Xcloud.id

Topik: Banjir ob

  • Cegah banjir rob, Sudin SDA tinggikan tanggul di 10 pulau berpenduduk

    Cegah banjir rob, Sudin SDA tinggikan tanggul di 10 pulau berpenduduk

    Jakarta (ANTARA) –

    Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Kepulauan Seribu meninggikan tanggul di 10 pulau berpenduduk di gugusan kepulauan di Provinsi DKI Jakarta guna mencegah banjir rob masuk ke pemukiman penduduk.

    “Pekerjaan meninggikan tanggul tersebut dilaksanakan secara swakelola, dengan melibatkan petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di masing-masing pulau,” kata Kepala Sudin SDA Kepulauan Seribu Mustajab di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan petugas PJLP dilibatkan secara langsung dalam pekerjaan peninggian tanggul, mulai dari pemasangan hingga penataan kubus masif yang disusun diagonal.

    “Hasilnya sangat efektif menahan gelombang, bahkan sebelum dilakukan pengecoran beton,” ujar Mustajab.

    Dia menyebutkan sepuluh pulau yang ditinggikan tanggulnya itu, antara lain Pulau Untung Jawa, Pulau Payung, Pulau Lancang, Pulau Pari, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan, dan Pulau Sabira.

    Menurut dia, volume pekerjaan tersebut bervariasi, mulai dari panjang 50 meter hingga 200 meter. Begitu pun dengan lokasi pengerjaan, sebagian terdampak rob, sebagian lainnya tergerus abrasi akibat angin barat maupun angin timur.

    “Satu lokasi yang tengah dikerjakan adalah Pantai Sentigi di Pulau Untung Jawa karena tanggul sepanjang sekitar 220 meter sempat jebol akibat terjangan air pasang beberapa waktu lalu,” tutur Mustajab.

    Sementara itu, Lurah Pulau Harapan Muhammad Yusuf mengatakan langkah cepat yang dilakukan Sudin SDA Kepulauan Seribu itu memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir yang kerap dilanda kekhawatiran saat musim angin barat tiba.

    “Warga merasa lebih tenang menghadapi cuaca ekstrem, dan kami berharap kegiatan serupa dapat berlanjut di pulau-pulau lain yang juga rawan gelombang tinggi,” ungkap Yusuf.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Infografis Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta – Page 3

    Infografis Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau banjir rob. Potensi banjir rob itu diprediksi mulai Rabu 22 Oktober hingga Selasa 28 Oktober 2025 mendatang.

    Peringatan ini menyusul fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase Bulan Baru.

    “Waspada banjir pesisir provinsi DKI Jakarta durasi 22-28 Oktober 2025,” demikian informasi dalam unggahan Instagram @bpbddkijakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).

    Menurut BPBD, fenomena tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum yang dapat menyebabkan banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta pada pukul 09.00-14.00 WIB.

    Sejumlah wilayah pesisir Jakarta yang berpotensi terdampak meliputi di antaranya Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, dan Kalibaru.

    Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga mengeluarkan sejumlah imbauan. Beberapa imbauan kepada masyarakat pesisir di antaranya agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan kondisi air laut.

    Masyarakat juga diimbau untuk menghindari aktivitas di daerah pesisir yang berisiko terkena banjir rob terutama saat pasang tinggi.

    Warga DKI Jakarta diminta aktif memantau informasi terkini mengenai gelombang pasang melalui situs resmi BPBD di laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut.

    Lantas, seperti apa peringatan dini BPBD DKI Jakarta? Apa saja imbauannya untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • BMKG: Waspada Potensi Banjir Rob 6 Wilayah Pesisir Lampung pada 23-26 Oktober 2025

    BMKG: Waspada Potensi Banjir Rob 6 Wilayah Pesisir Lampung pada 23-26 Oktober 2025

    Antara lain, lanjut Andri, Karanganyar, Jawa Tengah (38.2°C), Majalengka, Jawa Barat (37.6°C), Boven Digoel, Papua (37.3°C), dan Surabaya, Jawa Timur (37.0°C).

