena berbicara kondisi alam dan iklim dan lain sebagainya kan tidak bisa menunggu. Tapi, kita juga tidak boleh terburu-buru,” kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
    AHY akan lebih dulu mempelajari proyek tanggul laut, mengingat uji kelayakan (
    feasibility study
    ) terakhir dilakukan pada tahun 2020.
    Pendanaan pun harus dipetakan, salah satunya dengan mencari sumber-sumber pendanaan untuk proyek itu.
    Menurut AHY, uji kelayakan yang sudah hampir lima tahun itu perlu dicek dan ditinjau ulang.
    Salah satunya untuk memastikan apakah uji kelayakan sudah sesuai dengan kondisi saat ini dan ekspektasi proyek.
    Proyek ini harus berkelanjutan, bisa memitigasi terjadinya banjir rob demi keselamatan masyarakat, termasuk yang tinggal di pesisir pantai utara Jakarta.
    “Bukan hanya di utara Jakarta tapi juga di seluruh, artinya di pantai utara Jawa. Maka kita akan teliti benar dan sambil kita telusuri, sambil kita juga mengetahui pihak-pihak yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di pembangunan tanggul raksasa ini,” beber dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.