    “Sementara di wilaya Jabodetabek pada dua hari belakangan, suhu maksimum di wilayah Jabodetabek mencapai 35°C dengan rincian Banten: 35.2 °C, Kemayoran: 33.4 – 35.2 °C, Halim: 34.0 – 34.9 °C, Curug: 33.5 – 34.6 °C, Tanjung Priok: 32.8 – 34.4 °C dan Jawa Barat (sekitar Jabodetabek): 33.6 – 34.0 °C,” terang dia.

    Andri menambahkan, situasi panas ekstrem ini juga bertepatan dengan masa pancaroba, yaitu peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, yang ditandai oleh suhu udara tinggi pada siang hari dan potensi hujan disertai petir serta angin kencang pada sore hingga malam hari.

    “Cuaca yang terjadi pada beberapa hari terakhir terasa panas dan terik, hal ini diakibatkan beberapa faktor diantaranya gerak semu matahari yang pada bulan Oktober sudah berada sedikit di selatan ekuator, sehingga wilayah Indonesia bagian tengah dan selatan menerima penyinaran matahari yang lebih intens,” terang dia.

    “Selain itu, penguatan angin timuran yang membawa massa udara kering dari Benua Australia atau Australian Monsoon turut berkontribusi terhadap meningkatnya suhu udara di beberapa wilayah di Indonesia,” jelas Andri.

  • Penyebab Pembangunan Tanggul Mitigasi Rob di Muara Angke Terhambat Megapolitan 20 Oktober 2025

    Penyebab Pembangunan Tanggul Mitigasi Rob di Muara Angke Terhambat Megapolitan 20 Oktober 2025

    Penyebab Pembangunan Tanggul Mitigasi Rob di Muara Angke Terhambat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Salah satu penyebab terhambatnya pembangunan tanggul mitigasi rob di RW 22, Muara Angke, Jakarta Utara, karena masih banyak rumah warga yang dibangun melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB).
    “Cuma ada salah satu penyebab berpindahnya atau melangkahnya pekerjaan ini tidak estafet, karena memang ada bangunan yang memakan badan jalan,” ujar Ketua LMK RW 22 Muslimin (47) saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Senin (20/10/2025).
    Seharusnya, kata Muslimin, pembangunan tanggul sepanjang 1,4 kilometer ini dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan warga dan pemegang proyek.
    “Seperti yang disepakati di awal, bahwa setiap pembangunan dilaksanakan setiap 50 meter itu akan diselesaikan terlebih dahulu, baru bergeser lagi,” jelas Muslimin.
    Namun, karena banyak rumah warga yang justru dibangun melebihi GSB maka pengerjaan tanggul tak bisa dilakukan sesuai kesepakatan.
    Muslimin mengatakan, sebelum pengerjaan dilakukan sebenarnya rumah warga yang terdampak sudah didata pihak proyek.
    Ada sekitar 77 rumah yang memang area depannya harus dibongkar untuk mendukung proyek pembangunan ini.
    Muslimin bilang, warga sudah rela area depannya yang melebihi GSB dibongkar dan mereka tak meminta ganti rugi.
    Hanya saja, warga meminta agar ada bantuan dana untuk membongkar area depan rumahnya secara mandiri.
    “Sebenarnya mereka tidak meminta ganti rugi atau apa, cuma memang ada semacam uang bongkar buat tukang lah, itu sebenarnya yang diharapkan oleh warga. Hingga kini kami juga sudah mendiskusikan dengan pihak proyek, namun sampai saat ini belum mendapatkan hasil,” tegas Muslimin.
    Untuk diketahui, berbagai upaya sedang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk mengatasi banjir rob di daerah pesisir.
    Salah satunya adalah dengan membangun tanggul mitigasi di RW 22.
    Tanggul tersebut berupa jalan yang ditinggikan sehingga ketika air laut sedang pasang, tidak tumpah ke perumahan warga.
    Tanggul yang dibangun rencananya sepanjang 1,4 kilometer, dengan lebar enam meter, dan ketinggian satu meter.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembangunan Tanggul Mitigasi Rob di Muara Angke Dinilai Tak Sesuai Kesepakatan Megapolitan 20 Oktober 2025

    Pembangunan Tanggul Mitigasi Rob di Muara Angke Dinilai Tak Sesuai Kesepakatan Megapolitan 20 Oktober 2025

    Pembangunan Tanggul Mitigasi Rob di Muara Angke Dinilai Tak Sesuai Kesepakatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga menilai pembangunan tanggul mitigasi rob di RW 22, Muara Angke, Jakarta Utara, tak sesuai dengan kesepakatan awal.
    “Faktanya pengerjaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati di awal,” ujar Ketua LMK RW 22 Muslimin (47) saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Senin (20/10/2025).
    Muslimin mengatakan, awalnya pemegang proyek dengan warga sepakat, bahwa pembangunan tanggul mitigasi sepanjang 1,4 kilometer itu dilakukan secara berangsur-angsur.
    “Seperti yang disepakati di awal, bahwa setiap pembangunan dilaksanakan setiap 50 meter itu akan diselesaikan terlebih dahulu, baru bergeser lagi,” jelas Muslimin.
    Namun, setelah tiga bulan berjalan, pembangunan yang dilakukan justru mengacak dan terputus-putus.
    Hal yang sama juga dikeluhkan Ketua RT 04, RW 22 Udin (46) yang menilai pengerjaan tanggul tak sesuai kesepakatan.
    “Di perjanjian pertama 50 meter clear, 50 meter clear, sampai sekarang baru pengerjaan 100 meter belum juga selesai,” tutur Udin.
    Selain itu, Udin menilai, pembangunan tanggul mitigasi itu sangat lambat, sementara targetnya dalam enam bulan selesai.
    “Targetnya cuma enam bulan. Ini udah tiga bulan jalan, tapi belum ada progres yang signifikan, pengurukan belum,” tegas Udin.
    Untuk diketahui, berbagai upaya sedang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk mengatasi banjir rob di daerah pesisir.
    Salah satunya adalah dengan membangun tanggul mitigasi di RW 22.
    Tanggul tersebut berupa jalan yang ditinggikan sehingga ketika air laut sedang pasang, tidak tumpah ke perumahan warga.
    Tanggul yang dibangun rencananya sepanjang 1,4 kilometer, dengan lebar enam meter, dan ketinggian satu meter.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono instruksikan mitigasi dampak cuaca panas ekstrem di Jakarta

    Pramono instruksikan mitigasi dampak cuaca panas ekstrem di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan jajarannya untuk mengambil langkah-langkah mitigasi guna mengurangi dampak cuaca panas ekstrem di ibu kota.

    “Bapak Gubernur telah memerintahkan dinas-dinas terkait untuk segera bertindak dengan langkah konkret berbasis data, mulai dari modifikasi cuaca hingga edukasi masyarakat, demi menjaga kenyamanan dan kesehatan warga Jakarta,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim melalui pesan singkatnya di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu udara di Jakarta pada 16 Oktober 2025 mencapai 35 derajat Celsius, dengan kisaran suhu harian antara 26 hingga 34 derajat Celsius.

    Pada 14 Oktober 2025, suhu tercatat antara 34-37 derajat Celsius di beberapa wilayah, dan kondisi panas ekstrem ini diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2025 akibat pengaruh gerak semu matahari dan Monsun Australia.

    Menurut dia, langkah mitigasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jakarta untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.

    Chico menjelaskan, langkah-langkah yang telah diinstruksikan Pramono meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melanjutkan dan memperluas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengatur distribusi curah hujan dan mengurangi intensitas panas, bekerja sama dengan BMKG untuk pemantauan cuaca ekstrem.

    “Lalu Dinas Kesehatan DKI Jakarta meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan untuk menangani kasus terkait panas ekstrem, seperti dehidrasi, heatstroke, dan ISPA,” kata Chico.

    Tak hanya itu, Dinkes juga akan meluncurkan kampanye edukasi masyarakat untuk mengurangi aktivitas luar ruangan pada jam puncak panas (pukul 10.00-14.00), memastikan asupan air yang cukup, dan mencari tempat teduh.

    Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Lingkungan Hidup juga diinstruksikan untuk mempercepat program penanaman pohon untuk mengurangi efek “urban heat island”, memperkuat sistem drainase guna mencegah banjir rob, dan memantau pohon rawan tumbang akibat angin kencang.

    Selain itu, Pemprov Jakarta juga menggandeng komunitas untuk menyebarkan imbauan prioritas pejalan kaki dan pesepeda, serta mempercepat pengembangan kota transit ramah lingkungan guna mengurangi emisi kendaraan yang berkontribusi pada panas ekstrem jangka panjang.

    “Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari BMKG, dan melaporkan kondisi darurat melalui layanan 112. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui JAKI, situs resmi Pemprov DKI Jakarta atau akun media sosial @DKIJakarta,” jelas Chico.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jateng Minta Pemerintah Pusat Kebut Revitalisasi 15.250 Hektare Tambak Rusak di Pantura Regional 16 Oktober 2025

    Jateng Minta Pemerintah Pusat Kebut Revitalisasi 15.250 Hektare Tambak Rusak di Pantura Regional 16 Oktober 2025

    Jateng Minta Pemerintah Pusat Kebut Revitalisasi 15.250 Hektare Tambak Rusak di Pantura
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah meminta pemerintah pusat mempercepat rencana revitalisasi 15.250 hektare lahan tambak rusak.
    Pasalnya, meskipun program revitalisasi ditargetkan selesai pada 2026, hingga Oktober 2025 belum ada petunjuk pelaksanaan yang turun dari pemerintah pusat.
    Kepala DKP Jawa Tengah Endi Faiz Effendi mengatakan, lahan tambak idle atau mangkrak di sepanjang pantai utara Jawa mencapai 78.550 hektare.
    Dari jumlah itu, 15.250 hektare tersebar di 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
    Menurutnya, kondisi tambak yang mangkrak terjadi akibat banjir rob dan abrasi, pendangkalan saluran, serangan penyakit ikan, serta pencemaran lingkungan.
    “Itu adalah tambak-tambak yang dulunya bekas tambak udang di Pantai Utara Jawa. Tahun ’90 itu kan booming udang monodon (windu) dan udang vaname, tapi pelaksanaannya tidak secara bertanggung jawab. Tidak dengan pengelolaan budidaya yang ramah lingkungan, dengan cara menebang banyak pohon mangrove,” ujar Endi di kantornya, Kamis (16/10/2025).
    Endi menjelaskan, revitalisasi tambak dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perikanan di Jawa Tengah, khususnya untuk komoditas nila salin.
    Program ini diharapkan mampu mendukung swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sekaligus membuka peluang ekspor.
    Revitalisasi akan menata ulang sistem budidaya ikan yang selama ini masih tradisional dan belum memiliki tata kelola berkelanjutan.
    Menurut Endi, dari sisi hulu akan disiapkan hatchery atau unit pembenihan dan pabrik pakan, sedangkan di hilir akan dibangun cold storage, pabrik es, dan unit pengolahan ikan.
    Sementara di area tambak atau on farm, penerapan budidaya akan disesuaikan dengan standar Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dengan sistem tandon, saluran inlet dan outlet terpisah, penggunaan pakan dan benih berkualitas, mekanisasi kincir, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
    “On farm-nya nanti dibuat peta yang bagus sesuai dengan kaidah CBIB. Nanti ada inlet dan outlet terpisah, ada IPAL-nya, jadi begitu dibuang ke badan air tidak akan merusak lingkungan. Kemudian menggunakan intervensi teknologi intensif,” katanya.
    Endi menyebut, revitalisasi juga akan memberikan nilai tambah bagi hasil produksi ikan karena tersedianya unit pengolahan di hilir.
    Ia mencontohkan, harga ikan mentah bisa meningkat lebih dari dua kali lipat setelah diolah menjadi produk fillet.
    Adapun komoditas nila salin dipilih karena memiliki karakter tumbuh cepat, tahan penyakit, mudah dibudidayakan di air payau dengan salinitas hingga 20 ppt, dan memiliki pasar domestik serta ekspor yang luas.
    Lebih lanjut, Endi memaparkan rincian 15.250 hektare tambak rusak yang akan direvitalisasi berada di:
    Endi mengatakan, sebagian besar tambak tersebut merupakan milik perseorangan, sebagian lainnya milik swasta dan aset negara.
    Pemprov Jateng berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti rencana revitalisasi tersebut agar sektor perikanan bisa kembali produktif dan menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir Pantura.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, kebakaran lapak di Jaktim hingga antisipasi banjir rob

    DKI kemarin, kebakaran lapak di Jaktim hingga antisipasi banjir rob

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Jumat (10/10), di antaranya kerugian akibat kebakaran lapak barang bekas di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, hingga ratusan unit pompa permanen (stasioner) untuk mengantisipasi banjir rob di wilayah Jakarta Utara.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Kerugian akibat kebakaran lapak di Duren Sawit capai Rp80 juta

    Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur mengungkapkan kerugian akibat kebakaran lapak barang bekas di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, mencapai Rp80 juta.

    “Objek yang terbakar lapak barang bekas atau rongsok dengan luas area kurang lebih 150 meter persegi. Akibatnya, total kerugian sekitar Rp80 juta,” kata Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Buka malam hari, Pemprov DKI akan tambah CCTV di Ragunan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah kamera pengawas atau Closed-Circuit Television (CCTV) seiring uji coba pembukaan Taman Margasatwa Ragunan pada malam hari.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut hal itu dilakukan guna meningkatkan keamanan dan mencegah terjadinya tindak asusila di destinasi wisata tersebut.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Pemprov DKI segera buka trase LRT baru

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera membuka trase atau jalur lintasan Light Rail Transit (LRT) baru mulai dari daerah Dukuh Atas hingga Pasar Baru.

    “Kami segera akan mengembangkan di Kota Tua, Glodok, Pasar Baru. Ini akan menjadi hub-hub baru, termasuk di Dukuh Atas ini,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Arsip foto – Pengunjung menaiki mobil wisata saat berlibur di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Jumat (30/5/2025). (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.)

    4. Dinas SDA DKI siagakan 609 unit pompa stasioner antisipasi banjir rob

    Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyiagakan 609 unit pompa stasioner yang tersebar di 209 lokasi guna mengantisipasi banjir rob di wilayah Jakarta Utara.

    “Berdasarkan data hingga 29 September 2025, juga terdapat 573 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta,” ujar Ketua Subkelompok Pengembangan Pesisir Pantai, Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Jakarta Yursid Suryanegara saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. 2.391 posyandu lansia di Jakarta punya layanan skrining kesehatan jiwa

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan sebanyak 2.391 posyandu lansia yang tersebar di seluruh kelurahan di Jakarta saat ini sudah bisa melakukan skrining kesehatan jiwa sebagai bagian dari deteksi dini masalah kesehatan jiwa.

    “Seluruh posyandu lansia melaksanakan skrining kesehatan jiwa melalui SKILAS (Skrining Kognitif dan Depresi Lansia) sebagai bagian dari deteksi dini masalah kesehatan jiwa,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta Sri Puji Wahyuni saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinas SDA DKI siagakan 609 unit pompa stasioner antisipasi banjir rob

    Dinas SDA DKI siagakan 609 unit pompa stasioner antisipasi banjir rob

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyiagakan 609 unit pompa stasioner yang tersebar di 209 lokasi guna mengantisipasi banjir rob di wilayah Jakarta Utara.

    “Berdasarkan data hingga 29 September 2025, juga terdapat 573 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta,” ujar Ketua Subkelompok Pengembangan Pesisir Pantai, Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Jakarta Yursid Suryanegara saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Pompa mobile tersebut digunakan untuk menjangkau lokasi banjir atau genangan yang tidak dapat dicapai dengan pompa stasioner.

    Selain itu, Dinas SDA DKI Jakarta juga menyiagakan sejumlah rumah pompa beserta pintu air, antara lain Pintu Air Marina, Pompa/Polder Kali Asin, Pompa Ancol, Pompa Junction PIK, Pompa Muara Angke, Pompa Pasar Ikan, dan Pompa Tanjungan.

    “Dinas SDA juga menyiagakan satgas (Pasukan Biru) yang siap bergerak jika terjadi banjir rob di pesisir Jakarta. Pasukan Biru ini juga dikerahkan untuk berjaga dan melakukan pemantauan rutin demi memastikan kondisi lapangan tetap terkendali,” kata Yursid.

    Berdasarkan hasil pemodelan kondisi penurunan tanah, sambung dia, kenaikan air muka laut (sea level rise), elevasi pesisir, dan pasang surut Teluk Jakarta, wilayah utara Jakarta teridentifikasi aman dari potensi banjir rob pada Oktober 2025.

    Dinas SDA DKI menyatakan potensi banjir rob pada Oktober tahun ini bergantung pada laju penurunan permukaan tanah serta upaya penanggulangan yang dilakukan.

    Potensi banjir pesisir atau rob justru berasal fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama (perigee). Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob pada 8-15 Oktober 2025.

    “Masyarakat diimbau agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Masyarakat juga dapat memantau perkembangan banjir rob melalui laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut, aplikasi JAKI atau menghubungi 112 jika mengalami kondisi darurat,” tutur Yursid.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waspada Potensi Banjir Rob di 6 Wilayah Lampung 7-12 Oktober 2025

    Waspada Potensi Banjir Rob di 6 Wilayah Lampung 7-12 Oktober 2025

    Liputan6.com, Lampung – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Panjang mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir (rob) yang diprediksi terjadi pada 7 hingga 12 Oktober 2025. Sedikitnya enam wilayah di Provinsi Lampung berpotensi terdampak fenomena pasang air laut maksimum tersebut.

    “Benar, ada peringatan dini pasang maksimum yang berpotensi menimbulkan banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Lampung hingga 12 Oktober 2025,” ujar Prakirawan BMKG Maritim Panjang, Eka Suci, Rabu (8/10/2025).

    Eka menjelaskan, peningkatan tinggi muka air laut dipicu oleh fenomena Fase Perigee, yakni saat jarak Bulan berada paling dekat dengan Bumi yang bertepatan dengan fase Bulan Purnama pada 7 Oktober 2025.

    Kombinasi keduanya dapat menyebabkan pasang laut lebih tinggi dari biasanya.

    Adapun wilayah yang berpotensi mengalami banjir rob di antaranya Pesisir Bandar Lampung, Pesisir Pesawaran, Pesisir Tanggamus, Pesisir Timur Lampung, Pesisir Lampung Selatan, dan Pesisir Barat Lampung.

    “Kondisi Fase Perigee dan Bulan Purnama ini bisa memicu peningkatan ketinggian air laut secara maksimum,” jelas Eka.

    Warga yang Beraktivitas di Pesisir Diimbau Waspada

    BMKG mengimbau masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di kawasan pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob.

    Kondisi itu dinilai dapat mengganggu aktivitas harian, terutama di area pelabuhan dan permukiman dekat laut.

    “Kemungkinan bisa mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan, kegiatan di pemukiman pesisir, serta sektor perikanan darat. Kami harap masyarakat di wilayah terdampak memperhatikan imbauan ini,” imbuhnya.